Posisi partai yang ambigu digunakan sebagai strategi partai, lama-lama pancing tekanan lawan untuk paksa pilih kubu, hingga strategi itu berbalik jadi beban dan potensi hilang konstituen

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang “kawah chandradimuka” para pengelola kekuasaan dimulai.

PinterPolitik.com

Dalam setiap pemerintahan, perhatian publik hampir selalu tertuju kepada para pemimpin puncak. Presiden dikenang karena visi besarnya, karena janji politiknya, atau karena kebijakan-kebijakan yang mengubah arah bangsa.

Namun, sejarah politik menunjukkan bahwa perjalanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh para visioner.

Di belakang setiap agenda besar, selalu terdapat figur-figur yang bertugas memastikan bahwa gagasan dapat diterjemahkan menjadi tindakan, bahwa keputusan politik dapat bergerak menjadi kebijakan, dan bahwa berbagai kepentingan yang sering kali saling bertabrakan dapat dipertemukan dalam satu arah yang sama.

Figur semacam ini sering disebut sebagai the fixer. Dalam pengertian yang paling konstruktif, the fixer bukanlah sosok yang bekerja di luar sistem, melainkan individu yang dipercaya menyelesaikan persoalan paling rumit ketika mekanisme birokrasi biasa tidak cukup cepat atau tidak cukup lentur untuk menjawab tantangan yang ada.

Mereka menjadi penghubung antara pusat kekuasaan dan mesin pemerintahan, antara keputusan politik dan realitas implementasi.

Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang khas Indonesia. Dalam teori kepemimpinan adaptif yang dikembangkan oleh Ronald Heifetz, organisasi besar selalu membutuhkan dua jenis kepemimpinan sekaligus.

Pertama, adalah kepemimpinan yang mampu menentukan arah dan visi. Kedua, adalah kepemimpinan yang mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi tindakan nyata.

Jika yang pertama berfungsi sebagai navigator, maka yang kedua berfungsi sebagai penggerak mesin.

Negara modern, dengan kompleksitas yang terus meningkat, hampir mustahil berjalan hanya mengandalkan struktur formal.

Di dalamnya terdapat banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku ekonomi, organisasi masyarakat, dan kelompok kepentingan yang memiliki agenda masing-masing.

Dalam situasi semacam itu, muncul kebutuhan terhadap figur yang mampu bergerak melintasi batas-batas kelembagaan dan menjembatani berbagai kepentingan tersebut.

Sosiolog Prancis Michel Crozier menyebut kondisi ini sebagai keberadaan uncertainty zones atau zona ketidakpastian dalam organisasi.

Semakin besar organisasi, semakin banyak ruang yang tidak dapat diatur hanya melalui prosedur formal. Pada titik inilah figur operator menjadi penting. Mereka bukan sekadar pelaksana, melainkan pengelola kompleksitas.

Karena itu, pertanyaan yang relevan bukanlah mengapa pada era tertentu muncul tokoh yang dianggap dekat dengan presiden atau memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

Pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa hampir setiap rezim selalu melahirkan figur dengan fungsi yang sama?

Fungsi yang Sama, Wajah yang Berbeda

Jawabannya dari pertanyaan sebelumnya mungkin sederhana, karena negara selalu membutuhkan seseorang yang mampu memastikan roda pemerintahan tetap bergerak ketika struktur formal menghadapi keterbatasannya.

Jika ditelusuri sepanjang sejarah Indonesia, pola kemunculan figur operator ini terlihat sangat konsisten. Nama dan zamannya berubah, tetapi fungsinya relatif tetap.

Pada masa Orde Baru, kebutuhan terhadap figur semacam ini dijawab melalui kombinasi antara Partai Golkar, birokrasi, dan militer.

Sistem politik yang sangat terpusat membutuhkan individu-individu yang mampu menghubungkan kepentingan pembangunan, administrasi negara, dan stabilitas politik.

Tokoh-tokoh seperti Sudharmono, Ginandjar Kartasasmita, maupun Harmoko muncul dalam konteks yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan mendasar, yakni mereka berperan menjaga kesinambungan antara keputusan politik dan pelaksanaan pemerintahan.

Ketika Reformasi membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas, kebutuhan terhadap operator tidak hilang.

Yang berubah hanyalah bentuk dan mekanismenya. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, dinamika politik yang sangat cair membutuhkan figur yang mampu menjaga komunikasi antarkelompok.

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, peran tersebut agaknya banyak tercermin dalam figur Jusuf Kalla yang dikenal memiliki kemampuan negosiasi lintas sektor dan lintas kepentingan.

Jusuf Kalla menjadi salah satu contoh paling menarik dalam sejarah politik modern Indonesia.

Ia tidak hanya hadir sebagai politisi atau pengusaha, tetapi juga sebagai mediator yang mampu menjembatani konflik, membangun konsensus, dan menghubungkan berbagai kelompok yang berbeda.

Dalam banyak kasus, perannya menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan formal jabatan, melainkan oleh kemampuan membangun kepercayaan dan koordinasi.

Era Susilo Bambang Yudhoyono menghadirkan konfigurasi yang sedikit berbeda. Basis kekuasaan yang bertumpu pada Partai Demokrat membuat fungsi operator lebih tersebar pada beberapa figur sekaligus.

Tidak ada satu tokoh yang secara dominan dipersepsikan publik sebagai the fixer utama. Namun, kebutuhan terhadap fungsi tersebut tetap ada, terutama dalam pengelolaan koalisi dan koordinasi pemerintahan.

Fenomena itu kembali menguat pada era Presiden Joko Widodo. Di tengah ambisi pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi ekonomi, publik melihat kemunculan sosok Luhut Binsar Pandjaitan sebagai figur yang kerap dipercaya menangani berbagai persoalan lintas sektor.

Dalam banyak isu strategis, mulai dari investasi hingga penanganan pandemi, Luhut dipersepsikan sebagai representasi dari fungsi operator negara yang bekerja melampaui batas-batas sektoral.

Pada masa Presiden Prabowo Subianto, sebagian pengamat mulai melihat gejala yang serupa pada diri Bahlil Lahadalia, sosok yang bahkan sejauh ini menjalin relasi positif dengan lingkar-1 Presiden, yakni Hambalang Boys, termasuk Seskab Teddy Indra Wijaya.

Berasal dari dunia usaha dan organisasi, lalu berkembang menjadi tokoh politik nasional hingga memimpin Partai Golkar, Bahlil memiliki karakteristik yang sering ditemukan pada figur operator, yaitu kemampuan membangun jaringan, menghubungkan kepentingan yang berbeda, serta menerjemahkan agenda politik menjadi langkah-langkah yang lebih operasional.

Yang menarik, jika disusun dalam satu garis sejarah, terdapat pola yang sulit diabaikan. Banyak figur yang menjalankan fungsi operator negara memiliki keterkaitan dengan Partai Golkar, baik secara langsung maupun melalui lingkungan politik yang dibentuk oleh partai tersebut.

Partai Golkar, Sekolah Operator Negara?

Penjelasan paling sederhana mengenai dominasi Partai Golkar adalah faktor sejarah. Sebagai organisasi politik yang selama puluhan tahun menjadi pilar utama pemerintahan, Partai Golkar memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang dibanding banyak partai lain.

Namun, penjelasan ini belum cukup untuk memahami mengapa figur-figur operator begitu sering lahir dari lingkungan tersebut.

