PinterPolitik.com

“A vote is like a rifle: its usefulness depends upon the character of the user” –Theodore Roosevelt, Presiden ke-26 Amerika Serikat

[dropcap]P[/dropcap]ernyataan Andi tersebut diungkapkan untuk menanggapi pernyataan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar, yang mempertanyakan dukungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Dalam salah satu video, Agum memang menceritakan bahwa SBY merupakan salah satu dari tujuh anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menandatangani surat rekomendasi pemecatan Prabowo. Hal itu yang membuatnya mempertanyakan dukungan SBY kepada mantan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Narasi mengenai HAM dalam Pilpres 2019 memang bukanlah hal baru. Persoalan mengenai buruknya rekam jejak HAM di antara dua kandidat Pilpres 2019 ini sering kali dibahas banyak media.

Isu pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1990-an menjadi narasi yang selalu memberatkan Prabowo dalam setiap Pemilu yang diikuti mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu, baik pada 2014 maupun 2019.

Di sisi lain, Joko Widodo (Jokowi) juga dibebani oleh kebijakan-kebijakan yang dianggap membatasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia serta kegagalannya dalam menepati janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Narasi HAM yang negatif di antara dua kubu ini membuat aktivisme HAM tidak mendapatkan tempat dalam diskursus Pemilu 2019. Lantas, bagaimanakah dampaknya terhadap dinamika preferensi pemilih?

Ketidakterwakilan aktivisme HAM tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Pemilih-pemilih ini bisa saja tidak dapat menentukan pilihannya hingga 17 April 2019 mendatang. Dalam kata lain, mereka memutuskan untuk menjadi golongan putih (golput).

Selain itu, terdapat tren yang menunjukkan bahwa sikap politik tersebut tetap “eksis” akibat semakin banyaknya ajakan golput di media sosial. Meskipun terdapat beberapa aturan yang menyatakan ajakan golput dapat dipidana, memilih untuk tidak memilih tetaplah hak mendasar bagi warga negara dalam pilihan politiknya.

Jangan golput, agar yang lebih buruk tidak terpilih. Kira2 demikian pesan seorang romo.

Ok, mari kita hormati itu. Problemnya, bagaimana kalau yg terpilih itu memang tidak lebih buruk, tapi hanya tidak lebih buruk menurut media?

Semua paslon datang ke benak kita via media.

— Jack Separo Gendeng (@sudjiwotedjo) March 13, 2019

Dengan tren golput dan ajakannya yang meningkat, timbul beberapa pertanyaan terkait konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan apakah hal ini buruk bagi Pemilu 2019? Lalu, apakah mungkin memberikan denda terhadap perilaku tidak memilih seperti yang terjadi di beberapa negara misalnya?

Kenapa Golput?

Golput sendiri merupakan pilihan pemilih untuk tidak memberikan suaranya dalam Pemilu dan bisa terjadi karena dua hal, yaitu sikap tidak peduli dan perasaan teralienasi atau keterasingan dari dunia politik.

Menurut Grant M. Hayden dalam tulisannya yang berjudul Abstention: The Unexpected Power of Withholding Your Vote, golput karena sikap tidak peduli umumnya disebabkan oleh tendensi pemilih yang apolitis. Artinya, pemilih semacam ini memang tidak peduli dengan dinamika politik dan pengaruhnya.

Terkait penyebab golput akibat perasaan alienasi, faktor pendorong perasaan ini adalah bayangan ideal dari pemilih. Pemilih golput semacam ini melihat kandidat-kandidat dalam Pemilu memiliki karakter dan program yang jauh dari titik ideal.

Apakah pemilih golput dalam Pemilu 2019 merasa tidak puas dengan kandidat-kandidat yang ada?

Bisa jadi. Dorongan untuk golput mungkin saja terjadi karena kondisi ideal yang dibayangkan oleh para pemilih tersebut tidak dapat terakomodasi oleh kandidat-kandidat yang ada.

Idealnya, politik yang bersih harus tetap eksis dalam pemerintahan dan politik. Kondisi ideal seperti itu sejalan dengan gagasan akan pentingnya akuntabilitas politik dalam demokrasi.

Namun, titik ideal tersebut sering kali tidak sepenuhnya terwujud sebab terdapat anggapan bahwa salah satu penyebab eksisnya pemilih golput adalah kekecewaan terhadap banyaknya korupsi dan tidak adanya koalisi yang bersih.

