PinterPolitik.com

Bulan November tahun 2022 ini mungkin menjadi salah satu bulan yang paling dibanggakan di Indonesia. Alasannya tidak lain adalah karena untuk pertama kalinya negara kita jadi tuan rumah pertemuan 20 negara perekonomian terbesar di dunia yang dikenal sebagai G20. 

Terlebih lagi, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan di Bali tersebut berjalan relatif lancar meski dunia kini sedang dilanda beberapa tensi geopolitik – seperti perang Rusia-Ukraina, persaingan Amerika Serikat (AS)-Tiongkok, dan ancaman resesi global. 

Terkait panasnya persaingan antara negara besar yang sekarang sedang terjadi di panggung dunia, Deklarasi Bali, yang menjadi rangkuman dari para petinggi negara anggota G20, secara spesifik membahas dampak perang yang sedang terjadi di Ukraina dalam poin-poin pembahasannya. Namun, ada satu kalimat menarik yang sempat jadi perbincangan sejumlah pengamat dalam deklarasi tersebut, yakni kalimat “Today’s era must not be of war” (Era hari ini tidak boleh jadi era perang).

Mengapa kalimat itu jadi sorotan? Well, ketika Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bulan September lalu, Modi mengucapkan kalimat yang sama ketika membayangkan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Banyak orang kemudian melihat pencatatan kalimat tersebut dalam deklarasi yang memang cukup banyak membahas perang Ukraina adalah bukti bahwa Modi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perumusan Deklarasi Bali.

Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Sekretaris Pers Gedung Putih AS, Karine Jean-Pierre, yang mengatakan bahwa Modi memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses negosiasi antar-negara yang dibangun sebelum perumusan Deklarasi Bali.

Menanggapi hal itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli menyentil pemerintahan Jokowi yang memang dianggap sukses menyelenggarakan KTT G20, tapi hanya sebatas acaranya sedangkan, untuk substansi, terlihat bahwa kesuksesan justru diambil oleh PM India Narendra Modi.

Lantas mengapa Modi tampak terlihat bisa lebih berpengaruh dibanding Jokowi dalam menjalankan narasi perdamaian dunia?

Politik Strongman Berpengaruh?

Hal pertama yang mungkin terlintas di benak banyak orang ketika dilemparkan pertanyaan seperti di atas mungkin adalah persoalan kekuatan geopolitik. Secara diplomatis, tentu wajar Modi lebih didengar oleh banyak negara karena India adalah negara yang punya daya tawar kuat dan memiliki kedekatan khusus dengan Rusia, tapi di sisi lain tetap masih dalam sisi baik dari negara-negara Barat.

Alasan tersebut tentu tidak salah tapi kita tidak boleh melupakan salah satu hal penting lain tentang mengapa suatu negara bisa dilihat memiliki daya tarik diplomatis yang tinggi, yaitu kemampuan diplomasi para pejabat atau petinggi negaranya. 

Kalau kita perbandingannya, modal politik Jokowi dan Modi dalam masing-masing negaranya sebenarnya tidak terlalu jauh. India dan Indonesia adalah sama-sama negara Gerakan Non-Blok (GNB), memiliki kedekatan historis dengan Rusia, serta sama-sama memiliki proyeksi ekonomi yang tinggi dalam rantai ekonomi dunia dalam masa mendatang. Memang, India umumnya dilihat sebagai negara yang ‘lebih maju’ dari Indonesia, tapi kira-kira mungkinkah ada hal lain yang membuat peran internasional Modi tampak lebih besar dari Jokowi?

Dalam studi politik internasional, sesuai dengan tulisan Idiosyncrasy in Foreign Policy Decision Making Situational karya Muhammed Umer Hayat, sifat dan gaya kepemimpinan seorang kepala negara berperan sangat besar dalam menentukan politik luar negeri suatu negara, meskipun suatu negara punya kekayaan alam yang luar biasa, hal itu tidak ada artinya bila kepala negaranya tidak berusaha menjadikan kekayaan tersebut sebagai kekuatan negara. Konsep ini umumnya disebut dengan istilah ‘idiosinkrasi’. 

Terkait idiosinkrasi, sepertinya ada satu hal yang tampak membedakan gaya politik Modi dan Jokowi, dan mungkin berkaitan dengan alasan kenapa Modi hal itu adalah citra pemimpin strongman. 

Tidak dipungkiri Modi adalah seorang politisi strongman di negaranya. Partainya, Bharatiya Janata Party (BJP) memiliki lebih dari 50 persen kursi parlemen di India, dan citra kuat Modi yang masih bertahan hingga sekarang diprediksi akan memberikannya jabatan PM India untuk ketiga kalinya dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 nanti. Namun, citra strongman Modi tidak hanya berlaku secara domestik, melainkan juga internasional.

Analis pertahanan dari RAND Corporation, Derek Grossman dalam tulisannya Modi’s Foreign-Policy Juggling Act, menilai bahwa semenjak Modi menjadi PM India pada tahun 2014, India telah berubah dari sebuah negara non-blok menjadi pemain strategis dalam teater geopolitik Asia-Pasifik. Hal ini dilakukan Modi dengan cara memperkuat hubungan dengan negara-negara kuat dan menengah dunia, seperti memperkuat hubungan militer dengan Rusia dan ekonomi dengan AS, melalui gimmick menjadikan India sebagai penghalau Tiongkok jadi negara hegemon di Asia-Pasifik. 

Menariknya, salah satu narasi publik yang dimainkan Modi untuk turut serta mengambil antusiasme rakyat dalam politik luar negeri adalah narasi supremasi militer India terhadap Pakistan. Hal ini kemudian beresonansi kepada tulisan Ameem Lut dan kawan-kawan berjudul Strongmen and informal diplomats: Toward an anthropology of international relations, yang menganalisis bahwa ada peningkatan popularitas gaya diplomasi strongman pada abad ke-21. 

Nah, sebagai alasannya, Ameem melihat bahwa gaya kepemimpinan seperti ini jadi andalan bagi sejumlah pemimpin negara karena mampu memberikan kesuksesan politik internasional dan domestik. Ini karena isu yang dimainkan pemimpin strongman seringkali menyentuh semangat nasionalisme yang kemudian menciptakan populisme politik domestik, seperti narasi melawan ancaman eksternal negara, misalnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa seorang politisi strongman memiliki ambisi yang lebih kuat untuk jadi aktor internasional dibanding politisi biasa.

Kembali berefleksi kepada studi internasional, praktik seperti ini umumnya disebut sebagai two-level game theory yang diungkapkan Robert D. Putnam, yang menyoroti kelihaian seorang tokoh politik dalam bermain di dua dunia sekaligus, yakni politik domestik dan politik internasional.

Ini kemudian menjadi motivasi bagi seorang politisi strongman seperti Modi untuk berkiprah selincah mungkin dalam politik internasional karena ia melihat dampak nyatanya sangat terasa untuk dukungan politik dalam negeri.

Dari penjelasan di atas, kita sepertinya bisa sedikit menalarkan bahwa mungkin saja alasan lain kenapa Modi lebih dipandang sebagai aktor internasional yang sukses dibanding Jokowi adalah karena ia adalah seorang politisi strongman, berbeda seperti Jokowi yang populernya dipandang orang masih dalam kendali partai politik.

Lantas, mungkinkah Indonesia memiliki politisi strongman-nya sendiri di era modern ini?

Era Strongman Indonesia Sudah Lewat?

Tidak sedikit mungkin di antara kita yang setuju jika Indonesia memiliki presiden kuat yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemain politik internasional yang besar, walau hal itu berpotensi membawa kita ke arah sistem diktatorial. 

Peter Hartcher dalam tulisannya Why Indonesia rejected the path of strong-man politics, menilai celah bagi seorang pemimpin strongman sangatlah kecil. Pertama, dari aspek sosial, masyarakat Indonesia cenderung memiliki stigma memilih seorang politisi yang merakyat dan lemah lembut. Ini dicontohkan dengan kuatnya kekuatan politik Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, padahal ia dihadapkan dengan seorang potensi strongman yakni Prabowo Subianto.

Beberapa alasan tentunya berperan di balik kemenangan-kemenangan tersebut. Bisa jadi ini adalah bukti bahwa rakyat Indonesia masih trauma dengan pemimpin sayap kanan yang otoriter seperti mantan Presiden Suharto, bisa jadi juga ini karena kita kerap melihat sifat lemah lembut sebagai sifat seorang pemimpin yang ‘baik’.

Well, itu dari pandangan masyarakat. Di sisi lain, seorang presiden strongman juga tidak sesuai dengan sistem politik yang berlaku dalam menentukan presiden di Indonesia. Seperti yang kita tahu, penentuan calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia ditentukan berdasarkan kekuatan partai politik melalui skema presidential treshold. Jikalau ada seorang strongman namun ia tidak disukai oleh partai politik, tentu strongman tersebut tidak akan diberi kesempatan jadi presiden.

Kemudian, kalaupun memang ada orang strongman yang terpilih menjadi presiden di Indonesia, karier politiknya mungkin tidak akan bertahan lama karena kembali lagi perpolitikan di Indonesia kekuatannya bertumpu pada partai politik. Bisa saja akan ada sejumlah sabotase yang kuat untuk melengserkan pemimpin strongman tadi.

Pada akhirnya, kita bisa ambil dua kesimpulan penting. Pertama, jika suatu negara (khususnya negara berkembang) ingin jadi aktor internasional, maka ambisi seorang strongman president sepertinya memang dibutuhkan. Kedua, kalaupun dugaan pertama tadi benar, Indonesia tampaknya belum bisa jadi negara yang strategis di politik internasional karena celah kekuasaan bagi seorang strongman di negeri ini sangatlah kecil. (D74)

PinterPolitik.com

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Indonesia Agency for International Development (Indonesia AID) atau Lembaga Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tujuan didirikannya Indonesia AID adalah mengelola dan menyalurkan dana abadi dalam rangka memberikan bantuan luar negeri kepada negara – negara berkembang yang standarnya di bawah Indonesia. Selain itu, Indonesia AID juga berfungsi sebagai lembaga pemberi bantuan satu pintu yang dikelolakan secara terstruktur.

Pendirian Indonesia AID menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memperkuat diplomasi Indonesia terutama dalam diplomasi humaniter atau kemanusiaan. Di saat yang sama, sumber keuangan Indonesia AID menurut Kementerian Keuangan merupakan sisa-sisa APBN yang diatur below the line atau tidak harus habis berjumlah Rp 3 triliun – dibagi menjadi 1 triliun untuk tahun 2019 dan 2 triliun untuk 2020. Negara target penerima Indonesia AID adalah tujuh negara yang terdiri dari lima negara Pasifik (Fiji, Tuvalu, Nauru, Kepulauan Solomon, dan Kiribati) serta dua negara ASEAN (Filipina dan Myanmar).

Meski begitu, berdirinya Indonesia AID menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia untuk pertama kalinya mempunyai badan pemberi bantuan internasional satu pintu atau satu lembaga dan Indonesia menjadi negara pemberi donor (bantuan). Hal ini senada dengan visi Indonesia dalam keanggotaannya dalam UNHRC (United Nations of Human Rights Council) untuk semakin terlibat dalam menangani isu – isu kemanusiaan.

Namun, di sisi lain, Indonesia dianggap menggunakan Indonesia AID untuk membungkam negara-negara kepulauan Pasifik agar tidak mengangkat isu Papua di forum PBB – mengingat negara-negara Kepulauan Pasifik yang menjadi target penerima, seperti Kepulauan Solomon, merupakan negara yang vokal mengangkat isu Papua ke PBB.

Niat Tulus atau Politis?

Tuduhan media Australia terhadap Indonesia yang menggunakan Indonesia AID untuk membungkam negara-negara kepulauan Pasifik tidak sepenuhnya salah. Menurut Clair Apodaca dalam artikelnya yang berjudul Foreign Aid as Foreign Policy Tool, bantuan luar negeri merupakan suatu alat bagi negara dalam memengaruhi negara lain agar politik luar negeri dari negara yang diberikan bantuan dapat sejalan atau tidak bertentangan dengan kepentingan negara pemberi donor.

Negara pemberi donor mengalokasikan jumlah bantuan kepada negara calon penerima dan mencari momentum atau waktu yang tepat untuk menawarkan donor kepada negara calon penerima.

Negara-negara Kepulauan Pasifik saat ini menghadapi dampak perubahan iklim, yaitu meningkatnya tinggi permukaan air laut yang diakibatkan oleh meningkatnya suhu bumi. Hal ini membuat negara-negara itu terancam tenggelam.

Perdana Menteri (PM) Fiji Frank Bainimarama bahkan meminta PM Australia Scott Morison untuk berpindah ke energi terbarukan agar dapat mengggantikan batu bara yang menjadi biang keladi atas meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Selain itu, negara-negara Kepulauan Pasifik sedang bersitegang dengan Australia dalam Pacific Island Forum (PIF) di Tuvalu pada 15 Agustus silam karena negara Kanguru itu tidak bersedia menyepakati tindakan penting untuk menghadapi perubahan iklim – yang salah satu isinya adalah menghentikan pembangunan pembangkit listrik bertenaga fosil.

Sebagai negara penghasil dan konsumen batu bara, Australia menolak kesepakatan tersebut. Hal ini membuat kesepakatan tersebut dihentikan sampai 18 (delapan belas) negara anggota, termasuk Australia, berunding kembali dalam PIF 2020 yang akan digelar di Vanuatu.

