George Floyd – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com Suara Politik Milineal Indonesia Sun, 07 Jun 2020 17:55:42 +0000 id hourly 1 https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png George Floyd – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com 32 32 SBY Prediksi Kejatuhan Amerika Serikat? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/sby-prediksi-kejatuhan-amerika-serikat/ Sun, 07 Jun 2020 15:19:55 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=79359 Baru-baru ini, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis pesan terbuka yang memuat pandangannya terkait kondisi Amerika Serikat (AS) saat ini. Yang menarik adalah, mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut secara implisit seolah memprediksi akan kemungkinan kejatuhan AS.

PinterPolitik.com

Bagi mereka yang memiliki ketertarikan khusus terhadap politik demokrasi dan kebebasan berpendapat, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentu telah meninggalkan memori indah tersendiri. Bagaimana tidak, mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dikenal sebagai presiden yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di era kepemimpinannya. Sehingga tidak heran, prestasi tersebut disebut sebagai legacy atau warisan sang jenderal.

Tidak hanya dikenal sebagai presiden yang menjaga kebebasan berpendapat, SBY juga dikenal memiliki kepemimpinan serta analisis yang baik sebagai peramu kebijakan publik. Baru-baru ini, ketajaman analisis tersebut kembali diperhatikannya ketika memberikan pandangan perihal kondisi Amerika Serikat (AS) saat ini.

Sebagaimana diketahui, kondisi politik AS saat ini sedang tidak baik-baik saja, khususnya terkait demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu oleh kematian George Floyd. Dalam surat terbuka yang ditulisnya, SBY menyebut bahwa terdapat tiga pukulan besar yang sedang dialami negeri Paman Sam saat ini, yakni (1) korban virus Corona (Covid-19) tertinggi di dunia, (2) ekonomi yang tidak cerah, dan (3) terjadinya kerusuhan sosial yang meluas.

“Are you OK, Amerika?” Begitulah pertanyaan sang jenderal. Mengutip buku Paul Kennedy yang berjudul The Rise and Fall of the Great Powers, SBY tengah mempertanyakan dengan serius, apakah gejolak yang terjadi saat ini tengah menjadi preseden atau indikasi atas kejatuhan negara Adidaya tersebut?

Tidak seperti kebanyakan pihak, khususnya bagi mereka yang menilai AS sebagai negara yang begitu hebat. Analisis SBY, khususnya ketika menyebut ekonomi AS tidak cerah mungkin akan dipandang minor. Pasalnya, telah lama negeri Paman Sam dikenal sebagai kekuatan ekonomi dunia. Terlebih lagi, dolar AS telah menjadi mata uang utama internasional sejak akhir Perang Dunia II.

Atas poin tersebut, tentu menarik untuk dipertanyakan, mengapa SBY justru menyorot persoalan ekonomi AS, padahal negara tersebut merupakan kekuatan ekonomi dunia? Selaku sosok yang dinilai tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan, SBY tentunya memiliki pertimbangan kuat dalam menyorot persoalan tersebut.

Lantas, mungkinkah ekonomi AS akan terjatuh di masa depan?

Kekuatan Dolar AS

Tanpa bermaksud terlalu melebihkan, AS memang layak disebut sebagai negara yang memiliki perencanaan ekonomi yang luar biasa. Kehebatan tersebut misalnya dapat dilihat dari tercapainya kesepakatan Bretton Woods – atau sistem Bretton Woods – pada Juli 1944 yang membuat emas dan mata uang lainnya ditentukan nilainya berdasarkan dolar AS.

Sistem tersebut kemudian menandai sejarah dolar AS sebagai mata uang dominan atas aktivitas ekonomi internasional, yang bahkan disebut memiliki kekuatan dan pengaruh yang absolut. Kendati sistem tersebut telah runtuh sejak tahun 1973, nyatanya hal tersebut tidak mengubah dominasi dolar AS atas aktivitas ekonomi internasional karena adanya Special Drawing Rights (SDR) yang dibuat oleh International Monetary Fund (IMF) pada tahun 1969.

SDR sendiri dibuat oleh IMF untuk menjadi cadangan global yang dapat berperan dalam menyediakan likuiditas dan menambah cadangan resmi negara-negara anggota, khususnya ketika terjadi situasi krisis keuangan. SDR bukanlah mata uang, melainkan merupakan klaim potensial atas mata uang anggota IMF yang dapat digunakan secara bebas. SDR kemudian dapat ditukar dengan berbagai mata uang yang telah ditetapkan oleh IMF, seperti dolar AS.

