Audio ini dibuat menggunakan AI.

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Perang psikologis kiranya mulai terjadi menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024. Kemungkinan besar, akan melibatkan Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi, PAN dan koalisi politik di Pilpres 2024, serta “empunya” Jateng, yakni PDIP.

Menariknya, salah satu interpretasi yang muncul di atas meja analisis adalah tekanan yang saat ini dialami PDIP andai Ahmad Luthfi benar-benar maju dan diusung parpol seperti PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan lain-lain.

Memang, beberapa kalangan seolah masih menganggap PDIP masih terlalu tangguh untuk ditumbangkan di Jawa Tengah kendati Pilpres 2024 kader mereka Ganjar Pranowo hanya meraih 34,35 persen suara. Kalah jauh dibanding Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebagian dari mereka yakin bahwa kader PDIP seperti Bambang “Pacul” Wuryanto hingga Hendrar Prihadi akan diusung di Pilkada Jateng dan bisa menang mudah, termasuk saat diadu dengan Ahmad Luthfi.

Tetapi justru, denial politik semacam itu yang kiranya berbahaya bagi PDIP, kader, dan simpatisan mereka di Jawa Tengah.

Sebab, sebelum bertarung di Pilpres 2024, Ganjar pun adalah Gubernur Jawa Tengah dua periode dan yang sedang dibicarakan adalah pertarungan eksekutif, bukan legislatif di mana PDIP memang masih perkasa di level tersebut.

Dengan kata lain, cukup jelas kiranya tanpa perlu dianalisis lebih dalam terkait mengapa suara masyarakat Jawa Tengah tak memenangkan Ganjar secara mutlak, justru sebaliknya.

Oleh karena itu, celah ini lah yang agaknya dimanfaatkan aktor politik lain untuk merebut Jateng dari PDIP.

Saat ini, PAN menjadi pembuka genderang perang. Meski bisa saja bukan aktor maupun entitas politik sesungguhnya, sejauh ini merekalah yang paling aktif bermanuver dan telah resmi mengusung Ahmad Luthfi sebagai cagub Jateng untuk meruntuhkan dominasi PDIP.

Skenario pensiun dini pun telah ramai mengemuka dan kiranya tak terlalu sulit untuk dilakukan. Di titik inilah, kelemahan-kelemahan PDIP sebenarnya mulai dieksploitasi secara sporadis.

Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi?

Trauma Kekalahan Tragis?

Salah satu hipotesis utama yang mungkin menjadi pemicu terjadinya eksploitasi dan misi memutus dominasi PDIP di Jateng adalah kekalahan di Pilpres 2024.

Momentum yang kemungkinan membawa dampak psikologis yang signifikan bagi elemen-elemen di internal PDIP.

Kekalahan tersebut tak menutup kemungkinan dapat menimbulkan perasaan tidak percaya diri, ketakutan akan kekalahan berulang, dan keraguan di antara kader dan pemilih setia.

Menurut teori learned helplessness dari Martin Seligman, individu atau kelompok yang mengalami kekalahan “tragis” dapat mengembangkan sikap pasrah dan menurunnya motivasi untuk berjuang.

Menariknya, hal itu bisa dikarenakan rasa jemawa, dan sebaliknya, antisipasi bahwa usaha mereka tidak akan mengubah hasil.

Apa yang disebut “sticking points”, di mana individu dalam suatu kelompok tetap berada pada satu tahap proses untuk waktu yang lama, menimbulkan bahaya dalam mengatasi emosi dan kegagalan.

Kepercayaan diri karena merasa dominan dan tak terkalahkan selama bertahun-tahun bisa menjadi contoh fenomena ini.

Pun, cepat atau lambat sikap “kami tidak akan pernah kalah” atau “ternyata kami bisa kalah” akan berkembang di sebagian besar individu dalam kelompok, yang pada akhirnya akan mengarah pada apa yang disebut learned helplessness. Dampaknya, melemahnya performa pada pertarungan sesungguhnya.

Baik berkorelasi langsung atau tidak, hal itu, sekali lagi, menjadi kondisi psikologis yang menjadi celah PDIP.

Dalam konteks proses menuju Pilkada Jateng, Ahmad Luthfi yang didukung oleh PAN dan parpol koalisi lainnya seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, dapat memanfaatkan kondisi psikologis ini dengan menyerang titik-titik kelemahan PDIP.

