PinterPolitik.com

“I’m free, I’m free. I’m free like a bird and no one can tell me,”

Buat kalian generasi tahun 90-an mungkin akan familiar dengan lirik lagu di atas. Yap, itu adalah potongan lirik dari lagu I’m Free yang dipopulerkan grup musik genre reggae asal Indonesia, Souljah. Musik ini mungkin hampir selalu disetel di dalam bis setiap kali ada studi tur sekolahan.

Semasa di sekolah dulu, makna dari istilah “kebebasan” barangkali begitu mudah dibayangkan, rebahan di kasur kamar kita yang nyaman sembari meluangkan waktu bermain PlayStation. Namun, ketika kita beranjak dewasa, kita semakin sadar bahwa apa yang dimaksud dengan kebebasan mungkin tidak sesederhana itu.

Meski sering diberitahu kita bebas berperilaku apa saja, tapi sudah jadi rahasia umum bahwa sepertinya ada semacam tembok tidak terlihat yang penuh dengan duri sebelum kita melakukan sesuatu yang umumnya berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah.

Sebagai contoh, di kolom komentar postingan PinterPolitik di Instagram saja kita bisa temui komentar becandaan yang bunyinya tidak jauh dari “mau komentar tapi takut”. Dan contoh lainnya, ketika ada yang berkomentar cukup pedas, biasanya ada yang membalas “sudah ada tukang bakso di depan rumah belum?”.

Walau semakin lama kalimat-kalimat tadi jadi bahan lucu-lucuan, tidak bisa kita pungkiri bahwa lelucon semacam ini seperti sebuah representasi bahwa saat ini. Hanya untuk melempar kritik saja publik akan melihatnya sebagai aksi yang begitu berani.

Lantas, bagaimana sebenarnya nasib “kebebasan” dalam era informasi ini?

Captive Culture

Sebagaimana kita tahu, internet dan media sosial kini jadi sumber utama seseorang untuk mendapatkan informasi. Selain itu, tempat-tempat digital ini juga kerap jadi forum andalan setiap orang untuk berdiskusi tentang politik secara “bebas”.

Namun, terdapat kekuatan-kekuatan yang bermain di atas media sosial yang kita gunakan. Ini tentunya termasuk pemerintah dan perusahaan pemilik platform digital itu sendiri, seperti Twitter, Meta, dan Google, yang mengontrol informasi yang kita dapatkan.

Terkait ini, ada satu pandangan dari penulis novel besar yang kerap dijadikan acuan dalam memahami pola kontrol seperti apa yang saat ini tengah terjadi di masyarakat, ia adalah George Orwell.

Sebagai penjelasan singkat, pandangan Orwell dalam bukunya 1984 melihat masyarakat di masa depan menghadapi sensor informasi yang begitu ketat. Dalam negara yang seperti ini pemerintah memonopoli narasi dengan cara memonopoli bahasa. Karena itu, setiap bahasa yang tidak keluar dari negara akan dikategorisasi sebagai aksi kejahatan terhadap status quo.

Namun, makna sebenarnya dari kontrol informasi yang dibayangkan Orwell tidak hanya itu. Neil Postman dalam bukunya Amusing Ourselves to Death mengeksplorasi ide Orwell lebih dalam dengan mempopulerkan istilah captive culture, atau budaya tawanan.

Captive culture ini adalah budaya yang muncul dalam sebuah masyarakat yang orang-orangnya merupakan hasil produksi desain tertentu dari para penguasa, yang bahkan juga mengatur tentang perilaku seorang individu dari dia lahir sampai meninggal.

Sejumlah pilihan yang dihadapkan pada individu yang tinggal dalam captive culture ini mungkin akan dilihatnya sebagai bentuk kebebasan, seperti kebebasan memilih karier dan sekolah. Tapi sebenarnya itu tidak lain hanyalah ilusi yang menutupi kenyataan bahwa fondasi pandangan yang harus diakui dan dijalankan individu captive culture tersebut sudah benar-benar mantap dan tidak bisa diubah.

Keadaan ini kemudian membuat ketakutan terhadap penguasa itu sendiri tidak hanya muncul akibat aturan, tapi juga dari obrolan lingkungan pekerjaan dan keluarga.

Yap, singkatnya Postman melihat dystopia yang dibayangkan Orwell dalam jangka panjangnya akan membentuk sebuah kultur yang secara turun temurun mewariskan ketakutan akibat aturan-aturan yang barangkali bahkan tidak lagi dijadikan sebagai alat menakut-nakuti orang.

