Maret 2026, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan di rapat DPR bahwa 50 staf Wapres telah dikirim ke IKN untuk persiapan kepindahan. Istana Wapres seluas 14.642 m² telah rampung. Narasi resmi menyebut optimalisasi pemerintahan, tetapi pengamat kritis membaca skenario yang lebih dalam: menjauhkan Gibran dari pusat pengambilan keputusan di Jakarta. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Dalam pewayangan Jawa, ada satu episode yang jarang dipentaskan tapi penuh makna politik: kisah Arjuna di pengasingan. Setelah kalah dalam permainan dadu, para Pandawa dibuang ke hutan selama tiga belas tahun. Bagi yang membaca sekilas, pengasingan itu adalah kekalahan. Tapi bagi yang paham logika kekuasaan Jawa, hutan justru menjadi tempat Arjuna mengasah diri — bertapa, mengumpulkan senjata, dan kembali lebih kuat. Pertanyaannya selalu sama sepanjang sejarah: apakah pengasingan adalah akhir, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar?

Pertanyaan itu kini bergema di lanskap politik Indonesia kontemporer, ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlahan diarahkan untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara — sebuah kota yang belum sepenuhnya hidup, jauh dari Jakarta yang menjadi panggung kekuasaan sesungguhnya.

Panggung Kosong di Ujung Kalimantan

Pada 30 Maret 2026, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan di hadapan Komisi II DPR bahwa 50 staf Wakil Presiden telah ditugaskan ke IKN untuk mempersiapkan kepindahan. Istana Wapres seluas 14.642 meter persegi telah rampung dibangun, lengkap dengan perabotan. Secara teknis, tidak ada yang salah dengan rencana ini. IKN adalah ibu kota negara yang baru, dan Wakil Presiden yang berkantor di sana bisa dibaca sebagai komitmen pemerintah terhadap proyek pemindahan ibu kota.

Namun, satu pertanyaan menggantung dan tidak pernah dijawab tuntas: mengapa Presiden Prabowo sendiri tidak berencana pindah ke IKN? Mengapa justru wakilnya yang berangkat lebih dulu? Dan mengapa kabar ini tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh Gibran, melainkan selalu disampaikan oleh pihak ketiga — Basuki menggunakan frasa “saya dengar” dan “bocoran” — seolah menguji reaksi publik sebelum melangkah lebih jauh?

Di sinilah narasinya jadi menarik. Di balik wacana optimalisasi pemerintahan, tersembunyi pola yang lebih dalam. Sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, publik telah menyaksikan serangkaian momen yang membentuk satu pola: Gibran perlahan digeser dari orbit kekuasaan inti.

Saat Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung, Gibran dikirim ke IKN meninjau proyek pembangunan. Saat peresmian pabrik baterai Korea Selatan, nama Gibran digantikan mendadak oleh Menteri AHY. Saat reshuffle kabinet September 2025, Gibran bahkan tidak hadir dan tidak dilibatkan — Jokowi sang pendahulu Prabowo sekaligus ayah Gibran, menegaskan bahwa reshuffle adalah “hak prerogatif presiden” sepenuhnya. Bukan kebetulan, melainkan koreografi kekuasaan yang disusun dengan presisi.

Matahari Kembar dan Anatomi Ketegangan yang Berulang

Untuk memahami apa yang terjadi pada Gibran, kita perlu mundur dan melihat bahwa ketegangan antara presiden dan wakil presiden bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia adalah penyakit bawaan dari sistem presidensial yang menempatkan dua figur dengan legitimasi berbeda dalam satu kapal.

Hatta mengundurkan diri pada 1956 karena frustrasi pada arah kebijakan Soekarno yang semakin otoriter. Soeharto memilih Habibie sebagai wakil justru karena dianggap jinak dan mudah dikendalikan. Jusuf Kalla di bawah SBY begitu aktif dan agresif hingga dijuluki “matahari kembar” — dan akhirnya maju sebagai capres tandingan di 2009. Kembali di era Jokowi, JK yang berpengalaman menjadi mitra yang sulit dikontrol. Pelajaran dari semua ini konsisten: presiden Indonesia selalu berupaya memastikan wakilnya tidak menjadi ancaman, dan jika wakil presiden terbukti terlalu kuat, ia akan digeser ke pinggir.

Kasus Gibran lebih kompleks karena ia bukan sekadar wakil presiden — ia adalah simpul terakhir kekuasaan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo. Selama Gibran duduk di kursi Wapres, Jokowi tetap memiliki taruhan dalam permainan. Kabinet Merah Putih sendiri masih dipenuhi figur yang berelasi kuat dengan mantan presiden ketujuh itu. Gibran adalah “antena” Jokowi di dalam sistem — dan menempatkannya di IKN bisa dibaca sebagai upaya Prabowo memutus simpul ini secara elegan, tanpa konfrontasi terbuka yang bisa mengguncang stabilitas koalisi.

Dalam tradisi kekuasaan Jawa, ini dikenal sebagai konsep ngalih ora ngalih — memindahkan tanpa terlihat memindahkan. Memberi Gibran istana megah di kota baru, memberi simbol kehormatan yang besar, tapi menjauhkan dari rapat kabinet, dari diplomasi strategis, dari ruang-ruang tempat keputusan sesungguhnya dibuat. Ini bukan pengusiran, melainkan penempatan ulang — dan dalam budaya yang menghargai halus di atas kasar, ini adalah strategi yang nyaris sempurna.

Theatre State: Ketika Simbol Lebih Berkuasa dari Kebijakan

Antropolog Clifford Geertz, dalam karya monumentalnya Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980), mendeskripsikan bagaimana kerajaan-kerajaan Bali beroperasi bukan terutama melalui kebijakan atau birokrasi, melainkan melalui pertunjukan. Ritual, upacara, penempatan fisik raja dan bangsawan di ruang-ruang tertentu — semua adalah pernyataan kekuasaan yang lebih berbicara daripada dekrit apa pun. Negara, dalam logika Geertz, adalah panggung. Dan siapa yang berdiri di mana, menentukan siapa yang berkuasa.

Dalam kerangka theatre state ini, menempatkan Gibran di IKN adalah pernyataan simbolik yang luar biasa kuat. Prabowo di Jakarta berarti pusat kekuasaan nyata — tempat keputusan dieksekusi, tempat diplomasi berlangsung, tempat koalisi dinegosiasikan. Gibran di IKN berarti “masa depan yang menunggu” — diposisikan secara dramatis di panggung megah, namun jauh dari naskah yang sedang dimainkan hari ini. Dan ada ironi yang lebih dalam: IKN adalah proyek terbesar Jokowi. Menempatkan Gibran di sana seolah berkata tanpa kata — warisan ayahmu ada di sana, pergilah jaga warisan itu, sementara ini biarlah aku yang mengurus negara.

Konsep Geertz ini memiliki akar yang sangat Indonesia. Dalam kosmologi Jawa, tata tentrem karta raharja — ketertiban yang tenteram — dicapai bukan melalui konfrontasi, melainkan melalui penempatan setiap unsur pada posisinya yang “tepat”. Raja di pusat, bangsawan di lingkaran kedua, dan figur-figur yang berpotensi mengganggu keseimbangan ditempatkan di wilayah-wilayah kehormatan yang jauh dari kraton.

Geert Hofstede mengonfirmasi ini secara empiris: Indonesia memiliki skor power distance yang sangat tinggi, artinya masyarakat cenderung menerima hierarki tanpa banyak mempertanyakan. Dalam konteks ini, penempatan Gibran di IKN tidak akan dibaca mayoritas publik sebagai pengasingan — melainkan sebagai penghormatan.

Tapi sejarah juga mengajarkan bahwa pengasingan tidak selalu berakhir tragis. Nelson Rockefeller menerima marginalisasinya sebagai Wakil Presiden AS dan mati tanpa pernah mencapai puncak. Namun Dick Cheney, dalam posisi yang sama, justru membalikkan seluruh logika dan menjadi wakil presiden paling berkuasa dalam sejarah Amerika. Gibran kini berdiri di persimpangan yang sama persis.

IKN bagi Gibran adalah pedang bermata dua — bisa menjadi penjara mewah yang mengakhiri karier politiknya, atau menjadi batu loncatan menuju 2029 jika ia cukup cerdas mengubah pengasingan menjadi benteng kekuatan. Seperti Arjuna di hutan Kamyaka, pertanyaannya bukan apakah ia dibuang — melainkan apakah ia akan kembali dengan membawa Pasupati. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Tayangan Doraemon resmi dihentikan di TV nasional. Apakah ini pertanda kita harus berhenti berharap pada “jalan pintas” politik ala Gibran?

PinterPolitik.com

“Apa kamu selamanya akan terus bergantung padaku? Kalau terus begitu, matamu tidak akan terbuka! Kamu harus berusaha dengan kekuatanmu sendiri!” – Doraemon, Stand Bye Me Doraemon (2014)

Cupin menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong, seolah baru saja membaca berita duka yang menyayat hati dari kerabat dekatnya. “Tayangan Doraemon Resmi Dihentikan,” begitu bunyi judul berita yang berkedip di notifikasi media sosialnya, menandai akhir dari sebuah era yang telah menemani pagi Minggunya selama puluhan tahun.

Bagi Cupin, dan jutaan anak Indonesia lainnya yang kini telah beranjak dewasa, Doraemon bukan sekadar kucing robot berwarna biru tanpa telinga. Ia adalah simbol dari sebuah jaminan keamanan absolut, sebuah entitas yang selalu memiliki jawaban atas setiap kebuntuan hidup yang paling rumit sekalipun.

Cupin teringat bagaimana setiap pukul delapan pagi, ia akan duduk terpaku di depan televisi tabung, menanti momen ajaib saat tangan bulat Doraemon merogoh kantong empat dimensinya. Ada rasa lega yang aneh menjalar di dadanya setiap kali alat ajaib dikeluarkan, seolah masalah Nobita adalah masalahnya juga yang turut terselesaikan.

