Audio ini dibuat menggunakan AI.

Head-to-head NU dan Muhammadiyah bukan sekadar soal siapa lebih besar, tetapi perbedaan dua ontologi: tradisi pesantren vs modernitas teknokratis. Di tengah dinamika politik, filantropi, dan reputasi global, keduanya seakan memiliki kontras relevansi abad ke-21 dengan kekuatan dan tantangannya masing-masing.

PinterPolitik.com

Dalam lanskap Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua formasi sosial yang lahir dari fondasi epistemologis berbeda.

Keduanya sama-sama mengakar dalam tradisi keagamaan Indonesia, tetapi dibangun di atas ontologi organisasi yang tidak identik.

Muhammadiyah tumbuh dari semangat purifikasi, modernisasi, dan manajemen rasional yang diperkenalkan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Sejak awal ia menyerap logika organisasi modern: struktur hierarkis yang tertata, efisiensi administratif, serta orientasi pada pendidikan dan pelayanan sosial.

Meski beberapa elitenya memiliki hasrat dan ambisi politik, organisasi ini memutuskan sejak 1971 untuk berpegang teguh pada khittah non-partisan. Konsistensi itu menjadi salah satu fondasi stabilitasnya hingga kini.

Sementara itu, NU lahir dari tradisi pesantren yang bersifat organik dan relasional. Para kiai pendirinya merancang organisasi bukan sebagai mesin modern, melainkan sebagai perpanjangan dari jaringan ulama Nusantara yang telah lama eksis.

Pengetahuan diturunkan melalui sanad, otoritas moral berpusat pada kiai, dan keputusan organisasi kerap diambil melalui musyawarah yang menimbang maslahat komunitas.

Hal ini membuat NU pragmatis sekaligus fleksibel. Namun fleksibilitas itu juga berarti keterbukaan terhadap dinamika politik yang lebih besar, sehingga NU tidak pernah benar-benar steril dari tarik-menarik kekuasaan, baik di masa Masyumi, Orde Baru, maupun era reformasi melalui PKB.

Kontras ini menunjukkan bahwa pertanyaan bukan sekadar soal siapa lebih populer atau lebih relevan hari ini.

Yang dipertaruhkan adalah perbedaan ontologis yang memengaruhi cara masing-masing ormas memahami dunia, memproduksi pengetahuan, membangun institusi, dan menavigasi relasi antara agama, negara, dan masyarakat. Tak terkecuali, politik.

Terlebih dari segi dinamika di mana NU seolah sangat rentan dengan gejolak seperti isu pemakzulan K.H. Yahya Cholil Staquf, sementara Muhammadiyah cenderung stabil.

Lalu, mengapa dikotomi di antara keduanya menjadi krusial?

Peperangan Ontologis?

Perbedaan ontologi NU dan Muhammadiyah menciptakan dua logika organisasi yang berjalan paralel. NU seakan melihat dunia sosial sebagai jaringan relasional yang terikat oleh otoritas kiai, tradisi pesantren, dan budaya lokal.

Nuansa pragmatis selalu hadir, karena keputusan sering menyesuaikan kebutuhan komunitas dan dinamika politik tertentu.

Sementara itu, Muhammadiyah memahami dunia dengan kerangka rasionalitas modern: kejelasan prosedur, efisiensi, dan orientasi pada pendidikan serta pelayanan sosial sebagai basis dakwah.

Hal ini membuat Muhammadiyah lebih konsisten menjaga jarak dari politik praktis secara kelembagaan, meskipun individu-individu di dalamnya tetap aktif dalam dunia politik.

Peperangan ontologis ini memunculkan dua wajah perkembangan. NU bergerak dengan fleksibilitas tinggi namun dengan konsekuensi fragmentasi internal, terutama ketika aspirasi politik para elite atau kelompok tertentu tidak selalu selaras dengan arah organisasi.

Muhammadiyah, sebaliknya, menunjukkan stabilitas dan kejelasan arah jangka panjang yang membuatnya unggul dalam hal reputasi kelembagaan. Model adaptasi Muhammadiyah yang lebih teknokratis membuka jalan bagi profesionalisasi dalam pendidikan, kesehatan, dan filantropi.

Dari perbedaan ontologis itu muncul pula perbedaan dalam modal sosial. NU memiliki modal kultural sangat besar, terutama di akar rumput. Otoritas kiai, kultur pesantren, dan jaringan tradisi keagamaan Nusantara menjadi kekuatan moral yang sulit ditandingi.

Namun di ruang urban dan di antara kelas menengah terdidik, Muhammadiyah menawarkan modal simbolik yang berbeda: profesionalisme, modernitas, rasionalitas, dan reputasi cendekiawan.

Karena masyarakat Indonesia semakin urban, preferensi terhadap model organisasi rasional yang dapat memberikan layanan modern cenderung meningkat, dan Muhammadiyah mendapatkan keuntungan impresi dari perubahan ini.

Sebagai contoh, lanskap dana keumatan juga memperjelas perbedaan tersebut. Lazismu berkembang sebagai lembaga filantropi modern yang mengelola dana secara profesional, transparan, dan terukur.

Komitmen pada tata kelola ini membuat Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan publik yang besar. Reputasinya sebagai salah satu ormas keagamaan terkaya di dunia (peringkat empat menurut Seasia Stats) tidak semata karena jumlah aset, tetapi karena kualitas dan keberlanjutan institusi pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan yang dibangun.

NU juga memiliki lembaga keuangan umat yang kuat melalui Lazisnu, tetapi struktur NU yang sangat desentralistik membuat standardisasi dan efisiensi manajemen menjadi tantangan tersendiri.

Pada tingkat internasional, Muhammadiyah memantapkan posisinya sebagai jaringan pendidikan dan kemanusiaan yang terhubung dengan banyak organisasi global.

Kerja sama dengan UNICEF, USAID, JICA, Qatar Charity, Turkish Red Crescent, atau lembaga pendanaan dan amal internasional lain memperlihatkan bahwa modernitas organisasi Muhammadiyah diterima secara luas.

Pada saat bersamaan, NU juga memiliki hubungan internasional yang kuat, terutama melalui gerakan moderasi dan diplomasi antaragama seperti Humanitarian Islam, dialog dengan Vatikan, keterlibatan dalam forum global, serta aktivitas PCINU di berbagai negara.

Namun, struktur NU yang organik membuat relasi global ini lebih bersifat kultural-diplomatik, bukan teknokratis seperti Muhammadiyah.

Dalam politik, perbedaan semakin terlihat. NU mengalami hubungan yang sering konfliktual dengan PKB sebagai partai yang mengklaim representasi kulturalnya.

Tarik-menarik antara kepentingan politik dan otoritas moral kiai membuat NU rentan terhadap ketegangan internal.

Muhammadiyah memiliki pengalaman lebih smooth dengan PAN; hubungan keduanya dapat berdekatan tetapi tidak pernah saling mengikat secara struktural, sehingga perpisahan pun tidak menimbulkan turbulensi besar. Stabilitas ini berkontribusi penting pada kemampuan Muhammadiyah menjaga reputasi jangka panjang.

MU Menang?

Pertanyaan apakah NU sedang fade sementara Muhammadiyah pride tidak dapat dijawab secara sederhana. Yang sedang berlangsung adalah pertarungan dua model organisasi Islam dalam mengelola kompleksitas modern.

NU tetap menjadi raksasa kultural dengan pengaruh moral yang dalam pada masyarakat Indonesia. Kehadiran PCINU di berbagai negara, diplomasi kultural, serta gagasan moderasi Islam menjadikannya pemain global yang disegani.

