PinterPolitik.com

“Kemerosotan (moral) itu sudah bisa diukur dalam statistik tentang kejahatan, anak-anak tanpa ayah, hasil dan kesempatan pendidikan yang direduksi, kepercayaan yang hancur, dan semacamnya.” – Francis Fukuyama, dalam buku The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial

Ada pernyataan menarik dari pengamat terorisme Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib terkait penangkapan terduga teroris di Jakarta dan Bekasi, yang di antaranya mengaku sebagai simpatisan Front Pembela Islam (FPI).

Dalam acara Mata Najwa, Ridlwan menyebut terduga teroris yang ditangkap tersebut berbeda dengan teroris yang melakukan serangan ke Gereja Katedral Makassar dan Markas Besar (Mabes) Polri. Jika sebelumnya didasari oleh motif ideologis, terduga teroris yang baru ditangkap disebut memiliki motif politik. “Penelitian kami sementara, ini terorisme politik,” begitu tegasnya.

Dalam tulisan ini kita mengadopsi istilah terorisme politik tersebut. Namun, berbeda dari Ridlwan yang mendefinisikannya sebagai gerakan terorisme yang memiliki tujuan politik, seperti ketidaksukaan terhadap pemerintah ataupun etnis tertentu, dalam tulisan ini istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan reaksi menarik warganet terhadap dua serangan teror terbaru, khususnya di Mabes Polri.

Baca Juga: Terorisme Makassar, Radikalisme Bukan Akar Masalahnya?

Menariknya, kendati terdapat korban jiwa dan barang bukti, seperti pistol airgun dan bom, tidak sedikit warganet yang menaruh curiga, hingga menyebut aksi terorisme yang terjadi sebagai manajemen isu dan rekayasa semata.

Mungkin ada yang menyebut itu hanyalah pandangan-pandangan tidak bertanggung jawab dari sebagian warganet. Iya, itu mungkin benar. Dan tulisan ini juga tidak berkepentingan untuk mengafirmasi kebenaran aksi tersebut. Itu urusan dan kewenangan pihak berwajib.

Fokus pertanyaan dalam tulisan ini adalah, mengapa terdapat pihak yang menilai aksi terorisme tersebut sebagai rekayasa? Apakah penilaian itu hanyalah fenomena acak semata? Atau justru merupakan akumulasi dari fenomena politik tertentu?

Tren Kemunduran Kepercayaan

Dalam sebuah wawancara di GPS CNN tahun lalu, salah satu ilmuwan politik paling berpengaruh saat ini, Francis Fukuyama mendapatkan pertanyaan menarik dari Fareed Zakaria, “Rezim seperti apa yang menangani pandemi dengan lebih baik?”.

Menariknya, alih-alih menjawab rezim demokratis atau otokratis, Fukuyama justru menyebut letak penekanannya bukan pada bentuk rezim atau pemerintahan, melainkan pada tingkat trust (kepercayaan) masyarakat terhadap pemerintahnya.

Dalam masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, himbauan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes), seperti menggunakan masker dan membatasi mobilisasi, dapat lebih mudah ditaati.

Vanessa W. Lim, dan kawan-kawan, dalam penelitiannya Government trust, perceptions of COVID-19 and behaviour change: cohort surveys, Singapore juga menemukan bahwa kepercayaan adalah faktor penting dalam penanggulangan pandemi di Singapura. Tingkat kepercayaan terhadap informasi dari pemerintah yang mencapai 99,1 persen, adalah jawaban dari perilaku masyarakat yang menaati prokes.

Tidak heran kemudian dalam beberapa tulisan, pandemi Covid-19 disebut akan menyibak atau menjawab derajat riil kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Kita tidak lagi berbicara pada prasangka, melainkan cukup melihat ketaatan masyarakat terhadap prokes dan informasi dari pemerintah.

Sebenarnya, tidak hanya karena pandemi, bahkan sebelum pandemi, tepatnya sejak terjadinya tren kemunduran demokratisasi di awal abad ke-21, diketahui tengah terjadi tren kemunduran kepercayaan terhadap pemerintah secara global.

Di Amerika Serikat (AS), trennya terbilang mengkhawatirkan. Dalam laporan berjudul Beyond Distrust: How Americans View Their Government dari Pew Research Center, dari tahun 1958 sampai 2015, terjadi penurunan trust yang sangat signifikan. Pada tahun 1958, tingkat kepercayaan tercatat sebesar 73 persen. Pada 2015, angkanya menurun drastis menjadi 19 persen.

