PinterPolitik.com

Kisruh di tubuh PBNU mengemuka setelah Pleno Syuriyah pada 9 Desember 2025 menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum.

Peristiwa itu semakin memperlihatkan bahwa dinamika internal PBNU telah memasuki fase krusial, ketika sejumlah elite nasional hadir dan memberi kesan bahwa pertarungan tersebut bukan sekadar kegiatan organisatoris biasa.

Sebagai catatan penting, mereka yang hadir dalam penetapan Pj. Ketum PBNU Zulfa Mustofa di antaranya: KH Miftakhul Akhyar (Rais Aam PBNU), Muhammad Nuh (Rais Syuriah PBNU). Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) selaku Menteri Sosial & Sekjen PBNU yang dicopot Gus Yahya, Nasaruddin Umar (Menteri Agama & Rais Syuriyah PBNU), serta Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim & Ketua Tanfidziyah PBNU).

Posisi para tokoh pemerintah, kepala daerah, dan figur berotoritas dalam struktur keagamaan membuat pleno ini memancarkan pesan politik yang kuat.

Di tengah situasi itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dengan tegas menolak keabsahan pleno tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan aturan organisasi dan mekanisme tertinggi yang semestinya ditempuh melalui muktamar.

Ketegangan antara dua tafsir legitimasi memperlihatkan teori kontestasi elite bekerja dalam bentuk yang sangat telanjang. PBNU menjadi gelanggang tarik-menarik otoritas, di mana simbol, jaringan, dan klaim legalitas berpadu dalam upaya masing-masing kubu untuk mendefinisikan siapa pemegang kendali organisasi.

Gambaran menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan posisi tokoh-tokoh senior yang hadir dalam pertemuan Tebuireng tiga hari sebelumnya. Ma’ruf Amin, Said Aqil Siradj, Anwar Manshur, dan Umar Wahid tampil sebagai poros moral yang menunjukkan dukungan kepada Gus Yahya.

Sementara itu, pleno Syuriyah Jakarta memunculkan figur Zulfa Mustofa yang bukan hanya merupakan mantan wakil ketua umum periode sebelumnya, tetapi juga memiliki kedekatan keluarga dengan Ma’ruf Amin sebagai salah seorang tokoh sentral PBNU.

Kejanggalan politik muncul ketika sang paman justru tampak berada di kubu yang berbeda. Fenomena ini mempertegas probabilitas bahwa garis loyalitas di PBNU telah bergeser dari pola kultural tradisional menjadi konfigurasi baru yang ditentukan oleh dinamika kekuasaan nasional yang sedang berubah.

Situasi inilah yang memunculkan pertanyaan tentang apakah pengaruh politik yang sebelumnya dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo sedang mengalami pergeseran atau bahkan memudar?

Reposisi Elite Nahdlatul Ulama

Untuk memahami intensitas konflik, kiranya perlu melihat dan menengok ke salah satu aspek menarik yang disebut-sebut melatarbelakangi tensi yang terjadi. Utamanay, konteks lebih luas mengenai pengelolaan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

Kebijakan tersebut menghadirkan potensi ekonomi yang sangat besar dan menciptakan insentif bagi elite organisasi untuk memperebutkan akses terhadap jejaring bisnis yang mengitarinya.

Di tengah konteks ini beredar interpretasi bahwa perbedaan pilihan investor menjadi titik krusial yang memicu adu kepentingan.

Menurut penuturan salah satu tokoh di lingkungan PBNU yang sebelumnya menyatakan bahwa perpecahan terjadi karena perbedaan pandangan mengenai investor, Gus Yahya digambarkan sebagai pihak yang ingin menata ulang pola kerja sama dan berupaya mengikuti arah pemerintahan Prabowo yang menekankan stabilitas politik dan konsolidasi elite.

Sebaliknya, Gus Ipul disebut ingin mempertahankan investor lama yang telah bekerja sama dengan PBNU sejak masa pemerintahan Jokowi.

Walaupun penjelasan tersebut kemudian dibantah dengan keras, narasi yang beredar tetap mencerminkan pergeseran relasi antara PBNU, negara, dan kepentingan ekonomi yang melingkupinya.

Dalam kerangka teoretis hubungan negara–masyarakat sipil, konflik ini mencerminkan proses tawar-menawar antara organisasi besar dan pemerintah yang sedang memperluas basis dukungan.

PBNU menjadi aktor penting karena memiliki legitimasi sosial dan kapasitas mobilisasi massa dalam skala yang mungkin tidak tertandingi organisasi lain.

Secara teoretis, ketika pemerintah berganti, jaringan patronase yang mengelilingi organisasi pun mengalami proses realignment. Patron-patron yang dominan pada era Jokowi tidak lagi secara otomatis relevan, sementara aktor yang lebih dekat dengan struktur kekuasaan baru tampil mengambil peran.

Konstelasi inilah yang membuat pleno Syuriyah Jakarta tampak sebagai langkah yang mencoba mempertahankan, atau setidaknya memetakan ulang, lanskap kekuasaan yang sedang berubah.