Pada akhirnya, masyarakat yang terjebak captive culture mungkin tidak akan pernah lagi merasakan kebebasan yang sebenarnya.

Sebagai penutup, tentu ini hanya interpretasi belaka. Untuk saat ini, kita perlu syukuri bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk bahkan menyadari hal-hal seperti ini. (D74)

PinterPolitik.com

Ketika kita berbicara tentang George Orwell dan tulisannya yang berjudul 1984 (atau Nineteen Eighty-Four), sekelebat kengerian tentang masyarakat distopia yang hidup di bawah tirani totalitarian selalu saja hinggap di pikiran. Namun,  ada sesuatu yang lain untuk diperhatikan di luar gambaran-gambaran tentang penindasan, kepatuhan, pengawasan dan dominasi total, yaitu bagaimana Partai melakukan itu semua.

Dalam 1984, Partai berkuasa melalui kontrol terhadap realitas. Partai pertama-tama mengaburkan realitas untuk kemudian membentuk yang baru. Dan mesin utama yang dijalankan untuk menggerakkan proyek ini adalah bahasa –mengamini gagasan yang ditulis oleh Edward Sapir (1929) bahwa, “language is a guide to social reality.”

Dalam 1984, mesin propaganda yang digunakan adalah newspeak, yaitu sebuah bahasa yang dirancang untuk membatasi ruang pemikiran, bukan mengembangkannya (Orwell, 1949). Partai terus-menerus memperbaharui kosakata dan menyempurnakannya, sehingga ruang bahasa menjadi semakin sempit.

Tujuan akhirnya adalah orang akan berpikir secara terbatas dan sederhana. Namun, bukannya “memperbaharui” kosakata justru cenderung meluaskan ruang berpikir? Betul, hanya saja, dalam hal ini, Partai menggunakan double-think atau pikir-ganda.

Pikir-ganda memaksa orang untuk menerima dua fakta yang kontradiktif secara bersamaan. Tidak hanya menerima, tetapi juga betul-betul meyakininya. Dalam kondisi ini, kita tahu bahwa “memperbaharui” berarti menambah tetapi,melalui pikir-ganda, kita juga mesti menerima fakta bahwa “memperbaharui” berarti mengurangi bahkan menghapuskan.

William Lutz melihat bahwa gagasan inti dari kondisi Orwellian adalah asumsi yang bersumber dari Sapir-Whorf Hypotheses yang menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara kita berpikir (Whorf, 1940). Jika bahasa dapat membentuk dan mempengaruhi pikiran, maka mereka yang menguasai bahasa dapat menguasai pikiran masyarakat (Lutz, 1989). Maka, ketika Partai berhasil memproduksi newspeak dan double-think, ia berhasil menguasai bahasa; ia juga berhasil menguasai masyarakat.

Lutz kemudian mengawinkan konsep newspeak dan double-think menjadi double-speak. Doublespeak adalah bahasa yang membuat hal buruk terlihat menjadi baik; hal yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, atau setidaknya dapat diterima.

Ini adalah bahasa yang digunakan untuk menghindari atau melemparkan tanggung jawab (Lutz, 1989). Bagi Lutz, doublespeak dapat ditemukan dimana-mana, terutama dalam insititusi politik atau pemerintahan, misalnya di Amerika pemerintah cenderung tidak menggunakan kata “membunuh (killing)” tetapi “perampasan hidup yang melanggar hukum (unlawful or arbitrary deprivation of life)”.

Pemerintah Indonesia tampaknya melakukan praktik serupa. Sejak masa pandemi COVID-19 berlangsung, ada beberapa pernyataan yang menyentil terkait kondisi pandemi di Indonesia.

Pemerintah berkali-kali menggunakan istilah-istilah yang sebetulnya sama saja tetapi diberikan makna yang berbeda atau justru menyamakan istilah-istilah yang pada dasarnya berbeda, bahkan kontradiktif. Sejak istilah-istilah tersebut muncul, kita patut curiga bahwa double-speak sedang dipraktikkan.

Mari kita kembali sejenak menuju bulan Maret. Beberapa pekan setelah kasus ‘pertama’ COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia, timbul gelombang ketidakpercayaan terhadap pemerintah sebab pemerintah dianggap banyak menutup-nutupi keadaan, bahkan berbohong.

Saat merespons persoalan ini, Ahmad Yurianto, menjawab, “Saya tidak melihat dalam perspektif bohong ya, mengatur kebenaran menurut saya.” Berdasarkan kategori yang ditulis oleh Lutz, pernyataan ini adalah double-speak jenis eufimisme, yaitu penggunaan kata atau frase yang bertujuan untuk menutupi realitas yang tidak mengenakan (Lutz, 1989).