Kekuatan utama Partai Golkar sesungguhnya terletak pada budaya organisasinya. Sejak awal, Partai Golkar tidak dibangun sebagai partai ideologi yang berfokus pada satu arus pemikiran tertentu.

Mereka berkembang sebagai organisasi yang menghimpun birokrasi, kelompok profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, hingga berbagai organisasi sosial. Lingkungan seperti ini menciptakan tradisi politik yang berbeda.

Jika banyak partai bertumpu pada kemampuan mobilisasi politik, Partai Golkar justru dikenal melalui kemampuan koordinasi.

“Kader” dalam tubuh Partai Golkar agaknya bukan sekadar buzzword meritokrasi demokrasi, melainkan benar-benar tumbuh di dalamnya terbiasa bekerja dalam ruang yang mempertemukan banyak kepentingan sekaligus.

Mereka belajar memahami cara kerja birokrasi, memahami logika dunia usaha, mengenali dinamika pemerintahan daerah, dan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok sosial.

Dalam perspektif teori organisasi, kondisi tersebut menghasilkan apa yang disebut sebagai organizational capital. Modal ini tidak berbentuk uang atau jabatan, melainkan berupa jaringan, pengalaman, pengetahuan kelembagaan, dan kemampuan mengelola hubungan antarsektor.

Modal semacam ini tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Ia terbentuk melalui proses panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari perspektif tersebut, dominasi figur berlatar Partai Golkar dalam posisi operator bukan semata-mata persoalan kekuasaan politik.

Lebih dari itu, seolah mencerminkan keberadaan modal organisasi yang memungkinkan lahirnya kader-kader dengan kapasitas koordinatif yang tinggi.

Partai Golkar, dalam pengertian ini, bukan sekadar partai politik, melainkan semacam laboratorium yang selama puluhan tahun menghasilkan individu-individu yang terbiasa mengelola kompleksitas negara.

Pada akhirnya, sejarah politik Indonesia memperlihatkan sebuah pelajaran yang menarik. Perhatian publik sering tertuju kepada mereka yang merumuskan visi besar, tetapi keberlangsungan pemerintahan sering kali bergantung kepada mereka yang mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam tindakan.

Presiden dapat berganti, kabinet dapat berubah, dan konfigurasi politik dapat terus bergerak. Namun fungsi operator negara akan selalu muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Oleh karena itu, kisah tentang para fixer sesungguhnya bukanlah kisah tentang individu tertentu. Ia adalah kisah tentang bagaimana negara bekerja. Dan dalam sejarah Indonesia modern, salah satu institusi yang paling konsisten melahirkan figur-figur dengan kemampuan tersebut adalah Partai Golkar.

Jika banyak partai dikenal karena ideologinya, maka warisan paling khas Partai Golkar mungkin justru terletak pada kemampuannya mencetak para pengelola kekuasaan, orang-orang yang tidak selalu berada di panggung utama, tetapi sering menjadi penentu apakah sebuah agenda besar dapat benar-benar diwujudkan. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Lagu “Mas Bahlil Ganteng” kiranya menjadi fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks sosial-politik Indonesia. Kedahsyatannya yang dinyanyikan dewasa maupun Gen-Alpha, mendobrak algoritma untuk mengubah citra seketika saat seorang pejabat yang awalnya dinaungi nuansa skeptisisme.

PinterPolitik.com

Lagu “MBG, Mas Bahlil Ganteng” mendadak menjadi fenomena digital nasional. Lagu sederhana yang awalnya lahir dari guyonan netizen itu melampaui batas hiburan biasa.

Ke-syahduannya menjadi penanda transformasi besar dalam cara Indonesia berinteraksi dengan figur politiknya. Lirik “Buah apa yang paling manis? Buahlil” membawa nuansa baru dalam diskursus terkait seorang aktor politik yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar pula, parpol tertua dalam sejarah RI yang masih aktif hingga kini.

Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri ESDM dikenal lewat pernyataan-pernyataannya yang keras dan kontroversial, tiba-tiba hadir di meja makan keluarga bukan melalui berita, melainkan melalui nyanyian.

Anak-anak Gen Alpha menghafalnya. Anak muda membuat kontennya. Orang dewasa larut dalam alunannya, hingga orang tua yang mulai familiar dan ikut menyenandungkannya. Dan kiranya, ini bukan sekadar fenomena hiburan biasa.

Selama puluhan tahun, politik Indonesia dibangun di atas formalitas, jarak, dan hierarki. Pejabat menjaga aura, menghindari bahan candaan, dan bereaksi defensif terhadap kritik.

Namun fenomena “Buahlil” membalik semua itu, Bahlil tidak melawan ejekan, tidak baper, tidak defensif. Ia membiarkan dirinya menjadi meme dan justru itulah yang memperluas eksposurnya secara eksponensial.

Olok-olok berubah menjadi engagement, candaan menjadi kedekatan emosional, dan viralitas menjadi modal sosial-politik yang riil.

Tak berlebihan kiranya untuk menyebut fenomena ini sebagai Buahlil fever atau “demam Buahlil”, sebuah perubahan paradigma, bukan sekadar insiden viral.

Demokrasi digital Indonesia mulai mengenal formula baru saat politisi yang mampu ditertawakan tanpa kehilangan otoritas justru lebih mudah diterima publik.

Bahkan, mungkin saja Bahlil tidak sekadar bertahan dari ejekan, melainkan bertambah pengaruh karenanya. Mengapa demikian?

Dari Ketukan Pythagoras?

Untuk memahami mengapa lagu ini bisa merasuki ingatan jutaan orang, termasuk anak-anak yang bahkan belum mengenal dunia politik, mundur 2.500 tahun ke belakang agaknya perlu untuk dilakukan.

Pythagoras, filsuf Yunani yang dikenal lewat teorema segitiga, sesungguhnya adalah pemikir musik pertama yang menyadari bahwa harmoni bukan urusan selera, melainkan matematika.

Ia menemukan bahwa bunyi yang terasa menyenangkan di telinga manusia selalu mengikuti rasio bilangan sederhana, yakni oktaf (2:1), kuint (3:2), kuart (4:3).

Otak manusia, tanpa sadar, merespons pola-pola matematis ini dengan kesenangan fisiologis. Dalam bahasa hari ini, kita menyebutnya “catchy.”

Lagu “MBG Mas Bahlil Ganteng” secara tidak disengaja memenuhi hampir seluruh prinsip Pythagorean tentang musik yang menempel di memori.

Terlebih, nuansanya begitu ceria, khas lagu anak-anak di mana memori masa kecil juga turut menjadi variabel determinan.

Strukturnya pendek dan simetris, memenuhi cara kerja otak yang optimal pada pola berulang.

Melodinya bergerak dalam interval sederhana yang mudah ditiru siapa pun tanpa pelatihan musik.

Liriknya mengandung nama yang berima dan fonetis menyenangkan, “Buahlil” memiliki kontur bunyi yang terasa lucu dan ringan di lidah, perpaduan vokal terbuka yang secara akustik mengundang tawa.

Pythagoras menginspirasi Boethius untuk menyebutnya sebagai musica humana, harmoni yang beresonansi langsung dengan jiwa manusia.

Ditambah, analisis turunannya menjadi semakin tajam ketika kita memperhatikan Gen Alpha, generasi yang lahir setelah 2010 dan tumbuh sepenuhnya di ekosistem konten pendek.

