Jokowi resmi meninggalkan Istana Merdeka pada Oktober 2024. Ia kembali ke Solo, kota tempatnya memulai karier politik sebagai wali kota. Narasinya terasa lengkap: seorang pemimpin yang naik dari rakyat, kembali ke rakyat. Namun di balik narasi penutupan yang rapi itu, ada sesuatu yang ikut pulang ke Solo—seluruh infrastruktur kekuasaan yang ia bangun selama satu dekade.

PinterPolitik.com

Dalam novel epik Foundation karya Isaac Asimov, seorang ilmuwan bernama Hari Seldon tahu bahwa kekaisaran galaksi yang ia tinggali akan segera runtuh. Namun alih-alih pasrah, ia merancang sebuah institusi—Foundation—yang dirancang untuk memastikan bahwa pengetahuan, jaringan, dan pengaruhnya tidak ikut musnah bersama kejatuhan itu.

Seldon tidak hidup cukup lama untuk menyaksikan hasilnya. Tapi ia tak perlu hadir secara fisik: sistemnya bekerja sendiri, mengeksekusi rencana yang sudah ia tanam jauh sebelum kematiannya. Ia hadir dalam ketidakhadiran. Ia mengendalikan masa depan dari masa lalu.

Kisah fiksi ilmiah itu terasa sangat tidak fiksi jika kita memperhatikan pergerakan politik Indonesia pascapemerintahan Joko Widodo. Rumah Jokowi di Solo tidak pernah benar-benar sepi pasca ia tak lagi jadi presiden. Para politisi, kepala daerah, pengusaha, hingga tokoh-tokoh yang sedang menghitung ulang haluan politiknya terus berdatangan.

Gibran Rakabuming, putra sulungnya, kini duduk di kursi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kaesang Pangarep, putra keduanya, memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dua jalur kekuasaan yang berbeda, satu gravitasi yang sama.

Di sinilah relevansi teori Ernst Kantorowicz menjadi sangat tajam. Dalam The King’s Two Bodies (1957), sejarawan ini menguraikan doktrin medieval tentang dua tubuh seorang raja: body natural, tubuh fisik yang bisa sakit, tua, dan mati; dan body politic, tubuh kekuasaan yang bersifat abadi dan tidak bisa lenyap begitu saja.

Ketika seorang raja wafat, tubuh politiknya berpindah ke penerus—bukan hilang. Jokowi tampaknya memahami prinsip ini secara intuitif. Ia tidak membiarkan “tubuh politiknya” menguap begitu saja ketika jabatan presiden berakhir. Ia mentransfernya—ke Gibran, ke Kaesang, dan secara lebih sistematis, ke PSI.

PSI Sebagai Mesin Waktu: Kronopolitik dan Hantu Jokowisme

PSI adalah partai yang menarik untuk diamati bukan karena pencapaian elektoral masa lalunya—pada Pemilu 2024 partai ini gagal melampaui ambang batas parlemen—melainkan karena transformasi yang sedang berlangsung di dalamnya. PSI yang dulu dikenal sebagai partai progresif-liberal dengan basis pemilih urban muda, kini sedang mengalami metamorfosis identitas. Ia bergerak menjadi sesuatu yang lebih tepat disebut sebagai “partai Jokowisme.”

Fenomena yang paling mencolok adalah migrasi kader. Sejumlah nama dari Nasdem, PDIP, Golkar, hingga partai-partai menengah lainnya mulai merapat ke lingkaran Kaesang. Mantan kepala daerah, pengusaha daerah dengan jaringan lama, dan loyalis-loyalis yang tidak menemukan ruang di partai besar pasca-pergeseran koalisi, semuanya menemukan “rumah baru” di PSI. Ini bukan kebetulan. Ini adalah proses akumulasi sumber daya politik yang sangat terencana.

Paul Virilio, filsuf Prancis yang mengembangkan konsep chronopolitics, berpendapat bahwa kekuasaan modern bukan hanya soal penguasaan ruang—melainkan penguasaan waktu. Siapa yang mampu menentukan ritme, tempo, dan timing dari sebuah peristiwa politik, dialah yang sesungguhnya berkuasa.

Jokowi sedang melakukan persis itu: ia menanam pengaruh hari ini di daerah-daerah, membangun jaringan loyalitas yang akan “diaktifkan” pada momen yang tepat—dan momen itu bernama Pemilu 2029.

Konsep ini diperdalam oleh apa yang Jacques Derrida sebut sebagai hauntology dalam Specters of Marx (1993). Hauntology adalah filsafat tentang “kehadiran dalam ketiadaan”—tentang bagaimana sebuah entitas tetap menghantui sistem bahkan setelah ia secara formal tidak lagi hadir.

Jokowi sudah pulang ke Solo. Tapi “ruhnya” masih tinggal di hampir setiap simpul kekuasaan daerah yang ia bangun selama sepuluh tahun: para bupati yang pernah ia naikkan, para pengusaha yang proyek infrastrukturnya lahir dari kebijakan eranya, para loyalis yang karier politiknya bertumpu pada restu namanya. Mereka semua adalah spektrum dari sebuah kekuasaan yang menolak untuk benar-benar berakhir.

Dalam konteks ini, PSI bukan sekadar partai. PSI adalah life raft—sekoci yang dipersiapkan untuk menampung seluruh ekosistem Jokowisme yang tidak lagi memiliki wadah formal setelah masa kepresidenan berakhir. Ini adalah konsep yang oleh beberapa analis politik disebut sebagai post-presidency incumbency: anomali di mana seorang mantan presiden tetap memiliki instrumen politik formal untuk mengintervensi percaturan kekuasaan tanpa harus memegang jabatan resmi apapun.

Pelajaran dari Medici hingga Lee Kuan Yew

Jokowi tentu bukan yang pertama mencoba membangun kekuasaan yang melampaui batas jabatan formalnya. Sejarah penuh dengan preseden serupa—dan dari sana kita bisa belajar seberapa jauh strategi semacam ini bisa berjalan.

Keluarga Medici di Florence abad ke-15 adalah contoh paling klasik. Mereka tidak selalu memegang jabatan tertinggi kota, tetapi melalui jaringan perbankan, patron seni, dan relasi informal yang mereka rawat selama generasi, mereka de facto menentukan siapa yang berkuasa dan kebijakan apa yang berjalan. Sistem mereka bekerja karena satu prinsip sederhana: semua orang berutang budi pada mereka. Bukan utang formal—melainkan utang relasional yang jauh lebih mengikat.

Lebih dekat ke masa kini, Lee Kuan Yew adalah referensi yang tak bisa diabaikan. Setelah lengser dari posisi Perdana Menteri Singapura pada 1990, ia tetap menjabat sebagai “Senior Minister” lalu “Minister Mentor”—posisi yang secara formal terdengar seremonial, tetapi secara substantif tetap menjadikannya tangan pertama dalam setiap keputusan besar negara.

Putranya, Lee Hsien Loong, kemudian menjadi perdana menteri. Klan Lee tidak membangun dinasti dengan cara kasar—mereka membangunnya dengan cara institusional, perlahan, dan dengan legitimasi yang terus dijaga citranya.

Perbedaannya dengan Jokowi? Jokowi tidak memiliki jabatan “emeritus” formal. Ia tidak duduk di kabinet sebagai penasihat. Justru di situlah keunikan—dan bahayanya. Pengaruhnya bekerja di luar struktur formal, yang membuatnya lebih sulit dilacak, lebih sulit dikritik secara langsung, dan paradoksnya, lebih sulit untuk dilawan.

Pertanyaan yang kemudian menggantung adalah pertanyaan tentang konversi. Jaringan adalah modal, bukan jaminan. PSI masih harus melewati uji elektoral yang keras: membangun mesin kampanye yang fungsional, merekrut kandidat yang kompetitif di tingkat daerah, dan yang paling menentukan, meyakinkan pemilih bahwa “Jokowisme” masih relevan di 2029—di tengah kemungkinan bahwa wajah politik Indonesia akan sudah berubah cukup jauh dari hari ini.

Sejarah mesin waktu politik tidak selalu berakhir baik. Hari Seldon berhasil. Medici berhasil. Tapi banyak yang tidak. Pengaruh tanpa jabatan adalah aset yang sangat mudah menguap jika tidak terus-menerus dipelihara dengan narasi, kemenangan kecil yang konsisten, dan kehadiran yang terasa nyata di tingkat paling bawah.

Jokowi tampaknya tahu semua itu. Ia bukan politisi yang bekerja dengan kebetulan. Tapi apakah operasi mesin waktunya akan benar-benar berjalan hingga 2029—itu adalah pertanyaan yang baru bisa dijawab oleh waktu itu sendiri. Dan mungkin, hanya oleh waktu. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Isu pemakzulan Gibran kembali mencuat lewat forum purnawirawan TNI pimpinan Fachrul Razi. Menariknya, bertepatan dengan kembalinya jabatan Wakil Panglima TNI, posisi yang terakhir kalo dipegang Fachrul. Di balik narasi moral, agaknya tersimpan aroma kepentingan, simbol kekuasaan, dan potensi “invisible hand” yang menguji kohesi politik dan pemerintahan saat ini.

PinterPolitik.com

Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di saat yang kebetulan beririsan dengan pelantikan kembali posisi Wakil Panglima TNI.

Meski hanya kebetulan dan secara teknis tentu tidak ada korelasi langsung antara kedua peristiwa ini, kesamaan momentum dan latar belakang aktor, yakni Fachrul Razi, Wakil Panglima TNI terakhir sebelum posisi itu kosong sejak 25 tahun lalu.

