PinterPolitik.com

Pada Senin 12 Maret 2018, GNPF Ulama—perubahan dari GNPF MUI—melakukan perombakan pucuk pimpinan. Ketua GNPF Ulama yang sebelumnya dijabat oleh Bachtiar Nasir, kini digantikan oleh Yusuf Martak. Sementara sekretaris jenderal yang sebelumnya dijabat oleh Munarman, kini digantikan oleh Al-Khaththath.

Nama-nama yang masuk dan keluar itu diduga mengindikasikan adanya perpecahan dalam tubuh GNPF itu sendiri. Sebelumnya, Bachtiar Nasir memang melakukan manuver-manuver mendekatkan diri kepada Jokowi, yang dianggap bertentangan dengan arah awal GNPF sebagai oposisi. Bahkan, pengubahan nama GNPF sendiri diduga sebagai pelurusan terhadap garis juang GNPF dianggap sudah mulai keluar dari jalurnya.

Namun, isu tersebut ditepis oleh Ketua Dewan Pembina GNPF Habib Rizieq Shihab. Rizieq sendiri menyebut bahwa kepengurusan Bachtiar telah baik, walaupun masih cenderung‘sentralistik’. Maka Yusuf akan meneruskannya dan menjadikan GNPF lebih ‘kolektif-kolegial’—konsep yang mungkin berarti egalitarian dalam gerakan GNPF. Rizieq menyebut, solidaritas dan persaudaraan masih tetap ada di dalam GNPF.

Lagipula, memang jelas bahwa GNPF Ulama tidak dalam perpecahan, pasalnya Bachtiar naik tingkat menjadi anggota dewan pembina, posisi yang lebih dekat dengan Habib Rizieq sebagai ketua dewan pembina. Keberadaan Bachtiar dengan Yusuf di struktur bawahnya, tidak membawa GNPF Ulama ke arah perpecahan seperti isu yang banyak beredar di media sosial.

Tidak ada kubu-kubu yang berbeda arah seperti yang diduga oleh banyak pihak, namun mungkin saja GNPF tengah “membelokkan” kapalnya, tentu saja kali ini dengan nahkoda baru.

Bahkan, sangat mungkin GNPF justru tidak menjauh dari Jokowi, tapi sebaliknya, ada indikasi bahwa kelompok ini sedang mengarah semakin mendekat ke poros Jokowi. Benarkah?

Rekonsiliasi dalam Proses?

Bila ditarik ke belakang, meruncingnya hubungan GNPF dengan Jokowi memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Nama GNPF itu sendiri baru lahir setelah ormas-ormas Islam sepakat untuk merespon fatwa Ketua MUI Ma’ruf Amin tentang ‘penistaan agama’ dan ‘memilih pemimpin Muslim’. GNPF bertugas untuk mengawal berjalannya fatwa-fatwa MUI tersebut, termasuk lewat munculnya Aksi-aksi Bela Islam.

Tapi, tak hanya menargetkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai ‘musuh umat Islam’ karena pernyataannya yang dianggap menodai agama, Aksi Bela Islam juga dihiasi banyaknya tekanan politik kepada Jokowi. Pada aksi 411 misalnya, tuntutan datang kepada Jokowi yang dianggap berkuasa untuk memenjarakan Ahok. Sementara, pada aksi 212 tuntutan terlihat semakin nyata, bahkan sampai menekan Jokowi keluar dari istana.

Selain itu, isu mengenai makar pun menyeruak ke permukaan. Hal ini mengindikasikan bahwa massa Islam adalah oposisi Jokowi, terlebih adanya fakta kedekatan dengan pihak-pihak yang beroposisi dengan Jokowi, seperti Partai Gerindra, PKS, dan pihak-pihak asing lainnya.

Pasca apa yang menimpa Ahok—yang oleh banyak pihak dituduh sarat akan kepentingan oposisi Jokowi—kasus ini memasuki babak baru ketika pentolan GNPF macam Habib Rizieq juga terkena kasus hukum.

Baru pasca drama Ahok selesai dan Rizieq melarikan diri, negosiasi antara pemerintah dengan GNPF terjadi. Negosiasi apa yang dimaksud? Tentu saja, negosiasi untuk menghasilkan rekonsiliasi konfik yang terjadi antara kedua belah pihak.