Otak mereka kerap disebut terlatih oleh TikTok dan YouTube Shorts, konten yang harus meledak dalam tiga detik pertama, berulang dengan variasi minimal, dan melekat karena stimulasi sensorik yang padat.

Lagu Buahlil memenuhi semua kriteria neurologis itu. Ia bukan hanya viral secara algoritmik, tetapi viral pula secara biologis. Formula yang ditemukan Pythagoras dua setengah milenium lalu ternyata juga berlaku di era FYP.

Implikasinya serius, jika nama seorang politisi dapat dipaketkan dalam formula Pythagorean melodi sederhana, ritme berulang, lirik fonetis yang menyenangkan, maka musik menjadi mesin distribusi identitas politik paling efisien yang pernah ada

Lebih efisien dari iklan berbayar. Lebih tahan lama dari pidato menggebu-gebu, karena masuk ke alam bawah sadar dan menetap di sana “tanpa izin”. Tentu dengan catatan akun @vokaliz_netizen yang pertama kali membuat lagu ini bukan bagian dari operasi cipta kondisi.

Modal Relevansi Bahlil & Golkar?

Mikhail Bakhtin menjelaskan bahwa dalam budaya karnaval, figur otoritas ditertawakan tanpa benar-benar dijatuhkan, tawa justru menciptakan keintiman sosial antara rakyat dan pemimpin.

Buahlil fever adalah pertemuan kedua teori itu dalam satu momen sejarah Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Secara sosial, dampak paling mengejutkan adalah masuknya politik ke ruang afeksi domestik. Anak-anak yang menyanyikan nama seorang menteri sedang tanpa sadar membangun familiar recognition terhadap figur kekuasaan.

Dalam psikologi politik, mere exposure effect menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mendengar nama seorang figur, semakin besar kemungkinan ia merasa positif terhadapnya, bahkan tanpa informasi substantif apa pun.

Meme menciptakan familiarity, familiarity menciptakan emotional trust, dan emotional trust menciptakan political resonance yang sulit diukur tapi nyata kekuatannya.

Apalagi, tokoh politik yang dimaksud memiliki rekam jejak benar-benar dari rakyat biasa, perintis bukan pewaris, serta naik ke tampuk kekuasaan dengan perjuangan dan seni berpolitik.

Secara sosio-politik, Indonesia kiranya juga sedang memasuki era “post-baper politics”, ketika meme bukan lagi ancaman kekuasaan, melainkan bagian dari strategi kedekatan dengan rakyat.

Politisi yang mampu ikut menari dalam spektakel internet tanpa terlihat memaksakan diri memperoleh apa yang tidak bisa dibeli dengan anggaran kampanye manapun, autentisitas yang dirasakan, bukan yang diklaim.

Dari perspektif Erving Goffman, Bahlil agaknya berhasil memainkan “autentisitas performatif”, yakni sebuah persona yang terasa natural justru karena diatur dengan sangat cermat.

Namun ada pertanyaan kritis yang tidak boleh diabaikan. Apakah kedekatan yang lahir dari musik dan meme ini sungguh-sungguh membangun kesadaran politik yang substansial?

Ataukah fenomenanya menjadi layar asap yang mengaburkan akuntabilitas kebijakan?

Jika tawa menjadi instrumen legitimasi, demokrasi kekinian berisiko menghasilkan bukan negarawan, melainkan selebritas berkekuasaan yang lihai menghibur tetapi abai terhadap tanggung jawab struktural.

Buahlil fever adalah cermin yang jujur. Ia memantulkan kepada kita pertanyaan yang sesungguhnya, apakah kita menginginkan politisi yang bisa kita nyanyikan namanya, atau politisi yang benar-benar bekerja untuk kita?

Atau, ini adalah kemungkinan yang paling menggoda sekaligus paling berbahaya? Keduanya tidak harus dipertentangkan. Mungkin itulah tepatnya mengapa fenomena ini begitu dahsyat, karena bisa saja menawarkan ilusi bahwa rakyat bisa mendapatkan keduanya sekaligus. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Partai Golkar seolah menerima diskursus pembatasan masa jabatan ketua umum, dan hampir semua orang mungkin salah membacanya. Ini bukan soal tekanan regulasi. Ini adalah satu-satunya partai yang berani menginterupsi hukum besi oligarki dari dalam. Sebuah anomali yang seharusnya menjadi standar?

PinterPolitik.com

Ada momen-momen dalam politik yang tampak sepele di permukaan, tetapi menyimpan tekanan besar di kedalamannya. Salah satunya terjadi ketika Golkar, partai dengan genealogi terpanjang dalam sejarah politik Indonesia modern, memilih untuk menerima wacana pembatasan masa jabatan ketua umum.

Bukan dengan resistensi. Bukan dengan manuver. Tapi dengan sikap yang, dalam konteks kultur partai Indonesia hari ini, terasa nyaris asing, penerimaan institusional.

Reaksi publik yang paling umum adalah membaca ini sebagai respons taktis terhadap tekanan KPK atau regulasi eksternal. Bacaan itu tidak salah, tetapi dangkal.

Sebab yang sesungguhnya sedang terjadi lebih dalam dari sekadar kalkulasi jangka pendek. Partai Golkar tampilkan sedang melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh organisasi kekuasaan mana pun secara sukarela: membatasi dirinya sendiri.

Untuk memahami mengapa ini penting, kiranya perlu meminjam lensa Robert Michels. Dalam magnum opus-nya, sosiolog Jerman itu merumuskan apa yang ia sebut sebagai Iron Law of Oligarchy, hukum besi oligarki.

Tesisnya sederhana namun brutal, setiap organisasi, tanpa kecuali, akan bergerak menuju penguasaan oleh segelintir elite.

Bukan karena niat jahat, melainkan karena logika organisasi itu sendiri yang mendorong sentralisasi.

Jika Michels benar,  dan hampir semua sejarah organisasi modern membenarkannya — maka apa yang dilakukan Golkar adalah sesuatu yang secara sosiologis hampir mustahil, yakni menginterupsi hukum besi itu dari dalam.

Sebuah anomali. Dan anomali, dalam ilmu sosial, selalu layak untuk diperiksa lebih serius. Mengapa demikian?

Pilihan Eksistensial Beringin

Perdebatan soal batas masa jabatan ketua umum partai bukan soal teknis administratif. Ini adalah pertarungan antara dua model partai yang berbeda secara filosofis.

Model pertama adalah partai sebagai kendaraan kekuasaan personal, personalized party. Di sini, ketua umum adalah partai itu sendiri. Loyalitas mengalir ke bawah dari figur, bukan ke atas dari sistem.

Pergantian pemimpin bukan regenerasi, melainkan krisis eksistensial. Dan karena partai bergantung pada personal brand sang pemimpin, umur partai pada dasarnya adalah umur figur dominannya. Ini bukan karikatur, ini adalah potret sebagian besar partai besar Indonesia hari ini.

Model kedua adalah partai sebagai institusi atau institutionalized party. Samuel Huntington, dalam Political Order in Changing Societies, menetapkan bahwa kekuatan sebuah institusi ditentukan oleh empat hal, yaitu adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan kohesi.

Partai yang kuat bukan yang paling setia pada satu figur, melainkan yang mampu bertahan dan beradaptasi melampaui figur tersebut.