Dalam hal ini, eufimisme digunakan untuk menutupi sifat buruk, yaitu berbohong, dengan menggunakan istilah yang membawa makna baik. Contoh lainnya adalah saat Jokowi berkata bahwa pemerintah bukan tidak terbuka tetapi tidak ingin membuat panik.

Kemudian, belakangan polemik kembali mencuat. Dalam sebuah sesi wawancara bersama Najwa Shihab, Presiden Jokowi ditanya perihal pelarangan mudik sebab, menurut Najwa, banyak orang yang sudah pulang ke kampungnya sebelum larangan mudik berlaku. Jokowi kemudian menyebutkan bahwa dua istilah itu adalah hal yang berbeda.

“Kalau itu bukan mudik. Itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang, karena anak istrinya ada di kampung,”  jawab Presiden.

Ujaran itu ramai diperbincangkan, pasalnya beberapa pihak menilai bahwa secara bahasa istilah tersebut berarti sama –rujukannya ada di dalam KBBI. Ivan Lanin merespons dengan mengutip cuitan lamanya, “pemaknaan kata tidak perlu dicari dalam kamus. Cukup tanyakan pada politikus.” Lanin juga mengunggah gambar “kamus sudah mati!”

Lagi-lagi, kita mendapati double-speak. Dan, lusinan istilah double-speak lain sebetulnya telah diproduksi pemerintah, seperti: bukan terlambat, tapi berhati-hati; bukan kenaikan harga, tapi penyesuaian harga; tenaga medis bukan korban, tapi pahlawan; bukan kritik, tapi nyinyir.

Dalam tingkat tertentu, double-speak seperti ini berbahaya, sebab ia dapat mendistorsi realitas dan pikiran. Contoh ekstrem terjadi ketika AS menginvasi Irak. Sebagian orang merasa tidak apa-apa sebab pemerintah AS menggunakan istilah “misi penyelamatan/pembebasan” alih-alih pendudukan atau invasi.

Pada akhirnya, kita mungkin akan percaya bahwa politisi tidak berbohong, melainkan “salah ucap”, dan tindakan ilegal yang mereka lakukan  hanya lah “perilaku kurang terpuji” (Lutz, 1989).

Double-speak yang dilakukan pejabat publik, politisi dan pemerintah mungkin akan dianggap sebagai perihal sepele. Perihal kesalahan komunikasi saja. Tapi, justru itulah yang berbahaya dari double-speak, yaitu menormalisasi realitas yang kabur.

Bagi Lutz, double-speak bukan tercipta secara tidak sengaja atau bersumber dari kecerobohan orang yang mengucapkannya. Namun, double-speak memang dirancang sedemikian rupa untuk tampil sebagai bahasa yang komunikatif, padahal tidak, dan kita dibuat yakin untuk menerimanya.

Ini berbahaya sebab kita menganggapnya sebagai sesuatu yang normal meski realitas sedang dikaburkan. Kita akan lebih senang mendengar kata “membuat publik tenang” dibandingkan “menutupi fakta”; “tidak terburu-buru” dibanding “lamban”; “pengamanan” dibandingkan “penangkapan; “interogasi” dibandingkan “penyiksaan”; “tegas” dibandingkan “represif”; atau bahkan “korban sipil” dibandingkan “korban pembunuhan oleh negara”. Itulah dunia Orwellian, di mana bahasa memang dirancang untuk membuat kebohongan menjadi kebenaran (Orwell, 1949).

Dan, sekali lagi, praktik double-speak akan menjadi sangat berbahaya ketika kita benar-benar melihatnya sebagai praktik komunikasi yang normal. Ketika kita membenarkan kewajaran tersebut, dalam pemahaman Saphir-Whorf, double-speak sedang membentuk pikiran kita.

Dalam artian lain, kita sedang membiarkan kekuasaan beroperasi. Kita membiarkan realitas kabur dan, dengan senang hati, menerima realitas yang baru dibentuk. Jika kita sudah berada dalam tahap tersebut, maka selamat datang di 1984. Bersama dengan warga Oceania, kita akan mengamini bahwa “perang adalah kedamaian, kemerdekaan adalah perbudakan dan kebodohan adalah kekuatan.”

Tulisan milik Mochammad Naufal Rizki, mahasiswa Antropologi Sosial di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan menjadi dihormati”.