Hal yang utama tentu adalah strategi komunikasi politik dapat digunakan untuk mengingatkan publik akan kekalahan Ganjar di Pilpres 2024, memperkuat narasi bahwa PDIP tidak lagi dominan di Jawa Tengah, serta menanamkan keraguan tentang kemampuan PDIP untuk membawa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.

Di lapangan, baliho dukungan untuk Ahmad Luthfi yang telah bertebaran di titik-titik penting Jawa Tengah pun berfungsi sebagai alat “propaganda” untuk mengkonsolidasi dukungan publik dan menunjukkan kekuatan kandidat alternatif.

Hal itu juga untuk memperkuat pesan bahwa ada pilihan kuat selain PDIP, menggiring persepsi publik bahwa kekalahan PDIP di Pilpres dapat berlanjut di Pilkada.

Akan tetapi, pertanyaan berikutnya adalah apakah Ahmad Luthfi sendiri sebagai kandidat memang benar-benar sekuat itu untuk menjadi ikon lose streak-nya PDIP di Jateng dalam satu pagelaran Pemilu 2024 yang monumental?

Kuda Hitam Ter-menyala?

Sebagai Kapolda Jateng dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah, Ahmad Luthfi telah memupuk dan memiliki akses langsung dan hubungan baik dengan berbagai ormas dan tokoh agama yang berpengaruh di wilayah kunci.

Ranah yang kiranya keliru jika dikatakan abu-abu mengingat tupoksinya sebagai Kapolda memang dekat dengan berbagai elemen masyarakat. Hal Ini kemudian memberikan keuntungan dalam membangun jaringan dukungan yang luas dan solid.

Dalam konteks teori social capital dari Pierre Bourdieu, jaringan sosial yang kuat dan hubungan personal dengan pemimpin masyarakat lokal dapat meningkatkan modal sosial yang sangat berharga dalam kampanye politik.

Ahmad Luthfi, melalui portofolionya sebagai Kapolda di wilayah yang sudah dikenalnya cukup lama, dapat pula memanfaatkan citranya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Penekanan pada stabilitas dan keamanan, yang sering kali menjadi perhatian utama pemilih, dapat meningkatkan daya tarik politiknya, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik atau memiliki masalah keamanan dan persinggungan dengan aparat.

Hendrar Prihadi dan Bambang Pacul, meskipun memiliki basis massa, dianggap terbatas pada wilayah tertentu saja. Kekuatan mereka yang terfokus pada area spesifik seperti Semarang Raya untuk Hendrar dan Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri untuk Bambang Pacul seolah membatasi jangkauan mereka.

Ahmad Luthfi, dengan cakupan pengaruh yang lebih luas melalui jabatannya, memiliki potensi untuk merangkul basis pemilih yang lebih heterogen dan luas dibandingkan kandidat PDIP.

Strategi-strategi serta pola penetrasi politik seperti itu juga dapat mengontraskan mereka dengan PDIP, yang mungkin dianggap gagal mempertahankan dominasi politik di wilayah yang dianggap sebagai “kandang” mereka, khususnya di ajang Pilpres 2024.

Lalu, pihak mana saja yang diuntungkan andai PDIP benar-benar gagal menempatkan kadernya di Jl. Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang?

Reputasi serta saling berbagi konsesi politik sepertinya akan menjadi kompromi pertama dan utama dari misi menumbangkan PDIP di Pilkada Jateng.

Parpol-parpol dalam koalisi pemenang Pilpres 2024 lalu, kiranya lebih menekankan penanaman kekuatan jangka panjang ketimbang berlomba menjadi “si paling penumbang PDIP” atau “si paling pengusung Ahmad Luthfi” (terlepas dari keputusan dirinya bergabung dengan parpol atau tidak nanti).

Yang jelas, kemunculan Ahmad Luthfi kiranya akan menjadi alternatif terbaik dan opsi segar bagi para pemilih di Jawa Tengah, apakah akan menentukan pilihan ke aktor petahana atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PinterPolitik.com

Citra salah satu kandidat calon presiden (capres) dari PDIP dengan elektabilitas mumpuni, yakni Ganjar Pranowo sedikit tercoreng pasca gaduh bantuan sosial (bansos) yang diketahui diserahkan kepada kader partainya sendiri.

Kegaduhan itu bermula saat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu mengunggah cuitan saat dirinya memberikan bantuan program pemugaran rumah sejumlah warga di Wonosobo pada 30 Desember lalu.