Angelo Panebianco menyebutnya value infusion, ketika kader loyal bukan pada pemimpin, melainkan pada organisasi sebagai entitas yang memiliki nilai dan sistem tersendiri.

Partai Golkar, dalam konteks ini, lebih dekat pada model kedua, meski tidak sempurna dan tidak steril dari praktik oligarkis. Ia telah melewati Orde Baru, Reformasi, berbagai koalisi pemerintahan, pergantian presiden, dan tetap relevan secara struktural.

Tidak ada figur tunggal yang bisa mengklaim bahwa eksistensi Partai Golkar bergantung padanya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari infrastruktur institusional yang dibangun, dan terus dirawat lintas generasi.

Di sinilah letak insight yang paling sering luput, yakni Partai Golkar bertahan bukan karena bersih dari oligarki, tetapi karena mampu mengelola oligarki. Ini perbedaan yang sangat krusial.

Menolak oligarki adalah idealisme. Mengelolanya secara terstruktur adalah realisme tingkat tinggi, dan jauh lebih sulit.

Vilfredo Pareto, sosiolog Italia yang merumuskan teori circulation of elites, menegaskan bahwa sistem sosial yang sehat membutuhkan pergantian elite secara reguler.

Ketika sirkulasi itu macet — ketika elite lama tidak memberi ruang bagi elite baru — yang terjadi bukan stabilitas, melainkan stagnasi yang menyimpan konflik laten.

Pembatasan masa jabatan ketua umum adalah, dalam kerangka Pareto, mekanisme formal untuk memastikan sirkulasi itu terjadi secara tertib, bukan hanya ketika krisis atau kekalahan elektoral memaksanya.

Yang lebih menarik lagi adalah dimensi Montesquieu-an dari langkah ini. Prinsip trias politica, bahwa kekuasaan harus mengecek kekuasaan — biasanya kita terapkan pada level negara.

Partai Golkar tampaknya sedang mencoba menerapkannya di dalam tubuh partai sendiri: sebuah internal separation of power yang jarang dibahas dalam studi kepartaian Indonesia.

Kekuasaan ketua umum dibatasi bukan oleh oposisi eksternal, tetapi oleh desain institusional dari dalam.

Anomali, Seharusnya Menjadi Standar

Ada satu pertanyaan yang lebih besar dari sekadar Partai Golkar, mengapa sikap ini terasa asing?

Jawabannya justru itulah diagnosisnya. Sebagian besar partai besar Indonesia telah beroperasi begitu lama sebagai closed power circuit — lingkaran kekuasaan tertutup — sehingga ketika ada satu partai yang mencoba membuka pintunya dari dalam, kita menyebutnya “beda” atau “agak laen.”

Padahal yang seharusnya terasa asing adalah sebaliknya, partai yang seluruh eksistensinya bergantung pada satu nama, satu wajah, satu tangan.

Partai Golkar sedang mengirim pesan yang tidak nyaman kepada seluruh ekosistem partai politik Indonesia, bahwa ancaman terbesar bagi sebuah partai bukan serangan dari luar, melainkan kekuasaan yang terlalu lama tinggal di satu tangan.

Bahwa yang membusuk paling diam-diam adalah jaringan ketergantungan personal yang tak pernah diputus. Bahwa partai yang terlalu setia pada satu figur akan mati bersama figur itu: pelan, pasti, dan seringkali tanpa menyadarinya.

Isu ini, pada akhirnya, bukan tentang Partai Golkar. Ini tentang masa depan desain partai politik Indonesia. Jika tren ini diikuti, jika pembatasan masa jabatan menjadi norma, bukan pengecualian, maka kita sedang bergerak menuju ekosistem partai yang lebih tahan lama, lebih bisa diprediksi, dan lebih sehat secara demokratis.

Jika tidak, Indonesia akan terus menjadi laboratorium hidup bagi teori Michels, negara demokrasi yang partai-partainya, satu per satu, dikuasai oleh logika oligarki yang tak pernah diinterupsi.

Bahwa sebuah partai tua memilih untuk membatasi dirinya sendiri sebelum terpaksa, itulah yang membuat langkah Partai Golkar bukan sekadar berita. Ia adalah argumen. Argumen bahwa institusi yang kuat bukan yang tak bisa dijatuhkan, melainkan yang tahu bagaimana cara memperbarui dirinya sendiri. (J61)

Bahlil Lahadalia tumbuh di lingkungan yang miskin. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana, jauh dari privilese. Busung lapar pernah menjadi bagian dari cerita hidupnya. Ia pernah berjualan koran, menjadi sopir angkot—pekerjaan-pekerjaan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai batas akhir dari sebuah takdir. Namun, semua dilakukannya tanpa pernah berhenti belajar, dan berkat semangat pantang mundur serta anti-baper yang dimilikinya, Bahlil kini jadi rujukan bagi status: politisi jenius Indonesia.

PinterPolitik.com

Dalam mitologi Yunani, ada sosok bernama Odysseus—bukan yang terkuat di antara para pahlawan, bukan pula yang paling tampan. Namun ia adalah yang paling cerdik. Ketika yang lain mengandalkan otot dan keberanian, Odysseus mengandalkan sesuatu yang lebih langka: kemampuan membaca situasi, membangun aliansi, dan bertahan dalam kondisi paling tidak menguntungkan sekalipun. Ia bisa pulang dari Perang Troya bukan karena beruntung, tapi karena ia tahu bagaimana caranya bertahan hidup di dunia yang penuh jebakan.

Bahlil Lahadalia bukan Odysseus. Tapi ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya yang mengingatkan kita pada arketipe tersebut: seorang yang tidak lahir dengan keistimewaan, namun mampu mengubah keterbatasan menjadi batu loncatan, dan menjadikan setiap tekanan sebagai ujian ketangguhan yang justru mempertegas posisinya di puncak kekuasaan.

Bahlil Lahadalia tumbuh di lingkungan yang miskin. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana, jauh dari privilese. Busung lapar pernah menjadi bagian dari cerita hidupnya. Ia pernah berjualan koran, menjadi sopir angkot—pekerjaan-pekerjaan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai batas akhir dari sebuah takdir.

Namun justru di sinilah letak paradoksnya: jalanan mengajari apa yang tidak bisa diajarkan oleh ruang kuliah mana pun. Kemampuan membaca karakter orang dalam hitungan detik. Keberanian bernegosiasi tanpa modal. Insting untuk tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Semua itu adalah bentuk kecerdasan yang oleh para akademisi disebut sebagai street-smart—dan dalam dunia politik Indonesia yang keras dan penuh kalkulasi, kecerdasan jenis ini justru menjadi aset paling berharga.

Perjalanan Bahlil kemudian membawanya ke Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), sebuah organisasi yang oleh banyak kalangan dijuluki sebagai “universitas jaringan” bagi para elite bisnis dan politik Indonesia. Di sana, Bahlil tidak sekadar belajar berbisnis—ia belajar bagaimana membangun kepercayaan lintas kelas, lintas kepentingan, dan lintas generasi. Jaringan itu kemudian menjadi fondasi yang tidak terlihat, namun sangat nyata dalam setiap langkah kariernya berikutnya.

Sosiolog Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan tidak selalu berpindah melalui warisan atau jabatan formal, melainkan melalui apa yang ia sebut sebagai konversi kapital—kemampuan mengubah satu bentuk modal (ekonomi, sosial, budaya) menjadi bentuk modal lain yang lebih berpengaruh.