:: George Orwell (1903-1950), novelis ::

Kondisi politik yang terjadi akhir-akhir ini memang mau tidak mau membuat masyarakat membanding-bandingkannya dengan cerita fiksi. Adalah novel karya George Orwell berjudul Nineteen Eighty-Four (1984) yang jadi salah satu rujukannya.

Novel tersebut membahas bagaimana sebuah negara distopia yang dikuasai oleh pemerintah yang diktator benar-benar dikontrol sepenuhnya oleh sang penguasa. Kondisi masyarakat saat itu jauh dari kebebasan beraktivitas, berkarya, berekspresi dan bahkan kebebasan berpikir.

Hampir segala aktivitas masyarakatnya diawasi oleh alat yang disebut teleskrin (telescreen) yang ada di mana-mana. Di berbagai sudut kota pun terdapat poster bergambar sosok yang disebut sebagai Big Brother – sebutan untuk pimpinan partai penguasa – yang bunyinya “Big Brother mengawasi anda”.

Dianggap sebagai salah satu karya terbesar Orwell, novel ini menjadi menjadi contoh gambaran terkait sebuah pemerintahan yang totalitarian. Tidak hanya gerak-gerik masyarakatnya yang diawasi, tetapi setiap kata yang terucap juga disadap dan setiap pemikiran dikendalikan. Bahkan dalam urusan pernikahan seseorang pun diatur penguasa, termasuk urusan seks sekalipun.

Novel yang terbit pada 1949 ini menjadi kisah yang lengkap tentang model pemerintahan yang mengendalikan segala sesuatu yang dilakukan oleh rakyat. Bahkan pemimpin-pemimpin yang otoriter atau totaliter kini sering mendapat julukan sebagai “Orwellian”.

Dalam konteks Indonesia, perbincangan terkait apa yang ditulis Orwell ini seolah muncul ke permukaan dalam politik, setelah pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan wacana untuk melakukan “patroli” di grup-grup aplikasi pesan WhatsApp. Wacana ini dikeluarkan untuk menangkal penyebaran hoaks dan berita bohong yang beberapa waktu terakhir marak terjadi lewat aplikasi tersebut.

Wacana ini kemudian didukung oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) yang beberapa waktu memang cukup konsen terkait sebaran berita bohong. Menkominfo Rudiantara menyebut pihaknya mendukung rencana tersebut selama memang ada tindakan kriminal yang terjadi.

Rudiantara juga menyebutkan bahwa konteks patroli tersebut bukan berarti polisi akan ada dan memantau setiap aktivitas yang terjadi di grup WhatsApp, tetapi hanya yang spesifik pada grup yang dicurigai menyebabkan keresahan lewat informasi-informasi yang dianggap bohong.

Kebijakan ini mendatangkan kritik dari beberapa pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menilai kebijakan tersebut bisa menjadi bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama yang berhubungan dengan hak-hak yang menjadi privasi masyarakat.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang  menjamin hak-hak privasi yang menurut Fahri seharusnya dihormati oleh negara.

Protes yang dilontarkan oleh Fahri ini tentu saja menjadi gambaran masih bersilang-silangnya konteks ruang publik dan ruang privasi di dunia maya. Pada ujung yang terburuk, memang ada gambaran jelas bahwa apa yang sedang diupayakan ini bisa berujung pada hal seperti yang ditulis oleh George Orwell: sebuah pemerintahan totaliter yang mengontrol sepenuhnya segala aktivitas masyarakat.

Apalagi, dunia digital kini telah menjadi salah satu sumber power atau kekuasaan politik yang utama. Lalu, mungkinkah Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Jokowi menuju titik itu?

Paradoks Privasi di Abad 21

Perdebatan yang mengemuka dalam 5 tahun terakhir dalam dunia komunikasi digital adalah apakah ruang-ruang komunikasi di dunia maya – terutama di aplikasi pesan privat – bisa diatur oleh otoritas, terutama yang membatasi kebebasan privat sebagai instisari dari fungsi media sosial itu sendiri, katakanlah karena alasan kejahatan atau yang sejenisnya.

Lahirnya istilah cyber police atau polisi siber memang berawal dari konsen kriminalitas yang terjadi di dunia digital ini. Media sosial yang menjadi tempat interaksi luas para penggunanya kemudian dengan sendirinya menjadi semacam area abu-abu dengan otoritas yang mengawasi tindakan berbau kriminal yang terjadi di dalamnya. Konteksnya kemudian bersinggungan dengan status media sosial sebagai ruang publik atau public sphere.

