Audio ini dibuat menggunakan AI.

Gerakan Indonesia Menanam (GERINA) menjadi instrumen yang kian membentuk impresi kedekatan Ustaz Adi Hidayat dengan elite politik-pemerintahan saat ini. Hubungan di antara para aktor tersebut kiranya cukup krusial dalam menjadi salah satu variabel pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Dalam iklim politik transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul satu dinamika menarik yang menyentuh ranah keagamaan, ketahanan pangan, dan simbolisasi kekuasaan dalam konteks konstruktif.

Salah satu episentrum dari dinamika ini adalah sosok Ustaz Adi Hidayat atau UAH, seorang ulama populer yang dikenal luas karena dakwahnya yang lugas, bernas, dan tak jarang membawa telaah kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan transformasi pendekatan UAH dari seorang dai independen menjadi figur keagamaan yang terlihat akrab dengan elite-elite institusional negara.

UAH tampak dekat dengan elite politik-pemerintahan dan kelembagaan dalam beberapa kesempatan. Seperti tampak hangat dengan sejumlah pejabat, Panglima TNI, hingga Kapolri.

Lalu, salah satu katalisnya adalah peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (GERINA), sebuah gerakan yang dalam deklarasinya mendukung program makan bergizi gratis (MBG) — salah satu program andalan Prabowo Subianto.

Bahkan sebelumnya, UAH sempat diisukan menjadi pengganti Miftah Maulana Habiburrahman sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Walaupun tak terealisasi, wacana tersebut menandai bahwa UAH telah memasuki orbit perbincangan kekuasaan tingkat tinggi.

Pertanyaannya, apakah kedekatan ini bersifat pragmatis, ideologis, atau simbolik? Dan sejauh mana keterlibatan tokoh agama seperti UAH dalam skema besar politik negara menggambarkan relasi historis antara agama dan kekuasaan di Indonesia?

Selalu Punya Relevansi?

Sebagaimana yang diketahui, keterlibatan tokoh agama dalam politik atau kebijakan negara bukan hal baru dalam lanskap Indonesia.

Dalam sejarah politik Tanah Air, para pemimpin bangsa selalu merangkul atau dikelilingi oleh tokoh agama sebagai mitra strategis, penopang legitimasi, atau peredam konflik sosial.

Dalam banyak kasus di Indonesia, legitimasi karismatik dari tokoh agama menjadi pelengkap dari kekuasaan legal-rasional. Tak lain, mereka adalah ‘penyuplai otoritas moral”.

Pada era Presiden pertama RI, Soekarno, tokoh seperti K.H. Wahid Hasyim dan tokoh-tokoh Masyumi dijadikan jembatan antara negara dan umat Islam.

Presiden ke-2 RI Soeharto, meskipun memulai rezimnya dengan jarak terhadap kelompok Islam, pada akhir 1980-an mulai merangkul ulama dan ormas Islam — termasuk mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Penafsiran atas pembentukan ICMI saat itu pun dinilai sebagai bentuk mengamankan basis dukungan menjelang pemilu-pemilu krusial setelahnya.

Reformasi 1998 menciptakan arus keterbukaan yang memperluas ruang politik bagi aktor agama, terlihat dari kuatnya posisi ormas keagamaan dalam wacana publik. Termasuk di era B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri.

Di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, pendekatan terhadap NU dan Muhammadiyah dilakukan secara sistematis, bahkan SBY sempat menganugerahi gelar kehormatan kepada tokoh-tokoh agama sebagai bagian dari legitimasi kultural.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan gayanya yang teknokratik, juga tidak bisa melepaskan diri dari pentingnya endorsement keagamaan, meskipun pendekatannya lebih pragmatis dan melalui kanal-kanal nonformal seperti relasi personal atau program sosial keumatan.

Puncaknya, langkah cukup besar diambil dengan merangkul K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden dan memenangkan Pilpres 2019.

Kini di bawah komando Prabowo, tampaknya model interaksi ini dilanjutkan bahkan diperluas. Interaksi dengan gerakan seperti GERINA kiranya bukan hanya gerakan sosial-ekologis, tetapi juga menjadi media simbolik untuk menunjukkan aliansi antara negara dan agama.

Di sinilah UAH muncul, bukan sebagai oposisi keagamaan, tetapi sebagai “agen moral” yang bersinergi dengan negara demi kepentingan nasional.