Baca Juga: Masalah Jokowi Sama dengan Trump?

Di Indonesia, persoalan trust ini diungkap dengan baik oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian dalam acara Indonesia Lawyes Club (ILC) pada 5 Februari 2019 lalu. Tuturnya, dengan fakta Indonesia telah mengalami rezim yang begitu otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, itu membuat masyarakat mengalami trauma politik dan surplus kecurigaan terhadap kekuasaan.

Great Disruption

Terkait fenomena kemunduran trust tersebut, dalam buku The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial, Fukuyama memperkenalkan istilah great disruption untuk menggambarkan merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat akibat dari kemajuan pesat teknologi informasi. Tepatnya, transisi era industri ke era informasi. 

Fukuyama memberi pertanyaan, apakah hanya kebetulan jika tren sosial negatif yang mencerminkan melemahnya ikatan-ikatan sosial dan nilai-nilai di negara-negara Barat, terjadi setelah mereka melakukan transisi dari era industri ke era informasi?

Dalam buku Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian, Fukuyama lebih mempertegas persoalan tersebut. Di tengah kehidupan masyarakat yang dihubungkan oleh jaringan-jaringan internet dan media sosial, kesopanan dalam berinteraksi semakin merosot. Ini juga tidak terlepas dari anonimitas dalam media sosial.

Menariknya, tidak seperti kebanyakan pihak yang menilai persoalan nilai dan moral adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, Fukuyama justru menilai hancurnya nilai dan ikatan sosial dapat diukur secara empiris. Itu adalah hipotesis dan jantung pembahasan buku The Great Disruption.

Terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan great disruption. Dari beberapa faktor tersebut, setidaknya terdapat dua faktor inti yang dapat ditarik, yakni (1) menurunnya usia harapan hidup, dan (2) meningkatnya angka kasus kejahatan.

Kendati negara-negara Barat dikenal sebagai negara maju, namun faktanya ketimpangan ekonomi justru semakin melebar. Khususnya di AS, jurang ketimpangan ini semakin memperkuat persepsi bahwa “negara adalah musuh yang sebenarnya”.

Baca Juga: Jokowi dan Rage Against The Machine

Pada konteks Indonesia, khususnya pandemi Covid-19, sangat mudah memahami kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi dapat membuat masyarakat merasa geram dan mulai tidak percaya pada pemerintah. Jika terus mengalami eskalasi, great disruption atau meluasnya ketidakpercayaan di tengah masyarakat tentu akan terjadi.

Pengelolaan Trust

Kembali pada sentimen minor terhadap serangan terorisme yang terjadi. Jika benar Indonesia juga mengalami great disruption seperti kebanyakan negara-negara Barat, apakah pemerintahan Jokowi tidak dapat menghindari kecurigaan publik semacam itu?

Sebenarnya bisa, dan sangat mungkin. Meskipun era informasi digital telah membuat sekat-sekat kesopanan semakin menipis, era ini juga mendatangkan keuntungan tersendiri dari segi politik. Dengan adanya arus informasi yang begitu cepat dan masif, saat ini begitu mudah membuat propaganda dan menciptakan persepsi. Ini dikenal sebagai manajemen isu dan branding politik.

Baca Juga: Manajemen Isu, SBY Ungguli Jokowi?

Yang menjadi masalah, tampaknya pemerintahan Jokowi tidak memiliki kecakapan yang bagus dalam melakukan hal tersebut. Selain itu, sejak kasus Ahok, isu agama seolah menjadi isu umum yang beredar di skala nasional. Saat ini, pemerintah juga terlihat berulang kali menyinggung persoalan toleransi beragama. Ada pula dugaan-dugaan terdapat buzzer yang bertugas untuk terus mengangkat isu tersebut.

Dengan demikian, mungkin dapat disimpulkan, curiga publik terhadap kasus terorisme yang terjadi adalah akumulasi dari sekelumit persoalan yang ada. Itu adalah ekspresi atas persoalan kesejahteraan dan keadilan hukum yang dinilai masih timpang. Lalu, ada pula persoalan isu agama yang mungkin telah membuat sebagian masyarakat jengah mendengarnya. (R53)

PinterPolitik.com

Kasus Basuki Thahaja Purnama (BTP) atau Ahok jelas merupakan preseden yang membuat nama Habib Rizieq Shihab melambung ke atas jajaran sosok paling berpengaruh di tanah air. Kemarin, dalam rangka menyambut kepulangannya ke Indonesia setelah menetap selama 3,5 tahun di Arab Saudi, ribuan massa terlihat memadati bandara internasional Soekarno-Hatta.