Filsuf dan sosiolog asal Jerman, Jurgen Habermas menyebut public sphere atau ruang publik sebagai tempat ketika orang-orang pribadi berkumpul bersama sebagai “publik” untuk tujuan tertentu. Ruang publik mensyaratkan adanya akses informasi yang tak terbatas, partisipasi yang sama dan dilindungi, serta absennya pengaruh institusional.

Karena kriteria-kriteria tersebut, Lisa M. Kruse, Dawn R. Norris dan Jonathan R. Flinchum dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa internet secara keseluruhan dan media sosial secara khusus memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai ruang publik.

Dalam konteks ini, wajar jika negara masuk dan menerapkan banyak kebijakan, terutama jika ada hal yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara, layanan pesan instan seperti WhatsApp, memang awalnya dianggap sebagai ruang privat karena menjadi sarana interaksi yang bersifat jauh lebih personal. Namun, beberapa waktu terakhir, hampir semua pesan instan menyediakan fitur yang membuatnya tidak bisa lagi dikategorikan sebagai ruang privat murni.

Hal ini tidak lepas dari perubahan arah dan status bisnis perusahaan-perusahaan yang menaungi aplikasi tersebut. Katie Holliday dalam tulisannya untuk CNBC misalnya, mengomentari akuisisi WhatsApp oleh Facebook sebagai salah satu perubahan “status” dan bahkan juga fungsi dari layanan pesan tersebut. Ia bahkan menyebutkan bahwa aplikasi chatting adalah “the new breed” atau ras baru dari jaringan media sosial.

Akibatnya, perlakuan terhadap WhatsApp sebagai entitas layanan privat pun menjadi abu-abu. Konteksnya kemudian kembali pada alasan utama mengapa kontrol dan aturan-aturan kerap dibuat untuk mengatur aktivitas yang terjadi di media sosial.

Dalam kaitannya dengan kebijakan patroli di WhatsApp, memang bisa dipahami dengan kondisi Indonesia yang belakangan ini penuh dengan hoaks dan berita bohong.

Jika ditarik hubungannya dengan politik, memang konteksnya menjadi rawan karena di beberapa negara, WhatsApp terbukti menjadi alat yang efektif mendorong kemenangan tokoh tertentu. Donald Trump di Amerika Serikat dan Jair Bolsonaro di Brasil adalah contohnya.

Menuju Totalitarian?

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada bahaya ketika kebijakan-kebijakan dan kontrol yang demikian ini pada akhirnya mengancam kebebasan sipil. Kontrol yang berlebihan membuat lahirnya surveillance atau aksi negara memata-matai masyarakatnya.

Konteks ini bisa berbahaya apabila dikaitkan dengan ambisi politik atau tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh orang yang ada di pucuk kekuasaan. Di satu sisi ada ancaman yang membuat masyarakat jadi takut melanggar hukum di media sosial. Sementara di sisi lain, kebijakan ini bisa melahirkan apa yang disebut sebagai digital dictatorship.

Istilah tersebut umumnya dipakai untuk menyebutkan kondisi ketika pemimpin yang ambisius menguasai ekosistem digital dan menggunakannya sebagai alat untuk mencapai kepentingan politiknya, menyingkirkan lawan-lawannya, dan mengatur pembentukan opini di masyarakat.

Tiongkok adalah salah satu negara di mana paham ini terjadi. Sistem kredit sosial dan kontrol yang ketat di ruang-ruang privat memang membuat model pemerintahan di negara ini cenderung ada di lingkaran totalitarianisme.

Lalu, apakah mungkin pemerintahan Jokowi mengarah ke titik tersebut?

Memang masih cukup jauh untuk bisa menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang otoriter, apalagi totaliter. Namun, banyak penulis dan scholar asing yang telah memberikan predikat ini kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. Jokowi dianggap mulai mengarah kepada model pemerintahan tersebut.

Kini, jika kebijakan patroli WhatsApp juga dilakukan, bukan tidak mungkin arah kekuasaan tersebut menjadi semakin jelas. Ketika suara anti pemerintah pada akhirnya dianggap sama dengan hoaks dan harus ditertibkan, maka mekanisme yang ada dalam demokrasi terkait check and balances dengan sendirinya menjadi cacat.

Pada akhirnya, publik tentu tidak ingin Indonesia menjadi seperti distopia yang digambarkan oleh Orwell. Sebab, ketika kebebasan individu tidak lagi dihormati, apa bedanya dengan hidup di era sebelum demokrasi? (S13)