Pertemuan Tebuireng ,di sisi lain, menunjukkan munculnya kubu yang berupaya menjaga kontinuitas otoritas moral dan kultural agar PBNU tidak terjerembap dalam tarik-menarik politik yang terlalu terang-terangan. Namun fragmentasi elite telah terjadi terlalu dalam untuk ditutup dengan pendekatan kultural semata.

Pertarungan patronase ini agaknya membuka pintu bagi pertanyaan besar, yakni apakah konflik tersebut merupakan tanda bahwa bayang Jokowi mulai tergeser oleh poros kekuasaan baru?

Hilangnya Bayang J?

Selama dua periode pemerintahan Jokowi, PBNU berada dalam posisi strategis sebagai mitra penting negara. Banyak tokoh NU mengisi jabatan kunci di pemerintahan, dan jaringan sosial-keagamaan NU memberikan legitimasi yang kuat bagi kebijakan pemerintah.

Karena itu, konflik internal saat ini memperlihatkan perubahan fundamental dalam cara PBNU berinteraksi dengan pusat kekuasaan.

Ada indikasi bahwa Jokowi tidak lagi menjadi orientasi utama bagi elite PBNU. Jika benar bahwa sebagian aktor mempertahankan jejaring lama yang dekat dengan era Jokowi, sementara Gus Yahya disebut mencoba menata ulang hubungan sesuai arah pemerintahan Prabowo, maka yang sedang terjadi adalah pengalihan gravitasi politik PBNU.

Ketidakhadiran Jokowi dalam dua poros utama konflik PBNU menunjukkan bukan hanya absennya figur, tetapi absennya peran sebagai patron penentu.

Reposisi ini sejalan dengan dinamika politik nasional. Pemerintah Prabowo memiliki agenda besar yang menuntut konsolidasi elite.

Dalam konteks itu, PBNU menjadi entitas strategis yang perlu dipastikan berada dalam orbit yang mendukung arah pembangunan.

Arah kebijakan pemerintah yang menekankan stabilitas politik membuat organisasi sebesar PBNU perlu menyesuaikan diri agar tetap berada di posisi advantaged dalam distribusi patronase negara.

Fragmentasi internal yang kini terbuka lebar juga memberi dampak langsung terhadap peta elektoral menjelang kontestasi politik nasional berikutnya.

PBNU selama ini memiliki peran signifikan dalam membentuk preferensi politik warga, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jika organisasi ini terbelah, kekuatan elektoral yang biasanya solid dapat berubah menjadi terfragmentasi atau bahkan terserap ke arah kandidat atau koalisi yang memperoleh dukungan pemerintah.

Dengan demikian, hipotesa hilangnya bayang Jokowi bukan berarti ia kehilangan pengaruh sepenuhnya, melainkan ketidakmampuannya lagi untuk menjadi pusat gravitasi bagi elite PBNU.

Struktur kekuasaan baru yang berkembang di bawah Prabowo mengubah arah angin politik, dan PBNU berada di tengah pusaran itu, berusaha menegosiasikan posisi terbaiknya sambil menjaga legitimasi internal.

Konflik PBNU hari ini pada dasarnya tampak sebagai gambaran tentang bagaimana sebuah organisasi besar menavigasi perubahan kekuasaan nasional.

Pertanyaannya bukan lagi siapa ketua umum yang sah, tetapi siapa yang mampu membaca arah korelasinya dengan kekuasaan secara tepat. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dari asrama pesantren ke lembaga negara, para santri kini menapaki politik dengan strategi dan kecerdasan taktis sebagai menteri. Bukan sekadar penjaga moral, mereka menjadi pengendali arah kebijakan. Namun, mereka memiliki tantangan sangat besar untuk dapat memijakkan kaki di level tertinggi.

PinterPolitik.com

Hari Santri Nasional bukan sekadar seremoni untuk meneguhkan peran kultural pesantren dalam sejarah bangsa. Melainkan, hari di mana momentum reflektif terjadi, bagaimana warisan spiritual dan intelektual pesantren bertransformasi menjadi kekuatan sosial-politik di tingkat negara.

Kini, santri tak lagi berhenti di langgar atau madrasah saat mereka menempati posisi strategis dalam pemerintahan, memengaruhi kebijakan publik, dan menavigasi realitas politik yang kompleks.

Di Kabinet Merah Putih saat ini, setidaknya ada empat figur yang menjadi representasi nyata “politik santri” dalam praktik kekuasaan kontemporer. Pertama, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, alumni Pondok Pesantren Mambaul Maarif Jombang, kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB.

Kedua, Nasaruddin Umar, alumnus Pesantren As’adiyah Sengkang, menempati posisi Menteri Agama dengan reputasi sebagai salah satu cendekiawan Muslim paling mumpuni.

Ketiga, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), alumni Tebuireng dan Krapyak, menjabat Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU. Keempat, Raja Juli Antoni, jebolan Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, kini Menteri Kehutanan serta Sekjen PSI—figur progresif dari kalangan santri modernis.

Sebagai catatan kecil, para santri dalam daftar tersebut adalah mereka yang mengenyam pendidikan pondok pesantren dan tinggal di asrama.

Kembali, kempatnya merepresentasikan spektrum politik santri yang luas: dari tradisionalisme Nahdlatul Ulama hingga rasionalisme dan pragmatisme Muhammadiyah, dari politik berbasis jaringan kultural hingga yang bersandar pada logika elektoral modern.