Namun, NU kiranya perlu mengatasi beban historisnya: inkonsistensi posisi politik, fragmentasi struktur, dan kecepatan modernisasi yang belum stabil.

Muhammadiyah, di sisi lain, berhasil menunjukkan bahwa reputasi jangka panjang tidak dibangun dari besar kecilnya basis massa, tetapi dari kemampuan memproduksi lembaga modern yang relevan sepanjang waktu.

Pendidikan, rumah sakit, jaringan kemanusiaan, serta filantropi profesional menjadikan Muhammadiyah simbol Islam berkemajuan. Hal ini diperkuat oleh karya-karya pendidikan unggulan seperti SMA Trensains Muhammadiyah Sragen yang memberikan capaian akademik bertaraf nasional.

Dua ormas ini sedang menapaki abad ke-21 dengan kekuatan dan tantangan masing-masing. Muhammadiyah unggul dalam konsistensi khittah, filantropi modern, dan reputasi intelektual.

NU unggul dalam modal kultural dan kemampuan membentuk wacana keislaman global. Namun untuk menjaga relevansi, NU perlu melakukan reformasi struktural dan memperkuat tata kelola institusional, sementara Muhammadiyah perlu memastikan bahwa modernitasnya tidak kehilangan sentuhan kultural yang membuatnya dekat dengan masyarakat luas.

Pada akhirnya, bukan soal siapa memudar atau siapa berjaya. Yang sedang kita saksikan adalah transformasi dua raksasa Islam Indonesia dalam menghadapi dunia yang kian urban, global, dan kompetitif. Termasuk korelasinya dengan politik.

Pertarungan ontologis yang dimulai seabad lalu kini memasuki fase baru, dan masa depan Islam Indonesia kemungkinan besar akan ditentukan oleh kemampuan kedua organisasi ini beradaptasi sekaligus tetap setia pada kekhasan identitasnya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dari asrama pesantren ke lembaga negara, para santri kini menapaki politik dengan strategi dan kecerdasan taktis sebagai menteri. Bukan sekadar penjaga moral, mereka menjadi pengendali arah kebijakan. Namun, mereka memiliki tantangan sangat besar untuk dapat memijakkan kaki di level tertinggi.

PinterPolitik.com

Hari Santri Nasional bukan sekadar seremoni untuk meneguhkan peran kultural pesantren dalam sejarah bangsa. Melainkan, hari di mana momentum reflektif terjadi, bagaimana warisan spiritual dan intelektual pesantren bertransformasi menjadi kekuatan sosial-politik di tingkat negara.

Kini, santri tak lagi berhenti di langgar atau madrasah saat mereka menempati posisi strategis dalam pemerintahan, memengaruhi kebijakan publik, dan menavigasi realitas politik yang kompleks.

Di Kabinet Merah Putih saat ini, setidaknya ada empat figur yang menjadi representasi nyata “politik santri” dalam praktik kekuasaan kontemporer. Pertama, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, alumni Pondok Pesantren Mambaul Maarif Jombang, kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB.

Kedua, Nasaruddin Umar, alumnus Pesantren As’adiyah Sengkang, menempati posisi Menteri Agama dengan reputasi sebagai salah satu cendekiawan Muslim paling mumpuni.

Ketiga, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), alumni Tebuireng dan Krapyak, menjabat Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU. Keempat, Raja Juli Antoni, jebolan Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, kini Menteri Kehutanan serta Sekjen PSI—figur progresif dari kalangan santri modernis.

Sebagai catatan kecil, para santri dalam daftar tersebut adalah mereka yang mengenyam pendidikan pondok pesantren dan tinggal di asrama.

Kembali, kempatnya merepresentasikan spektrum politik santri yang luas: dari tradisionalisme Nahdlatul Ulama hingga rasionalisme dan pragmatisme Muhammadiyah, dari politik berbasis jaringan kultural hingga yang bersandar pada logika elektoral modern.

Kehadiran mereka seolah menandai transformasi penting, bahwa politik santri kini bukan hanya fenomena moral, tetapi juga realitas strategis.

Namun, pola sejarah mencatat bahwa basic latar belakang tersebut cukup sulit menembus level tertinggi. Mengapa demikian?

Antara Etika, Kekuasaan, dan Adaptasi

Secara teoretis, politik santri dapat dibaca melalui dua pendekatan konseptual. Pertama, cultural politics, yaitu politik yang berakar pada nilai, tradisi, dan identitas kultural.

Dalam konteks pesantren, ini berarti politik yang berlandaskan etika keislaman, keadaban sosial, dan solidaritas komunitas.

Kedua, political adaptation theory, yang menjelaskan bagaimana aktor-aktor dengan basis budaya tertentu beradaptasi dengan sistem politik modern untuk mempertahankan relevansi dan kekuasaan.

Kedua kerangka ini kiranya dapat membantu  memahami paradoks menarik: santri yang dididik dalam lingkungan normatif, penuh adab dan moralitas, justru mampu memainkan politik yang keras dan pragmatis.

Muhaimin Iskandar, misalnya, adalah figur yang menggabungkan kearifan pesantren dengan kelihaian taktis dalam menghadapi friksi internal partai maupun dinamika kekuasaan nasional.

Di bawah retorika “politik kebangsaan”, Cak Imin seakan menunjukkan bahwa “anak pondok” pun bisa berpolitik dengan kalkulasi yang matang, bahkan, bagi sebagian pengamat, dengan kelihaian setara politisi sekuler.

Sementara itu, Saifullah Yusuf menampilkan sisi lain, santri yang memadukan jaringan kultural NU dengan administrasi pemerintahan.

Sebagai Sekjen PBNU dan Menteri Sosial, ia merepresentasikan bridging leadership, kepemimpinan yang menjembatani antara basis kultural dan struktur negara.

Sementara Nasaruddin Umar memposisikan dirinya sebagai moral statesman, sosok yang menekankan dimensi etika dan spiritualitas di ruang birokrasi. Ia memodernisasi citra Kementerian Agama tanpa meninggalkan nilai dasar pesantren: tawadhu’, moderasi, dan keilmuan.

Raja Juli Antoni, di sisi lain, mencerminkan wajah baru santri modernis: progresif, akademis, dan terbuka terhadap pluralisme, namun cenderung pragmatis.

Ia seolah mengartikulasikan nilai-nilai Islam melalui diskursus kebangsaan yang rasional dan egaliter.

Keberadaannya dalam kabinet menandai bahwa “politik santri” kini juga melampaui batas tradisi NU atau kultural Jawa saat ia menjangkau dimensi nasional yang lebih luas.

Namun, di balik keberhasilan ini, politik santri juga menyimpan ketegangan laten. Secara historis, alumni pesantren menghadapi kelemahan struktural dalam politik hukum, keamanan, dan ekonomi.

Basis sosial pesantren yang kuat di akar rumput tidak selalu berbanding lurus dengan penguasaan terhadap jejaring ekonomi-politik atau birokrasi militer, misalnya.

Ini menciptakan asimetri kekuasaan, di mana santri memiliki legitimasi moral, tetapi seringkali kurang modal struktural.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi pengecualian monumental. Sebagai Presiden ke-4 RI, ia membuktikan bahwa nilai-nilai pesantren dapat beroperasi dalam puncak kekuasaan negara.

Namun, pengalamannya juga menunjukkan kerasnya medan politik nasional bagi kaum santri, bahwa idealisme moral kerap berbenturan dengan realpolitik kekuasaan.

Reposisi dan Tantangan Baru

Dalam kerangka sociopolitical transformation, politik santri hari ini berada di fase reposisi. Ia bukan lagi politik identitas, melainkan politik kompetensi.

