Sekarang ini siapa yang tidak kenal dengan brand-brand ternama seperti Huawei, Google, atau TikTok. Namun, di balik kebesaran mereka, ada sebuah ketakutan yang dirasakan oleh pemerintah dari negara-negara yang menjadi konsumen mereka. 

Yap, brand-brand tersebut sering dituduh merupakan perpanjangan tangan pemerintah asalnya untuk menjadi mata-mata.

Tapi, gimana nih menurut kalian? Apakah kemunculan brand-brand besar ini menandakan bahwa perusahaan multinasional telah memudahkan aktivitas spionase? Atau ini hanya paranoia belaka?

Di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu belakangan ini, negara harus membuka kesempatan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi negara. Kini, pembahasan pajak perusahaan multinasional hampir mendekati final setelah forum pertemuan menteri keuangan G20 di India pada Juli lalu.

Dalam reformasi besar sistem perpajakan internasional ini, sekitar 140 negara telah menyetujui perombakan norma pajak global untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak di mana pun mereka beroperasi dengan tarif minimal 15%.

PinterPolitik.com

Sertifikat. Biasanya kata yang satu ini identik dengan selembar kertas yang menjadi bukti seseorang telah menyelesaikan pendidikan atau kursus tertentu.

Sertifikat juga menjadi bukti seseorang memiliki kemampuan tertentu, pun menjadi bukti atau tanda yang menjelaskan perihal tertentu, misalnya kepemilikan, identitas, waktu dan tempat, serta masih banyak yang lain. Hmm, rumit juga mendefinisikan sertifikat ini.

Nah, bagaimana kalau sertifikat itu juga diberikan kepada orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 alias orang-orang yang sudah divaksin? Kedengaran menarik, tapi menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan juga.

Baca Juga: Huawei, Rintangan Jokowi dan Biden?

Setidaknya, inilah ide yang dikemukakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes menyebutkan bahwa orang-orang yang sudah divaksin Covid-19 akan diberikan sertifikat tertentu yang akan menjadi semacam penanda mereka telah menerima vaksin tersebut.

Nantinya, orang-orang ini tak lagi memerlukan hasil tes Covid-19 katakanlah untuk bepergian dengan menggunakan transportasi seperti pesawat terbang. Bebas terbang lah istilahnya.

Menkes sendiri menyebutkan bahwa bentuk sertifikat ini sedang dipikirkan. Namun, kira-kira bentuknya versi digital. Hmm, iya sih kalau sertifikatnya pakai kayak kertas gitu, berapa banyak kertas yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk semua masyarakat yang akan divaksin? Ada 260 juta warga Indonesia loh.

Tapi, kalau bentuknya digital, bisa jadi kontroversi juga. Soalnya, nggak semua masyarakat melek dengan teknologi. Udah pasti nanti ada persoalan lanjutan terkait mereka-mereka yang tidak begitu paham soal teknologi ini.

Hmm, tapi nih, berasa kayak pemenuhan dari teori-teori konspirasi nggak sih? Uppps. Eh, jangan salah dulu. Ini kita cuma sekedar menganalisis aja apakah aksioma orang-orang yang meyakini teori konspirasi Covid-19 bisa dibuktikan.

Para konspirator ini – jika ingin disebut demikian – percaya bahwa ujung akhir dari Covid-19 ini adalah adanya mekanisme digital yang harus dipakai oleh semua manusia di dunia. Dan mekanisme ini berasal dari perusahaan-perusahaan teknologi besar. Iyess, perusahaan teknologi besar.

Jadi, kalau beneran sertifikatnya menggunakan model Google atau Apple Wallet, sesuai dong sama argumentasi orang-orang itu? Uppps. Bisa dibilang sertifikat ini akan jadi semacam passport untuk bisa naik pesawat dan bepergian ke mana-mana. Membenarkan pula konteks sistem kontrol yang mungkin saja terjadi.

Wih. Semoga nggak seperti itu yang terjadi ya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Apple dan Google telah dituduh ‘menghapus’ Palestina dari peta online mereka, menurut sebuah unggahan yang viral di sosial media

PinterPolitik.com

“So I’m telling jokes to distract them while I jump over the back fence” – Martian, penyanyi rap asal Australia

[dropcap]G[/dropcap]oogle Maps kini menjadi wadah untuk membuat candaan atas klaim kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden. Dalam aplikasi tersebut, sempat muncul beberapa titik lokasi baru di Jalan Kertanegara – alamat di mana rumah Prabowo berdiri. Beberapa keterangan yang muncul di antaranya berbunyi Istana “Presiden” Republik Kertanegara dan Istana Pleciden Kertanegara.