Ya, Fachrul Razi, adalah sosok yang memimpin gerakan forum purnawirawan TNI dengan agenda memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Bahkan, surat permohonan telah dilayangkan ke MPR/DPR. Alasannya saat disederhanakan adalah “moral” dan “etis”.

Fachrul tercatat pernah menjadi Menteri Agama di masa Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, sebelum diberhentikan dalam reshuffle kabinet.

Desakan forum ini untuk menurunkan Gibran dari jabatannya mengundang pertanyaan besar, apakah ini murni gerakan moral seperti yang dinarasikan, ataukah sarat motif personal dan politis?

Mendapatkan Momentum?

Dalam kerangka teori elite politik yang dikemukakan Pareto dan Mosca, setiap elite cenderung mempertahankan atau merebut kekuasaan melalui jaringan, simbol, dan momentum.

Militer purnawirawan, meski tidak lagi memegang komando formal, tetap menjadi jejaring politik yang memiliki pengaruh simbolis, terutama di isu-isu terkait legitimasi dan moralitas negara.

Menariknya, momentum pelantikan Wakil Panglima TNI secara tak langsung menebalkan impresi bahwa panggung militer kembali hidup, dan kemunculan isu pemakzulan dari lingkaran yang dipimpin oleh mantan Wakil Panglima TNI bukan tidak mungkin memberi efek gema politik yang sulit diabaikan.

Pertanyaan krusial adalah mengapa Fachrul Razi dan forum purnawirawan TNI memilih terus bersikukuh mengangkat isu pemakzulan Gibran?

Alasan Politis?

Motif kepentingan politik forum purnawirawan itu sendiri menjadi justifikasi pertama yang kiranya terjadi, baik dalam positif maupun netral. Positif dalam artian kontribusi pemikiran dan kritisi, tentu dengan catatan masih dalam koridor yang tepat.

Di sisi berbeda, para aktor dan organisasi seperti ini membutuhkan panggung untuk menjaga relevansinya, dan mengangkat isu sebesar pemakzulan wakil presiden merupakan strategi agenda setting yang efektif untuk memindahkan sorotan publik.

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan adanya invisible hand atau pihak ketiga yang menggunakan forum ini sebagai corong isu untuk kepentingan politiknya sendiri. Dalam kerangka proxy politics, kelompok seperti ini dapat berperan sebagai pembuka serangan simbolik bagi aktor lain yang tidak ingin tampil langsung.

Jika membaca situasi ini dengan pendekatan teori permainan kekuasaan Machiavelli dan teori modal politik Pierre Bourdieu, terlihat bahwa isu ini membawa konsekuensi strategis yang tidak sedikit.

Dari sisi simbolik, suara purnawirawan TNI tetap memiliki resonansi di kalangan prajurit aktif maupun masyarakat luas yang masih memandang militer sebagai penjaga moral negara.

Narasi yang dibangun dari lingkaran ini dapat mengikis legitimasi moral Gibran di mata sebagian publik. Di sisi lain, isu ini muncul pada awal masa pemerintahan Prabowo Subianto, periode yang biasanya disebut sebagai honeymoon phase, ketika konsolidasi narasi sangat penting untuk mengamankan dukungan politik.

Distorsi seperti ini “sedikit-banyak” dapat menggeser fokus media dari agenda pemerintahan ke krisis internal yang berpotensi dimanfaatkan oposisi atau faksi lain dalam koalisi.

Dari sudut pandang strategi, kemunculan isu ini tepat dibaca melalui lensa stratagem ke-13 dari 36 Stratagems, yaitu “mengguncang pohon untuk membuat ular keluar”.

Tujuannya mungkin bukan langsung menjatuhkan Gibran, melainkan menguji siapa yang akan membela, siapa yang diam, dan siapa yang ikut menekan.

Dalam politik Indonesia, serangan simbolik seperti ini sering digunakan untuk mengukur kekuatan pertahanan lawan, mengidentifikasi celah, dan menyiapkan langkah berikutnya ketika target menunjukkan kelemahan. Artinya, isu ini bisa menjadi ujian awal bagi daya tahan politik Gibran sekaligus tes kohesi internal pemerintahan Prabowo.

Kesimpulannya, timbul-tenggelam isu pemakzulan Gibran yang diangkat oleh forum purnawirawan TNI di bawah pimpinan Fachrul Razi adalah fenomena politik yang sarat simbol dan momentum.

Hal itu kiranya bukan sekadar wacana moral, melainkan arena pertarungan persepsi dan kepentingan yang berlapis. Dalam kerangka teori elite, agenda setting, dan proxy politics, isu ini dapat dibaca sebagai gerakan uji kekuatan, langkah awal untuk mengukur daya tahan politik Gibran, sekaligus kesempatan untuk memetakan konfigurasi kawan dan lawan di dalam maupun di luar pemerintahan.

Jika tidak diantisipasi dengan strategi komunikasi dan konsolidasi yang tepat, isu ini berpotensi menjadi bom waktu yang mengganggu hubungan Presiden dan Wakil Presiden, memecah kohesi koalisi, dan membuka ruang bagi aktor lain untuk mengatur ulang peta kekuasaan nasional. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Safari putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit, ke tiga presiden RI terdahulu sangat menarik dalam dinamika politik terkini. Terlebih, dalam konteks yang akan sangat menentukan relasi Presiden Prabowo, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto menjadi spotlight dinamika terbaru politik level tertinggi Tanah Air.

Setelah mengundang putra-putri Presiden RI pertama hingga ke-7 ke acara hari ulang tahunnya dan menunjukkan semangat keharmonisan, belakangan Didit seolah memainkan peran unik.

Peran unik itu tak lain tercermin dari safari ke tiga Presiden RI terdahulu, yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo (Jokowi) dalam bingkai silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 2025 ini.

Menariknya, di tengah tensi tak kasat mata di pemberitaan mengenai interkoneksi sedikit rumit di antara Megawati-PDIP dan Jokowi, plus SBY, Didit tampak diterima dengan baik oleh ketiga presiden terdahulu.

Hal ini tentu cukup positif dalam konteks persatuan dan konsolidasi politik pemerintahan sang ayah, Prabowo, yang agaknya ingin merangkul semua pihak dan mengesampingkan perbedaan maupun intrik di masa lalu demi kepentingan bangsa.

Terlebih, dengan wacana pertemuan Prabowo dan Megawati yang belakangan masih urung terlaksana dan kiranya akan sangat menentukan situasi politik-pemerintahan ke depan.

Lantas, mengapa hal ini menjadi penting?

Delegasi Pamungkas Prabowo?

Restu Presiden Prabowo atas safari Didit belakangan ini, plus invitasi putra-putri presiden terdahulu kiranya menjadi variabel utama dalam diskursus ini.

Didit seketika menjadi sorotan publik setelah beberapa manuver politik yang melibatkan pertemuan dengan mantan-mantan presiden Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri, SBY, dan Jokowi.

Langkahnya untuk berkunjung langsung ke tiga presiden Indonesia terdahulu semakin memperlihatkan peran unik yang dimainkan oleh Didit dalam percaturan politik tanah air.

Dalam konteks ini, Didit seolah-olah ingin menunjukkan atau ditunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekadar sosok yang menjadi bagian dari keluarga besar Prabowo, tetapi juga seseorang yang dapat berperan dalam menjembatani hubungan antar pihak-pihak yang sebelumnya memiliki hubungan yang rumit atau bahkan tegang, seperti hubungan antara PDIP dan Jokowi dengan Prabowo serta SBY.

Di tengah tensi politik yang kerap mengiringi berita seputar hubungan antara Megawati-PDIP dan Jokowi, serta hubungan antara Prabowo dengan SBY, langkah Didit untuk mendekati dan diterima baik oleh ketiga mantan presiden ini menunjukkan adanya potensi besar dalam membawa politik Indonesia menuju arah yang lebih inklusif dan harmonis.

Meskipun pertemuan antara Prabowo dan Megawati hingga saat ini masih belum terlaksana, manuver Didit praktis bisa dilihat sebagai bagian dari usaha konsolidasi politik yang ingin mempererat hubungan antar aktor politik besar Indonesia, termasuk di antaranya dengan melibatkan pihak-pihak yang selama ini terpisah oleh perbedaan-perbedaan ideologis dan politik.

Secara teoretis, peran yang dimainkan oleh Didit Hediprasetyo dapat dikaitkan dengan konsep politik kekuasaan dan politik kekeluargaan.

Politik kekuasaan berhubungan dengan kontrol dan pengaruh yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan.

Dalam hal ini, Didit memanfaatkan posisinya sebagai putra dari seorang tokoh politik besar, Prabowo Subianto, untuk memainkan peran sebagai jembatan dalam hubungan antar politikus senior Indonesia.

Mengunjungi mantan-mantan presiden dan diterima dengan baik oleh mereka bisa dilihat sebagai bagian dari usaha membangun koalisi kekuasaan informal yang lebih luas.

Politik kekeluargaan dalam konteks Indonesia juga sering berperan penting, terutama dalam sistem politik yang masih memiliki nuansa patronase yang kuat.

Didit, dengan latar belakang keluarganya yang sangat berpengaruh, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan hubungan pribadi untuk membangun aliansi dan menciptakan ruang bagi kolaborasi antar pihak yang memiliki kekuatan politik yang berbeda.