Kehadiran mereka seolah menandai transformasi penting, bahwa politik santri kini bukan hanya fenomena moral, tetapi juga realitas strategis.

Namun, pola sejarah mencatat bahwa basic latar belakang tersebut cukup sulit menembus level tertinggi. Mengapa demikian?

Antara Etika, Kekuasaan, dan Adaptasi

Secara teoretis, politik santri dapat dibaca melalui dua pendekatan konseptual. Pertama, cultural politics, yaitu politik yang berakar pada nilai, tradisi, dan identitas kultural.

Dalam konteks pesantren, ini berarti politik yang berlandaskan etika keislaman, keadaban sosial, dan solidaritas komunitas.

Kedua, political adaptation theory, yang menjelaskan bagaimana aktor-aktor dengan basis budaya tertentu beradaptasi dengan sistem politik modern untuk mempertahankan relevansi dan kekuasaan.

Kedua kerangka ini kiranya dapat membantu  memahami paradoks menarik: santri yang dididik dalam lingkungan normatif, penuh adab dan moralitas, justru mampu memainkan politik yang keras dan pragmatis.

Muhaimin Iskandar, misalnya, adalah figur yang menggabungkan kearifan pesantren dengan kelihaian taktis dalam menghadapi friksi internal partai maupun dinamika kekuasaan nasional.

Di bawah retorika “politik kebangsaan”, Cak Imin seakan menunjukkan bahwa “anak pondok” pun bisa berpolitik dengan kalkulasi yang matang, bahkan, bagi sebagian pengamat, dengan kelihaian setara politisi sekuler.

Sementara itu, Saifullah Yusuf menampilkan sisi lain, santri yang memadukan jaringan kultural NU dengan administrasi pemerintahan.

Sebagai Sekjen PBNU dan Menteri Sosial, ia merepresentasikan bridging leadership, kepemimpinan yang menjembatani antara basis kultural dan struktur negara.

Sementara Nasaruddin Umar memposisikan dirinya sebagai moral statesman, sosok yang menekankan dimensi etika dan spiritualitas di ruang birokrasi. Ia memodernisasi citra Kementerian Agama tanpa meninggalkan nilai dasar pesantren: tawadhu’, moderasi, dan keilmuan.

Raja Juli Antoni, di sisi lain, mencerminkan wajah baru santri modernis: progresif, akademis, dan terbuka terhadap pluralisme, namun cenderung pragmatis.

Ia seolah mengartikulasikan nilai-nilai Islam melalui diskursus kebangsaan yang rasional dan egaliter.

Keberadaannya dalam kabinet menandai bahwa “politik santri” kini juga melampaui batas tradisi NU atau kultural Jawa saat ia menjangkau dimensi nasional yang lebih luas.

Namun, di balik keberhasilan ini, politik santri juga menyimpan ketegangan laten. Secara historis, alumni pesantren menghadapi kelemahan struktural dalam politik hukum, keamanan, dan ekonomi.

Basis sosial pesantren yang kuat di akar rumput tidak selalu berbanding lurus dengan penguasaan terhadap jejaring ekonomi-politik atau birokrasi militer, misalnya.

Ini menciptakan asimetri kekuasaan, di mana santri memiliki legitimasi moral, tetapi seringkali kurang modal struktural.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi pengecualian monumental. Sebagai Presiden ke-4 RI, ia membuktikan bahwa nilai-nilai pesantren dapat beroperasi dalam puncak kekuasaan negara.

Namun, pengalamannya juga menunjukkan kerasnya medan politik nasional bagi kaum santri, bahwa idealisme moral kerap berbenturan dengan realpolitik kekuasaan.

Reposisi dan Tantangan Baru

Dalam kerangka sociopolitical transformation, politik santri hari ini berada di fase reposisi. Ia bukan lagi politik identitas, melainkan politik kompetensi.

Santri kini kiranya tampil bukan sekadar “representasi religiusitas”, tetapi juga “aktor rasional” yang mampu mengelola negara. Fenomena ini dapat dilihat dalam tiga arah transformasi utama: ideologis, struktural, dan generasional.

Pertama, transformasi ideologis. Politik santri tidak lagi mengusung agenda teokratis, tetapi menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

Hal ini tercermin dalam kebijakan inklusif yang diusung Nasaruddin Umar atau Raja Juli Antoni, yang berupaya menghubungkan spiritualitas dengan rasionalitas kebijakan publik dan politik.

Sebagian kalangan santri kini lebih dan mulai nyaman berbicara tentang good governance daripada dogma; tentang ekologi dan pemberdayaan daripada semata dakwah.

Kedua, transformasi struktural. Akses politik santri kini diperkuat oleh dua faktor: institusionalisasi partai (seperti PKB) dan akomodasi negara terhadap representasi keagamaan.

Namun, tantangan muncul ketika politik pesantren bersinggungan dengan logika pragmatisme elektoral. Ketergantungan pada patronase, fragmentasi internal, dan lemahnya penguasaan terhadap sektor ekonomi masih menjadi batu sandungan.

Para santri politisi perlu membangun infrastructural power, basis ekonomi, teknologi, dan komunikasi agar tidak hanya menjadi “penjaga moral”, tetapi juga “pengendali arah”.