Santri kini kiranya tampil bukan sekadar “representasi religiusitas”, tetapi juga “aktor rasional” yang mampu mengelola negara. Fenomena ini dapat dilihat dalam tiga arah transformasi utama: ideologis, struktural, dan generasional.

Pertama, transformasi ideologis. Politik santri tidak lagi mengusung agenda teokratis, tetapi menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

Hal ini tercermin dalam kebijakan inklusif yang diusung Nasaruddin Umar atau Raja Juli Antoni, yang berupaya menghubungkan spiritualitas dengan rasionalitas kebijakan publik dan politik.

Sebagian kalangan santri kini lebih dan mulai nyaman berbicara tentang good governance daripada dogma; tentang ekologi dan pemberdayaan daripada semata dakwah.

Kedua, transformasi struktural. Akses politik santri kini diperkuat oleh dua faktor: institusionalisasi partai (seperti PKB) dan akomodasi negara terhadap representasi keagamaan.

Namun, tantangan muncul ketika politik pesantren bersinggungan dengan logika pragmatisme elektoral. Ketergantungan pada patronase, fragmentasi internal, dan lemahnya penguasaan terhadap sektor ekonomi masih menjadi batu sandungan.

Para santri politisi perlu membangun infrastructural power, basis ekonomi, teknologi, dan komunikasi agar tidak hanya menjadi “penjaga moral”, tetapi juga “pengendali arah”.

Ketiga, transformasi generasional. Politik santri kini memasuki fase regenerasi intelektual. Generasi baru pesantren, lulusan universitas, terlatih dalam teknologi dan wacana global, mulai mengisi ruang publik.

Mereka tidak hanya membawa kitab, tetapi juga gagasan progresif. Namun, generasi ini juga menghadapi dilema, yakni tentang bagaimana menyeimbangkan antara “ijtihad moral” dan realpolitik kekuasaan.

Dalam konteks ini, adagium lama pesantren— memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik —mendapat makna politik baru.

Santri ditantang untuk menjaga nilai etis pesantren sembari berinovasi dalam strategi kekuasaan. Politik santri yang “nggak kalah ngeri” bukan berarti kehilangan adab, tetapi menunjukkan bahwa moralitas bisa berjalan beriringan dengan kecerdasan taktis.

Pada akhirnya, politik santri adalah dialektika antara spiritualitas dan strategi, antara moralitas dan modernitas. Ia bukan sekadar “politik orang baik”, tetapi juga “politik orang cerdas”.

Jika dulu santri adalah penjaga akidah, kini mereka juga penentu arah kebijakan. Dari langgar ke lembaga negara, perjalanan santri menegaskan satu hal: kekuasaan tidak harus menodai kesalehan, dan kesalehan pun bisa menjadi sumber kekuasaan yang beradab. (J61)

Di tengah derasnya sorotan publik dan media kepada nilai dan budaya Nahdliyin di pesantren, posisi sosial dan politik Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan tekanan. Mungkinkah NU butuh sosok “Gus Dur” baru?

PinterPolitik.com

“Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi, jangan terlalu diambil pusing. Terus saja jalan.” – K,H, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 

Cupin duduk di sebuah warung kopi kecil di sekitar Tebuireng. Ia menatap layar ponselnya, membaca deretan berita tentang ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo dengan wajah yang tak bisa disembunyikan kecewanya. 

“Kok bisa pesantren yang seharusnya jadi tempat paling aman malah makan korban?” gumamnya pelan. Di luar, azan dzuhur baru saja berkumandang, seolah mengingatkan bahwa sorotan terhadap dunia pesantren kini bukan hanya soal agama, tapi juga soal kemanusiaan.

Beberapa minggu terakhir, nama Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, ramai diperbincangkan. NU seperti sedang disorot dengan lampu paling terang, dan sayangnya banyak yang melihat retak di balik kilaunya. 

Tragedi Sidoarjo membuat publik bertanya tentang tanggung jawab, tata kelola, dan transparansi pesantren yang selama ini dianggap simbol kebaikan dan ketulusan. Tapi kini, semua jadi bahan debat publik, di mana letak kesalahan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab?

Cupin mengingat perdebatan di Xbeberapa hari lalu. Sebuah video viral memperlihatkan santri Lirboyo bekerja mengangkat batu bata di proyek pembangunan pesantren. Sebagian bilang itu bentuk pendidikan karakter dan gotong royong. Tapi sebagian lagi menuduhnya sebagai eksploitasi terselubung terhadap tenaga santri. 

Cupin mengernyit, baginya perdebatan ini seperti cermin. Pesantren kini dihadapkan pada ujian baru antara nilai tradisi dan tuntutan zaman modern.

Belum selesai publik mencerna peristiwa itu, sebuah stasiun TV menayangkan liputan investigatif tentang dugaan penyalahgunaan dana di lembaga-lembaga pesantren. Tayangan itu menimbulkan gelombang kemarahan, terutama di kalangan Nahdliyin yang menilai media telah membangun stigma negatif terhadap kiai. 

Di sisi lain, sejumlah pihak justru melihat kritik itu sebagai alarm penting. “Kalau nggak mau dikritik, ya jangan tutup diri,” kata seorang warganet yang Cupin baca komentarnya di kolom diskusi daring.

Bagi Cupin, pemandangan ini seperti deja vu. Ia teringat cerita ayahnya tentang masa ketika NU juga pernah goyah, tapi selalu ada sosok yang bisa menenangkan badai. Sosok itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tak hanya ulama, tapi juga pemimpin yang berani berbeda. 

Gus Dur punya cara khas, mengkritik tanpa menghancurkan, membenahi tanpa merusak akar tradisi. Pertanyaannya, pikir Cupin sambil menyeruput kopinya, apakah NU hari ini masih punya sosok seperti itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Gus Dur dan Seni Mengelola Krisis

Untuk menjawab pertanyaan itu, Cupin menelusuri kisah lama. Ia membuka kembali buku biografi Gus Dur karya Greg Barton yang dulu ia baca di perpustakaan kampus. Di situ. ia menemukan cerita tentang tahun 1984 saat Gus Dur memimpin NU di tengah situasi pelik. 

NU baru saja memutuskan keluar dari politik praktis, melepaskan diri dari PPP dan kembali ke Khittah 1926, sebuah langkah yang kala itu dianggap gila. Tapi bagi Gus Dur, NU harus kembali ke jati dirinya, menjadi gerakan sosial, bukan sekadar mesin politik.

Gus Dur, tulis Barton, paham bahwa kekuatan NU bukan di parlemen, melainkan di masyarakat. Ia membangun ulang citra NU sebagai penjaga moral dan budaya, bukan sekadar pengikut partai. 

Ia mengajak para kiai untuk bicara tentang kemanusiaan, tentang pluralisme, dan tentang Indonesia yang majemuk. Cupin membayangkan, kalau Gus Dur masih hidup, mungkin ia sudah membuat cuitan panjang tentang bagaimana NU harus lebih sibuk mendidik daripada membela diri dari kritik.

Tapi jalan Gus Dur tidak selalu mulus. Martin van Bruinessen, seorang antropolog asal Belanda, pernah menulis dalam tulisannya yang berjudul “Traditionalist and Islamist Pesantren in Contemporary Indonesia” bahwa Gus Dur sering dianggap terlalu liberal. Pandangannya tentang demokrasi dan kebebasan beragama membuat sebagian kiai konservatif gerah. 

Namun, Gus Dur tidak peduli. Ia tahu bahwa masa depan NU tidak akan hidup hanya dengan mempertahankan dogma, tapi dengan membuka ruang berpikir dan berdialog.