Bahlil adalah contoh hidup dari teori itu: dari kapital sosial yang dibangun di jalanan dan organisasi kepemudaan, ia mengkonversinya menjadi kapital politik yang kini menempatkannya di jantung kekuasaan nasional—sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.

Manuver Cerdas di Papan Catur Politik

Di permukaan, Bahlil kerap menjadi sasaran kritik. Gaya bicaranya yang lugas—kadang dianggap terlalu blak-blakan—menjadikannya bahan meme yang beredar luas di media sosial. Demikianpun dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh kementeriannya beberapa waktu terakhir, misalnya terkait impor BBM dan lain-lain. Namun ada sesuatu yang sering luput dari perhatian publik: di balik setiap pernyataan yang tampak impulsif itu, ada kalkulasi yang jauh lebih dalam.

Ambil contoh keputusannya untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2029. Secara sekilas, langkah ini terlihat mengejutkan—bahkan bagi sebagian kalangan dianggap melemahkan posisinya. Mengapa seorang ketua umum partai besar harus repot-repot bertarung di level pileg?

Namun jika dibaca lebih teliti, keputusan itu justru menunjukkan kecerdasan taktis yang tinggi. Selama ini, jabatan Ketua Umum Golkar selalu datang bersama satu beban narasi yang berat: ekspektasi bahwa sang ketum akan menjadi pemain utama dalam kontestasi presiden atau wakil presiden. Sebut saja nama-nama terdahulu: Jusuf Kalla hingga Aburizal Bakrie. Tekanan itu tidak hanya datang dari eksternal, tetapi juga dari internal partai—dari faksi-faksi yang memiliki kepentingan berbeda soal arah koalisi.

Dengan secara terbuka menyatakan diri sebagai caleg, Bahlil secara efektif melepas beban narasi itu. Ia mengirim sinyal yang jelas: saya tidak sedang bermain di papan catur pencapresan. Langkah ini sekaligus menjaga jarak yang sehat—namun tetap hangat—dalam relasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada ambiguitas, tidak ada persaingan tersirat. Yang ada adalah kejelasan posisi: Bahlil adalah eksekutor kebijakan, bukan pesaing kekuasaan.

Dalam konteks teori politik, ini selaras dengan apa yang oleh Schneider (2004) disebut sebagai political entrepreneurship—kemampuan aktor politik untuk memanfaatkan celah institusional demi mengakumulasi pengaruh tanpa harus selalu tampil di garis terdepan konflik. Bahlil tidak menghindari kekuasaan; ia menavigasinya dengan cara yang membuat semua pihak merasa tidak terancam—sementara pengaruhnya sendiri terus mengakar.

Bahlil-isme: Sebuah Model Politik Baru

Jika kita mau jujur, Bahlil Lahadalia mewakili sesuatu yang belum benar-benar ada namanya dalam perbincangan politik Indonesia—setidaknya belum sampai hari ini. Ia bukan politisi tulen yang menghabiskan seluruh hidupnya di partai. Ia juga bukan teknokrat murni yang hanya nyaman di balik data dan kebijakan. Ia adalah sesuatu di antara keduanya: seorang pengusaha yang berpikir seperti negosiator, namun bergerak seperti politisi di lapangan.

Fenomena ini bisa kita sebut sebagai Bahlil-isme: sebuah pendekatan politik yang menggabungkan deal-making ala dunia bisnis, komunikasi publik yang konfrontatif namun efektif, dan kemampuan menggunakan regulasi sebagai instrumen negosiasi kekuasaan.

Di bawah kepemimpinannya di ESDM, hilirisasi bukan sekadar jargon kebijakan—ia menjadikannya semacam ideologi ekonomi-politik: gagasan bahwa Indonesia tidak boleh lagi puas menjadi pemasok bahan mentah, melainkan harus menjadi pemain industri yang menentukan harga dan nilai di rantai pasok global.

Proyek ekosistem baterai terintegrasi, dorongan pembatasan ekspor komoditas mentah, hingga upaya membangun konsorsium antara BUMN, swasta, dan pembiayaan asing—semua itu membutuhkan kemampuan menyatukan kepentingan yang saling bertarik, dalam waktu yang tidak pernah cukup, dengan resistensi birokrasi yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan Bahlil, dengan segala kontroversinya, terus mengeksekusi.

Jeff Winters dalam Oligarchy (2011) mengingatkan kita bahwa di negara-negara berkembang, kekayaan dan kekuasaan kerap bergerak dalam satu orbit yang sulit dipisahkan. Bahlil tidak menyangkal orbit itu—ia justru memahaminya, dan menggunakannya untuk mendorong agenda yang lebih besar dari sekadar kepentingan pribadi: agenda pemerintahan Prabowo yang menempatkan kedaulatan energi dan industrialisasi sebagai pilar utama.

Di penghujungnya, kisah Bahlil Lahadalia adalah pengingat bahwa kecerdasan sejati dalam politik bukan soal berapa banyak gelar yang dimiliki atau seberapa fasih seseorang berbicara dalam forum internasional atau seberapa cantik dan tampan seseorang menarik hati pemilih. Kecerdasan sejati adalah kemampuan membaca medan yang terus berubah, membangun kepercayaan di tengah ketidakpercayaan, dan tetap berdiri setelah diterpa badai kritik yang tidak pernah berhenti.

Dari busung lapar di masa kecil hingga kursi menteri dan pucuk pimpinan partai besar—itu bukan sekadar kisah sukses individual. Itu adalah bukti bahwa sistem, jika dibaca dan dimainkan dengan benar, bisa dimenangkan bahkan oleh mereka yang tidak pernah seharusnya menang.

Seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein: “The measure of intelligence is the ability to change.” Dan Bahlil, lebih dari siapa pun, tampaknya telah memahami pelajaran itu dengan sangat baik. (S13)

Ini baru DPR! Semoga menjawab keresahan masyarakat 

FYI, pengungkapan kasus semacam ini memang membutuhkan proses ya karena pihak Kepolisian maupun Kejaksaan tidak serta merta dapat memutuskan seketika atau membebaskan korban yang melukai atau menghilangkan nyawa tersangka.

#dpr #hogiminaya #rikwanto #safaruddin #mangihutsinaga #golkar #pdip #kapolres #kajari #sleman #jambret #begal #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

50 is the new 30? 

#ahy #bahlil #iftitahsulaiman #sugiono #prasetyohadi #golkar #demokrat #prabowo #megawati #sby #jokowi #gusdur #habibie #soeharto #soekarno #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Kisah Setya Novanto membuktikan bagaimana kedekatan dengan lingkar kekuasaan Orde Baru masih bergema hingga kini. Fenomena kembalinya tokoh politik yang pernah tersandung kasus hukum ke panggung politik menunjukkan bahwa dalam sistem politik Indonesia, kontinuitas hubungan personal sering kali lebih kuat daripada pergantian rezim. Narasi Setya Novanto atau yang akrab disapa Setnov menjadi representasi bagaimana modal sosial yang terbangun puluhan tahun sulit tergantikan oleh generasi baru, sekaligus memvalidasi teori-teori tentang jaringan kekuasaan dalam politik Indonesia.