Gemuruh massa juga tidak ketinggalan menanti Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Suka atau tidak, disambutnya Habib Rizieq bak pahlawan jelas memperlihatkan bagaimana pemimpin Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini begitu ditunggu-tunggu kepulangannya. Ia mungkin dinilai bak cahaya di lorong yang gelap gulita.

Pengamat politik Rocky Gerung memiliki komentar yang menarik dalam menanggapi kepulangan Habib Rizieq. Tegasnya, disambut megahnya sang Habib dengan keikhlasan adalah perwujudan harapan publik bahwa sang Imam Besar dapat membawa perubahan di tengah perputaran roda politik negeri ini. Lebih menarik lagi, mantan dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia (UI) ini juga menilai Habib Rizieq hendak mengubah cara berpolitik saat ini yang berbasis uang, menjadi politik berbasis akhlak dan legitimasi.

Mengacu pada asumsi tiada api tanpa asap, mungkinkah terdapat pertalian antara megahnya penyambutan kepulangan Habib Rizieq dengan laju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini?

Kapitalisme dan Social Capital

Bertolak dari asumsi Rocky bahwa Habib Rizieq diharapkan sebagai pembawa perubahan, tampaknya begitu relevan bagi kita untuk melihat buku Francis Fukuyama yang berjudul The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonsiliasi Tatanan Sosial. 

Istilah Great Disruption dimaksudkan Fukuyama untuk menjelaskan fenomena di mana pemerintah tengah mengalami defisit kepercayaan yang meluas di tengah masyarakat. Great Disruption bertolak dari kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengubah tatanan kehidupan sosial, khususnya dalam hal produksi kapital.

Menurut Fukuyama, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya mengubah cara manusia berekonomi, melainkan juga turut berdampak pada perubahan sosial, seperti meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Di sini, Fukuyama memperkenalkan konsep penting, yakni social capital. Kendati tidak memberikan definisi yang rigid tentang apa itu social capital, konsep tersebut secara sederhana dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Singkatnya, social capital dapat kita samakan dengan trust atau kepercayaan di tengah masyarakat.

Idealnya, Fukuyama mengharapkan suatu kelompok masyarakat memiliki social capital yang besar karena itu tidak hanya dapat meningkatkan kerja sama, melainkan juga memangkas ongkos produksi. Pasalnya, dalam iklim kelompok masyarakat yang minim social capital atau trust, berbagai jenis kerja sama, khususnya kerja sama ekonomi, selalu dibebani oleh biaya transaksi tambahan guna sebagai pengganti dari minimnya trust.

Misalnya, dalam membuat suatu kerja sama ekonomi, karena A dan B tidak saling memercayai, keduanya harus diikat oleh kontrak yang rigid, atau harus memiliki jaminan agar tidak dikhianati. Kasusnya tentu akan berbeda apabila keduanya memang sedari awal saling memercayainya satu sama lain.

Dalam bab terakhir bukunya, Fukuyama memberikan pertanyaan penting, yakni “apakah kapitalisme menghancurkan social capital?”. Menurutnya, jawaban atas pertanyaan tersebut bisa “iya”, dan bisa juga “tidak”.

Bisa “iya”, karena dalam sejarahnya, ataupun dalam berbagai analisis, kapitalisme memang dinilai buruk bagi social capital. Apalagi, kapitalisme atau aktivitas ekonomi yang lebih mengedepankan kepentingan (kalkulasi untung-rugi) di atas kewajiban moral, telah berkonsekuensi atas hancurnya ikatan-ikatan sosial.

Fukuyama misalnya mencontohkan pada kasus di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1980-an dan 1990-an. Saat itu, sebagai respons atas pembukaan ekonomi AS terhadap persaingan domestik dan global yang lebih besar, banyaknya sektor ekonomi yang menjadi tunduk pada kekuatan kompetitif telah memberi efek negatif terhadap social capital.