Menyusul dugaan kriminalisasi terhadap Rizieq, GNPF Ulama kemudian menyampaikan 8 tuntutan kepada Jokowi, tertanggal 31 Mei 2017. Jokowi menjawabnya dengan mengundang kelompok tersebut ke Istana pada 25 Juni 2017.

Pasca pertemuan itu, Bachtiar Nasir memberikan pernyataan yang cukup memuji Jokowi, bahwa Jokowi punya keberpihakan kepada rakyat kecil. Bachtiar mengaku bahwa ucapannya adalah sikap objektif GNPF, namun beberapa pihak mengintepretasikannya sebagai mulai berbeloknya arah politik Bachtiar dan GNPF.

Tak hanya dengan presiden, GNPF pun menjalin komunikasi dengan pihak Kepolisian, melalui sejumlah pertemuan dengan Kapolri Tito Karnavian. Pertemuan pertama mereka adalah sebelum Aksi 212. Pertemuan kedua terjadi pada bulan Maret, terkait dengan permintaan GNPF untuk menghentikan kasus yang menjerat Bachtiar atas tuduhan mengirim uang Aksi Bela Islam ke Turki untuk mendanai ISIS. Kasus Bachtiar memang dihentikan, namun tidak dengan kasus Rizieq.

Pertemuan berikutnya yang menandakan kedekatan Polri dengan GNPF terjadi pada bulan Februari 2018, setelah viralnya pidato Kapolri Tito Karnavian soal Ormas Islam. Pasca beredarnya video itu, Kapolri pun melakukan safari ke banyak ormas Islam, salah satunya adalah bertemu dengan pihak GNPF. Hal ini juga sekaligus menjadi momentum agar Kapolri punya kesempatan bertemu dengan kelompok-kelompok Islam, termasuk GNPF.

Yang jelas, setelah kejadian-kejadian itu, GNPF Ulama sepakat untuk bersinergi dengan Polri dalam memberantas banyak kasus, mulai dari kasus-kasus penyerangan pemuka agama (termasuk non-Muslim) sampai kasus-kasus hoaks yang menyerang Rizieq, Prabowo, bahkan Jokowi.

Apakah itu berarti, Jokowi telah sukses merangkul GNPF—minimal di level elitnya saja? Apakah rangkulan ini juga terbukti dengan adanya sinergitas antara GNPF dengan Polri? Bisa jadi.

Yang pasti, kasus Rizieq masih menjadi bargain dari pemerintah untuk terus memaksa pihak GNPF bersikap lebih tenang dan tidak terus merongrong. Selain itu, upaya-upaya untuk memulangkan Rizieq dengan selamat—seperti mengenai kabar komunikasi Wiranto dengan Rizieq, atau selentingan mengenai penjemputan yang dilakukan Budi Gunawan kepada Rizieq—masih akan menjadi bagian dari kepentingan yang dinegosiasikan. (Baca juga: Siapa Musuhi Rizieq?)

Dukungan untuk Jokowi atau Poros Ketiga?

GNPF menekankan, pihaknya sampai saat ini masih bersikap untuk membantu Polri dalam penegakan hukum. Belum ada sikap politik yang jelas tentang ke arah mana dukungan politik diarahkan, khususnya dalam Pilkada 2018 dan menyambut Pemilu 2019.

Namun, arah politik GNPF mulai terlihat dalam beberapa peristiwa. Beberapa isu mengenai kedekatan Yusuf Martak dengan Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi misalnya, sempat menimbulkan spekulasi arah dukungan kelompok ini. Hal tersebut terkuak melalui sejumlah foto Yusuf dan Edy yang beredar.

Kedekatan keduanya juga diakui oleh Tuan Guru Bajang yang menjadi saksi GNPF Ulama meneken kontrak politik dengan Edy. Menariknya, dalam suatu kesempatan, Edy yang diusung oleh Gerindra, PKS, dan PAN, justru meneriakkan dukungan kepada Jokowi. (Baca juga: Duel Prajurit Jokowi di Pilkada)

Lalu beberapa hari lalu, GNPF juga menunjukkan kecenderungan untuk mendukung lahirnya poros ketiga, dengan menyebut nama Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres potensial umat Islam. GNPF menyebut pencalonan tunggal Jokowi tidaklah baik, namun mereka juga tidak tertarik untuk mendukung Prabowo.