Ketiga, transformasi generasional. Politik santri kini memasuki fase regenerasi intelektual. Generasi baru pesantren, lulusan universitas, terlatih dalam teknologi dan wacana global, mulai mengisi ruang publik.

Mereka tidak hanya membawa kitab, tetapi juga gagasan progresif. Namun, generasi ini juga menghadapi dilema, yakni tentang bagaimana menyeimbangkan antara “ijtihad moral” dan realpolitik kekuasaan.

Dalam konteks ini, adagium lama pesantren— memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik —mendapat makna politik baru.

Santri ditantang untuk menjaga nilai etis pesantren sembari berinovasi dalam strategi kekuasaan. Politik santri yang “nggak kalah ngeri” bukan berarti kehilangan adab, tetapi menunjukkan bahwa moralitas bisa berjalan beriringan dengan kecerdasan taktis.

Pada akhirnya, politik santri adalah dialektika antara spiritualitas dan strategi, antara moralitas dan modernitas. Ia bukan sekadar “politik orang baik”, tetapi juga “politik orang cerdas”.

Jika dulu santri adalah penjaga akidah, kini mereka juga penentu arah kebijakan. Dari langgar ke lembaga negara, perjalanan santri menegaskan satu hal: kekuasaan tidak harus menodai kesalehan, dan kesalehan pun bisa menjadi sumber kekuasaan yang beradab. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Peta politik Jawa Timur saat ini seolah menggambarkan spektrum politik yang sangat beragam, unik, dan berbeda dengan wilayah lainnya. Khofifah Indar Parawansa yang mengampu kekuasaan periode pamungkasnya dinilai meninggalkan legacy dan ruang tersendiri bagi kekuatan politik lain dan dinilai bisa memengaruhi kontestasi 2029. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Jawa Timur tidak hanya provinsi strategis secara ekonomi dan demografi, tetapi juga medan tempur politik yang kompleks secara kultural dan ideologis. Bahkan, sepeninggal Khofifah Indar Parawansa yang tampak begitu kuat saat ini.

Sebagai wilayah dengan populasi terbesar kedua di Indonesia dan basis massa Nahdlatul Ulama (NU) terbesar, Jawa Timur memainkan peran vital dalam konstelasi kekuasaan nasional.

Namun, dominasi politik di Jawa Timur tidak pernah bersifat tunggal. Provinsi paling timur di Pulau Jawa ini selalu berada dalam ketegangan antara kekuatan struktural-partai (seperti PDIP dan PKB), kekuatan simbolik dan kultural (seperti Gus Durisme yang diwarisi Gus Ipul), dan kekuatan elektoral-pragmatik (seperti yang dikuasai oleh Khofifah Indar Parawansa).

Meminjam kerangka Antonio Gramsci tentang hegemoni kiranya dapat menjadi pijakan interpretasi untuk melihat fenomena ini, yakni bagaimana dominasi bukan hanya dipertahankan melalui “paksaan”, tapi juga konsensus sosial dan kultural.

Dalam konteks Jawa Timur, pertarungan agaknya bukan hanya soal siapa yang menang dalam pemilu, tapi siapa yang berhasil membangun konsensus sosial-kultural dan menjelma menjadi simbol representatif dari semangat rakyat Jatim, yaitu religius, moderat, dan berakar kuat dalam komunitas lokal.

Lalu, bagaimana sesungguhnya peta kekuatan politik Jawa Timur kini dan nanti yang dinilai akan membentuk geliat politik nasional?

Konsensus Elektoral?

Khofifah Indar Parawansa tampil sebagai figur dominan dalam lanskap politik Jawa Timur pasca-2018.

Sebagai tokoh NU perempuan dan Ketua Umum Muslimat NU, ia menjembatani dunia pesantren dan dunia negara, dua domain yang kerap mengalami ketegangan.

Dalam hal ini, Khofifah mempraktikkan apa yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai modal simbolik, yakni kekuasaan yang berasal dari pengakuan sosial atas otoritas dan moralitasnya di tengah masyarakat.

Kekuatan utama Khofifah bukan berasal dari institusi partai, melainkan dari jaringan sosial-religius yang mengakar, terutama melalui Muslimat NU dan komunitas perempuan PKK. Ceruk inilah yang tampak nyaris mustahil ditantang oleh figur manapun dan Tri Rismaharini telah membuktikannya.

Jejak rekamnya di pemerintahan pusat serta hubungan baik dengan Presiden Jokowi dan Prabowo menjadikannya figur yang diterima di berbagai spektrum kekuasaan nasional.

Dengan demikian, Khofifah telah menjadi aktor yang mampu membangun blok historis, yakni aliansi antara kekuatan sosial, politik, dan negara seperti yang dibayangkan oleh Gramsci.

Namun, keberhasilan ini menyisakan paradoks. Khofifah justru kerap dicurigai sebagai “NU struktural” atau “NU elitis” yang kurang mewakili NU kultural berbasis pesantren.

Hal ini seolah membuatnya rentan terhadap kritik dari kalangan tradisionalis yang menganggapnya terlalu birokratis dan kurang mengakar secara emosional dalam kultur pesantren, berbeda dengan Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, misalnya.

