PinterPolitik.com

Saat dunia menyangka bahwa globalisasi akan menjadi ideologi pamungkas dengan pemahaman globalismenya, konservatisme di beberapa belahan dunia justru bangkit. Pasca Perang Dunia II dan dibentuknya PBB sebagai penjaga kedamaian, negara beramai-ramai membentuk perhimpunan dan organisasi internaisonal, baik itu organisasi yang didasarkan pada wilayah (regional) maupun berdasar tingkatan ekonomi.

Muncul Association of South East Asian Nations (ASEAN), Uni Eropa (UE), Liga Arab, Uni Afrika, dan sebagainya yang menjadi fondasi untuk membentuk kerja sama dan melunturkan pagar-pagar pembatas antar anggotanya. Indonesia contohnya, membebaskan visa bagi negara-negara anggota ASEAN. Sebaliknya, kita pun bebas untuk mengunjungi negara ASEAN lain tanpa visa.

Itu belum termasuk negara-negara lain yang bekerja sama dengan Indonesia secara bilateral. Hingga kini, sebanyak 77 negara di dunia membebaskan warga Indonesia untuk mengunjungi negaranya tanpa visa dengan batas waktu yang berbeda-beda.

Globalisme yang melanda di seluruh dunia tidak saja terjadi dalam bidang politik, melainkan juga ekonomi, sosial, hingga budaya. Itulah alasan banyak ahli beranggapan bahwa negara-negara di dunia ini pada akhirnya kelak akan berada pada satu kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang sama.

Pendukung ideologi globalisme ini sering disebut dengan globalis. Cambridge Dictionary mendefenisikan “globalist” sebagai seseorang yang percaya bahwa kebijakan luar negeri dan ekonomi harus dirancang dengan cara internasional dibanding dengan memilih kebijakan yang cocok untuk masing-masing negara.

Awal Kebangkitan Kaum Konservatif

Namun, cita-cita para globalis ini mendapat respons yang cukup kuat dari pihak konservatif. Nasionalis – begitu para konservatif menyebut diri mereka – menganggap para globalis (dan liberal) ini sebagai ancaman bagi negara.

Konservatisme – meskipun secara sejarah merupakan nilai dasar terbentuknya sebuah negara – mulai menunjukkan perlawanannya terhadap nilai-nilai liberal. Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan – Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik – memperkuat partainya dengan kebijakan pemotongan pajak, memperkuat militer AS dan, yang paling penting, meningkatkan ikatan keluarga dengan nilai konservatif Judeo-Kristen. Ia melihat nilai agama Judeo-Kristen merupakan alasan kemajuan peradaban Eropa serta menjadi fondasi utama terbentuknya AS sendiri.

Kebijakan ini merupakan perlawanan dari kebijakan The New Deal yang digagas oleh Franklin D. Roosevelt yang dianggap terlalu liberal dan merugikan korporasi-korporasi besar. Di AS sendiri, terjadi dikotomi antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai tersebut merupakan gambaran pertarungan antara kelompok liberal dan konservatif.

Hal ini terlihat dari perdebatan mengenai aborsi, kontrol senjata api, kebijakan imigrasi, hingga kelompok LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer) yang terjadi antara Demokrat dan Republik. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45 bolah jadi menjadi titik kebangkitan kaum konservatif di AS.

Dalam kampanyenya, Trump secara tegas menjanjikan akan memperketat imigrasi. Build The Wall menjadi jargon tersendiri.

Ia melihat imigran gelap sebagai masalah utama AS – sejalan dengan pandangan kaum nasionalis-konservatif. Tentu saja itu justru berlawanan dengan cita-cita globalis yang hendak menurunkan batas-batas antar negara dunia.

Namun, kemenangan Trump menjadi inspirasi bagi beberapa pemimpin dunia yang melihat ideologi globalisme sebagai ancaman bagi negara mereka. Belum lama ini, Britania Raya (atau Inggris) secara resmi keluar dari Uni Eropa.