Sebastian Dullien, Hansjorg Herr, dan Christian Kellermann dalam bukunya Decent Capitalism juga menyebutkan, dengan adanya ledakan dana internasional resmi setelah krisis Asia, terutama kelompok negara yang mematok kurs valutanya ke dolar AS, hal tersebut tidak sedikit ditafsirkan sebagai kebangkitan sistem Bretton Woods.

Singkat kata, adanya dominasi dolar AS terhadap aktivitas ekonomi internasional sejak akhir Perang Dunia II merupakan salah satu faktor utama yang membuat negeri Paman Sam menjadi kekuatan ekonomi dunia. Fakta tersebut kemudian dinilai sebagai jawaban atas mengapa ekonomi AS tidak kolaps kendati memiliki utang yang besar. Itu karena sebagian besar utangnya dalam bentuk mata uangnya sendiri.

Akan tetapi, meskipun dapat disimpulkan dominasi dolar merupakan kekuatan dari ekonomi AS. Dullien, Herr, dan Kellermann justru menyebutkan berkah tersebut memiliki kutukan tersendiri. Mereka bahkan tidak ragu untuk menyebut AS sebagai “Kekuasaan Hegemoni yang Tertatih-tatih.”

Lantas, mengapa ketiga ekonom Jerman tersebut sampai menyematkan istilah tersebut terhadap AS?

Sebuah Prediksi yang Mengejutkan?

Menurut ketiga profesor tersebut, kendati dominasi dolar telah membuat peningkatan konsumsi riil di AS, namun pada waktu yang sama, hal tersebut telah mengurangi pertumbuhan domestik dan lapangan pekerjaan.

Konteks yang mirip juga disorot oleh mantan diplomat sekaligus akademisi Singapura, Kishore Mahbubani yang menyebutkan AS telah menjadi satu-satunya negara maju di dunia yang pendapatan 50 persen masyarakat terbawah secara ekonomi dari total populasi, mengalami penurunan dalam periode 30 tahun.

Filsuf AS Noam Chomsky juga berulang kali menegaskan hal yang sama bahwa kekayaan AS sejatinya hanya dimiliki oleh 1 persen dari total penduduknya. Seperti halnya bunyi pepatah, “yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin”.

Konteks tersebut, dengan tajam kemudian diungkit oleh SBY dengan menyebutkan penjarahan yang terjadi di berbagai kota di AS saat ini kemungkinan merupakan indikasi bahwa masyarakat golongan bawah AS tengah mengalami kesulitan ekonomi sehingga mendorong mereka melakukan penjarahan.

Tidak hanya menyibak mengenai fundamental ekonomi AS yang sebenarnya keropos karena terjadinya kesenjangan ekonomi yang besar, sebuah prediksi yang lebih mengerikan tentang ekonomi AS juga menyeruak.

Prediksi tersebut mengacu pada pernyataan Benjamin Cohen dalam tulisannya Towards a Leaderless Currency System yang menyebutkan di masa depan sistem mata uang tidak akan memiliki pemimpin atau mata uang dominan.

Tidak hanya karena mata uang Eropa seperti euro dan poundsterling dapat menyaingi dominasi dolar AS di masa depan. Kemungkinan dominasi mata uang Tiongkok, yakni yuan dan renminbi juga dapat menjadi ancaman besar tersendiri. Pasalnya, sama halnya dengan dolar AS, euro dan poundsterling, mata uang yuan dan renminbi juga merupakan bagian penting dari SDR IMF.

Selain itu, laporan lembaga think thank asal Jerman, Kiel Institute for the World Economy, menyebutkan bahwa selama kurun waktu 2000-2017, utang negara-negara lain kepada Tiongkok telah melonjak sampai 10 kali lipat – mulai dari US$ 500 miliar (Rp 6.964 triliun) hingga lebih dari US$ 5 triliun (Rp 69.640 triliun). Ini kemudian membuat Negeri Panda menjadi kreditor resmi terbesar melampaui IMF atau Bank Dunia. Tentunya, fakta ini akan meningkatkan ketergantungan atas mata uang Tiongkok menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Dullien, Herr, dan Kellermann bahkan sejak jauh-jauh hari menyebutkan bahwa kebangkitan ekonomi Tiongkok merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap ketimpangan global.