Selain kemunculan titik-titik lokasi tersebut di Google Maps, sindiran soal klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno juga sempat dilontarkan oleh beberapa anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Sindiran tersebut tersebar dalam bentuk video yang berisikan ucapan “Siap, Presiden!” yang menirukan hal serupa yang dilakukan oleh beberapa purnawirawan TNI di hadapan Prabowo beberapa waktu sebelumnya.

Siap Presiden!! (versi Istana)

Gara2 Om Adian, semuanya jadi ngikut deh …
Eh klo yg ini presiden beneran … jadi ya gak papa ?#01JokowiLagi pic.twitter.com/EmmQiqQAI0

— Murtadha01 (@MurtadhaOne) April 28, 2019

Menanggapi ramainya perhatian publik terhadap video sindiran tersebut, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Johnny G. Plate, mengatakan hal tersebut wajar karena Jokowi sendiri merupakan Presiden Indonesia hingga kini. Berbeda dengan Johnny, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyindir balik dengan mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi dalam 4,5 tahun ini juga sebenarnya merupakan lelucon.

Berbagai sindiran terhadap Prabowo pun tidak hanya terbatas pada titik lokasi Google Maps dan video “Siap, Presiden!”. Warganet juga sempat diramaikan oleh meme-meme yang menunjukkan desain bendera dan paspor “Republik” Kertanegara.

Terlepas dari saling sindir dan ramainya candaan-candaan warganet, pertanyaan lain pun kemudian timbul. Mengapa candaan-candaan politik yang menyerang Prabowo bisa muncul? Lalu, apakah dampak dari tersebarnya candaan-candaan tersebut?

Candaan Politik

Bercanda dalam politik memang bukanlah hal baru dan telah hadir sejak zaman kuno, yaitu ketika Aristofanes menjadikan politisi-politisi Athena sebagai lelucon dalam tulisannya. Candaan-candaan yang menimbulkan tawa yang ditujukan pada politisi juga dapat menjadi bentuk protes masyarakat terhadap politisi tersebut.

Thomas E. Cronin dari Colorado College dalam tulisannya yang berjudul “Laughing at Leaders” menjelaskan bahwa candaan politik akan terus muncul selama pemimpin politik yang dianggap mengecewakan masih ada. Humor politik sendiri memang sering digunakan oleh masyarakat di tengah-tengah ketiadaan power guna melepaskan kehormatan dan otoritas politik dari para politisi.

Terkait penggunaan humor politik sebagai protes, Marjolein C. ‘t Hart memberikan contoh pekerja dan buruh garmen di Vietnam dalam tulisannya yang berjudul Humor and Social Protest. Dengan mengutip Nghiem Lien Huong, Hart menjelaskan bahwa humor mendasari resistansi kelompok buruh Vietnam terhadap pihak manajemen dengan meningkatkan solidaritas intra-kelompok di bawah kondisi yang represif.

Namun, humor politik tidak hanya digunakan sebatas sebagai bentuk protes. Dalam tulisan Cronin, disebutkan juga beberapa fungsi dari humor politik, yaitu untuk mempertanyakan penggunaan kekuasaan dan penyalahgunaannya, untuk mengkritik kemunafikan, menjelekkan politisi dan ideologi yang tidak disukai, untuk mengkritik kekurangan dan kesalahan personal politisi, dan untuk mengekspos ketidakadilan dan korupsi.

Terkait fungsinya sebagai kritik terhadap kekurangan politisi, hal ini terlihat dari bagaimana anggota delegasi berbagai negara dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertawa ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpidato. Seorang diplomat dari salah satu negara di Amerika Latin menjelaskan bahwa tawa tersebut merupakan reaksi naturalnya seiring dengan pernyataan Trump yang dianggapnya dibuat-buat dan tidak masuk akal.

Humor politik digunakan untuk menjelekkan politisi dan ideologi yang tidak disukai dan untuk mengkritik kekurangan dan kesalahan personal politisi.
Share on X

Tawa dan humor politik yang menjelekkan Trump tentunya tidak hanya datang dari delegasi-delegasi di PBB. Warganet AS juga sering kali membuat meme-meme politik yang menyindir presiden negara adidaya tersebut.

Salah satunya adalah sampul majalah Time yang menobatkan Trump sebagai person of the year pada tahun 2016 yang dimodifikasi. Dari sampul majalah yang menunjukkan tulisan “President of the Divided States of America”, diubah menjadi “memiliki tangan yang kecil dan tidak bisa membaca”.