Di sisi lain, Vanuatu sebagai tuan rumah PIF 2020 merupakan negara yang vokal dalam menyuarakan kemerdekaan Papua di PBB. Hal ini dapat dibuktikan dengan Vanuatu yang didukung oleh Kepulauan Solomon mengangkat isu kemerdekaan Papua Barat di Sidang Umum PBB pada 2018 silam.

Selain itu, Vanuatu berhasil mendorong isu Kemerdekaan Papua Barat di pertemuan Menteri luar negeri negara – negara pasifik seiring dengan isu perubahan iklim meskipun hal ini dikritik oleh Australia yang mengakui kontrol Indonesia atas Papua. Dengan ditunjuknya Vanuatu sebagai tuan rumah, besar kemungkinan Vanuatu akan mengangkat masalah Papua di PIF 2020 untuk menggalang dukungan oleh negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB mengeluarkan resolusi untuk mengevaluasi Penentuan Pendapat Rakyat 1969.

Hal ini bisa saja mengancam posisi Indonesia sebagai negara yang memegang kedaulatan atas Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan pendekatan bantuan luar negeri terhadap negara-negara tersebut yang berpotensi mendukung langkah Vanuatu dan kepulauan Solomon di PBB.

Apa Kabar APBN?

Di tengah usaha pemerintah Indonesia menjalankan Indonesia AID, Indonesia saat ini menghadapi defisit APBN yang mencapai Rp 199 Triliun – terhitung pada Agustus 2019. Defisit ini diakibatkan oleh pertumbuhan ekspor yang negatif yang merupakan dampak dari ketidakpastian global.

Hal ini diperburuk dengan melebarnya defisit APBN di kisaran 2,2 % dari PDB meskipun 2019 tinggal sebulan lagi. Tidak hanya itu, RAPBN 2020 juga direncanakan akan memiliki defisit sebesar 1,76 persen. Namun hal ini masih di kisaran yang aman karena belum menyentuh sampai 3 %.

Di sisi lain, jikalau Indonesia ingin memberikan bantuan luar negeri, pemerintah seharusnya memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk sejumlah uang seperti dalam Indonesia AID karena justru malah rentan dikorupsi atau disalahgunakan terutama di negara-negara calon penerima yang indeks persepsi korupsinya di bawah Indonesia seperti Filipina dan Myanmar akibat minimnya pengawasan.

Seharusnya, pemerintah bisa memberikan bantuan dalam bentuk bantuan pendampingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dengan mengerahkan tenaga ahli dan peralatan dari Indonesia. Namun, hal ini belum bisa dilakukan karena riset dan pengembangan Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Oleh sebab itu, untuk saat ini, pendirian Indonesia AID bisa jadi belum terlalu dibutuhkan karena berbagai alasan. Bantuan yang ditawarkan rentan disalahgunakan dengan rendahnya indeks persepsi korupsi negara-negara penerima. Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara penerima yang masih memerlukan modal untuk melanjutkan pembangunan nasionalnya.

Tulisan milik Adyuta Banurasmi Balapradhana, mahasiswa S-1 Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Start thinking outside of the box and unplug from the Matrix doctrine” – Nas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Politik luar negeri (polugri) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dibilang memang banyak berfokus pada pencarian peminjaman dana atau investasi dari berbagai rekan asing. Pada KTT G20 2019 di Osaka beberapa waktu lalu misalnya, presiden kala itu menegosiasikan program pinjaman dana khusus dari Tiongkok dengan bunga murah.

Jokowi baru-baru ini juga terpaksa menelan kenyataan pahit setelah Indonesia tidak dijadikan pilihan oleh perusahaan-perusahaan yang kabur dari Tiongkok akibat perang dagang dengan Amerika Serikat (AS). Investasi yang diharap-harapkan menjadi cipratan keuntungan bagi Indonesia tampaknya telah beralih jalur ke tempat-tempat lain.

Bisa jadi, mantan Wali Kota Solo tersebut cenderung melihat negara-negara lain sebagai rekan yang dapat diajak bekerja sama dalam membangun negara. Dengan investasi-investasi yang datang dari luar negeri, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lancar.

Namun, politik internasional tidaklah selalu berbicara soal ekonomi dan perdagangan. Meskipun AS dan Tiongkok menggunakan instrumen-instrumen ekonomi dalam perang dagang, situasi geopolitik turut menjadi medan persaingan di antara keduanya.

Daftar perusahaan Tiongkok yang relokasi tempat usaha mereka. Ternyata mayoritas pindah ke Vietnam! (Kontan, 09-09-2019) pic.twitter.com/mv0mqD5f8n

— Ade (@adepedia) September 9, 2019

Laut China Selatan misalnya, menjadi titik panas bagi persaingan kedua negara. Dengan Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah tersebut, AS membentuk kelompok militer bersama beberapa negara Asia Pasifik lainnya, seperti Jepang, Filipina, dan India.

Dengan situasi global – khususnya kawasan Asia Pasifik – yang semakin tidak pasti, apa sebenarnya arah polugri pemerintahan Jokowi di periode kedua? Apakah presiden akan mengeluarkan doktrin polugri penting sebagai pedoman kebijakan luar negeri?

Doktrin Polugri

Doktrin polugri biasanya merupakan arah dan tujuan hubungan internasional suatu negara yang dijadikan acuan oleh pemerintah eksekutif. Doktrin-doktrin semacam ini sering kali diungkapkan oleh presiden-presiden AS dalam pidato atau dokumen lainnya dan dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi dinamika politik global.

Katarina Brodin dalam tulisannya yang berjudul Belief Systems, Doctrines, and Foreign Policy mendefinisikan doktrin polugri sebagai sebuah sistem keyakinan – baik secara normatif maupun empiris – mengenai sistem internasional dan peran negara yang dipimpinnya dalam sistem tersebut.

Doktrin-doktrin polugri ini biasanya disesuaikan dengan kepentingan nasional dalam periode tertentu. Joseph M. Siracusa dan Aiden Warren dalam bukunya yang berjudul Presidential Doctrines menjelaskan bahwa doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh pemimpin negara memiliki tendensi untuk beradaptasi terhadap era dan situasi baru guna menghadapi ancaman keamanan dan menjalankan kepentingan nasional yang lebih luas.

David Gartner dalam tulisannya yang berjudul Foreign Relations, Strategic Doctrine, and Presidential Power menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan keamanan AS biasanya merupakan interpretasi atas tantangan dan kesempatan dalam berbagai bidang isu. Interpretasi yang menjadi doktrin presidensial tersebut akhirnya menjadi panduan bagi presiden dalam merespons pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam politik internasional.

Presiden AS Theodore Roosevelt misalnya, mengeluarkan doktrin yang menjadi perpanjangan dari Doktrin Monroe, yakni Korolarium Roosevelt. Doktrin Monroe merupakan orientasi polugri Presiden AS James Monroe yang menekankan pada penolakan negara Paman Sam terhadap kolonialisme Eropa, khususnya di benua Amerika.

Sedikit lebih spesifik dibandingkan Monroe, Gartner dalam tulisannya menjelaskan bahwa Roosevelt mengembangkan doktrin polugri yang menekankan pada supremasi bahari (naval supremacy) sebagai kunci utama dalam memperbesar kekuatan nasional AS. Korolarium Roosevelt disusun bertepatan dengan pembangunan Terusan Panama oleh perusahaan-perusahaan Prancis.

Doktrin polugri merupakan sebuah sistem keyakinan – baik secara normatif maupun empiris – mengenai sistem internasional dan peran negara yang dipimpinnya dalam sistem tersebut.
Share on X

Merespons hal tersebut, kebijakan luar negeri Roosevelt dilakukan dengan mendukung kemerdekaan Panama dari Kolombia. Setelah Panama berhasil memisahkan diri, AS dengan cepat mengakui kemerdekaan negara tersebut dan menandatangani perjanjian pembangunan terusan itu agar dapat menjadi hak AS.

Lalu, bagaimana dengan doktrin-doktrin presidensial Indonesia? Apakah presiden-presiden di Indonesia juga menggunakan doktrin-doktrin serupa guna merespon perubahan situasi global?

Sejak presiden pertama Indonesia menjabat, doktrin polugri telah dicanangkan. Presiden Soekarno yang kala itu harus berhadapan dengan dua kekuatan besar – AS dan Uni Soviet – yang saling bersaing memilih doktrin polugri “bebas dan aktif” agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus memihak salah satu kutub kekuatan tersebut.

Kebanyakan presiden Indonesia masih menggunakan Doktrin Soekarno dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Biasanya, beberapa perubahan dilakukan guna merespon kebutuhan Indonesia.

Doktrin polugri milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – “A Million Friends and Zero Enemies” – misalnya, masih berpijak pada prinsip “bebas dan aktif.” Fokus SBY sebagian besar adalah pembangunan citra global Indonesia.

Pasalnya, Evi Fitriani dalam tulisannya yang berjudul Yudhoyono’s Foreign Policy menjelaskan bahwa Indonesia dihantui oleh citra buruk dari komunitas global – dengan berbagai isu seperti terorisme, separatisme, ekonomi yang sulit, dan ketidakstabilan poltik – sebelum SBY menduduki jabatan presiden pada tahun 2004.

Sesuai kepentingan nasional Indonesia, SBY bisa jadi menerapkan doktrin tersebut dalam polugrinya. Lantas, bagaimana dengan doktrin polugri di era Jokowi?

Doktrin Jokowi?

Indonesia di bawah Jokowi kini bisa dibilang tengah memasuki dinamika politik global yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Situasi geopolitik yang semakin memanas boleh jadi menjadi alasan Jokowi dalam membuat doktrin tertentu.

Salah satu gagasan dan konsep Jokowi yang disebut-sebut menjadi doktrin polugri baru Indonesia adalah Poros Maritim Dunia (PMD). Visi ini dikemukakan oleh presiden dalam pelantikannya pada tahun 2014. Kepanjangan dari visi ini juga diumumkan oleh Jokowi dalam KTT ASEAN di Myanmar pada tahun yang sama.

View this post on Instagram

Presiden Jokowi diprediksi tak memiliki arah politik luar negeri yang jelas, bagaimana kabar Polugri? Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #polugri #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 9, 2019 at 4:11am PDT

Dalam KTT tersebut, Jokowi memberikan lima pilar dari visi PMD tersebut. Pilar-pilar tersebut setidaknya berfokus pada pembangunan budaya maritim, mengamankan dan mengelola sumber-sumber laut, memprioritaskan konektivitas dan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan meningkatkan kapasitas pertahanan maritim Indonesia.

Doktrin PMD milik Jokowi ini bisa jadi dirumuskan guna merespons situasi global sekaligus memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Bila diperhatikan kembali, situasi kawasan Asia Pasifik mulai memanas dengan manuver AS yang menjalankan kebijakan pivot di Asia sejak tahun 2011 yang disinyalir sebagai upaya untuk menghalau pengaruh Tiongkok.

Doktrin PMD juga mungkin saja merupakan upaya untuk memberikan efek deterrence kepada Tiongkok yang mengklaim Laut China Selatan sekaligus dianggap mendorong penangkapan ikanan ilegal. Seperti yang dijelaskan oleh Natasha Hamilton-Hart and Dave McRae dalam tulisannya yang berjudul Indonesia, PMD Jokowi berpotensi memunculkan konflik perikanan dengan Tiongkok.

Namun, setelah Jokowi menjabat selama satu periode, doktrin ini dinilai tidak berhasil terlaksana sepenuhnya. Tiola dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa PMD hanya dapat terlaksana dalam sebagian. Dalam dimensi ekonomi dan infrastruktur misalnya, hanya empat dari 37 proyek yang berorientasi pada infrastruktur laut.

Sementara, dalam dimensi pertahanan dan keamanan, TNI AL juga dinilai masih diberikan peran minim dalam mewujudkan PMD. Modernisasi alutsista laut juga dianggap tidak memenuhi sasaran awal.

Dalam dimensi polugri, pemerintahan Jokowi dianggap oleh Tiola telah menerapkan diplomasi maritim PMD, seperti dengan melakukan diplomasi-diplomasi pertahanan dan mengadakan latihan militer bersama negara lain. Meski begitu, Tiola menilai bahwa upaya-upaya pemerintah belum cukup untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim global.

Bisa jadi, tidak terlaksananya doktrin ini disebabkan oleh pendefinisian operasional yang belum jelas dari pemerintah. Belum lagi, sosok-sosok konseptor PMD juga sebagian besar tak lagi berada di lingkaran Istana.

Konsep PMD sebenarnya berasal dari Tim 11 (atau Tim Transisi) dan beberapa ahli yang membantu Jokowi dalam merumuskan visi dan misi Pilpres 2014 menjadi program-program nyata. Beberapa anggota tim ini adalah Andi Widjajanto, Anies Baswedan, Rini Soemarno, Akbar Faizal, dan Hasto Kristiyanto.

Poros Maritim Dunia (PMD) #Jokowi dapat dipandang "kurang lengkap" tanpa strategi politik luar negeri yang lebih luas dan dilandasi karakter geostrategis maritim #Indonesia. Bagaimana menerjemahkan visi PMD dalam politik luar negeri kita?
(unduh: https://t.co/Ouu1F9Y66K) pic.twitter.com/in8uqobWXn

— Evan A. Laksmana (@EvanLaksmana) May 24, 2018

Sosok-sosok tersebut membawahi kelompok-kelompok kerja (pokja) yang merumuskan program-program sesuai bidang masing-masing, seperti lingkungan, pertahanan, infrastruktur, dan sebagainya. Beberapa nama yang masuk dalam pokja pertahanan dan hubungan luar negeri adalah Rizal Sukma – kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Inggris – dan Muradi.