Pun begitu dengan Mahbubani yang memiliki harapan besar terhadap negeri Tirai Bambu, dengan menyebutnya sebagai kekuatan yang dapat menyalip dominasi AS. Jika pandemi Covid-19 tidak menerjang, Tiongkok mungkin telah keluar sebagai pemenang Perang Dagang.

Singkat kata, poin penting yang menjadi kutukan bagi AS adalah, bagaimana jika di masa depan dolar AS sudah tidak lagi menjadi mata uang yang berpengaruh. Lantas, mungkinkah itu akan menjadi akhir bagi digdayanya ekonomi negeri Paman Sam?

Bagaimanapun juga, hal tersebut tentunya hanya prediksi belaka. Namun, seperti dalam pertanyaan SBY, mungkinkah kita akan melihat kejatuhan AS di masa depan? Who knows. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Jokowi dan Orkestra Demonstrasi George Floyd https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-dan-orkestra-demonstrasi-george-floyd/ Fri, 05 Jun 2020 11:11:19 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=79345 Unjuk rasa besar terkait isu rasisme di Amerika Serikat (AS) belakangan ini dinilai mendapatkan porsi pengaruh dari aktivisme dunia digital. Campur tangan buzzer, baik konteks positif maupun negatif, agaknya menjadi pendorong. Di tanah air sendiri belakangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta agar Presiden Joko Widodo (Widodo) menertibkan “provokator” dunia maya tersebut.

PinterPolitik.com

Pergerakan sosial dengan tuntutan terkait isu luhur nan mulia memang selalu menarik animo massa yang masif dan luas. Isu rasial yang menimpa mendiang George Floyd di Amerika Serikat (AS) di satu sisi membuka mata dunia akan romansa aktivisme berlandaskan kebebasan dan kemanusiaan yang juga menjadi fundamental moral negeri Paman Sam.

Bahkan demonstrasi di AS tersebut diartikulasikan menjadi mengemukanya isu terkait Papua di tanah air. Banyak pihak menilai bahwa permasalahan pelik terkait Papua masih belum ditangani dengan baik dan menyeluruh oleh pemerintah hingga saat ini.

Di balik hal tersebut, pemanfaatan media sosial untuk menggemakan isu-isu yang berlandaskan keluhuran dan moralitas memang sedang menjadi kultur baru peradaban modern manusia saat ini.

John Eligon dari The New York Times menuliskannya sebagai model aktivisme abad 21 di mana ia mengamati media sosial sebagai organisator terkuat sebagai penggerak demonstrasi menentang rasisme George Floyd.

Tiga hal yang menjadi intisari tulisan Eligon ialah terkait dengan inti penggerak demonstrasi ialah berupa semangat egaliter masyarakat AS. Kemudian ia juga menggarisbawahi bahwa suara semua orang adalah penting, serta yang terakhir terkait dengan gerakan yang mampu bergerak tanpa kepemimpinan atau leaderless.

Ketiadaan pemimpin konkret atau leaderless inilah yang dirasa menjadi hambatan dalam mempertahankan pesan yang fokus dan jelas dalam konteks secara keseluruhan dari aksi yang dilakukan.

Dua poin dari apa yang disampaikan oleh Eligon harus diakui memang sedang terjadi di era digital activism atau aktivisme digital yang berlandaskan media sosial seperti saat ini, bahkan di berbagai belahan dunia. Namun poin terakhir terkait leaderless tampaknya masih dapat diperdebatkan terkait dengan inspirasi serta motivasi pergerakan tiap demonstran.

Memang, dalam berbagai pergerakan massa atau demostrasi dewasa ini cukup langka dalam menghadirkan satu patron pemimpin tertentu yang mampu mengampu komando mengarahkan massa.

Namun demikian, ketiadaan pemimpin tersebut tidak serta merta pula dapat dikatakan demonstrasi berlandaskan digital activism ini tak memiliki haluan yang jelas dikarenakan leaderless. Mengapa demikian?

Patron Legendaris

Satu hal yang dinilai menjadi penting dalam membangkitkan digital activism saat ini adalah inspirasi dari para pendahulu pejuang moralitas umat manusia seluruh belahan dunia.