Tentunya, candaan politik dalam bentuk meme di AS ini tidak hanya digunakan untuk menyerang Trump. Bahkan, Presiden AS itu sendiri juga menggunakan meme untuk menyerang lawan politiknya yang akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020, Joe Biden. Melalui unggahan video di akun Twitternya, Trump menyindir pengalaman masa lalu Joe Biden yang pernah menjabat sebagai wakil presiden yang dianggap melecehkan beberapa perempuan.

Jika melihat contoh-contoh di atas, humor politik yang awalnya merupakan bentuk protes, nyatanya juga memiliki fungsi lain sebagai kritik terhadap politisi yang dianggap memiliki kekurangan. Apakah humor politik di Indonesia juga memiliki fungsi yang sama?

Candaan-candaan politik yang menyerang Prabowo bisa jadi merupakan cara pendukung Jokowi untuk mengkritik lawan politik yang tidak disukainya dan yang dianggapnya berperilaku kurang sesuai – seperti klaim kemenangan sebagai presiden di luar hasil hitung cepat yang banyak memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Dengan begitu, citra kehormatan dan otoritas Prabowo dapat dianggap terlepas darinya.

Alihkan Isu Kecurangan Pemilu?

Tentunya, humor politik juga memiliki dampak buruk terhadap politisi, penggunanya, dan masyarakat sendiri. Jika kita perhatikan contoh kasus humor yang terjadi di dalam kelompok buruh Vietnam sebelumnya, adanya penguatan solidaritas kelompok melalui humor menunjukkan bahwa humor memiliki fungsi lain, yaitu penguatan identitas kelompok.

Penguatan identitas kelompok ini bisa saja terjadi karena prasangka dan stereotip yang dihasilkan oleh candaan-candaan politik. Cronin menjelaskan bahwa humor politik dapat mendorong kehadiran prasangka, skeptisme, antagonisme, dan kebencian.

Munculnya skeptisme masyarakat melalui humor politik bisa saja merupakan tujuan utama dari humor politik itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana komedian-komedian AS menggunakan pertunjukkan-pertunjukkan layar kacanya untuk memengaruhi pemilih di negara tersebut.

Ahli komunikasi dari Loyola University di Maryland, Amy B. Becker, menjelaskan bahwa acara-acara televisi komedi, seperti Saturday Night Live, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dan Last Week Tonight with John Oliver mencoba membuat para pemilih dalam Pemilu AS 2016 menjadi lebih skeptis terhadap Trump. Dengan sindiran-sindirannya terhadap politisi, pemilih pun semakin mempertimbangkan dan memperhatikan sifat dan karakter politisi yang dijadikan bahan lelucon.

View this post on Instagram

BPN sebutkan banyaknya indikasi kecurangan Pemilu 2019 Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #bpn #tkn #kpu #bawaslu #kecurangan #pemilu #pilpres #pilpres2019 #pemilu2019 #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 22, 2019 at 12:29am PDT

Selain itu, humor politik juga menjadikan isu yang ada dianggap menjadi lebih sederhana oleh publik. Profesor Psikologi David Chan dari Singapore Management University (SMU) dalam tulisannya yang berjudul Jokes about Politics menjelaskan bahwa candaan politik membuat penyederhanaan isu ini juga lebih diterima oleh audiens, sehingga isu tersebut menjadi lebih digampangkan.

Chan menjelaskan bahwa penyederhanaan isu ini terjadi karena candaan politik membawa pesan-pesan sosio-politik spesifik. Inti dari pesan tersebut hanya berfokus pada satu aspek isu tertentu, meskipun sebenarnya isu tersebut memiliki banyak sisi.

Hal ini terlihat dari bagaimana perhatian masyarakat terhadap candaan politik membesar setelah komedi-komedi politik AS disiarkan. Pemberian nama Donald Drumpf oleh John Oliver misalnya, membuat warganet semakin penasaran dan membuat Donald Drumpf menjadi salah satu kata yang paling dicari dalam situs pencarian Google.

Candaan politik yang dilakukan Oliver tersebut memang lebih banyak berfokus pada kualitas dan pengalaman personal Trump. Dalam membahas hal tersebut, Oliver beberapa kali membandingkan Trump dengan hal-hal lainnya, seperti seekor lemur yang sedang menikmati buah pisang, seorang vegan yang cakap dalam karate, dan hadiah pernikahan.

