Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah derasnya hijrah musisi terjun ke politik, duet Rian d’Masiv dan Anies Baswedan di atas panggung jadi simbol sunyi, tentang pilihan dan “takdir”, tentang jeda, hingga perlawanan simbolik. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah dentuman panggung konser dan riuh dukungan elektoral, satu lanskap yang semakin sering beririsan, musisi dan politisi, tampak kian berkorelasi. Di Indonesia sendiri, perpindahan lintas ranah antara industri musik dan arena politik juga tampak kian lumrah.

Kemarin, Yovie Widianto, maestro musik Indonesia, diumumkan sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia setelah sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Presiden di bidang Ekonomi Kreatif.

Penunjukan ini jamak dinilai bukan semata karena popularitas, apalagi korelasi teknis, tetapi juga karena keterlibatannya yang konsisten di ranah politik elektoral. Diketahui, Yovie telah aktif dalam mendukung Presiden Joko Widodo sejak Pilpres 2014.

Menariknya, Yovie menjadi simbol dari musisi yang bukan hanya kreatif secara musikal, tetapi juga strategis dalam membaca arah kekuasaan dan pembangunan budaya sosial-politik.

Di sisi lain, dalam panggung yang serupa tapi sama, konser d’Masiv di Taman Ismail Marzuki pada 15 Juni 2025, menyajikan duet mengejutkan, yakni Rian d’Masiv dan Anies Baswedan.

Satu adalah penyanyi dengan lirik penuh makna sosial, cinta, dan eksistensial, satunya lagi adalah eks Gubernur DKI Jakarta dan eks Capres 2024 yang kini memilih sedikit menepi.

Sebuah penampilan yang saat disandingkan dengan “nasib” Yovie, seolah mengundang tafsir dan tanda tanya. Lalu, mengapa ini menjadi penting?

Kalian dan Jalan Ketiga?

Melalui konsep celebrity politics, pergeseran peran sejumlah musisi ke dalam institusi politik-pemerintahan secara kasat mata tampak sebagai bagian dari regenerasi dan kooptasi elite.

Dalam daftar para musisi yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, pejabat BUMN, hingga pejabat negara, kiranya dapat dipahami bahwa politik Indonesia saat ini telah sangat terbuka dengan simbiosis elektoral dan kursi kekuasaan yang dapat terbaca.

Giring “Nidji”, Pasha “Ungu”, Ifan “Seventeen”, Once Mekel, dan Ahmad Dhani adalah representasi dari elite baru yang direkrut bukan semata karena ketokohan politik, tetapi karena kapital sosial dan simbolik yang mereka miliki sebagai musisi.

Dalam kasus Giring, misalnya, ia telah membangun jejak politik sejak lama sebagai Ketua Umum PSI, kemudian diakomodasi dalam struktur pemerintahan sebagai Wamenbud dan Komisaris Garuda Maintenance.

Pasha, Dhani, dan Once krianya memiliki basis massa yang jelas serta afiliasi politik formal. Sementara Ifan dan Yovie tampak dicitrakan memiliki kemampuan menavigasi peran teknokratik dan manajerial di institusi negara.

Maka, transisi ini bukan hanya pergeseran karier, tetapi afirmasi atas diterimanya soft power budaya dalam struktur hard power politik.

Namun, Rian d’Masiv dan Anies Baswedan tampak berada di luar gelombang itu. Rian, meski populer dan dikenal melalui lagu-lagu penuh pesan seperti Jangan Menyerah atau Di Antara Kalian, belum menunjukkan tanda-tanda akan menapaki panggung politik formal.

Sementara Anies, setelah kekalahan di Pilpres 2024, tampak “dijeda” dari orbit utama kekuasaan, meski kapital politiknya belum luntur.

Duet mereka di TIM memang bukanlah aksi politik eksplisit, tetapi dapat diinterpretasi secara menarik seperti simbol, pertemuan dua sosok yang berada di luar orbit “kalian”, para elite baru musik-politik.

Mungkin, menjadi sebuah bentuk silent statement yang menolak kooptasi sistem, atau mungkin, dalam istilah Antonio Gramsci, sebuah ekspresi dari war of position, yakni strategi membangun pengaruh dan legitimasi dari luar institusi resmi.