Pemilih golput melihat kandidat-kandidat dalam Pemilu memiliki karakter dan program yang jauh dari titik ideal.
Share on X

Selain kondisi ideal yang diharapkan ada dalam demokrasi, kondisi ideal yang berkaitan dengan individu pemilih pun juga penting. Artinya, terdapat kebutuhan tertentu dari pemilih yang dianggap tidak dapat diakomodasi oleh kandidat-kandidat dalam pemilihan umum.

Jika berbicara mengenai kebutuhan, kita diingatkan kembali pada teori hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Harold Maslow, ahli psikologi asal Amerika Serikat (AS). Dalam teorinya, Maslow menyebutkan lima tingkatan kebutuhan yang digambarkan dalam suatu piramida dari dasar ke ujung atas, yaitu (1) kebutuhan psikologis, (2) kebutuhan akan keamanan, (3) kebutuhan akan cinta dan perasaan memiliki, (4) kebutuhan akan harga diri, dan (5) kebutuhan akan aktualisasi diri. Setiap kebutuhan ini perlu dipenuhi agar dapat memenuhi tahapan kebutuhan selanjutnya.

Jika ditarik kembali ke isu golput di Pemilu 2019, teori milik Maslow setidaknya dapat menjelaskan beberapa kebutuhan individu pemilih yang tidak terakomodasi dalam diskursus Pemilu 2019. Gagalnya kebutuhan pemilih inilah yang bisa mendorong tren menguatnya gerakan golput.

Korelasi tersebut dapat dilihat kembali dalam persoalan HAM. Perlindungan dan penegakan HAM dapat berhubungan erat dengan kebutuhan akan perasaan aman. Perasaan aman kelompok minoritas dan individu dalam kebebasan berpendapat yang terancam bisa saja mendorong kecenderungan pemilih untuk golput.

Bagaimana dengan kebutuhan lain?

Kebutuhan akan perasaan aman dalam hal finansial dan ekonomi, seperti job security, mungkin juga memengaruhi tren golput. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menjelaskan bahwa beberapa alasan munculnya pemilih golput adalah kekecewaan terhadap elite yang melupakan kepentingan rakyat, seperti tidak terpenuhinya janji-janji pemerintahan Jokowi terkait pekerjaan yang layak, layanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memadai, dan upah yang cukup.

Selain itu, kebutuhan finansial dan ekonomi yang disebutkan Nining juga bisa berkaitan dengan kebutuhan lain. Gagalnya Jokowi memberlakukan BPJS gratis juga dapat mengancam tidak terpenuhinya kebutuhan rasa aman dalam hal kesehatan.

Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut secara kontinu tidak diakomodasi oleh kandidat-kandidat yang ada dalam Pemilu 2019, tren golput pun bisa jadi terus meningkat. Lantas, bagaimanakah dampak golput ke depannya dalam Pemilu 2019?

Harus Memilih?

Bisa dibilang, pilihan untuk golput merupakan hak bagi setiap pemilih. Namun, beberapa pendapat juga menyatakan bahwa golput memiliki dampak buruk terhadap hasil pemilihan umum.

Bagi pihak pro-golput, pilihannya adalah hak. Dosen Universitas Mataram, Ahmad Junaidi, menjelaskan bahwa hak ini dijamin dalam konstitusi.

Namun, berbagai pendapat yang kontra terhadap golput pun juga beredar. Salah satu argumen yang kontra-golput didasarkan pada kemungkinan legitimasi hasil Pemilu mendatangkan persoalan baru.

Pendapat kontra semacam ini juga diungkapkan oleh beberapa pihak yang bertanggungjawab dalam jalannya Pemilu 2019. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa dengan semakin sedikit jumlah pemilih golput, semakin baik juga legitimasi dari suatu Pemilu.

Landasan atas pendapat itu dapat diperkuat jika berkaca pada Pemilu AS tahun 2016 yang memenangkan Donald Trump atas Hillary Clinton disebut-sebut akibat banyaknya pemilih golput. Berdasarkan data dari Pew Research Center, sebagian besar pemilih golput pun mengaku berafiliasi dengan Partai Demokrat, partai yang mencalonkan Clinton.