Dalam hal ini, Didit lebih dilihat sebagai figur yang bisa meredakan ketegangan politik, bukannya langsung terlibat dalam pertarungan politik praktis yang lebih keras. Tentu, mengingat Didit bukanlah aktor atau pemain inti dalam politik praktis.

Sebagai sintesa, terdapat beberapa individu yang memainkan peran penting dalam membangun hubungan antar berbagai faksi politik, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam eksekusi kebijakan.

Salah satu contoh adalah Augustus Caesar (Octavianus), yang memanfaatkan ikatan keluarga dan jaringan politiknya untuk memperkokoh posisinya dalam politik Romawi.

Meskipun tidak langsung terlibat dalam konflik-konflik besar, Augustus dikenal memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan dengan faksi-faksi politik besar, dan ini tampak serupa tapi tak sama dengan apa yang sedang dilakukan oleh Didit di Indonesia.

Di Yunani Kuno, konsep demokrasi langsung mungkin lebih terbuka, namun juga melibatkan banyak elemen keluarga dan persahabatan dalam proses pembuatan keputusan politik.

Melalui pertemuan dengan mantan presiden dan upaya untuk merangkul semua pihak, Didit mengadopsi strategi serupa, yaitu menjaga keseimbangan kekuasaan dan merawat hubungan politik yang dapat menguntungkan bagi ayahnya, Prabowo Subianto, serta harapan utamanya, bagi masa depan politik Indonesia.

Kemudian, bagaimana kiranya hasil akhir dari manuver krusial yang dilakukan oleh Didit dalam memengaruhi dinamika politik-pemerintahan level tertinggi saat ini?

Menanti Respons Megawati?

Sekali lagi, meskipun pertemuan antara Prabowo dan Megawati masih belum terlaksana, langkah Didit dapat dilihat sebagai jembatan yang membuka peluang untuk dialog yang lebih konstruktif.

Keharmonisan yang tercipta melalui silaturahmi Idul Fitri dapat menjadi simbol penting dari kemampuan politik Indonesia untuk mengatasi polarisasi.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa membuka peluang bagi Prabowo dan PDIP untuk bergabung dalam satu pemerintahan yang lebih solid.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa membuka peluang bagi Prabowo dan PDIP untuk bergabung dalam satu pemerintahan yang lebih solid.

Dengan eksistensi, peran yang berusaha dimaikan, serta safarinya, Didit seolah menunjukkan bahwa politik Indonesia tidak harus selalu dipenuhi oleh konflik atau kompetisi yang tidak sehat dan penuh drama serta intrik.

Jika langkah ini berhasil, hal ini bisa membuka jalan bagi konsolidasi politik yang lebih stabil di Indonesia. Apalagi, regenerasi seakan tinggal menunggu waktu yang tak lama lagi.

Dan, andai respons Megawati positif, korelasi dengan Jokowi dan SBY pun bukan tidak mungkin akan berjalan positif seperti yang diharapkan. Ditambah dengan relasi di antara Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Gibran Rakabuing Raka yang saat ini memiliki kuasa sebagai Wakil Presiden RI. Menarik untu ditunggu kelanjutannya. (J61)

Para hakim melakukan “mogok” bertajuk cuti bersama. Mereka menuntut pemerintah menaikkan tunjangan dan gaji yang tidak berubah sejak tahun 2012. Bahkan berbagai sempalan kisah mencuat soal kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi oleh para hakim ini. Padahal mereka adalah pengawal supremasi hukum yang menjadi poin penting keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah negara. Ini jadi kontras dengan konteks politik hukum yang “dimanfaatkan” Presiden Jokowi di sisa masa jabatan, terkait pencalonan anak-anaknya untuk jabatan politik.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan aksi mogok bertajuk “cuti bersama” yang dilakukan serempak oleh para hakim di seluruh Indonesia. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap stagnasi kesejahteraan mereka yang sejak tahun 2012 tak mengalami perubahan berarti.

Aksi ini jadi makin menarik perhatian pasca instansi lain, yakni Kementerian Keuangan – yang tupoksinya tentu berkaitan dengan urusan anggaran negara – baru saja menaikkan tunjangan para pegawainya hingga 300 persen. Sementara banyak dari antara para hakim di Indonesia yang kehidupannya masih memprihatinkan.

Di tengah sorotan publik terhadap kesejahteraan aparat penegak hukum ini, terselip kisah-kisah ironis yang menggelitik, seperti pernyataan hakim Rangga Lukita di DPR bahwa tunjangan hakim lebih kecil dibandingkan uang saku Rafathar, anak selebriti terkenal Raffi Ahmad. Walau tampak seperti candaan, pernyataan ini justru menggambarkan kondisi kritis yang dihadapi para hakim—penjaga keadilan yang kesejahteraannya terabaikan.

Ironisnya, kondisi ini bertolak belakang dengan arah politik hukum yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penghujung kekuasaannya. Beberapa langkah hukum yang melibatkan kekuasaan Jokowi belakangan menjadi sorotan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, dan surat dari Mahkamah Agung (MA) yang mengubah aturan usia minimal di Pilkada demi memuluskan pencalonan putranya yang lain, Kaesang Pangarep, sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024.

Dua peristiwa ini seolah menunjukkan bagaimana hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik sang presiden, sebuah praktik yang tak asing dalam teori relasi kekuasaan dan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu, alasan ekonomi, pengaruh kekuasaan dan iming-iming tertentu bisa saja mengubah integritas para hakim.

Pertanyaannya adalah bagaimana memaknai kontras peristiwa-peristiwa ini?

Politik Hukum dan Sejahtera Hakim

Sudah lebih dari satu dekade para hakim di Indonesia harus puas dengan tunjangan dan gaji yang stagnan. Tahun 2012 menjadi penanda terakhir adanya perubahan signifikan dalam skema remunerasi para hakim. Sejak saat itu, tidak ada revisi atau kenaikan yang sepadan dengan beban kerja yang semakin berat, apalagi dengan inflasi dan peningkatan biaya hidup. Aksi mogok yang dilakukan para hakim ini menandai puncak kekecewaan mereka terhadap janji-janji perbaikan kesejahteraan yang tak kunjung terpenuhi.

Profesi hakim, yang seharusnya menjadi pilar penegakan hukum dan keadilan, justru menjadi sorotan karena kondisi ekonominya yang memprihatinkan. Dalam situasi seperti ini, godaan untuk terjerumus dalam praktik-praktik korupsi menjadi lebih besar. Kasus suap dan korupsi yang melibatkan hakim memang masih kerap terjadi di Indonesia, dan salah satu faktor utamanya adalah rendahnya kesejahteraan para aparat penegak hukum tersebut. Seorang hakim yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya akan lebih rentan terhadap suap dan godaan kekuasaan lainnya.

Jika hakim sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum berada dalam kondisi ekonomi yang tidak sejahtera, maka fondasi keadilan itu sendiri menjadi rapuh. Keputusan hukum yang diambil berpotensi tidak didasari oleh prinsip keadilan murni, melainkan oleh kebutuhan pribadi yang mendesak, katakanlah jika diiming-imingi oleh uang suap dan lain sebagainya.

Di sisi lain, politik hukum di masa akhir kekuasaan Jokowi menunjukkan dinamika yang berbeda. Langkah-langkah hukum yang melibatkan putra-putranya, Gibran dan Kaesang, mencerminkan bagaimana hukum bisa menjadi alat politik yang diatur sesuai kepentingan kekuasaan.

MK, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi penegak konstitusi, meloloskan putusan yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden meski usianya di bawah syarat minimal 40 tahun. Begitu pula MA yang mengubah aturan usia minimal bagi calon kepala daerah untuk memfasilitasi pencalonan Kaesang.

Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah hukum masih bisa diandalkan sebagai instrumen yang netral, atau justru menjadi alat kekuasaan yang fleksibel, sesuai dengan kepentingan politik penguasa?

Roscoe Pound dan Hukum sebagai Alat Social Engineering

Pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat social engineering (rekayasa sosial) dapat membantu kita memahami fenomena ini. Menurut Pound, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan aturan yang ada, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum digunakan oleh pemerintah atau otoritas untuk membentuk dan mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu, baik itu tujuan politik, ekonomi, maupun sosial.

Konsep social engineering yang dikemukakan Pound bertumpu pada pemahaman bahwa hukum adalah instrumen yang dapat direkayasa untuk mencapai stabilitas atau perubahan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya bersifat statis dan normatif, tetapi juga bisa bersifat dinamis dan pragmatis, tergantung pada kepentingan siapa yang memegang kekuasaan.

Dalam konteks politik hukum Jokowi, jelas terlihat bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu, khususnya dalam rangka memperkuat dinasti politik keluarga Jokowi. Baik putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, maupun perubahan aturan di MA yang memungkinkan Kaesang maju sebagai calon gubernur, merupakan contoh konkret dari bagaimana hukum direkayasa untuk menyesuaikan kepentingan politik penguasa.

Hukum dalam konteks ini tidak lagi menjadi alat untuk menegakkan keadilan yang objektif, melainkan sebagai sarana untuk mempengaruhi dinamika politik sesuai dengan arah yang diinginkan oleh elite kekuasaan.

Kondisi yang dihadapi para hakim di Indonesia menjadi semakin ironis ketika kita membandingkannya dengan politik hukum Jokowi. Para hakim, yang semestinya menjadi penjaga supremasi hukum, justru terpuruk dalam kondisi ekonomi yang stagnan, sementara para politisi yang memiliki akses ke kekuasaan mampu memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi dan keluarga mereka.