Ketika Narasi Tak Harus Berkuasa?

Di tengah dominasi musisi-politisi dan eksistensi Anies yang mulai terpinggirkan pasca Pilpres 2024, muncul pertanyaan besar, apakah kemunculan duet Rian-Anies adalah bentuk resistensi simbolik terhadap kooptasi sistemik? Ataukah ini hanya sekadar momen artistik yang dalam artikel interpretasi dibaca terlalu politis, namun begitu menarik?

Anies sendiri, dalam konteks politik kontemporer, berada dalam fase reflektif yang jarang ditempuh oleh politisi Indonesia. Di saat rekan-rekannya seperti Muhaimin Iskandar (yang kini Menko PM) dan Agus Harimurti Yudhoyono (yang menjabat Menko Infrastruktur) tengah menyatu dalam kekuasaan, Anies memilih diam secara kreatif.

Menariknya, Cak Imin dan AHY memiliki kisah yang dinilai cukup dramatis dalam konteks cawapres Anies.

Anies pun seolah memposisikan diri tidak berada di orbit “kalian”, juga tidak membangun front oposisi keras. Ia mungkin seperti third figure, bukan insider, bukan juga outsider sepenuhnya.

Duetnya dengan Rian, yang juga pernah terjadi secara publik di Pasar Santa sebelumnya, bisa saja dibaca dan mempertegas posisi itu, yaitu sebagai dua tokoh yang relevan tetapi tak ikut berkuasa.

Mereka adalah figur publik dengan kapital simbolik, tetapi tidak sedang melakukan mobilisasi elektoral. Dalam pendekatan Pierre Bourdieu, mereka bukan sedang bersaing dalam field politik dengan modal ekonomi dan kekuasaan, tetapi tetap memainkan permainan melalui modal budaya.

Lebih jauh, lagu “Di Antara Kalian” d’Masiv ciptaan Rian justru memberi tafsir baru. Lagu itu bukan lagi tentang cinta segitiga, tetapi tentang seorang figur yang berdiri di antara dua situasi yang berbeda, elite dan mereka yang memilih jalan berbeda.

Fenomena duet Rian d’Masiv dan Anies Baswedan kiranya memang menarik dilihat bukan sekadar trivia panggung konser. Mungkin saja, pertanda dari dinamika yang lebih dalam dalam politik Indonesia kontemporer mengenai pertarungan narasi, kooptasi budaya, dan resistensi simbolik terhadap dominasi kekuasaan.

Ketika musisi dan politisi makin sering bertukar peran, maka penting untuk membaca siapa yang ikut dalam “kalian”, siapa yang memilih berada di luar, dan siapa yang masih menimbang jalannya sendiri.

Dalam konteks itu, duet ini adalah politik diam, politik yang berbicara tanpa perlu berorasi. Karena mungkin, pada akhirnya, kekuasaan tak harus selalu diraih melalui jabatan, tetapi bisa juga melalui lirik, harmoni, dan jeda.

Rian d’Masiv dan Anies Baswedan, mungkin kini sedang di antara kalian, dan mungkin juga sedang membaca ulang peran dan tempat mereka di babak sejarah yang baru. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ketua Umum PSI Giring Ganesha turut meminta maaf atas gaduh harga makanan di rest area yang diviralkan jubir partainya Sigit Widodo.

Sebelumnya, Sigit curhat di Twitter karena merasa harga makanan yang dibayar tidak sesuai. Setelah viral, restoran tersebut sempat ditutup. Meski demikian, terdapat beberapa komentar warganet yang sepakat karena pernah merasakan “digetok harga” serupa, baik di rest area maupun di objek wisata.

Pegiat media sosial yang juga dosen ilmu komunikasi Ade Armando resmi bergabung PSI dan berencana menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI di Pemilu 2024. Dia yakin bisa menang tanpa biaya politik besar.