Apa yang terjadi dengan dukungan mereka kepada Prabowo? Sepertinya, jika desas-desus yang beredar benar, ada kemungkinan kontrak politik mereka memang tidak berlanjut pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada banyak indikasi yang menunjukkan mulai menjauhnya kedua belah pihak. Bahkan, perpecahan justru terlihat ketika Al-Khathtath membela La Nyalla Matalitti, terkait kasus mahar politik dengan Prabowo beberapa waktu lalu. (Baca juga: Prabowo Jaga Jarak dengan FPI)

Sehingga, sangat mungkin pilihan-pilihan rasional GNPF tidak lagi berpusat pada Prabowo, namun bisa saja berputar kepada Jokowi maupun ke nama-nama capres lain yang berpeluang diusung oleh poros ketiga.

Selain itu, sangat mungkin kelompok ini justru akhirnya berlabuh ke sisi Jokowi, bila elektabilitas Jokowi tak terbendung dan bila yang benar-benar bisa menyelamatkan Rizieq hanyalah Jokowi sebagai presiden. (Baca juga: Opsi Presiden untuk Rizieq)

Semua masih tergantung pada proses politik beberapa waktu ke depan, termasuk tergantung pembentukan koalisi dan nama-nama yang akan dimajukan pada Pemilu 2019. (R17)

PinterPolitik.com 

[dropcap size=big]D[/dropcap]i Ruang Oval Istana Merdeka, Presiden Jokowi terlihat diapit oleh Menkopolhukam Wiranto di sisi kanan dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di sisi kirinya. Sementara di hadapan mereka, berjejer tujuh pemuda yang masing – masing adalah Yusuf Muhammad Martak, Dewan Pengawas GNPF MUI, serta ketuanya Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara Kapitra Ampera, serta Habib Muchsin dan Lutfi Hakim, serta dua lainnya.

Tujuh pemuda ini, datang dari GNPF MUI dan FPI, dua organisasi masyarakat yang beberapa bulan terakhir nyaring terdengar sepak terjangnya. Kritik terhadap Presien Jokowi serta kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang tertuang dalam berbagai protes dan unjuk rasa, contohnya.

Namun, pertemuan itu tak lagi membahas Ahok yang saat ini sudah mendekam di penjara. Beranjak ke persoalan lain, sang Wakil Ketua GNPF MUI, Zaitun Rusmin mengatakan jika pertemuan perdananya dengan Presiden ini, adalah langkahnya awal rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam hal apa?

“Ingin memperbaki kondisi, silaturahmi, meningkatkan komunikasi. Itu kan ke arah sana, ke arah rekonsiliasi,” jelasnya.

Pernyataan Zaitun langsung saja ditimpali oleh sang ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir,”Kami ingin menyampaikan pesan, dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahmi, membuka hati dan membuka diri dalam menerima masukan-masukan,” ujar Bachtiar.

Rekonsiliasi yang dimaksudkan oleh pentolan GNPF MUI ini memang perlu diluruskan, karena tak jelas rekonsiliasi yang diharapkannya. Entah dalam konteks spesifik apa, rekonsiliasi harus dilakukan dan dicapai. Hal senada turut diungkapkan pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), J. Kristiadi. Menurutnya, pengetahuan GNPF MUI terhadap rekonsiliasi pun tak diketahui, “Saya enggak tahu sampai tingkat apa pengetahuan mereka itu tenang rekonsiliasi. Oleh karena itu, publik seharusnya mendorong ke arah rekonsiliasi yang sebenarnya,” lanjutnya.

Lantas, apa pula yang dianggap sebagai rekonsiliasi tersebut? Kristiadi kembali menjelaskan jika rekonsiliasi memiliki unsur saling mengampuni sekaligus memperbaharui kesadaran akan nilai yang selama ini dipaksakan untuk berlaku. “Harus ada saling mengampuni dan juga memperbarui kesadaran. Hal yang tidak sadar apa? Misalnya menggunakan sentimen primordial untuk tujuan politik. Itu berbahaya sekali,” jelasnya.

Seperti yang kita ketahui bersama, gerakan GNPF MUI dan FPI, sangat lekat dan berpengaruh, hingga mampu menggerakkan ratusan hingga jutaan orang turun ke jalanan memprotes penodaan agama yang dilakoni Ahok. Tetapi, gerakan yang dilahirkan atas sentimen primordial, yakni mayoritas umat Islam, sama sekali tak bisa dibenarkan apalagi didukung secara politik. Lebih jauh, hal ini hanya akan menyuburkan rasisme yang sudah kepalang tumbuh pesat.