Richard Couto dalam tulisannya “Narrative, Free Space, and Political Leadership in Social Movements” menyatakan bahwa preseden historis merupakan elemen fundamental tentang resistensi individu serta kolektif dan diekspresikan secara sosial dan politik melalui sebuah pergerakan.

Preseden historis tersebut juga dikatakan Couto sebagai pemimpin yang menjadi makna dari tiap individu dalam melakukan pergerakan kolektif berupa demonstrasi. Hal ini dapat berupa ekspresi yang berlandaskan keteladanan dari sosok atau peristiwa tertentu yang signifikan di masa lalu.

Konteks preseden historis Couto tersebut dinilai relevan dalam sebagai domain untuk menganulir asumsi leaderless yang dikemukakan Eligon sebelumnya. Dalam berbagai demonstrasi terkait George Floyd, jamak ditemui ide-ide serta keteladanan dari tokoh-tokoh legendaris AS seperti Martin Luther King jr., Abraham Lincoln, hingga tokoh mancanegara seperti Nelson Mandela.

Domain yang berupa pemaknaan nilai keluhuran secara historis tersebut dinilai menjadi pegangan dan pemersatu rakyat AS meskipun mereka berasal dari dan memiliki latar belakang serta prinsip inheren yang berbeda.

Hal ini pula yang dinilai relevan jika ditarik pada konteks dalam negeri. Ketika demonstrasi mahasiswa pada September 2019 silam misalnya, aksi massa tersebut tampaknya sangat dipengaruhi digital activism serta memori pergerakan masa lalu.

Aldon Morris dan Suzanne Staggenborg dalam “Leadership in Social Movements” menyebutkan bahwa esensi dari sebuah demonstrasi ialah saling berbagi rasa dan cerita, konstruksi makna secara kolektif serta mengeksplorasi ide-ide baru yang relevan.

Intensitas paparan aktivisme dalam berbagai kultur pop seperti rekonstruksi cerita Soe Hok Gie, betapa bergeloranya aksi Gejayan pada 1998, hingga heroisme mahasiswa yang kehilangan nyawanya pada berbagai tragedi saat peristiwa 1998, dapat dikatakan menjadi preseden historis tersendiri.

Hal tersebut direpresentasikan pada demonstrasi yang memiliki esensi serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Morris dan Staggenborg di atas. Hal inilah yang agaknya di masa depan akan terus berkembang menjadi faktor pendorong berbagai diskursus, aksi hingga demonstrasi terkait isu-isu keluhuran dan kemanusiaan di tanah air.

Namun demikian, tantangan bagi digital activism di Indonesia sendiri muncul dari sudut lain ketika sosok yang di masa lalu jamak disebut provokator, menjelma menjadi apa yang dikenal sebagai buzzer dan telah hadir dan turut berpartisipasi pada berbagai diskursus, aksi hingga demonstrasi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) misalnya, baru-baru ini menuntut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kewenangannya untuk menertibkan buzzer yang berorientasi negatif. Lantas, apakah hal ini akan dilakukan sang pemimpin bangsa saat ini?

Buzzer Peliharaan Siapa?

Objek “peliharaan” dari sub judul di atas tampaknya cukup pantas untuk melabeli dampak destruktif yang ditimbulkan oleh buzzer. Bagaimana tidak, buzzer banyak dinilai tidak hanya sebatas provokator, tetapi telah mendegradasi cara berpikir masyarakat hingga berpotensi kuat merusak proses demokrasi.

Di sinilah peran pemerintah dengan kewenangannya dapat menertibkan dan memerangi buzzer. Jika terkesan lambat atau bahkan tidak direspon sama sekali, perspektif publik terkait buzzer sebagai objek peliharaan kekuasaan dinilai sulit untuk dielakkan.

Equilibrium theory atau teori keseimbangan dijelaskan oleh Cass R. Sunstein, dalam “Government Control of Information” untuk menggambarkan situasi ketika pemerintah memiliki standar justifikasi untuk menekan informasi dengan melakukan sensor dari sebagian atau seluruh jenis informasi.

Di sisi lain, Dorothy Denning dalam “Power Over Information Flow” menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan mengontrol aliran aliran informasi di masyarakat dari sumber tertentu untuk tujuan dan periode waktu tertentu pula.