Terkait pertunjukkan komedi Oliver tersebut, Becker pun menjelaskan bahwa hal tersebut membuat penonton lebih memikirkan karakter Trump yang dibanding-bandingkan dengan hal lain daripada isu-isu yang sebenarnya perlu didiskusikan terkait Pemilu AS 2016.

Dari berbagai penjelasan dan contoh tersebut, bisa disimpulkan bahwa humor politik dapat mengalihkan publik dari isu sebenarnya dan memunculkan pandangan skeptis terhadap politisi. Jika hal tersebut dapat terjadi di AS, bagaimana dengan humor politik di Indonesia?

Tentunya, humor politik yang menyerang Prabowo dapat juga memunculkan pandangan-pandangan skeptis terhadap mantan Danjen Kopassus tersebut. Masyarakat bisa saja semakin tidak percaya dengan klaim kemenangan Prabowo sebagai presiden dan isu dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi.

Selain itu, humor politik “Presiden Kertanegara” ini juga dapat mengalihkan fokus masyarakat dari isu sebenarnya dalam Pemilu. Candaan politik tersebut bisa saja membuat publik lebih memperhatikan sifat-sifat Prabowo yang ditampilkan buruk oleh humor-humor politik dibandingkan dengan isu dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019.

Jika benar seperti itu, lirik rapper Martian pun menjadi relevan, bahwasanya candaan-candaan memang digunakan untuk mengalihkan fokus karena memiliki kepentingan tertentu di belakangnya. Lagi pula, bercanda juga perlu ada batasnya, kan? (A43)

PinterPolitik.com

“The key to successful leadership today is influence, not authority,” – Ken Blanchard, penulis asal Amerika Serikat

[dropcap]K[/dropcap]laim tersebut diungkapkan setelah dirilisnya hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul 58,7 persen dibandingkan hanya 30,9 persen untuk Prabowo-Sandiaga.

Terkait hal tersebut, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa timnya tidak pernah menganggap serius hasil survei dari lembaga tersebut – konteks yang timbul akibat irisan antara fungsi lembaga survei dengan konsultan politik.

Google Trends sendiri merupakan platform milik Google yang memberikan akses terbuka terhadap data dari mesin pencarian Google. Data-data yang ditampilkan dalam Google Trends didasarkan pada pencarian pengguna dalam periode tertentu. Pada Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016, Google Trends diklaim mampu memprediksi Donald Trump sebagai pemenang. Hal inilah yang mungkin membuat Ferry Juliantono yakin terkait posisi politik Prabowo-Sandi.

Google sendiri, sebagai salah satu perusahaan digital raksasa di dunia, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penggunanya di berbagai negara. Pengaruh tersebut nyatanya juga memunculkan kekhawatiran di berbagai negara.

Pada Desember 2018, anggota Kongres (AS), Zoe Lofgren misalnya, sempat mencurigai adanya bias politik dari Google dalam politik AS.

Dalam salah satu agenda hearing atau dengar pendapat antara Kongres dengan CEO Google, Sundar Pichai, Lofgren menanyakan mengapa foto Donald Trump selalu muncul di mesin pencari tersebut setiap kali orang menggunakan kata kunci “idiot”.

Selain Google, konteks pertanyaan terkait posisi perusahaan-perusahaan teknologi juga mencuat dalam kontroversi soal peran Facebook saat Pilpres AS 2016 lalu. Isu mengenai peran Facebook mencuat atas dugaan peran perusahaan teknologi tersebut terkait iklan-iklan dari Rusia yang dianggap turut membantu terpilihnya Donald Trump di tahun tersebut.

Atas kritik-kritik yang bermunculan, Facebook mulai melakukan pembenahan, termasuk di Indonesia. Dalam menghadapi Pemilu 2019 misalnya, platform tersebut mulai melakukan pencegahan agar hal yang terjadi di AS tidak terulang. Upaya tersebut misalnya dilakukan dengan melarang beredarnya iklan yang disponsori oleh pihak-pihak asing dalam platform-nya.

Lalu, bagaimana dengan Google?  Sebagai perusahaan teknologi yang mengontrol 90 persen aktivitas pencarian informasi di internet di seluruh dunia, Google tentu juga memiliki pengaruh besar terhadap politik. Dengan besarnya kekuatan tersebut, apakah Google memiliki pengaruh dan kepentingan politik lain di Pilpres 2019 dan apakah benar Prabowo-Sandi mampu memenangkan kontestasi seperti yang tergambar dalam Google Trends?

Bias Politik Google?

Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar, Indonesia tentu menjadi pasar menjanjikan bagi Google. Kehadiran Google di Indonesia pun memudahkan masyarakat dalam mengakses internet. Walaupun demikian, Google Indonesia juga sempat memiliki masalah dengan pemerintah terkait persoalan pajak.

Pada tahun 2016, pemerintahan Jokowi meminta Google Indonesia untuk melakukan pemeriksaan laporan pajak. Permintaan tersebut ditolak oleh Google Indonesia karena perusahaan tersebut merasa tidak perlu memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT).  Adapun jumlah yang ditagihkan kepada Google mencapai Rp 450 miliar.

Lalu, apakah polemik pajak Google Indonesia tersebut mendorong perusahaan tersebut untuk mendukung calon tertentu dalam Pilpres 2019, katakanlah sampai berpaling dari Jokowi? Cukup sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi kedekatan perusahaan tersebut dengan Jokowi sebagai petahana cukup terlihat di media.

Selain itu, perusahaan-perusahaan seperti Google tentu memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk jika Jokowi tak terpilih lagi.

Konteks kedekatan Jokowi dan Google memang tampak dalam bidang pengembangan teknologi dan ekonomi digital. Sebanyak 110 ribu developer dari Indonesia pun sempat difasilitasi oleh Google untuk belajar program Android dan Web. Pelatihan tersebut merupakan perwujudan janji yang diberikan oleh Sundar Pichai ketika bertemu Jokowi pada tahun 2016.

Selain pelatihan tersebut, Google juga dikabarkan telah memberikan suntikan dana sebesar Rp 16 triliun kepada salah satu unicorn Indonesia, yaitu Go-Jek. Unicorn yang satu ini pun seringkali diidentikkan dekat dengan Jokowi.

Lalu, bagaimana dengan Prabowo?

Perusahaan-perusahaan seperti Google tentu memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk jika Jokowi tak terpilih lagi
Share on X

Jika mengacu pada klaim kubu Prabowo-Sandi, data Google Trends memang menunjukkan bahwa Prabowo lebih cenderung dicari oleh pengguna mesin pencari tersebut – sekalipun metodologi penghitungan yang dilakukan oleh kubu penantang tersebut belum jelas seperti apa. Jika demikian, apakah hal tersebut merupakan indikasi adanya dukungan terhadap Prabowo?

Tak ada yang tahu pasti, namun bukan berarti tidak mungkin terjadi. Kemungkinan tersebut didukung oleh kecurigaan akan favoritisme Google agar dapat memenuhi kepentingan perusahaan tersebut.

Dalam kasus di Uni Eropa pada tahun 2017, Google didenda atas kasus pemblokiran yang dilakukan terhadap lawan-lawan bisnisnya, seperti Yelp dan TripAdvisor.

Terkait hal tersebut, Jonathan T. Taplin juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Move Fast and Break Things mengenai taktik Google untuk memengaruhi penggunanya agar dapat membatalkan Stop Online Piracy Act (SOAP) yang sempat diberlakukan di AS karena dapat menyasar perusahaan mesin pencarian itu.

Dengan tendensi favoritisme tesebut, Google dapat saja secara diam-diam mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2019, katakanlah jika kepentingan terkait perusahaan tersebut lebih terjamin apabila kandidat tertentu yang memenangkan kontestasi.

Robert Epstein, peneliti senior psikologi dari American Institute for Behavioral Research and Technology, menjelaskan bahwa Google memiliki kapabilitas yang sangat besar untuk memengaruhi Pemilu. Bahkan, pengaruh Google untuk membentuk opini publik jauh lebih besar dibandingkan perusahaan manapun – mungkin hal itulah yang sempat membuat banyak orang mempertanyakan kata “idiot” yang terasosiasi dengan Trump.

Pengaruh Google terhadap pembentukan opini publik ini dapat dilakukan melalui algoritme pencarian yang dibangun perusahaan tersebut. Dalam tulisannya yang berjudul How Google Could Rig the 2016 Election di Politico, Epstein menjelaskan bahwa algoritme Google dapat memengaruhi preferensi undecided voters dengan mudah sebesar 25 persen dalam Pemilu di berbagai negara.

Tendensi favoritisme Google dan kemampuannya yang besar dalam memengaruhi publik memungkinkan Google untuk menjalankan taktik tertentu guna mengubah alur dalam peta politik. Popularitas Prabowo dalam platform Google yang ditunjukkan Google Trends tidak menutup kemungkinan menggambarkan hal tersebut – sekalipun tak ada yang tahu pasti.