Di sisi lain, posisi Khofifah yang bukan kader partai memperlihatkan keterbatasan dalam hal kendaraan politik struktural.

Ia sangat bergantung pada kompromi antarpartai atau koalisi besar yang kerap bersifat cair dan rentan diganggu oleh dinamika nasional.

Tantangannya periode 2024-2029 agaknya adalah mengulang konsensus elektoral tanpa partai yang kuat di belakangnya. Dalam konteks ini, figur seperti Emil Dardak (Wakil Gubernur saat ini) bisa menjadi tandem elektoral ideal atau bahkan pesaing potensial secara impresi, mengingat sang deputi merupakan kader partai politik.

Hegemoni yang Tak Pernah Final?

Jika Khofifah adalah penguasa hegemonik yang mengandalkan konsensus sosial-religius, maka di sisi berbeda, PDIP adalah kekuatan struktural-politik yang mencoba menguasai Jawa Timur melalui perangkat institusional dan ideologis.

PDIP memanfaatkan warisan ideologi Sukarnois, kuat di daerah-daerah Mataraman seperti Blitar, Kediri, dan Tulungagung yang cenderung abangan, dan memiliki mesin partai yang disiplin.

Namun, relasi PDIP dengan komunitas NU tradisional agaknya tidak pernah benar-benar harmonis. Ketegangan antara identitas nasionalis sekuler dan Islam kultural selalu menjadi kendala dalam membangun hegemoni penuh di provinsi ini.

Sebagai sampel di masa lalu, kekalahan Gus Ipul, calon yang diusung bersama PDIP pada Pilgub 2018 menunjukkan bahwa aliansi simbolik antara PDIP dan NU kultural belum cukup menjinakkan preferensi elektoral rakyat Jatim yang cenderung pragmatis dan menginginkan figur teknokrat yang “bekerja nyata”, seperti Khofifah.

Di sisi lain, Gus Ipul sendiri, meskipun kuat di kultur NU dan memiliki legitimasi genealogis sebagai keponakan Gus Dur, kurang mampu meraih konsensus di luar komunitas pesantren.

Sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial itu kiranya adalah contoh dari apa yang disebut oleh Max Weber sebagai legitimasi tradisional, namun tidak cukup kuat membangun legitimasi rasional-legal maupun karismatik di mata pemilih yang semakin urban dan rasional.

Selain PDIP dan konteks Gus Ipul, bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat juga tetap relevan.

SBY masih memiliki kapital simbolik di Jawa Timur Selatan, terutama Pacitan, sebagai tokoh “priyayi desa” yang berhasil di panggung nasional.

Namun, keterbatasan Partai Demokrat sebagai entitas tanpa basis massa ideologis maupun religius yang kuat membuat pengaruh SBY lebih banyak bersifat simbolik daripada elektoral.

Upaya anaknya, AHY, untuk mengisi kekosongan ini kiranya belum sepenuhnya berhasil mengingat saat ini lebih cenderung berada di episentrum kekuasaan.

Dalam perspektif teori pewarisan politik, sebagaimana dikemukakan oleh Harold Lasswell, transisi kekuasaan dari tokoh kharismatik ke pewaris sering kali gagal jika tidak diiringi dengan konsolidasi organisasi yang kuat dan regenerasi ideologis yang konsisten.

Sejauh ini, Khofifah masih menjadi figur paling kuat secara elektoral, terutama karena kemampuannya merangkul kelas menengah Muslim moderat, komunitas perempuan NU, dan elite negara. Namun, kekuatannya bersifat cair dan tidak berbasis institusi partai, membuatnya rentan terhadap manuver politik dari kekuatan lain, bahkan di periode kepemimpinannya saat ini.

PDIP pun tetap menjadi kekuatan struktural-politik yang solid, tetapi sulit menembus tembok kultur Islam tradisional. Gus Ipul dan tokoh NU lainnya memiliki keunggulan kultural, tapi terbukti berkali-kali kalah dalam kontestasi terbuka.

Sementara itu, SBY dan Demokrat menjadi kekuatan simbolik yang mengendap – belum memiliki daya pukul langsung dalam elektoral tetapi tetap relevan dalam kalkulasi politik.

Belum termasuk PKB yang kuat di wilayah tapal kuda seperti Probolinggo (Kabupaten dan Kota), Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi. Termasuk saat Cak Imin dan sang adik, Abdul Halim Iskandar juga memiliki daya tawar cukup mumpuni.

Ke depan, arah politik Jawa Timur kiranya akan sangat ditentukan oleh dua hal. Pertama, apakah Khofifah mampu mempertahankan aliansi pragmatis antarpartai yang membawanya ke puncak pada 2018 dan 2024; dan kedua, apakah lawan-lawannya mampu membangun narasi tandingan yang bukan hanya simbolik atau struktural, tapi juga menjawab kebutuhan sosial-politik masyarakat Jatim yang kini makin plural, rasional, dan dinamis.

Dalam bahasa Gramsci, hegemon yang sejati bukan hanya yang menang dalam pemilu, tapi yang berhasil mengartikulasikan harapan rakyat menjadi proyek politik yang inklusif. Dan di Jawa Timur, pertarungan untuk menjadi hegemon sejati masih terbuka lebar. (J61)

Apa emang posisi Mensos ini buat mereka yang pernah jadi cagub Jatim ya? 