Aksi mogok para hakim yang menuntut kesejahteraan sejatinya adalah refleksi dari kekecewaan terhadap sistem yang tidak adil. Kesenjangan antara kesejahteraan hakim dan politik hukum yang dimainkan oleh kekuasaan ini membawa dampak serius bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Jika kesejahteraan hakim terus diabaikan, akan semakin banyak hakim yang tergoda untuk terlibat dalam kasus suap dan korupsi. Pada akhirnya, keadilan yang diperjuangkan dalam sistem hukum Indonesia akan semakin jauh dari harapan.

Sebaliknya, penggunaan hukum sebagai alat politik akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Masyarakat akan semakin skeptis terhadap putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tinggi negara, terutama jika putusan-putusan tersebut tampak jelas menguntungkan penguasa dan keluarganya.

Untuk menghindari situasi yang lebih buruk, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim. Kenaikan gaji dan tunjangan yang layak menjadi keharusan, mengingat peran strategis para hakim dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum. Tanpa kesejahteraan yang memadai, integritas dan kredibilitas para hakim akan terus terancam.

Di sisi lain, penegakan hukum di Indonesia harus kembali kepada prinsip-prinsip dasar keadilan, tanpa intervensi politik yang berlebihan. Hukum harus menjadi alat untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar instrumen untuk mempertahankan kekuasaan segelintir elite.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden. Alasannya, pencalonan Gibran cacat prosedur, sedangkan Prabowo tidak. Dengan demikian, Pilpres tak perlu diulang dan menghemat waktu, tenaga dan uang negara. Namun, menilik efek psikologis dan sosial-politik yang bisa ditimbulkan, akankah MK berani mengambil opsi ini?

PinterPolitik.com

Pandangan Pakar Hukum sekaligus Senior Partner di Integrity Law Firm, Denny Indrayana, memang membuat hitung-hitungan peluang hasil sidang MK menjadi sangat menarik. Ulasan itu dibuat Denny di kolom Opini yang diterbitkan Harian Kompas pada 4 April 2024 lalu.

Denny menyebutkan bahwa kondisi saat ini menghadapkan MK pada 2 status: yakni pertama sebagai Mahkamah Konstitusi yang mengadili jika terjadi hal-hal yang sifatnya inkonstitusional dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, dan kedua sebagai “Mahkamah Kalkulator” – demikian disebut Denny – yang tentu saja berhubungan dengan status MK sebagai pengadil sengketa dan hitung-hitungan hasil Pemilu itu sendiri.

Pada posisi tersebut, MK diharapkan dapat menjaga tegaknya prinsip dan asas Pemilu yang diamanatkan Konstitusi. Pemilu harus diselamatkan dari kekurangan dan kecurangan.

Terkait hal itu, MK kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bisa saja menjadi hasil akhir dari putusan yang diambil. Jika memang terbukti terjadi kecurangan Pemilu – mulai dari cawe-cawe Presiden Jokowi, hingga pelanggaran dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto – maka opsi pertama adalah MK secara tegas mendiskualifikasikan pasangan calon nomor 02 itu. Kemudian akan dilakukan Pemilu ulang dengan Prabowo menggandeng cawapres baru.

Pilihan pertama ini berpotensi melahirkan konflik di level elite dan para pemilih yang sudah memenangkan pasangan nomor 02 ini. Selain itu, ada persoalan waktu, tenaga dan dana yang harus dihabiskan untuk mengulang Pilpres.

Sedangkan pilihan kedua adalah MK hanya mendiskualifikasi pencalonan Gibran saja, sedangkan kemenangan Prabowo tetap dianggap sah. Prabowo kemudian bisa dilantik pada Oktober mendatang, dan kemudian menggunakan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur soal kekosongan kekuasaan wakil presiden. Disebutkan dalam ketentuan itu, jika ada kekosongan kekuasaan wapres, maka presiden bisa mengusulkan 2 nama yang kemudian dalam jangka waktu 60 hari akan dipilih dan diputuskan oleh MPR untuk menjadi wapres.

Dari dua opsi itu, memang terkesan pilihan kedua cenderung lebih rasional. MK tidak mengabaikan suara sah yang mendukung Prabowo, namun pada saat yang sama juga tidak mengabaikan pelanggaran etika dalam pencalonan Gibran.

Pertanyaannya adalah apakah opsi ini berani diambil oleh MK?

Pilihan Rasional dan Paling Baik?

Jelas bahwa dalam kasus hukum seperti sengketa Pilpres dan secara spesifik soal pencalonan Gibran, obyektivitas dan rasionalitas dalam memandang kasus hukumnya menjadi sebuah keharusan. Hukum yang tidak menutup mata pada rasionalitas, fakta, dan kebenaran merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Hukum yang baik memang sudah seharusnya bersandar pada prinsip-prinsip objektivitas dan keadilan, yang memerlukan pemahaman yang cermat terhadap rasionalitas, fakta yang ada, dan pencarian kebenaran.

Ahli hukum terkemuka, Oliver Wendell Holmes Jr., secara jelas menegaskan pandangan ini melalui konsep “penemuan hukum” (legal realism). Menurut Holmes, hukum tidak hanya terkait dengan teks hukum semata, tetapi juga dengan realitas sosial di mana hukum tersebut berlaku.

Holmes mengajukan argumen bahwa hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, termasuk norma-norma sosial, kepentingan umum, dan akibat-akibat praktis dari keputusan hukum mereka. Dalam pandangan Holmes, hukum yang efektif haruslah responsif terhadap realitas sosial yang berubah dan beragam.

Selain Holmes, ahli hukum seperti Ronald Dworkin juga mendukung pandangan bahwa hukum tidak boleh mengabaikan kebenaran dan rasionalitas. Dalam konsepnya tentang “keadilan sebagai integritas”, Dworkin menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penegakan hukum.

Baginya, hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum tidak hanya merupakan instrumen formal untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan substansial.

Selain itu, pandangan bahwa hukum tidak menutup mata pada rasionalitas dan fakta juga terdapat dalam filosofi hukum positivisme. Meskipun positivisme hukum menekankan pentingnya mengikuti teks hukum yang ada, tetapi para pengikutnya juga mengakui bahwa hukum harus tetap relevan dengan realitas sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku.

Secara keseluruhan, pandangan bahwa hukum tidak boleh mengabaikan rasionalitas, fakta, dan kebenaran adalah pijakan penting dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum. Dengan memperhatikan pandangan dari ahli hukum seperti Holmes dan Dworkin, jelas bisa dipahami bahwa hukum yang efektif haruslah refleksi yang akurat dari realitas sosial, nilai-nilai moral, dan kebutuhan keadilan masyarakat.

Dalam kasus Gibran, persoalan pelanggaran etika yang terjadi di MK kala memutuskan batasan umur pencalonan Gibran memang menjadi rujukan utamanya. Apalagi Majelis Kehormatan MK telah memutuskan bahwa Ketua MK kala itu, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

Dengan demikian, dalam kacamata rasionalitas hukum, pencalonan Gibran memang bermasalah, namun tak boleh mengabaikan suara masyarakat yang sah mendukung Prabowo di Pilpres.

Berpotensi Kacau, Tak Perlu Dengarkan Denny?

Walaupun rasional dan punya pendasaran yang bisa diterima, namun analisis internal Litbang Pinterpolitik menganggap pandangan Denny menyimpan potensi yang bisa melahirkan gejolak dan konflik. Pasalnya, faktor Jokowi dan Gibran juga sangat ikut menentukan kemenangan Prabowo di Pilpres lalu.

Dengan demikan, ada argumentasi yang menyebutkan bahwa Prabowo tak mungkin menang mudah jika bukan karena para pendukung Jokowi dan Gibran yang memberikan suara mereka untuk mantan Danjen Kopassus itu.

Jika argumentasi ini yang digunakan, maka bisa saja jadi pendasaran untuk menilai sah tak sahnya kemenangan Prabowo sendiri. Ini karena Prabowo sendiri menggunakan jargon keberlanjutan pemerintahan Jokowi sebagai narasi kampanyenya.

Dan yang terpenting, potensi konflik bisa saja terjadi. Bagaimanapun juga Jokowi misalnya, punya approval rating mencapai 80 persen. Artinya pendukung Jokowi sangatlah banyak. Demikianpun dengan anak-anak muda yang awalnya apatis, namun kemudian memberi suara pada Gibran karena dianggap mewakili suara para anak muda. Suara-suara ini tentu tak bisa diabaikan begitu saja.

Hitung-hitungan kompleksitas isunya juga akan menjadi sangat besar. Ini masalah apakah Indonesia bisa bergerak maju atau masih berkutat saja dengan urusan politik yang tak selesai dan menjadi ribut di antara sesama anak bangsa. Apalagi, dalam konteks pertarungan di level elite, konsensus politiknya sudah mulai terjalin.

Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP misalnya, sudah mulai disebut-sebut akan bertemu Prabowo. Sementara dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sosok Surya Paloh yang menjadi motor koalisi juga sudah bertemu Jokowi.

Artinya konsensus yang jauh lebih sejuk ketimbang konflik akibat ekses politik dari sidang MK sebetulnya bisa diraih dengan lebih mudah. Ketimbang mengorbankan kepentingan kekuasaan yang akan memboroskan uang negara lagi serta mengganggu stabilitas politik nasional, adalah lebih baik narasi menerima kekalahan didorong.