Cupin teringat sebuah kisah yang sering diceritakan ulang di forum-forum Gusdurian. Suatu kali, ketika seorang kiai menuduhnya kebarat-baratan, Gus Dur hanya tersenyum dan menjawab, “Barat itu arah, bukan musuh.” 

Jawaban itu sederhana tapi dalam, ia mengingatkan bahwa belajar dari siapa pun bukan dosa. Di situlah letak kekuatan Gus Dur, mengubah perbedaan menjadi bahan percakapan, bukan permusuhan. “Mungkin itu yang sekarang hilang dari NU,” gumam Cupin.

Robin Bush dalam bukunya Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menggambarkan strategi komunikasi Gus Dur yang cerdas. Ia seperti penari yang bisa menyesuaikan langkah dengan musik yang berubah-ubah, antara kalangan santri dan abangan, konservatif dan modernis, lokal dan nasional. 

Gus Dur bukan hanya pemimpin, tapi juga jembatan. Ia bisa keras di satu forum, lalu jenaka di forum lain, tapi selalu konsisten menjaga NU sebagai kekuatan moral yang independen. Cupin menutup bukunya dan berpikir, mungkinkah model kepemimpinan seperti itu masih bisa tumbuh di era digital ini?

Di tengah semua perpecahan opini, Gus Dur dulu memilih dialog. Ia tidak alergi kritik, bahkan menganggapnya vitamin organisasi. Ia percaya, keberanian sejati bukan menolak kritik, tapi menghadapinya dengan kepala dingin. 

Kini, ketika NU sering tampak sibuk menepis isu daripada mengurai akar masalah, Cupin jadi ragu, apakah warisan intelektual Gus Dur masih benar-benar dihidupi? Atau hanya disimpan dalam kutipan nostalgia di spanduk dan seminar?

Pertanyaan itu terus mengganggu Cupin. Kalau Gus Dur masih hidup, apa yang akan ia lakukan menghadapi krisis kepercayaan yang membelit NU hari ini? Akankah ia marah, diam, atau justru tertawa seperti biasa sebelum memberi nasihat yang menampar tapi menenangkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Andai Gus Dur Hidup di Zaman Kini

Cupin membayangkan Gus Dur duduk di depan laptop, membaca berita tentang pesantren yang ambruk. Ia pasti akan langsung memerintahkan audit menyeluruh, bukan karena tekanan publik, tapi karena tanggung jawab moral. 

Baginya, menjaga nyawa santri jauh lebih penting daripada menjaga nama baik lembaga. Gus Dur mungkin akan bilang, “Pesantren harus jadi rumah ilmu dan kasih sayang, bukan proyek bangunan yang rapuh.”

Kalau melihat video santri yang ikut membangun pondok, Gus Dur barangkali akan tersenyum dulu. Ia akan memahami nilai gotong royong dan kemandirian di baliknya, tapi juga memastikan tidak ada eksploitasi. 

Ia tidak akan buru-buru menyalahkan atau membela, melainkan membuka dialog agar semua pihak belajar. Cupin membayangkan Gus Dur berkata, “Santri boleh kerja, tapi bukan karena disuruh, melainkan karena belajar tanggung jawab.”

Dan jika melihat tayangan televisi yang dianggap menyudutkan kiai, Gus Dur mungkin tidak akan marah besar. Ia justru akan mengundang pihak media ke pesantren, berdiskusi di bawah pohon mangga sambil ngopi. Kritik baginya bukan musuh, tapi jendela untuk bercermin. “NU itu besar,” mungkin begitu katanya, “tapi kalau tidak mau dikritik, ya tidak akan pernah dewasa.”

Cupin tahu, Gus Dur bukan manusia tanpa cela. Tapi yang membuatnya berbeda adalah keberanian untuk berubah tanpa kehilangan akar. Ia reformis yang tetap santri, pembaharu yang tetap tawadhu. Dan dalam diri Gus Dur, NU menemukan keseimbangan antara dunia pesantren dan dunia modern. “Sekarang,” kata Cupin lirih, “keseimbangan itu terasa hilang.”

Bagi Cupin, absennya figur seperti Gus Dur bukan cuma masalah individu, tapi sistem. NU memang punya banyak tokoh alim dan berpengaruh, tapi sedikit yang berani berpikir melampaui tembok tradisi. 

Kultur organisasi yang cenderung hierarkis sering membuat gagasan segar terhenti di tengah jalan. Dan tanpa keberanian untuk mendobrak status quo, NU berisiko jadi raksasa yang berjalan di tempat.

Namun, di sela keprihatinannya, Cupin juga melihat secercah cahaya. Di berbagai forum daring dan kegiatan sosial, muncul generasi muda Nahdliyin yang kritis dan terbuka. 

Mereka menulis, berdebat, dan mengaitkan nilai-nilai pesantren dengan isu-isu kekinian seperti lingkungan, teknologi, hak perempuan, dan kebebasan berekspresi. Mereka tidak menolak tradisi, tapi juga tidak mau dibatasi oleh masa lalu. “Barangkali,” pikir Cupin, “di antara mereka ada calon Gus Dur baru.”

Tapi pertanyaannya, apakah NU siap memberi ruang bagi mereka? Apakah para senior bersedia mendengar suara yang lebih muda, lebih berisik, dan kadang lebih nyeleneh? 

Sejarah mencatat, Gus Dur juga dulu dianggap nyeleneh sampai akhirnya waktu membuktikan, nyelenehnya itulah yang menyelamatkan NU dari stagnasi. Cupin menatap langit senja di Tebuireng. Ia sadar, pertarungan terbesar NU bukan melawan kritik, tapi melawan ketakutan untuk berubah.

Cupin memejamkan mata, membayangkan Gus Dur tertawa kecil sambil berkata, “NU itu ibarat kapal besar. Kalau cuma ikut arus, ya tidak akan ke mana-mana.” 

Mungkin benar, pikir Cupin, NU tidak butuh satu “Gus Dur” baru dalam arti literal. Yang dibutuhkan adalah semangat Gus Dur dalam setiap pemimpin, guru, santri, dan warga Nahdliyin, semangat untuk berpikir kritis tanpa kehilangan kasih sayang.

Cupin tahu, perjalanan NU masih panjang dan berliku. Tapi selama masih ada yang berani bertanya, berdialog, dan bercermin, mungkin di sanalah “Gus Dur baru” sedang tumbuh.

Sebelum pulang, Cupin-pun menulis di buku catatannya satu kalimat kecil, “NU tidak perlu menunggu juru selamat, NU cuma perlu berani jadi dirinya sendiri, seperti dulu Gus Dur mengajarkannya.” (A43)

PinterPolitik.com

“He did not prepare me to fight. If I had been a son, a sword thrust into my hand the moment I could walk… instead, I was given my father’s cup, taught the name of every lord and castle between Storm’s End and the Twins, but not the difference between hilt and foible. And they know it. And Daemon as well.” – Rhaenyra Targaryen, House of the Dragon (2022-sekarang)

Peribahasa yang mengatakan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohon memang ada benarnya. Sering kali, anak-anak akan memiliki sifat dan perilaku yang sama dengan orang tua mereka.

Banyak karakter dalam Game of Thrones (2011-2019) dan House of the Dragon (2022-sekarang) mencerminkan bagaimana sifat-sifat orang tua serta identitas keluarga mereka berperan penting dalam membentuk kepribadian dan ambisi mereka. Hal ini tidak hanya mencerminkan dinamika keluarga, tetapi juga menggambarkan bagaimana warisan budaya dan politik suatu keluarga dapat memengaruhi keputusan individu.