Sementara itu Bachtiar Nasir menyatakan, pertemuan dengan Presiden, menyiratkan pesan penting untuk seluruh rakyat Indonesia, “Kami ingin menyampaikan pesan, dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahmi, membuka hati dan membuka diri dalam menerima masukan-masukan.” Pria yang pernah berseloroh agar Indonesia mencontek sistem afirmatif kepada pribumi seperti Malaysia ini, bahkan sempat menyatakan mengidamkan Indonesia yang damai, bersatu, kuat sekaligus berdaulat.

Jika rekonsiliasi yang dimaksudkan benar lurus adanya, maka tak ada salahnya menyambut baik gagasan tesebut dengan menindaklanjuti kesepakatan teknis satu sama lain. Seperti yang disampaikan Kristiadi, “pakai saja acuannya GNPF MUI soal kita akan menyusun suatu tata negara NKRI yang lebih utuh. Itu yang harus ditindaklanjuti sekarang. Itu kemajuan yang luar biasa. Dengan begitu, rekonsiliasi ke arah sejati. Tapi, juga jangan kemudian itu jadi hanya sebagai retorika semata,” lanjut Kristiadi lagi.

GNPF MUI, Ambisi Menggulingkan Pemerintahan?

Siapa yang tak akrab mendengar nama GNPF MUI? Sejak berhasil mengelar Aksi 4 November atau Aksi 411 dan Aksi 2 Desember atau 212, yang gagap gempita dan diikuti massa sangat banyak, namanya melambung dan meroket tajam.

Organisasi yang baru didirikan delapan bulan lalu ini diakui lahir atas spontanitas dan tanpa agenda khusus. Bachtiar berseloroh, ormasnya muncul, murni untuk mengawal fatwa MUI terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. “Demi Allah, saya selalu ditanya, Bachtiar Nasir sebagai Ketua GNPF MUI dan Habib Rizieq sebagai Pembina GNPF, apa, sih grand design-nya? Saya bocorin, nggak ada,” jelasnya pada suatu kesempatan di tahun 2016 lalu.

Kelahiran GNPF MUI memang lahir atas kasus penistaan agama, terutama ketika MUI meluncurkan pernyataan bertajuk “Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI” pada 11 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin. Di dalamnya MUI menekankan larangan bagi umat Islam memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani.

Sang ketua sendiri, Bachtiar Nasir, adalah pemimpin Ar-Rahman Qur’anic Learning (AQL) Islamic Center dan juga seorang ustadz kondang tanah air. Ia bekerjasama dengan Rizieq Shihab membidani kelahiran GNPF MUI, dan mendaulat ulama yang saat ini sedang dikejar kepolisian Indonesia sebagai Ketua Dewan Pembina.

Menyoroti sepak terjang GNPF MUI, kelompok ini memang sejak dulu memiliki agenda bertolak dengan kebijakan dan sikap pemerintah. Bahkan, GNPF MUI sempat menyebut ingin me-Mesir-kan Indonesia. “Kalau saya terburu-buru dan punya ambisi kekuasaan dan ambisi politik, kalau GNPF MUI punya ambisi itu, mungkin saat ini bisa kita Mesirkan Indonesia,” kata sang ketua, Bachtiar.

Selain pernyataan kontroversial ketuanya itu, GNPF MUI juga tersangkut tudingan makar dan usaha pemakzulan presiden Jokowi. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kapolri Jendra Tito Karnavian pada saat GNPF MUI melancarkan Aksi pada 2 Desember tahun 2016 lalu.

Tentu saja hal itu dibantah oleh Bachtiar Nasir, menurutnya perjuangan GNPF MUI adalah jihad konstitusional dan tak terkait dengan upaya rusuh apalagi berbuat makar. Bachtiar berseloroh jika pihaknya tidak memiliki ambisi demikian.

Bertemu Presiden, Berkat Wiranto

Bagaimana pun kuatnya hempasan sepak terjang GNPF MUI, tentu pertemuan 30 menit bersama Presiden Jokowi tak dapat terjadi begitu saja tanpa campur tangan orang dalam pemerintahan.

Adalah Wiranto, sosok utama yang disebut menghubungkan dan membuka komunikasi GNPF MUI dengan Presdien Jokowi. Purnawirawan jendral bintang empat itu adalah tokoh yang langsung menemui GNPF MUI dan Habib Rizieq pada Aksi Bela Islam 411, selain Jusuf Kalla. Saat itu, baik GNPF MUI dan Rizieq, ingin melakukan berdialog dengan Jokowi, namun sayangnya tak bisa.