Namun, kabar penghentian tayangan ini memicu perenungan yang jauh lebih filosofis di benak Cupin sore itu. Ia mulai menyadari bahwa ketergantungannya pada narasi “solusi instan” ini mungkin telah meracuni alam bawah sadarnya lebih dalam dari yang ia duga.

Doraemon mengajarkan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan pintas teknologi masa depan. Jika terlambat sekolah, ada “Pintu Ke Mana Saja”; jika ingin lulus ujian tanpa belajar, ada “Roti Pengubah Ingatan”.

Cupin menyeruput kopinya yang mulai dingin, menyadari bahwa ketiadaan Doraemon di layar kaca mungkin adalah metafora bagi realitas yang harus dihadapi bangsanya. Kita mungkin sedang dipaksa bangun dari mimpi indah tentang penyelamat eksternal yang akan membereskan kekacauan tanpa kita perlu berkeringat.

Ia melihat sekeliling kafe, memperhatikan wajah-wajah muda yang sibuk dengan gawai mereka, generasi yang sering disebut sebagai bonus demografi. Cupin bertanya-tanya, apakah mereka juga mewarisi mentalitas Nobita yang selalu menengadah ke atas menunggu bantuan jatuh dari langit?

Narasi tentang Gibran Rakabuming Raka yang melesat ke puncak kekuasaan tiba-tiba melintas di pikirannya, seolah ada benang merah tak terlihat yang menghubungkan fenomena politik itu dengan si kucing robot. Apakah Gibran adalah manifestasi dari keinginan kolektif kita akan “alat ajaib” yang bisa memotong kompas birokrasi dan waktu?

Cupin merasa ada sesuatu yang patologis dalam hubungan antara penyedia solusi dan penerima bantuan ini. Ia mulai membedah ingatan masa kecilnya, bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai studi kasus psikologis.

Dalam keheningan pikirannya, Cupin mencoba merumuskan dampak jangka panjang dari paparan terus-menerus terhadap narasi “bantuan tanpa syarat” ini. Bukankah Nobita tidak pernah benar-benar tumbuh dewasa karena keberadaan Doraemon itu sendiri?

Apakah pola ketergantungan Nobita kepada Doraemon ini sebenarnya mencerminkan sebuah sindrom psikologis yang nyata dan berbahaya jika terjadi dalam skala massal? Dan mungkinkah fenomena politik hari ini adalah buah dari “Generasi Doraemon” yang telah kehilangan daya juangnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kutukan Nobita dan Ketidakberdayaan

Cupin membiarkan pikirannya melayang ke ruang studi psikologi perilaku, mencoba mencari landasan teori untuk menjelaskan fenomena Nobita Nobi. Ia teringat pada sebuah konsep yang sangat relevan untuk membedah mengapa Nobita selalu gagal, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia percaya bahwa usahanya sia-sia.

Ini mengingatkan Cupin pada tesis monumental yang ditulis oleh Martin Seligman dalam bukunya yang berjudul Learned Helplessness: On Depression, Development, and Death. Dalam karya tersebut, Seligman menjelaskan bahwa ketidakberdayaan bukanlah sifat bawaan, melainkan sebuah respon yang dipelajari dari pengalaman traumatis atau kegagalan berulang yang tak terkontrol.

Cupin membayangkan Nobita sebagai subjek eksperimen Seligman, di mana setiap kali ia mencoba belajar atau berolahraga, ia dirundung oleh Giant atau dimarahi ibunya. Akhirnya, Nobita belajar bahwa satu-satunya cara untuk selamat bukanlah dengan meningkatkan kompetensi diri, melainkan dengan berteriak memanggil nama Doraemon.

Dalam perspektif ini, Doraemon—tanpa sadar—bertindak sebagai agen yang memperkuat learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari tersebut. Setiap alat ajaib yang dikeluarkan Doraemon adalah konfirmasi bagi Nobita bahwa ia tidak perlu mengembangkan mekanisme pertahanan diri internal.

Cupin menghela napas panjang, menyadari bahwa pola asuh “Doraemon” ini menciptakan atrofi mental yang parah. Kemampuan Nobita untuk memecahkan masalah menjadi lumpuh karena ia tidak pernah diberi kesempatan untuk bergulat dengan konsekuensi dari tindakannya sendiri.

Lebih jauh lagi, Cupin teringat pada analisis sosiologis Richard Sennett dalam bukunya The Corrosion of Character, yang membahas bagaimana kapitalisme fleksibel dan struktur kerja modern mengikis karakter personal. Meskipun Sennett bicara konteks kerja, Cupin melihat paralelnya: ketergantungan pada sistem instan (alat ajaib) mengikis karakter ketekunan dan loyalitas pada proses.

Nobita adalah representasi sempurna dari karakter yang terkorosi ini; ia menginginkan hasil akhir (nilai bagus, dikagumi Shizuka) tanpa menghargai narasi perjuangan. Mentalitas ini berbahaya karena menciptakan individu yang rapuh, yang akan hancur lebur begitu sang penyedia bantuan menghilang.

Cupin melihat sosok Gibran dalam bayang-bayang analisis ini, bukan sebagai Nobita, melainkan sebagai produk dari sistem yang memfasilitasi jalan pintas. Jika Nobita butuh “Kue Penerjemah” untuk paham bahasa asing, Gibran mendapatkan “karpet merah” konstitusi untuk melompati syarat usia.

Apakah kita sedang melihat lahirnya sebuah generasi yang menganggap proses meritokrasi sebagai sesuatu yang “kuno” dan tidak efisien? Bagi Cupin, bahaya terbesar dari sindrom Nobita bukanlah kemalasannya, melainkan hilangnya agensi diri.

Ketika seseorang merasa bahwa nasibnya sepenuhnya ditentukan oleh faktor eksternal (alat Doraemon atau keputusan paman di MK), maka motivasi untuk berjuang menjadi nol. Ini adalah kematian dari etos kerja dan kelahiran dari budaya meminta-minta yang dilegitimasi oleh struktur sosial.

Cupin mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, memikirkan bagaimana learned helplessness ini tidak hanya menjangkiti individu, tapi bisa menular menjadi patologi sosial. Jika satu generasi tumbuh dengan pola pikir bahwa “selalu ada jalan pintas”, maka integritas menjadi barang dagangan yang murah.

Ia membayangkan sebuah masyarakat di mana setiap kesulitan direspon dengan mencari “tombol reset” alih-alih evaluasi diri. Di sinilah letak tragedi sesungguhnya: Nobita selamanya akan tetap menjadi bocah kelas 4 SD yang cengeng, tidak peduli berapa banyak petualangan yang ia lalui.

Tapi bagaimana jika mentalitas Nobita ini bukan lagi sekadar cerita kartun, melainkan cetak biru dari realitas politik Indonesia saat ini? Mungkinkah negara telah memosisikan dirinya sebagai Doraemon raksasa yang memelihara ketidakberdayaan rakyatnya demi melanggengkan kekuasaan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Negara Doraemon dan Ilusi Kemajuan

Cupin kini memandang jalanan di luar kafe dengan perspektif yang lebih suram, melihat baliho-baliho politik sisa pemilu yang masih terpasang. Ia melihat wajah-wajah politisi yang tersenyum manis, seolah menawarkan diri sebagai Doraemon yang siap mengeluarkan “Bansos Ajaib” dari kantong anggaran negara.

Dalam konteks politik Indonesia, Cupin melihat learned helplessness telah dikapitalisasi menjadi strategi elektoral yang sangat efektif. Rakyat diposisikan sebagai Nobita yang rentan, yang dibuat merasa tidak mampu bertahan hidup tanpa intervensi langsung dan terus-menerus dari sang penguasa.

Cupin teringat pada analisis Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku fenomenal mereka, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Mereka menjelaskan bagaimana institusi ekstraktif sengaja diciptakan untuk menghambat kemandirian ekonomi mayoritas rakyat demi menguntungkan segelintir elit.

Dalam “Negara Doraemon”, institusi ekstraktif ini bekerja dengan cara menciptakan ketergantungan; kemiskinan tidak diselesaikan secara struktural, melainkan “diobati” sementara dengan bantuan sosial yang bersifat karitatif. Pemerintah bertindak seperti Doraemon yang memberikan “Roti Hafalan” saat ujian (bantuan tunai saat pemilu), alih-alih mengajarkan Nobita cara belajar (membangun lapangan kerja yang layak).

Gibran Rakabuming Raka, dalam renungan Cupin, muncul sebagai simbol puncak dari fenomena “Pintu Ke Mana Saja” dalam politik nasional. Kenaikannya yang kilat mematahkan logika meritokrasi dan kaderisasi partai yang normalnya memakan waktu puluhan tahun.

Bagi Cupin, penerimaan publik yang luas terhadap proses instan Gibran menunjukkan bahwa masyarakat kita memang telah mengidap sindrom Nobita akut. Kita tidak lagi peduli pada proses hukum yang “berdarah-darah” atau etika yang dilanggar, asalkan “alat ajaib” berupa keberlanjutan kekuasaan dan janji makan siang gratis bisa terwujud.

Ini juga sejalan dengan pemikiran Erich Fromm dalam bukunya Escape from Freedom, di mana ia berargumen bahwa manusia sering kali takut pada kebebasan yang menuntut tanggung jawab penuh. Alih-alih memikul beban kebebasan itu, masyarakat (Nobita) lebih memilih menyerahkan otonomi mereka kepada figur otoriter atau paternalistik (Doraemon/Penguasa) yang menjanjikan keamanan.

Cupin melihat bahwa “Generasi Doraemon” bukanlah generasi yang malas, melainkan generasi yang pragmatis secara ekstrem akibat ketidakpercayaan pada sistem yang adil. Jika “Baling-baling Bambu” tersedia lewat koneksi orang dalam, mengapa harus berjalan kaki mendaki gunung meritokrasi yang terjal?

Negara, dengan segala instrumen kekuasaannya, menikmati peran sebagai Doraemon karena itu menjamin loyalitas Nobita. Selama Nobita terus merengek meminta alat, posisi Doraemon sebagai satu-satunya penyedia solusi tidak akan tergantikan.