Ganjar menyebut bantuan tersebut ditujukan untuk 50 kader PDIP yang rumahnya sudah tidak layak huni jelang Hari Ulang Tahun (HUT) partai banteng.

Di dalam unggahan yang dilampiri foto saat penyerahan simbolis bantuan itu, terdapat logo lembaga amal Baznas di papan bantuan sebesar Rp20 juta yang diserahkan oleh Ganjar.

Logo itulah yang kemudian menjadi biang keladi gaduh di kolom komentar unggahan Ganjar karena para warganet melihat sisi etika yang tak dipenuhi mengingat ada kepentingan subjektif PDIP di dalamnya.

Meskipun segera menghapus cuitannya itu, komentar pedas telanjur menghantui Ganjar setelah netizen membagikan kembali jejak digital berupa tangkapan layar unggahannya.

Sementara itu, Ganjar memberikan klarifikasi bahwa bantuan tersebut berasal dari APBN, APBD provinsi, kabupaten, dan desa, termasuk dari Baznas, CSR, dan sejumlah lembaga filantropi.

“Karena kita sadar, APBD Prov. tidak akan pernah cukup untuk menangani itu semua. Satu-satunya cara ya gugur gunung amrih becike. Yaitu kerja bareng demi kebaikan bersama,” begitu tanggapan Ganjar untuk meredam komentar miring yang menimpanya.

Ganjar mengatakan dirinya sejak awal meniatkan penyerahan bantuan itu menggunakan dana pribadi serta tidak mengetahui jika Baznas juga ikut hadir untuk memberikan bantuan.

Tak hanya itu, setelah polemik muncul, dia menyebut segera memerintahkan bantuan itu untuk ditarik dan dana Baznas akan dialihkan untuk membantu warga yang lain.

Di atas semua itu, satu hal yang kiranya ganjil dari intrik dan gaduh yang mengemuka adalah pemahaman bahwa logo Baznas dalam penyerahan bantuan itu akan menuai sentimen negatif semestinya telah dipahami oleh Ganjar.

Terlebih, sensitivitas khalayak di media sosial begitu tajam dalam memantau setiap gerak-gerik politisi yang memiliki probabilitas bertarung di Pilpres 2024.

Ihwal itu kemudian menimbulkan pertanyaan, yakni mengapa Ganjar tetap menyerahkan bantuan dan mengunggahnya? Adakah kepentingan tertentu yang ingin diraih?

Blunder yang Disengaja?

Langkah Ganjar yang pada dasarnya positif dalam menyerahkan bantuan itu tampaknya memang memiliki risiko kontraproduktif ketika satu hal kecil berupa logo lembaga amal tertangkap daya kritis warganet.

Akan tetapi, dengan asumsi Ganjar menyadari risiko itu namun tetap mengunggahnya ke media sosial, ruang penafsiran tertentu kiranya otomatis terbuka untuk dianalisis lebih dalam.

Klarifikasi Ganjar dan sejumlah elite PDIP atas polemik itu kiranya dapat dijadikan titik tolak untuk dianalisis. Di titik ini, kemungkinan sang Gubernur melakukan taktik political spinning atau pemelintiran secara politik sebagai bentuk pemberian interpretasi untuk merespons opini publik.

Ivor Gaber dalam publikasi berjudul Government by spin: an analysis of the process, menyebut political spinning dapat mencakup “mengubur” informasi negatif dengan dibarengi pembingkaian ulang atas suatu kesalahan sehingga tak terkesan “salah”.

Bahkan, dengan salah satu taktik spinning, yakni cherry picking atau secara selektif menyajikan fakta dan kutipan yang mendukung posisi tertentu, “kesalahan” tersebut dapat diubah menjadi sebuah “kebenaran”.

Taktik yang juga bertujuan meluruskan sudut pandang atau opini publik yang bias dapat memungkinkan aktor politik untuk memfokuskan kembali perhatian dari aspek negatif atas kebijakan atau manuver yang dilakukan.

Selain klarifikasi dari Ganjar, dua elite PDIP lainnya tampak menyajikan spinning komplementer yang mana jika ditelisik lebih dalam justru bisa memantik simpati politik dalam dimensi tertentu.

Respons diawali dari Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Dirinya menyebut kader partai penerima bantuan renovasi rumah juga merupakan masyarakat Jateng yang sama dengan masyarakat lain yang membutuhkan.

