Hmm, jadi intinya apa ini, Bro Giring? 

Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha dinilai memberikan sinyal untuk mundur dari jabatan ketumnya melalui video yang diunggah di akun Instagram-nya pada 8 Agustus 2023 kemarin. 

Dalam video tersebut, Giring menyebutkan bahwa kini usianya telah menyentuh angka 40. Dirinya merasa sudah tua dan mengatakan bahwa sudah saatnya untuk mengembalikan PSI ke tangan generasi muda. 

Hmm, kenapa nih kok Bro Giring tiba-tiba bikin announcement gitu? Apakah ada manuver politik lain yang tengah di siapkan? Kalau menurut kalian, kira-kira, kenapa, guys? 

PinterPolitik.com

“Melewati dinginnya mimpi” – Nidji, “Bila Aku Jatuh Cinta” (2012)

Di sebuah kota bernama Calatonia, seekor koala bernama Buster Moon tengah menghadapi kesulitan untuk menyelamatkan gedung teater miliknya. Alhasil, Moon pun memutuskan untuk mengadakan sebuah audisi bagi para penyanyi di Kota Calatonia.

Namun, Moon dalam perjuangannya mengalami banyak tantangan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana membangun kekompakan antar-penyanyi demi menciptakan penampilan yang harmonis.

Ketika para penyanyi meninggalkan Moon sendiri, penampilan mereka pun hampir batal. Bahkan, harapan yang awalnya menyala menjadi redup secara seketika.

Begitulah pengalaman Moon yang akhirnya diceritakan dalam film animasi berjudul Sing (2016). Mungkin, dari kisah Moon dan kawan-kawan ini, bisa diambil penjelasan bagaimana bernyanyi memiliki kaitan erat dengan dimensi sosial dan politik.

Mengacu pada buku Why Do People Sing? Music in Human Evolution dari Joseph Jordania, ada dua jenis kegiatan bernyanyi, yaitu monofoni dan polifoni. Monofoni adalah nyanyian yang dilakukan dalam satu melodi – biasanya oleh satu orang.

Sementara, polifoni adalah nyanyian yang berisikan lebih dari satu melodi – seperti paduan suara, band, grup vokal, acapella, dan lain sebagainya. Nah, mungkin, polifoni inilah yang bisa dianalogikan layaknya sebuah kelompok atau masyarakat – di mana banyak individu memiliki “melodi” yang berbeda.

Boleh jadi, ini yang dirasakan oleh Giring Ganesha yang kini menjabat sebagia Ketua Umum (Ketum) PSI. Pasalnya, mantan vokalis Nidji ini ternyata kemarin kembali menyanyikan lagu mantan bandnya yang berjudul “Bila Aku Jatuh Cinta” (2012). 

Hmm, mungkin, Giring lagi kangen dengan masa-masa ketika dia bisa menyanyikan sebuah polifoni. Soalnya nih, kayaknya, partai politik (parpol) yang dipimpinnya kini mulai tidak harmonis tuh.

Apakah PSI ini semacam “polifoni” yang gagal? Hmm, entahlah. Yang jelas, PSI sejak beberapa bulan lalu, mulai kehilangan banyak kader pentolannya. Bahkan, beberapa telah bergabung dengan parpol lain.

Ya, mungkin, “polifoni” PSI ini sudah tidak lagi menciptakan “harmonisasi suara” yang indah. Apakah ini artinya Giring perlu mencari polifoni lain – misal kembali bekerja sebagai vokalis yang dirindu-rindukan oleh para fans-nya?

Bila benar demikian, mungkin, lirik lagu “Bila Aku Jatuh Cinta” yang dinyanyikan Giring cukup merefleksikan pesan tersebut. Bisa jadi, PSI di bawah pimpinan Giring hanyalah menjadi mimpi dingin yang berlalu. Who knows, right? (A43)

PinterPolitik.com

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seolah sedang mengalami gejala “kepunahan” jelang kontestasi electoral 2024 pasca ditinggal sejumlah kader terbaiknya satu per satu. 