Selain itu, Denning menambahkan perihal konteks waktu yang merupakan elemen penting, karena informasi dapat menjadi “kedaluwarsa” dan tidak relevan.

Bentuk kemampuan dan kewenangan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Sunstein dan Denning di atas menunjukkan bahwa tuntutan YLBHI agar Presiden Jokowi segera menertibkan buzzer sangatlah relevan.

Pada titik ini tentu Presiden Jokowi seharusnya tidak ingin persepsi minor terkait kemampuan dan kewenangan pemerintah tersebut berubah menjadi indikasi yang cenderung realita bahwa buzzer erat kaitannya dengan pendukung kekuasaan.

Selain menggerogoti demokrasi, buzzer juga dinilai dapat menjadi ancaman terhadap imlplementasi digital activism serta aktualisasi dari hal tersebut yang trennya semakin menanjak saat ini.

Namun demikian, keberadaan peran vokal berupa tuntutan YLBHI dan berbagai diskursus serupa di sisi lain akan memberikan dampak positif berupa pembangkitan logika publik atas bahaya laten buzzer dalam demokrasi serta kehidupan berbangsa dan bernegara secara konkret.

Ekspos konstruktif seperti ini juga dinilai akan menjadi faktor pendukung bagi preseden historis atas keluhuran dan keteladanan bagi digital activism di masa mendatang. Tentu itulah terus yang kita perjuangkan. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Rasisme ala Foucault: Floyd dan Papua https://www.pinterpolitik.com/in-depth/rasisme-ala-foucault-floyd-dan-papua/ Thu, 04 Jun 2020 12:00:43 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=79270 Gelombang protes yang terjadi di Amerika Serikat (AS) kini disebabkan oleh kematian George Floyd yang diduga timbul akibat persoalan rasisme dan diskriminasi. Bagaimana bila dibandingkan dengan isu rasisme terhadap orang asli Papua (OAP) di Indonesia?

PinterPolitik.com

“I’m tired of the systematic racism bulls**t. All you do is false s**t” – Joyner Lucas, “I’m Not Racist”

Bagi mereka yang suka menonton seri Netflix yang berjudul Dear White People, pasti sudah paham kalau misalnya persoalan rasisme telah mengakar di Amerika Serikat (AS). Bagaimana tidak? Banyak korban dari kelompok Afrika-Amerika berjatuhan satu per satu disebabkan kasus-kasus kekerasan.

Permusuhan antarkelompok geng misalnya menjadi kebiasaan sehari-hari di beberapa kota besar AS, seperti Chicago. Saking banyaknya kasus kekerasan, Chicago mendapat gelarnya tersendiri, yakni Chi-raq.

Namun, selain karena konflik antarkelompok, kekerasan kepada kelompok Afrika-Amerika juga terjadi karena kebrutalan polisi (police brutality). Gambaran akan kebrutalan ini tercerminkan dalam banyak produk budaya yang berasal dari kelompok Afrika-Amerika.

Lagu yang berjudul “F**k tha Police” karya N.W.A. misalnya menggambarkan bagaimana kelompok Afrika-Amerika kerap menjadi sasaran polisi di Compton, Los Angeles, pada tahun 1990-an. Sampai-sampai, kisah para penyanyi rap yang tergabung dalam N.W.A. dijadikan sebuah film populer dengan Straight Outta Compton.

Namun, tampaknya, apa yang terjadi pada tahun 1990-an itu masih berlanjut hingga kini. Pasalnya, beberapa waktu lalu publik AS dan dunia dikejutkan dengan sebuah video yang di dalamnya terdapat seorang polisi menginjakkan lututnya ke leher seorang Afrika-Amerika yang bernama George Floyd di Minneapolis, Minnesota.

Alhasil, Floyd meninggal dunia karena tak bisa bernapas. Publik akhirnya naik pitam dan melakukan gelombang protes di berbagai kota, termasuk di depan Gedung Putih di Washington, D.C. Presiden AS Donald Trump pun sempat dilarikan ke bunker di tengah gelombang protes itu.

Melihat apa yang terjadi di AS kini, banyak reaksi dan tanggapan akhirnya muncul dari berbagai belahan dunia lainnya. Di Indonesia misalnya, banyak warganet akhirnya turut menyuarakan tagar seperti #BlackLivesMatter dan #BlackOutTuesday.