Perusahaan Teknologi Main Dua Kaki?

Sebagai salah satu perusahaan digital terbesar di dunia, Google tentu memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat di berbagai negara. Teknologi yang dimiliki Google pun dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan itu sendiri.

Google bisa jadi mendukung perkembangan industri digital Jokowi di Indonesia karena sesuai dengan kepentingannya. Sikap Google yang dekat dengan ekonomi digital Jokowi ini dapat mengindikasikan dukungan secara tidak langsung terhadap sang petahana. Jokowi juga punya konsen yang besar terhadap isu-isu di sektor industri kreatif di mana Google juga menjadi pemain besar di dalamnya.

Namun, apakah itu berarti perusahaan itu tak mendukung Prabowo — mengingat Google Trends menunjukkan popularitas Prabowo? Apalagi, dengan kemampuannya yang besar untuk memengaruhi publik, Google bisa saja mengatur sistem pencarinya untuk “menggiring” undecided voters dalam Pilpres 2019.

Tak ada yang tahu pasti. Namun, jika berkaca dari Pilpres AS, pilihan untuk “bermain dua kaki” sangat mungkin juga diambil. Taktik ini pernah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Google dan Alphabet Inc. – perusahaan induk Google.

Kala itu, pemimpin eksekutif Alphabet Inc., Eric Schmidt menjadi penasehat kampanye Hillary Clinton yang menjadi kandidat Partai Demokrat, sementara pejabat eksekutif Larry Page bersama Sean Parker dari Facebook dan Elon Musk dari SpaceX menghadiri suatu pertemuan tertutup dengan Partai Republik.

Berdasarkan sikap Google dalam Pemilu AS tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan itu juga melakukan hal serupa dalam Pilpres 2019, meskipun cukup sulit untuk membuktikan hal tersebut.

Yang jelas, pengaruh Google ini bergantung kembali pada pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihannya secara pasti dan perusahaan itu punya kapasitas untuk melakukannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

Efek pemberlakuan batasan dan larangan imigrasi yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mulai menyebar ke segala bidang. Salah satu bidang yang terimbas dampak lumayan besar adalah perusahaan-perusahaan teknologi di Silicon Valley, negara bagian California, AS.

pinterpolitik.com

WASHINGTON, AS – Sekitar seratus perusahaan teknologi, seperti Facebook, Github, Uber, dan Lyft, menyerahkan tandatangan pengajuan pengadilan ke sembilan US Circuit Court of Appeals, Minggu (5/2) waktu setempat. Mereka menghimpun dukungan agar gugatan itu cepat diproses di persidangan Negara Bagian Washington.

Perusahaan-perusahaan teknologi dan start up yang sebagian besar berada di Silicon Valley, mayoritas dikemudikan oleh kaum imigran. Nama-nama besar seperti Google, Facebook, Apple, Microsoft, Twitter, dan lainnya, terkena imbas langsung dari kebijakan tersebut. Pasalnya, sebagian karyawan mereka berasal dari mancanegara.

Sejumlah perusahaan itu memberikan tanggapan  karena rata-rata menghadapi masalah mengenai nasib karyawannya yang  tidak bisa kembali ke AS. Google sendiri langsung memanggil kembali semua karyawan – beserta keluarganya – yang tengah berada di luar negeri karena khawatir akan terkena dampaknya.

CEO Facebook Mark Zuckerberg juga merasakan hal yang sama. “Seperti kalian, saya khawatir dengan dampak kebijakan yang ditandatangani Presiden Trump,” tulis Zuck di akun Facebook pribadinya.

Satya Nadella, CEO Microsoft  yang seorang imigran, bahkan bersedia memberikan bantuan hukum untuk karyawannya. Dalam memonya, Satya mencatat ada sedikitnya 76 karyawan Microsoft yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Ditemani kepala tim legalnya, Satya akan mengadakan sesi tanya jawab mengenai kebijakan Trump ini.

Sejak awal hubungan perusahaan teknologi dengan Trump memang tidak akur. Cara pandang Trump dengan bos Apple, Google, Facebook, dan Microsoft sangat berbeda sejak awal. Walau sebelum dilantik Trump telah bertemu dan berdiskusi dengan para pemimpin ini, namun sepertinya hubungan baik tersebut tidak berlangsung lama.