Bagaimanapun juga, terlepas dari pelanggaran etik hakim MK soal Gibran, toh prosesnya sudah terjadi. Mayoritas masyarakat di bawah pun tak melihat ini sebagai masalah berarti – dibuktikan dari berbagai survei dan jajak pendapat.

Oleh karena itu, mungkin pandangan Denny Indrayana tersebut perlu diabaikan. Apalagi, kita juga tak tahu apakah Denny berbicara atas namanya sendiri, atau sebagai representasi kepentingan politik tertentu. Kita tahu Denny adalah caleg Partai Demokrat dan sudah dikenal lama punya relasi dengan kubu politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan demikian, pandangannya bisa saja menjadi bias kepentingan.

Apapun itu, isu ini tentu jadi makin menarik untuk dinanti. (S13)

TikTok menjadi salah satu media kampanye paling populer bagi pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Pasangan yang telah diumumkan oleh KPU sebagai pemenang di gelaran elektoral ini memang terlihat memaksimalkan peran media sosial berbagi video ini untuk meraih dukungan di kalangan pemilih muda. Nyatanya, TikTok kini jadi salah satu alat kampanye yang efektif meraih dukungan politik di kalangan pemilih berusia muda.

PinterPolitik.com

Pada Pemilu India di tahun 2019 lalu, TikTok menjadi salah satu media kampanye bagi para pendukung Perdana Menteri Narendra Modi. Meski kemudian Modi-lah yang mengeluarkan kebijakan pelarangan TikTok di kemudian hari pasca ketegangan politik antara India dan Tiongkok di perbatasan, nyatanya kampanye politik PM yang maju lagi di Pemilu 2024 ini mengambil keuntungan dari bagaimana para pendukungnya memanfaatkan platform ini untuk kampanye.

Kala itu, lagu-lagu yang populer di India, diubah liriknya oleh para pengguna TikTok dengan menambahkan nama Modi di dalamnya – menjadikannya alat kampanye politik yang catchy.

Dan kini, di tahun 2024, penggunaan TikTok sebagai alat kampanye politik yang efektif lagi-lagi berhasil dilakukan – bukan di India, melainkan di Indonesia. Adalah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sukses memanfaatkan gelombang TikTok atau “TikTok Wave” ini untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik.

Narasi “gemoy” yang merujuk pada hal yang sifatnya menggemaskan dan lucu diarahkan pada Prabowo. Ini menarik karena citra Prabowo sejak terjun ke politik dipersepsikan sebagai sosok yang keras dan kaku. Namun, gemoy membuat citra politik tersebut bergeser. Aksi-aksi joget Prabowo dan tingkahnya yang lucu kemudian dikemas menjadi bahan kampanye gemoy ini.

Hasilnya cukup efektif. Kampanye di platform TikTok ini memungkinkan mereka untuk menjangkau anak-anak muda, utamanya dari generasi Z, yang merupakan bagian dari mayoritas pemilih dalam Pemilu 2024 bersama kelompok milenial. Melalui analisis konten dan interaksi, TikTok berperan dalam menciptakan keterlibatan dan kesadaran politik di kalangan pemilih muda.

Prabowo, yang bertubuh agak gempal dan kebiasaannya joget, sedikit banyak mempengaruhi citra personalnya di hadapan para pemilih muda ini. Survei LSI Denny JA pada November 2023 menggambarkan hal itu.

Survei tersebut menyebutkan bahwa di bulan Oktober 2023, hanya 36,9 persen pemilih milenial yang mendukung Prabowo. Tapi sejalan dengan semakin populernya istilah gemoy, pada bulan November 2023, jumlah dukungan pada Prabowo di kalangan milenial kalangan milenial meningkat menjadi 41,6 persen.

Secara keseluruhan, TikTok dan gelombang gemoy telah menjadi alat yang efektif dalam kampanye Prabowo-Gibran. Tentu pertanyaannya adalah apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Mengapa secara spesifik TikTok-lah yang bisa mengambil tempat kampanye politik ini?

TikTok Wave

TikTok telah menjadi fenomena global dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, terutama di kalangan anak muda. Kemampuannya untuk menjangkau audiens yang luas, khususnya generasi milenial dan Z, membuatnya menjadi alat kampanye politik yang potensial.

Hal yang utama tentu saja adalah soal jangkauan. Data dari We are Social menyebutkan bahwa pada Januari 2024, pengguna TikTok di Indonesia mencapai 126 juta. Jumlah ini sangat besar dan memungkinkannya menjadi media kampanye yang sangat efektif karena dilihat oleh banyak orang.

Kemudian, hal lain yang membuat TikTok menjadi sangat efektif digunakan adalah karena platform ini dikenal dengan konten yang pendek, kreatif, dan menghibur. Kandidat politik dapat memanfaatkan ini untuk menyampaikan pesan mereka secara singkat namun efektif. Video pendek yang menarik perhatian, lucu, atau menginspirasi dapat membantu memperkuat citra kandidat dan mempengaruhi opini publik.

Faktor lain adalah soal viralitas konten. TikTok dikenal karena kemampuannya untuk membuat konten viral dengan cepat. Jika sebuah video kampanye politik menjadi viral, maka hal tersebut dapat menciptakan buzz di platform tersebut dan meningkatkan popularitas dan visibilitas kandidat secara signifikan.

Kemudian, TikTok menyediakan fitur segmentasi audiens yang memungkinkan kandidat untuk menargetkan pesan mereka kepada kelompok tertentu berdasarkan faktor demografis, minat, dan perilaku. Hal ini memungkinkan kampanye politik untuk lebih efektif menjangkau dan mempengaruhi pemilih yang potensial.

Dalam konteks itu, kampanye Prabowo-Gibran telah sangat sukses memanfaatkan platform ini. Selain gemoy, berbagai akun pendukung pasangan ini juga membuat narasi-narasi kreatif lain, misalnya soal klarifikasi masalah HAM yang melibatkan Prabowo, atau mengetengahkan pencapaian-pencapaian Prabowo dan Gibran yang secara tidak langsung meningkatkan kesan positif pada dua tokoh ini.Top of Form

The Influencers Era

Masifnya dampak TikTok dalam kampanye politik menunjukkan bahwa era saat ini adalah eranya para influencer atau orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Ini sebetulnya tak terhindarkan karena politik itu sendiri adalah “seni untuk mempengaruhi”.

Secara garis besar, teori komunikasi politik merupakan kerangka konseptual yang membahas interaksi antara politik dan media komunikasi. Dalam konteks penggunaan TikTok sebagai alat kampanye politik, teori-teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana pesan politik disampaikan, diterima, dan diproses oleh pemilih.

Salah satu teori yang bisa dipakai untuk mengelaborasi fenomena ini adalah agenda setting theory. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda publik dengan menyoroti isu-isu tertentu.

Dalam penggunaan TikTok sebagai alat kampanye politik, kandidat dapat menggunakan platform tersebut untuk mengarahkan perhatian pemilih pada isu-isu yang mereka anggap penting, sehingga mempengaruhi agenda politik. Beberapa ahli yang terkait dengan teori ini adalah Maxwell McCombs dan Donald Shaw.

Selain agenda setting, ada juga framing theory. Teori ini membahas tentang bagaimana media membentuk kerangka pikiran atau “frame” dalam penyampaian berita atau pesan politik. Dalam konteks TikTok, kandidat dapat menggunakan berbagai framing untuk menyajikan pesan politik mereka, seperti framing positif tentang pencapaian mereka atau framing negatif terhadap lawan politik mereka. Robert Entman dan George Lakoff adalah beberapa ahli yang berbicara mengenai hal ini.

Dan dalam konteks efek para influencer, TikTok juga bisa dilihat dari kacamata social influence theory. Teori ini menyoroti peran influencer dan kelompok sosial dalam mempengaruhi perilaku dan opini publik. Dalam penggunaan TikTok sebagai alat kampanye politik, kandidat dapat bekerja sama dengan influencer atau pengguna yang memiliki pengaruh besar di platform tersebut untuk menyebarkan pesan politik mereka dan mempengaruhi pemilih.

Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa efek gemoy bukan sekedar fenomena yang muncul secara tiba-tiba, tetapi sebuah grand design politik. Memang ada poin spontanitas dari aksi-aksi joget Prabowo. Namun, kampanye masifnya di TikTok punya pendasaran dan perencanaan strategi politik yang matang.

Menarik untuk ditunggu akan seperti apa persepsi publik pada Prabowo-Gibran saat telah menjabat nanti. (S13)

Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya dipandang sebelah mata saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, justru dinilai menjadi sosok pembeda dan penentu kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dalam sebuah film layar lebar, pasti ada satu aktor yang akan ditunggu kehadirannya dan menjadi pembeda alur cerita. 

Jika Pilpres 2024 diibaratkan film layar lebar itu, maka sosok calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka lah yang agaknya memang menjadi aktor pembeda alur cerita tersebut. 

Hal ini bisa dilihat ketika sebagai sosok cawapres, awalnya kemampuan dan pengalaman Gibran selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Bahkan, termasuk oleh beberapa penasihat dari Prabowo Subianto sendiri. 

Hal ini diceritakan langsung Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta” pada 22 Februari 2024 lalu.

Hashim menyebutkan saat itu Prabowo dihadapkan dengan keputusan yang sulit untuk menentukan siapa pendampingnya untuk menghadapi Pilpres2024. 