Selain itu, beberapa aktivis dan warganet lainnya turut mengaitkan peristiwa di AS itu dengan apa yang terjadi pada orang asli Papua dan apa yang terjadi di Papua. Pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman misalnya menganggap apa yang terjadi di AS kini mirip dengan gelombang protes di Indonesia yang terjadi tahun lalu.

Menurutnya, protes soal isu Papua juga merupakan letupan dari persoalan rasisme yang telah menumpuk. Insiden yang terjadi di Surabaya kala itu dianggap sebagai salah satu pemicunya.

Lantas, mengapa persoalan rasisme ini tetap eksis hingga menumpuk? Adakah peran aktor politik di balik rasisme yang terjadi di AS dan Indonesia?

Stigma Sosial

Pada umumnya, rasisme disertai diskriminasi berdasarkan warna kulit dan ciri-ciri fisik tertentu. Diskriminasi seperti ini biasanya membuat kesempatan yang didapatkan antarindividu berbeda-beda.

Di AS misalnya, identitas rasial disebut-sebut masih menentukan kesempatan seseorang dalam bekerja. Ketidaksetaraan sistematis antarkelompok rasial membuat kelompok Afrika-Amerika lebih banyak bekerja pada pekerjaan-pekerjaan seperti sopir taksi, tukang pangkas rambut, pramusaji, dan sebagainya.

Adanya diskriminasi semacam ini bisa jadi disebabkan oleh pembedaan di antara identitas sosial masing-masing. Dalam Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner, dijelaskan bahwa identitas sosial terbangun melalui pembedaan dan perbandingan antarkelompok.

Pembedaan tersebut didasarkan pada nilai, keyakinan, ciri, dan sebagainya yang melekat pada suatu kelompok. Dengan pembedaan tersebut, seseorang dapat mengetahui di kelompok mana kah dia harus berada – melalui proses kategorisasi sosial.

Nasib seseorang dalam sebuah kelompok rasial akhirnya dipengaruhi oleh bias, prasangka, dan diskriminasi sistem.
Share on X

Namun, penggolongan berdasarkan ciri identitas sosial ini dapat berujung pada stereotip dan stigma sosial. Arthur Kleinman dan Rachel Hall-Clifford dalam tulisan mereka yang berjudul Stigma menjelaskan bahwa stigma berkaitan dengan pembangunan identitas – yang mana melalui evalusi sosial dapat menciptakan kondisi-kondisi stigma di mana seseorang dapat mengalami perubahan status sosial dari “normal” menjadi “bisa didiskreditkan.”

Lantas, bagaimana stigma yang melekat pada kelompok Afrika-Amerika di AS dan orang asli Papua (OAP) di Indonesia?

Kelompok Afrika-Amerika tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu kelompok yang paling banyak menerima stereotip di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah persepsi bahwa seseorang Afrika-Amerika adalah orang yang pemalas, menyukai kekerasan, tidak cerdas, dan suka melakukan tindak kejahatan.

Alhasil, dengan stereotip seperti ini, mengacu pada penjelasan Evi Taylor dan rekan-rekan penulisnya dalam tulisan yang berjudul The Historical Perspectives of Stereotypes on African-American Males, nasib seseorang dalam sebuah kelompok akhirnya dipengaruhi oleh bias, prasangka, dan diskriminasi sistem – yang meliputi kesempatan pendidikan dan pekerjaan hingga perlakuan brutal.

Jadi, tidak mengherankan apabila muncul anggapan bahwa kematian Floyd di AS adalah hasil dari stereotip rasial yang disematkan pada kelompok Afrika-Amerika. Di Indonesia, hal serupa disebut-sebut juga melekat pada individu yang diidentifikasi sebagai OAP.

Bisa jadi, stereotip dan stigma rasial yang disematkan pada OAP ini juga diyakini oleh masyarakat non-OAP. Beberapa di antaranya adalah anggapan bahwa OAP merupakan pemabuk, tukang onar, hingga pendukung separatisme (atau pemberontak).

Namun, beberapa pertanyaan lain pun muncul. Bila rasisme seperti ini dapat terus ada di masyarakat, adakah aktor politik yang diuntungkan? Mengapa rasisme seperti ini dapat terjadi?