Terdapat juga indikasi atas kekecewaan pemilih golput terhadap hasil Pemilu AS tersebut. Kekecewaan tersebut juga terlihat dari tingkat persetujuan terhadap Trump yang cukup rendah pada tahun 2018, yaitu sekitar 40-46 persen.

Untuk menghindari hal serupa, beberapa negara pun memiliki peraturan yang mewajibkan warganya untuk tetap memilih, seperti Australia, Argentina, Singapura, Mesir, dan Turki. Bahkan, di Australia, terdapat warga yang mengidentikkan Pemilu dengan pesta.

Jika wajib, apakah ada sanksinya jika tidak memilih?

Pemilih golput di Australia dapat didenda sebesar AU$ 20 (Rp 201 ribu) jika tidak memilih dalam pemilihan federal, hingga AU$ 79 (Rp 795 ribu) jika tidak memilih dalam pemilihan tingkat negara bagian di negara tersebut. Di New South Wales sendiri, pemilih golput dapat didenda sebesar AU$ 55 (Rp 553 ribu).

Jadi, meskipun keputusan untuk golput merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, ternyata ada juga dampak yang diakibatkan oleh besarnya jumlah pemilih yang memilih untuk tidak memilih ini. Dengan begitu, perlukah golput dilakukan sebagai ekspresi kekecewaan? Apakah sanksi berupa denda perlu juga diberlakukan di Indonesia?

Tentu saja jika hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan, maka tak ada salahnya aturan denda itu diterapkan. Yang jelas, semuanya kembali pada masing-masing pemilih. Pada akhirnya, dalam hidup, memilih adalah keharusan karena hidup ini selalu soal pilihan, termasuk pilihan untuk golput. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]amboja, negara yang dijuluki Hell on Earth itu pada 29 Juli mendatang akan merayakan Pemilu secara nasional. Sebelumnya, negara ini telah menyelenggarakan pemilihan legislatif yang dimenangkan oleh Cambodian People’s Party (CPP) -Partai pimpinan Hun Sen- dan meraup 51 persen suara, sementara partai oposisi Cambodia National Rescue Party (CNRP) hanya mendapatkan 46 persen suara saja.

Berbekal kemenangan legislatif itu, Hun Sen, yang merupakan Perdana Menteri Kamboja, percaya diri, bahwa partainya dengan mudah bakal meraih kemenangan pada Pemilihan Perdana Menteri nanti. Rasa percaya diri yang dimiliki Hun Sen, memang bukan sekedar isapan jempol, apalagi berkaca pada pengalaman politik dan kekuasaannya yang telah berumur 30 tahun.Tentu dia memiliki kekuatan politik yang terlembaga secara kuat.

Dan mungkin saja, Pemilu serentak nanti merupakan keberuntungan politik yang berpihak kepadanya. Tapi harus dipahami, muskil mengatakan demokrasi di Kamboja saat ini berjalan adem ayem. Apalagi, melihat fakta bahwa penerapan sistem demokrasi-liberal yang baru seumur jagung di negara itu –yang diterapkan sejak 1993. Tentu, masih banyak tudingan miring yang menyudutkan negara itu.

Salah satu kritik misalnya datang dari Prof Gareth Evans –mantan menteri luar negeri Australia periode 1988-1996– dalam pidato pembukaan konferensi publik bertajuk “Cambodia on the Brink: Towards the 2018 elections di Australia. Gareth menyebutkan banyak kasus pelanggaran HAM  yang terjadi di Kamboja, termasuk tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Hun Sen.

Bukan hanya Gareth Evans, hal senada juga diucapkan oleh mantan oposisi Sam Rainsy, seperti disitat Channel News Asia, bahwa menurut Sam, Pemilu Kamboja hanya untuk melegitimasi kekuasaan Hun Sen. Sementara itu, PBB juga menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja terhadap pers yang dalam terminologi demokrasi merupakan pelanggaran terhadap freedom of expression.

Sam Rainsy misalnya, bahkan secara frontal mengajak masyarakat Kamboja untuk tidak memberikan suaranya pada Pemilu nanti. Ini tentu saja bisa dianggap sebagai gerakan untuk mengajak masyarakat menjadi golongan putih (golput). Walaupun demikian, gerakan Sam tidak boleh dimaknai sebagai agenda apatisme politik semata, namun lebih merupakan bagian dari kesadaran politik yang menuntut perubahan politik di negara tersebut.