Pertama kali mengikuti pemilihan umum (Pemilu) pada 2019 lalu. Partai politik (parpol) yang baru berdiri pada November 2014 ini sempat menarik perhatian publik, terutama para pemilih muda. 

PSI memperkenalkan diri mereka sebagai partainya anak muda yang membawa gagasan para kaum milenial dan mengajak anak muda tidak apatis terhadap politik. Mereka bisa dikatakan muncul di waktu yang tepat karena pada Pemilu 2019, para pemilih muda memiliki jumlah yang besar dalam daftar pemilih tetap (DPT). 

Wajar kemudian kemunculan mereka mendapatkan atensi yang baik dari publik tanah air. Gagasan mereka tampak mencerminkan semangat anak muda yang ingin membenahi politik negeri ini. 

PSI kemudian terus menyuarakan gagasan mereka yang menjadi keresahan anak muda terhadap politik Indonesia belakangan ini. Mereka bercita-cita menjadi partai yang tidak tersandera oleh kepentingan politik lama, tidak punya beban sejarah yang buruk, antikorupsi, dan menentang aksi intoleran. 

Pada Pemilu 2019, PSI tampil dengan para calon legistaltif (caleg) muda yang memiliki gagasan kekinian. Namun sayangnya, hal itu ternyata belum cukup meyakinkan publik untuk mewakili suara mereka di parlemen.

Partai yang kala itu diketuai Grace Natalie gagal tembus ke parlemen dalam pemilu 2019. PSI hanya memperoleh 1,89 persen suara nasional dan dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen atau electoral threshold yakni 4 persen. 

Meski begitu, untuk partai yang baru pertama kali ikut pemilu dan juga diisi dengan nama-nama anak muda yang menawarkan hal baru, hal itu bukanlah sesuatu yang buruk. Perolehan suara mereka bahkan diatas  Partai Hanura yang sebelumnya berhasil memperoleh kursi di parlemen. 

Mereka sebenarnya punya modal baik untuk Pemilu 2024. Namun, dinamika yang terjadi di internal partai belakangan ini membuat mereka harus menata ulang strategi menghadapi pertarungan politik nanti. 

Beberapa kader terbaik yang sebelumnya menjadi tumpuan PSI dalam Pemilu 2019 memutuskan keluar dari partai karena disinyalir tidak sejalan dengan langkah politik sang ketua umum (ketum) saat ini Giring Ganesha. 

Giring sendiri mulai resmi menjabat Ketum PSI sejak November 2021, setelah sebelumnya ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua umum pada Agustus 2020 ketika ketua umum saat itu Grace Natalie menempuh pendidikan magister di Singapura. 

Lantas, mengapa di era kepemimpinan Giring tampak cukup banyak kader terbaik yang memutuskan keluar dari partai? Apa ini terjadi karena sosok Giring atau ada dinamika politik lain? 

Giring Bawa Kehancuran? 

Giring Ganesha, sang ketua umum PSI ini bukan nama yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun, dia dikenal sebagai mantan vokalis band dan bukan sebagai politikus yang andal meskipun kini ia menjabat sebagai pimpinan salah satu parpol yang akan ikut dalam pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Di dunia politik, tindak-tanduk Giring justru sering membawa kontroversi. Mulai dari kritik keras kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga ingin mencalonkan diri sebagai presiden. 

Giring jamak dinilai tidak memiliki wibawa yang kuat sebagai ketua umum. Kritiknya yang terkesan “membabi buta” terhadap sosok yang bersebrangan kiranya justru menimbulkan antipati di tengah masyarakat. 

Perilaku politik Giring yang menjadi sorotan bukan membuat elektabilitas partai yang dia pimpin meroket. Tapi malah sebaliknya, PSI kerap mendapatkan preseden negatif dari masyarakat, terutama di media sosial, sebagai platform yang semestinya menjadi arena rengkuhan kekuatan PSI. 

PSI era Giring dinilai terlalu konfrontatif, liberal, dan sangat agresif. Ini tidak sesuai dengan budaya politik Indonesia yang cenderung moderat. 