Namun, Cupin sadar ada bahaya besar mengintai: baterai Doraemon suatu saat akan habis. Anggaran negara memiliki batas, dan utang yang menumpuk untuk membiayai “alat-alat ajaib” populis ini adalah bom waktu yang nyata.

Ketika hari itu tiba, Nobita Indonesia akan bangun dan mendapati bahwa kantong ajaib itu kosong melompong. Dan karena mereka tidak pernah belajar untuk “berkelahi” dengan Giant (tantangan ekonomi global) menggunakan tangan sendiri, mereka akan menjadi mangsa yang empuk.

Sebagai penutup lamunannya, Cupin menyimpulkan bahwa fenomena Gibran dan matinya tayangan Doraemon adalah dua sisi mata uang yang sama: sebuah peringatan keras tentang kedewasaan. Kita tidak bisa selamanya menjadi Nobita yang berlindung di balik punggung kekuasaan atau mengharapkan keajaiban instan dari pemimpin muda yang dikarbit. Sudah saatnya bangsa ini berhenti mencari kantong ajaib dan mulai belajar mengerjakan “PR” sejarahnya sendiri, sebelum waktu benar-benar habis dan tidak ada mesin waktu untuk memperbaikinya. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ketika kritik lewat tawa dianggap otomatis benar, di situlah masalah bermula. Lawakan Pandji Pragiwaksono memantik refleksi: sejauh mana humor politik efektif tanpa mengorbankan empati, etika, dan tanggung jawab simbolik di ruang publik yang kian sensitif.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, Pandji Pragiwaksono kerap muncul bukan hanya sebagai komika, tetapi juga sebagai figur opini publik.

Lawakan-lawakannya—yang membentang dari kritik kebijakan, sindiran elite politik, hingga satire sosial—sering kali memantik diskusi serius.

Bukan semata karena keberaniannya mengusik kekuasaan, melainkan karena batas tipis yang ia pijak: antara kritik yang komunikatif dan humor yang “pinggir jurang”.

Sejumlah respons publik memperlihatkan paradoks ini. Di satu sisi, kritik Pandji terhadap figur politik-pemerintahan dianggap menyegarkan, bahkan heroik.

Kritik yang dihantar lewat humor memang memotong resistensi psikologis; orang lebih mudah menerima teguran ketika ia datang sebagai cerita, analogi, atau ironi

 Dalam masyarakat yang terpolarisasi, komedi kerap berfungsi sebagai “bahasa bersama”—bukan karena ia netral, tetapi karena ia komunikatif.

Namun di sisi lain, gelombang kontroversi juga mengikuti. Dari ucapan yang dinilai menyinggung budaya Toraja, gurauan soal narkotika yang menyerempet figur presiden, generalisasi terhadap kelompok tertentu, hingga penggunaan kata-kata kasar dalam roasting—semuanya memantik kritik balik.

Polanya berulang: kritik menguat, Pandji meminta maaf, diskursus mereda. Siklus ini menegaskan satu hal: komedi politik bukan ruang hampa nilai. Ia membawa perspektif, asumsi, dan preferensi moral pembuatnya.

Pertanyaannya bukan lagi “bolehkah komedian mengkritik?”, melainkan: sampai di mana kritik lewat humor tetap etis, empatik, dan bertanggung jawab—tanpa kehilangan daya gigitnya?

Komedi, Kuasa Simbolik Pandji?

Untuk memahami posisi Pandji dalam lanskap ini, penting menanggalkan mitos bahwa kritik—terlebih kritik humor—selalu netral.

Friedrich Nietzsche, melalui gagasan perspectivism, mengingatkan bahwa tak ada pandangan tanpa sudut. Setiap kritik adalah ekspresi perspektif; setiap lelucon adalah penilaian yang dipadatkan. Humor bukan sekadar alat, ia adalah bahasa nilai.

Di titik ini, Pierre Bourdieu membantu menjelaskan mengapa komedi begitu efektif sekaligus problematis.

Dalam konsep symbolic power, Bourdieu menekankan bahwa mereka yang menguasai bahasa—termasuk bahasa tawa—menguasai makna. Komika yang berhasil membuat publik tertawa memperoleh legitimasi simbolik.

Kritiknya terasa “wajar”, bahkan “benar”, bukan karena ia bebas bias, melainkan karena ia diterima secara emosional.

Slavoj Žižek melangkah lebih jauh. Menurutnya, humor sering kali mengungkap ideologi lebih jujur daripada pidato. Akhirnya, lelucon bukan sekadar pelapis, melainkan jendela asumsi.

Ketika sebuah roasting menggunakan kata kasar atau merendahkan kelompok tertentu, itu bukan sekadar teknik komedi—ia memproduksi normalisasi bahasa, membentuk kultur pergaulan, dan menggeser batas empati.

Di sinilah letak ketegangan utama pada lawakan “pinggir jurang”. Pandji kerap memainkan easy game: mengkritik public enemy—kekuasaan, elite, atau figur yang relatif aman untuk disasar. Secara paralel, merengkuh keuntungan materi dari hal tersebut.

Strategi ini efektif secara politik dan aman secara popularitas. Namun efektivitas itu membawa risiko etika, utamanya ketika targetnya meluas ke identitas, budaya, atau kelompok rentan, kritik berubah menjadi generalisasi. Punchline yang “kena” bisa sekaligus mengesampingkan sensitivitas dan empati moral.

Hannah Arendt, dalam refleksinya tentang judging, menyatakan bahwa menilai adalah tindakan politis. Maka, ketika komedian menilai realitas lewat humor, ia sedang berpolitik—tanpa mandat elektoral, tetapi dengan pengaruh simbolik.

Ini bukan celaan tetapi pengingat tanggung jawab. Komedi boleh tajam, tetapi ketajaman yang berulang tanpa refleksi dapat melukai ruang publik yang justru ingin diperbaiki.

Ada “Hisab” Moral?

Mengapa figur pengkritik kerap otomatis diposisikan sebagai “hero”? Di era media sosial, kritik telah menjadi identitas moral.

Siapa yang lantang mengkritik dianggap berpihak pada kebenaran. Namun logika ini menyederhanakan realitas: mengkritik tidak sama dengan paling objektif. Komedian bukan nabi; politisi bukan selalu iblis.

Dalam kasus Pandji, keberanian mengkritik patut diapresiasi. Ia konsisten menggunakan komedi sebagai medium refleksi publik. Ia juga berulang kali menunjukkan tanggung jawab personal dengan meminta maaf saat dianggap melampaui batas.

Namun justru di sinilah pentingnya evaluasi yang lebih dewasa: permintaan maaf yang berulang menandakan bahwa batas etika belum sepenuhnya menjadi bagian dari desain komedinya, melainkan koreksi pasca-reaksi.

Lawakan “pinggir jurang” mengandalkan ketegangan ekstrem untuk menghasilkan tawa. Secara artistik, ini sah. Secara sosial, ini berisiko. Ketika kata-kata kasar menjadi norma roasting, kultur bahasa publik ikut terpengaruh.

Saat identitas dijadikan alat, empati terkikis. Dalam jangka panjang, kritik yang dimaksudkan untuk memperbaiki justru dapat mereproduksi pola merendahkan yang sama dengan yang ia kritik.

Namun mengeritik Pandji tidak berarti meniadakan fungsi komedi politik. Justru sebaliknya, kritik ini bertujuan menguatkan komedi sebagai bahasa bersama.

Humor paling efektif bukan yang paling keras, melainkan yang paling tepat sasaran—menggugat struktur, bukan menyederhanakan manusia. Menertawakan kebijakan berbeda dengan menertawakan identitas.

Di tengah polarisasi, publik membutuhkan komedi yang komunikatif sekaligus beretika. Komedi yang berani, tetapi sadar akan kuasa simboliknya. Komedi yang mengundang tawa tanpa menutup pintu empati.

Pandji, dengan pengaruh dan kecakapannya, berada pada posisi strategis untuk memimpin arah itu—bukan dengan menumpulkan kritik, melainkan dengan mempertajam refleksi.

Penutupnya sederhana namun mendasar, “nyeriusin” lawakan bukan berarti mematikan humor. Ia adalah upaya menjaga agar tawa tetap menjadi jembatan, bukan jurang.

Jika kritik lewat komedi ingin bertahan sebagai kekuatan moral di ruang publik, ia perlu lebih dari sekadar keberanian, ia memerlukan kebijaksanaan. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Meski posisi wapres cukupstrategis, trahnya jarang mewariskan legitimasi politik kuat. Berbeda dengan trah presiden, jalan politik trah wapres dinilai tak sepopuler itu. Dari Ilham Habibie hingga Puan Maharani, bahkan simbol “Jan Ethes”, semua menunjukkan kontes legitimasi yang lebih berat ketimbang sekadar nama besar.

PinterPolitik.com

Dalam lanskap politik Indonesia, figur wakil presiden (wapres) selalu menempati posisi paradoksal. Di satu sisi, jabatan ini strategis karena secara konstitusional adalah orang kedua dalam struktur eksekutif negara.

Namun, di sisi lain, posisi wapres jarang menghasilkan kesinambungan politik yang kokoh untuk trah atau keluarganya.

Jika politik trah presiden lazim melahirkan penerus dengan modal elektoral dan simbolis yang besar, politik trah wapres seakan berjalan di jalur yang lebih sunyi dan penuh rintangan.

Fenomena ini kiranya tidak lepas dari karakteristik posisi wapres itu sendiri. Secara historis, keberadaan wapres di Indonesia lebih merupakan hasil kompromi elite ketimbang representasi langsung dari basis massa.

Berbeda dengan presiden yang seringkali membawa serta jaringan loyalis, simbol ideologi, dan kekuatan partai, wapres lebih sering dipilih sebagai “penyeimbang” politik.

Berkaca pada catatan sejarah demokrasi, posisi wapres pun biasanya berfungsi sebagai alat peredam konflik antar-elite atau perekat koalisi, bukan sebagai pusat gravitasi politik yang independen. Inilah yang membuat legitimasi politik trah wapres sering kali bersifat simbolis, bukan substantif.