Dalam Game of Thrones, salah satu contoh paling jelas adalah hubungan antara Cersei Lannister dan Tywin Lannister. Keduanya berbagi sifat ambisius, cerdas, dan keinginan untuk menjaga kehormatan keluarga di atas segalanya. Tywin adalah figur yang strategis dan tanpa kompromi, sifat yang coba ditiru oleh Cersei, meskipun sering kali emosinya menghalangi keefektifan strateginya. 

Contoh lain adalah Jon Snow, yang mewarisi rasa kehormatan dan tanggung jawab moral dari ayah angkatnya, Eddard Stark. Jon dan Ned sama-sama rela mengorbankan kepentingan pribadi demi melakukan apa yang mereka anggap benar.

Dalam House of the Dragon, dinamika ini juga terlihat dalam hubungan antara Rhaenyra Targaryen dan ayahnya, Viserys I Targaryen. Meskipun berbeda dalam pendekatan mereka terhadap kekuasaan, keduanya berbagi cinta mendalam terhadap keluarga dan keinginan untuk mempertahankan stabilitas kerajaan. 

Rhaenyra juga memiliki sifat pemberontak yang mirip dengan pamannya, Daemon Targaryen, yang mencerminkan karakter khas keluarga Targaryen: ambisius, penuh gairah, dan terkadang sulit dikendalikan. Hal serupa terjadi pada Aemond Targaryen, yang mewarisi obsesi dengan kekuatan dan kehormatan dari tradisi Targaryen sebelumnya.

Dari contoh-contoh ini, terlihat bahwa banyak karakter di kedua serial tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh sifat individu orang tua mereka, tetapi juga nilai-nilai yang diwariskan oleh keluarga (house) mereka. Di dunia Westeros, warisan ini menentukan hubungan mereka dengan kekuasaan, kehormatan, dan keluarga.

Lantas, mengapa ini penting dalam dinamika politik, termasuk di Indonesia? Bagaimana ini bisa turut menggambarkan dinamika politik di Indonesia di masa kini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Keluarga dalam Politik

Keluarga memiliki peran dalam banyak hal. Tidak jarang, banyak sifat dan perilaku seseorang terbentuk karena kebiasaan dan edukasi yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Keluarga bisa dibilang menjadi lingkaran pertama dari sosialisasi seorang individu. Nilai, norma, dan prinsip kebanyakan dimulai ditanamkan pada individu dari lingkup ini.

Inipun berlaku dalam nilai-nilai politik. Seperti yang ditulis oleh Stanley Allen Renshon dalam tulisannya yang berjudul “Personality and Family Dynamics in the Political Socialization Process” dengan mengutip teori sosialisasi politik, orientasi politik seseorang akan terbangun melalui keluarga.

Boleh jadi, ini juga yang berlaku dalam dinamika politik, khususnya pada mereka yang sudah besar di lingkungan keluarga politik. Keluarga Targaryen, misalnya, memiliki nilai-nilai politik yang turut diteruskan dari keturunan ke keturunan.

Nilai persatuan yang dimiliki oleh Rhaenyra, misalnya, merupakan warisan nilai yang selalu diajarkan oleh ayahnya, Viserys. Atas alasan inilah, akhirnya Rhaenyra berusaha menjaga prinsip tersebut dengan memerangi Aegon.

Besar kemungkinan, hal ini juga terjadi dalam dinamika keluarga politik Indonesia. Keluarga Soekarno, misalnya, memiliki sejumlah nilai yang diwariskan pada anaknya, yakni Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain keluarga Soekarno, terdapat juga keluarga Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Anak-anak Gus Dur, seperti Alissa Wahid, Yenny Wahid, Anita Wahid, dan Inayah Wahid, aktif dalam mendorong nilai-nilai pluralisme dari ayahnya.

Namun, jika Megawati kini bisa menjadi salah satu tokoh politik terkuat di Indonesia, bagaimana dengan nasib anak-anak Gus Dur? Mampukah mereka memiliki kekuatan besar seperti mendiang ayahnya di masa lampau?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Inayah Wahid, the Next ‘Gus Dur’?

Menariknya, anak-anak Gus Dur tidak serta merta memiliki karier politik sesukses Megawati. Bahkan, karena dinamika politik yang terjadi, mereka terdepak dari partai yang dibangun oleh Gus Dur sendiri, yakni PKB.

Namun, bukan berarti Alissa, Yenny, Anita, dan Inayah tidak memiliki modal politik. Modal utama dari mereka sebenarnya adalah Gus Dur sendiri.

Tidak bisa dipungkiri, merekalah yang merupakan sosok-sosok yang menjadi ahli waris atas nilai-nilai Gus Dur, mengingat mereka merupakan anak–anak yang dididik dalam lingkungan keluarga Gus Dur.

Namun, itu saja belum tentu cukup. Agar publik bisa mempersepsikan bahwa mereka penerus Gus Dur, perlu legitimasi tertentu. Salah satunya adalah kesamaan persona dengan Gus Dur sendiri.

Mengacu pada buku Magedah E. Shabo yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion, terdapat sebuah teknik persuasi yang disebut sebagai asosiasi (association) atau propaganda transfer. Teknik ini menghubungkan satu individu, kelompok, atau objek dengan individu, kelompok, atau objek lainnya.

Gus Dur, misalnya, dinilai memiliki gaya humor yang unik. Kerap kali, Gus Dur memiliki puchlines yang bisa digunakan dalam retorika politiknya, selain nilai dan gagasan politik yang beliau miliki.

Namun, dari anak-anak Gus Dur, menariknya terdapat satu putrinya yang cukup mewarisi satu sisi ini. Dia adalah Inayah Wahid yang akhir-akhir ini viral dengan lelucon-lelucon politiknya, bahkan turut menyindir banyak pihak seperti Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dan komedian kondang bernama Kiky Saputri.

Bukan tidak mungkin, gaya humor ini justru sangat mudah diasosiasikan dengan gaya humor Gus Dur. Publik akan lebih mudah juga membedakan Inayah Wahid dengan anak-anak trah lainnya, entah itu trah Soekarnno, trah Soeharto, trah Djojohadikusimo, maupun trah Joko Widodo (Jokowi).

Well, bila asosiasi demikian benar bisa terjadi, bukan tidak mungkin, layaknya Rhaenyra dan Viserys, publik bisa saja melihat sosok Gus Dur pada Inayah. Mari kita tunggu kelanjutan dan masa depan karier politik Inayah. (A43)

MPR aja bisa ngemaafin mantan. Masa kamu nggak bisa? 

#Soekarno #Soeharto #AbdurrahmanWahid #GusDur #MPR #TAPMPR #KetetapanMPR #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kritik yang muncul dan terarah langsung terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini memunculkan perdebatan menarik mengenai apakah memang seharusnya Indonesia dipimpin oleh sosok keturunan “ningrat” atau “berdarah biru”. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah gelombang kritik yang masih belum berhenti di linimasa terhadap ambisi politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan trahnya, muncul diskursus menarik mengenai apakah semestinya harus ada garis keturunan tertentu yang menjadi prasyarat tak tertulis untuk memimpin negara sebesar dan dengan karakteristik seperti Indonesia.

Kembali, hal itu dikaitkan dengan dua konteks besar mengenai gaya kepemimpinan, mengelola sehatnya demokrasi, serta yang terkait dengan ambisi politik berlebihan. Muaranya, tentu integral dan menjadi turunan kebijakan politik dan pemerintahan untuk rakyat.