Hal ini yang kemudian diduga membuat beberapa kader kunci PSI memutuskan mundur dari partai. Perbedaan pandangan dan tudingan bahwa Giring telah membawa PSI keluar dari visi misi partai diduga jadi beberapa faktor keluarnya beberapa kader PSI. 

Selain itu, faktor lain diduga terkait prospek PSI yang bukan partai menjanjikan untuk para kader kunci melenggang ke kursi parlemen. Langkah politik partai selama ini juga dinilai tidak akan bisa membawa mereka menjadi anggota parlemen pada pemilu 2024 nanti. 

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno siapapun elitenya pasti akan lelah untuk menetap di partai yang tak kunjung lolos parlemen. Menurutnya, PSI harus segera berbenah jika tidak ingin lebih banyak lagi kader yang keluar dari partai. 

Adi juga menambahkan, PSI butuh pemimpin yang berwibawa dan mempunyai rekam jejak kuat sebagai aktivis politik. Dia menilai wibawa ketua umum PSI saat ini kurang greget. 

Muhammad Alfan Alfian Mahyudin dalam bukunya Menjadi pemimpin politik : Perbincangan kepemimpinan dan kekuasaan berpendapat bahwa seorang pemimpin politik harus paham benar etika politik, sehingga proses dan dinamika politik berjalan secara beradab. 

Mengacu pada karakteristik atmosfer politik negara +62 yang dikemukakan Alfan, Giring sebagai ketua umum sebuah parpol harusnya bisa memberi contoh kepada kader-kadernya bagaimana beretika dalam politik. Terutama dalam melontarkan kritik terhadap sebuah kebijakan. 

Bukan tidak mungkin, dari sisi internal, kader yang melihat gejala bahwa Giring membawa PSI menjauh dari visi misi partai akan semakin banyak angkat kaki. 

Hal itu pula yang disinggung oleh Rian Ernest, salah satu kader kunci yang memutuskan keluar dari partai. 

“Negara besar dan berpotensi luar biasa seperti Indonesia perlu cara-cara berpolitik yang lebih baik” begitu petikan pernyataan Rian Ernest dalam video pengunduran dirinya dari PSI pada 15 Desember lalu. 

Dengan segala kecenderungan itu, cukup berat kiranya jika pada Pemilu 2024 nanti PSI tetap mengatakan bahwa mereka adalah partainya anak muda. 

Lalu, apakah PSI perlu meninggalkan citra “clickbait” sebagai partai anak muda? 

Beban Partai Milenial? 

Mundurnya beberapa kader kunci PSI membuat mereka tampaknya harus bekerja keras dalam menghadapi Pemilu 2024. Evaluasi menjadi ihwal yang tampak harus segera dilakukan oleh PSI agar mereka bisa bersaing memperebutkan kursi parlemen. 

Evaluasi tersebut agaknya harus dilakukan PSI secara menyeluruh, mulai dari pola komunikasi partai maupun branding yang diangkat. Kembali, tugas itu ada di pundak Giring sebagai ketum di mana dia harus melakukan konsolidasi internal di PSI untuk memperkuat visi misi partai. 

Selain dilakukan agar situasi di internal partai tidak semakin memburuk, upaya untuk mencegah kader-kader lain juga ikut hengkang kiranya menjadi satu urgensi yang tak bisa dikesampingkan. 

Terhitung sejak Giring menjadi ketum, sudah ada enam kader kunci PSI yang mundur, yaitu Tsamara Amany, Victor Sianipar, Azmi Abubakar, Sunny Tanuwidjaja, Surya Tjandra, dan yang terbaru Rian Ernest. 

Berbagai macam “blunder” yang beberapa kali dilakukan oleh Giring tampaknya membuat PSI seolah mulai terbebani oleh citra yang diciptakan oleh PSI sendiri. Menurut pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo masalah yang ada di PSI adalah seolah menjual ideologi anak muda tapi langkah-langkah politik yang diambil justru mencitrakan “boomers”. 

Hal itu selaras seperti apa yang dikatakan oleh Michael Sianipar, mantan ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta yang menyebut PSI sudah berubah, punya masalah sistemik, dan sudah tidak seperti apa yang dicitrakan. 