Dengan Andi dan Rizal yang tak berada di dalam lingkaran Istana, bisa jadi PMD tidak dapat berjalan sepenuhnya. Keraguan ini sempat mencuat ketika banyak anggota dari Tim 11 tidak lagi mendampingi Jokowi.

Jika memang konseptor-konseptor ini tidak lagi berada di lingkaran dalam Jokowi, bagaimana dengan kelanjutan doktrin polugri PMD dalam periode kedua?

Berbeda dengan Pilpres 2014, PMD tidak lagi menjadi jargon kembali dalam kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019. Hal ini menandakan hilangnya fokus pemerintahan Jokowi terhadap posisi geostrategis Indonesia. Padahal, tantangan-tantangan global akan menghantui Indonesia di masa mendatang.

Mungkin, seperti yang dijelaskan oleh Brodin, pernyataan-pernyataan publik dan doktrin yang diungkapkan dapat membatasi ruang gerak pengambil kebijakan karena telah menjadi ekspektasi yang harus diikuti. Dengan tidak adanya doktrin polugri yang jelas dalam periode keduanya, Jokowi bisa jadi lebih leluasa dalam menerapkan orientasi kebijakan lainnya.

Shafiah F. Muhibat and M. Waffaa Kharisma dalam tulisannya di East Asia Forum juga melihat bahwa Jokowi akan mengesampingkan strategi geopolitik Indonesia dalam polugrinya. Presiden dinilai akan lebih berfokus kebijakan-kebijakan luar negeri pragmatis yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan domestik, seperti investasi.

Pada akhirnya, seperti lirik di awal tulisan, doktrin yang dicanangkan tidak sesuai realita sekarang. Dengan doktrin yang tak terwujud, presiden boleh jadi mulai berpikir out of the box dan melepaskan diri dari doktrin awalnya, entah kemana arahnya nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m dead in the middle of two generations” – J. Cole, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menterinya guna membicarakan Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia. Dalam ratas tersebut, sang presiden mengungkapkan bocoran yang didapatkannya terkait perang dagang yang dihadapi oleh negara kepulauan ini.

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut bercerita mengenai pertemuan yang dilakukannya dengan perwakilan Bank Dunia. Mengacu pada momen yang terjadi pada beberapa bulan lalu, Jokowi menelan sebuah fakta yang membuatnya prihatin, yakni tidak diliriknya Indonesia sebagai negara destinasi oleh pihak-pihak yang melarikan diri dari situasi “perang” di negara lain.

Perang Dagang yang kini antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok ini dinilai telah membuat beberapa pihak melarikan diri dari negeri Tirai Bambu. Berbeda dengan para pencari suaka Timur Tengah dan Myanmar yang melarikan diri dari kekerasan dan persekusi, perusahaan-perusahaan pencari “suaka ekonomi” kini, dikabarkan oleh Bank Dunia, lebih memilih negara-negara Asia Tenggara lain dibandingkan Indonesia, yakni Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

Mungkin, menjadi sebuah pukulan bagi presiden yang dalam berbagai kesempatan secara terbuka mengundang investasi asing ke negara kepulauan ini. Ekspektasi presiden mungkin juga jatuh dari yang sebelumnya menganggap Indonesia memiliki potensi untuk mendapat keuntungan dari perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok.

9. Dalam rapat terbatas ini, Presiden @jokowi memaparkan bahwa sekira kurang lebih dua bulan lalu, terdapat 33 perusahaan mancanegara yang keluar dari Tiongkok #JokowiBangunOptimisme pic.twitter.com/RZVyDS5Ku5

— Kantor Staf Presiden (@KSPgoid) September 4, 2019

Selain itu, perang dagang ini kabarnya membuat kondisi ekonomi global melambat. Bahkan, perseteruan dua negara besar ini dinilai turut melukai kondisi perekonomian AS sendiri – negara yang memulai perang dagang.

Jika perseteruan perdagangan ini melukai ekonomi global dan AS sendiri, mengapa negara Paman Sam tersebut tetap mendorong perang ini? Lalu, bagaimana posisi Indonesia di tengah-tengah konstelasi ekonomi ini?

Pre-emptive Strike Tiongkok

Perang dagang yang terjadi di antara dua kekuatan global ini dimulai dari ketidakpuasan pemerintah AS atas tidak seimbangnya neraca perdagangannya dengan Tiongkok. Meski begitu, perseteruan ini dinilai merupakan bagian dari strategi AS untuk menghalau pengaruh geopolitik Tiongkok.

Perseteruan perdagangan ini diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump yang menuding Tiongkok sebagai negara yang menjalankan praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Defisit perdagangan yang membengkak antara AS dan Tiongkok juga menjadi alasan Trump untuk menerapkan berbagai hambatan tarif terhadap negara Tirai Bambu tersebut.

Namun, Kishore Mahbubani – mantan diplomat Singapura yang kini aktif di Asia Research Institute, National University Singapore – melihat penyebab Perang Dagang dari sisi yang berbeda. Dalam wawancaranya dengan South China Morning Post, Mahbubani menilai bahwa Perang Dagang justru lebih dimotivasi oleh kepentingan geopolitik.

AS dinilai telah menggunakan hambatan-hambatan tarif tersebut guna menghentikan berkembangnya pengaruh Tiongkok. Pasalnya, negara yang kini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu – menurut Mahbubani – tengah berusaha mengembangkan taktik lain.

Taktik Tiongkok yang dimaksud ini adalah prakarsa Belt and Road Initiative (BRI) – atau dikenal juga dengan One Belt, One Road (OBOR). Bagaimana tidak? Prakarsa ini benar-benar bersifat masif dengan tujuan untuk meningkatkan interkoneksi perdagangan di antara berbagai negara.

Jalur Sutera yang menghubungkan peradaban Barat dan Timur di masa lampau disebut-sebut menjadi inspirasi Tiongkok untuk menjalankan prakarsa ini. Dengan posisinya sebagai raksasa ekonomi baru, Tiongkok menggunakan prakarsa tersebut guna membagikan kemampuannya dalam pembangunan infrastruktur, termasuk Indonesia.

Meski OBOR dan pengembangan infrastruktur di Indonesia menimbulkan manfaat tertentu bagi Indonesia, Mahbubani menilai bahwa Tiongkok justru menggunakan prakarsa tersebut sebagai instrumen geopolitik. OBOR ini dinilainya sebagai serangan yang ditujukan untuk mendahului AS (pre-emptive strike).

Boleh jadi, Tiongkok telah menyadari bahwa AS tidak mungkin mau berbagi kekuasaan dengannya dalam tatanan dunia yang dibangun oleh Paman Sam. Negara Tirai Bambu tersebut – entah secara diam-diam atau tidak – juga dinilai telah melakukan upaya tertentu untuk membangun tatanan dunia versinya sendiri melalui OBOR dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Mahbubani menyebutkan bahwa, melalui instrumen-instrumen ekonomi itu, Tiongkok tengah berusaha mengantongi dukungan negara-negara lain bila di kemudian hari AS melakukan kebijakan pembendungan (containment policy) – seperti yang pernah dilakukan mereka dalam Perang Dingin guna membendung tersebarnya pengaruh komunisme Uni Soviet.

Tiongkok menggunakan prakarsa Belt and Road (OBOR) sebagai instrumen geopolitik.
Share on X

Taktik mendahului milik Tiongkok ini sepertinya juga menunjukkan beberapa hasil. Setidaknya, dengan prakarsa-prakarsa ekonominya, Tiongkok membuat negara-negara lain menjadi lebih terikat secara politik, katakanlah taktik diplomasi perangkap utang (debt-trap diplomacy) yang disebut-sebut menghantui negara-negara penerima OBOR.

Selain itu, Madhu Sudan Ravindran dalam tulisannya yang berjudul China’s Potential for Economic Coercion in the South China Sea Disputes menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi Tiongkok membuat beberapa negara Asia Tenggara rapuh terhadap kepentingan politik negara Asia Timur tersebut.

Salah satu kasus yang menunjukkan besarnya pengaruh instrumen ekonomi Tiongkok adalah pembatasan impor terhadap industri pisang Filipina pada tahun 2012 akibat adanya Insiden Karang Scarborough yang terjadi antara kapal Filipina dan Tiongkok. Ravindran menjelaskan bahwa sekitar 16 persen ekspor pisang Filipina pada tahun 2011 menjadikan Tiongkok sebagai destinasi – menyebabkan kerugian hingga Rp 271,49 miliar.

Jika memang Tiongkok menjadi semakin kuat dengan instrumen ekonominya, bagaimana respon AS terhadap taktik mendahului tersebut? Lalu, bagaimana posisi Indonesia di tengah-tengah dua pertarungan strategi ini?

Kebijakan Pembendungan Baru

Adanya taktik mendahului Tiongkok ini mungkin kini telah disadari oleh pemerintahan Trump di AS. Pasalnya, negara Paman Sam kini dikabarkan telah menyiapkan beberapa strategi guna menghalau pengaruh Tiongkok.

Pada era Perang Dingin, AS pernah melancarkan strategi dan kebijakan pembendungan (containment policy) guna menghalau pengaruh ideologi komunis Uni Soviet. Dalam penerapan strateginya, terdapat dua cara yang dilakukan AS – bergantung pada presiden yang berkuasa, yakni détente dan rollback.

Détente merupakan taktik pembendungan yang dilakukan dengan membangun atau relaksasi hubungan dengan negara lain. Sementara, rollback merupakan taktik yang dilakukan dengan cara-cara koersif, seperti dengan invasi militer atau penggantian rezim.

Dalam kasus Tiongkok, selain menggunakan perang dagang, AS mungkin tengah mengkombinasikan kedua taktik tersebut. Taktik rollback kini mungkin tengah dilakukan oleh AS dengan menjalankan kerja sama militer dengan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, seperti Jepang, Filipina, Australia, dan India.

AS juga mengandalkan diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy) dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya untuk berlayar di Laut China Selatan yang diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah kedaulatannya. Berbeda dengan kebanyakan negara, AS memiliki prinsip bahwa laut bukanlah milik per negara, melainkan sebagai ruang yang digunakan dalam hal navigasi secara bebas.

Di sisi lain, taktik détente juga pernah dilakukan oleh pemerintahan Barack Obama terhadap Kuba pada tahun 2016. Di tengah-tengah meningkatnya pengaruh ekonomi Tiongkok terhadap Kuba, Obama memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara Karibia yang kerap menjadi ganjalan diplomasi bagi AS.

View this post on Instagram

Pertemuan Moeldoko dengan Asisten Menlu AS isyaratkan penguatan hubungan Indonesia – Amerika Serikat. Nantikan artikelnya di pinterpolitik.com #jokowi #indonesia #amerikaserikat #hubungandiplomatik #moeldoko #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 4, 2019 at 5:00am PDT

Jika memang AS tengah melakukan kebijakan pembendungan dengan taktik-taktik itu, pertanyaannya, bagaimana posisi Indonesia di bawah strategi Paman Sam ini?

Indonesia bisa saja menjadi bagian penting dalam strategi pembendungan AS. Pasalnya, bila diperhatikan kembali, negara Paman Sam tersebut tampaknya menggunakan taktik détente guna menghalau pengaruh Tiongkok di Indonesia.

Hal ini terlihat dari bagaimana ganjalan-ganjalan yang selama ini menghantui hubungan diplomatik AS dan Indonesia mulai dikurangi. Pertemuan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan (Menhan) AS, Patrick Shanahan, dengan Menhan Ryamizard Ryacudu beberapa bulan lalu misalnya, berujung pada pembicaraan mengenai kemungkinan latihan bersama Kopassus-AS – setelah satu dekade lalu dikenai sanksi oleh AS atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Timor Leste.

Pemerintahan Jokowi juga sempat dikabarkan melakukan negosiasi dengan AS terkait rencana pembelian pesawat-pesawat militer dari negeri Paman Sam itu. John McBeth dalam tulisannya di Asia Times menjelaskan bahwa pembelian pesawat tersebut ditujukan untuk menghindari kemungkinan sanksi ekonomi dari AS.

Baru-baru ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga melakukan pertemuan dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell. Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mendiskusikan beberapa isu, dari perkembangan sengketa Laut China Selatan hingga kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Selain bidang pertahanan, Bank Dunia – bagian dari sistem tatanan ekonomi Bretton Woods milik AS – juga melakukan pertemuan dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bank Dunia dikabarkan memberikan beberapa rekomendasi kebijakan terkait Perang Dagang, berupa penyederhanaan regulasi investasi dan tenaga kerja asing di Indonesia.

Dengan upaya-upaya détente tersebut, bisa jadi AS ingin Indonesia dapat terlepas dari kerangka pre-emptive strike Tiongkok. Pada akhirnya, dengan semakin panasnya persaingan kedua negara tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia juga menjadi medan bagi perebutan pengaruh keduanya.

Mungkin, apa yang dihadapi Indonesia kini mirip dengan situasi yang dihadapi J. Cole yang harus berada di tengah-tengah dua kekuatan yang tumbuh dalam periode waktu yang berbeda, yakni di antara kekuatan lama AS dan kekuatan baru Tiongkok. Menarik untuk diamati lebih lanjut ke depannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“And a new world order is about to begin” – Public Enemy, grup hip-hop asal Amerika Serikat

Sebagian masyarakat Indonesia menilai bahwa pengaruh Tiongkok yang terus bertumbuh di negeri ini dapat membawa dampak buruk. Keluhan ini terungkap dalam diskursus Pilpres 2019 lalu – ketika banyak pihak mempertanyakan ancaman-ancaman yang bisa saja datang dari negeri Tirai Bambu tersebut.