Pintu terbuka tatkala GNPF MUI datang beberapa kali ke kediamannya untuk menyelesaikan kasus hukum sejumlah aktivis dan ulama, termasuk di dalamnya Rizieq yang menjadi tersangka dalam kasus pornografi.

Posisi Wiranto yang sangat penting di pemerintahan inilah, yang mampu menggerakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan menghasilkan pertemuan dengan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Bachtiar sendiri mengakui jika dialog bersama Jokowi terwujud berkat Wiranto. “Jadi malam terakhir (bulan puasa), kami duduk dengan Menko Polhukam,  lalu ke Menag. Paginya komunikasi ke Presiden,” katanya saat Konferensi Pers di AQL Islamic Center Tebet.

Campur tangan Wiranto memang berkorelasi dengan hubungan baik dirinya dengan Imam Besar FPI, Habib Rizieq. Wiranto tak menyangkal jika Rizieq menempati kesan dalam hatinya, “Saya kira waktu itu secara faktual kami bersama-sama ikut mengamankan negeri ini agar tetap selamat dari gelombang menurunnya ekonomi dunia, dan kemudian disusul gerakan Reformasi yang luar biasa waktu itu.” Wiranto juga mengklaim sudah mengenal Rizieq sebelum tahun 2000 karena sama-sama berjuang dan prihatin dengan keadaan Indonesia di akhir masa Orde Baru. Seperti yang diketahui bersama, GNPF MUI menempatkan Rizieq sebagai Pembina GNPF MUI. Rizieq sendiri juga memantau pertemuan tersebut, serta turut melontarkan rasa terima kasih terhadap usaha yang dilakukan GNPF MUI.

Oleh pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, pertemuan GNPF MUI dengan Jokowi, menunjukan peran penting Wiranto. Ia memang memiliki jejak sejarah dalam perpolitikan nasional yang tak bisa dianggap enteng. Bisa dikatakan, ketahanan organisasi masyarakat seperti GNPF MUI dan FPI, dapat bertahan lama jika mereka memelihara komunikasi dan dialog dengan Wiranto, bukan dengan Kapolri atau bahkan Presiden RI sekalipun.

Di sisi lain, sikap Jokowi yang hangat menerima GNPF MUI dipandang oleh peneliti dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati, sebagai strategi lihat yang mampu menjinakkan gerakan Islam yang disinyalir hendak menggulingkan pemerintahan, “Saya rasa ini adalah bentuk kelihaian politik Presiden Jokowi dalam upaya menjinakkan lawan politiknya secara efektif tanpa harus membuat pernyataan yang membuat kegaduhan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menilai jika pertemuan tersebut membawa dampak positif bagi Presiden Jokowi demi mengamankan posisi di Pemilu 2019 nanti.

Bagaimanapun, pertemuan ini pada akhirnya akan melahirkan babak baru dalam konstelasi politik nasional, yang tak dipungkiri, memainkan gelombang Islam Politik sebagai kendaraannya. Bagaimana pendapatmu? (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

“Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river” – Nikita Khrushchev (1894-1971)

[dropcap size=big]B[/dropcap]ukan namanya Fahri Hamzah kalau tidak dekat dengan kontroversi. Setelah secara sepihak mengetuk palu dan tidak mengindahkan interupsi anggota DPR RI saat rapat paripurna Hak Angket KPK pada 28 April 2017 lalu, kali ini Fahri Hamzah menjadi bulan-bulanan ketika ribuan warga Manado menolak kedatangannya di Bandara Sam Ratulangi, Manado pada 13 Mei 2017 kemarin. Ribuan orang tersebut membawa spanduk dan poster yang berisikan berbagai seruan, di antaranya bertuliskan “Usir si mulut busuk Fahri”, seperti dikutip dari laman Kompas.com. 

Wakil Ketua DPR RI itu memang dijadwalkan menghadiri sejumlah kegiatan di Manado pada hari itu. Fahri mendarat di Bandara Sam Ratulangi pada Sabtu pagi. Namun, kedatangannya ditolak oleh ribuan orang yang sudah berkumpul sejak pagi hari untuk mencegat Fahri beraktivitas di Manado. Massa bahkan bersikeras masuk ke area bandara untuk mencari Fahri yang disebut tengah berada di ruang VIP bandara.