Boris Johnson – Perdana Menteri Inggris terpilih dari Partai Konservatif – mendukung penuh usaha Brexit ini. Ia melihat terlalu lunaknya UE terhadap imigran menyebabkan gelombang imigran yang besar dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika.

Multikulturalisme dianggap merusak nilai-nilai konservatif negara. London misalnya, dinilai tidak terasa seperti Inggris lagi dengan banyaknya imigran asing. Belum lagi, kejahatan dinilai justru meningkat setelah kedatangan para imigran tersebut.

Hal tersebut memicu kesadaran konservatif di masyarakat – bahwa imigran adalah sumber utama masalah yang mereka hadapi, mulai dari, kemiskinan, pengangguran, hingga kejahatan.  Partai-partai konservatif di berbagai negara dunia – sama seperti Inggris dan AS – mulai kembali ke suara mayoritas parlemen. Polandia dan Italia misalnya, kini dikuasai oleh kelompok konservatif tersebut.

Konservatisme di Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu negara yang dianggap paling religius memang bisa disebut masih sangat konservatif. Perdebatan mengenai aborsi, LGBTQ, maupun imigrasi masih didominasi oleh kaum konservatif.

Pada banyak bidang kehidupan, tidak terlalu ada perdebatan panas antara kaum konservatif dan liberal karena memang kaum liberal sendiri yang belum dominan di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menutup Indonesia dari kebangkitan konservatisme.

Kita dapat melihatnya dari beberapa peristiwa belakangan. Mulai dari penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang didasari oleh pemahaman agama, penolakan terhadap LBGTQ, hingga isu tenaga kerja asing.

Pertama, munculnya konservatisme agama dalam politik. Partai-partai politik berasaskan agama – sekalipun tidak menjadi pemenang Pemilu –masih bisa menancapkan pengaruhnya pada konstelasi politik nasional. Pemilihan K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu tandanya.

Tanda lain adalah mulai bermunculannya peraturan daerah (Perda) yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Faktanya, tidak semua Perda tersebut diusulkan oleh partai-partai yang berasaskan pada agama. Bahkan, tercatat justru Golkar dan PDIP sebagai partai yang paling banyak mengusulkan Perda berdasar agama.

Dalam tulisan milik Michael Buehler yang berjudul “Subnational Islamization through Secular Parties,” dijelaskan bahwa terdapat 169 Perda berbasis hukum syariah Islam sepanjang tahun 1999 hingga 2012.

Dari 169 di antaranya, hanya dua Perda saja yang digagas oleh kepala daerah yang berasal dari kader Partai Islam. Sebanyak 43,8% justru dihasilkan oleh daerah yang DPRD-nya dikuasai oleh Partai Golkar dan 25% oleh daerah yang dikuasai PDIP.

Kedua, meluapnya konservatisme agama dalam menyikapi LGBTQ. Warga Indonesia yang dinilai religius secara umum tidak memberi tempat kepada komunitas LGBTQ. Apalagi, beberapa agama tegas menolak kelompok ini sebagai sesuatu yang alamiah.

Berbeda dengan Indoneisia, masyarakat di AS, negara-negara Eropa, dan Australia, perdebatan mengenai LBGTQ berlangsung secara sehat. Bahkan, sebagian dari kaum konservatif sendiri juga menerima kehadiran kelompok ini. Beberapa negara justru melegalkan pernikahan sesama jenis berdasarkan hasil referendum (voting) masyarakat.

Melihat masih sedikitnya kaum liberal di Indonesia, kelompok LGBTQ bisa jadi masih akan terus berhadapan dengan nilai-nilai konservatif masyarakat yang sudah mengakar dengan kuat tersebut.

Ketiga, adanya konservatisme dan nasionalisme dalam menanggapi kebijakan imigrasi. Bukan termasuk dalam kategori negara maju tidak menjadikan Indonesia tujuan para imigran. Oleh karena itu, Indonesia tidak menghadapi permasalahan imigrasi seperti negara-negara seperti UE, AS, dan Australia.