Ade Armando yang dikenal sebagai sosok kontroversial itu ditasbihkan sebagai kader PSI tepat pada 11 April 2023 lalu atau persis satu tahun setelah dirinya dikeroyok massa saat demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

PinterPolitik.com

“Melewati dinginnya mimpi” – Nidji, “Bila Aku Jatuh Cinta” (2012)

Di sebuah kota bernama Calatonia, seekor koala bernama Buster Moon tengah menghadapi kesulitan untuk menyelamatkan gedung teater miliknya. Alhasil, Moon pun memutuskan untuk mengadakan sebuah audisi bagi para penyanyi di Kota Calatonia.

Namun, Moon dalam perjuangannya mengalami banyak tantangan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana membangun kekompakan antar-penyanyi demi menciptakan penampilan yang harmonis.

Ketika para penyanyi meninggalkan Moon sendiri, penampilan mereka pun hampir batal. Bahkan, harapan yang awalnya menyala menjadi redup secara seketika.

Begitulah pengalaman Moon yang akhirnya diceritakan dalam film animasi berjudul Sing (2016). Mungkin, dari kisah Moon dan kawan-kawan ini, bisa diambil penjelasan bagaimana bernyanyi memiliki kaitan erat dengan dimensi sosial dan politik.

Mengacu pada buku Why Do People Sing? Music in Human Evolution dari Joseph Jordania, ada dua jenis kegiatan bernyanyi, yaitu monofoni dan polifoni. Monofoni adalah nyanyian yang dilakukan dalam satu melodi – biasanya oleh satu orang.

Sementara, polifoni adalah nyanyian yang berisikan lebih dari satu melodi – seperti paduan suara, band, grup vokal, acapella, dan lain sebagainya. Nah, mungkin, polifoni inilah yang bisa dianalogikan layaknya sebuah kelompok atau masyarakat – di mana banyak individu memiliki “melodi” yang berbeda.

Boleh jadi, ini yang dirasakan oleh Giring Ganesha yang kini menjabat sebagia Ketua Umum (Ketum) PSI. Pasalnya, mantan vokalis Nidji ini ternyata kemarin kembali menyanyikan lagu mantan bandnya yang berjudul “Bila Aku Jatuh Cinta” (2012). 

Hmm, mungkin, Giring lagi kangen dengan masa-masa ketika dia bisa menyanyikan sebuah polifoni. Soalnya nih, kayaknya, partai politik (parpol) yang dipimpinnya kini mulai tidak harmonis tuh.

Apakah PSI ini semacam “polifoni” yang gagal? Hmm, entahlah. Yang jelas, PSI sejak beberapa bulan lalu, mulai kehilangan banyak kader pentolannya. Bahkan, beberapa telah bergabung dengan parpol lain.

Ya, mungkin, “polifoni” PSI ini sudah tidak lagi menciptakan “harmonisasi suara” yang indah. Apakah ini artinya Giring perlu mencari polifoni lain – misal kembali bekerja sebagai vokalis yang dirindu-rindukan oleh para fans-nya?

Bila benar demikian, mungkin, lirik lagu “Bila Aku Jatuh Cinta” yang dinyanyikan Giring cukup merefleksikan pesan tersebut. Bisa jadi, PSI di bawah pimpinan Giring hanyalah menjadi mimpi dingin yang berlalu. Who knows, right? (A43)

PinterPolitik.com

Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha tampaknya sedang sibuk melakukan safari kepada dua partai politik yang berada di dalam koalisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Awalnya, PSI sudah melakukan kunjungan ke kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menawarkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. 

Tidak hanya itu, PSI juga berencana untuk mengunjungi PPP setelah melakukan kunjungan ke PAN. Eits, ternyata PSI sebelumnya juga sudah bertemu dengan Golkar dan hasilnya cukup positif karena Giring kerap memberikan pujian pasca-pertemuan ini. Hmm, namun, mengapa Giring belum menawarkan Ganjar ya kepada Golkar? 

Nah, Golkar melalui para petingginya yaitu Ketua DPP Dave Laksono dan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengemukakan jika partainya tidak akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di 2024 mendatang. Well, bisa ditebak karena Golkar dengan tegas mengemukakan bakal mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. 