Ini seolah menjadi pemantik adanya perbedaan pandangan yang mendasar di dalam tubuh PSI. Perbedaan itu mungkin terjadi karena langkah politik sang ketua umum selalu memancing kontroversi dan dinilai tidak mencerminkan PSI. 

Giring sebagai pemimpin yang membuat keputusan final kiranya harus segera membenahi internal PSI atau bahkan cara dirinya pribadi dalam berpolitik. Jika tidak dilakukan segera, PSI bukan tidak mungkin tidak akan pernah siap dalam pertarungan politik 2024 dan mimpi buruk gagal masuk parlemen pemilu 2019 akan terulang. 

Seperti apa yang ditulis Sun Tzu, seorang ahli strategi perang asal Tiongkok,  “Bila kalian memahami diri kalian dan musuh kalian, kalian tidak perlu takut akan hasil dari seribu pertempuran mendatang.” (S83) 

PinterPolitik.com

Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha tampaknya sedang sibuk melakukan safari kepada dua partai politik yang berada di dalam koalisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Awalnya, PSI sudah melakukan kunjungan ke kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menawarkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. 

Tidak hanya itu, PSI juga berencana untuk mengunjungi PPP setelah melakukan kunjungan ke PAN. Eits, ternyata PSI sebelumnya juga sudah bertemu dengan Golkar dan hasilnya cukup positif karena Giring kerap memberikan pujian pasca-pertemuan ini. Hmm, namun, mengapa Giring belum menawarkan Ganjar ya kepada Golkar? 

Nah, Golkar melalui para petingginya yaitu Ketua DPP Dave Laksono dan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengemukakan jika partainya tidak akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di 2024 mendatang. Well, bisa ditebak karena Golkar dengan tegas mengemukakan bakal mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. 

Hmm, kondisi berbeda justru terjadi ketika Giring menawarkan Ganjar kepada dua partai lainnya, yaitu PPP dan PAN. Meski dukungan bukan datang dari pimpinan pusat, petinggi partai tidak mengabaikan suara dari perwakilan daerah. 

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, misalnya, mengemukakan jika Ganjar masuk dalam radar mereka untuk diusung menjadi capres di 2024 mendatang. Wah, menarik ya, ternyata PPP secara terang-terangan menegaskan mempertimbangkan Ganjar Pranowo. 

Hal serupa juga tidak jauh berbeda dengan sikap PAN yang dikemukakan oleh Wakil Ketum-nya, Yandri Susanto. Intinya, Ganjar masih masuk dalam radar PAN untuk diusung meski tidak menutup peluang bagi calon lainnya. Nah, dua partai dalam KIB tidak berkilah jika Ganjar masuk dalam radar mereka – berbeda dengan Golkar yang terang-terangan tidak mempertimbangkan nama Ganjar. 

Hmm, apa jangan-jangan PSI tidak dianggap ya oleh Golkar? Well, kalau iya, ya nggak heran sih. Meski PSI diisi oleh generasi milenial namun tidak membuat partai ini mampu bersaing dengan partai besar lainnya. 

Ya, terbukti dari perolehan suara dalam Pemilu 2019 lalu, PSI berada di urutan ke-12 dari 17 parpol dengan perolehan 1,89 persen suara nasional. Angka ini terbilang kecil karena membuat PSI tidak bisa melenggang ke ‘Senayan’. 

Belum lag,i beberapa aksi ‘blunder’ yang dilakukan oleh PSI mulai dari kritikan Giring terhadap Formula E yang menuai berbagai reaksi masyarakat hingga salah satu mantan kadernya yang menebar hoaks tentang kerusuhan di Kanjuruhan, Malang. Wah, wah, yakin Golkar mau dengerin PSI kalau begini? 

Well, seperti yang tertera dalam filosofi perang ala Sun Tzu dalam bukunya berjudul Art of War, salah satu poin yang ditekankan dalam buku ini adalah sebaiknya menghindari terlibat langsung dengan musuh yang lebih kuat. Apabila, terpaksa harus terlibat maka harus ada persyaratan khusus. 