Massa berusaha mencegat agar Fahri tidak keluar dari ruangan VIP. Namun, rombongan Fahri bisa lolos dari kerumunan massa dengan memilih jalan alternatif. Massa pun marah setelah mengetahui hal itu. Barikade polisi yang berjaga di depan pintu pagar gedung VIP Bandara pun berhasil dijebol massa yang memaksa masuk.

Polisi tak bisa berbuat banyak karena massa penerobos diikuti oleh barisan penari Kabasaran – sebuah tarian perang dari Minahasa. Dalam tiap pentas Kabasaran, penarinya selalu membawa parang panjang. Polisi sempat menembakkan gas air mata. Namun untuk menghindari bentrokan, polisi akhirnya membiarkan sebagian massa masuk ke dalam halaman gedung VIP.

https://www.youtube.com/watch?v=g4Cbmz2WT70

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey berusaha untuk menenangkan massa. Namun, massa bersikeras menolak Fahri Hamzah datang ke Manado. Saat menyampaikan seruan agar massa tidak bertindak berlebihan, Olly malah disambut dengan teriakan. Pintu kaca ruang tunggu bandara ambruk dan hancur karena peristiwa ini.

Massa kemudian bergerak ke Kantor Gubernur. Polisi berusaha menahan massa agar tidak masuk ke dalam halaman Kantor Gubernur. Salah satu orator yang berteriak cukup keras di depan gedung Gubernur Sulawesi Utara adalah seorang ibu muda yang belakangan diketahui bernama Nova Gosal. Dalam sebuah rekaman video amatir terlihat perempuan tersebut berapi-api mengecam tindakan Gubernur Olly yang menyambut Fahri Hamzah di bandara.

https://www.youtube.com/watch?v=-WfrHQFp8Fw

Peristiwa ini tentu mengejutkan, mengingat Fahri Hamzah adalah wakil rakyat yang notabene dipilih oleh rakyat. Namun, justru rakyat lah yang menolak kehadirannya. Tak dapat dipungkiri bahwa peristiwa ini sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik di tingkat nasional yang untuk beberapa waktu terakhir dipenuhi dengan saling sikut yang mulai berujung pada perpecahan.

Peristiwa ini juga menggambarkan dengan jelas bahwa apa yang terjadi di ibukota selama 6 bulan terakhir telah mempengaruhi masyarakat hingga ke pelosok daerah. Banyak pihak yang mengecam aksi penolakan ini, termasuk Ketua PKB, Muhaimin Iskandar yang menganggap pengepungan bandara tersebut sebagai hal yang melanggar Undang-Undang. Fahri sendiri hanya beberapa jam di Manado. Ketika sempat keluar dari bandara, dia hanya berkunjung sebentar ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara, sorenya langsung kembali ke Jakarta.

Fahri Ditolak Di Manado: Ada Apa?

Massa tersebut dalam orasinya menolak Fahri karena dianggap kerap melontarkan pernyataan yang memicu intoleransi. Massa mengatakan bahwa rasa kecintaan masyarakat pada bangsa dan negara ini seringkali menjadi rusak oleh ucapan-ucapan para politisi yang berbicara seenaknya dan seringkali tidak memikirkan kepentingan rakyat banyak.

padahal yang diminta yang mulia Fahri Hamzah hanyala demokrasi berdasarkan kepentingan segelintir kelompok… bukan Demokrasi Pancasila pic.twitter.com/g0fgBi7pb6

— Albert Batlayeri? (@AlbertBatlayeri) May 15, 2017

Nova Gaosal bahkan mengatakan bahwa rakyatlah yang menggaji para pejabat publik itu, sehingga untuk kepentingan rakyatlah mereka harus bekerja. Namun, faktanya banyak pejabat publik yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat, bahkan seringkali ingin memecah belah bangsa.

Penolakan terhadap Fahri ini seolah mengingatkan kita pada hal yang sama ketika Front Pembela Islam (FPI) ditolak kedatangannya di beberapa daerah di Kalimantan. Demikian pun halnya dengan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI yang juga ditolak di Balikpapan. Namun, penolakan terhadap Fahri ini unik sebab FPI dan GNPF-MUI ditolak karena ideologinya. Sementara Fahri ditolak karena sikap dan pernyataannya yang seringkali kontroversial. Kita tentu ingat pernyataan Fahri yang menyebut Jokowi ‘sinting’ karena menetapkan hari Santri Nasional. Ia juga sering keras mengkritik KPK yang dianggap arogan dalam memberantas korupsi.