Popularitas Anies Baswedan di Jatim masih rendah

PinterPolitik.com

Gengs, sebagai orang Indonesia yang punya pengamalan terhadap nilai-nilai gotong royong, membantu sesama itu sangat diperlukan lho. Jangan sampai sesama anak bangsa kita anti sosial atau ansos. Namun, membantu juga punya etika dan rule ya tentunya. Nggak bisa sembarangan.

Misal nih, seperti kata guru ngaji mimin dulu, “Jangan membantu dalam keburukan.” Juga termasuk larangan adalah membantu di saat kondisi sedang nggak mendukung, seperti mengutangi orang lain padahal keluarga di rumah belum makan, atau membantu kawan yang sedang butuh kerja dengan cara yang tidak profesional.

Kenapa kok harus ada etikanya sih membantu itu? Ya, karena biasanya setiap pekerjaan mulia kalau dilakukan melalui cara yang salah jadinya malah memperburuk suasana.

Hal yang terbaru terlihat dari rencana Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. Secara politis, doi bermaksud untuk membantu kawan sesama Nahdlatul Ulama (NU) yang dulu menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), yakni Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Seperti yang santer diberitakan oleh banyak media, bahwa Bu Khofifah dan Gus Ipul ini rencananya mau mengadakan konser besar-besaran di area wisata Ngopibareng Pintu Langit, Kabupaten Pasuruan. Nggak tanggung-tanggung lho, cuy, konser itu mengundang langsung artis papan atas kebanggaan arek Jawa Timur, mulai Mbak Via Vallen sampai Cak Ari Lasso.

Kalau sudah begitu, bisa dipastikan deh penonton yang hadir berjubel jumlahnya. Mimin jamin deh. Wih, penuh sesak pastinya dong.

Kalau ditelaah lebih dalam, mimin kayak mencium bau-bau politik sih di sini. Pasalnya, dalam konser bertajuk Era Normal Baru tersebut menampilkan Gus Ipul sebagai inisiator acara. Ya, pasti kalian paham kan, gengs, bahwa Gus Ipul ini diisukan bakal maju dalam Pilkada Pasuruan toh.

Bu Khofifah sebagai senior yang kebetulan mempunyai kekuasaan sebagai Gubernur Jatim tentu tidak akan membiarkan apabila Gus Ipul ini kebingungan cari panggung. Makanya, dua tokoh politik kalangan NU dari Jatim tersebut kompak saling membantu atau tolong-menolong dalam hajatan bersama.

Ya, hitung-hitung nih kalau Gus Ipul menang di Pasuruan, minimal sokongan kekuatan ke Grahadi menjadi lebih kuat dan sejahtera. Secara, kita tahu toh Pasuruan nih banyak lahan basahnya. Hehe.

Namun, kok kelihatannya momentumnya nggak tepat, cuy. Bayangin coba, mengadakan konser di tengah pandemi masih ganas seperti ini. Apa nggak ngawur tuh?

Apalagi, di Jatim angka penyebarannya masih melambung tinggi. Mbok ya Bu Khofifah sama Gus Ipul tuh menahan diri dulu dari euforia yang berpotensi membentuk kluster baru. Kalau mau mencari perhatian, kan, nggak harus dengan konser-konser toh.

Bisa kali mengadakan aksi sosial turun ke masyarakat dengan membawa bantuan sandang dan pangan. Justru, apabila tetap menggelar konser begini, bisa-bisa masyarakat nggak bersimpati lho sama Gus Ipul dalam Pilkada besok, pun Bu Khofifah dalam usaha penanganan Covid-19 di Jatim.

Ya, mimin tahu kok bahwa narsis dalam tangga kesuksesan itu lumayan penting, seperti kata para pakar. Namun, narsis harus ada aturannya dong – biar nggak dibilang panjat sosial (pansos).

Kok kesannya Bu Khofifah mau membalas meriahnya Balai Kota Surabaya yang kemarin juga mengadakan acara besar ya, gengs? Hmm, gimana nih, Bu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma)? Kalau memang benar, kasihan Gus Ipul cuma jadi bumper. Upps. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]erhelatan Pilgub Jawa Timur semakin sengit. Tak lain karena adanya pertarungan head to head antara Khofifah Indar Parawansa dengan Syaifullah Yusuf a.k.a Gus Ipul.

Kalau calonnya hanya dua begini ga mungkin ada sasaran antara kan? Makanya akan terlihat seru. Apalagi kedua calon Gubernur ini memiliki ketokohan yang kental di Jawa Timur. Mungkin kebanyakan juga bingung, mau pilih mana ya? Weleeeeh weleeeh.

Salah satu calonnya ialah Gus Ipul, sang petahana yang akan bertarung kembali, cukuplah ya nyaman pada posisi Wakil Gubernur dua periode, tapi kini Gus Ipul maju sebagai Calon Gubernur. Cukup menantang juga kalau bertarung melawan Gus Ipul, weleeeh weleeeh, lawannya petahana.