Ada Peran Negara?

Meski stigma dan stereotip sosial terhadap suatu kelompok telah eksis di masyarakat, bukan tidak mungkin campur tangan aktor politik turut memengaruhinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault – filsuf asal Prancis – yang tidak melihat persoalan rasisme sebagai sekadar isu sosial.

Foucault berkomentar mengenai rasisme melalui sebuah konsep yang diperkenalkannya, yakni biopolitik (biopolitics). Konsep ini disebutkannya dalam sebuah perkuliahan bertajuk Society Must Be Defended yang diberikannya pada 17 Maret 1976.

Biopolitik sendiri merupakan penerapan kontrol atas populasi yang dilakukan oleh negara. Kontrol ini dilakukan melalui metode dan teknologi biopower yang merupakan serangkaian proses dan pengetahuan tentang tubuh manusia. Salah satunya adalah ras (warna kulit).

Kim Su Ramussen dalam tulisannya yang berjudul Foucault’s Genealogy of Racism menjelaskan bahwa Foucault tidak hanya melihat rasisme sebagai persoalan ideologi, identitas, dan prasangka, melainkan sebagai bentuk pemerintahan yang didesain untuk mengatur populasi. Selain itu, rasisme dianggap dapat menjadi teknologi kekuatan (technology of power) guna mewujudukan kontrol tersebut.

https://www.instagram.com/p/CA7UyPNBsRZ/

Hal ini sejalan dengan penjelasan Rey Chow dalam tulisannya yang berjudul Foucault, Race, and Racism. Chow setidaknya menyebutkan bahwa dengan rasisme, negara (state) dapat melancarkan apa yang disebut sebagai peperangan biopolitis (biopolitical warfare).

Dalam hal ini, rasisme lebih menjadi sebuah cara untuk mencapai tujuan. Rasisme merupakan kapasitas sistemik dan regulatoris yang dapat dimunculkan antarkelompok guna menghasut populasi untuk berjuang bak berperang (warlike struggle) yang menentukan di antara mereka siapa yang bisa hidup dan siapa yang perlu mati.

Mungkin, apa yang dijelaskan oleh Foucault terdengar ekstrem. Namun, kematian Floyd bukan tidak mungkin masuk dalam caesura (penggalan) antara siapa yang kehidupannya dihargai dan yang tidak dihargai yang disebutkan oleh Foucault.

Mengacu pada penjelasan Chow, rasisme sebagai biopower akhirnya dapat menjustifikasi fungsi negara yang membuat sebagian populasi terbunuh. Dari sini, Foucault akhirnya berfokus pada tujuan dan manfaat yang didapatkan oleh negara dari fungsi biopower tersebut.

Lantas, bagaimana bila pemikiran Foucault ini diterapkan pada isu rasisme Papua di Indonesia?

Boleh jadi, caesura yang disebutkan oleh Foucault ini juga muncul dalam persoalan rasisme terhadap OAP di Indonesia. Hal ini turut terlihat dari bagaimana stigma dan stereotip negatif – khususnya stigma pemberontak atau separatis – dilekatkan pada OAP.

Mungkin, rasisme inilah yang mendasari beberapa tindakan kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Papua. Bukan tidak mungkin, stereotip separatis ini dapat menjustifikasi tindakan negara.

Berdasarkan laporan dari Amnesty International, terdapat 95 kasus pembunuhan ilegal yang dilakukan aparat terhadap aktivis Papua sejak tahun 2010. Bahkan, beberapa di antaranya tidak berhubungan dengan isu separatisme.

Bisa jadi, rasisme ini akhirnya juga melancarkan kontrol negara pada populasi – seperti yang dijelaskan oleh Foucault. Dengan begitu, negara bisa saja mendominasi dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di Papua dan Papua Barat.

Dalam sejarahnya sendiri, Indonesia juga tak sendiri dalam eksploitasi Papua. Terdapat kepentingan beberapa negara asing – seperti Australia dan AS – di pulau Cendrawasih ini.

Lantas, bila apa yang dijelaskan oleh Foucault ini benar terjadi di Indonesia – khususnya terhadap Papua, perlukah rasisme dipertahankan? Lagi pula, identitas rasial hanyalah konstruksi sosial belaka dan semua orang memiliki hak dasar yang sama. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]>