Hanya sedikit contoh di Indonesia maupun dunia yang memperlihatkan bahwa anak atau keturunan wapres mampu menapak ke jenjang politik berkelanjutan.

Di Indonesia, figur seperti Puan Maharani berhasil menembus puncak politik, tetapi hal itu lebih karena garis keturunan Megawati—mantan wapres dan presiden sekaligus ketua umum partai besar.

Sebaliknya, figur seperti Ilham Habibie atau Siti Nur Azizah menunjukkan bahwa modal keluarga semata tidak cukup jika tidak didukung oleh kekuatan struktural partai, ideologi, atau jaringan massa.

Dengan demikian, politik trah wapres tampak menghadirkan jalan muram (gloomy road) yang mencerminkan keterbatasan simbolis mereka dalam membangun legitimasi elektoral.

Namun, dalam konteks politik Indonesia yang kini semakin cair dan penuh praktik dinasti, pertanyaan menarik muncul, mungkinkah generasi baru dari trah wapres mampu menembus stagnasi sejarah ini?

Dinamika Legitimasi Trah Wapres

Dalam telaah political capital atau modal politik. Menurut Bourdieu, “modal” tidak hanya berupa modal ekonomi, tetapi juga modal sosial (jaringan), modal budaya (pendidikan, simbol, prestise), dan modal simbolik (nama besar keluarga, status, citra).

Jika ditelaah, trah wapres cenderung memiliki keterbatasan di modal sosial-massa dan simbolik, karena posisi wapres sendiri jarang melahirkan basis loyalitas yang melekat. Kendati dalam beberapa kasus mereka tak demikian.

Contoh di Indonesia menunjukkan pola ini. Ilham Habibie, meski putra B.J. Habibie, seolah kesulitan membangun karier politik yang signifikan.

Upaya maju di jalur elektoral, termasuk mendampingi Ahmad Syaikhu di Pilkada Jawa Barat 2024, berakhir dengan kekalahan. Modal intelektualnya sebagai teknokrat tidak otomatis diterjemahkan menjadi modal elektoral, karena tidak ada jaringan massa maupun partai yang menopang.

Siti Nur Azizah, putri Ma’ruf Amin, mengalami hal serupa. Ketika mencoba maju di Pilkada Tangerang Selatan 2020, hasilnya justru juru kunci. Meski membawa nama besar ulama sekaligus wapres, faktor itu tidak cukup kuat untuk menandingi kandidat yang memiliki partai dan basis elektoral solid.

Kasus ini menegaskan tesis political inheritance gap bahwa nama besar keluarga hanya relevan jika disertai perangkat struktural yang bisa mengonversi simbol menjadi suara.

Berbeda dengan itu, Meutia Hatta dan Puan Maharani adalah pengecualian. Mereka bukan hanya putri Mohammad Hatta serta putri Megawati plus cucu Soekarno, melainkan pewaris sah legitimasi dan nama besar Hatta maupun PDIP.

Dua hal yang memiliki basis ideologi dan loyalis yang jelas. Keberhasilan Meutia tampak dapat dibaca sebagai profesionalitas dan akomodasi, di sisi lain, Puan lebih tepat dilihat sebagai produk dynastic succession ala partai, bukan sekadar “trah wapres”.

Ada pula figur seperti Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra Try Sutrisno, yang mungkin saja menawarkan jalur berbeda. Dengan latar belakang militer, ia seolah telanjut menampilkan impresi modal politik melalui sikap kritis dan reputasi profesional.

Dengan catatan kritisnya mengenai Pemilu dan Pilpres 2024 dalam artikel berjudul “Etika Menuju 2024”, tanpa disengaja, Kunto agaknya menunjukkan potensi untuk mengisi ceruk kepemimpinan alternatif di sosial, politik, dan pemerintahan.

Dari sini kiranya terlihat, jalan politik trah wapres di Indonesia lebih sering dipengaruhi oleh kapasitas personal dan dukungan struktural ketimbang warisan simbolis. Tentu, ditambah dengan ambisi politik personal masing-masing, terutama yang sifatnya ideologis.

Inilah yang membedakan mereka dengan trah presiden, yang hampir selalu diwarisi aura kepemimpinan, loyalis, dan partai.

Kontes Masa Depan?

Jika kita melihat ke luar negeri, ada pola serupa. Hubert Horatio Humphrey III, Theodore Mondale, atau Ben Quayle, semuanya putra wapres Amerika, hanya mencapai posisi politik menengah seperti jaksa agung negara bagian atau kursi senat.

Mereka jarang melompat ke panggung nasional dengan daya tarik setara presiden. Beau Biden, putra Joe Biden saat masih wapres, sempat menjadi harapan Partai Demokrat, namun kariernya terhenti akibat kematian dini.

Namun, ada pula pengecualian di negara lain. Gloria Macapagal Arroyo di Filipina berhasil menapak jalur politik hingga menjadi wapres dan presiden, sangat identik seperti sang ayah, Diosdado Macapagal, yang menjadi wapres dan presiden Filipina.

Demikian pula Xi Jinping di Tiongkok, yang mewarisi jaringan elite ayahnya, Xi Zhongxun, meski bukan langsung dari posisi wapres melainkan sebagai Vice Premier Tiongkok, yakni aristokrasi politik Partai Komunis.

Serangkaian case tersebut memperlihatkan bahwa ketika trah wapres berhasil, itu agaknya karena kombinasi kapasitas personal, dukungan partai/elite, dan momentum sejarah, bukan karena sekadar simbol keluarga.

Lalu satu yang menarik tentang bagaimana Jan Ethes, cucu Jokowi sekaligus putra Wapres RI saat ini Gibran Rakabuming Raka?

Dengan tetap memperhatikan etik bahwa Ethes masih terlalu dini dalam diskursus politik, simbol nama dirinya dalam tanda petik “Jan Ethes” sempat menghiasi media nasional dalam judul Trio “Jan Ethes” dan Politik Dinasti yang dipublikasikan Kompas pada 2023 lalu.

Dalam teori symbolic capital, “Jan Ethes“ merepresentasikan proyeksi masa depan politik dinasti Jokowi, dan Gibran. Namun, etisnya, ia tentu masih jauh dari kontestasi nyata. Lebih tepat memandang “Jan Ethes” sebagai metafora bagaimana publik membicarakan regenerasi politik dinasti di Indonesia.

Dengan demikian, masa depan trah wapres tetap menghadapi “kontes legitimasi”, yakni apakah mereka memiliki ambisi politik? Serta berikutnya, apakah mereka mampu membalik warisan simbolis yang lemah menjadi basis politik baru?

Di Indonesia, trah wapres mungkin tidak akan menjadi dominan seperti trah presiden. Namun, mereka tetap bagian penting dari mosaik politik dinasti yang terus berkembang.

Dan pada akhirnya, kontes “trah wapres” akan menjadi arena seleksi alam politik, hanya yang berambisi dan mampu mengonversi simbol menjadi legitimasi substantif yang akan bertahan.

Fenomena trah wapres adalah cermin paradoks politik Indonesia. Posisi wapres yang strategis tidak otomatis melahirkan warisan politik yang kuat.

Nama besar hanya menjadi modal awal, bukan tiket menuju kekuasaan. Sejarah Indonesia maupun dunia menunjukkan, hanya sedikit trah wapres yang berhasil menembus panggung nasional.

Namun, dalam politik yang kian cair, kemungkinan tetap terbuka. Pertanyaannya bukan sekadar siapa pewaris nama besar, tetapi siapa yang mampu menjawab tantangan zaman dengan kapasitas personal, basis sosial, dan momentum politik yang tepat.

Dan mungkin, di masa depan, akan ada figur yang berhasil membalik stigma trah wapres “B aja”, akan menjadi cerita sukses baru dalam sejarah politik Indonesia. (J61)

Penugasan Wakil Presiden Gibran dalam percepatan pembangunan Papua membuka ruang analisis baru dalam dinamika kepemimpinan nasional. Di balik mandat kelembagaan ini, tersirat peluang pembentukan citra politik yang lebih otonom dan strategis.

PinterPolitik.com

Beberapa hari terakhir, wacana mengenai penugasan khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua menjadi perbincangan hangat. Narasi yang berkembang di media sosial maupun media massa beragam: ada yang menganggap ini sekadar formalitas, ada pula yang melihatnya sebagai bentuk pembuktian awal bagi Gibran di jabatan barunya.

Penugasan tersebut sesungguhnya bukanlah hasil keputusan Presiden semata, melainkan merupakan mandat yang tercantum dalam Pasal 68A Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa Wakil Presiden menjadi ketua dari badan khusus dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Posisi ini sebelumnya juga diemban oleh Wapres ke-13, Ma’ruf Amin. Dengan kata lain, ini merupakan kelanjutan dari mekanisme yang sudah diatur hukum.

Meski begitu, beberapa faktor membuat dinamika ini terasa istimewa. Gibran, yang masih berusia 36 tahun dan merupakan wapres termuda dalam sejarah Indonesia, dihadapkan pada ekspektasi besar untuk menunjukkan kapabilitasnya di level kebijakan nasional. Ditambah lagi, latar belakangnya yang sebelumnya kerap diragukan karena dinilai minim pengalaman birokrasi, membuat penugasan ini menjadi spotlight tersendiri.

Lantas, bagaimana kita seharusnya memaknai penugasan khusus ini? Apakah ini hanya prosedural belaka, atau bisa menjadi babak penting dalam membangun legitimasi Gibran di kancah politik nasional?

Misi Tradisional, Arena Strategis?

Meski penugasan untuk percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru bagi seorang Wakil Presiden, dinamika ini tetap layak diamati lebih jauh.

Dalam konteks ini, penugasan di Papua bisa dibaca sebagai sebuah “gambit” dalam arti strategi politik. Dalam dunia catur, gambit adalah langkah awal yang mengorbankan bidak kecil untuk mendapatkan posisi strategis di akhir. Dengan mengambil tugas yang selama ini dianggap rutin,  menyangkut wilayah yang kompleks dan minim sorotan positif, Gibran justru berkesempatan menunjukkan keunggulan kompetensinya.