Hmm, kondisi berbeda justru terjadi ketika Giring menawarkan Ganjar kepada dua partai lainnya, yaitu PPP dan PAN. Meski dukungan bukan datang dari pimpinan pusat, petinggi partai tidak mengabaikan suara dari perwakilan daerah. 

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, misalnya, mengemukakan jika Ganjar masuk dalam radar mereka untuk diusung menjadi capres di 2024 mendatang. Wah, menarik ya, ternyata PPP secara terang-terangan menegaskan mempertimbangkan Ganjar Pranowo. 

Hal serupa juga tidak jauh berbeda dengan sikap PAN yang dikemukakan oleh Wakil Ketum-nya, Yandri Susanto. Intinya, Ganjar masih masuk dalam radar PAN untuk diusung meski tidak menutup peluang bagi calon lainnya. Nah, dua partai dalam KIB tidak berkilah jika Ganjar masuk dalam radar mereka – berbeda dengan Golkar yang terang-terangan tidak mempertimbangkan nama Ganjar. 

Hmm, apa jangan-jangan PSI tidak dianggap ya oleh Golkar? Well, kalau iya, ya nggak heran sih. Meski PSI diisi oleh generasi milenial namun tidak membuat partai ini mampu bersaing dengan partai besar lainnya. 

Ya, terbukti dari perolehan suara dalam Pemilu 2019 lalu, PSI berada di urutan ke-12 dari 17 parpol dengan perolehan 1,89 persen suara nasional. Angka ini terbilang kecil karena membuat PSI tidak bisa melenggang ke ‘Senayan’. 

Belum lag,i beberapa aksi ‘blunder’ yang dilakukan oleh PSI mulai dari kritikan Giring terhadap Formula E yang menuai berbagai reaksi masyarakat hingga salah satu mantan kadernya yang menebar hoaks tentang kerusuhan di Kanjuruhan, Malang. Wah, wah, yakin Golkar mau dengerin PSI kalau begini? 

Well, seperti yang tertera dalam filosofi perang ala Sun Tzu dalam bukunya berjudul Art of War, salah satu poin yang ditekankan dalam buku ini adalah sebaiknya menghindari terlibat langsung dengan musuh yang lebih kuat. Apabila, terpaksa harus terlibat maka harus ada persyaratan khusus. 

Nah, bisa jadi, PSI tidak langsung menawarkan Ganjar ke Golkar karena berusaha menghindari intrik. Makanya, nggak heran kalau partai yang dipimpin Giring ini mendekati dua partai lainnya dengan harapan bisa memengaruhi Golkar. 

Ya, meski Ganjar sudah menyatakan kesiapannya maju sebagai capres di 2024 tetapi bukan berarti Golkar akan menjadi kendaraannya. Hal ini tak lepas dari keputusan Golkar yang ingin menjadikan Airlangga sebagai capres. Well, kalau begitu PSI siap-siap ‘gigit jari’ nih kalau nggak didengar Golkar. (G69).

PinterPolitik.com

Belakangan ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil kembali menjadi sorotan publik.

Awal mulanya, Ketua Umum (Ketum) PSI, Giring Ganesha menyebutkan di Twitter bahwa partainya tidak akan membahas tentang pemutusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Hal ini karena menurut Giring pembahasan tentang  politik akan menunjukkan rasa nir-empati di tengah masa berkabung akibat tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.

Pernyataan ini dinilai banyak warganet merupakan sindiran langsung kepada Partai NasDem karena beberapa hari setelah tragedi Kanjuruhan terjadi, partai binaan Surya Paloh tersebut mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya untuk pemilihan presiden 2024 (Pilpres 2024) nanti.

Namun ironisnya, tidak lama setelah Giring berkata demikian, PSI tiba-tiba saja mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dan Zanuba Arifah Wahid alias Yenny Wahid sebagai capres-cawapres pilihan PSI di Pilpres 2024. Yang menariknya, setelah pengumuman itu, cuitan Giring soal politik dan nir empati dihapus di Twitter.