Namun, telaah kritis tetap eksis di balik relasi di antara para aktor tersebut. Pertanyaan menarik berikutnya, apakah ada faktor bertendensi politis di baliknya?

Ada “Benang Biru”?

Terdapat probabilitas “benang biru” yang eksis secara politik, saat melacak relasi di antara UAH dengan aktor politik tertentu.

Terminologi “benang biru” pun tak lepas dari salah satu sampel yang cukup prominen, yakni Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN dan Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Sebagai catatan, UAH saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ormas keagamaan yang secara historis memiliki pertalian dengan PAN.

Korelasi di antara keduanya sendiri dapat dilacak, misalnya, pada tahun 2021 saat Zulhas mendukung gagasan UAH mengenai donasi Palestina.

Relasi sepertinya tetap terkelola dengan baik saat pada akhir tahun 2024 lalu, UAH menjadi sosok yang menikahkan Putri Zulhas dengan Zumi Zola.

Terlebih, atensi UAH dan pemerintahan Presiden Prabowo terjadi melalui GERANI, gerakan di bidang kedaulatan pangan keumatan

Selain itu, korelasi di antara para aktor tersebut bukan tidak mungkin mengindikasikan bahwa PAN tak sepenuhnya mengalami pergeseran ideologis menjadi “Partai Artis Nasional”, tetapi Zulhas juga tetap menjaga relasi dengan sejumlah elite dan tokoh berpengaruh Muhammadiyah

Dengan demikian, proksimitas UAH ke kekuasaan dapat dibaca sebagai koalisi simbolik dan substantif antara aktor moral dan aktor politik, yang bertemu pada satu titik, yaitu narasi pembangunan dan ketahanan nasional berbasis nilai keagamaan.

Dalam hal ini, UAH kiranya menjadi penghubung antara aspirasi umat dan agenda negara yang cukup krusial.

Bagaimanapun, berkaca pada interpretasi di atas, keterlibatan UAH dalam proyek kebangsaan seperti GERANI menunjukkan bahwa di antara keduanya saat ini tengah terbangun basis moralitas baru yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga spiritual.

Jika kedekatan itu bersifat substantif, dalam makna pembangunan kolektif, maka tokoh seperti UAH bisa menjadi jembatan harapan antara negara dan umat.

Dengan segala kedekatannya ke aktor seperti Zulhas, UAH tampaknya tidak sedang berubah arah, tetapi justru memainkan peran baru, bukan sekadar pemberi ceramah, tapi juga penanam benih simbolik untuk masa depan relasi negara dan masyarakat beriman.

Selain itu, korelasinya dengan Zulhas dan PAN secara politik tak menutup kemungkinan akan sangat menarik, meski hipotesis sementara mengindikasikan cukup sulit kiranya UAH, Zulhas, dan PAN terikat secara formal. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia akan memimpin revolusi hijau kedua di peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina). Mengapa ini bisa jadi punya makna strategis?

PinterPolitik.com

“People be starvin’ and people be killin’ for food with that crack and that spoon” – Rich Brian, “Dat $tick” (2016)

Pagi itu, Kenny berdiri di tengah kerumunan warga yang berkumpul di lahan pertanian Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Di hadapannya, Presiden Prabowo Subianto tampak gagah dengan kemeja putih dan topi petani, bersiap meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam—atau yang kini dikenal sebagai Gerina.

“Indonesia akan memimpin revolusi hijau kedua,” ujar Presiden Prabowo dengan lantang, disambut tepuk tangan. Bagi Kenny, kata-kata itu terasa berat, tapi juga penuh harapan—sebuah janji masa depan yang lebih hijau dan mandiri.

Kenny mengingat bagaimana sejak kecil ia melihat petani di desanya berjuang dengan pupuk mahal dan panen yang tak menentu. Kini, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tak hanya akan swasembada, tapi juga menjadi lumbung pangan dunia.

Gerina tak sekadar soal menanam pohon atau padi, pikir Kenny, tapi soal menanam harapan baru. Ia membayangkan negeri yang tak hanya kaya akan alam, tapi juga mengelolanya dengan bijak demi keberlanjutan.

Presiden menyebut gerakan ini sebagai langkah awal menuju kedaulatan pangan sejati. Kenny merasa ada semangat perjuangan yang membara di balik program ini—semacam revolusi, tapi bukan dengan senjata, melainkan dengan cangkul dan bibit.