Narasi dan prinsip egaliter bahwa semua orang dengan latar belakang apapun, termasuk so called “rakyat biasa” berhak menjadi pemimpin maupun penguasa pun kini kembali diuji.

Lalu, pertanyaannya mengapa diskursus itu bisa muncul? Dan sejauh mana relevansi serta signifikansinya bagi kepemimpinan Indonesia di masa mendatang?

Preseden Para Presiden?

Diskursus mengenai latar belakang “ningrat” atau “darah biru” dalam kepemimpinan Indonesia bukanlah hal baru, namun belakangan semakin relevan dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi.

Kritikan terhadap Jokowi dan keluarganya sering kali mencerminkan ketidaknyamanan sebagian kalangan atas ambisi politik yang dianggap melampaui batas dan berpotensi merugikan demokrasi serta rakyat.

Jokowi, yang berasal dari keluarga biasa, dianggap melakukan manuver politik yang kurang etis, terutama dalam upaya mempertahankan atau memperluas kekuasaan.

Manuver politiknya yang dianggap elitis dan cenderung oligarkis membuat sebagian pihak merindukan kepemimpinan yang lebih “murni” dari tokoh-tokoh “darah biru.”

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang layak menjadi pemimpin, dan apakah seorang pemimpin harus berasal dari “darah biru”—sebuah istilah yang merujuk pada keturunan ningrat, bangsawan, atau memiliki asal-usul aristokrat.

Kemunculan Jokowi sebagai presiden membuka narasi baru bahwa siapa pun, termasuk “rakyat biasa,” bisa menjadi pemimpin. Namun, narasi ini berhadapan dengan pandangan lama bahwa hanya mereka yang berasal dari keluarga ningrat yang memiliki kapabilitas untuk memimpin negara.

Diskursus ini muncul tidak terlepas dari sejarah kepemimpinan Indonesia yang didominasi oleh figur-figur dengan latar belakang “darah biru.”

Dalam sejarah Republik Indonesia, hanya ada dua presiden yang tidak berasal dari kalangan ningrat: Soeharto dan Jokowi. Keduanya berhasil meraih kekuasaan dengan dukungan rakyat yang luas, namun dengan pendekatan yang sangat berbeda.

Soeharto dikenal sebagai figur militer yang otoriter namun berhasil membawa stabilitas ekonomi, sementara Jokowi dianggap sebagai “wong cilik” yang berhasil meraih puncak kekuasaan melalui jalur demokrasi.

Pandangan ini, meskipun tampak “kuno”, seolah masih kuat dalam budaya politik Indonesia dalam dimensi tertentu. Sebagai contoh, kepemimpinan Soekarno, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Semuanya dikaitkan dengan latar belakang “darah biru,” baik melalui keturunan kerajaan, agama, maupun trah ksatria atau militer.

Soekarno, berasal dari keluarga priyayi—kelas ningrat dalam struktur sosial Jawa. Ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru dan ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari keluarga bangsawan Bali.

Latar belakang itu memberikan Soekarno pengaruh yang kuat dalam politik, dengan karisma dan kemampuan untuk merangkul massa serta membangun jaringan kekuasaan yang luas.

Sementara itu, berbeda dengan Soekarno, Soeharto berasal dari keluarga petani di Jawa Tengah. Kariernya di militer dan kemampuannya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, termasuk Soekarno, membuatnya berhasil memegang kekuasaan selama lebih dari tiga dekade. Meskipun tidak berlatar belakang ningrat, Soeharto membangun dinasti politik yang kuat melalui koneksi militer dan ekonomi.

Suksesor Soeharto, B.J. Habibie lahir di keluarga aristokrat Gorontalo dengan ayah seorang ahli pertanian dan ibu seorang keturunan bangsawan Bugis. Latar belakang ini memberikan Habibie keunggulan dalam pendidikan dan akses ke elit politik, yang membantunya mencapai posisi tertinggi di negara.

Selanjutnya, Gus Dur adalah keturunan dari keluarga kiai terpandang, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Latar belakang ini memberikan Gus Dur otoritas moral dan spiritual yang kuat, yang ia gunakan untuk memimpin Indonesia di era transisi pasca-Soeharto.

Presiden ke-5 RI dan sebagai putri dari Soekarno, Megawati mewarisi karisma dan legitimasi politik dari ayahnya. Meskipun ia sering dianggap sebagai pemimpin yang lemah, koneksi “darah biru” nya memungkinkan Megawati untuk bertahan dalam politik Indonesia dan bahkan menjabat sebagai presiden.

Lalu, silsilah ayah SBY, Raden Soekotjo dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan trah Hamengkubuwono II. SBY pun berasal dari keluarga militer dengan latar belakang bangsawan Jawa. Pendidikan militer dan karier yang cemerlang membantunya meraih dukungan dari elit militer dan politik, yang penting dalam memenangkan pemilu.

Hal itu pun eksis dalam diri sosok-sosok keturunan mereka di perimeter dan radar seperti Presiden terpilih Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, hingga Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Namun, sejauh mana postulat tersebut relevan dalam kepemimpinan Indonesia?

Tak Harus Ningrat?

Diskursus ini menjadi relevan karena mencerminkan dinamika politik Indonesia yang kompleks, di mana persepsi publik terhadap pemimpin sangat dipengaruhi oleh latar belakang mereka.

Pemimpin dari “darah biru” cenderung dianggap lebih sah dan memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik, meskipun realitas politik dan kapabilitas individu sering kali membuktikan sebaliknya.

Hal tersebut dikarenakan, sosok-sosok berlatar belakang “ningrat” atau “darah biru”, terlebih mereka yang memiliki jejaring oligarki dalam dimensi tertentu dinilai sudah selesai dengan dirinya sendiri dan diharapkan hanya mengabdi untuk negara.

Tentu, hal itu belum termasuk kalkulasi power sharing dengan gerbing aktor-aktor politik lain yang mendukung naiknya sosok tersebut ke tampuk kekuasaan.

Di sisi lain, diskursus ini juga memiliki implikasi penting terhadap demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Jika masyarakat terus memegang pandangan bahwa hanya mereka yang berasal dari keluarga ningrat yang layak memimpin, maka ini dapat menghambat partisipasi politik dari individu-individu berbakat dari latar belakang yang lebih beragam.

Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan egalitarianisme dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.

Di masa depan, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam menemukan pemimpin yang tidak hanya kapabel tetapi juga mampu menavigasi dinamika sosial-politik yang semakin kompleks.

Dalam konteks ini, latar belakang “darah biru” mungkin masih memainkan peran penting. Namun, kapabilitas, integritas, dan visi kepemimpinan akan menjadi faktor yang lebih menentukan. Pemimpin Indonesia di masa depan harus mampu merangkul pluralisme dan memimpin dengan inklusivitas, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka.

Diskursus mengenai latar belakang “darah biru” dalam kepemimpinan Indonesia mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam politik Indonesia.

Meskipun figur-figur dengan latar belakang aristokratik masih mendominasi narasi kepemimpinan, kritik terhadap Jokowi seolah memperkuat kembali memperkuat hal itu.

Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan kepemimpinan yang inklusif dan pluralistik yang mampu menghadapi kompleksitas zaman modern, tanpa terikat oleh warisan “darah biru” atau dinasti politik tertentu. (J61)

Kalau Pak Prabowo nanti bakal jadi bapak apa ya? Share pendapat kalian di kolom komentar!

Penasaran sama endingnya

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dinilai terlalu kuat untuk didongkel dari posisi Ketua Umum PKB, di tengah ketegangan dengan PBNU. Kendati tampak tidak populer di kalangan elite PBNU, Cak Imin disebut-sebut tetap dihormati di kalangan NU struktural dan kultural.