Meski begitu, apa yang dilakukan Sam Rainsy sebenarnya juga cacat secara hukum. Ini sama halnya di Indonesia sebagaimana tercantum pada UU No 8 tahun 2012 yang menyatakan bahwa menghasut orang untuk melakukan golput atau tidak memilih merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Kecuali jika pilihan golput itu merupakan pilihan pribadi, tanpa perlu mengajak pihak lain.

So, jalan keluarnya, untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan masyarakat terhadap Pemilu di suatu negara dan apakah masyarakat masih percaya terhadap parpol, hanya bisa diukur melalui partisipasi masyarakat dalam politik elektoral.

Tapi jika bicara soal seruan golput atau menyoal tingginya angka golput, tak hanya di Kamboja, Indonesia juga memiliki problematika yang sama.

Tercatat sejak Pemilu pertama kali di tahun 1955 hingga Pemilu 2014, partisipasi masyarakat terhadap Pemilu justru cenderung menurun. Pada Pemilu 1955, tingkat pemilih mencapai 91,4 persen dengan angka golput sekitar 8,6 persen. Di era Orde Baru, partisipasi politik justru meningkat 96,6 persen, sementara angka golput menurun drastis mencapai 3,4 persen.

Pasca reformasi, tepatnya pada pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen dan angka golput malah meningkat menjadi 7,3 persen. Angka yang memilukan mulai terjadi pada Pemilu 2004 dengan tingkat partisipasi pemilih turun hingga mencapai 84 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen.

Pada pilpres 2009, partisipasi politik juga menurun drastis mencapai 71,7 persen dan jumlah golput meningkat mencapai 28,3 persen. Sementara di tahun 2014, survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan partisipasi pemilih pada tahun itu mencapai 75,2 persen, sementara angka golput mencapai 24,8 persen.

dan saya tetap golput, entah punya e-ktp atau tidak punya e-ktp. suka-suka saya lah yang punya hak pilih, mau pake apa enggak.

— May Hera (@MayHera) March 24, 2018

Angka golput pada Pemilu Presiden Indonesia tahun 2009 dan 2014 jika diperhatikan hanya turun tipis, yakni 3,5 persen. Lantas apa sebenarnya penyebab kaum golput selalu ada dalam setiap gelaran pesta demokrasi?

Golput dan Decision Fatigue

Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossentose dalam tulisan berjudul “Who Votes” menyebutkan terdapat tiga faktor penyebab golput.

Pertama adalah tingkat pendidikan. Mereka yang berpendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sementara mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung menghindari politik karena merasa tidak memiliki kepentingan dalam proses politik.

Faktor kedua adalah tingkat pekerjaan. Para voters yang bekerja pada lembaga yang berhubungan langsung dengan pemerintahan cenderung memiliki minat yang tinggi untuk terlibat dalam proses pemilihan, sebaliknya pemilih yang bekerja pada sebuah lembaga yang tidak berhubungan langsung dengan pemerintah cenderung menunjukan ketidaktarikannya pada proses Pemilu.

Faktor ketiga adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan yang tinggi memudahkan orang untuk ikut terlibat dalam proses pemilihan, sementara mereka yang memiliki pendapatan rendah cenderung menunjukkan ketidakhadiran di bilik suara.

Tampaknya, pendapat Raymond dan Steven dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan pengamat politik Karyono Wibowo dari Indonesia Public Institute (IPI) yang  menyoal isu golput pada Pemilu 2014.

Menurutnya, selain alasan tidak mendapatkan kartu pemilih, alasan lain yang membuat orang tidak memilih atau tidak datang di TPS karena mereka lebih memilih bekerja dan mencari uang. Ini artinya, Pemilu bagi mereka tidak memberikan kesejahteraan atau minimal sama sekali tidak berhubungan dengan tingkat kesejahteraan. Namun, tidak selamanya faktor sosial ekonomi menjadi indikator mutlak yang mendesak seseorang untuk tidak berpatisipasi dalam Pemilu.