Cahyo Pamungkas, peneliti senior di Pusat Riset Kewilayahan BRIN, menyebut bahwa penugasan Papua ini sudah menjadi tradisi wapres sejak era sebelumnya. Namun menariknya, hal ini justru bisa jadi kesempatan untuk Gibran, jika selama ini tidak banyak wapres yang sukses buat terobosan baru  soal Papua, maka Gibran sejatinya miliki kesempatan untuk berperforma beda.

Bila ditinjau melalui lensa teori institusionalisme strategis (strategic institutionalism), penugasan ini dapat menjadi kesempatan Gibran untuk mengaktualisasikan peran barunya sebagai wakil presiden. Hal ini berpotensi menjadi momentum pembentukan citra politik yang lebih mandiri—dari sosok yang sebelumnya sering diasosiasikan sebagai “anak presiden”, menjadi figur pemimpin muda yang aktif dan siap menghadapi tantangan kebijakan publik.

Di sisi lain, pendekatan ini juga bisa dianalisis melalui teori performatif dalam politik. Dalam pandangan Judith Butler yang awalnya berasal dari kajian gender, identitas politik dibentuk dan diperkuat lewat performa dan pengulangan tindakan. Gibran dengan mengambil posisi aktif dan terlihat “turun ke lapangan” dalam isu Papua, berpeluang menanamkan performa identitas baru: seorang pembantu presiden yang menjalankan mandat konstitusional dengan penuh kesungguhan.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa ini adalah arena dengan kompleksitas tinggi. Papua adalah wilayah yang tidak hanya menghadirkan tantangan pembangunan fisik, tetapi juga persoalan sosial, politik, dan historis yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Karena itu, misi ini juga bisa menjadi batu ujian yang sulit. Namun, jika berhasil menunjukkan efektivitas koordinasi, pendekatan kebijakan yang humanistik, dan progres nyata, maka Gibran bisa mengubah arena yang tadinya bersifat rutin menjadi lompatan strategis.

Tradisi, Tantangan, dan Kesempatan

Apa yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, barangkali mencerminkan substansi paling mendasar dari dinamika ini: “Bergantung pada Gibran, apakah ia bisa memanfaatkan panggung ini atau tidak.” Dengan kata lain, semua kemungkinan tetap terbuka.

Tugas percepatan pembangunan Papua adalah tradisi institusional yang telah berlangsung lebih dari satu periode. Namun, seperti dalam banyak sistem politik, aktorlah yang menentukan apakah tradisi itu hanya menjadi ritual berulang atau bertransformasi menjadi momentum baru.

Dalam pandangan filsafat politik Hannah Arendt, kekuasaan sejatinya lahir dari kemampuan bertindak secara kolektif dan memperbarui makna tindakan politik di ruang publik. Gibran, sebagai aktor politik muda, kini berada di persimpangan: akankah ia mengikuti jejak pendahulunya dengan peran yang nyaris simbolik, atau justru mentransformasi peran itu menjadi pencapaian nyata?

Lebih dari sekadar tugas administratif, penugasan ini juga bisa menjadi bagian dari pembentukan mitos politik baru. Jika berhasil menciptakan hasil yang terukur dan narasi yang kuat, maka bukan tidak mungkin Gibran akan dikenang sebagai sosok yang mampu menavigasi ruang antara simbolisme kekuasaan dan efektivitas pemerintahan.

Pada akhirnya, “The Gibran’s Gambit” bukan hanya tentang langkah seorang wakil presiden muda dalam arena pembangunan. Ini tentang bagaimana seorang aktor politik menghadapi peluang, tekanan, dan ekspektasi, lalu memilih strategi yang bisa mengubah persepsi publik dan arah sejarah politik dirinya sendiri. (D74)

Sebuah artikel di portal East Asia Forum tulisan Annadi Muhammad Alkaf cukup menggelitik karena membahas bagaimana pendekatan politik terkait AI di Indonesia cenderung salah jalan. Menurutnya, Indonesia seolah hanya takut ketinggalan dari negara lain, dan lupa bahwa esensi AI bukan sekedar adu canggih-canggihan semata atau bisa atau tidak kita membuat sebuah chatbot, melainkan bagaimana AI diterapkan untuk membantu keseharian hidup masyarakat, baik itu di sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pertanyaannya: benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa dibilang jadi salah satu tokoh di pemerintahan yang cukup getol mengampanyekan penggunaan Artificial Intelligence (AI). Bahkan konten-konten Gibran di media sosial sangat sering menggunakan AI. Ia juga kerap berkunjung ke sekolah-sekolah dan mendorong adanya kurikulm terkait prompting dan coding – agar anak-anak Indonesia sudah terbiasa dengan AI.

Dan seolah tak cukup, Indonesia juga disebut tengah berupaya mengembangkan platform mirip ChatGPT. Bahkan beberapa perusahaan seperti GOTO dan Indosat sudah juga meluncurkan SahabatAI sebagai platform chatbot Indonesia.

Selain sektor swasta, sebelumnya beberapa pernyataan dari pemerintah juga mengindikasikan bahwa Indonesia tengah berupaya mengembangkan platform chatbot AI. Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah rilis DeepSeek-R1, model AI generatif asal Tiongkok yang sukses mengguncang dominasi Silicon Valley dengan biaya jauh lebih murah.

Proyek ambisius ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Februari 2025, dan kabarnya akan dikepalai oleh “anak-anak muda terbaik” Indonesia, untuk kemudian dilaporkan ke Presiden Prabowo dalam dua minggu.

Apa yang membuat pengumuman ini menarik? Selain dadakan, narasi AI ini muncul dalam lanskap politik yang semakin sarat dengan hasrat simbolik. Wapres Gibran—yang sejak masa kampanye sudah sering menonjolkan tema teknologi, dari “Startup Day” hingga “Smart Village”—jadi aktor utama dalam menghidupkan semangat technonationalism. Gibran cukup aktif mempromosikan penggunaan AI dalam platform sosial medianya. Warganet disuguhi postingan dengan narasi “video pakai AI”, presentasi pitch menggunakan generative voice, atau visual AI tentang masa depan kota pintar.

Fenomena ini bisa dibaca sebagai bentuk fear of missing out (FOMO) politik teknologi. Alih-alih mengikuti arah strategi nasional AI yang sudah dirancang sejak 2020, pemerintah tampak terpukau oleh narasi besar generative AI yang menjanjikan kesetaraan dengan negara-negara besar. DeepSeek menjadi katalis bukan karena kedalaman teknologinya, tetapi karena daya dorong geopolitiknya. Seolah Indonesia berkata, “Kalau Tiongkok bisa, kita juga bisa.”

Padahal dalam National AI Strategy 2020–2045, prioritas Indonesia adalah pada AI terapan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat: pertanian, kesehatan, reformasi birokrasi, dan UMKM. Namun karena tekanan geopolitik dan kebutuhan tampil sebagai negara “maju teknologi,” fokus pemerintah tampaknya mulai bergeser. Tujuan jangka panjang digantikan ambisi jangka pendek.

Maka, pertanyaannya: apakah Indonesia benar-benar butuh versi lokal ChatGPT, atau ini hanya panggung pencitraan elite digital?

Ilusi Komunitas Epistemik

Untuk memahami gejala ini secara lebih mendalam, kita bisa menggunakan teori dari Peter Haas tentang epistemic communities. Dalam dunia kebijakan publik, komunitas epistemik adalah jaringan ahli yang memiliki keyakinan bersama, metodologi ilmiah, dan otoritas moral untuk memengaruhi pengambil keputusan. Di negara-negara maju, komunitas ini sangat kuat dalam menyusun kebijakan berbasis data—seperti halnya RAND Corporation di Amerika Serikat atau CASS di Tiongkok.

Masalahnya, di Indonesia, komunitas ini lemah. Kebijakan kerap dibentuk oleh narasi politik, bukan oleh keilmuan. Dalam konteks ini, pengumuman proyek AI nasional tidak dikawal oleh komunitas epistemik, tetapi lebih menyerupai elite impulse—dorongan sepihak dari kekuasaan tanpa basis riset, roadmap, atau kapasitas teknis.

Di sinilah letak ironi AI FOMO di Indonesia. Negara seolah ingin melompat ke panggung besar teknologi global tanpa membangun fondasi lokal. Kita ingin jadi pemain AI tanpa memperkuat komunitas ilmuwan data. Kita ingin mengatur masa depan digital tanpa menguatkan literasi digital dasar. Bahkan lembaga seperti BRIN atau BSSN yang seharusnya jadi pilar riset dan keamanan informasi, tidak disebut dalam roadmap pengembangan GPT Indonesia ini.

Yang lebih menyedihkan, retorika “anak-anak muda” yang akan memimpin proyek ini justru memperkuat narasi simbolik ketimbang substansi. Tanpa rencana komprehensif, anak muda hanya dijadikan “figuran digital” dalam skenario politik besar. Bukannya membangun komunitas teknokrat, kita justru mengandalkan gimmick generasi Z demi popularitas sesaat.

Terjebak Mimpi Silicon Valley?

Jika kita menyarikan dari tulisan Annadi Alkaf, setidaknya ada dua masalah besar dari pendekatan Indonesia terhadap AI.

Pertama, kegagalan memahami konteks dan kapasitas. Proyek seperti ChatGPT, Gemini, atau DeepSeek lahir dari ekosistem teknologi yang sangat matang: universitas riset unggulan, perusahaan unicorn dengan miliaran dolar kapitalisasi, serta pemerintah yang konsisten dalam pendanaan riset jangka panjang. Indonesia tidak berada dalam posisi itu. Bahkan anggaran riset kita masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam. Dalam kondisi seperti ini, mimpi membangun “GPT Lokal” hanya akan berujung pada wasting resources.