Nah, bisa jadi, PSI tidak langsung menawarkan Ganjar ke Golkar karena berusaha menghindari intrik. Makanya, nggak heran kalau partai yang dipimpin Giring ini mendekati dua partai lainnya dengan harapan bisa memengaruhi Golkar. 

Ya, meski Ganjar sudah menyatakan kesiapannya maju sebagai capres di 2024 tetapi bukan berarti Golkar akan menjadi kendaraannya. Hal ini tak lepas dari keputusan Golkar yang ingin menjadikan Airlangga sebagai capres. Well, kalau begitu PSI siap-siap ‘gigit jari’ nih kalau nggak didengar Golkar. (G69).

PinterPolitik.com

“To remain anonymous is a source of pride” – Danzō Shimura, Naruto: Chapter 456

Siapa sih yang nggak pernah nonton franchise anime Naruto? Hampir semua pasti pernah nonton lah ya. Kalau pun nggak, kalian pasti pernah dengar nama itu atau bahkan bertemu dengan teman-teman sekelas kalian yang kadang suka menjulurkan tangannya ke belakang ketika berlari.

Naruto memang merupakan salah satu anime paling populer dalam sejarah. Banyak kisahnya juga didasarkan pada mitologi dan kekuatan ninja ala Jepang.

Namun, tanpa kita sadari, banyak aspek menarik dari alur kisah yang dibangun Masashi Kishimoto dalam manga dan anime yang ditulisnya itu. Salah satu aspek yang terlihat jelas adalah gimana politik juga dimainkan dalam jalannya pemerintahan Desa Konoha – tempat Naruto Uzumaki dan teman-temannya tinggal.

Mungkin, kulminasi dari aspek politik dalam anime dan manga ini paling terlihat dari ambisi politik yang dimiliki oleh Danzō Shimura – sosok ninja senior yang berambisi untuk menjadi seorang hokage. Guna menggapai mimpinya, Danzō kerap menggunakan manuver-manuver politik yang terkesan pragmatis – bahkan sang Hokage sendiri, yakni Hiruzen Sarutobi, sampai tidak tahu.

Saat terjadi isu kudeta oleh klan Uchiha, misalnya, Danzō malah beroperasi sendiri buat menghabisi klan tersebut melalui Itachi Uchiha. Padahal, Hiruzen sudah mempersiapkan langkah-langkah diplomatik untuk menciptakan perdamaian.

Nah, situasi antara Danzō dan Hiruzen ini tampaknya mirip dengan apa yang kini terjadi di dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Gimana nggak? Beberapa waktu lalu, terjadi ketidaksesuaian antara Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha dengan bro dan sis lainnya di PSI.

Pada Senin (3/10), Giring bercuit bahwa PSI tidak akan membahas soal politik – khususnya deklarasi terkait pencalonan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 – di tengah masa duka akibat Tragedi Kanjuruhan pada Sabtu (1/10) kemarin. Namun, tiba-tiba, pada sore harinya, PSI malah mengumumkan deklarasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yakni Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid.

Waduh, kok bisa beda gitu ya? Apakah Giring dan teman-teman PSI ini mengalami ketidakcocokan? Atau malah ternyata ada pihak internal lainnya yang justru lebih mengontrol strategi PSI sehingga Giring tidak tahu – layaknya Hiruzen yang tidak tahu akan operasi Danzō?

Kalau kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, deklarasi capres-cawapres untuk Ganjar dan Yenny ini sudah dipersiapkan sejak berbulan-bulan lalu. Hmm, kalau memang begitu, kok Bro Giring nggak tahu ya, Sis Grace?

Mengacu pada tulisan Ann-Kristin Köln dan Jonathan Polk yang berjudul How Internal Disagreements Affect the Success of Political Parties: Evidence from Sweden, inkongruensi atau ketidaksesuaian internal ini bisa terjadi karena persepsi peran yang dibawa oleh masing-masing anggota partai. Bukan nggak mungkin, Dewan Pembina PSI yang berisikan Sis Grace dan Bro Raja Juli Antoni berpersepsi bahwa mereka lebih memiliki peran dalam menentukan strategi partai.