PinterPolitik.com

Perjalanan politik Setya Novanto dimulai dari bawah dengan bergabung di Partai Golkar sejak 1974 melalui sahabatnya Hayono Isman. Sebagai putra dari Jenderal Mas Isman yang merupakan pendiri Kosgoro, Hayono Isman menjadi jembatan pertama masuknya Setnov ke dunia politik. Awalnya, karir politik Setnov berjalan biasa-biasa saja sebagai kader partai tingkat bawah. Namun, ambisinya yang besar mendorongnya untuk terus mencari peluang naik ke level yang lebih tinggi.

Titik balik karir Setnov terjadi ketika dia berhasil membangun kedekatan dengan Sudwikatmono, konglomerat yang merupakan sepupu Presiden Soeharto. Ketekunannya yang luar biasa, bahkan sampai menunggu berhari-hari di tempat parkir demi bertemu Sudwikatmono, akhirnya membuahkan hasil.

Dia dipercaya untuk menggarap proyek padang golf internasional di Batam dengan nilai investasi yang fantastis, mencapai US$ 100 juta. Proyek besar ini bahkan diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto, menandai masuknya Setnov ke lingkar dalam kekuasaan Orde Baru.

Sepanjang karirnya, Setnov tidak luput dari berbagai kontroversi dan kasus hukum. Namun, kemampuannya untuk bertahan dan bahkan bangkit kembali menunjukkan kekuatan jaringan yang telah dibangunnya. Golkar yang belum memecatnya secara resmi kini bahkan mempertimbangkan kembali peran strategisnya dalam struktur partai pasca Setnov bebas bersyarat setelah mendapatkan pengurangan masa tahanan.

Partai Beringin melihatnya sebagai figur yang tepat mengisi posisi “dewa” – sebutan untuk senior partai yang berpengaruh besar. Fenomena ini membuktikan bahwa modal sosial dan relasi politik yang terbangun puluhan tahun tidak mudah terkikis, bahkan oleh sandungan hukum sekalipun.

Kedekatan dengan Dinasti Cendana

Sukses proyek Batam menjadi pintu masuk Setya Novanto ke jantung kekuasaan Orde Baru – Keluarga Cendana. Kedekatan ini tidak berhenti pada level bisnis semata, tetapi merambah ke aspek politik dan personal yang lebih dalam.

Setnov dipercaya untuk menulis buku “Manajemen Soeharto” yang berisi kumpulan tulisan para menteri Orde Baru. Proyek penulisan ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari keluarga Soeharto terhadap Setnov, mengingat buku tersebut menyangkut reputasi dan warisan politik sang presiden.

Siti Hardijanti Rukmana, atau yang akrab disapa Tutut, memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi kepada Setnov. Dia dipercaya memimpin PT Citra Permatasakti Persada yang mengelola pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Bisnis ini sangat strategis karena menyangkut pelayanan publik yang menyentuh seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Elsye Sigit, istri dari Sigit Harjojudanto, menggandeng Setnov dalam bisnis komputerisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua proyek ini menunjukkan betapa dalamnya penetrasi Setnov ke dalam ekosistem bisnis keluarga Soeharto.

Kedekatan dengan keluarga Soeharto ini bukan sekadar hubungan bisnis transaksional, tetapi telah berkembang menjadi relasi yang lebih personal dan strategis. Hal ini terbukti dari kepercayaan yang diberikan dalam mengelola proyek-proyek sensitif yang menyangkut pelayanan publik.

Kedekatan dengan Keluarga Cendana ini menjadi katalis percepatan karir politik Setnov, mengangkatnya dari posisi anggota DPR biasa hingga mencapai puncak karir sebagai Ketua DPR. Jaringan yang dibangun melalui hubungan dengan keluarga Soeharto ini terbukti menjadi aset politik yang sangat berharga dan tahan lama.

Social Capital Setnov

Fenomena Setya Novanto dan kedekatannya dengan Keluarga Cendana dapat dianalisis melalui beberapa perspektif teoretis. Pertama, teori “Social Capital” dari James Coleman yang menyatakan bahwa relasi sosial adalah sumber daya produktif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Setnov, hubungan personalnya dengan tokoh-tokoh kunci Orde Baru menjadi modal sosial yang dapat dikonversi menjadi kekuatan politik dan ekonomi.

Coleman menjelaskan bahwa modal sosial memiliki karakteristik yang berbeda dari modal finansial atau manusia, yaitu kemampuannya untuk bertahan dan bahkan menguat seiring waktu jika dipelihara dengan baik.

Kedua, konsep “Power in Javanese Culture” yang dikemukakan oleh Ben Anderson memberikan perspektif antropologis tentang bagaimana kekuasaan dipahami dan dipraktikkan dalam konteks budaya Jawa. Anderson menjelaskan bahwa dalam tradisi Jawa, kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang konkret dan dapat diakumulasi melalui hubungan-hubungan personal yang strategis.

Fenomena kedekatan Setnov dengan keluarga Soeharto dapat dipahami sebagai upaya akumulasi kekuasaan melalui cara-cara yang deeply embedded dalam kultur politik Jawa. Konsep “jaringan patronase” yang dijelaskan Anderson terbukti masih sangat relevan dalam memahami dinamika politik kontemporer Indonesia.

Ketiga, teori “politik dinasti” yang dikembangkan oleh berbagai ahli politik memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kekuasaan politik diwariskan dan dipertahankan lintas generasi. Setnov mengakui tiga tokoh kunci yang membentuk perjalanan hidupnya: Hayono Isman sebagai pembina politik, Sudwikatmono sebagai pembina usaha, dan Jenderal Wismoyo Arismunandar yang memberi wawasan pengabdian bangsa.

Tripod kekuatan ini – politik, bisnis, dan militer – mencerminkan struktur kekuasaan Orde Baru yang multi-dimensional. Wismoyo Arismunandar, sebagai mantan KSAD dan adik ipar Soeharto, memberikan legitimasi militer dan perspektif kebangsaan yang melengkapi jaringan kekuasaan Setnov.

Kombinasi ketiga elemen ini menciptakan sistem kekuasaan yang sangat resilient dan adaptif. Bahkan ketika rezim politik berganti, jaringan yang telah terbangun tetap dapat mempertahankan pengaruhnya melalui transformasi dan adaptasi. Kembalinya Setnov ke panggung politik Golkar setelah mengalami berbagai sandungan hukum membuktikan bahwa dalam sistem politik Indonesia, kontinuitas hubungan personal seringkali lebih determinan daripada perubahan institusional atau pergantian kepemimpinan.

Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana elite politik Indonesia masih sangat bergantung pada jaringan tradisional yang diwarisi dari era sebelumnya. Nama Setya Novanto yang kembali mengemuka dalam diskusi internal Golkar sebagai kandidat untuk mengisi posisi strategis partai membuktikan bahwa meski pernah tersandung kasus hukum, modal sosial yang dimilikinya tetap dianggap valuable. Golkar menilai Setnov masih memiliki pengaruh kuat dan jaringan yang luas, sebuah aset yang sulit dicari penggantinya dalam waktu singkat.

Para ahli politik Indonesia sepakat bahwa kasus Setnov merepresentasikan fenomena yang lebih luas tentang bagaimana sistem politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh legacy Orde Baru. Hubungan patron-client yang telah terbentuk puluhan tahun tidak mudah terputus oleh perubahan rezim atau modernisasi institusi politik. Sebaliknya, jaringan ini justru beradaptasi dan menemukan cara-cara baru untuk mempertahankan pengaruhnya dalam konteks demokratis yang baru.