Kedua, kesalahan orientasi. Generative AI bukan satu-satunya bentuk kecerdasan buatan. Justru, banyak negara sukses memanfaatkan AI dalam bentuk yang lebih sederhana dan aplikatif. Singapura, misalnya, meluncurkan GenAI Navigator untuk membantu UMKM memilih solusi AI yang tepat. Bukan sekadar membangun model besar, tetapi mengarahkan AI agar benar-benar menyentuh bisnis kecil. Di sektor kesehatan, AI bisa membantu diagnosis dini atau manajemen rumah sakit. Di pertanian, AI digunakan untuk prediksi cuaca dan manajemen lahan. Itu semua lebih relevan dan berdampak langsung.

Indonesia justru punya contoh bagus. Program BRIN bersama Kementerian Pertanian yang mengembangkan AI prediksi iklim untuk ketahanan pangan adalah satu contoh pemanfaatan yang tepat sasaran. Namun program seperti ini tidak dijadikan headline. Yang dielu-elukan justru proyek-proyek megah tanpa arah yang jelas.

Dalam logika kekuasaan populis, proyek teknologi sering kali tidak dilihat sebagai sarana, tetapi sebagai panggung. AI menjadi semacam artefak kekuasaan: sesuatu yang menunjukkan kemajuan, meskipun tidak selalu digunakan dengan bijak.

Pada akhirnya, kita tak boleh menolak kemajuan. AI bisa—dan seharusnya—menjadi bagian dari pembangunan nasional. Namun arah kebijakan AI Indonesia harus dibangun dari kebutuhan rakyat, bukan dari hasrat elite. Gibran dan jajaran pemerintahan Prabowo perlu menyadari bahwa kekuatan Indonesia bukan terletak pada menyaingi ChatGPT, tetapi pada memanfaatkan AI untuk sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, dan UMKM.

Pemerintah juga harus transparan dan melibatkan komunitas ilmiah sejak awal. Jika Indonesia benar-benar ingin membangun AI sovereign, maka kita butuh ekosistem, bukan ilusi. Butuh investasi riset, bukan janji manis. Butuh roadmap strategis, bukan reaksi panik pada tren global.

Kalau tidak, maka proyek AI Indonesia akan menjadi seperti banyak program lainnya: gembar-gembor di awal, senyap di tengah jalan, dan hilang dalam ingatan publik.

AI bukan panggung. Ia adalah alat. Dan masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang tampil paling cepat, tapi siapa yang membangun paling dalam. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Pemerintah resmi menyatakan bahwa 4 pulau yang diperebutkan Aceh dan Sumatera Utara kembali menjadi milik Aceh. Warganet menanggapinya dengan menghadirkan terminologi “Geng Solo” – yang sebetulnya sudah muncul sejak lama – dalam pergunjingan dan diskursus politik. Sebutan ini seolah menjadi predikat melekat pada Jokowi dan jaring-jaring kekuasaannya, termasuk dalam konteks posisi sang menantu yang jadi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di kasus 4 pulau.

PinterPolitik.com

Di tengah dinamika politik nasional pasca Pemilu 2024, sebuah istilah perlahan menjadi bagian dari diskursus publik: “Geng Solo”. Ungkapan ini bukan sekadar plesetan geografis. Ia memuat muatan kritik, sinisme, sekaligus penanda kekuatan jaringan yang telah bertahun-tahun dibangun oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sejak dirinya menjabat Wali Kota Solo, hingga kini menjadi tokoh sentral dalam peta kekuasaan nasional—meski secara formal tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Geng Solo adalah istilah yang menggambarkan konfigurasi kekuasaan berbasis kekerabatan, loyalitas, dan asal-usul daerah. Ia mengacu pada lingkaran kekuasaan Jokowi yang mencakup anak-anaknya, menantunya, para menteri yang menjadi “orang-orangnya Jokowi” atau dikenal dekat secara personal, serta elite-elite di Polri, TNI, dan birokrasi yang dikenal sebagai bagian dari “orang-orangnya Jokowi”.

Istilah ini makin ramai dipergunjingkan publik ketika konflik administratif dan politik mengenai kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara mencuat. Salah satu tokoh yang terlibat adalah Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara sekaligus menantu Jokowi.

Dalam polemik tersebut, keputusan akhirnya memihak pada Aceh—tapi bukan itu yang jadi sorotan. Nama Bobby, Tito Karnavian (Mendagri), dan sejumlah aktor lain disebut sebagai bagian dari Geng Solo.

Bahkan, narasi di media sosial menyebut bahwa keputusan ini menunjukkan mulai melemahnya pengaruh jaringan tersebut, karena meskipun “mereka mengatur”, hasil akhirnya tidak berpihak. Presiden Prabowo dinilai sedang berupaya menyeimbangkan posisi kekuasaan agar ada di bawha kendalinya.

Situasi ini diperkuat dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Posisi itu secara tidak langsung menjadi simbol formalisasi pengaruh Geng Solo dalam pemerintahan. Meskipun Prabowo kini memegang kendali utama pemerintahan, tak bisa disangkal bahwa bayang-bayang keluarga Jokowi tetap menyertai.

Seiring berkembangnya zaman, Geng Solo bukan hanya jadi julukan. Ia telah menjelma menjadi terminologi politik. Ia menandai kritik terhadap sistem patronase yang berbasis asal-usul dan loyalitas, bukan pada kompetensi. Pengaruh Geng Solo tak hanya terlihat di pemerintahan, tapi juga di BUMN, lembaga hukum, bahkan dunia usaha.

Pertanyaannya, bagaimana kita harus memahami gejala ini secara teoritis? Dan apa implikasinya terhadap legitimasi kekuasaan Prabowo saat ini?

Dinasti, Patronase, dan Hegemoni Lokal

Untuk memahami Geng Solo sebagai gejala politik, kita perlu menarik benang merah dari tiga kerangka teori: dinasti politik, patron-klien, dan hegemoni lokal.

Pertama, teori dinasti politik. Scholars seperti Kanchan Chandra menyebut bahwa dinasti politik tumbuh subur di sistem demokrasi yang lemah institusinya. Dalam konteks Indonesia, demokrasi prosedural tidak selalu menghasilkan meritokrasi. Jokowi, meskipun berasal dari kelas menengah bawah, membangun kekuatan politiknya bukan hanya lewat pencapaian, tapi juga melalui rekrutmen keluarga.

Gibran jadi Wali Kota Solo, lalu Wapres. Bobby jadi Wali Kota Medan, lalu Gubernur Sumatera Utara. Putra bungsunya, Kaesang Pangarep, juga disebut-sebut sedang dipersiapkan untuk arena politik berikutnya. Geng Solo adalah bentuk artikulatif dari politik dinasti itu sendiri—ia bukan sekadar realitas, tapi simbol.

Kedua, kerangka patron-klien. James C. Scott dan Edward Banfield menjelaskan bahwa dalam sistem patronase, loyalitas lebih dihargai ketimbang kompetensi. Geng Solo bukan hanya keluarga. Ia juga mencakup lingkaran loyalis yang tumbuh bersama Jokowi: dari Menteri hingga kepala lembaga, dari kepala daerah hingga perwira tinggi.

Struktur ini menciptakan jaringan kekuasaan informal yang kerap lebih efektif dari struktur formal. Penunjukan-penunjukan strategis yang tidak sepenuhnya transparan memperkuat anggapan bahwa Geng Solo tak hanya kuat, tapi juga sulit digoyang.

Ketiga, kita bisa pakai analisis hegemoni lokal dari Antonio Gramsci. Hegemoni adalah kekuasaan yang tampak alami karena berhasil mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Dalam hal ini, Jokowi membangun hegemoni lewat citra sederhana, dekat rakyat, dan keberhasilan infrastruktur. Geng Solo kemudian hadir sebagai warisan dari hegemoni tersebut.

Masyarakat yang masih melihat Jokowi sebagai figur ideal—terlepas dari kritik—secara tidak sadar menerima kehadiran keluarga dan loyalisnya sebagai kelanjutan dari kesuksesan. Di titik ini, Geng Solo tidak lagi sekadar jaringan politik, tapi simbol hegemoni budaya yang menjalar ke dalam birokrasi dan pemerintahan.

Namun, ketiga teori ini juga mengingatkan bahwa dinasti, patronase, dan hegemoni bisa runtuh ketika tak lagi ditopang konsensus sosial. Dan di sinilah tantangan Prabowo berada.

Menghadapi Bayangan Geng Solo

Sebagai Presiden, Prabowo kini memiliki otoritas formal dan politik. Namun kehadiran Geng Solo menjadi semacam “kekuasaan dalam kekuasaan”. Apalagi pengaruhnya nyata. Ia hadir dalam bentuk keputusan politik yang berat sebelah, jabatan strategis yang diwariskan, dan konflik kepentingan yang mengaburkan batas antara keluarga dan negara.

Langkah pertama yang perlu dilakukan Prabowo adalah menata ulang struktur kekuasaan birokrasi dan pemerintahan. Tanpa harus mendiskriminasi siapapun yang punya hubungan dengan Jokowi, Prabowo perlu memastikan bahwa setiap posisi diisi berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan loyalitas terhadap masa lalu. Reformasi internal kabinet dan lembaga menjadi penting untuk memastikan bahwa program-program baru benar-benar dijalankan sesuai arah kebijakan Presiden.

Langkah kedua adalah menghidupkan kembali meritokrasi politik. Prabowo harus memastikan bahwa generasi baru elite tidak lahir dari kekerabatan, tapi dari kompetisi. Program rekrutmen kepemimpinan muda, pelatihan birokrasi berbasis kinerja, hingga pembukaan ruang kritik di internal pemerintahan bisa menjadi cara untuk menggeser dominasi Geng Solo ke arah tatanan baru yang lebih sehat.

Langkah ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah membangun narasi tandingan secara kultural dan simbolik. Jika Jokowi membangun citra sederhana dan “orang biasa,” maka Prabowo perlu membangun imaji pemimpin negarawan—yang tegas, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Narasi ini penting agar publik tidak terjebak pada nostalgia terhadap figur lama, tapi percaya pada visi baru yang ditawarkan.