Prabowo yang menginginkan Gibran sebagai cawapresnya sempat mendapat masukan dari penasihat internal jika dirinya berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan besar dirinya akan mengalami kekalahan. 

Bahkan, Prabowo juga diprediksi akan mengalami penurunan elektabilitas sebanyak 8 persen dan akan terus merosot, hingga tidak bisa rebound dan tak bisa bangkit lagi. 

Hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan hasil survei LSI Denny JA pada bulan Agustus 2023 lalu, yang menyatakan jika Prabowo berpasangan dengan Gibran maka mereka diprediksi akan memenangkan Pilpres 2024. 

Namun dengan keyakinannya, dikatakan Hashim, Prabowo akhirnya memutuskan untuk tetap mengajak Gibran berpasangan dengannya di pilpres. 

Alasan Prabowo yang diungkapkan Hashim saat itu adalah dirinya ingin memberi kesempatan pada anak muda potensial seperti Gibran. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas yang harus segera diwujudkan. 

Lantas, mengapa Gibran bisa dikatakan menjadi sosok pembeda dalam kontestasi Pilpres 2024? 

Gibran Punya Amunisi “Mematikan”? 

Keputusan Prabowo untuk memilih Gibran mendampinginya dalam pilpres terbukti tepat. Hingga 1 Maret 2024, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan jika pasangan ini memperoleh 58,83 persen suara dari 77,94 persen suara masuk. 

Keputusan Prabowo memilih Gibran hingga akhirnya bisa mengubah arah dukungan pemilih tersebut bisa dijelaskan dalam critical juncture theory atau teori titik balik kritis. 

Teori ini menyatakan bahwa peristiwa tertentu atau keputusan penting dalam suatu sistem politik dapat mengubah arah politik secara signifikan. 

Critical juncture theory juga menekankan bahwa titik balik kritis tersebut dapat menciptakan peluang baru atau mengubah kondisi politik yang telah mapan. 

Hal ini bisa terjadi karena peristiwa tersebut memicu perubahan dalam preferensi, struktur politik, atau konsensus sosial-politik di masyarakat. 

Berkaca dari penjelasan tersebut, keputusan Prabowo ketika memilih Gibran sebagai pendampingnya dalam pilpres pada akhirnya merubah arah politik nasional secara signifikan. 

Ada tiga faktor yang kiranya dapat menjelaskan keikutsertaan Gibran dalam Pilpres 2024 dapat mengubah arah politik signifikan. 

Pertama, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kiranya menjadi representasi nyata bagi para pendukung yang loyal kepada Jokowi. 

Probabilitas faktor ini terhadap Gibran juga didukung oleh approval rating Jokowi masih tinggi menjelang akhir masa jabatannya. Jumlah pemilih yang puas kepada Jokowi mencapai 80 persen dari populasi pemilih. 

Kedua, Gibran sebagai kaum muda tampaknya membawa gerbong suara pemilih muda yang besarannya mencapai 50 persen dari total pemilih. Faktor ini yang kiranya juga ikut andil dalam kemenangan mereka. 

Terkait faktor ini pun diungkap oleh Hashim dalam sebagai alasan Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya di acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta”. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Prabowo saat itu berargumen jika ini adalah peluang untuk memberi kesempatan anak muda potensial seperti Gibran untuk memimpin. 

Hal ini berkaca dari bonus demografi Indonesia yang dihuni oleh usia produktif. Seperti yang disampaikan Hashim, Prabowo sadar akan fakta jika lebih dari 50 persen penduduk Indonesia adalah generasi muda. 

Maka, dengan hadirnya Gibran sebagai perwakilan generasi muda akan membuat mereka merasa ada yang mewakili mereka dan mengerti akan kebutuhan mereka. 

Ketiga, Gibran mempunyai potensi untuk memecah suara di Jawa Tengah (Jateng). Sebagai Wali Kota Solo, Gibran memiliki pencapaian yang sangat baik. 

Di bawah kepemimpinannya, Solo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan berbagai inisiatif pembangunan membuatnya populer di masyarakat setempat. 

Sebelum Gibran menjadi Wali Kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74 persen. Namun, ketika Gibran mulai menjabat, pertumubuhan ekonomi Solo menjadi 6,25 persen. 

Meskipun pemilih di Jateng hanya 14 persen dari suara nasional, tapi daerah ini adalah “kandang banteng” yang menjadi harta karun bagi capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. 

Lalu, dengan faktor-faktor diatas yang membuatnya menjadi sosok pembeda dalam Pilpres 2024, apakah Gibran bisa juga menjadi pembeda dan berperan lebih jika menjadi Wakil Presiden (Wapres)? 

Gibran Bisa Seperti JK? 

Meskipun memiliki dampak yang cukup signifikan ketika maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo, publik justru mengkhawatirkan Gibran akan tenggelam ketika sudah menjabat sebagai Wapres RI. 

Fenomena kalahnya sinar Wapres juga terjadi di hampir seluruh negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Secara umum, posisi Wapres memang kerap dinilai tidak begitu signifikan, baik secara politik maupun pengampu kebijakan. 

Michael Nelson dalam tulisannya The Curse of the Vice Presidency menyebut fenomena ini dengan “kutukan Wakil Presiden”. 

Nelson melihat terdapat kecenderungan mereka yang menjabat sebagai Wapres mengalami penurunan pengaruh politik. Ini juga tidak terlepas dari posisi Wapres yang memang lemah secara konstitusional. 

Namun, fenomena itu tampaknya tidak selalu terbukti. Hal itu bisa di lihat dari seorang Jusuf Kalla (JK) yang kiranya menjadi sebuah anomali dari kutukan tersebut. 

Pada dua kesempatannya menjadi Wapres, yakni saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi, JK membuktikan dirinya bukan hanya sebuah “ban serep” karena perannya yang cukup signifikan dalam pemerintahan. 

Peran yang signifikan JK itu bukan disebabkan oleh posisi Wapres yang secara tiba-tiba menguat, melainkan besarnya pengaruh personal JK. 

Hal itu tampaknya bukan tidak mungkin akan terjadi pada Gibran saat mendampingi Prabowo nantinya. 

Gibran kiranya juga memiliki pengaruh personal yang cukup besar. Itu sudah diperlihatkan dirinya ketika masih menjadi cawapres. 

Dengan usia yang masih muda, dan mayoritas populasi Indonesia diisi oleh generasi muda, Gibran bukan tidak mungkin menjadi seorang pemimpin yang transformasional. 

Bernard M. Bass dalam bukunya yang berjudul Transformational Leadership membahas peran penting komunikasi, visi, dan keberanian dalam kepemimpinan transformasional, serta bagaimana pemimpin dapat mengembangkan dan memperkuat kualitas-kualitas tersebut. 

Selain itu, Bass juga mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan inovasi, perubahan organisasi, dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. 

Berkaca pada Gibran, dengan pemahaman dirinya sebagai generasi muda Gibran tampaknya akan melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan generasi muda Indonesia. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, sehingga butuh pemimpin yang bisa memahami apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan anak muda. Dan Gibran tampaknya memahami itu. 

Argumen itu berkaca dari apa yang telah dilakukannya di Solo. Sebagai Wali Kota, Gibran telah memberi sarana dan prasarana bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat mereka. 

Salah satu contoh kepedulian Gibran saat menjadi Wali Kota kepada anak muda adalah didirikannya Solo Techno Park yang menjadi wadah bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat dan bakatnya. 

Menarik untuk menunggu apakah berbagai terobosan dan inisiatif yang Gibran lakukan di Solo juga akan diterapkan di level nasional saat menjadi Wapres nanti dan akan menjadi sebuah anomali dari fenomena “kutukan wapres” seperti JK. (S83) 

PinterPolitik.com

Debat cawapres 2024 semalam bukan tidak mungkin akan sangat berpengaruh bagi karier politik masing-masing kandidat ke depannya, baik Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Sebagai informasi kembali, tema debat tadi malam adalah ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan.

Gibran Rakabuming Raka yang dielu-elukan, khususnya di media sosial, memang tampil cukup apik. Sementara itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Mahfud MD pun awalnya tampil cukup meyakinkan dengan data yang mereka sajikan sebagai pembuka.

Di awal, Cak Imin menyampaikan data – salah satunya – mengenai angka pengangguran yang mencapai delapan juta orang dan 80 juta bekerja secara informal.

Mengutip rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2023, angka pengangguran memang nyaris seperti apa yang disampaikan Imin, yakni 7,86 juta orang dan 82,67 orang bekerja secara informal.

Sementara itu, Gibran sempat menyajikan data mengenai keberadaan 64 juta UMKM dengan kontribusi 61 persen terhadap PDB nasional, sebuah data yang persis demikian berdasarkan Outlook 2023 KemenKopUKM.

Di sudut lain, Mahfud MD menyebut data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tak pernah menyentuh angka 7 persen dalam sejarah Reformasi yang mana hal ini juga tepat dengan mengacu data dari Kementerian Keuangan.

Walaupun mungkin saja merupakan “hafalan” dan terdapat variabel lain secara substansial, data menjadi penting dikarenakan data-driven policy making atau pembuatan kebijakan berdasarkan data merupakan hal esensial dalam berbagai aspek pemerintahan.

Akan tetapi, satu hal lain saat menginterpretasi komunikasi politik para cawapres ialah momen pengalihan jawaban atau tak menjawab secara tepat pertanyaan dalam debat, yang menariknya, dituding masing-masing calon kepada calon lainnya.