Di sisi yang berbeda, Fukuyama menyebut jawabannya bisa jadi “tidak”. Tulisnya, kendati kapitalisme seringkali merupakan kekuatan destruktif, namun kapitalisme juga menciptakan norma-norma baru untuk menggantikan norma-norma yang telah dihancurkannya. Dengan kata lain, hendak ditegaskan bahwa kapitalisme sejatinya tidak pernah membiarkan dirinya tidak memiliki social capital.

Fukuyama misalnya mencontohkan agen ekonomi swasta yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan menjunjung kejujuran, keterampilan, dan resiprositas. Dewasa ini, trust memang menjadi nilai jual tersendiri dalam transaksi ekonomi.

Mengharapkan Pemimpin Kuat?

Dengan mengacu pada meningkatnya demonstrasi dalam dua tahun terakhir, khususnya demonstrasi penolakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan UU Cipta Kerja, suka atau tidak, itu adalah indikasi dari tengah meningkatnya distrust atau ketidakpercayaan di tengah masyarakat terhadap pemerintah. 

Apalagi, pada kasus UU Cipta Kerja yang bertendensi melanggengkan kepentingan pemilik modal dan pengusaha, jelas memperlihatkan tingginya ambisi pemerintahan Jokowi terhadap perekonomian. James Guild dalam tulisannya Jokowinomics Gambles with Indonesia’s Democratisation menyebutkan bahwa Presiden Jokowi seperti menggadaikan politik demokrasi demi ambisinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jika pernyataan Guild benar adanya, maka ini adalah jawaban “iya” dari Fukuyama bahwa kapitalisme berkonsekuensi pada kehancuran social capital. Pada konteks Indonesia, jamak diketahui bahwa masyarakat telah mengalami surplus kecurigaan terhadap kekuasaan karena mengalami rezim yang begitu diktator di bawah kepemimpinan Soeharto.

Oleh karenanya, segala bentuk pemerintahan yang dijalankan dengan tidak mengedepankan semangat demokrasi seperti yang dicita-citakan reformasi akan berkonsekuensi pada kehancuran sosial capital atau distrust di tengah masyarakat. Pada level yang ekstrem, ini akan mengakibabkan Great Disruption.

Jika benar distrust telah terjadi di tengah masyarakat akibat berbagai kebijakan non-populis pemerintahan Jokowi, ini tampaknya mengafirmasi pernyataan Rocky bahwa meriahnya penyambutan Habib Rizieq merupakan bentuk dari harapan atas perubahan.

Pasalnya, dengan koalisi raksasa pemerintah saat ini, bahkan disebut sebagai pemerintah terkuat sejak reformasi, itu membuat trias politika dan check and balance tidak berjalan semestinya karena lemahnya posisi oposisi. Bertolak dari keadaan ini, besar kemungkinan kehadiran Habib Rizieq yang terbukti memiliki karisma mumpuni untuk menghimpun massa sekiranya dinilai sebagai sosok yang akan menambah daya gedor oposisi.

Dalam tulisannya Checks and Balances, Fukuyama menyebutkan bahwa kuatnya kelompok kepentingan yang mengatur kebijakan di AS, telah melahirkan harapan di tengah warga AS agar pemimpin yang begitu kuat dapat lahir untuk mengatasi masalah tersebut.

Mengacu pada Fukuyama, jika masyarakat Indonesia saat ini begitu merasa telah terbelenggu oleh oligarki, seperti mulusnya pengesahan UU Cipta Kerja, boleh jadi membuat Habib Rizieq dinilai sebagai sosok pemimpin kuat yang dapat menantang dominasi para oligark tersebut.

Bagaimana pun, terlepas dari adanya kelompok yang tidak menyukai Habib Rizieq, gemuruh penyambutannya kemarin jelas menunjukkan bagaimana besarnya harapan masyarakat terhadap Imam Besar FPI tersebut.

Kita nantikan saja sejauh mana Habib Rizieq akan berperan dalam proses politik ke depannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

PinterPolitik.com

“Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat demokrasi di era informasi sekarang ini adalah apakah mereka bisa terus menerus memelihara tatanan sosial dalam menghadapi perubahan teknologi dan ekonomi” – Francis Fukuyama dalam The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order

Pada 20 Juli lalu, Anis Matta bersama dengan pengurus Partai Gelora lainnya berkesempatan menyambangi Istana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seusai pertemuan, mantan politisi PKS tersebut mengungkapkan bahwa sang presiden kehilangan berat badan sampai 3 kg karena memikirkan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis multi-aspek. 