Terkait penolakan masyarakat Manado, Fahri menanggapinya dengan menyebutkannya sebagai sebuah kerinduan masyarakat padanya.

Bagiku kemarahan padamu nampak seperti kerinduan padaku….#IndonesiaKita https://t.co/OuHc146b2y

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) May 14, 2017

Hal lain yang membuat peristiwa ini menarik untuk dibahas adalah sikap Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey yang menyambut Fahri. Tentu saja tidak ada hal yang aneh dari penyambutan tersebut, mengingat Fahri adalah pimpinan DPR RI, oleh karena itu sudah selayaknya disambut oleh pejabat pemerintah daerah.

Olly adalah gubernur dari PDIP yang dulu juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Saat ini ia menjabat sebagai Bendahara Umum PDIP periode 2015-2020 sekaligus juga ketua DPD I PDIP Sulawesi Utara – Olly adalah satu-satunya kader PDIP yang memiliki jabatan di DPD I dan merangkap jabatan sebagai pengurus DPP PDIP. Olly juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan pernah menduduki posisi Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI antara tahun 2009 sampai 2014. Hal yang menarik adalah karena Olly diduga terlibat dalam kasus korupsi Hambalang dan yang terbaru, dalam kasus e-KTP. Kasus-kasus korupsi tersebut saat ini sedang ditangani oleh KPK.

Sementara, Fahri Hamzah adalah salah satu anggota DPR yang paling kuat menyuarakan Hak Angket DPR untuk KPK. Apakah hal-hal tersebut ada hubungannya? Mungkin publik bisa membuat penilaian tersendiri atas semua hal tersebut. Posisi Olly yang pernah menjadi rekan Fahri di DPR, menduduki posisi di Banggar, serta menjadi Bendahara Umum PDIP bukanlah hal yang bisa dikesampingkan begitu saja jika menilik kiprahnya yang saat ini mulai ‘diganggu’ oleh KPK.

Rakyat Sudah Jenuh

Banyak pihak menyayangkan aksi penolakan terhadap Fahri Hamzah yang dilakukan oleh sekitar 2.000 orang tersebut. Berbagai seruan untuk mengusut para pelaku yang merusak fasilitas Bandara Sam Ratulangi tersebut juga bermunculan dari banyak pihak.

Namun, peristiwa ini seharusnya menjadi bahan refleksi yang mendalam bagi semua elit politik dan pihak-pihak yang dalam 6 bulan terakhir telah ikut ambil bagian dalam mulai rusaknya toleransi di negara ini. Peristiwa penolakan ini menggambarkan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh Pilkada Jakarta telah masif dan terjadi di mana-mana. Identitas – entah itu agama, daerah, suku ataupun ras – telah menguat dan mengaburkan semangat kebangsaan dan ke-Indonesia-an yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Politisi berdasi di Jakarta boleh mengecam peristiwa ini, tetapi mungkin mereka harus membayangkan bagaimana perasaan masyarakat yang ada jauh di daerah ketika menyaksikan pemberitaan di media-media nasional tentang politik identitas yang dimainkan oleh para politisi di tingkat nasional. Bukan hal yang aneh jika peristiwa yang menimpa Fahri Hamzah ini sangat berhubungan dengan situasi politik ibukota, khususnya yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Terlepas dari kesalahan Ahok yang menodai agama Islam, momentum politik kasus ini telah menguatkan kembali identitas lokal yang untuk berpuluh-puluh tahun disatukan dalam Sumpah Pemuda.

Adalah sebuah ketakutan besar jika persoalan yang menimpa Fahri Hamzah ini akhirnya menimpa politisi lain di daerah lain pula – hal yang harus diakui sudah mulai bermunculan. Masyarakat sudah jenuh dengan situasi politik di tingkat nasional dan akhirnya mencari pelampiasan. Bayangkan, seorang warga negara Indonesia ditolak datang ke wilayah yang masih di negaranya sendiri, tentu sudah sangat akut persoalan kebangsaan yang menimpa negara ini.

Terlepas dari begitu kontroversialnya sosok Fahri Hamzah dan segala ucapannya, sikap yang dilakukan oleh masyarakat di Manado tentu tidak bisa dibenarkan. Namun, hal ini juga menjadi catatan bagi para politisi untuk tidak selalu mencari kontroversi dan sensasi serta selalu mengupayakan kebijakan yang berfaedah bagi masyarakat banyak, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Jika masyarakat sudah merasa terlukai, jangan sampai negara ini akhirnya terpecah belah dan akhirnya bertikai satu sama lain.