Secara spesifik, terdapat skema Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt One Road (OBOR) yang dinilai dapat memperbesar beban utang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Uniknya, melalui skema OBOR tersebut, Tiongkok dinilai tengah membangun tatanan dunia yang baru. Setidaknya, hal itulah yang diungkapkan oleh Benjamin Zawacki dalam tulisannya di Asia Times.

Zawacki menilai bahwa Tiongkok tengah membangun tatanan dunia yang didasarkan pada norma-norma yang dimiliki oleh Tiongkok. Dengan begitu, tatanan dunia akan menjadi lebih iliberal dan represif.

View this post on Instagram

Melalui OBOR, Tiongkok bisa saja mendorong tatanan dunia baru Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #tiongkok #liberal #obor #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 29, 2019 at 1:05am PDT

Namun, bagaimana caranya Tiongkok dapat membangun tatanan dunia tersebut? Lalu, apa dampaknya terhadap Indonesia?

Rezim Internasional

Upaya yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut bisa jadi merupakan upaya untuk membangun tatanan dunia baru melalui rezim internasional yang baru. Dalam sejarahnya, rezim internasional turut menciptakan tatanan yang menguntungkan bagi negara tertentu.

Stephan Haggard dan Beth A. Simmons dalam tulisannya yang berjudul Theories of International Regimes menjelaskan bahwa – dengan mengutip definisi milik Stephen Krasner – rezim internasional merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit, di antara aktor-aktor internasional yang memiliki kesamaan ekspetasi dalam hubungan internasional.

Dalam pelaksanaannya, rezim internasional kerap didukung dengan kehadiran organisasi internasional. Salah satu rezim internasional yang pernah terbentuk adalah sistem Bretton Woods yang terdiri atas Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – sekarang menjadi World Trade Organization (WTO).

Pembentukan rezim Bretton Woods bermula dari keinginan Amerika Serikat (AS) untuk memperbaiki sistem moneter internasional yang rapuh di tengah-tengah Perang Dunia II. Pada awalnya, rezim ini bertujuan untuk memperkuat sistem finansial di antara negara-negara Sekutu – berkaca dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembangunan ulang pasca-Perang Dunia I.

Selain Bretton Woods, AS juga membuat rencana program yang bertujuan untuk memberikan dana bantuan bagi negara-negara Eropa guna melakukan pembangunan kembali pasca-Perang Dunia II. Program ini disebut sebagai Marshall Plan – secara resmi disebut sebagai European Recovery Program (ERP).

Rezim moneter dan bantuan luar negeri AS tersebut dinilai menjadi cara bagi negara Paman Sam untuk memperluas pengaruh mata uang dolar miliknya. Sistem Bretton Woods misalnya, menempatkan mata uang tersebut pada posisi sentral dalam sistem pertukaran uang.

Selain itu, rezim moneter internasional tersebut secara politis dianggap kerap menciptakan keuntungan tersendiri bagi AS dan negara-negara kawannya. Carla Norloff dari University of Toronto dalam tulisannya yang berjudul Dollar Hegemony menjelaskan bahwa sistem tersebut menciptakan kekuatan struktural tersendiri bagi AS.

Melalui institusi-institusi dalam sistem tersebut, AS menciptakan rezim ekonomi liberal, di mana aturan-aturan pasar bebas diadopsi oleh banyak negara. Konsep kekuatan milik Susan Strange ini dapat dipahami sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara untuk memengaruhi struktur interaksi melalui aturan-aturan yang dapat memodifikasi opsi-opsi yang dimiliki oleh aktor-aktor lain.

Kekuatan struktural ini memiliki hubungan yang erat dengan tatanan global. Norloff dalam beberapa tulisan lainnya menjelaskan bahwa kekuatan ini kombinasi antara efek pasar bebas ala AS dan kekuatan militernya membuat tatanan global yang terpusat di AS menjadi stabil.

Kekuatan struktural membuat suatu negara mampu memengaruhi struktur interaksi melalui aturan-aturan yang dapat memodifikasi opsi-opsi yang dimiliki oleh aktor-aktor lain.
Share on X

Lalu, apa dampak dari tatanan dunia AS ini terhadap Indonesia?

Besarnya pengaruh tatanan dunia ini dapat dilihat dari kasus Pertamina di Indonesia pada tahun 1970an di bawah kepresidenan Soeharto. Pada tahun-tahun tersebut, bisnis Pertamina tumbuh pesat – mampu berbisnis di berbagai industri non-migas, seperti asuransi dan hotel.

Namun, menurut Éric Toussaint dalam tulisannya yang berjudul The World Bank and the IMF in Indonesia, pemerintah Indonesia didorong oleh Presiden Bank Dunia Robert McNamara untuk melemahkan Pertamina karena dianggap mempersulit perkembangan bisnis minyak AS di Indonesia. Presiden Soeharto akhirnya setuju dengan tambahan pinjaman dari Bank Dunia sebagai gantinya.

Lantas, jika rezim internasional yang dibangun AS dapat memengaruhi pemerintah Indonesia, bagaimana dengan OBOR Tiongkok?

Tatanan Dunia Baru Tiongkok?

Tiongkok dinilai tengah berusaha membangun rezim baru yang berbeda dengan milik AS. Untuk mewujudkan tatanan dunia yang berbeda, negara Tirai Bambu tersebut dianggap tengah melakukan beberapa upaya tertentu.

Salah satu upaya yang kini dilakukan oleh Tiongkok adalah OBOR. Inisiatif infrastruktur itu disebut-sebut mirip dengan Marshall Plan milik AS. Apa yang dilakukan AS pada abad ke-20 juga mulai terlihat mirip dengan gerak-gerik Tiongkok.

Salah satunya adalah dengan mendirikan institusi finansial yang memiliki fungsi untuk memberikan pinjaman bagi pembangunan infrastruktur, yakni Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Bank multilateral ini disebut-sebut dibentuk sebagai tandingan bagi Bank Dunia dan IMF.

Melalui OBOR dan AIIB tersebut, Tiongkok bisa jadi tengah berupaya untuk membesarkan pengaruhnya terhadap negara-negara lain. Josh Rogin dalam artikel opininya di The Washington Post menjelaskan bahwa salah satu fitur utama dari OBOR adalah minimnya transparansi yang dimilikinya.

Rogin menilai bahwa fitur tersebut dapat menciptakan kondisi bagi negara-negara penerima utang tidak memiliki informasi yang lengkap. Dengan ketimpangan informasi tersebut, Tiongkok dengan mudah dapat membebani negara-negara yang lebih miskin dengan utang-utang yang berat.

Pendapat Rogin tersebut mengingatkan kita dengan konsep diplomasi jebakan utang (debt-trap diplomacy) yang disebut-sebut tengah dilakukan oleh Tiongkok. Banyak pihak menilai bahwa jebakan ini telah menangkap beberapa negara lemah di Asia dan Afrika, seperti Sri Langka.

Melalui perangkap tersebut, bisa jadi Tiongkok tengah membangun tatanan dunia sendiri yang terpusat pada pengaruhnya. Pasalnya, negara-negara tersebut menjadi terikat melalui skema-skema pinjaman tersebut.

Selain itu, pemerintah Tiongkok dinilai mendukung cara-cara illiberal yang dilakukan oleh negara-negara lain. Polemik Rohingya di Myanmar misalnya, dinilai oleh Zawacki memiliki kaitan dengan kebijakan OBOR Tiongkok.

Pasalnya, setelah kelompok Rohingya diusir dari Rakhine, Tiongkok mengumumkan proyek infrastruktur OBOR barunya di Myanmar. Zawacki menilai bahwa upaya tersebut berhubungan dengan upaya membangun konektivitas yang menguntungkan bagi Tiongkok secara geopolitik.

Pertanyaannya, apakah tatanan dunia baru tersebut benar-benar dapat terwujud? Lalu, bagaimanakah dampaknya terhadap Indonesia?

Jika dibandingkan dengan dominansi dolar dan tatanan dunia AS yang bersinar pada akhir abad ke-20, Norllof menilai bahwa Tiongkok belum tentu dapat membangun pengaruh serupa. Simon Shen dalam tulisannya di The Diplomat telah mencoba membandingkan pengaruh dua kerangka bantuan dan pinjaman yang dimiliki oleh Tiongkok dan AS.

Meski OBOR Tiongkok dinilai oleh Zawacki dapat menyebarkan nilai-nilai iliberal, Shen menilai kerangka tersebut tidak memiliki fokus ideologis yang jelas jika dibandingkan dengan tatanan dunia AS yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi liberal.

Shen menilai bahwa OBOR dan AIIB hanyalah instrumen Tiongkok untuk melucuti pengaruh AS. Pasalnya, AIIB juga merangkul negara-negara Eropa yang notabene memiliki kedekatan ideologis dan politik dengan AS.

#China’s moves into #Europe as Belt & Road Initiative Migrates West.#BeltandRoad #OBOR #silkroad #BRI #beltandroadinitiative @beltroadnewshttps://t.co/Gx39K2cC6M pic.twitter.com/U4jUCrVQOa

— Belt and Road News (@beltroadnews) August 24, 2019

Walaupun OBOR dan AIIB belum dapat dipastikan akan berujung pada tatanan dunia baru, tidak bisa dipungkiri bahwa Tiongkok akan tetap memperluas pengaruhnya. Jika mengacu pada tulisan Zawacki, beberapa upaya yang dilakukan Tiongkok terjadi di beberapa komponen, yakni tenaga kerja asing, penyebaran budaya, serta kehadiran militer dan paramiliter.

Zawacki menyebutkan bahwa Tiongkok telah mendirikan pangkalan-pangkalan militer dan paramiliter untuk mengamankan proyek-proyek OBOR-nya. Boleh jadi, upaya tersebut juga bertujuan untuk memperluas pengaruh ekonominya. Menurut Norloff, kapabilitas militer juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk menunjukkan status negara tersebut guna mengumpulkan pembayaran utang dari negara-negara peminjam.

Selain militer, Zawacki menilai bahwa Tiongkok tengah menyebarkan nilai-nilainya melalui tenaga-tenaga kerja asing yang tersalurkan melalui proyek-proyek infrastrukturnya. Selain tenaga kerja asing, negara panda tersebut juga mendirikan lembaga budaya dan pendidikan Confucius Institute di negara-negara penerima.

Dari upaya-upaya tersebut, bisa jadi Tiongkok berupaya untuk mengunci pengaruhnya atas negara-negara lain meski belum pasti dapat berujung pada tatanan dunia yang baru. Bagi Indonesia, pengaruh Tiongkok tentu tiba di Indonesia. Namun, besar tidaknya pengaruh tersebut kembali lagi pada upaya Jokowi untuk menghalaunya, seperti mengimbangkan pengaruh negara tersebut dengan AS.

Yang jelas, Tiongkok tetap akan memperkuat pengaruhnya dengan kekuatan yang dimilikinya. Meski belum dapat dipastikan tatanan baru akan terwujud, bisa saja Tiongkok membangun pengaruh secara perlahan – memunculkan tatanan tersebut, seperti lirik grup rap Public Enemy di awal tulisan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Money trees is the perfect place for shade” – Kendrick Lamar, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Kondisi global – khususnya kawasan Asia-Pasifik – kini semakin tidak pasti di tengah-tengah persaingan yang terjadi di antara dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Perang Dagang misalnya, ditengarai akan berdampak pada banyak negara lainnya. Selain berperang dalam perdagangan, AS juga tengah memasang badan untuk menghalau pengaruh Tiongkok secara militer di Laut China Selatan.

Uniknya, persaingan tidak hanya terjadi melalui perdagangan dan kekuatan militer. Perebutan pengaruh juga terjadi di kawasan Pasifik melalui bantuan luar negeri dari masing-masing negara.

Pertanyaannya, bagaimana bantuan luar negeri tersebut dapat memengaruhi dinamika politik internasional? Lalu, apa dampaknya terhadap Indonesia?

⚡️⚡️Former President of Kiribati Anote Tong says Pacific Island leaders now believe “Australia is coming up as the worst of the two evils” compared with China. “What is the benefit of keeping that relationship going?”

On @RNBreakfast NOW.

— Hamish Macdonald (@hamishNews) August 18, 2019

Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu unsur yang selalu menyertai diplomasi dan hubungan antarnegara. Pemberian bantuan-bantuan oleh negara-negara donor biasanya memiliki implikasi tersendiri dalam geopolitik.

Helen V. Milner dan Dustin Tingley dalam bukunya yang berjudul Geopolitics of Foreign Aid menjelaskan bahwa bantuan luar negeri sudah digunakan semenjak Perang Dunia I ketika negara-negara kaya memberikan barang, jasa, dan dana sebagai instrumen untuk berinteraksi dengan negara-negara lain.

Biasanya, porsi bantuan luar negeri hanya berukuran kecil bagi negara donor. Namun, ukuran bantuan tersebut biasanya memiliki ukuran yang substansial dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan anggaran negara-negara penerima.

Penggunaan bantuan luar negeri sebagai instrumen diplomasi semakin sering digunakan pada era Perang Dingin. Salah satu negara yang menggunakan instrumen ini adalah AS.