Kendati mungkin dimaksudkan untuk melempar canda ke awak media, pernyataan Ketua Umum Partai Gelora tersebut agaknya menggambarkan bagaimana beratnya situasi Presiden Jokowi akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Getirnya, tidak hanya perihal pandemi, deretan masalah serius turut menyambut periode kedua kepemimpinan mantan Wali Kota Solo tersebut. Sejak masa kampanye, berbagai isu SARA seperti anti kelompok Islam, keturunan asing, hingga isu PKI menjadi santapan sehari-hari.

Ketika pemilihan pasangan untuk menemaninya di gelaran Pilpres 2019, dengan berbagai tekanan politik yang ada, pilihan kepada Mahfud MD juga harus diurungkan karena Ma’ruf Amin dinilai lebih memberikan jaminan kemenangan.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang pun masalah tetap mendera. Kita tentu masih ingat perihal demonstrasi mahasiswa terbesar sejak reformasi akibat penolakan terhadap berbagai rancangan produk hukum, seperti revisi UU KPK dan RKUHP.

Dan kini, di tengah usaha pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk membuktikan kinerja dengan mendorong laju perekonomian, hantaman pandemi Covid-19 justru mendera.

Tidak hanya soal bencana kesehatan, situasi diperparah karena pandemi juga berimplikasi pada bencana ekonomi. Bagaimana tidak, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi, berbagai usaha menjadi lesu bahkan terpaksa mati suri, hingga adanya ancaman resesi di depan mata.

Merespons situasi pelik ini, berbagai elemen masyarakat kemudian mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 18 Agustus lalu. Tegas mereka, pemerintahan telah berjalan jauh dari semestinya karena kontras dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.

Selaku staats fundamental norm atau norma fundamental negara, rasionalisasi bahwa pemerintahan tidak berjalan menurut Pembukaan UUD 1945 tentunya merupakan alasan konstitusional dan filosofis yang begitu kuat.

Lantas, mungkinkah deklarasi KAMI tersebut merupakan indikasi kuat bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tengah mengalami Great Disruption?

Great Disruption

Pada April lalu, International Monetery Fund (IMF) mengeluarkan peringatan serius karena pandemi Covid-19 dinilai dapat mengakibatkan krisis ekonomi terbesar sejak terjadinya Great Depression pada 2008-2009 lalu. Krisis ini sendiri disebut dengan Great Lockdown.

Sebagaimana diketahui, istilah Great Lockdown terinspirasi dari kebijakan lockdown (karantina wilayah) yang menjadi ciri khas penanganan pandemi Covid-19. Kata Great kemudian dilekatkan untuk menciptakan makna yang setara dengan Great Depression, sekaligus menjadi pengubah makna istilah lockdown itu sendiri.

Sama halnya dengan penciptaan istilah Great Lockdown, Francis Fukuyama dalam bukunya The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order juga menggunakan metode serupa untuk menciptakan istilah Great Disruption.

Tidak seperti penggunaan umumnya yang menekankan Disruption terkait dengan perubahan signifikan tatanan – baik dalam ekonomi maupun teknologi – akibat perkembangan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan, Great Disruption dimaksudkan Fukuyama untuk menjelaskan fenomena di mana pemerintah tengah mengalami defisit kepercayaan yang meluas di tengah masyarakat.

Sama halnya dengan Disruption, Great Disruption juga bertolak dari kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengubah tatanan kehidupan sosial. Menurut Fukuyama, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya mengubah cara manusia berekonomi dan menuntut adaptasi, melainkan juga turut berdampak pada perubahan sosial, seperti meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Mengutip sosiolog Jerman Ferdinand Tönnies, Fukuyama menjelaskan transisi dari gemeinschaft (komunitas) menuju gesellschaft (masyarakat) karena kemajuan teknologi yang melahirkan revolusi industri telah mengubah tatanan sosial dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri perkotaan.

Menurut Tönnies, gemeinschaft telah menjadi ciri dari masyarakat petani Eropa yang memiliki jaringan hubungan yang sebagian besar didasarkan pada kekerabatan, kontak langsung, dan tatap muka. Sedangkan gesellschaft yang menjadi cirimasyarakat industri dan perkotaan, individu tidak lagi bergantung satu sama lain untuk saling mendukung, sehingga kurang bertanggung jawab secara moral.