Mengenai infrastruktur sosial, misalnya, Mahfud sempat menuding Gibran tak menjawab pertanyaan panelis karena justru hanya menjawab apa yang telah dilakukan di Solo.

Cak Imin pun kerap fokus pada gimik slepet dan jawabannya beberapa kali melebar dari apa yang ditanyakan panelis maupun oleh Gibran dan Mahfud.

Hal itu bermuara pada konteks yang kerap sedikit tak terarah dan menjadi variabel determinan dalam impresi penguasaan panggung debat kandidat yang lebih cerdik memanfaatkan situasi.

Impresi itu menjadi penting untuk dianalisis karenakan bukan tidak mungkin akan benar-benar membentuk arah kebijakan negara ke depan jika kandidat menang nantinya.

Secara politik, impresi itu juga agaknya akan menentukan nasib dan karier politik masing-masing di masa mendatang. Mengapa demikian?

Taktik Cerdik Debat

Selain bisa dikarenakan adrenalin politik di panggung debat yang sedikit memengaruhi, para kandidat yang menjawab tidak secara kontekstual dan tak lagi banyak membicarakan data seperti di boleh jadi merupakan strategi tertentu.

Dalam hal ini, pengalihan dalam dimensi spesifik yang disebut red herring mungkin saja diaktualisasikan para cawapres secara terencana.

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Sophistical Refutation menyebutkan ignoratio elenchi yang merupakan satu dari sejumlah fallacy yang bisa menjadi strategi komunikasi tersendiri dalam politik.

Ignoratio elenchi sendiri digunakan untuk menjelaskan argumen dalam sebuah perdebatan yang tidak membuktikan argumen sebelumnya. Proposisi baru yang kurang atau tidak relevan kemudian justru dimunculkan.

Menurut Christopher W. Tindale dari University of Windsor dalam bukunya yang berjudul Fallacies and Argument Appraisal, ignoratio elenchi sendiri terbagi menjadi sejumlah fallacy yang berbeda berdasarkan karakteristiknya. Salah satunya adalah ikan haring merah (red herring) yang tampak jamak dipraktikkan dalam debat cawapres 2024 semalam.

Red herring merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya pengalihan perhatian pada ikan haring yang telah dibakar (berubah warna menjadi merah) agar pihak yang disasar – anjing atau karnivora lain – tidak lagi fokus mengejar kelinci (hare) yang diinginkan.

Dengan kata lain, red herring lebih menekankan pada adanya penambahan isu baru yang tidak relevan meski masih berada pada topik yang sama. 

Praktik red herring yang mungkin “disengaja” cukup menarik saat diaktualisasikan semalam untuk membentuk dinamika debat cawapres beserta impresinya.

Meskipun seolah dilakukan oleh ketiga kandidat, Gibran menjadi sosok yang tampak paling diuntungkan dengan kecenderungan praktik pengalihan tersebut yang membuat dirinya tampak lebih menguasai panggung.

Menariknya, kesan terhadap Gibran kiranya lebih dari cukup untuk menjadikannya aktor politik sangat diperhitungkan ke depannya. Benarkah demikian?

From Zero to Hero?

Gelombang penilaian positif terhadap Gibran memang diikuti sejumlah kritik minor seperti kandidat hasil proses instan maupun berkat pertolongan “paman”.

Akan tetapi, hal itu kiranya tak berpengaruh dalam penilaian di tataran elite politik yang melihat betapa trengginasnya Gibran di debat cawapres semalam. Ihwal krusial yang dapat berkontribusi dalam titian tangga karier politik Gibran ke depan.

Bisa dipastikan, debat cawapres semalam adalah pertama kalinya publik melihat Gibran akhirnya debut berbicara secara terbuka. Selama ini, Gibran dikenal sangat irit berbicara, bahkan ketika membahas atau ditanya awak media mengenai hal-hal yang berpeluang menguntungkannya secara politik.

Sekali lagi, impresi dari debut Gibran di panggung politik level nasional agaknya akan menjadi variabel kunci yang membuat dirinya akan memiliki karier cukup menjanjikan, terlepas dari hasil Pilpres 2024 nanti.

Di titik ini, parpol seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, hingga PSI bisa jadi sedang menyiapkan karpet merah bagi Gibran untuk bergabung.

Sementara itu, berbicara karier politik ke depan, Cak Imin yang dikenal cukup pragmatis agaknya tak akan terpengaruh jika kesan debat semalam membuat duetnya dengan Anies Baswedan tak terpilih di 2024.

Di sisi Mahfud MD, kepakarannya boleh jadi tetap akan membuat sosok yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam itu dibutuhkan dalam penataan penegakan hukum di tanah air.

Bagaimanapun, satu hal yang lebih besar dan diharapkan dari dampak impresi debat dan karier politik para kandidat adalah bagaimana mereka benar-benar dapat menepati perkataan dan janjinya. (J61)

PinterPolitik.com.

Ibu Negara Iriana Jokowi, istri dari Presiden Joko Widodo, telah menghadapi banyak tuduhan terkait pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Meskipun demikian, Ibu Negara Iriana Jokowi tetap berdiri teguh di samping putranya dan mendukungnya dalam perjuangannya.

Seperti diberitakan oleh banyak media – utamanya berdasarkan investigasi Tempo – Iriana disebut memiliki keinginan yang kuat untuk anak sulungnya, Gibran, menjadi kandidat pada Pilpres 2024. Sejak 2022, ia disebut telah aktif berkomunikasi dengan para relawan Jokowi dan pengusaha untuk mendukung Gibran sebagai cawapres.

Bahkan, satu hari sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan Gibran, Iriana memberikan sinyal kepada keluarga terkait kemungkinan sang anak di-bully akibat putusan ini. Sampai sekarang, Iriana belum juga memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan soal upaya dirinya mendorong Gibran. Meskipun belum secara langsung, tetapi ia memberikan dukungan dengan gerakan tubuh, seperti mengacungkan jempol ketika ditanya wartawan terkait majunya Gibran sebagai cawapres.

Konteks kemungkinan Gibran di-bully itu menarik untuk dilihat. Pasalanya, Gibran memang sedikit banyak mendapatkan sorotan terkait pencalonannya. Namun, dengan munculnya nama Iriana yang dituduh sebagai “mastermind” dalam pencalonan Gibran ini, kritikan yang datang pada Wali Kota Solo itu nuansanya cenderung berkurang.

Ini juga termasuk kritikan untuk Presiden Jokowi. Pasalnya, hal yang negatif kemudian dilekatkan masyarakat pada Iriana dan bukan Jokowi. Apalagi sikap politik Iriana mendapatkan justifikasi karena alasan “penghinaan” yang kerap didapatkan Jokowi dari PDIP yang jadi parpol pendukungnya, utamanya terkait pidato-pidato sang ketua ummum, Megawati Soekarnoputri. Mega memang cenderung “merendahkan” posisi politik Jokowi dalam beberapa kesempatan dan menyebutnya “kasihan Jokowi jika tanpa PDIP”.

Masyarakat kemudian “diarahkan” untuk membagi citra negatif itu pada PDIP dan Mega sebagai “penyebab” dan alasan mengapa Gibran kemudian dicalonkan dan didorong oleh keluarga Jokowi sebagai cawapres. Apalagi, muncul juga analisis yang menyebut sangat mungkin dorongan pada Gibran bukan murni datang dari Iriana, tetapi malah dari Presiden Jokowi sendiri. Pasalnya, Jokowi punya kepentingan untuk menjamin berbagai program yang tengah berjalan tidak mendapatkan gangguan saat pergantian kekuasaan terjadi. Caranya tentu saja dengan keberadaan anaknya di pemerintahan yang baru.

Dalam situasi yang sulit ini, Iriana telah menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Meskipun banyak orang yang menentang pencalonan Gibran, Iriana tetap berdiri di belakang putranya dan mendukungnya dalam perjuangannya. Bisa dibilang ini gambaran naluri seorang ibu yang teraplikasikan nuansanya dalam politik.

Pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai peristiwa-peristiwa ini?

Pengorbanan Iriana Jokowi

Pengorbanan Iriana memang bisa dilihat dalam sudut pandang naluri keibuan dan pengorbanan seorang ibu pada anaknya. Bisa dibilang sikap ini adalah naluri alamiah seorang ibu.

Dalam dunia hewan, terdapat berbagai perilaku menarik yang mencerminkan kebijakan alam untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan keturunan. Salah satu konsep yang menarik adalah perlindungan yang diberikan oleh seekor ayam terhadap anak-anaknya. Konsep ini dikenal dengan istilah “The Hen Protects Her Chicks.” Perilaku ini menggambarkan kecintaan dan ketanggungjawaban sang induk ayam dalam melindungi anak-anaknya dari berbagai bahaya dan ancaman di sekitarnya.

Konsep ini mungkin bisa kita pakai sebagai pisau analisis fenomena posisi Iriana Jokowi dalam pencalonan Gibran, utamanya terkait konsep insting maternal.

Insting maternal itu sendiri merupakan sifat bawaan yang kuat untuk melindungi dan merawat anak-anak. Seorang ibu menunjukkan perlindungan insting maternal ini dengan cara yang luar biasa. Ayam misalnya, begitu telurnya menetas, sang ibu ayam dengan sigap melibatkan dirinya dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anaknya.