Hmm, apakah ini berarti seorang ketum tidak dilibatkan juga dalam kebijakan strategis partai? Padahal, kan, ketum itu bagaikan pemimpin eksekutif partai. Wah, gimana ini, Bro Giring? 

Hmm, apakah Ketum PSI yang sebenarnya bukan Bro Giring? Mungkinkah Bro Giring hanya jadi ketum yang ditampilkan di muka publik – sedangkan ada sosok-sosok lain yang menentukan langkah strategis PSI? Well, who knows, kan? (A43)

Ketum PSI Giring Ganesha nyatakan urung maju di Pilpres 2024

PinterPolitik.com

“Politik adalah buah dari akar rasionalitas, bukan buah dari kedangkalan berpikir keserakahan individu/golongan.”

“Dunia ini panggung sandiwara…” berikut adalah cuplikan lagu lawas yang dibawakan oleh God Bless. Dalam lagu ini, grup band kawakan tersebut seperti ingin membawakan pesan, bahwa setiap kejadian dalam hidup adalah sebuah dramaturgi.

Sebuah drama pastinya memerlukan komponen-komponen penting – sutradara, aktor, naskah drama, dan lain-lain – untuk menjalankan pementasan. Tak lupa, penonton adalah sasaran utama sebagai objek yang dihibur melalui pementasan tersebut. Kepuasan dari penonton dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pementasan drama selama berlangsung.

Sama halnya dengan pementasan-pementasan drama yang lainnya, sebuah pementasan yang apik sangat sarat akan seni dan penjiwaan. Akan tetapi, pementasan kali ini sangat sarat akan kenaifan dan kemunafikan, pementasan itu bernama kontestasi politik.

Agenda setting penuh dengan kelembutan, yang dibalik itu tersimpan motif liar politik tingkat atas para cukong-cukong kekuasaan. Siapa saja – tua, muda, laki-laki, perempuan, oposisi, ataupun petahana – boleh berlaga di atas panggung dramaturgi politik, dengan satu syarat, yaitu cuan dan keberpihakan.

Memandang terminologi politik dari masa lalu hingga masa kontemporer, hal ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan filsuf Jerman Friederich Nietzche, yang memaknai politik sebagai usaha untuk meraih kekuasaan bahkan teknik mengelola kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan adalah esensi kehidupan.

Kehidupan adalah kehendak untuk berkuasa (willpower). Dari pandangan Nietzche, ambiguitas politik dapat diberangus lewat makna sempit bahwa politik adalah “kekuasaan”, “penguasaan”, dan “menguasai”. Who gets what? (Siapa yang mendapatkan apa?)

Berkaca pada politik Indonesia kontemporer, pemaknaan di atas dapat diilhami bahwa politik adalah kekuasaan. Setiap orang ingin berkuasa, setiap golongan ingin berkuasa lewat panggung dan lewat drama yang sudah di-setting sendiri ataupun oleh istana se-apik mungkin meskipun hanya dijadikan badut politik/tumbal kekuasaan.

Kembali pada konteks awal, yang punya cuan dan keberpihakan akan selalu di dukung dengan dalih untuk mengurangi konflik politik dan tekanan politik. Lalu, apakah hubungannya antara badut politik dan kekuasaan?

Badut Politik dan Kekuasaan

Panggung “sandiwara” politik di Indonesia sangatlah masih luas dan megah, banyak sekali individu ataupun golongan yang menginginkan panggung itu. Sudah banyak sekali sutradara berseliweran, menggonta-ganti naskah drama, mengganti pemeran karena tidak layak, dan sebagainya.

Badut-badut politik sudah terlihat dan mulai mengumbar janji manis. Padahal, seperti biasanya, janji manis tersebut hanya sekadar untuk memenangkan mereka, dan pada ujungnya rakyat hanya dijadikan komoditas politik.

Pada dasarnya, semua yang mengumbar janji di atas panggung politik merupakan badut dalam gelaran drama politik. Padahal, politik adalah buah dari akar rasionalitas, bukan buah dari kedangkalan berpikir keserakahan individu/golongan.