Tidak hanya karena adanya transisi tersebut, Fukuyama secara khusus memetakan faktor-faktor yang mengakibatkan Great Disruption. Dari beberapa faktor tersebut, setidaknya terdapat dua faktor inti yang dapat ditarik, yakni (1) menurunnya usia harapan hidup, dan (2) meningkatnya angka kasus kejahatan.

Pada faktor pertama, ini tentunya berkaitan erat dengan masalah ekonomi. Tidak sedikit yang menyimpulkan, kendati revolusi industri mendorong peningkatan pesat produksi dan akumulasi kekayaan, nyatanya itu juga berkonsekuensi pada kesenjangan sosial-ekonomi yang kian melebar.

Dan pada faktor kedua, dengan mengacu pada raison d’etre negara untuk menjaga kehidupan warga negaranya, meningkatnya kasus kejahatan tentunya menjadi indikasi bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya. Mengacu pada tidak terbentuknya rasa aman, peningkatan ketidakpercayaan tentunya menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Lantas, mungkinkah Great Disruption tengah terjadi di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf saat ini?

Belum Terjadi?

Untuk menyimpulkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mengalami Great Disruption, setidaknya harus ditemukan dua faktor inti tersebut telah terjadi di Indonesia saat ini.

Pertama, mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), usia harapan hidup di Indonesia pada 2018 mencapai 71,2 tahun. Angka ini terlihat mengalami peningkatan karena pada 2010 dan 2016, usia harapan hidup mencapai 69,81 dan 70,9 tahun.

Akan tetapi, kendati usia harapan hidup terhitung meningkat, masalah ekonomi klasik seperti kesenjangan pendapatan nyatanya terus menggentayangi. Menurut laporan World Bank pada 2015 lalu, sejak 2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata hanya dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya di republik ini.

Tentunya, ini dapat menciptakan persepsi masif di tengah masyarakat bahwa negara telah gagal dalam melakukan distribusi kekayaan, sehingga kesejahteraan bersama tidak terjadi.

Kedua, mengacu pada keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Awi Setiyono pada Juni lalu, angka kriminalitas di Indonesia diketahui meningkat sebesar 38,45 Persen.

Beberapa aksi kriminalitas yang masif terjadi adalah pencurian dengan pemberatan, penggelapan, pencurian sepeda motor, narkotika, dan perjudian. 

Kembali menegaskan, dengan meningkatnya angka kriminalitas, tentunya ini berkonsekuensi pada meningkatkan rasa saling curiga di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan kepercayaan menjadi barang yang langka untuk didapatkan.

Selain itu, adanya revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah tersebut jamak dinilai kontras dengan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya semakin meningkatkan skeptisisme publik terhadap penegakan hukum.

Eskalasi ketidakpercayaan masyarakat tersebut, sedikit tidaknya dapat kita lihat dari terjadinya deklarasi KAMI. Meskipun dituduh sebagai “barisan sakit hati”, ini tentunya tidak menutup esensi deklarasi sebagai ekspresi ketidakpuasan warga negara terhadap pemerintahan yang tengah berkuasa.

Akan tetapi, Great Disruption yang disebutkan oleh Fukuyama tampaknya belum terjadi di Indonesia. Menimbang pada survei yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 9 Agustus lalu, 79 persen masyarakat ternyata percaya bahwa Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi.

Menariknya, angka itu terlihat meningkat karena pada survei SMRC Mei lalu, tingkat kepercayaan publik terlihat hanya mencapai 69 persen.

Selain itu, berbagai kritik terhadap deklarasi KAMI juga menjadi indikasi bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang menatap positif pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Di luar tudingan adanya buzzer, dukungan tersebut adalah indikasi bahwa masyarakat belum satu suara, atau setidaknya belum menjadi suara mayoritas untuk menyebutkan bahwa pemerintahan  Jokowi-Ma’ruf telah gagal.

Pada akhirnya, kita tentu berharap agar Great Disruption yang disebutkan oleh Fukuyama tidak benar-benar terjadi. Masalahnya, di tengah situasi tidak pasti akibat pandemi Covid-19, solidaritas antar masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk segera mengakhiri pandemi.

Akan tetapi, deklarasi KAMI tersebut sudah semestinya menjadi cambuk pengingat bagi pejabat elite di luar sana untuk mengevaluasi kinerjanya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)