Program bantuan luar negeri besar yang dijalankan oleh negeri Paman Sam pada zaman tersebut adalah Marshall Plan. Program tersebut di jalankan setelah Perang Dunia II berakhir guna membangun kembali perekonomian negara-negara Eropa Barat.

Tentunya, pada era Perang Dingin, bantuan luar negeri juga digunakan dalam dinamika geopolitik. Pasalnya, selain Marshall Plan, instrumen serupa juga digunakan oleh AS dan negara-negara Eropa Barat melalui program milik Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Milner dan Tingley menjelaskan bahwa program tersebut ditujukan untuk membendung pengaruh komunisme dan Uni Soviet.

Dari penggunaannya pada era Perang Dingin tersebut, bisa kita pahami bahwa, pada dasarnya, pemberian bantuan luar negeri bersifat politis. Milner dan Tingley menjelaskan bahwa pemberiannya memang bersifat strategis karena tidak dilakukan secara acak.

Jika memang pemberian bantuan luar negeri bersifat politis dan strategis, lalu, bagaimana dengan bantuan luar negeri Tiongkok?

Tiongkok vs Australia di Pasifik

Dengan pemberian bantuan luar negeri yang dilakukannya, Tiongkok ditengarai sedang berupaya berebut pengaruh dengan negara-negara Barat di berbagai kawasan. Beberapa kawasan yang disebut-sebut sedang diperebutkan adalah Asia dan Afrika.

Sepertinya, negara tersebut memang tidak main-main dalam memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk pinjaman ke negara-negara Afrika. Pasalnya, Tiongkok telah menggelontorkan dana sekitar Rp 1.608,6 triliun sejak tahun 2001 hingga tahun 2011 – 20 persen dari total bantuan Development Assistance Committee OECD di kawasan tersebut yang bernilai Rp 5.753, 3 triliun.

Pemberian bantuan-bantuan oleh negara-negara donor biasanya memiliki implikasi tersendiri dalam geopolitik.
Share on X

Di sisi lain, meski tidak sebesar Asia dan Afrika, terdapat wilayah lain yang ditengarai sedang diperebutkan, yakni kawasan Pasifik. Di kawasan tersebut, Tiongkok perlu berhadapan dengan negara-negara Barat yang secara tradisional telah menjadi patron bagi negara-negara kepulauan di sana, seperti AS, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

Pengaruh Australia di kawasan ini bisa dilihat dari bagaimana negara kanguru tersebut menggunakan beberapa negara Pasifik – seperti Nauru dan Papua Nugini – sebagai pusat penahanan sementara bagi pencari-pencari suaka dari Timur Tengah dalam kebijakan Operation Sovereign Borders (OSB).

Sebagai salah satu kawasan yang paling bergantung pada bantuan luar negeri, Tiongkok bisa saja menjadi ibarat cahaya baru bagi negara-negara Pasifik Selatan. Bila kita tilik, bantuan luar negeri dari negara panda tersebut kepada negara-negara Pasifik turut bertumbuh.

Pada tahun 2011-2017, Tiongkok telah memberikan bantuan sekitar Rp 81,2 triliun. Nilai tersebut hampir menyamai pemberian dari Australia yang bernilai sekitar Rp 83,64 triliun dalam periode waktu yang sama.

Hampir sama di Indonesia, pemberian bantuan dan dana oleh Tiongkok banyak berfokus pada infrastruktur – berbeda dengan Australia yang lebih banyak berfokus pada pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, perbedaan fokus ini yang justru membuat bantuan luar negeri Tiongkok bertumbuh signifikan dan menarik bagi negara-negara Pasifik.

Denghua Zhang, Diego Leiva, dan Melodie Ruwet dalam tulisan mereka yang berjudul Chinese Aid to the Pacific and the Caribbean menjelaskan bahwa, dengan kesenjangan infrastruktur di kawasan tersebut, bantuan Tiongkok menjadi lebih atraktif. Di sisi lain, para pemimpin Pasifik juga merasa dapat melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan tradisional Australia dan Selandia Baru.

Akibatnya, tidak aneh apabila Australia dan negara-negara Barat lainnya merasa cemas dengan kehadiran Tiongkok di kawasan tersebut. Sejak kepemimpinan Malcolm Turnbull, Australia mulai memasang badan dan berupaya meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Pasifik tetapi hubungan tersebut tetap melemah karena perbedaan pandangan dalam isu perubahan iklim – persoalan yang melanda negara-negara kepulauan dan kerap disuarakan oleh Tiongkok dalam panggung internasional.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apabila negara-negara Pasifik merasa semakin bebas dari pengaruh Australia, apa dampaknya terhadap Indonesia?

Berebut di Papua?

Meski negara-negara Pasifik kini merasa bebas dari pengaruh Australia, negara-negara tersebut seperti masih memiliki gerak politik yang terbatas. Pasalnya, kehadiran Tiongkok di kawasan tersebut ditengarai bukanlah bebas kepentingan.

Zhang dan timnya dalam tulisan mereka menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang memotivasi kehadiran Tiongkok di kawasan tersebut. Salah satu motivasi yang kentara adalah kebijakan One China yang dicanangkannya.

Pasalnya, enam dari 17 hubungan diplomatik yang dibangun oleh Taiwan – negara-pulau di selatan Tiongkok – adalah dengan negara-negara Pasifik. Sejak tahun 1970-an, Tiongkok dan Taiwan telah berebut pengaruh di kawasan Pasifik. Selain itu, dengan meningkatnya pengaruhnya di kawasan tersebut, Tiongkok dapat memanfaatkan suara negara-negara kepulauan Pasifik dalam berbagai pembahasan persoalan internasional di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Lantas, apa hubungannya dengan Indonesia? Apakah Tiongkok juga memiliki kepentingan di Indonesia?

Banyak ahli menilai bahwa kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik membawa dampak pada perkembangan atas isu kemerdekaan Papua dari Indonesia. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin apabila negara-negara tersebut kembali menyuarakan isu serupa di forum-forum internasional yang lebih besar.

Meaghan Tobin dalam tulisannya di South China Morning Post menjelaskan bahwa bantuan Tiongkok membuat negara-negara Pasifik semakin percaya diri dalam mengkritik Indonesia terkait isu Papua dan Papua Barat.

Berkaca pada kasus Taiwan dan kepentingan-kepentingan Tiongkok lainnya, bisa saja negara panda tersebut juga memiliki kepentingan yang merembet ke Papua. Pasalnya, Australia juga memiliki pengaruh dan dominasi di pulau paling timur Indonesia tersebut.

Bila kita tilik kembali, banyak perusahaan-perusahaan dari negara tersebut mengekstraksi sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh Bumi Cendrawasih. Dalam daftar yang dirilis di Facebook organisasi Free West Papua, setidaknya terdapat enam perusahaan Australia yang beroperasi di pulau tersebut, yakni Hillgrove Resources, Killara Resources, Painai Gold, Queensland Nickel, Rio Tinto, dan Santos.

Selain Australia, terdapat negara-negara lainnya, seperti AS, Jepang, dan Inggris. Dibandingkan negara-negara tersebut, Tiongkok hanya memiliki satu perusahaan yang berbasis di Papua, yakni China National Offshore National Oil Cooperation (CNOOC).

Bisa saja, Tiongkok ingin menekan Indonesia untuk meningkatkan pengaruhnya di pulau yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Pasalnya, negara Tirai Bambu tersebut juga telah menanamkan investasi di pulau tersebut dengan mendirikan beberapa perusahaan semen di Papua.

Salah satu perusahaan tersebut adalah Anhui Conch Cement Company. Perusahaan semen di Papua ini telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga 25 juta ton. Dari hasil produksinya di Papua, semen juga dikabarkan diekspor ke Papua Nugini – salah satu negara Pasifik yang menerima bantuan luar negeri terbesar dari Tiongkok.

Meski begitu, gambaran akan kepentingan Tiongkok di Papua tersebut belum tentu berhubungan langsung dengan manuvernya di Pasifik Selatan. Yang jelas, yang kita ketahui kini, Tiongkok dapat menggunakan bantuan luar negerinya sebagai instrumen dalam politik internasional.

Mungkin, apa yang dirasakan oleh negara-negara Pasifik kini mirip dengan ungkapan dalam lirik rapper Kendrick Lamar. Merupakan suatu tempat berteduh di bawah “pepohonan” yang rimbun, apalagi rerimbunan tersebut memiliki banyak buah yang bisa dinikmatinya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“The game is off balance, I’m back on my sh*t” – J. Cole, penyanyi rap asal AS

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Menhan AS Shanahan disambut dan ditemui oleh Menhan Indonesia Ryamizard Ryacudu. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai persoalan yang dihadapi kedua negara, termasuk pemasalahan terorisme.

Ryamizard mengklaim bahwa saat ini terdapat pertumbuhan ancaman terorisme yang dihadapi oleh kedua negara. Ancaman ini datang dari kelompok radikal gelombang ketiga yang dianggapnya merupakan kelompok yang melarikan diri dari kekalahan kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda dan Daesh di Timur Tengah.

Atas dasar tersebut, Shanahan sepakat bahwa Departemen Pertahanan AS akan mengadakan latihan bersama dengan Kopassus Unit 81 yang secara khusus menangani aksi-aksi teror di Indonesia. Keputusan yang kemungkinan mulai dilaksanakan tahun depan tersebut menandai berakhirnya hubungan buruk antara militer AS dan TNI yang sempat diembargo akibat tuduhan pelanggaran HAM di Timor Leste pada tahun 1999.

2 of 2: This year we celebrate 70 years of U.S.-Indonesian diplomatic relations. I look forward to engaging with MinDef Ryamizard Ryacudu to reaffirm U.S. commitment to a strong and continuing military partnership ahead of the #ShangriLaDialogue. #IndonesiaUSA70th

— Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) May 30, 2019

Namun, uniknya, kunjungan tersebut juga dilakukan di tengah-tengah situasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang sedang memanas. Ryamizard sendiri menyebutkan bahwa mereka juga membahas mengenai sengketa Laut China Selatan yang banyak melibatkan negara-negara Asia Tenggara – di mana Indonesia juga dianggap terlibat di dalamnya.

Sebelumnya, situasi politik di kawasan Indo-Pasifik memang sedang memanas akibat adanya kapal-kapal perang AS yang beberapa kali melintasi wilayah laut yang diperebutkan tersebut. Situasi juga semakin memanas akibat adanya Perang Dagang antara AS dan Tiongkok.

Panasnya isu Laut China Selatan dan Perang Dagang AS-Tiongkok ini pada akhirnya juga meluber ke pertemuan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue yang sebenarnya merupakan pertemuan yang membahas isu di bidang keamanan dan pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Tiongkok, Jenderal Wei Fenghe, mengkritik AS yang berusaha mem-bully negaranya.

Terlepas dari semakin tegangnya hubungan AS-Tiongkok, beberapa pertanyaan terkait Indonesia pun kemudian timbul. Apa maksud sebenarnya di balik kunjungan Shanahan? Lalu, apakah hal ini berkaitan dengan manuver dan kebijakan baru Jokowi?

Balancing?

Maksud di balik kunjungan Shanahan ke Indonesia bisa dipahami sebagai upaya balancing (menyeimbangkan) kekuatan antara AS dan Tiongkok. Bagi AS maupun Indonesia, upaya ini dilakukan untuk menghambat pengaruh besar Tiongkok.

John J. Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul “Reckless States and Realism” menjelaskan bahwa balancing merupakan sebuah strategi kunci yang dilakukan suatu negara ketika negara lainnya mulai mengambil langkah untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya dalam politik internasional.

Terdapat dua macam balancing yang dapat dilakukan oleh suatu negara, yaitu secara internal dan eksternal. Balancing internal dilakukan dengan memanfaatkan pengaruh dan kekuatan negara-negara besar untuk mengoptimalkan kapabilitas negara itu sendiri. Di sisi lain, balancing eksternal dilakukan dengan membentuk koalisi untuk menandingi pengaruh negara lain.

Dalam hal ini, maksud di balik kunjungan Shanahan ke Indonesia bisa jadi merupakan upaya AS untuk melakukan balancing eksternal guna membendung pengaruh Tiongkok yang semakin signifikan di kawasan Asia Tenggara.

Di tengah-tengah situasi Perang Dagang AS-Tiongkok dan suhu geopolitik Indo-Pasifik yang memanas, AS bisa jadi melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang penting guna membendung pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut.

Balancing merupakan sebuah strategi kunci yang dilakukan suatu negara ketika negara lainnya mulai mengambil langkah untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya
Share on X

AS bisa saja melihat Indonesia memiliki kepentingan tertentu yang konvergen dengannya. Kepentingan inilah yang dapat mendasari balancing AS-Indonesia terhadap Tiongkok.

Upaya balancing yang dilakukan oleh AS ini dapat dilihat di beberapa negara Asia lainnya, seperti Filipina. Sebelumnya, Filipina memang merupakan sekutu bagi negeri Paman Sam tersebut. Namun, hubungan antara kedua negara tersebut merenggang akibat kebijakan anti-narkotika sang presiden yang kontroversial.

Semenjak dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, Filipina juga mulai menerima pengaruh besar Tiongkok dalam situasi domestiknya, terutama dalam hal pinjaman dan investasi. Meningkatnya hubungan bilateral Tiongkok-Filipina dalam tiga tahun terakhir menjadikan negara panda tersebut sebagai partner dagang terbesar bagi Duterte.