Secara politik, fenomena ini tentu sangat menarik untuk disorot. Deklarasi yang dilakukan secara tiba-tiba seakan menunjukkan bahwa Giring tampaknya tidak mendapatkan kabar terlebih dahulu tentang keputusan partainya mengumumkan capres dan cawapres di hari yang sama. Kecuali, Giring memang berniat memperlihatkan kemunafikan politik, sesuatu yang terlihat seperti bunuh diri jika itu benar.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie sudah berusaha mengklarifikasi kegaduhan yang terjadi dengan mengatakan bahwa keprihatinan terhadap peristiwa Kanjuruhan dan deklarasi capres dilakukan secara paralel. Grace juga mencoba membenarkan urgensi deklarasi capres-cawapres dengan menyebutnya sebagai hasil rembuk rakyat yang perlu segera diumumkan hasilnya.

Tapi tentu saja, sesuatu tidak bisa dipercaya begitu saja jika kita hanya melihatnya after the fact, atau setelah kejadian sudah terjadi. Di lubuk yang mendalam, miskomunikasi antara PSI dan Giring sebagai Ketum-nya menyiratkan ada sesuatu yang terjadi di belakang layar, yang tidak mereka tunjukan ke publik secara eksplisit.

Pertanyaan menggelitik yang sekiranya pas untuk membuka tulisan ini kemudian adalah, apakah Giring adalah Ketum “boneka” di PSI? Dan jika iya, kenapa ini bisa terjadi?

Ada Boneka Ada Pemain?

Politik adalah sesuatu yang segala halnya berputar kepada interaksi manusia. Karena manusia adalah subjek utama dalam politik, maka hampir bisa dipastikan bahwa segala hal yang terjadi dalam politik adalah berdasarkan intensi antar manusia yang terlibat, bukan terjadi secara tiba-tiba seperti sebuah fenomena alam.

Dan karena itu, jika ada sebuah keputusan politik yang diumumkan, pasti dalam perumusannya terjadi perundingan dan kompromi dari para aktor-aktor politik. Dengan demikian, jika ada seseorang yang memiliki sikap politik berbeda dari satu kelompok, sangat mudah untuk diinterpretasikan bahwa jangan-jangan orang tersebut tidak dilibatkan dalam perundingan yang terjadi dalam kelompok tadi.

Lantas, mungkinkah hal tersebut terjadi pada Giring dan PSI?

Bagaimana pun jawabannya, yang jelas fenomena seorang pemimpin “boneka” dalam suatu organisasi atau instansi politik adalah sesuatu yang tidak asing terjadi. Dennis R. Young dalam tulisannya Puppet Leadership: An Essay in honor of Gabor Hegyesi, menjelaskan bahwa seorang puppet leader atau pemimpin boneka ditempatkan pada sebuah jabatan yang penting tanpa benar-benar diberikan kekuatan untuk mengatur organisasi atau instansi yang ia pimpin, atau tak terlibat dalam sejumlah keputusan strategis yang dilakukan instansinya.

Apa alasan seorang puppet leader bisa terpilih? Well, Dennis menyebutkan jawabannya bisa beragam, tapi yang paling umum adalah seseorang dijadikan puppet leader karena ia dianggap memiliki popularitas yang relevan dengan zaman, ambisi dan kepatuhan yang tinggi terhadap instansi yang ia pimpin, dan yang terakhir, puppet leader tersebut juga dianggap sebagai “bantalan” politik yang cocok untuk para string pullers atau penarik benang yang menjadikannya sebagai pemimpin.

Konsep bantalan politik ini bisa dimotivasi beberapa hal, salah satunya adalah sang puppet leader bisa dijadikan bumper terdepan instansi dan para pemimpin asli di belakang layar bila ada sebuah keputusan yang hasilnya menghasilkan banyak dampak negatif. Lalu, dengan menempatkan puppet leader di bawah “lampu sorot”, pemimpin yang asli bisa bergerak lebih leluasa karena segala hal yang berkaitan dengan instansinya pasti akan ditarik ke –dan untuk- si puppet leader yang sedang bertugas, fokus terhadap para string pullers akan berkurang.

Sederhananya, string pullers yang menunjuk seorang puppet leader akan terlepas dari stigma simbol politik instansinya dan ini membuatnya mampu melakukan banyak kompromi-kompromi politik dengan berbagai pihak tanpa perlu membawa tanggung jawab seorang pemimpin.