Namun, terminologi put nation first dapat kita lihat saat menghadapi permasalahan tenaga kerja asing yang membludak. Isu tenaga kerja asing bahkan mendapat tempat tersendiri dalam perdebatan Pemilu 2019 kemarin.

Masih tingginya angka pengangguran dianggap sebagai sebuah ironi dengan masuknya tenaga kerja dari luar. Dalam hal ini, masyarakat kita tak jauh berbeda dengan sikap dan kebijakan Presiden AS Trump. Tenaga kerja asing dari Meksiko – khususnya imigran gelap yang secara ilegal melintasi perbatasan dianggap Trump sebagai sebab utama pelemahan ekonomi AS.

Masyarakat AS yang beranggapan sama dengan Trump tentu saja kecewa dengan kebijakan Partai Demokrat era Presiden Barack Obama yang dianggap terlalu liberal dan globalis serta longgar terhadap imigrasi.

Ketika para globalis meletakkan dasar humanisme sebagai alasan siapa pun dapat tinggal di manapun sesuai keinginan di bawah satu kewenangan yang sama, kaum nasionalis-konservatif merespons bahwa dunia yang damai akan dicapai apabila setiap negara masing-masing memagari pagar rumah mereka dan menentukan sendiri kebijakan apapun yang dianggap cocok oleh negaranya.

Tulisan milik Hilman Gufron, mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bak jadi momok menakutkan bagi masyarakat dunia. Perang tanpa senjata antara dua kekuatan itu kerap dianggap memberikan pengaruh pada kondisi ekonomi di global dan jauh mengakar hingga ke tingkat domestik.

Memang, belakangan ini dua kekuatan dunia tersebut tengah membuka jalur komunikasi untuk mengakhiri perang dagang tersebut. Meski demikian, hal itu belum sepenuhnya menghapus kekhawatiran mengenai dampak buruk perseteruan ekonomi antara AS dan Tiongkok. Kondisi tersebut terjadi karena keduanya adalah kekuatan global utama di dunia saat ini.

Hal tersebut berlaku di Indonesia. Di tengah kondisi perekonomian yang belum benar-benar prima, tim ekonomi pemerintah kerap merujuk pada perang dagang antara AS dan Tiongkok sebagai biang keladi dari kondisi ekonomi terkini.

Meski ada yang ketar-ketir, ada pula yang justru mendapatkan manfaat dari tingginya tensi hubungan antara AS dan Tiongkok tersebut. Negara seperti Vietnam misalnya, kerap disebut-sebut justru mampu mengambil untung dari perang dagang AS-Tiongkok.

Lalu, apakah sebenarnya yang terjadi antara kedua kekuatan global ini? Bagaimana Indonesia bisa melihat dan memanfaatkan perseteruan antara AS dan Tiongkok tersebut?

Kisah Dua Globalis

Globalis, boleh jadi dapat menjadi kata yang dapat menggambarkan kekuatan AS dan Tiongkok dalam kancah internasional saat ini. Keduanya tampak menjadi negara yang memiliki aspirasi untuk menghubungkan banyak entitas dunia terutama untuk urusan ekonomi.

Globalisme sendiri sebenarnya amat terkait dengan terkoneksinya ekonomi secara global. Ada banyak pemikir ekonomi terkemuka yang memiliki pandangan terkait dengan interkoneksi ekonomi tersebut. Salah satunya adalah peraih hadiah Nobel Ekonomi Friedrich von Hayek.

Jika dirunut, keduanya memiliki catatan sejarah dan filosofi panjang terkait dengan paham globalis tersebut. Tiongkok misalnya dianggap telah mulai memiliki upaya untuk terhubung secara internasional sejak era Dinasti Han. Kala itu, negeri tersebut sudah mulai membuka koneksi ekonomi dan budaya dengan dunia Barat khususnya Eropa. Jalur Sutera merupakan salah satu jalur perdagangan terkemuka yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia Barat.