Kesimpulannya, kisah Setya Novanto dan kedekatannya dengan Keluarga Cendana bukan sekadar cerita individual tentang seorang politisi yang sukses membangun jaringan. Lebih dari itu, ini adalah refleksi dari sistem politik Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh warisan struktural dan kultural Orde Baru.

Modal sosial yang terbangun melalui kedekatan dengan elite penguasa masa lalu terbukti menjadi aset yang sangat tahan lama dan dapat bertransformasi mengikuti perubahan zaman. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa transisi demokratis tidak otomatis menghapus jejak-jejak sistem kekuasaan sebelumnya, tetapi seringkali justru memberikan ruang bagi adaptasi dan kontinuitas dalam bentuk yang baru. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Anggota DPR Golkar wajib membayar iuran Rp12 juta per bulan meski gaji mereka besar. Apakah fenomena ini mencerminkan hedonic treadmill dalam dunia politik?

PinterPolitik.com

“A true saying it is, ‘Desire hath no rest;‘ is infinite in itself, endless; and as one calls it, a perpetual rack, or horse-mill, according to Austin, still going round as in a ring.” – Robert Burton, The Anatomy of Melancholy (1621)

Di sebuah warung kopi di Jakarta, Cupin membaca kabar yang sedang ramai diperbincangkan. Anggota DPR dari Partai Golkar diwajibkan membayar iuran partai sebesar Rp12 juta per bulan, yang langsung dipotong dari gaji mereka.

Jumlah ini menjadi beban rutin yang harus ditanggung selama masa jabatan lima tahun oleh 102 anggota DPR Golkar. Meskipun begitu, iuran ini belum mampu memenuhi kebutuhan keuangan partai secara penuh.

Golkar pun berusaha mencari sumber dana tambahan, termasuk dari korporasi yang memang diperbolehkan oleh regulasi Indonesia. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: bagaimana sebenarnya nasib gaji anggota DPR setelah dipotong iuran sebesar itu?

Apakah potongan iuran sebesar Rp12 juta sebulan ini signifikan jika dibandingkan dengan total pendapatan mereka selama menjabat? Pertanyaan ini menjadi pijakan untuk menelusuri lebih dalam bagaimana gaji anggota DPR dan dampak potongan iuran tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Emang Berapa Take Home Pay DPR?

Data menunjukkan bahwa gaji pokok anggota DPR hanya sekitar Rp4,2 juta per bulan, angka yang relatif kecil dibandingkan penghasilan total mereka. Komponen terbesar pendapatan justru berasal dari tunjangan yang jumlahnya jauh lebih besar.

Tunjangan keluarga diberikan sekitar Rp220 ribu untuk pasangan dan Rp110 ribu untuk anak (maksimal dua anak). Selain itu, ada uang sidang sekitar Rp2 juta, tunjangan kehormatan Rp5,58 juta, tunjangan komunikasi intensif hingga Rp15,55 juta, serta tunjangan fungsional khusus.

Jika ditotal, pendapatan bulanan anggota DPR biasa bisa mencapai Rp70 juta sampai Rp80 juta. Sedangkan pimpinan DPR bisa memperoleh lebih dari Rp100 juta per bulan, tergantung jabatan dan fasilitas tambahan.

Potongan iuran Rp12 juta per bulan memang cukup besar, tetapi masih menyisakan pendapatan bersih yang cukup menggiurkan bagi anggota DPR. Selain gaji dan tunjangan, mereka juga menerima dana reses senilai Rp140 juta sampai Rp200 juta per masa reses untuk kunjungan kerja ke daerah pemilihan.

Dana perjalanan dinas pun menambah pendapatan anggota legislatif selama masa jabatan. Dengan pendapatan sedemikian besar, iuran partai dipandang sebagai biaya operasional politik yang masih dapat ditanggung.

Namun, ketergantungan partai pada iuran anggota dan pendanaan dari korporasi menunjukkan dinamika ekonomi politik yang kompleks. Hal ini berpengaruh terhadap stabilitas dan independensi lembaga legislatif yang menjadi pusat kekuasaan negara.

Pertanyaan berikut yang muncul adalah: apakah fenomena ini mencerminkan siklus kebutuhan dan kepuasan yang terus meningkat di dunia politik? Atau dengan kata lain, apa hubungan antara pendapatan besar dan kebutuhan dana tambahan dalam sistem politik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Hedonic Treadmill dan Fenomena DPR

Konsep hedonic treadmill diperkenalkan oleh Brickman dan Campbell dalam artikel mereka “Hedonic Relativism and Planning the Good Society” pada tahun 1971. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung cepat kembali ke tingkat kebahagiaan yang relatif stabil setelah mengalami perubahan positif maupun negatif.

Misalnya, seseorang yang mendapat kenaikan gaji akan merasa bahagia sementara, namun seiring waktu kebahagiaan itu menurun dan ia kembali ke titik kebahagiaan dasarnya. Cupin menilai fenomena ini sangat relevan untuk memahami kondisi anggota DPR.

Meskipun sudah menerima gaji dan tunjangan besar, serta membayar iuran bulanan cukup signifikan, kebutuhan akan sumber daya tambahan tetap muncul. Baik melalui iuran partai maupun pendanaan dari korporasi, tuntutan terus bertambah seolah tidak pernah berhenti.

Situasi ini makin jelas ketika muncul wacana menaikkan dana bantuan partai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan kenaikan dari Rp1.000 menjadi Rp3.000 hingga Rp10.000 per suara sah bertujuan mengurangi ketergantungan pada iuran anggota dan dana korporasi.

Namun, kenaikan dana dari APBN menimbulkan kontroversi karena berasal dari pajak rakyat. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa kenaikan dana harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.

Fenomena ini menunjukkan siklus hedonic treadmill dalam dimensi sistem politik dan kebijakan publik. Kebutuhan akan dana tambahan terus meningkat tanpa batas yang jelas, sementara kepuasan dari dana yang diperoleh sulit bertahan lama.

Perilaku ini membuat partai politik dan sistem pemerintahan rentan terjebak dalam siklus pencarian sumber daya yang berulang. Siklus tersebut berpotensi memperumit stabilitas keuangan partai dan transparansi demokrasi.

Cupin berpikir bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan bukan semata soal angka dan materi yang terus meningkat, melainkan juga soal kepuasan batin dan tanggung jawab sosial yang bijaksana.

Dengan kesadaran tersebut, roda politik dan kehidupan dapat bergerak lebih sehat dan berkelanjutan, membawa manfaat yang nyata tanpa terperangkap dalam siklus konsumsi dan tuntutan yang melelahkan. Bukan begitu? (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Salah satu tren unpopular opinion yang menarik di X terkait politik adalah impresi positif terhadap Bahlil Lahadalia yang menjelma menjadi politisi kawakan hingga sukses mengemban tugas sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bagai jarum di tumpukan jerami kritik, tentu narasi itu tak muncul dari ruang hampa.

PinterPolitik.com

Tren unpopular opinion di X memunculkan beberapa narasi menarik. Salah satunya, narasi positif di tengah tumpukan jerami kritisi terhadap sosok Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Terlebih, saat ditelaah dengan pisau bedah sosok “korea”.