Dalam bukunya yang berjudul Politik Lokal: Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi, Erving Goffman menjelaskan mengenai dramaturgi politik. Bagi Goffman, dunia lebih merupakan sebuah panggung daripada realitas yang selama ini dipahami.

Panggung tersebut adalah ruang yang digunakan untuk menampilkan atau memerankan peran-peran tertentu dalam kehidupan. Namun, dunia di atas panggung bukanlah kehidupan yang sesungguhnya melainkan imitasi dan replika dari kehidupan di luar panggung.

Penjelasan di atas seakan-akan memberikan pencerahan bahwa politik hari ini adalah sebuah panggung pertunjukkan para badut untuk menunjukkan kemampuan retorika, kemampuan berjanji, dan kemampuan financial. Siapa yang punya banyak cuan akan menang.

Kekuasaan dijadikan berhala tunggal demi meraup untung sebanyak-banyaknya. Apa pun akan ditempuh demi mendapat jatah kuasa, tak lain juga mendekati istana secara terang-terangan.

Contohnya yang baru-baru ini mendeklarasikan diri sebagai calon presiden meski kontestasi sangatlah masih lama. Lantas, berpengaruhkah deklarasi tersebut dan apa maknanya?

Giring: Manuver Political Over-Confidence?

Jagad dunia maya dikejutkan dengan penampakan video Giring Ganesha atau akrab dipanggil Giring “Nidji” yang sedang berkampanye mencalonkan diri sebagai Presiden RI 2024. Betapa tidak? Gelaran pemilihan umum sangatlah masih jauh dipandang mata, akan tetapi semangat dan gelora api kekuasaan sudah menggebu-gebu sejak dini dalam diri Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. Dalam video tersebut, Giring seolah tampak menjanjikan angin baru, perubahan dan juga restrukturisasi kepemimpinan—bahwa yang muda bisa memimpin.

Konsep kampanye dini yang hari ini ditampilkan seolah akan membangkitkan keinginan para pemuda untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan dari yang tua. Nyatanya, hari ini rakyat tampaknya sudah jeli melihat bahwa apa yang sekarang tampak disiarkan oleh media adalah bentuk political framing/self-framing yang semu.

Pengaplikasian dari janji-janji politik tidak akan sepenuhnya dijalankan karena geliat kekuasaan, baik di dalam diri maupun kepentingan partai dan kolega. Seakan percaya diri, setelah didapuk menjadi Plt Ketua Umum PSI, Giring seperti menjadikan jabatan tersebut sebagai posisi tawar untuk melenggang ke Istana 2024.

Padahal, faktanya, hari ini PSI merupakan partai minor dengan minimnya prestasi. Pada pemilu 2019 yang lalu, PSI hanya meraup 2% suara nasional, yang hal ini sebetulnya tidak akan bisa langsung mengantarkan Giring sebagai calon Presiden akibat terkendala presidential threshold.

Dalam sebuah publikasi yang berjudul Political Parties and Confidence in Government, Arthur Miller menjelaskan bahwa di dalam sebuah partai politik cenderung semuanya memiliki prinsip political confidence yang dalam kondisi ini kepercayaan diri PSI maupun Giring seolah-olah tinggi dan harus dijadikan pertimbangan partai-partai lain yang ada dalam arena kontestasi politik. Bermodal dengan restu Presiden Jokowi dan pengalaman memimpin band, menjadi pakem bagi PSI untuk mengusung giring menjadi calon presiden.

Padahal, seyogianya dalam berpolitik, haruslah mempertimbangkan segala aspek dan tidak melakukan manuver over-confidence           agar tidak hanya dijadikan badut politik semata. Usaha dan upaya penjegalan dini pun harusnya dapat dianalisis lebih jauh, ketika calon-calon dari partai-partai “besar” yang lain belum diumumkan.

Pada akhirnya Giring “Nidji” hanya dijadikan sebagai pemanis dalam panggung “sandiwara” politik saat ini. Penulis juga melihat upaya PSI sedang mendongkrak popularitas partai dengan sedini mungkin berkampanye mengenai isu-isu populis-kerakyatan.