Ia tersenyum, merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Tapi di balik itu, ada pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya: Apa yang dimaksud dengan revolusi hijau? Mengapa revolusi ini penting buat Prabowo dan Indonesia ke depannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Revolusi Hijau

Kenny duduk di perpustakaan kampusnya, membaca buku tebal tentang sejarah pertanian Indonesia. Di bab yang membahas Revolusi Hijau, matanya tertumbuk pada nama Presiden Soeharto dan tahun-tahun penting di era 1970-an.

Ia baru tahu bahwa saat itu, Indonesia tengah menghadapi krisis pangan yang serius, dan pemerintah meluncurkan program besar seperti Bimas dan Inmas. “Dengan teknologi baru dan sistem produksi intensif, Indonesia berhasil swasembada beras pada 1984,” gumam Kenny, mengagumi capaian itu.

Dalam artikel “Lessons from the Green Revolution: Do We Need New Technology to End Hunger?”, Rosset, Collins, dan Lappé menyebut bahwa Revolusi Hijau memang berhasil meningkatkan produksi pangan secara spektakuler di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mereka menekankan bahwa kemajuan itu tak lepas dari penerapan bibit unggul, pupuk kimia, dan dukungan infrastruktur pertanian secara menyeluruh.

Kenny membaca bahwa keberhasilan tersebut memberi dampak besar: kelaparan menurun, ketahanan pangan membaik, dan negara-negara berkembang mendapat harapan baru untuk mandiri secara pangan. Di Indonesia, keberhasilan ini digunakan Soeharto sebagai bukti kepemimpinannya yang efektif dan modern.

Namun di balik keberhasilan itu, Kenny juga mencatat adanya dimensi strategis—di mana Revolusi Hijau menjadi bagian dari diplomasi dan kekuatan politik global. AS dan lembaga donor internasional mendukung penuh, karena stabilitas pangan dianggap krusial dalam menghadapi ancaman komunisme saat itu.

Kini, saat Indonesia kembali berbicara soal revolusi hijau bersama Presiden Prabowo, Kenny merasa sejarah seperti berulang. Tapi ia tetap bertanya dalam hati: Bagaimana relevansi Revolusi Hijau di era sekarang? Mengapa ini punya peran strategis?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo dan Revolusi Hijau 2.0

Setelah membaca tentang Revolusi Hijau, Kenny tertarik mencari tahu lebih dalam soal hubungan antara pangan dan politik global. Ia membuka jurnal hubungan internasional dan menemukan bahwa pangan bukan sekadar urusan dapur—ia adalah elemen penting dalam percaturan kekuasaan dunia.

Di sebuah artikel berjudul Food Security and International Trade karya Jennifer Clapp, Kenny membaca bahwa ketahanan pangan menjadi semakin strategis di tengah anarki sistem internasional yang tanpa otoritas pusat. Negara-negara bersaing untuk mengamankan sumber daya, dan pangan menjadi alat tawar-menawar dalam diplomasi dan bahkan konflik.

Kenny mencatat pernyataan Clapp bahwa “pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga instrumen geopolitik yang bisa digunakan untuk membentuk aliansi, menciptakan ketergantungan, atau bahkan menghukum.” Kalimat itu membuatnya sadar bahwa saat negara lain mulai membatasi ekspor gandum atau beras, itu bukan sekadar kebijakan ekonomi—itu strategi kekuasaan.

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, Kenny melihat bagaimana negara-negara mulai berebut tanah subur di Afrika atau menguasai rantai distribusi pangan global. Ia membaca bahwa perang dagang antara AS dan Tiongkok pun berdampak langsung ke harga pangan dunia—yang akhirnya dirasakan petani dan konsumen di negara-negara berkembang.

Ketahanan pangan, pikir Kenny, adalah pertahanan negara dalam bentuk paling sunyi. Bukan tank atau rudal, tapi sawah, lumbung, dan akses terhadap pangan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan membaca semua itu, Kenny mulai memahami mengapa Presiden Prabowo begitu gencar mendorong Revolusi Hijau 2.0. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya perang dagang, langkah ini bukan sekadar ambisi pertanian—tapi strategi bertahan hidup di panggung dunia. (A43)