Geng Solo mungkin bukan organisasi, tapi ia adalah fenomena. Ia lahir dari sistem yang longgar, budaya politik yang permisif, dan kelemahan institusional yang kronis. Tapi ia juga bisa padam ketika sistem diperkuat, politik diperbaiki, dan rakyat diberi alternatif.

Kini bola ada di tangan Prabowo. Akankah ia membiarkan matahari masa lalu tetap bersinar di langit pemerintahannya, atau menyalakan obor baru yang lebih terang dan adil? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus pemakzulan Gibran Rakabuming Raka agaknya diwarnai oleh interpretasi tajam dari seorang “hakim konstitusi bayangan” setelah Mahfud MD turun gunung dan bisa saja memiliki signifikansi dan pengaruh tersendiri. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Aspirasi sejumlah purnawirawan TNI ke DPR mengenai pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai RI-2 timbul tenggelam. Namun, Mahfud MD eksis menghangatkan diskursus dengan identitasnya yang begitu unik sebagai eks pejabat publik tier-1 negeri ini.

“Klasik”, naiknya Gibran ke tampuk kekuasaan memang sah secara administratif. Namun, banyak kalangan menilai proses menuju pencalonannya sarat dengan intervensi kekuasaan, terutama karena perubahan batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwarnai konflik kepentingan.

Ketika Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sekaligus akademisi hukum tata negara, memberikan analisis terbuka tentang kemungkinan pemakzulan Gibran, polemik yang semula hanya bergema di ruang akademik kiranya mulai memasuki wacana publik.

Menariknya, Mahfud tampak tidak memiliki intensi untuk memobilisasi massa, tidak memimpin petisi, tidak menggertak DPR, tapi terus mengulang dalam forum ilmiah dan publik, termasuk interpretasi adanya pelanggaran konstitusional serius dalam proses pencalonan Gibran.

Di tengah atmosfer politik yang lebih sibuk memburu kompromi, Mahfud pun tampaknya menempatkan diri menjadi semacam dissent yang senyap tapi menyengat.

Lantas pertanyaannya, mengapa telaah Mahfud bisa saja menjadi krusial?

“Hakim Konstitusi Bayangan”?

Berbeda dari para purnawirawan yang masuk ke dalam diskursus pemakzulan dari posisi outsider atau moral elders, Mahfud MD kiranya berada dalam posisi unik sebagai sosok yang pernah berada di jantung kekuasaan.

Pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Menko Polhukam, mantan legislator, dan yang paling penting seorang living legend akademisi hukum tata negara yang telah lama dikenal sebagai penjaga norma konstitusi.

Figur Mahfud kiranya perwujudan dari hybrid constitutional intellectual, di mana ia bukan aktivis, bukan partai, bukan juga pengamat biasa. Ia tahu isi dapur negara, tahu titik lemah lembaga, tahu logika kekuasaan.

Tapi alih-alih menggunakan pengetahuan itu untuk menjadi makelar politik pasca-kekuasaan, Mahfud agaknya justru memposisikan diri sebagai memori hidup konstitusi yang mengingatkan, memberi isyarat, dan mengajukan tafsir yang tidak populer namun relevan.

Dalam teorisasi politik konstitusional, peran seperti Mahfud dapat dibaca lewat kacamata Antonio Gramsci sebagai “intelektual organik” dari ranah negara yang “membelot” dalam terminologi konstruktif kepada publik.

Bukan hanya memberi penilaian, tapi menantang hegemonik narasi bahwa pemilu sudah selesai dan semuanya sah. Bagi Mahfud, suara pemilih mungkin tidak bisa menjadi jubah legitimasi untuk keputusan yang secara institusional dipenuhi konflik kepentingan dan korupsi etika.

Dengan tidak ikut barisan oposisi keras atau politisasi massa, Mahfud justru mengambil posisi yang lebih sulit, yakni dissent tanpa oposisi. Ia tidak berseberangan dengan negara, tapi juga tidak berdamai dengan deformasi institusi. Di titik inilah Mahfud menjadi figur yang mungkin sedikit mengganggu kekuasaan, bukan karena ancamannya, tetapi karena akal sehatnya.

Lalu, apakah signifikansi yang dikemukakan Mahfud dalam konteks konkret dinamika politik-pemerintahan ke depan, termasuk pemakzulan Gibran?

Sayangnya, “Hanya” Rekonstruksi Moral?

Wacana pemakzulan Gibran, jika diukur dari kemungkinan realisasi politik, nyaris nol. DPR dikuasai koalisi besar yang loyal kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Maka bagi Mahfud, diskurusus pemakzulan dan probabilitasnya boleh jadi bukanlah tujuan utama, tetapi sebagai bahasa simbolik untuk menagih akuntabilitas politik atas pelanggaran etik yang diformalisasi.

Dalam hal ini, Mahfud memainkan peran yang mirip dengan yang dijelaskan oleh Pierre Rosanvallon dalam konsep counter-democracy, yakni sistem demokrasi modern tidak hanya bekerja melalui pemilu, tetapi juga melalui “pembalasan etis” (ethical retribution) yang diartikulasikan oleh opini publik, intelektual publik, dan pengawas moral.

Mahfud tampak menjadi simbol counter-democracy itu sebagai koreksi moral muncul dari dissent senyap seperti dirinya yang memiliki rekam jejak trengginas sebagai Ketua MK.

Posisinya pun kiranya bukan sebagai eksekutor, tetapi penjaga ingatan yang menyuarakan bahwa “ini salah” bukan untuk membatalkan hasil, tetapi agar publik tidak terjebak dalam amnesia kolektif.

Dalam politik Indonesia yang sering kali mengubur noda demokrasi-konstitusi dalam “rekonsiliasi kekuasaan”, Mahfud sekilas memilih menjadi pengarsip kesalahan yang tak sempat disidang.

Mungkin karena itu suaranya tidak sekeras purnawirawan, tidak segemuruh massa, tidak setrending aktivis digital. Tapi seperti suara peluit wasit yang hanya berbunyi sekali untuk menandai pelanggaran besar, suara Mahfud kiranya cukup “satu” untuk menandai bahwa demokrasi Indonesia sempat atau telah melewati batas.

Namun, untuk motif dan intensi sesungguhnya di balik telaah kritis Mahfud serta implikasinya, hanya waktu yang pasti akan menjawabnya. (J61)

Megawati akhirnya tampil satu panggung dengan Prabowo dan Gibran di peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 — sebuah momen langka yang tak bisa dianggap remeh. Apakah ini pertanda awal dari stabilitas politik baru di Indonesia?

PinterPolitik.com

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Senin, 2 Juni 2025, menyajikan sebuah pemandangan politik yang unik. Di antara para tokoh yang hadir, kehadiran Megawati Soekarnoputri mencuri perhatian publik dan pengamat politik. Ini bukan semata soal seremoni kenegaraan, tapi lebih dari itu: ini adalah pertama kalinya Megawati tampil bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu acara resmi setelah kompetisi politik Pilpres 2024 yang penuh tensi.

Megawati, yang duduk sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, berdiri di belakang Prabowo dan di depan Gibran saat upacara berlangsung. Ketiganya sempat berbincang hangat sebelum upacara dimulai, bahkan setelah acara pun Megawati diantar langsung ke mobilnya oleh Presiden Prabowo — sebuah gestur simbolik yang tentu tidak bisa dianggap sepele.

Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya gestur etiket kenegaraan. Namun bagi yang jeli membaca arah angin politik nasional, ini bisa menjadi indikasi akan terjadinya pergeseran penting. PDIP, partai Megawati, selama ini digadang-gadang sebagai satu-satunya partai besar yang akan mengambil sikap oposisi. Maka muncul pertanyaan mendasar: apakah kehadiran Megawati di momen ini hanya bentuk penghormatan institusional, ataukah sebuah pertanda bahwa dinamika oposisi sedang melunak?

Lebih lanjut, seberapa signifikan sebetulnya gestur kehadiran Megawati ini dalam lanskap politik nasional pasca-Pilpres? Apakah ini adalah sinyal awal menuju rekonsiliasi? Atau justru strategi diam-diam yang menyimpan makna lebih dalam?

Megawati, Kunci Stabilitas Politik?

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu pilar terakhir dalam stabilitas politik nasional saat ini. Dalam konteks pasca-Pilpres 2024, PDIP menjadi satu-satunya partai besar yang secara terbuka memiliki potensi untuk mengambil jalur oposisi, sementara partai-partai lain telah merapat ke kubu pemerintahan Prabowo-Gibran.

Stabilitas politik dalam sistem demokrasi elektoral seperti Indonesia bukan hanya penting secara normatif, tapi juga secara fungsional. Dalam teori pembangunan politik klasik seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, stabilitas institusional menjadi prasyarat utama bagi konsolidasi demokrasi. Ketika lembaga-lembaga politik mapan mampu menjaga relasi yang konstruktif dengan kekuasaan eksekutif, maka negara tidak hanya akan terhindar dari konflik politik terbuka, tetapi juga akan lebih mampu menarik investasi, menjaga keberlanjutan kebijakan, dan menciptakan iklim birokrasi yang efektif.

Di sinilah arti penting Megawati dan PDIP menjadi menonjol. Sebagai kubu yang hingga kini terus menyuarakan akan berada di luar pemerintahan, keberadaan satu kekuatan penyeimbang menjadi sangat vital — baik untuk menjaga check and balance maupun untuk memastikan bahwa proses demokrasi tidak kehilangan semangat deliberatifnya. Namun, lebih menariknya, kehadiran Megawati dalam upacara Hari Lahir Pancasila justru menunjukkan adanya kemungkinan bahwa stabilitas itu bisa dibangun tanpa harus masuk dalam konflik oposisi-pemerintah yang keras.

Dalam pemikiran politik kontemporer, hal ini bisa dikaitkan dengan teori koeksistensi politik yang dikembangkan oleh Giovanni Sartori. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, stabilitas tidak selalu harus datang dari oposisi yang vokal, tetapi bisa juga melalui koeksistensi fungsional — di mana kekuatan oposisi tetap menjaga jarak, namun tidak serta-merta memusuhi semua langkah pemerintahan. Ini adalah strategi yang sangat mungkin tengah dijalankan Megawati, yang selama ini dikenal sebagai pihak yang begitu memegang teguh prinsip politiknya.