Bahkan, kemenangan kawan-kawan politik Duterte dalam Pemilu Sela Filipina 2019 disebut-sebut menjadi kemenangan bagi Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh kursi mayoritas Senat Filipina akan banyak dikuasai oleh koalisi Duterte dan dianggap dapat melenggangkan kebijakan presiden yang pro-Tiongkok.

Duterte pun pernah menyatakan keinginannya untuk keluar dari persekutuan yang dijalinnya dengan AS. Bahkan, ia pernah meminta pasukan-pasukan AS untuk meninggalkan wilayahnya pada tahun 2016.

Namun, pemerintahan Duterte sendiri tampaknya tidak sepenuhnya percaya pada Tiongkok sebagai teman barunya. Pada Konferensi “Masa Depan Asia” di Tokyo beberapa waktu lalu misalnya, Duterte mengkritik dan mempertanyakan hak dan moralitas Tiongkok yang mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan.

Ekspresi kekecewaan Duterte terhadap Tiongkok tentu memang beralasan. Insiden antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan juga mulai terjadi, seperti penyitaan kapal nelayan Filipina oleh penjaga pantai Tiongkok.

Menurut Direktur Asia Maritime Transparency Initiative, Gregory Poling, hal ini menandakan bahwa Beijing tidak akan mengubah kebijakan luar negerinya di Laut China Selatan meskipun Duterte bersikap baik padanya. Dari sini, AS dan Filipina melihat konvergensi kepentingan yang dapat menguntungkan kedua pihak.

Kerja sama antara Filipina dan AS ini semakin terlihat dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Manila. Berbagai latihan bersama antara militer AS dan Filipina juga mulai dilakukan. Diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy) pun dilakukan oleh AS, Jepang, India, dan Filipina guna menunjukkan eksistensinya di Laut China Selatan.

Bagi Filipina, kerja sama yang dilakukannya dengan AS merupakan bentuk dari balancing internal – di mana negara tersebut memperoleh peningkatan kapabilitas dalam menghalau pengaruh Tiongkok di Laut China Selatan. Di sisi lain, upaya ini merupakan balancing eksternal bagi AS dengan menggaet negara-negara lain.

Lalu, bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah kunjungan Shanahan merupakan pertanda bahwa AS mulai menggaet Indonesia juga?

Jokowi Butuh AS?

Hampir sama dengan Filipina, Indonesia juga disebut-sebut semakin condong ke Tiongkok. Tentu merupakan hal yang wajar karena pemerintahan Jokowi sendiri sering kali mencari dana pinjaman dari negara tersebut guna mendukung pembangunan infrastruktur.

Bahkan, kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu diprediksi juga akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Tiongkok untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Pada April lalu, pemerintahan Jokowi juga telah mempersiapkan daftar proyek yang ditawarkan dalam skema Belt and Road Initiative (BRI) milik Tiongkok.

Namun, meskipun Poros Maritim Dunia (PMD) ala Jokowi dianggap sejalan dengan BRI, ancaman bagi doktrin tersebut juga datang dari Tiongkok. Pada tahun 2016 misalnya, sebuah insiden antara Indonesia dan Tiongkok di Laut Natuna Utara terjadi.

View this post on Instagram

Menhan AS bertemu Menhan RI, ada apa ya? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #MenhanAS #MenteriPertahananAmerika #MenhanRI #MenteriPertahananIndonesia #PatrickShanahan #RyamizardRyacudu #Kopassus #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 2, 2019 at 11:20pm PDT

Pemerintahan Jokowi pun merespons dengan tegas dengan membangun pangkalan militer dan mengganti nama laut tersebut menjadi Laut Natuna Utara. Jokowi sendiri melakukan kunjungan ke wilayah tersebut sebagai ekspresi tegas bahwa wilayah tersebut milik Indonesia.

Selain itu, pendayagunaan wilayah laut tersebut juga ditingkatkan dengan pembangunan infrastruktur perikanan, seperti lemari pendingin bagi penyimpanan ikan. Uniknya, upaya balancing Indonesia ini juga terlihat dengan peran Jepang – sebelumnya gagal memenangkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya diserahkan pada Tiongkok – di baliknya dengan memberikan dana pinjaman dalam pembangunan tersebut.

Selain Jepang, upaya balancing Indonesia pun terlihat dari kunjungan Shanahan beberapa waktu lalu. Keputusan AS untuk menjalankan latihan bersama dengan Kopassus merupakan manuver yang dapat menguntungkan pemerintah Indonesia, katakanlah kepentingannya untuk meningkatkan upaya kontra-terorisme.

Di sisi lain, Jokowi juga mempertimbangkan untuk membeli beberapa pesawat tempur dari perusahaan Lockheed Martin asal AS. Tentunya, jika benar terjadi, pesawat-pesawat tempur F-16 yang baru dapat meningkatkan pertahanan Indonesia, terutama terpenuhinya kepentingan pemerintahan Jokowi untuk melakukan modernisasi alutsista.

Dengan kata lain, keputusan-keputusan Jokowi terkait AS dan Jepang dapat berujung pada meningkatnya pengaruh negara-negara tersebut di Indonesia. Namun, apakah kunjungan Shanahan ke Indonesia benar-benar hanya merupakan upaya balancing? Ataukah terdapat kepentingan Jokowi tersendiri di baliknya?

Bisa jadi, keputusan Jokowi untuk menyerap pengaruh AS dan Jepang di Indonesia merupakan upaya untuk mengamankan posisinya terkait Pilpres 2019 lalu. AS dan Jepang sendiri sebelumnya pernah geram terhadap keputusan dan kebijakan Jokowi yang dianggap terlalu condong ke Tiongkok.

Dalam hal ini, meningkatnya pengaruh Jepang dan AS bisa jadi menjadi penegasan bahwa jabatan Presiden Jokowi memiliki legitimasi yang jelas. Katakanlah, untuk menghindari campur tangan negara-negara tersebut terhadap Pemilu 2019.

Tentunya, keterkaitan AS dan Jepang dengan Pemilu 2019 tersebut belum dapat dipastikan. Yang jelas, meningkatnya pengaruh AS di Indonesia dapat menjadi manuver baru bagi pemerintahan Jokowi yang sebelumnya dianggap sangat condong ke Tiongkok.

Jika benar bila manuver Jokowi ini dilakukan guna mewujudkan balancing, lirik rapper J. Cole di awal tulisan pun menjadi relevan. Bisa jadi, pemerintah mulai sadar dengan kebijakan-kebijakan yang terlalu condong ke Tiongkok. Lagi pula, keseimbangan adalah kunci dari kehidupan, bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“Sneak diss you just to make a bill. Now the world won’t take you serious” – A$AP Rocky, penyanyi rap asal AS

Dalam sebuah konferensi bertemakan “Masa Depan Asia” yang disponsori oleh Nikkei di Jepang, Mahathir menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan pemerintahan Donald Trump yang memboikot perusahaan teknologi dan komunikasi asal Tiongkok, Huawei.

Sebelumnya, pemerintah AS memberlakukan peraturan yang melarang penggunaan berbagai teknologi yang diproduksi oleh Huawei atas dasar dugaan ancaman keamanan. Pemerintahan Trump menilai perangkat-perangkat yang diproduksi oleh Huawei merupakan instrumen bagi upaya spionase militer Tiongkok.

Guna merespons kebijakan tersebut, berbagai perusahaan besar di AS dan beberapa negara Barat – termasuk Jepang – mulai memutus kerja sama yang dilakukan dengan Huawei. Google misalnya, mencabut izin penggunaan sistem operasi Android dari perusahaan asal Shenzen tersebut.

Melihat langkah AS yang mulai diikuti berbagai negara, Mahathir kukuh tetap akan menggunakan teknologi-teknologi Huawei yang dianggapnya sangat canggih. Dengan alasan tersebut, sang PM menekankan bahwa Malaysia tidak akan mengikuti langkah AS dan negara-negara sekutunya untuk memboikot Huawei.

“Yes, China is exporting a lot but you were threatened by China when it's poor, you're also threatened by China when it is rich. What should they do?” Mahathir wants to be China’s best mate all of a sudden https://t.co/xj6f681SCl

— Max Walden (@maxwalden_) May 30, 2019

Mahathir menilai pemberlakuan larangan tersebut menunjukkan kemunafikan AS dan negara-negara Barat. Ia juga menyinggung soal keputusan Tiongkok dan Malaysia yang tidak memboikot AS meskipun badan intelijen negara tersebut – Central Intelligence Agency (CIA) – juga melakukan spionase.

Setelah mengkritik langkah AS terkait Huawei, PM tertua di dunia tersebut mulai membahas dinamika geopolitik antara AS-Tiongkok di kawasan Laut China Selatan. Ia menyebutkan bahwa diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy) yang dilakukan AS di laut tersebut merupakan hal yang usang dan bukan menjadi solusi untuk isu sengketa yang juga melibatkan negaranya tersebut karena dapat menjadi pemicu terjadinya perang.

Masih berhubungan dengan situasi geopolitik yang memanas di Indo-Pasifik, Mahathir juga meminta semua pihak untuk legowo apabila AS tidak lagi dapat menjadi negara yang paling berkuasa di dunia. Baginya, Tiongkok tetap akan menjadi negara yang kuat di dunia, baik suka maupun tidak suka.

Pernyataan Mahathir yang kontroversial tersebut pun menuai beberapa pertanyaan. Mengapa Mahathir yang dulunya dianggap anti-Tiongkok kini membela negara tersebut? Lalu, apakah Jokowi berani mengikuti langkah Mahathir tersebut?

Mahathir sang Pemberontak

Retorika yang dikeluarkan oleh Mahathir di Jepang tersebut bisa jadi merupakan arah dari politik luar negeri Malaysia di tengah Perang Dagang antara AS dan Tiongkok. Dalam perumusan kebijakan dan politik luar negeri, Mahathir sebagai PM tentu perlu mempertimbangkan berbagai aspek.

Upaya mempertimbangkan berbagai aspek yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutuskan kebijakan luar negeri tersebut bisa dijelaskan dengan teori permainan dua tingkat (two-level game theory) milik Robert D. Putnam. Teori tersebut menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan negosiasi dalam dua tingkatan berbeda dalam menentukan kebijakan luar negeri, yaitu tingkat domestik dan tingkat internasional.

Menurut Putnam, pejabat eksekutif pusat memiliki peran untuk melakukan mediasi atas tekanan-tekanan yang terjadi di tingkat domestik dan internasional. Pejabat ini akan berperan sebagai pemain yang berusaha mempertemukan dua tingkat tersebut.

Bila kita tilik kembali pada keadaan domestik Malaysia, proporsi kelompok etnis Tionghoa di negara ini memang menunjukkan porsi yang cukup besar, yaitu kelompok terbesar kedua setelah kelompok Bumiputera (Melayu). Dari jumlah populasinya pada tahun 2018 sebanyak 32,4 juta jiwa, sekitar 6,69 juta (23 persen) di antaranya tergolong dalam kelompok Tionghoa.

Bisa jadi, proporsi etnis Tionghoa yang cukup besar turut memengaruhi politik luar negeri Mahathir. Menurut Youly Diamanti-Karanou, kehadiran diaspora – kelompok etnis atau nasional yang tersebar di berbagai negara yang berbeda – dalam suatu negara dapat memengaruhi politik domestik dan internasional terkait isu dan kepentingan kelompoknya.

Pemerintah perlu melakukan negosiasi dalam dua tingkatan berbeda dalam menentukan kebijakan luar negeri, yaitu domestik dan internasional.
Share on X

Kepentingan kelompok tersebut bisa jadi semakin dipertimbangkan dengan pengaruh ekonomi yang cukup besar. Sebagian besar kelompok etnis Tionghoa di Malaysia memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Bahkan, individu-individu Tionghoa-Malaysia menyumbangkan delapan nama dari sepuluh orang terkaya di negara tersebut.

Bukan hal yang aneh apabila backlash datang dari kelompok etnis lainnya dan berujung pada meningkatnya sentimen anti-Tiongkok di Malaysia. Bahkan, isu identitas ini memiliki resonansi dengan janji Mahathir untuk merevisi ulang kerja sama investasi Malaysia-Tiongkok sebelum Pemilihan Raya beberapa waktu lalu.

Selain itu, dalam sejarahnya, sosok Mahathir memang dikenal sebagai pemimpin yang berpemikiran anti-Barat. Pemikiran inilah yang mendasari tindakan Mahathir yang menuduh pihak asing sebagai manipulator nilai uang dan memutuskan untuk mengurangi perdagangan valuta asing ketika krisis finansial 1997-1998 terjadi di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.

Sementara, dalam tingkat internasional, Mahathir bisa jadi sedang bergulat dengan kepentingan-kepentingan Tiongkok dan AS. Di satu sisi, Malaysia merasa terancam dengan klaim negara panda tersebut atas sebagian wilayahnya di Laut China Selatan. Namun, di sisi lain, AS di bawah kepresidenan Trump tidak memberikan jaminan yang jelas atas situasi kawasan yang memanas meskipun Malaysia-AS memiliki sejarah panjang dalam kerja sama pertahanan.

Mungkin, pembelaan Mahathir terhadap Tiongkok merupakan bentuk bandwagoning – memihak pada kekuatan yang lebih besar – demi kepentingan Malaysia itu sendiri. Bila kita perhatikan kembali retorika Mahathir di Jepang tersebut, Malaysia disebutnya sangat menghindari kemungkinan terjadinya konflik di kawasan tersebut.