Well, jika dugaan ini benar dan Giring ternyata hanya seorang puppet leader di PSI, maka hal tersebut sebenarnya juga mencerminkan suatu fenomena politik yang disebut particracy. Mauro Calise dalam tulisannya The Italian Particracy: Beyond President and Parliament, menyebutkan bahwa patricracy adalah sebuah sistem di mana sebuah partai politik memiliki kekuasaan yang dominan atas jabatan-jabatan yang dipegang oleh para kader-kadernya.

Umumnya, partai-partai besar di Indonesia memiliki seorang Ketum yang juga jadi simbol partai, seperti Megawati Soekarnoputri dengan PDIP dan Surya Paloh dengan NasDem. Namun, PSI sepertinya adalah sebuah partai yang keputusannya tidak terlalu ditentukan oleh sebuah jabatan Ketum, melainkan orang-orang tertentu di belakang layar. Mungkin, salah satu orang itu adalah Grace Natalie.

Dampak buruk dari partai yang memberlakukan sistem seperti ini adalah hierarki struktural yang mereka miliki tidak akan bekerja secara efektif. Akibatnya, workflow di partai tersebut hanya bisa dipahami oleh mereka-mereka yang memang sudah mengenal realitas kepemimpinan di dalamnya.

Nah, kalau semua dugaan ini benar, bagaimana kemudian kita memaknai fenomena perbedaan pernyataan Giring dan PSI?

Giring dan Blunder Puppet Leader?

Sejujurnya, praktik puppet leader dalam sebuah partai atau instansi tidak akan menjadi sebuah masalah yang terlalu besar jika tidak banyak orang yang sadar. Kembali mengutip Dennis, seorang puppet leader sesungguhnya masih memiliki peluang jadi pemimpin yang baik jika keburukannya tidak terkuak kepada publik.

Bahkan jika mampu dilakukan secara apik, seorang puppet leader mungkin malah bisa menarik simpati publik secara masif karena umumnya mereka adalah orang-orang yang memang sudah terlebih dahulu populer dan relevan dengan suatu generasi politik.

Namun, sangat disayangkan sekali indikasi puppet leader dalam PSI bisa secara eksplisit terlihat melalui kasus perbedaan pendapat Giring dan partainya. Jurnalis The Times, Michael Kinsley menyebut hal seperti ini dengan istilah political gaffe, di mana sebuah kesalahan penyampaian retorika yang dilakukan seorang politisi telah membuka kebenaran busuk yang selama ini tertutup dari mata publik.

Dengan menunjukkan bahwa ada kejanggalan dalam urusan hierarki mereka, bisa dikatakan bahwa PSI sesungguhnya telah melukai dirinya sendiri. Selain harus berurusan dengan cemoohan publik, mereka juga perlu mengatasi rasa ketidakpastian yang secara perlahan mungkin tersebar dalam internal partai, karena ambiguitas tentang siapa yang sebenarnya menentukan keputusan di partai mereka.

Oleh karena itu, seharusnya PSI bisa belajar banyak dari insiden politik ini. Sebenarnya, mungkin tidak masalah bila memang PSI memiliki puppet leader dan string pullers, yang jadi masalah adalah ketika manajemen hal tersebut tidak dilakukan secara apik.

Anyway, tentu ini semua hanya interpretasi belaka. Jawaban tentang apakah memang ada fungsi puppet leader di tubuh PSI hanya bisa dijawab oleh mereka-mereka yang terlibat dengan obrolan internal partai. Yang jelas, untuk saat ini bisa dinalarkan bahwa urusan komunikasi publik di PSI belum bisa dijalankan dengan baik. (D74)

PinterPolitik.com

“To remain anonymous is a source of pride” – Danzō Shimura, Naruto: Chapter 456

Siapa sih yang nggak pernah nonton franchise anime Naruto? Hampir semua pasti pernah nonton lah ya. Kalau pun nggak, kalian pasti pernah dengar nama itu atau bahkan bertemu dengan teman-teman sekelas kalian yang kadang suka menjulurkan tangannya ke belakang ketika berlari.