View this post on Instagram

Dua kekuatan dunia terlibat persaingan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #tiongkok #usa #globalis #globalism #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 30, 2019 at 8:05pm PDT

Tak hanya itu, paham globalis negara ini juga bisa berakar dari internasionalisme ala sosialisme. Di tahun 1938, Mao Zedong pernah menyatakan bahwa Komunis Tiongkok harus mengintegrasikan nasionalisme dengan internasionalisme.

Internasionalisme ala sosialisme itu kemudian mengalami sedikit pergeseran ketika mereka mengintegrasikan diri dengan pasar bebas pada tahun 1978 di bawah kendali Deng Xiaoping. Hal tersebut kemudian mengalami intensifikasi pada tahun 1992. Saat ini, sisa-sisa internasionalisme sosialisme semakin memudar seiring dengan perubahan Tiongkok menjadi globalis yang lebih utuh.

Sementara itu, globalisme dalam pandangan AS boleh jadi dapat ditarik jauh dari sejarah negara-negara Barat dan imperialisme mereka. Tak hanya itu, AS juga merupakan salah satu negara yang memiliki banyak aktivitas perdagangan yang bersifat global.

Menurut Paul D. Miller, profesor dari Georgetown University, globalisme sebenarnya terkait dengan penyebaran ide-ide kebebasan politik dan ekonomi dari Barat. Sebagai contoh, kata-kata seperti perdagangan bebas dan kapitalisme menjadi kontribusi Barat kepada dunia.

Pasca perang dingin, liberalisme menjadi narasi utama dalam ekonomi dan politik di dunia. Secara spesifik, era tersebut menjadi masa dari konversi dunia menuju cara berpikir ala Amerika dalam hal ekonomi dan politik. Oleh karena itu, globalisasi sering kali disebut sebagai Amerikanisasi.

Adu Dua Mazhab

Secara khusus, Presiden Tiongkok Xi Jinping sebenarnya pernah tampak memproklamirkan diri sebagai pendorong dari globalisasi. World Economic Forum di Davos Swiss pada tahun 2017 menjadi panggung bagi Xi sebagai promotor globalisasi. Oleh beberapa kantor berita dunia, Xi bahkan diberikan istilah globalisation champion.

Di forum tersebut Xi menyebutkan bahwa masyarakat dunia harus beradaptasi dan memandu globalisasi, melindungi dari dampak negatifnya, dan memberikan manfaat kepada seluruh negara. Ia juga menyebutkan bahwa Tiongkok tidak hanya mendapat manfaat dari globalisasi, tetapi juga berkontribusi kepadanya.

Sebagaimana disebut di atas, Tiongkok terutama di era Xi sudah semakin memudarkan paham komunisme. Meski masih tergolong otoriter, Tiongkok  tidak lagi membawa paham komunisme yang asing bagi dunia terutama bagi Barat. Dalam kadar tertentu, Tiongkok ini sudah mengadopsi kapitalisme dan mereka tak membutuhkan Amerika Serikat untuk menjalankannya.

Tensi tinggi antara Tiongkok dan AS boleh jadi adalah perang dua mazhab globalis yang ada di dunia saat ini.
Share on X

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebenarnya kerap menyerang para globalis dalam berbagai pidatonya. Salah satu yang terkemuka adalah ketika ia menyampaikan pidato di hadapan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Meski demikian, hal tersebut tidak menutupi fakta  bahwa AS sebagai sebuah negara cenderung mendorong globalisme.

Menurut Miller, akan sangat aneh jika AS menyerang penyebaran liberalisme ketika mereka sendiri sebenarnya adalah pihak yang paling bertanggung jawab dari penyebaran dan kesuksesan ide-ide tersebut.