Dari sudut pandang hubungan politik-ekonomi, kestabilan ini juga dapat dimaknai sebagai sinyal positif bagi para pelaku pasar. Investor — baik dalam negeri maupun asing — tentu lebih nyaman beroperasi di lingkungan yang tidak dipenuhi oleh konflik elite yang destruktif. Ketika para tokoh besar seperti Megawati menunjukkan gestur kooperatif, itu adalah bentuk confidence booster bagi banyak sektor.

Artinya, kehadiran Megawati bukan hanya sekadar simbol, tetapi bisa dibaca sebagai pernyataan sikap: bahwa PDIP, sekalipun masih kerap kritis, bersedia menjaga harmoni politik nasional. Hal ini tentu bisa memperkuat posisi pemerintah dalam menjalankan agenda-agenda strategis jangka panjang seperti pemantapan Danantara, ketahanan pangan, dan transformasi digital. Dalam konteks ini, Megawati adalah jembatan — antara masa lalu, masa kini, dan masa depan politik Indonesia.

Makna Gestur dan Humbleness Megawati?

Jika kehadiran Megawati dalam upacara Hari Lahir Pancasila 2025 adalah pertanda awal dari stabilitas politik yang lebih kokoh di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, maka ini adalah langkah besar — baik bagi Indonesia, maupun bagi Megawati sendiri.

Sebab, Megawati selama ini bukan dikenal sebagai politisi yang mudah melunak. Dalam sejarah politiknya, ia sering menunjukkan sikap yang keras terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan.

Track record politik Megawati penuh dengan gestur tegas — dari pemecatan kader partai, keputusan untuk menarik dukungan terhadap kebijakan tertentu, hingga sikap diamnya yang sering kali lebih lantang dari kata-kata. Maka ketika ia hadir di dekat tokoh yang dalam konteks Pilpres sebelumnya bisa dianggap sebagai rival, muncul tafsir lain: apakah ini adalah tanda dari political humbleness?

Dalam teori politik, humbleness bukan berarti menyerah. Dalam banyak kasus, ia justru merupakan bentuk kekuatan yang matang. Political humbleness adalah kemampuan untuk mengesampingkan ego personal dan partai demi kepentingan yang lebih besar: keutuhan sistem politik dan harmoni sosial. Jika benar bahwa Megawati memilih jalur ini, maka itu adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai statesmanship — kualitas kepemimpinan yang melampaui kepentingan pragmatis sesaat.

Tentu, semua ini masih harus diuji oleh waktu. Tapi jika upacara Hari Lahir Pancasila kemarin adalah panggung awal bagi terbentuknya relasi baru antara Megawati dan pemerintah, maka bangsa ini patut bernafas sedikit lebih lega.

Politik Indonesia sedang menunjukkan wajah yang lebih dewasa. Dan dalam wajah itu, Megawati kembali memainkan peran pentingnya — bukan sebagai penantang, tapi sebagai penjaga keseimbangan. (D74)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Seremoni tanam dan/atau panen padi menjadi ritual yang agaknya semi-wajib dilakukan oleh pejabat negara atau politisi. Gibran Rakabuming Raka dan Puan Maharani menjadi spotlight dengan apa yang dilakukannya, di mana tampak merefleksikan makna tertentu yang signifikan.

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian publik ketika menanam padi bersama petani di Ngawi, Jawa Timur. Ia terlihat berjalan maju menggunakan mesin rice transplanter, seolah menggandeng kemajuan teknologi pertanian dengan kesederhanaan politik.

Reaksi warganet di media sosial seketika segera membangkitkan memori kolektif pada adegan serupa tapi tak sama dengan yang diperagakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada 2022 dan 2021 silam.

Selain menanam dalam situasi rintik hujan, Puan juga pernah berjalan maju menanam padi secara manual, menuai tanggapan beragam di ruang digital.

Momen-momen seperti ini, walau ending-nya terlihat memantik simpul senyum, sesungguhnya sarat makna politis.

Dalam istilah Erving Goffman, peristiwa semacam ini adalah “front stage performance”, di mana para aktor politik menyampaikan pesan bukan hanya melalui kata-kata, melainkan juga melalui gestur, simbol, dan latar peristiwa yang penuh pertimbangan.

Dalam konteks ini, persawahan bukan hanya ruang produksi pangan, melainkan panggung produksi makna politik.

Tentu, apa yang dilakukan Gibran dan Puan tak bisa sekadar dinilai dari penampilan visualnya.

Ada perbedaan teknis dan konteks sosial yang membedakan keduanya. Namun, jika zoom out dilakukan, terdapat pola komunikasi visual yang berulang dan membentuk “ritual politik pertanian” yang lebih luas, yang patut ditelaah secara kritis.

Menyemai Modal Politik?

Secara teoretis, tindakan menanam padi yang dilakukan pejabat publik dapat dipahami melalui konsep politik simbolik dari Murray Edelman. Dalam buku The Symbolic Uses of Politics, Edelman menyebut bahwa simbol politik digunakan untuk menyederhanakan isu kompleks dan menciptakan ilusi keterlibatan pemimpin dalam kehidupan rakyat.

Gambar pejabat yang menanam maupun memanen padi dengan tangan kotor dan kaki berlumur lumpur, tentu menyampaikan pesan “saya bersama kalian, para petani.”

Lengkap dengan semaian benih padi atau segenggam gabah yang diangkat ke udara menciptakan pose foto publikasi kehumasan yang tampak menjadi template pejabat negara +62 di berbagai level.

Pesan ini menyasar dua ranah sekaligus. Pertama, visual populism, yakni usaha memperlihatkan keberpihakan pada rakyat kecil (petani sebagai simbol rakyat marginal).

Kedua, agrarian identity, di mana pejabat menunjukkan bahwa negara masih memiliki semangat agraris di tengah gelombang industrialisasi dan urbanisasi.

Namun, efektivitas pesan ini sangat bergantung pada dua hal yakni konteks politik (misalnya menjelang pemilu, reshuffle kabinet, atau krisis pangan) dan “kecanggihan” publik dalam membaca simbol (masyarakat semakin kritis terhadap pencitraan).

Dalam kasus Gibran dan Puan, kemiripan gestur (sama-sama berjalan maju) justru membuka ruang debat, apakah ini bagian dari strategi komunikasi yang dirancang, atau sekadar mimesis politik belaka?

Gibran menggunakan mesin rice transplanter, sebuah perangkat teknologi yang mengisyaratkan modernisasi, sementara Puan tampil dalam kesederhanaan manual di bawah hujan. Dua gaya berbeda, dua pendekatan yang sama-sama menyasar citra “pemimpin merakyat”.

Namun, ketika simbol terlalu sering digunakan tanpa narasi kebijakan yang konkret, ia rentan menjadi empty signifier, tanda kosong yang bisa diisi apa saja tetapi kehilangan daya transformasionalnya.

Maknanya Apa Bang Messi?

Pertanyaannya kini, sejauh mana aksi tanam padi ini berkontribusi pada transformasi kebijakan pertanian Indonesia secara konkret?

Jika dilihat secara substansial dan dari segi struktur agraria, Indonesia masih menghadapi tantangan akut, yaitu alih fungsi lahan, ketimpangan penguasaan tanah, kerentanan petani terhadap perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor pangan pokok.

Menurut kajian Bappenas (2022), sekitar 56% petani kita adalah petani gurem (memiliki lahan < 0,5 ha), dengan rentang usia yang semakin menua.

Dalam situasi seperti ini, simbol semata tidak cukup. Dibutuhkan kebijakan substantif yang menyasar akar masalah. Reforma agraria kiranya bukan hanya redistribusi tanah, tetapi juga reformasi struktur kelembagaan.

Belum lagi persoalan subsidi dan akses teknologi agar tepat guna dan bermuara pada petani kecil yang tak terpinggirkan dalam mekanisasi.

Lalu, proteksi harga dan pasar yang menjadi krusial, terutama bagi petani padi yang menghadapi gejolak harga beras dan permainan tengkulak.

Terakhir, kebijakan dan insentif bagi regenerasi petani, mengingat lebih dari separuh persentase petani Indonesia berusia di atas 45 tahun.

Ironisnya, momen tanam padi politisi seringkali tidak dibarengi dengan diskursus kebijakan semacam itu.

Agenda itu berhenti sebagai seremoni simbolis yang justru memperkuat impresi bahwa pejabat publik masih melihat pertanian sebagai elemen nostalgia, bukan sektor strategis masa depan.

Tanpa konsistensi kebijakan, yang terjadi justru delegitimasi. Narasi visual tak lagi dipercaya, dan rakyat membaca simbol dengan sinisme.

Menanam padi atau komoditas lain memang bisa menjadi gestur politik yang kuat, dengan catatan, diiringi dengan konsistensi kebijakan dan kehadiran negara yang nyata dalam sektor pertanian. Namun, jika hanya menjadi bagian dari to-do list pencitraan yang berulang, itu kiranha akan mengalami kelelahan simbolik.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berani kotor di sawah saat kamera menyala, tetapi juga berani membenahi sistem saat kamera mati. Sawah bukan panggung teatrikal, melainkan ladang nyata bagi perut rakyat dan ketahanan negara.

Sebagaimana disampaikan Clifford Geertz dalam studinya tentang petani Jawa, simbol dan ritual agraris harus dipahami sebagai bagian dari struktur makna yang lebih dalam. Maka, tanam padi bukan sekadar event, tapi harus menjadi bagian dari gestalt politik pertanian, yakni kesatuan utuh antara niat, kebijakan, dan simbol.

Jika tidak, Indonesia hanya akan terus menyaksikan repetisi yang memukau secara visual, tetapi hampa secara substansial. Sawah akan terus jadi tempat para politisi menanam citra, bukan kebijakan. Dan itu, bagi petani kita, tak akan menumbuhkan apa pun. (J61)