Naruto memang merupakan salah satu anime paling populer dalam sejarah. Banyak kisahnya juga didasarkan pada mitologi dan kekuatan ninja ala Jepang.

Namun, tanpa kita sadari, banyak aspek menarik dari alur kisah yang dibangun Masashi Kishimoto dalam manga dan anime yang ditulisnya itu. Salah satu aspek yang terlihat jelas adalah gimana politik juga dimainkan dalam jalannya pemerintahan Desa Konoha – tempat Naruto Uzumaki dan teman-temannya tinggal.

Mungkin, kulminasi dari aspek politik dalam anime dan manga ini paling terlihat dari ambisi politik yang dimiliki oleh Danzō Shimura – sosok ninja senior yang berambisi untuk menjadi seorang hokage. Guna menggapai mimpinya, Danzō kerap menggunakan manuver-manuver politik yang terkesan pragmatis – bahkan sang Hokage sendiri, yakni Hiruzen Sarutobi, sampai tidak tahu.

Saat terjadi isu kudeta oleh klan Uchiha, misalnya, Danzō malah beroperasi sendiri buat menghabisi klan tersebut melalui Itachi Uchiha. Padahal, Hiruzen sudah mempersiapkan langkah-langkah diplomatik untuk menciptakan perdamaian.

Nah, situasi antara Danzō dan Hiruzen ini tampaknya mirip dengan apa yang kini terjadi di dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Gimana nggak? Beberapa waktu lalu, terjadi ketidaksesuaian antara Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha dengan bro dan sis lainnya di PSI.

Pada Senin (3/10), Giring bercuit bahwa PSI tidak akan membahas soal politik – khususnya deklarasi terkait pencalonan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 – di tengah masa duka akibat Tragedi Kanjuruhan pada Sabtu (1/10) kemarin. Namun, tiba-tiba, pada sore harinya, PSI malah mengumumkan deklarasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yakni Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid.

Waduh, kok bisa beda gitu ya? Apakah Giring dan teman-teman PSI ini mengalami ketidakcocokan? Atau malah ternyata ada pihak internal lainnya yang justru lebih mengontrol strategi PSI sehingga Giring tidak tahu – layaknya Hiruzen yang tidak tahu akan operasi Danzō?

Kalau kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, deklarasi capres-cawapres untuk Ganjar dan Yenny ini sudah dipersiapkan sejak berbulan-bulan lalu. Hmm, kalau memang begitu, kok Bro Giring nggak tahu ya, Sis Grace?

Mengacu pada tulisan Ann-Kristin Köln dan Jonathan Polk yang berjudul How Internal Disagreements Affect the Success of Political Parties: Evidence from Sweden, inkongruensi atau ketidaksesuaian internal ini bisa terjadi karena persepsi peran yang dibawa oleh masing-masing anggota partai. Bukan nggak mungkin, Dewan Pembina PSI yang berisikan Sis Grace dan Bro Raja Juli Antoni berpersepsi bahwa mereka lebih memiliki peran dalam menentukan strategi partai.

Hmm, apakah ini berarti seorang ketum tidak dilibatkan juga dalam kebijakan strategis partai? Padahal, kan, ketum itu bagaikan pemimpin eksekutif partai. Wah, gimana ini, Bro Giring? 

Hmm, apakah Ketum PSI yang sebenarnya bukan Bro Giring? Mungkinkah Bro Giring hanya jadi ketum yang ditampilkan di muka publik – sedangkan ada sosok-sosok lain yang menentukan langkah strategis PSI? Well, who knows, kan? (A43)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin (3/10) baru saja membuat gebrakan dengan mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang mereka usung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, yakni Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid.

Namun, menariknya, beberapa jam sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha mencuitkan pernyataan bahwa PSI tidak akan membahas politik dalam waktu dekat – khususnya deklarasi pasangan capres-cawapres – mengingat beberapa hari lalu terjadi Tragedi Kanjuruhan.

PinterPolitik.com

Istilah panah asmara ini identik dengan orang yang jatuh cinta atau terpesona. Hmm, ya mungkin hal ini sedang dialami oleh Partai Golkar yang ‘jatuh cinta’ terhadap PSI. 