Tentu, slogan America First milik Trump tetap akan menjadi hal yang penting untuk menjaga stabilitas di dalam negeri. Meski demikian, menurut Miller, atas alasan itulah AS harus menjaga tatanan liberal di seluruh dunia. Apalagi, menurut Or Rosenboim dalam The Emergence of Globalism, pandangan bahwa globalisme bertentangan dengan nasionalisme adalah narasi yang menyesatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, perang dagang antara AS dan Tiongkok boleh jadi adalah perang mazhab antara dua globalis yang ada di dunia. Perang di antara keduanya bisa saja tak hanya terkait dengan perang tarif atau proteksionisme belaka, tetapi juga soal saling unjuk kekuatan keduanya sebagai globalis.

AS sebagai promotor utama nilai-nilai Barat kini mengalami tantangan dari Tiongkok yang terus menerus membuka dan mengintegrasikan diri dengan dunia. Tak hanya dari segi nilai, negeri Paman Sam tersebut juga harus bersaing dengan Tiongkok dalam merebut pasar-pasar di dunia. Apalagi, menurut CIA, pada tahun 2020 globalisasi boleh jadi akan lebih populer dengan kebangkitan Asia dan melepaskan asosiasinya dengan Amerikanisasi.

Mengambil Manfaat

Lalu, bagaimana Indonesia sendiri menanggapi perang dagang atau lebih tepatnnya perang mazhab antara kedua negara tersebut?

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tim ekonomi pemerintah Indonesia kerap menyebut bahwa perang dagang AS-Tiongkok berpengaruh pada tak primanya kondisi ekonomi negeri ini. Meski demikian, banyak argumen yang menyebutkan bahwa Indonesia sebenarnya tak benar-benar banyak terdampak oleh perang dagang tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas, tensi tinggi antara AS dan Tiongkok ini sebenarnya perang mazhab antara dua kekuatan global yang ada di dunia. Merujuk pada kondisi tersebut, Indonesia sebenarnya bisa saja mengambil manfaat. Dalam pandangan Bill Emmott, mantan editor-in-chief The Economist, internasionalisme bisa saja menjadi paham yang berpengaruh di masa mendatang.

View this post on Instagram

Rizal Ramli kembali kritik Sri Mulyani karena tuding perang dagang sebagai biang persoalan ekonomi Selengkapnya dalam artikel berjudul "Ekonomi Global, Tumbal Sri Mulyani?" di Pinterpolitik.com #srimulyani #rizalramli #ekonomiglobal #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 29, 2019 at 5:06am PDT

Merujuk pada kondisi tersebut, menyeimbangkan nasionalisme dengan globalisme atau internasionalisme boleh jadi adalah hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, Indonesia idealnya mampu memanfaatkan jejaring dengan dua kekuatan global tersebut.

Interkoneksi dalam globalisme sebenarnya adalah hal yang boleh jadi tak terhindarkan. Maka sebenarnya menyeimbangkan hubungan dengan keduanya boleh jadi  adalah hal yang lebih bermanfaat bagi negara seperti Indonesia.

Di satu sisi, Tiongkok boleh jadi tengah menjelma sebagai kekuatan yang disegani di dunia. Meski demikian, AS sebagai kekuatan yang lebih dahulu muncul juga tetap perlu diperhatikan, sehingga Indonesia tetap bisa menjaga diri dalam percaturan dunia yang semakin terkoneksi.

Selama bisa menyeimbangkan diri dengan baik, Indonesia tak perlu benar-benar khawatir akan situasi ketegangan di antara kedua negara tersebut. Tak perlu pula selalu menjadikan perang dagang AS-Tiongkok sebagai biang keladi dari kondisi ekonomi nasional.

Boleh jadi, ketegangan antara AS dan Tiongkok sebenarnya adalah perang mazhab dua globalis yang saling berebut panggung. Kita lihat saja bagaimana perang mazhab ini akan berlanjut seperti apa. (H33)

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.