Menariknya, dalam dinamika terbaru intrik ini, PBNU dikabarkan ingin membongkar kembali cara Cak Imin melakukan kudeta PKB dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Di samping itu, framing kudeta terhadap Cak Imin agaknya cukup rentan untuk ditunggangi, mengingat signifikansi PKB dalam percaturan politik 2024-2029.

Wah, makin relevan ya frasa “kudeta” dalam dinamika PBNU-PKB ini. Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa!

#cakimin #pkb #pbnu #gusdur #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersiap untuk membentuk tim guna mengambil alih PKB. Mengapa ini jadi upaya PBNU untuk selamatkan PKB dari cengkeraman Muhaimin Iskandar alias Cak Imin?

PinterPolitik.com

“Sampai wafat, Bapak (Gus Dur) masih berwasiat Cak Imin harus diganti” – Yenny Wahid, Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU (5/9/2023)

Saat itu, semua pihak bersiap untuk menerima sebuah amplop kertas. Orang-orang penting mulai berkumpul di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan niat yang sama, mereka menunggu untuk menerima giliran panggilan. Kala itu, KPU tengah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Tepat, pada tanggal 9 Juli 2008 itu, pihak KPU akhirnya memanggil PKB. Alih-alih satu orang yang mengambil amplop tersebut, muncullah dua pentolan PKB yang naik ke panggung.

Dua sosok itu adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengklaim bahwa dirinya adalah ketua umum (ketum) PKB dan Yenny Wahid yang mengklaim bahwa dirinya adalah sekretaris jenderal (sekjen) PKB.

Namun, mereka mengambil amplop nomor urut bukan dengan raut muka bersemangat, melainkan ada ekspresi ketidakikhlasan di antara satu sama lain. Bahkan, mereka sempat saling berebut untuk mendapatkan sebilah kertas tersebut.

Momen ini adalah momen puncak atas pertengkaran yang terjadi di internal PKB kala itu. Saat itu, PKB tengah mengalami dualisme, yakni antara kubu Cak Imin dan kubu Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Konflik antara dua kubu inipun masih berlangsung hingga sekarang meskipun PKB kini sepenuhnya secara de facto berada di bawah kendali Cak Imin. Namun, tampaknya, kendali penuh ini mulai mendapat tantangan.

Bagaimana tidak? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana untuk membentuk tim khusus untuk mempertimbangkan pengambilalihan PKB. PBNU menilai PKB kini semakin melenceng dari sejarah.

Mungkinkah ini menjadi langkah untuk kembali merebut PKB dari Cak Imin? Lantas, mengapa PKB di bawah Cak Imin bisa disebut kehilangan arah dari apa yang disebut oleh PBNU?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Perseteruan Antar-kiai di NU?

Pergulatan pemikiran di internal NU sebenarnya sudah berlangsung sejak dekade-dekade lalu. Bahkan, ini berakar sejak tahun 1926, di mana terdapat khittah bahwa NU hanyalah organisasi sosial-masyarakat (jamiyyah).

Keengganan NU untuk berpartisipasi dalam politik praktis ini bermula sejak era Hindia Belanda. NU kala itu memang menjauhkan diri dari pemerintahan Belanda, meskipun memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam Volksraad.

Namun, usai kemerdekaan, NU memiliki semangat untuk terlibat aktif dalam politik. Sempat tergabung dalam Masyumi, NU akhirnya memisahkan diri pada tahun 1950-an dan mendominasi Departemen Agama kala itu.

Meski begitu, mengacu ke tulisan Greg Fealy dan Robin Bush yang berjudul “The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia,” terdapat dorongan dari internal NU agar menarik diri dari politik. Pasalnya, ada anggapan bahwa NU mulai beralih pada kepentingan-kepentingan politik untuk beberapa orang saja.

Dorongan-dorongan ini terus hadir dalam perpolitikan Indonesia, hingga era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, NU dianggap mengalami “hukuman” karena sering beroposisi dengan pemerintah.

Alhasil, dorongan untuk menarik diri dari politik semakin besar. Puncaknya, terjadi pada tahun 1984, ketika NU akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi organisasi jamiyyah murni. Salah satu tokoh pendorongnya kala itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Namun, pada tahun 1998, terdapat desakan agar suara NU bisa kembali terwakilkan di perpolitikan nasional. Menyusul runtuhnya Orde Baru, sejumlah kiai, termasuk Gus Dur, akhirnya mendeklarasikan berdirinya PKB.

Lantas, apa kaitannya antara sejarah berdirinya PKB dengan dinamika terkini? Mengapa upaya untuk merebut kembali PKB menjadi penting bagi PBNU?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Melenceng di Bawah Cak Imin?

Bila diamati kembali sejarah PKB di atas, ada satu benang merah yang bisa didapatkan. Ada kekhawatiran bahwa NU akan disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi atau perorangan saja.

Pada tahun 2004 silam, Gus Dur pernah mengingatkan bahwa PKB adalah alat politik NU. Presiden keempat RI tersebut juga berpesan bahwa PKB dalam berpolitik harus mengedepankan etika dan tidak berlomba hanya untuk memperoleh suara saja.

Marwah PKB inilah yang mungkin telah direnggut oleh Cak Imin. Pasalnya, di bawah Cak Imin, PKB bergerak dan bermanuver politik layaknya pendulum.

Dalam tulisan PinterPolitik.com yang berjudul “Poros Islam PKB: Strategi ‘Pendulum’?,” dijelaskan bahwa Cak Imin dikenal sebagai politikus yang pandai bermanuver. Dalam berpolitik, PKB di bawah Cak Imin dinilai lebih pragmatis dalam menentukan arah politik.

Pendapat sejalan juga pernah dituliskan oleh Greg Fealy dalam tulisannya yang berjudul “Nahdlaul Ulama and the Politics Trap” di New Mandala. Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa Cak Imin telah melakukan PKB-isasi terhadap NU.

Demi meningkatkan suara PKB, Cak Imin melakukan sejumlah strategi politik. Salah satunya adalah dengan membangun pola kekuasaan patron-klien dengan pesantren-pesantren.

Guna memenuhi pendanaan dan pembiayaan berbagai pesantren, Cak Imin juga mencari dana dengan menggandeng sejumlah pebisnis dan pengusaha. Salah satu yang disebutkan adalah Rusdi Kirana, pemilik Lion Air yang akhirnya sempat bergabung dengan PKB.

Alhasil, alih-alih menjadi partai politik yang menjadi corong suara NU, PKB akhirnya hanya menjadi alat politik pribadi tertentu saja. Belum lagi, NU kala itu juga mengalami PKB-isasi, di mana akhirnya PKB lebih mengkontrol NU daripada sebaliknya.

Pada akhirnya, menjadi masuk akal apabila ada dorongan agar PKB bisa kembali pada alasan sebenarnya mengapa partai politik itu berdiri. Mungkin, salah satu jalannya adalah dengan mengembalikannya kepada para Nahdliyin sendiri. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah kekejaman Israel di Jalur Gaza, Palestina, pertemuan lima oknum Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog membuat geger dan memantik “amuk digital” seantero negeri. Dikatakan sebagai “oknum”, karena Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun mengutuk pertemuan itu.

Amuk digital netizen +62 pun direspons cepat oleh PBNU dengan agenda memanggil orang-orang tersebut yang mana di antaranya berstatus sebagai cendekiawan dan pengurus organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu.

Ketua PBNU Savic Ali menyebut pertemuan itu melukai perasaan rakyat Palestina, sekaligus menjadi citra buruk bagi NU di mata internasional.