Dalam perbincangan politik kontemporer, istilah “korea” yang dipopulerkan oleh politisi senior PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, merujuk pada figur-figur yang merintis karier politik dari bawah, bukan dari elite, bukan dari keturunan politikus, dan bukan pula dari lingkaran kekuasaan lama.

Menariknya, “korea” adalah simbol meritokrasi dalam politik, sesuatu yang langka dalam kultur oligarkis dan patron-klien di banyak partai besar Indonesia.

Terkhusus di Partai Golkar, untuk mencapai posisi sebagai ketum bukanlah prestasi sembarangan. Sebagaimana jamak diketahui, Golkar adalah partai yang dibentuk oleh dan untuk kekuasaan sejak era Orde Baru. Ia hidup dari patronase, budaya partai yang khas, dan loyalitas.

Dengan karakteristik itu, naiknya Bahlil ke tampuk tertinggi kepemimpinan Golkar adalah anomali yang menarik, sekaligus indikator perubahan dalam arsitektur kekuasaan politik Indonesia.

Kisah “Menembus” Hierarki Golkar

Untuk memahami keberhasilan Bahlil, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu kerangka teoretis rekrutmen elite dalam ilmu politik. Dalam perspektif klasik dan mendasar seperti yang dijelaskan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, elite dipilih berdasarkan kemampuan mengakses dan mengelola kekuasaan, dan dalam sistem tertutup seperti partai yang sangat hirarkis, akses ini dibatasi oleh afiliasi sosial dan jaringan kekuasaan lama.

Namun, dalam kasus Bahlil, politik Indonesia menyaksikan bagaimana seorang yang tidak berasal dari keluarga elite atau trah politik dapat melampaui rintangan-rintangan struktural tersebut.

Dalam hal ini, konsep strategic brokerage agaknya bisa menjelaskan peran Bahlil sebagai “jembatan” antara dunia bisnis, birokrasi, dan politik. Selama menjabat sebagai Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Menteri Investasi, Bahlil dikenal sebagai figur yang fleksibel, komunikatif, dan mampu menjembatani kepentingan pengusaha besar, UMKM, hingga elite politik.

Selain itu, karakteristik personal Bahlil yang egaliter dan jenaka membuatnya menonjol dalam lanskap politik yang cenderung kaku dan elitis. Humor dan pendekatan khas yang digunakan Bahlil pun tampak bisa dijelaskan melalui konsep political performativity, bahwa seorang politisi bukan sekadar memainkan peran institusional, tetapi juga memproduksi dan mereproduksi kekuasaan melalui gaya, gestur, dan komunikasi simbolik.

Satu hal yang menjadi catatan paling penting, ia mampu mendapatkan restu dari para senior di Golkar, suatu capaian yang sulit dicapai bahkan oleh tokoh-tokoh dengan sumber daya dan latar belakang elite sekalipun.

Restu ini menandakan bahwa Bahlil tidak hanya dipandang sebagai politisi yang loyal, tetapi juga sebagai figura transaksional dan representasional karena dianggap mampu menjembatani berbagai kepentingan internal partai, serta memproyeksikan wajah Golkar yang lebih inklusif dan nasional.

Partai Golkar yang selama ini didominasi oleh tokoh-tokoh dari Pulau Jawa, kini memiliki ketua umum dari Indonesia Timur, dari latar belakang Islam non-Jawa, dan dengan rekam jejak sebagai pengusaha muda.

Dalam konteks ini, teori representasi deskriptif dan substantif dari Pitkin kiranya dapat menjelaskan lebih spesifik, di mana Bahlil tidak hanya merepresentasikan secara simbolik kelompok-kelompok marjinal (deskriptif), tetapi juga berpotensi memperjuangkan kepentingan mereka secara substantif di dalam lembaga politik.

Bahlil dan Konvergensi Kekuasaan Baru

Naiknya Bahlil ke tampuk Golkar juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional, khususnya menjelang konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam bingkai realignment politik, hal ini dapat terjadi saat sistem partai dan distribusi kekuasaan mengalami pergeseran besar pasca pemilu.

Dalam kerangka ini, Partai Golkar memainkan peran sentral sebagai vehicle of power yang lentur, beradaptasi dengan cepat terhadap arus kekuasaan, dari Soeharto ke Habibie, dari SBY ke Joko Widodo, dan kini ke Prabowo.

Di samping faktor eksternal yang jamak dikaitkan dengan Jokowi namun sukar dibuktikan secara konkret, terpilihnya Bahlil agaknya bisa dibaca sebagai upaya Partai Golkar untuk tetap relevan dan terlibat aktif dalam pemerintahan mendatang.

Namun, sebagai sosok yang dianggap loyalis Presiden ke-7 RI yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai menteri strategis, Bahlil kiranya adalah figur kompromi yang paling tepat.

Lebih dari itu, posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM bukan jabatan sembarangan. Ia menguasai sektor vital dengan nilai ekonomi tinggi, dan sekaligus penuh dengan friksi kepentingan: tambang, energi baru dan terbarukan, hingga transisi energi nasional. Dengan kontrol atas ESDM dan jabatan sebagai Ketum Golkar, Bahlil berada pada posisi konvergensi antara kekuasaan negara dan kekuatan partai—sebuah posisi strategis yang jarang dimiliki oleh satu orang dalam politik Indonesia kontemporer.

Dalam perspektif neo-institusionalisme, posisi Bahlil menunjukkan bahwa institusi formal dan informaldapat saling memperkuat ketika dijalankan oleh aktor yang tepat dalam konteks politik yang sedang bertransformasi.

Bahlil menjadi figur perantara antara oligarki ekonomi, partai politik, dan kepentingan negara, mengisi kekosongan figur yang dapat menjahit berbagai simpul kekuasaan di era transisi pasca Jokowi.

Bahlil Lahadalia kiranya adalah anomali sekaligus pertanda zaman. Ia memulai dari titik nadir, berjualan kue, menjadi kernet dan sopir angkot, hingga membangun bisnis serta jejaringnya, masuk ke pemerintahan, dan kini memimpin partai yang dikenal sangat feodal dalam kultur organisasinya.

Dalam lanskap politik yang sering kali menyisihkan mereka yang tak punya trah atau kapital politik, kisah Bahlil adalah pengecualian yang tampak signifikan.

Sebagai wadah aspirasi rakyat, sikap dan pemikiran kritis terhadap bagaimana kekuasaan dikelola dan ke mana arah Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil kiranya tetap harus dijaga.

Apalagi, struktur kepengurusan Partai Golkar kini telah mengalami penyegaran dengan ruang partisipasi bagi tokoh muda dan keterwakilan perempuan di DPP kian terlihat.

Dan setidaknya, dalam diri sosok Bahlil terkandung kemungkinan hadirnya elite baru yang tumbuh bukan karena warisan, melainkan karena kemampuan menjalin aliansi, membaca momentum, dan membangun narasi diri yang kuat di tengah turbulensi politik.

Apakah ini pertanda bahwa meritokrasi mulai menemukan tempat dalam politik Indonesia? Mungkin belum sepenuhnya mengingat tak ada variabel tunggal seperti interpretasi di atas.

Tetapi, dengan naiknya “korea” ke posisi puncak, celah kecil di tengah dinding kokoh patronase politik kiranya eksis. Dan celah itu, andai terus diperlebar, mungkin bisa menjadi jalan baru bagi regenerasi politik Indonesia yang lebih inklusif dan dinamis. (J61)