Pernyataan kepentingan Malaysia oleh Mahathir tersebut juga senada dengan doktrinnya yang menginginkan Laut China Selatan untuk menjadi wilayah kerja sama, konektivitas, dan pembangunan komunitas, bukan untuk konfrontasi dan konflik. Doktrin Mahathir juga menekankan pada cara-cara diplomatis dalam penyelesaian sengketa di Asia Timur.

Tendensi konfrontatif yang digalakkan oleh AS memang bisa jadi sangat berisiko bagi kepentingan ekonomi siapapun di Laut China Selatan, termasuk Malaysia. Negara tersebut memperoleh keuntungan perdagangan sebesar 3,16 persen dari total nilai perdagangan laut tersebut yang dapat mencapai Rp 76.029 triliun pada tahun 2010, atau sekitar Rp 2.402 triliun.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, wajar apabila Mahathir memutuskan untuk mengeluarkan retorika yang disinyalir menjadi arah politik luar negeri Malaysia terkait Huawei dan Perang Dagang AS-Tiongkok.

Jika Mahathir mampu melakukan mediasi atas berbagai kepentingan domestik dan internasional terkait posisi Malaysia, apakah Jokowi juga mampu mentranslasikan kebijakan luar negerinya secara jelas seperti Mahathir? Bagaimana kondisi domestik dan internasional memengaruhi arah politik luar negeri Jokowi?

Jokowi Dilema?

Dengan menggunakan teori permainan dua tingkat, Jokowi juga perlu mengkonsolidasikan kepentingan berbagai pihak terkait arah politik luar negerinya. Apalagi, Indonesia juga memiliki peran penting sebagai pemimpin natural bagi Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Dalam tingkat domestik, hampir sama dengan Malaysia, diaspora Tionghoa-Indonesia juga memiliki pengaruh ekonomi yang cukup besar. Meskipun tidak ada data yang pasti mengenai penguasaan ekonomi Indonesia oleh kelompok ini, Christian Chua dari University of Frankfurt menjelaskan bahwa setidaknya setengah dari miliarder Indonesia tergolong dalam etnis Tionghoa.

View this post on Instagram

Apakah Jokowi akan bersikap demikian terhadap AS? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pmmalaysia #mahathir #mahathirmuhammad #as #amerika #tiongkok #huawei #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 31, 2019 at 1:31am PDT

Selain itu, Chua juga menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, taipan Tionghoa memang memiliki hubungan patronasi dengan para politisi, seperti Soeharto. Namun, taipan-taipan Tionghoa ini memiliki kebebasan dan dapat memiliki kekuasaan tersendiri setelah Reformasi 1998 digulirkan.

Bisa jadi, besarnya pengaruh ekonomi kelompok Tionghoa-Indonesia turut mendorong arah kebijakan luar negeri Jokowi yang memang dianggap cenderung pro-Tiongkok guna memenuhi kepentingannya. Grup Sinarmas – didirikan oleh taipan Eka Tjipta Widjaja – misalnya, memiliki nilai investasi yang cukup besar di sebuah perusahaan Tiongkok, Suzhou Industrial Park.

Namun, Jokowi mungkin perlu berhati-hati dalam menjalankan politik pro-Tiongkoknya. Besarnya pengaruh ekonomi individu-individu etnis Tionghoa juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan berujung pada meningkatnya sentimen anti-Tionghoa dan anti-Tiongkok.

Kecilnya komposisi etnis Tionghoa di Indonesia juga semakin memberikan prakondisi bagi peningkatan sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Bahkan, sentimen tersebut dapat berujung pada tindakan diskriminatif tertentu, seperti kasus kriminalisasi Meiliana yang berujung pada pembakaran vihara dan klenteng di Tanjung Balai.

Oleh sebab itu, kebijakan pro-Tiongkok Jokowi bisa jadi tidak akan dinyatakan secara gamblang di publik seperti yang dilakukan oleh Mahathir. Tekanan domestik yang cukup kuat bisa jadi membuat Jokowi mempertimbangkan tindakan serupa.

Namun, Jokowi sendiri perlu memenuhi kepentingan konstituennya yang menginginkan Mantan Wali Kota Solo itu untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang nantinya juga membutuhkan dana pinjaman dari Tiongkok. Beberapa proyek infrastruktur pun masih sedang dalam pembangunan, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu, dalam sejarahnya, Jokowi tidak pernah mengkritik langsung hegemoni AS. Selama ia menjabat, Mantan Wali Kota Solo tersebut hanya beberapa kali menyindir Presiden Trump dengan referensi-referensi budaya populer dalam beberapa kesempatan.

Terlepas dari adanya norma dan prinsip politik luar negeri “bebas aktif” Indonesia, Jokowi sendiri tampaknya juga masih memerlukan  baik Tiongkok maupun AS. Tiongkok diperlukan Jokowi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan infrastruktur dan ekonominya, sementara AS mungkin masih diperlukan untuk mengamankan posisinya sebagai presiden terpilih dalam Pilpres 2019 lalu.

Lemahnya pertahanan Indonesia bisa saja menjadi faktor lain bagi bergantungnya Jokowi terhadap AS. Hal ini terefleksikan dalam rencana pemerintahan Jokowi untuk membeli beberapa unit pesawat tempur dari negeri Paman Sam tersebut.

Selain itu, besarnya pengaruh dan kekuatan militer AS bisa juga menjadi pertimbangan lain bagi Jokowi. Negeri Paman Sam itu memiliki beberapa pangkalan militer di sekitar wilayah Indonesia, seperti di Filipina dan Thailand. Personel militernya juga terdapat di Australia, seperti di Darwin yang berada tepat di selatan Indonesia.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Jokowi jelas memiliki dilema tersendiri. Di satu sisi, Tiongkok merupakan mitra ekonomi yang penting baginya, sementara di sisi lain, AS yang disebut-sebut sempat geram terhadap Jokowi memiliki pengaruh tertentu terhadap Indonesia.

Namun, meskipun tetap perlu mengakomodir kepentingan AS, Jokowi kemungkinan besar akan memiliki arah politik luar negeri yang mirip dengan Mahathir – walaupun tak akan frontal – terkait kepentingannya yang sejalan dengan Tiongkok, seperti Belt and Road Initiative (BRI). Pada akhirnya, lirik rapper A$AP Rocky menjadi relevan. Sang presiden hanya bisa menyindir secara tersembunyi seperti pernah yang dilakukannya. Entah benar atau tidak, Jokowi akan melakukannya kembali di kemudian hari. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“Last week you was hectic, this week I ain’t stressin’. I know I’m on a winning streak” – DeJ Loaf, penyanyi rap asal AS

Koalisi Hugpong ng Pagbabago (HNP) milik putri Duterte, Sara Duterte, disebut-sebut telah memenangkan sembilan dari 12 kursi Senat yang diperebutkan. Dengan hasil Pemilu tersebut, jumlah anggota oposisi yang tersisa dalam Senat menjadi hanya empat kursi.

Kandidat-kandidat Senat yang didukung Duterte di antaranya adalah orang-orang yang memiliki koneksi dekat dengannya, seperti Christopher Go yang merupakan mantan asisten personal Duterte dan mantan Kepala Kepolisian Ronald dela Rosa. Selain Go dan dela Rosa, terdapat juga Imee Marcos yang merupakan putri dari mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos – presiden yang dijatuhkan dalam Revolusi People Power 1986 – dan Cynthia Villar, istri dari taipan Filipina, Manny Villar.

Kemenangan kandidat-kandidat ini nantinya dapat semakin mengamankan posisi Duterte yang beberapa kebijakannya sering kali dihalangi oleh oposisi. Bahkan, kemenangan ini akan membawa keadaan super-mayoritas Senat di bawah Presiden Filipina tersebut.

Tentunya, dengan penguasaan Senat oleh koalisi Duterte ini, perjalanan agenda-agenda legislatif Duterte dipredikisi juga akan semakin lancar, seperti pemberlakuan hukuman mati, menurunkan batas usia kriminal, serta amandemen konstitusi 1987 yang menggeser sistem pemerintahan menjadi federal.

Dengan kemenangan ini pula, Duterte diprediksi akan semakin melanggengkan kebijakan-kebijakannya yang pro-Tiongkok yang sebelumnya banyak dikritik oleh oposisi yang merupakan buntut dari ketegangan hubungan Filipina-Tiongkok akibat sengketa di Laut China Selatan.

Lalu, bagaimana kemenangan koalisi Duterte di Pemilu Sela 2019 dapat menjadi kemenangan bagi Tiongkok juga? Apa hubungannya dengan Indonesia?

Duterte Berkonsolidasi?

Dominasi legislatif oleh kekuasaan eksekutif seperti Duterte bukan merupakan hal yang baru. Bahkan, dominasi semacam ini dapat mengarah pada pemerintahan yang semakin otoriter.

Dominasi kekuasaan seperti ini disebut sebagai konsolidasi kekuasaan. Dengan mengkonsolidasikan kekuasaan, bentuk pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif) semakin minim. Hal ini membuat pemerintah semakin lenggang dalam mengambil keputusan.

Menurut Profesor Kacung Marijan dari Universitas Airlangga (UNAIR), konsolidasi kekuasaan merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik. Salah satunya adalah dengan meningkatkan soliditas di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Konsolidasi kekuasaan yang bersejarah pernah terjadi di Jerman pada abad ke-20. Pada tahun awal tahun 1930-an, Jerman merupakan negara di Eropa yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang hampir sama dengan Inggris.

Konsolidasi kekuasaan merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik, seperti dengan meningkatkan soliditas.
Share on X

Dengan Pemilu tersebut, koalisi Hitler yang berisikan Partai Nazi dan Partai Nasional Rakyat Jerman mendominasi Pemilu dengan total suara 51,9 persen – masing-masing memperoleh 43,9 persen dan 8 persen. Dengan dominasi koalisi tersebut, Reichstag mengeluarkan undang-undang Ermächtigungsgesetz – UU Pemberian Kuasa – yang mengizinkan Hitler untuk mengeluarkan peraturan sendiri tanpa persetujuan parlemen.

Hitler pun mulai menghabisi lawan-lawan politiknya dengan berlakunya UU tersebut, seperti anggota-anggota Partai Komunis Jerman. Selain itu, peraturan ini juga menghilangkan posisi Reichstag sebagai oposisi bagi kanselir.

Penghabisan oposisi oleh Hitler ini dilakukan dengan membubarkan serikat-serikat buruh dan melarang partai-partai politik lain. Manuver tersebut akhirnya menghilangkan sistem demokratis di Jerman dengan hanya menyisakan satu partai politik, yaitu Partai Nazi.

Langkahnya untuk menjadi Führer semakin melenggang dengan pembentukan Schutzstaffel (SS) – organisasi paramiliter milik Hitler secara personal – yang membunuh oposisi-oposisinya, seperti 400 anggota Sturmabteilung (SA) – organisasi paramiliter Nazi sendiri – dan kanselir sebelumnya, Kurt von Schleicher.

Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Hitler ini dapat dijelaskan menggunakan game theory. Rodolfo Coelho Prates dari Universidade Federal do Paraná mencoba menghubungkan konsep kekuatan dengan teori tersebut dalam tulisannya yang berjudul “Power in Game Theory.”

Dalam game theory, dijelaskan bahwa terdapat persaingan di antara dua pihak dalam suatu permainan. Menurut Prates, konsep kekuasaan di sini memainkan peran dalam upaya peraihan keuntungan di antara dua belah pihak dalam permainan tersebut. Kekuatan menjamin pemenuhan kepentingan di antara dua belah pemain.

Jika kita aplikasikan dalam situasi konsolidasi kekuasaan, pelaku politik tentunya berusaha memperoleh keuntungan dengan mendapatkan kekuasaan dan otoritas lebih. Dalam kasus Hitler misalnya, sang Führer berusaha meniadakan lawannya dengan kekuasaan dan otoritasnya.

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh Hitler, semakin kecil pula kesempatan oposisi untuk melawan sang Führer. Dalam puncaknya, Hitler dapat mendapatkan kekuasaan absolut dan memenangkan zero-sum game.

Lalu, bagaimana dengan Duterte yang semakin berkuasa di Filipina?

Dengan melihat penjelasan teori tersebut, Duterte bisa jadi memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi atas kekuasaannya. Dengan kekuatan politiknya yang meningkat, bukan tidak mungkin Duterte akan memengaruhi game politik di Filipina.

Meskipun belum diketahui seberapa jauh kekuatan tersebut akan digunakan oleh Duterte, kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh sang presiden diprediksi akan dapat dilanggengkan, seperti yang Hitler lakukan dengan Ermächtigungsgesetz-nya.

Dari sini, kemenangan Tiongkok dapat terwujudkan secara langgeng. Richard Heydarian dalam tulisannya di South China Morning Post menjelaskan bahwa peningkatan kekuatan ini membuat Duterte semakin berkemampuan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakannya yang berporos pada Tiongkok.

Sebelumnya, Tiongkok dan Filipina memiliki beberapa perjanjian terkait Belt and Road Initiative (BRI), yaitu bantuan pembangunan senilai Rp 2.129 triliun dan paket investasi senilai Rp 172 triliun. Heydarian menilai pengaruh Tiongkok nantinya akan meningkat dan berujung pada kerja sama ekonomi lainnya, bahkan, hingga kerja sama pertahanan yang selama ini lebih banyak dilakukan dengan Amerika Serikat (AS).

Tiongkok On A Streak?