Pendapat lain yang mungkin perlu diperdebatkan lebih lanjut datang dari Ned Augenblick dan Scott Nicholson. Dalam “Ballot Position, Choice Fatigue and Voter Behaviour”, Ned Augenblick dan Scott Nicholson mengatakan bahwa sebelum seseorang melakukan pemilihan atau memberikan pilihan tentunya mereka akan mencari informasi mengenai kandidat tertentu yang mampu menarik perhatian mereka. Namun, terlalu banyak pilihan dan informasi yang didapat justru memunculkan decision fatigue atau kelelahan dalam memilih.

Augenblick dan Nicholson juga menyebutkan bahwa banyak orang yang akhirnya menentukan pilihan politiknya justru di saat-saat terakhir mereka berjalan ke tempat pengumutan suara (TPS). Fenomena ini disebut sebagai roll-off. Fenomena roll-off terjadi karena adanya kelelahan dalam memilih atau decision fatigue tersebut.

Terlepas dari teorema di atas, kasus golput tampaknya juga dipengaruhi oleh beberapa indikator lain, misalnya ketidakpercayaan publik terhadap elit politik yang masih marak terjadi di Indonesia.

Golput dan Ketidakpercayaan Politik

Fenomena golput di Indonesia juga sebenarnya tidak terlepas dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol dan elit politiknya yang tidak kompeten. Maka, tak salah jika banyak parpol di Indonesia terpaksa harus merekrut figur-figur dari luar partai.

Indikasi ini bisa dibuktikan melalui hasil survei Indobarometer pada 2017 silam yang menyebutkan sekitar 51,3 persen masyarakat Indonesia tidak lagi percaya dengan partai politik (parpol).

Golput lagi deh… lihat korupsi e ktp makin ga percaya sama partai..

— muhammad saekhu (@MuhammadSaekhu) March 24, 2018

Ketidakpercayaan masyarakat ini muncul karena parpol dinilai tak lagi peduli terhadap kepentingan rakyat dan hanya fokus pada bagaimana mendapatkan kekuasaan. Setelah berhasil memperoleh kekuasaan, yang terjadi hanyalah bagi-bagi kue di antara para elit politik.

Pragmatisme politik seperti di atas, sebenarnya sudah lama ditantang oleh aktivis-aktivis seperti Arif Budiman, Julius Usman dan Malujo Sumali dalam sebuah gerakan golput yang dikampanyekan pada tahun 1997 atau di akhir era kekuasaan Soeharto.

Gerakan ini pada dasarnya muncul atas dasar pandangan bahwa aturan main demokrasi harusnya ditegakkan. Gerakan ini juga dianggap sebagai gerakan yang pertama kali menggunakan istilah golput dalam politik di Indonesia.

Menurut Arief Budiman, gerakan ini sebenarnya ditujukan bukan untuk mencapai kemenangan politik, namun ingin melahirkan tradisi dimana ada jaminan berpendapat dengan penguasa dalam situasi apapun.  Secara tak langsung, gerakan ini sebenarnya ditujukan untuk mengkritik kekuasaan Orde Baru yang begitu dekat dengan militer.

Ini artinya, gerakan golput yang dipimpin oleh Arief Budiman dan kolega merupakan bentuk perlawanan yang ditujukan untuk melawan rezim otoriter dan bukan semata-mata merupakan tindakan yang apolitis.

2019 gue mo golput aja, demi menjaga stabilitas negara, keluarga dan pertemanan. buat lindungin diri sendiri jg dr cebong onta dkk

jd kalo ditanya lo milih siapa, org ga bisa menghakimi. bodoamat golput jg pilihan, sama kek bunuh diri. thx

— Winnie R. Sajida R. (@winniesajida) March 24, 2018

Tak hanya di era Orde Baru, ancaman golput pada pemilihan presiden 2019 pun belakangan mulai mencuat di beberapa daerah, misalnya warga Sleman di Yogyakarta, yang mengancam akan golput pada Pilpres 2019 lantaran tidak sepakat dengan kepala Dukuh.

Selain Yogyakarta, warga di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat juga mengancam akan golput pada Pilpres 2019 karena kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang tak kunjung diperbaiki oleh negara.

Dengan demikian, sebuah gerakan golput (no voting decision) juga perlu dimaknai sebagai indikasi adanya kegagalan pemerintah untuk memenuhi aspirasi rakyat atau hajat hidup mayoritas dan bukan sebaliknya. Akankah golput meningkat di 2019? Menarik untuk ditunggu. (A13)