Padahal, nyatanya, Giring pastilah sudah mengetahui perannya saat ini hanya dijadikan badut politik/tumbal kekuasaan karena secara kemampuan dan elektabilitas partai yang minim sangatlah tidak memungkinkan bekas pemimpin band tersebut melangkah ke Istana. Menarik dinantikan kelanjutan drama politik kali ini.

Tulisan milik Maulana Malik Ibrahim, Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, pergantian tampuk kepemimpinan memang memiliki pola yang sangat berwarna, ya. Ada pergantian otomatis lewat keturunan dari satu raja ke anaknya, ada juga kepemimpinan yang diganti sebab perebutan tahta, dan ada yang berganti sebab suka rela.

Nah ,yang terakhir nih paling membingungkan. Secara, diksi sukarela terkadang nggak permanen alias temporal.

Kalau dalam film-film kolosal, seperti film Angling Dharma, diperlihatkan bagaimana pergantian suka rela yang menyesuaikan pada tempo tersebut berjalan. Seorang raja biasanya kan berburu toh? Dan, zaman dahulu jarak tempuhnya bisa memakan waktu lama.

Makanya, si raja memilih untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan secara sukarela kepada patih untuk membantu keluarga kerajaan menjalankan roda pemerintahan. Namun, ini nggak selalu berjalan mulus tanpa halangan lho, cuy.

Ya, mungkin sudah bawaan dari oroknya manusia yang sangat betah kalau sudah duduk di kursi nyaman kekuasaan, jadinya beberapa orang yang dikasih mandat tersebut kadang kepalang offside alias memanfaatkan jurus aji mumpung demi reputasi pribadi.

Makanya, banyak tuh di film – seperti Prince of Persia – yang mencontohkan sisi gelap para mandataris dalam menjalankan amanah dari pemimpin asli. Hati-hati ya, gengs, kalau mau mempercayakan sesuatu pada orang.

Nah, tampaknya pola temporal tersebut banyak juga dijalankan oleh politisi kita. Berita yang terbaru dan agak menggelikan menimpa Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebenarnya nggak menggelikan sih awalnya karena sudah biasa toh ketua partai digantikan sementara oleh bawahannya. Begitu pula tindakan yang dilakukan Mbak Grace Natalie saat memberi mandat kepada Giring Ganesha sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum partai.

Alasan Mbak Grace sih sebab ada kepentingan lanjut studi master di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS). Sementara, ia tampaknya bakalan lebih fokus belajar terus deh sehingga ia merasa kalau nggak baik juga membagi waktu pada soal yang lain, apa lagi urusan politik.

Kesempatan itu nggak mungkin ditolak sama Giring lah, cuy. Secara, prestisius banget lho jabatan ketua umum.

Di kala orang berlomba-lomba supaya dapat memenangi kompetisi pucuk pimpinan partai, justru Giring kayak dapat durian runtuh tanpa perlu usaha menguras tenaga. Nah, namanya juga politik, di mana kesempatan yang datang jangan sampai disia-siakan, dan harus mampu dikapitalisasi untuk jangka panjang.

Mimin baru paham sama hukum visioner politik itu saat mengamati mulai bermunculannya baliho besar di sudut-sudut kota yang tertuliskan kurang lebih begini: ‘Giring Capres 2024’. Bahkan, baliho ini juga sempat terlihat di dekat Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Wah, apa Mas Giring mau sambil menyelam minum air nih – menjalankan tugas partai sekaligus menebalkan nama pribadi? Aji mumpung dong namanya. Hehe.

Ya, mimin nggakpapa sih, sebab membangun citra itu wajar dan diperbolehkan. Yang mimin tanyakan nih, kira-kira Mas Giring sudah diizinkan sama Mbak Grace belum ya?

Wah, apa ini antara nekat dan cari sensasi ya? Pasalnya, beda antara keduanya selisih tipis ya, gengs. Malu lah harusnya sama partai lainnya. Mereka saja belum ambil ancang-ancang. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.