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 juga turut disertai dengan kemenangan koalisi partai-partai politik pendukungnya dalam Pileg 2019. Koalisi tersebut total memperoleh suara sebesar 56,96 persen (PDIP 20,23 persen; Golkar 12,94 persen; PKB 9,94 persen; Nasdem 9,39 persen; dan PPP 4,46 persen).

Dengan kemenangan mayoritas atas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi bisa jadi lebih mudah dalam melakukan konsolidasi kekuatan guna mendukung program dan kebijakannya. Belum lagi, beberapa partai politik lainnya yang dikabarkan akan bergabung bersama koalisi Jokowi, seperti Partai Demokrat yang memperoleh suara sebesar 7,72 persen dan PAN yang memperoleh 6,69 persen.

Jika kemenangan koalisi Duterte dalam Pemilu Sela Filipina 2019 menjamin kemenangan Tiongkok di Manila, bagaimana dengan Pemilu 2019 bagi posisi negara panda tersebut di Jakarta?

Tidak menutup kemungkinan juga, konsolidasi kekuasaan tersebut dapat digunakan oleh Jokowi untuk memenuhi kebijakan-kebijakan infrastrukturnya yang selama ini dapat mendulang perolehan suara bagi Jokowi. Tentunya, beberapa proyek infrastuktur tersebut dikabarkan akan menggunakan pinjaman dari Tiongkok.

Dalam arti lain, melalui kebijakan-kebijakan tersebut menjadi kepanjangan dari inisatif BRI yang digembar-gemborkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dalam tulisannya di South China Morning Post, periode kedua Jokowi dapat menjadi pertanda bagi semakin dekatnya hubungan Indonesia-Tiongkok di masa mendatang terkait inisiatif BRI.

April lalu misalnya, KTT BRI yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berujung pada penekenan nota kesepahaman terkait 9 proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.

Jokowi sendiri sepertinya juga memiliki kekaguman tersendiri pada Presiden Xi dan pembangunan Tiongkok yang pesat. Bahkan, beberapa tips pembangunan yang diberikan oleh Xi tampaknya telah diwujudkan oleh Jokowi dalam kebijakan-kebijakannya.

Jika ditarik pada skala kontestasi politik yang lebih besar, kemenangan Jokowi dan koalisi Duterte di masing-masing negara dapat membawa dampak besar bagi Tiongkok. Bisa jadi, hal ini merupakan kemenangan yang berturut-turut (winning streak) bagi Tiongkok dalam upaya penguatan pengaruhnya yang dicegat oleh negara-negara Barat, seperti AS dan Australia.

Hal ini menjadi pertanda baik bagi Tiongkok di tengah-tengah tumbuhnya gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Pemilu Malaysia 2018 misalnya, menjadikan narasi-narasi anti-Tiongkok sebagai salah satu isu dan faktor yang memenangkan Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri – sekalipun pada akhirnya pria 93 tahun itu belakangan juga terlihat kembali mengarah pada negara panda tersebut.

Pada akhirnya, lirik rapper DeJ Loaf di awal tulisan pun menjadi relevan. Tiongkok tampaknya tetap memperoleh winning streak tanpa perlu berat-berat memikirkan gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara. Mungkin, pesta demokrasi tahun ini di Indonesia adalah perayaannya. Semoga masyarakat tetap diundang untuk menikmati hasilnya secara terstruktur, sistematis, dan masif. (A43)

PinterPolitik.com

“Is it cool if we negotiate my destiny?” – Omen, penyanyi rap asal AS

Kabar rencana pembelian 32 jet tempur F-16 Viper dan 6 pesawat kargo C-130J yang sedang dinegosiasikan antara Indonesia dan AS ini mencuat melalui tulisan John McBeth di Asia Times. Dalam tulisan tersebut, McBeth menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan oleh pemerintahan Jokowi guna menghindari kemungkinan sanksi dari AS.

Sejak beberapa tahun lalu, pemerintahan Jokowi memang berkeinginan untuk meningkatkan sistem pertahanan negara melalui pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Rencana modernisasi tersebut juga meliputi berbagai alutsista milik TNI Angkatan Udara (AU).

Namun, keinginan Jokowi untuk melakukan modernisasi alutsista TNI terhimpit oleh kepentingan berbagai negara. AS misalnya, dikabarkan tidak puas dengan keputusan pemerintahan Jokowi untuk membeli sebelas unit Sukhoi SU-35 dari Rusia.

"Keep them flying" dengan taat membayar pajak. Alutsista #TNIAU dibeli dengan uang rakyat dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk perlindungan.

? Maju ayo maju ayo terus maju!
Singkirkanlah dia, dia, dia! ?

? ##TNIAURamadanFlight #JauhDiLangitDekatDiHati @DitjenPajakRI pic.twitter.com/mPVytAOTSK

— TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) May 20, 2019

Ketidakpuasan AS atas keputusan Indonesia tersebut pernah diungkapkan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan James Mattis yang ketika itu masih menjabat sebagai Menhan AS. Mattis menyebutkan bahwa Kongres AS memiliki pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada negara-negara yang membeli alutsista dari Rusia, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, AS sendiri berupaya untuk menawarkan produk jet tempur F-16 pada Indonesia. Namun, Ryamizard tampaknya kurang antusias dalam menanggapi kemungkinan pembelian tersebut.

Di tengah-tengah sanksi AS terhadap Rusia akibat invasinya ke Krimea, Ukraina, serta hubungan Indonesia-AS yang kini tampaknya memburuk, apakah benar rencana pembelian pesawat-pesawat tempur tersebut hanya berkaitan dengan penghindaran sanksi? Ataukah ada kepentingan lain di baliknya?

Penghindaran Sanksi?

Sebagai negara yang memiliki kekuatan besar, penggunaan sanksi ekonomi untuk memenuhi kepentingannya dalam politik internasional bukanlah hal yang asing bagi AS. Gary Clyde Hufbauer dan Jeffrey J. Schott dalam tulisannya yang berjudul “Economic Sanctions and U.S. Foreign Policy” menjelaskan bahwa taktik sanksi ekonomi merupakan hal yang sering digunakan pada era Perang Dingin.

Terkait kegunaan sanksi ekonomi, Hufbauer dan Schott menjelaskan bahwa kontrol finansial dan perdagangan memang merupakan salah satu cara untuk menunjukkan ketegasan, mengekspresikan kemarahan, dan mencegah penyalahgunaan lanjutan oleh negara lain tanpa menggunakan konfrontasi yang berisiko.

Cara ini pun digunakan oleh AS untuk mengatasi tindakan Rusia yang melakukan invasi ke wilayah Ukraina – Krimea – pada tahun 2014 lalu. Presiden AS Donald Trump pun tampaknya mendorong negara-negara lain untuk mengikutinya melalui peraturan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Kontrol finansial dan perdagangan merupakan suatu cara untuk menunjukkan ketegasan, mengekspresikan kemarahan, dan mencegah penyalahgunaan lanjutan oleh negara lain tanpa menggunakan konfrontasi yang berisiko.
Share on X

Sanksi AS terhadap negara pembeli peralatan militer Rusia memang merupakan ancaman nyata. Tiongkok misalnya, memperoleh sanksi dari AS setelah membeli Sukhoi SU-35 dan sistem rudal S-400.

Pembelian persenjataan dan alutsista dari Rusia juga dilakukan oleh India. Negara yang dipimpin oleh Narendra Modi tersebut sempat memutuskan untuk melakukan impor persenjataan dari Rusia, yaitu sistem rudal S-400.

Keputusan pemerintahan Modi tersebut tentunya membuat India terancam untuk memperoleh sanksi. Jika berdasarkan CAATSA, sanksi sekunder dari pemerintah AS dapat diberlakukan pada India.

Namun, Kongres AS sepakat untuk memberikan keringanan pada negara-negara yang dianggap oleh Trump sebagai sekutu dan menunjukkan komitmen dalam pengurangan jumlah alutsista dan persenjataan dari Rusia. Dengan adanya skema tersebut, India dikabarkan melakukan negosiasi terkait kemungkinan sanksi AS.

Jika upaya penghindaran sanksi melalui negosiasi menjadi harapan bagi India, bagaimana dengan upaya penghindaran sanksi oleh pemerintahan Jokowi?

Negosiasi antara pemerintahan Jokowi dengan AS terkait pembelian pesawat jet tempur dan kargo bisa jadi merupakan upaya penghindaran sanksi seperti yang dilakukan India. Negosiasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kepentingan AS dan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh McBeth, pemerintahan Trump mungkin dapat menempatkan Indonesia pada radar sanksi karena adanya defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Indonesia sendiri termasuk dalam daftar 16 negara yang menyebabkan defisit perdagangan bagi AS.

Kekhawatiran Indonesia akan kemungkinan sanksi terkait Rusia bisa saja menjadi kepentingan dan dorongan bagi pemerintahan Jokowi untuk mencari dan menawarkan alternatif lain pada Washington. Selain itu, mungkin saja, rencana pembelian alutsista ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan perdagangan Indonesia terkait skema GSP seperti yang dijelaskan oleh McBeth.

AS sendiri bisa saja melihat alternatif tersebut sebagai keuntungan baginya. Pemerintahan Trump sendiri dalam beberapa kesempatan juga memiliki konvergensi kepentingan dengan perusahaan-perusahaan industri pertahanan, katakanlah seperti Lockheed Martin yang memproduksi dua jenis pesawat yang sedang dinegosiasikan pemerintah Indonesia tersebut.

Chief executive officer (CEO) Lockheed Martin, Marillyn Hewson, juga disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Trump. Hewson pernah bekerja bersama Ivanka Trump dalam menjalankan proyek-proyek kegiatan perempuan. Selain itu, Hewson juga sempat disebut sebagai calon duta besar AS untuk PBB yang potensial untuk menggantikan Nikki Haley.

Terkait Pemilu?

Terpenuhnya kepentingan di antara Jokowi dan Trump bisa jadi merupakan upaya penghindaran sanksi. Namun, di luar itu, rencana pembelian pesawat-pesawat tersebut bisa jadi juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan Jokowi dalam Pemilu 2019.

View this post on Instagram

Pemerintah dikabarkan akan beli senjata tempur Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pesawattempur #jokowi #as #amerikaserikat #jettempur #pesawatkargo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2019 at 1:40am PDT

Sebelumnya, isu mengenai memburuknya hubungan AS-Indonesia akibat kebijakan-kebijakan Jokowi pernah mencuat. Jokowi yang dianggap terlalu dekat dengan pemerintahan Xi Jinping bisa jadi membuat paman Sam geram. Kebijakan Jokowi untuk banyak menarik investasi dan pinjaman dari Tiongkok misalnya, membuat Indonesia memiliki hubungan yang semakin erat dan sejalan dengan visi Belt and Road Initiative (BRI) milik negara Panda tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dalam tulisan mereka di South China Morning Post (SCMP), negara-negara Barat, seperti AS dan Australia, justru berusaha mengurangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Upaya-upaya tersebut mulai dilakukan dengan cara mengurangi investasi Tiongkok, mendorong Perang Dagang, dan kerja sama strategis dengan negara-negara Indo-Pasifik.

Selain itu, kebijakan proteksionis Jokowi juga disebut-sebut membuat AS kesal. Nasionalisasi Freeport-McMoran di Papua misalnya, disebut-sebut tidak disukai oleh Carl Icahn, salah satu pemilik modal besar Freeport-McMoran yang juga merupakan orang terdekat Trump.

Berbagai kekesalan AS dan Trump terhadap Jokowi ini bisa jadi alasan di balik upaya makar yang disebut-sebut pernah ditargetkan pada mantan Wali Kota Solo tersebut. Wartawan investigatif Allan Nairn dalam tulisannya di The Intercept sempat menjelaskan bahwa koneksi-koneksi Trump di Indonesia juga mendukung terjadinya upaya makar terhadap Jokowi sejak tahun 2017.

Dalam tulisan Allan Nairn, beberapa pihak yang mendukung upaya tersebut kini berada di belakang kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jika benar, bukan hal yang aneh apabila Jokowi mulai cemas dan menggunakan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan hubungan dengan AS.

Rencana pembelian tersebut akhirnya menjadi beralasan. Jokowi bisa jadi berupaya untuk menarik kembali dukungan Trump dan pemerintah AS untuk mengamankankan posisinya pasca-Pemilu 2019 yang juga disertai dengan berbagai dugaan kecurangan yang meminimalkan legitimasinya. Bukan rahasia lagi bahwa AS selalu menjadi salah satu negara yang berusaha menancapkan pengaruh politiknya di banyak negara, termasuk Indonesia.

Jika memang benar upaya Jokowi tersebut berhasil, kedatangan kapal-kapal asing beberapa waktu lalu bisa saja berkaitan dengan hal ini. Bisa jadi, kedatangan kapal AS merupakan bentuk gunboat diplomacy – diplomasi yang menggunakan kapal perang sebagai ajang penunjukkan kekuatan – yang menyampaikan pesan politik tertentu, seperti dukungan AS kepada Jokowi.

Selain itu, pemerintah AS juga mulai menekan Jokowi untuk berpartisipasi aktif dalam merespons klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan. Harapan tersebut diungkapkan oleh Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Richardson, beberapa waktu lalu.

Pada akhirnya, lirik rapper Omen di awal tulisan pun menjadi relevan. Rencana pembelian berbagai pesawat militer tersebut bisa jadi merupakan bentuk negosiasi yang menentukan takdir Jokowi dalam Pilpres 2019, bahkan untuk kepresidenannya ke depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)