Tapi jangan salah nih, sebagai penantangnya, Khofifah pun merupakan tokoh asli Jawa Timur, ya walaupun beberapa kali tumbang di Pilgub Jawa Timur sebelumnya, tapi Khofifah itu sempat jadi Menteri Sosial dan empat kali berturut – turut menjadi Ketua Muslimat NU. Wadidawwww, dua calon Gubernurnya semakin bikin bingung aja ya, weleeeh weleeeh.

Nah kalau cuma calon begini kan jelas nih peta politiknya bagaimana, tapi kabar terakhir sih dua pasangan calon ini saling kejar elektabilitas dari lembaga survei. Wedeeewww, kalau menangnya beti alias beda tipis sakit juga ya, huhuhu.

Makanya seluruh strategi harus dilancarkan oleh keduanya. Bukan cuma ngandelin suara yang pasti memilih masing – masing calonnya aja, tapi sekali – kali coba juga lah goyang pemilih lawan untuk balik badan.

Wedeew, keras juga dong kalau begitu. Gembosi lumbung suara lawan ya, weleeeeh weleeeh. Weeeeiiitttsss, ternyata ehhh ternyata strategi penggembosan ini sudah dijalankan Gus Ipul. Nah loh, suara Khofifah yang mana nih yang bocor? Weleeeh weleeeh.

Yaaaahhh, Khofifah ‘kecele’ dong? Emang lumbung suara Khofifah yang mana sih yang digembosi? Tak tanggung – tanggung, Gus Ipul langsung menggembosi Muslimat NU yang notabene Khofifah lah yang menjadi Ketua Umumnya selama empat periode berturut – turut.

Hadeuuuhhh, kecele banyak dong kalau begitu? Katanya sih baru di Gresik aja. Wadidawww kikis pelan – pelan. Tapi kalau se Jawa Timur gimana? Amsssyooong juga, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

“Lahirnya seorang gubernur yang baik, butuh rakyat yang kritis dan terdidik. Daerah yang maju tak ditentukan gubernurnya, tapi dari mutu warga pemilihnya.” ~ Catatan Najwa.

[dropcap]C[/dropcap]oretan dari Najwa Shihab di atas, seolah menjadi pengharapan bagi seluruh warga Indonesia. Terutama pada beberapa wilayah yang pada Juni mendatang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik di tingkat gubernur, kabupaten atau kota, maupun desa.

Sebagai konsekuensi dari Pilkada langsung, pemimpin daerah akan ditentukan sendiri oleh masyarakat. Sehingga mutu dari kiprah dan perbuatan kepala daerah tersebut, juga tak lepas dari mutu para pemilihnya. Jakarta misalnya, karena pemilihnya kebanyakan lebih banyak terpicu pada masalah SARA di Pilkada lalu, maka gubernur yang terpilih pun pidato sambutannya ya jadi harus bawa-bawa SARA juga. Benarkan?

Tapi untungnya, cita-cita seseorang di negeri Onta sana untuk meng-copy paste Pilkada Jakarta di Jatim enggak kesampaian. Bagaimana mau bawa SARA kalau kedua kandidat calon gubernurnya dari padepokan yang sama? Sama-sama Hijau dan berbendera Nahdlatul Ulama, belum lagi deretan kiai besar yang ada di belakang keduanya.

Yang menarik dari Pilgub jatim adalah bukan persaingan antar Cagubnya tetapi pertarungan antara Cagub gagal dan Capres gagal.
? ? ? ? ? #Salam_Watashttps://t.co/yJo22M4yy9 pic.twitter.com/5RxjCVNo2I

— makLambeTurah (@makLambeTurah) January 12, 2018

Mau membenturkan SARA di Pilgub Jatim? Hebat deh kalau bisa, sebab kedua pasangan yang maju bukan hanya memiliki kekuatan ilmu agama semata tapi juga keilmuan akademis lainnya yang meyakinkan. Daripada sibuk nyari-nyari kesalahan atau keaiban lawan, mending saling puji akan kelebihan yang dimiliki masing-masing.

Sebelum kampanye di mulai, saling memuji bukanlah larangan. Malah melalui pujian itu, masing-masing pasangan bisa saling menilai dan mengetahui kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Gus Ipul misalnya, sebagai petahana karena sudah dua kali menjabat sebagai wakil gubernur Jatim, tentu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dibanding Khofifah.

Begitu pun kubu Khofifah, walaupun dua kali selalu kalah oleh Gus Ipul, namun kali ini ia didampingi oleh Emil Dardak. Meski masih berusia 32 tahun, namun ia sudah menggondol sekian banyak gelar akademis, bahkan sampai doktoral. Kemampuannya dibidang pengembangan wilayah pun dianggap mumpuni.

Dengan kualitas calon gubernur yang dimiliki Jatim, kini sekarang tinggal tergantung dari masyarakatnya. Karena percuma memiliki calon pemimpin yang cerdas, bila masyarakatnya juga tidak berlaku cerdas. Jadi mungkinkah Pilkada Jatim nantinya akan menjadi Pilkada terpuji yang patut dicontoh wilayah lain? (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ia adalah Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri atau akrab disapa Puti Guntur Soekarno. Putri semata wayangnya Guntur Soekarno Putra, kakak kandung Megawati.