Pada intinya, para pemimpin perusahaan besar ini menentang kebijakan pembatasan imigrasi. Mereka tidak setuju dengan kebijakan yang diskriminatif dan kecurigaan berlebihan berdasarkan ras dan agama. Selain itu, perusahaan teknologi AS sebenarnya maju berkat peran serta imigran asing. Buktinya sebagian besar pendiri dan CEO perusahaan-perusahaan tersebut  berasal dari luar AS.

Kebijakan imigrasi ternyata bukan hanya masalah kependudukan atau keamanan saja, tapi juga menyangkut bidang-bidang yang signifikan lainnya, seperti ketenagakerjaan, ekonomi, dan bahkan teknologi. Keputusan kebijakan yang bersifat emosional dan reaktif, terbukti hanya akan menyulitkan negaranya sendiri. (Berbagai sumber/R24)

Peredaran berita bohong (hoax) di media sosial semakin tak terbendung. Berita-berita ini memuat berita yang dapat memicu perpecahan serta kebencian dalam masyarakat.  Bukan Indonesia saja yang kewalahan menghadapi hoax, negara-negara lain pun belakangan ikut menyatakan perang dengan “wabah” dunia maya ini.

pinterpolitik.com – Rabu, 1 Februari 2017.

JAKARTA – Di Indonesia, seruan untuk memerangi hoax sudah dideklarasikan dan berulang-ulang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai upaya dilakukan, seperti merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan membuka kanal-kanal informasi untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan akan adanya media-media palsu dan penyebar hoax.

Tindakan sama juga dilakukan Singapura yang baru-baru ini memblokir sebuah situs palsu keimigrasian. Selasa (31/1) lalu, The Immigration and Checkpoints Authority (ICA) mengeluarkan peringatan bagi penggunanya, setelah ditemukan adanya website ICA.  Hanya dalam beberapa hari, website tersebut langsung diblokir pemerintah.

Sementara Jerman jauh lebih keras dan ketat dalam memerangi hoax. Pemerintah Jerman tak hanya memblokir situs penyebar berita hoax namun juga memberikan denda pada pembuat situs tersebut. Peraturan yang kemungkinan besar akan diadaptasi pula di Indonesia.

Tak bisa dipungkiri, media massa digital dan media sosial (medsos) adalah wadah paling besar penyebaran hoax. Untuk mengawasi dan membatasinya juga tidak mudah karena kedua media ini bersifat maya.

Dalam hal ini, Facebook dan Google  mau tak mau harus ikut bertanggung jawab dalam mengatasinya. Mark Zackerberg sendiri sudah menyatakan keikutsertaannya dalam memerangi hoax. Google juga mengatakan bahwa pihaknya sudah dan sedang mengembangkan algoritma khusus untuk mengatasi penyebaran hoax di internet.

Saat ini, setiap orang bebas dan dapat membuat website sendiri atau memiliki akun medsos lebih dari dua dengan identitas palsu. Sehingga banyak yang menganggap pemblokiran bukan cara yang efektif dalam penyebaran hoax.

“Masalah hoax tidak akan selesai dengan pemblokiran. Saya mengajak semua untuk tidak meramaikan hoax,” terang Menteri Komunikasi dan Informasi Ruadiantara, beberapa waktu lalu.

Menkoinfo mengajak masyarakat untuk memeriksa apakah informasi yang dibaca hoax atau bukan, dengan memeriksanya di kanal turn back hoax. Melalui kanal ini, masyarakat akan mampu memilah dengan hanya membaca berita dari website-website yang sudah diklarifikasi Menkoinfo. (Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com – Rabu, 11 Januari 2017.

JAKARTA – Inggris, Italia, Spanyol, Perancis dan Australia merupakan beberapa negara yang pernah mengejar Google dalam hal ketiaktaatan terhadap peraturan perpajakan. Di Indonesia, Google sudah terdaftar sebagai wajib pajak penanaman modal asing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanah Abang, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Google Singapore Pte Ltd sejak 15 September 2011, maka asumsi pajak yang belum disetor Google ke pemerintah selama lima tahun adalah Rp2,75 triliun. Karena hal tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencoba melakukan berbagai cara untuk memproses Google. Namun hasilnya mentok. Maka, DJP Kemenkeu menghentikan proses negosiasi atau jalan damai yang dikenal dengan nama tax settlement (nilai tawaran penyelesaian tunggakan pajak) untuk Google dalam penyelesaian masalah kasus tunggakan pajak. Jika tidak ada itikad baik untuk membayar utang pajak, sanksi perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) akan berlipat ganda menjadi 400 persen, bahkan ancaman lain dijebloskan ke penjara.