Jika ditafsirkan, pernyataan ini tampaknya merupakan upaya memilah dan mengembalikan fokus publik bahwa subjek yang “dibantu” oleh Ganjar bukan hanya memiliki predikat kader PDIP.

Selain itu, eksistensi penerima bantuan yang merupakan kader partai juga bisa saja memang ingin ditujukan untuk membangun ulang perspektif bahwa PDIP merupakan parpol yang disokong oleh wong cilik.

Sementara itu, politikus senior Hendrawan Supratikno menilai kritik yang ditujukan setelah polemik bantuan Ganjar tentu akan didengar dan diperbaiki.

Dia menegaskan, Ganjar sebagai kader PDIP memiliki kemampuan mekanisme perbaikan diri atau self-correcting mechanism untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.

Di titik ini, keberadaan logo Baznas yang menjadi pemicu kegaduhan boleh jadi hanya pemantik untuk tujuan plus simpati politik yang lebih luas, yakni eksistensi dukungan kader wong cilik, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan secara tegas, dan bukan tidak mungkin agar Ganjar tetap diperbincangkan khalayak luas.

Selain itu, intrik dan gaduh semacam itu agaknya masih akan terjadi dalam proses jelang pesta demokrasi 2024 mendatang dan tak hanya akan dilakukan oleh Ganjar. Mengapa demikian?

Permainan Para Capres? 

Sejarawan dan teoritikus asal Belanda Johan Huizinga memperkenalkan istilah homo ludens (man the player) dengan meminjam istilah filsuf Jerman Jürgen Habermas. Itu adalah konsep yang memahami manusia sebagai seorang pemain yang memainkan permainan.

Huizinga memandang verba “bermain” merupakan hakikat dari sifat manusia yang sepanjang hidupnya bergulat dengan ragam realitas sosial ekonomi, agama, seni, dan politik.

Aspek politik yang turut disebut Huizinga kiranya berkelindan dengan intrik political spinning yang kemungkinan diperagakan Ganjar dan PDIP, serta aktor politik lain selama ini.

Karena, kembali, sesungguhnya aktivitas manusia dalam dimensi politik juga tidak lepas dari unsur bermain dan permainan. Mulai dari permainan citra, strategi, wacana, dan kepentingan para aktor yang berkompetisi.

Menariknya, penggunaan bahasa, retorika, wacana, satir, sarkasme dan propaganda agar satu aktor dapat terlihat lebih unggul dari aktor lainnya merupakan esensi politik yang lumrah terjadi.

Ihwal itu dikemukakan oleh Alfisahrin dalam publikasi berjudul Homo Ludik, Memahami Panggung Politik sebagai Dunia “Permainan”.

Akan tetapi, Alfisahrin menyiratkan permainan politik oleh para politikus sering kali memproduksi simbol yang menyimpang dari etika. Penciptaan stereotipe, atribusi stigma negatif, hingga penyajian perilaku culas justru kerap tak diindahkan demi kepentingan politik mereka.

Sayangnya, permainan politik yang sengaja dikreasi oleh aktor politik tidak saja dipamerkan dalam etalase visual seperti media cetak, media massa, dan media sosial, melainkan ikut “dipertandingkan” untuk menunjukkan kekuatan figur, cakupan pengaruh, dan akseptasi di masyarakat.

Sehingga, Alfisahrin menilai dalam konteks politik, semua orang seperti sedang berada dalam kandang bermain raksasa di mana setiap aktor politik memainkan banyak lakon drama yang memengaruhi pemilih dengan bujuk rayu (persuasi) hingga bermain kasar atau curang (antagonis).

Namun, dalam persoalan bantuan Ganjar, sentimen minor agaknya cukup sulit dibalikkan begitu saja dengan political spinning.

Dengan progres literasi dan aktifnya kritisi masyarakat Indonesia saat ini, terutama melalui media sosial, blunder Ganjar kiranya akan menjadi memori kolektif yang bisa saja akan merugikannya dan PDIP di 2024 nanti.

Terlebih, PDIP punya riwayat penyalahgunaan bantuan serupa saat eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terbukti bersalah dalam rasuah bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada Agustus 2021 lalu.

Oleh karena itu, jika tidak ditambal dengan spinning lain, bukan tidak mungkin persepsi minor yang menimpa Ganjar dan PDIP akan memengaruhi simpati pemilih di 2024 nanti. (J61)