Tak seperti ayahnya yang jauh dari hingar bingar politik, Puti justru aktif dalam dunia politik tanah air. Walaupun demikian, bukan berarti Guntur membiarkan putrinya bergerak tanpa kawalan. Konon, ia senantiasa memberikan petuah kepada Puti agar tak salah langkah dalam berpolitik.

Nama Puti mulai dikenal sejak tahun 2009. Saat itu, dia berhasil lolos menjadi anggota De-pe-er melalui Partai Banteng hingga saat ini. Bahkan baru-baru ini, namanya muncul dalam Pilgub Jatim sebagai pengganti Aswar Anaz. Puti akan disandingkan dengan Gus Ipul. Hm, menang banyak nih si Gus Ipul.  Cawagub cantik, ckckckck.

Selain cucu Sukarno, apa keahlian ibu ini?

— Azwar Helmy (@rindubangunpagi) January 10, 2018

Banyak yang bilang kalau Gus Ipul dan Puti adalah pasangan yang ideal dalam Pilgub Jatim. Gus Ipul yang merupakan calon petahana yang tentu saja masih memiliki basis suara yang cukup di Jatim terutama dalam kubu NU. Terus Puti piye?

Yah, ia juga punya cukup modal dong. Statusnya sebagai cucu dari Soekarno bisa menjadi salah satu senjata untuk mendulang suara di Jatim. Namun, bukan berarti ia hanya bernaung di balik status tersebut. Puti juga punya keunggulan lain lho. Puti telah memiliki pengalaman yang cukup sebagai anggota De-pe-er. Selain itu, ia juga cukup piawai dalam berorasi.

Mungkinkah ini menjadi salah satu tahapan bagi Puti untuk menggantikan posisi Megawati di PDIP atau hanya sekadar ‘senjata pamungkas’ dari Partai Banteng untuk mendulang kemenangan di Jatim?

Kayaknya terlalu berlebihan, jika mengatakan bahwa Pilgub Jatim menjadi salah satu bagian dari proses Puti untuk mengganti Megawati. Kalau ada peluang pun pasti sangat kecil, sebab Megawati pasti lebih memilih salah satu dari dua orang anaknya, Puan atau Anan, walaupun mereka nggak memiliki kecakapan dalam berpolitik seperti Puti.

Maka, mungkin lebih masuk akal jika mengatakan bahwa penunjukkan Puti untuk mendampingi Gus Ipul adalah ‘strategi pamungkas’ PDIP untuk menang di Jatim. Hmm, bisa jadi, bisa jadi. (K-32)

PinterPolitik.com

“Puti membuat kompetisi semakin menarik. Kehadiran Puti membuat suara perempuan yang tadinya dominan ke Khofifah akan terpecah ke Puti.” ~ Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio

[dropcap]D[/dropcap]i detik-detik akhir pendaftaran Pilkada Serentak, akhirnya PDI Perjuangan memutuskan untuk memasangkan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Puti Guntur Soekarno. Nama putri semata wayang Guntur Soekarnoputra ini memang tiba-tiba muncul, setelah sebelumnya memperhitungkan Ahmad Basarah dan Tri Risma Harini.

Kehadiran cucu Soekarno diblantika pemilihan gubernur Jatim ini memang menarik. Bukan hanya akan memperkuat keterpilihan masyarakat Jatim yang pro Soekarno, tapi juga mampu memecah suara pemilih perempuan, seperti yang dikatakan oleh Hendro Satrio. Karena sebelumnya, pemilih perempuan kemungkinan besar akan menjadi target utama kubu sebelah, yaitu pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Padahal sebelumnya, Puti sudah sempat akan maju di Jawa Barat untuk menemani Dedi Mulyadi. Tapi akibat Dedi ‘berselingkuh’ dengan Deddy Mizwar, PDI Perjuangan pun jadi patah hati dan memilih mengusung gubernur dan wakil gubernur yang lain. Mungkin ini yang namanya rezeki, gagal di Jabar, eh malah berlaga di Jatim.

Pasangan Gus Ipul & Puti Guntur Soekarno adalah pasangan yang pas karena gabungnya cicit pendiri NU dan cucu pendiri republik #JatimAdem @gusipul4 @ansor_jatim pic.twitter.com/UglDEyzpSX

— Mbak Ana (Khozanah) (@ana_khoz) January 10, 2018

Sebagai anak dari putra sulung Soekarno, Puti mungkin akan memiliki kedekatan wilayah dan pengaruh yang lebih besar bila dibandingkan dengan Jabar. Kedekatan Soekarno dengan provinsi ini, akan mampu memperkuat suara yang telah dikumpulkan pada pemilu legislatif 2014 lalu.

Begitu juga dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim, adanya ‘darah Soekarno’ yang dimiliki Puti akan semakin mengentalkan ikatan nasionalis-agamis yang telah digalang. Terpilihnya Puti juga kemungkinan besar menjadi pemicu bagi Gerindra untuk ikut merapat ke kubu Gus Ipul.

Seperti yang diketahui, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sangat menghormati sosok Soekarno. Konon, gaya berpidatonya yang kerap terdengar menggelegar juga ia adopsi dari Presiden Pertama RI itu. Selain itu, sudah waktunya pula bagi keturunan Guntur untuk berkiprah di perpolitikan nasional, mewakili keengganan ayahnya untuk terjun di dunia politik. (R24)