Sebelumnya, sebuah foto di akun Instagram @zenmaarif yang menarasikan lima orang Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel, Herzog menjadi perdebatan setelah tangkapan layarnya beredar di X.

“Alih-alih demonstrasi di jalanan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkap gagasan. Terkait konflik antara Hamas-Israel, dan relasi Indonesia-Israel. Saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog,” begitu keterangan penyerta foto kontroversial tersebut di akun @zenmaarif. 

Menariknya, justifikasi salah satu dari lima orang tersebut adalah bagian dari meneladani tokoh NU sekaligus Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang di permukaan tampak terbuka dengan Israel untuk mencari solusi efektif bagi penghentian kekerasan dan perdamaian di Palestina.

Di titik ini, kiranya terdapat dua kutub besar yang berbeda dalam memahami dan mengaktualisasikan tindakan konkret untuk menghentikan kekerasan Israel di Palestina.

Sebelum menjadi Ketua Umum (Ketum) PBNU, Yahya Cholil Staquf sendiri sempat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada tahun 2018.

Kendati telah mengklarifikasi bahwa pertemuan itu adalah undangan dalam rangka konferensi global ihwal perdamaian dunia, tak dapat dipungkiri bahwa positioning NU terhadap isu Israel-Palestina di bawah kepemimpinan Gus Yahya terus “dipantau”.

Saat di permukaan tampak kontroversial dengan momentum yang kerap dinilai sangat tidak tepat, visi NU yang dibentuk Gus Dur terhadap bagaimana mengaktualisasikan peran konkret untuk Palestina kiranya memang telah selangkah di depan. Mengapa demikian?

Hanya Persoalan Momentum?

Di Indonesia, gemuruh tekanan terhadap Israel untuk menghentikan kekejamannya di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Palestina, telah eksis sejak pendudukan Israel kian semena-mena.

Kekerasan yang seolah laten dan terus berulang menciptakan dua kutub besar solusi yang bertransformasi menjadi perdebatan, yang sayangnya, tak kalah rumit.

Kutub pertama ialah mereka yang menganggap membuka komunikasi dan hubungan dalam bentuk apapun dengan Israel tak semestinya dilakukan.

Rasionalisasi kontemporer yang mendasarinya adalah ketidakpedulian Israel atas berbagai bentuk peringatan dan tekanan kelompok, negara-negara, hingga entitas multilateral, meski daya tawar mereka di atas kertas cukup besar.

Dalam konteks “oknum” NU dan mengacu pada hal itu, pertanyaan langsung tersorot pada daya tawar apa yang dimiliki ormas Islam tersebut dan pengaruhnya di relasi Israel-Palestina.

Sementara itu, kutub kedua, adalah mereka yang justru menginginkan komunikasi terbuka dan konstruktif harus dibangun dengan Israel jika menghendaki perdamaian. Justifikasi mereka justru berdasarkan kondisi saat ini di mana Israel seolah tidak peduli dengan tekanan.

Dalam dimensi tertentu, “faksi” di kutub kedua pun tak menutup kemungkinan menginginkan normalisasi dan membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel, terlebih bagi mereka yang sebelumnya menganggap itu mustahil terjadi.

Kelemahannya, kutub ini dapat memberikan kesan bahwa terdapat entitas lain, termasuk kelompok Islam, yang berpihak pada Israel meski kekejaman telah atau tengah mereka lakukan terhadap Palestina.

Kembali, persoalan yang muncul kemudian adalah mengenai daya tawar dan tarik menarik kepentingan di era kekinian yang menjadi variabel pembeda dengan keberpihakan dan aksi konkret seperti manuver yang menghasilkan beberapa episode Perang Arab-Israel.

Pada akhirnya, perdebatan tersebut membuat dilema dan ambiguitas positioning negara-negara yang ingin terlibat aktif membawa perdamaian di Palestina.

Terdapat preseden sejarah di mana suatu entitas, kerajaan, atau negara menyaksikan penindasan yang dilakukan oleh entitas lain, namun tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi secara efektif.

Salah satu sampelnya adalah sikap Kekaisaran Romawi selama konflik antara Kekaisaran Seleukia dan Yudea, khususnya selama Maccabean Revolt atau Pemberontakan Makabe.

Rangkaian peristiwa tersebut memiliki dinamika yang sama dengan konflik Israel-Palestina modern, meskipun konteks sejarah, budaya, dan politiknya sangat berbeda.

Republik Romawi memperluas pengaruhnya di Mediterania Timur tetapi memilih untuk tidak melakukan intervensi langsung dalam konflik Seleukia-Judea.

Itu dikarenakan, Roma memiliki perjanjian dan hubungan diplomatik dengan berbagai negara Helenistik dan tidak melihat manfaat langsung dari intervensi di Yudea.

Meskipun melihat penindasan dan konflik yang diakibatkannya, Roma tetap hanya menjadi bystander atau “pengamat” sampai mereka menyesuaikan kepentingan geopolitik mereka untuk terlibat lebih langsung di wilayah tersebut.

Pendekatan Roma dapat dipahami melalui kacamata realpolitik, sebuah teori yang menekankan pertimbangan pragmatis dan strategis dibandingkan pertimbangan moral atau ideologis.

Dalam hal ini Kekaisaran Romawi mempertimbangkan manfaat intervensi dibandingkan potensi kerugian dan kepentingan strategisnya.

Kembali, memberikan sikap keberpihakan secara konkret dengan Israel untuk menjembatani solusi perdamaian bagi Palestina pun tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja.

Ambigu Selamanya?

Refleksi atas apa yang diwariskan Gus Dur agaknya memang tidak harus ditafsirkan secara harfiah.

Saat menjabat, Presiden Gus Dur yang didukung Menteri Luar Negeri Alwi Shihab dinilai menjadi sosok yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif Indonesia secara jelas dan tidak ambigu.

Keduanya berangkat dari gagasan sederhana yakni Indonesia mustahil bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan kedua negara.

Sebelumnya, pada tahun 1994, Gus Dur pernah diundang secara langsung oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania.

Akan tetapi konteks historis kala itu perlu dipahami lebih mendalam oleh segenap pihak, tidak hanya oleh Nahdliyin. Ihwal yang ditekankan oleh Wakil Ketua Badan Pengembangan Jaringan Internasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPJI PBNU), Achmad Munjid.

Ditekankan bahwa pendekatan Gus Dur terhadap Israel memiliki misi, peta, dan strategi yang jelas. Hal itu diiringi dengan indikator kemaslahatan bersama, kepentingan bangsa, kemanusiaan, serta kepekaan.

Prinsip-prinsip seperti perdamaian, keadilan, dan kesetaraan kemanusiaan adalah landasan utama Gus Dur.

Tidak tepatnya langkah yang diambil meski niat mendasarnya adalah meneladani esensi progresivitas Gus Dur, bukan tidak mungkin justru akan dimanfaatkan Israel untuk melakukan framing kepentingannya yang diiringi dengan kekerasan untuk mencaplok tanah Palestina.

Persoalan Israel-Palestina pun tak sederhana. Internal Palestina sendiri dengan politik dan pemerintahannya, belum sepenuhnya solid untuk bersatu memperjuangkan nilai yang sama. Terlepas dari dugaan taktik Israel memecah belah mereka.

Di ranah eksternal, ambiguitas terhadap isu Israel-Palestina kiranya akan tetap demikian adanya jika para pemimpin negara yang peduli akan kemanusiaan tidak melakukan aksi konkret apapun yang mana pasti akan mengorbankan sesuatu. (J61)