Wah, baru juga pendekatan tapi kok sudah bilang cinta? Apa begitu kerennya ya PSI sehingga membuat partai yang sudah berumur tua itu jatuh hati? 

Well, secara umum sebenarnya tidak heran dalam dinamika politik terjadi penjajakan antara satu partai dengan partai lainnya. Apalagi jika mengacu pada latar belakang kedua partai ini, masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. 

Golkar identik dengan sebuah partai yang memiliki sejarah panjang karena sudah ada sejak era Orde Baru hingga saat ini. Eits, meski berumur tua karena telah eksis sejak tahun 1964, namun partai berlambang pohon beringin ini tidak mau lho disebut partai yang diisi orang-orang tua. 

Penolakan terhadap anggapan Golkar sebagai partai tua ini pernah dikemukakan oleh Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini bahkan menegaskan jika partainya mampu meraup suara kaum milenial. 

Namun, Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan kalau partainya agak kesulitan merebut suara generasi milenial. Wah, ternyata stigma ‘partai tua’ ini sulit hilang ya, dari Golkar. 

Well, maka wajar sih kalau Golkar baru-baru ini menggandeng PSI yang notabene akrab dengan generasi milenial. Apalagi kader-kadernya masih berusia muda, sebut saja seperti Grace Natalie, Giring Ganesha hingga Faldo Maldini. 

Jadi ya, nggak heran juga kalau PSI ini bisa dianggap sebagai partai yang mewakili aspirasi generasi muda atau milenial. Ketua Umum PSI, Grace Natalie bahkan mengklaim kalau 60 persen caleg yang mendaftar merupakan generasi milenial. 

Hm, bak gayung bersambut nih, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pun pernah mengatakan jika partainya harus melakukan kampanye yang menyasar pada generasi milenial. 

Wah, sudah cocok nih, kalau begitu. Golkar bisa belajar memahami generasi milenial, sementara PSI mungkin bisa belajar untuk menjadi partai yang besar dan kuat hingga saat ini. 

Ya, intinya sih keduanya sama-sama belajar ya satu sama lain. Jangan sampai antara satu dengan yang lain hanya bermain drama saja untuk kepentingan sesaat alias politik praktis. Dalam tulisan Matthew Festenstein, berjudul Spotlight: Pragmatism in Contemporary Political Theory, menegaskan bahwa pragmatisme dianggap sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, namun tidak memiliki referensi yang luas untuk mencapainya. 

Hm, dengan kata lain, yaitu untuk mencapai tujuan, maka tiap individu atau kelompok harus mempertimbangkan setiap langkah yang akan diambil dan menjauhi tindakan yang gegabah. 

Ya, keduanya tentu punya tujuan yang berbeda sehingga tiap langkah harus dipertimbangan secara matang. Makanya, kedua partai yang berbeda generasi ini mau duduk bersama untuk mencapai tujuannya masing-masing. 

Intinya, magnet milenial yang identik dengan PSI mampu menarik hati Golkar bak tertembak panah asmara. 

Seperti lagu yang dinyanyikan Ketua Umum PSI, Giring Ganesha ketika masih menjadi vokalis dari band Nidji yang berjudul ‘Bila Aku Jatuh Cinta’. Di dalam liriknya disebut jika orang jatuh cinta, maka bulan dan matahari pun bisa menghampiri. 

Ya, kalau sudah jatuh cinta, hal yang tidak masuk akal seolah bisa dilakukan sih. Seperti partai sebesar Golkar yang ‘akhirnya’ mau duduk bareng PSI yang notabene masih partai baru. 

Well, mungkin ini juga kelebihan PSI, karena ketuanya merupakan mantan anak band yang bisa menciptakan lagu dan menarik perhatian masyarakat hingga ‘baper’ seperti Golkar. (G69)

Setelah batal maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha dinilai memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Pendapat ini diungkapkan oleh peneliti Pusat Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bernama Wasisto Raharjo Jati.

Meski begitu, kemungkinan itu juga tidak bisa dilakukan tanpa hambatan. Walaupun PSI memang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta, Giring tetap harus melakukan lobi-lobi politik ke partai-partai politik agar mau mengusungnya.