Rekonsiliasi di tingkat nasional memang mutlak dibutuhkan. Perlu ada pendinginan suasana yang memanas di sepanjang gelaran Pilkada Jakarta. Mungkin hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk Pemerintahan Presiden Jokowi, yang masih ditunggu pernyataannya. Presiden Jokowi sendiri mungkin perlu melakukan rekonsialisi, apalagi di tengah isu-isu kerenggangan hubungannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ayo @Pak_JK ajak pak @jokowi bicara…karena kerja2 bicara juga tugas negara…suruh menteri gunting pita..

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) May 15, 2017

Jika pemimpinnya saja terpecah, bagaimana mau mengharapkan rakyat di bawah dapat bersatu? (S13)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Aksi 212 besok akan digelar ormas Islam di Kawasan Gedung DPR, Jakarta, dan dimulai sekitar pukul 08.00 hingga 18.00, namun kemungkinan massa sudah mulai berkumpul setelah shalat subuh. Berbeda dengan aksi sebelumnya, gerakan ini tidak akan dihadiri oleh Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Untuk Habib (Rizieq Shihab) bisa ya bisa tidak (hadir),” kata juru bicara FPI Slamet Maarif seperti diucapkan pada Liputan6, Jakarta, Senin (20/2). Meski begitu, ia menegaskan tak ada paksaan bagi para laskar FPI dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mereka bebas dalam menyikapi agenda itu.

Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI), Kapitra Ampera, memastikan organisasi yang bermarkas di Petamburan, Jakarta ini, tidak ikut unjuk rasa besok. Namun alasannya bukan karena terhalang agenda pemeriksaan sejumlah petinggi FPI oleh kepolisian. “Tidak ada urusan dengan itu (pemeriksaan). Kami ingin cooling down,” jelas Kapitra, Minggu (19/2).

Di tempat terpisah, Novel Bamukmin selaku Sekjen DPD FPI DKI Jakarta aksi ini tak hanya menuntut proses hukum secara adil terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tapi juga meminta DPR sebagai lembaga legislatif sekaligus pengawas agar menekan pemerintah melakukan apa yang menjadi ketentuan undang-undang.

Sedikitnya ada empat tuntutan yang diinginkan massa, yaitu mencopot Gubernur DKI Jakarta, menghentikan kriminalisasi pada mahasiswa dan ulama, serta menahan pelaku penista agama. “Selama ini kita sudah tahu, kalau aturan seharusnya dinonaktifkan. Sudah banyak contoh kasus kepala daerah dinonaktifkan selama menjadi terdakwa. Tapi, mengapa yang satu ini tidak,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR, Dwi Winarko mengatakan kalau pihaknya akan memfasilitasi Aksi 212 dalam menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen saat ini. “Setjen DPR akan memfasiltasi kelompok-kelompok masyarakat, termasuk FPI, apabila ingin menyampaikan aspirasinya kepada DPR,” katanya di Jakarta, Minggu (19/2).

Terkait aksi 212 di DPR RI ini, Dwi mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya yang akan mempersiapkan 10 ribu personel untuk mengawal keamanan pelaksanaan aksi tersebut. Menanggapi hal ini, Panglima Laskar FPI Maman Suryadi menjamin aksi besok akan berjalan tertib dan damai. “Agendanya adalah aksi damai, jadi kita nggak ada macam-macam,” tuturnya. Semoga saja! (Berbagai sumber/R24)

Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bamukmin memastikan saat ini GNPF-MUI sedang fokus mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah memasuki tahap pengadilan

“Kita hanya fokus untuk memantau proses kasus hukumnya Pak Ahok, jadi kita hanya konsentrasi di pengadilan mungkin tanggal 13 Sabtu depan kita mulai,” ungkap Novel, Selasa (06/12/2016).

Sedangkan Ketua GNPF MUI Ustaz Bachtiar Nasir enggan berkomentar banyak terkait sidang Ahok. “Silakan tanya ke tim advokasi GNPF MUI saja ya,” ujar Bachtiar.

Sidang akan diselenggarakan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara. pada 13 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di ruang Koesoemah Atmadja Pengadilan Negeri Jakarta Utara.