Salah satu aspek yang menarik adalah bagaimana sang ayam betina mampu mendeteksi bahaya dan potensi ancaman di sekitarnya. Sejak anak-anaknya masih berada dalam keadaan telur, sang ibu ayam telah membentuk ikatan emosional dengan mereka. Ketika telur-telur itu menetas, hubungan tersebut semakin diperkuat, dan sang ayam betina selalu waspada terhadap setiap perubahan atau kejadian yang dapat membahayakan anak-anaknya.

Konsep “The Hen Protects Her Chicks” juga mencerminkan pengorbanan dan keberanian sang ayam betina dalam menghadapi ancaman demi melindungi keturunannya. Ia siap menghadapi bahaya apa pun, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Misalnya, jika ada predator yang mendekati sarang atau kandang anak-anaknya, sang ibu ayam akan dengan sigap mengeluarkan suara peringatan dan berusaha menghadang ancaman tersebut dengan segala cara yang dimilikinya.

Pengorbanan ini mencakup aspek-aspek seperti menempatkan dirinya di antara anak-anaknya dan bahaya yang datang, menggunakan sayapnya sebagai perisai, atau bahkan bersikap agresif untuk mengusir potensi ancaman. Perlindungan yang diberikan sang ayam betina tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, di mana sang ibu ayam berperan sebagai sumber keamanan dan dukungan emosional bagi anak-anaknya.

Jika diadopsi dalam melihat fenomena-fenomena pengorbanan para ibu, hal yang serupa juga terjadi. Para ibu kerap menjadi tameng fisik dan psikologis bagi berbagai bahaya dan ancaman yang datang. Dalam kasus Iriana, tameng psikologis sangat bisa kita lihat. Ia tahu bahwa sang anak akan di-bully habis-habisan. Sehingga, ia membiarkan dirinya ikut menjadi satu poin dari keseluruhan dinamika politik yang terjadi, sekalipun fenomena itu sendiri sangat bertolak belakang dari citra keibuan dan low profile yang selama ini ia tampilkan dan jaga.

Dengan demikian, konsep “The Hen Protects Her Chicks” mengingatkan kita akan nilai-nilai seperti tanggungjawab, pengorbanan, dan keberanian. Sebab kadang kala, para ibu melakukan pengorbana-perngorbanan besar untuk melindungi keluarganya.

Menebak Marwah, Menebak Arah

Kaswus pasanga badan Iriana pada Gibran dan Jokowi memang menunjukan besarnya perana ibu dalam politik. Peran seorang ibu dalam kesuksesan anaknya melibatkan banyak aspek, dan dalam konteks karier politik, perannya dapat menjadi penentu utama.

Sebuah keluarga yang memberikan dukungan dan inspirasi, terutama dari seorang ibu, dapat memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan kesuksesan seorang politisi.

Seorang ibu sering kali berfungsi sebagai sumber inspirasi pertama bagi anak-anaknya. Dalam konteks karier politik, ibu dapat menjadi motor penggerak yang membangkitkan semangat dan ambisi anak untuk berkiprah dalam dunia politik. Dukungan emosional dan psikologis yang diberikan oleh seorang ibu dapat menjadi landasan kokoh bagi anaknya untuk mengejar impian politiknya.

Kemudian, dalam karier politik, tidak jarang seorang politisi dihadapkan pada tantangan dan kontroversi. Seorang ibu dapat menjadi advokat yang gigih dan pembela yang tulus, siap melindungi anaknya dari tekanan dan kritik yang mungkin muncul dalam dunia politik.

Dukungan moral ini dapat menjadi pilar yang memberikan kekuatan pada politisi muda untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan.

Poin-poin ini bisa kita lihat dalam kasus Iriana dan Gibran. Ibu Negara memang menunjukkan kebesaran hati dan pengorbanannya untuk perjalanan karier politik sang anak, sekaligus menjamin Presiden Jokowi tidak mendapatkan kritikan yang terlalu keras.

Persoalannya tinggal apakah pengorbanan Iriana ini benar-benar menjamin kekuasaan Jokowi mulus hingga selesai di tahun 2024 atau tidak. Pasalnya berbagai tuduhan negatif pada akhirnya memang tetap juga diarahkan pada Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

PinterPolitik.com

Pernyataan terbaru Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kiranya semakin memperlihatkan adanya “keretakan” dalam hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu bisa dilihat dari kritikan Megawati dalam pidatonya saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud Senin (27/11) kemarin lusa.

Meskipun tak menyebut siapa yang dia kritik, Megawati menyiratkan atmosfer politik pemerintahan saat ini terasa seperti era Orde Baru (Orba).

Tak hanya itu, Megawati mengaku jengkel karena dirinya merasa tidak dihormati, padahal dia juga adalah seorang mantan presiden.

Hal itu mungkin menjurus kepada sejumlah dinamika politik belakangan ini. Pertama, ketika putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep merapat ke PSI dan langsung didapuk menjadi Ketum PSI hingga langsung memutar haluan dukungan kepada Prabowo Subianto.

Padahal, dalam aturan internal PDIP, jika ada anggota keluarga yang menjadi anggota PDIP maka seluruh anggota keluarga tidak boleh bergabung dengan partai lain.

Kedua, manuver putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto, sementara PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Ketiga, menantu Jokowi yang juga menjadi Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Namun, kritik Megawati agaknya akan menjadi bumerang tersendiri saat disampaikan di tengah momentum saat ini. Mengapa demikian?

Megawati Terlalu Gegabah

Pengaruh Megawati dalam internal PDIP memang tak perlu diragukan lagi, semua langkah politik PDIP tergantung pada mantan Presiden ke-5 RI itu.

Dominasi Megawati di PDIP dimulai sejak dirinya terpilih menjadi kongres PDI yang digelar di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada tahun 1993 lalu.

Namun, sejak terpilih menjadi Ketum PDI, terdapat gejolak politik dalam tubuh partai itu hingga mengakibatkan adanya dualisme di tubuh PDI, hingga kemudian lahir PDIP yang sampai sekarang tetap eksis dengan Megawati yang juga tetap sebagai Ketum dan pernah berkuasa.

Rekam jejak dan perjuangannya itu agaknya menjadikan Megawati merasa memiliki kontribusi besar, baik di level partai, konstruksi politik domestik, maupun pemerintahan

Atas dasar itu, pengaruh Megawati yang begitu kuat tampaknya membuat dirinya sedikit lepas kontrol. Hal itu terlihat dari pidato-pidatonya yang terlihat cenderung blak-blakan hingga akhirnya menjadi bumerang bagi PDIP.

Padahal harusnya sebagai politisi senior, Megawati harusnya bisa lebih bijak menyikapi berbagai peristiwa politik yang terjadi, termasuk yang menyangkut dengan PDIP.

Perilaku Megawati ini cenderung bertolak belakang dengan kebiasaan politisi lain yang cenderung menghindari persepsi negatif dan tendensius dalam setiap ucapan dan tindakannya.

Elicier Crespo-Fernández dalam tulisannya yang berjudul Euphemism and Political Discourse in the British Regional Press mengatakan jika politisi cenderung menggunakan bahasa diplomatis untuk menghindari persepsi negatif.

Namun, apa yang dilakukan Megawati adalah kebalikan dari yang dikatakan oleh Elicier. Hal itu kiranya bisa terjadi karena Megawati seolah ingin menunjukkan pengaruh dan kekuatannya dalam politik.

Kritikan yang dia sampaikan secara blak-blakan kepada pemerintahan Jokowi membuat persepsi publik kepada PDIP semakin negatif.

Padahal, manuver Ganjar Pranowo sebelumnya yang telah mengkritik pemerintahan saat ini akan dievaluasi partai karena dinilai telah menurunkan elektabilitasnya dalam survei Pilpres 2024.

Jika benar diksi kekuasaan, yang berarti pemerintah, bertindak seperti era Orba yang digunakan Megawati adalah untuk “menyerang” Presiden Jokowi, hal itu justru seakan mengkritik kader-kadernya sendiri.

Seperti yang diketahui, PDIP masih menjadi bagian kabinet dan menempatkan enam kadernya dalam pemerintahan Jokowi.

Hal itu menandakan jika PDIP sendiri masih berada dalam lingkaran kekuasaan yang juga kiranya berperan dalam tindakan yang dinilainya seperti era Orba.

Buat Jokowi Semakin Kuat?

Kritikan yang disampaikan Megawati di masa awal kampanye Pilpres 2024 tentu terlihat jelas muatan politisnya.

Hal itu juga bisa digambarkan sebagai bentuk kekecewaan Megawati yang seolah telah “ditinggalkan” Jokowi dan trahnya ke kubu Prabowo-Gibran.

Selain itu, Megawati juga tampaknya sedang mengejar simpati publik yang saat ini lebih cenderung ke Prabowo untuk bergeser ke Ganjar. Bagaimanapun juga, suara pemilih Ganjar banyak yang bersinggungan dengan Prabowo.

Namun, kritikan Megawati kepada penguasa di mana sekarang adalah pemerintahan Jokowi justru kiranya membuat Presiden Jokowi semakin kuat.

Itu bisa terjadi dikarenakan, “serangan terbuka” Megawati kepada Jokowi yang juga merupakan ciptaannya sendiri membuat publik menilai Megawati sedang mengkritik dirinya sendiri dan tidak melihat Jokowi sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah.

Well, menarik untuk melihat apakah kritikan yang disampaikan Megawati kepada penguasa dapat memberikan efek seperti apa kepada PDIP dan Ganjar dalam Pilpres 2024 nanti. (S83)