Pada fase ini, Ditjen Pajak mengenakan sanksi bunga kepada Google 150 persen. Itu artinya, Google harus membayar utang pokok pajak plus sanksi bunga 150 persen dari utang pajak selama 5 tahun terakhir yang mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Perhitungan ini sesuai dengan UU KUP. Jika sudah melalui proses ini saja buntu, maka Ditjen Pajak wajib menaikkan statusnya menjadi tahapan Investigasi. Yaitu dimana Google, khususnya Google Indonesia secara wajib harus mau diperiksa (diaudit) lebih mendlaam terkait data-data perusahaan yang ada di Indonesia utuk disesuaikan.

Baru-baru ini pihak Google berjanji melaporkan pembukuan atau keuangan dalam bentuk data elektronik. Selama ini laporan keuangan yang diterima Ditjen Pajak dari Google dalam bentuk tertulis. Laporan keuangan tertulis ini pun diduga tidak seluruhnya mencantumkan pendapatan usaha Google di ‎Indonesia. Bahkan pihak Google dapat diseret ke penjara apabila tetap tidak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mencoreng citra Google di mata dunia. Dalam hal ini diharapkan Google dapat bersikap kooperatif menunaikan kewajibannya membayar utang pajak dan sanksi bunga serta memberikan data laporan keuangan secara menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal ini, bagaimanapun juga Google harus bersikap kooperatif karena Indonesia memiliki aturan baku tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Berbicara masalah Hukum Pajak, khususnya Hukum Pajak Internasional Indonesia secara umum dapat dikatakan berlaku terbatas hanya pada subjeknya dan objeknya yang berada di wilayah Indonesia saja. Dengan kata lain terhadap orang atau badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia pada dasarnya tidak akan dikenakan pajak berdasarkan UU Indonesia. Namun demikian, Hukum Pajak Internasional dapat berkaitan dengan subjek maupun objek yang berada di luar wilayah Indonesia sepanjang ada hubungan yang erat dalam hal terdapat hubungan ekonomis atau hubungan kenegaraan dengan Indonesia.

UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 (UU PPh) khususnya dalam pasal 26 diatur bahwa terhadap WP luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia antara lain berupa bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, akan dikenakan PPh sebesar 20% dari jumlah bruto. Pasal ini menunjukkan bahwa contoh adanya hubungan ekonomis antara orang asing dengan penghasilan yang diperoleh di Indonesia.

Dalam hukum antar negara terdapat suatu asas mengenai kedaulatan negara yang dinyatakan sebagai kedaulatan setiap negara untuk dengan bebas mengatur kepentingan-kepentingan rumah tangganya sendiri, dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum antar negara dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara lain. Sesuai dengan asas yang dimaksud di muak, maka kedaulatan pemajakan sebagai spesial dari gengsi kedaulatan negera dapat dinyatakan sebagai kedaulatan suatu negara untuk bertindak merdeka dalam lapangan pajak.

Sehubungan dengan penjelasan peraturan pajak tersebut, Google sebagai perusahaan asing yang melakukan usahana di Indonesia wajib menaati aturan yang ada. Padahal dengan mengikuti peraruan pajak di Indonesia, sebenarnya lebih mudah penghitungannya dikarenakan Google merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, dimana yang dihitung hanya yang bersifat final, namun tetap menjunjug tinggi keakuratan dan kejujuran dari subjek pajak itu sendiri. Secara pengetiannya, Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari selama jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus merpakan wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak luar negeri atau WPLN hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima tau diperoleh bersumber dari Indonesia saja. Pasal 26 UU PPh mengatur tentang potongan pajak sebesar 20% atas penghasilan wajib pajak luar negeri. WPLN dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia, WPLN dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan, WPLN tidak wajib menyampaikan SPT PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Secara sejarah bisnisnya, Google beroperasi di Indonesia sejak tahun 2011 dan Google sama sekali tidak membayar pajak ke Indonesia. Pada 2015, omzetnya sekitar Rp 6 triliun. Berdasarkan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP berhak memeriksa semua usaha di Indonesia. Dalam Pasal 39 disebutkan, menolak pemeriksaan diancam hukuman pidana. Pada tahap pemeriksaan terhadap bukti permulaan, Google diharuskan membayar pajak terutang dan sanksi. Sanksinya sebesar 150 persen dari pajak terutang. Sementara jika sudah masuk proses hukum di pengadilan, ancaman hukumannya adalah penjara minimal 6 bulan sampai dengan 6 tahun penjara. (y10)