Zelensky tuding Rusia lakukan genosida

AS tetapkan kekerasan militer Myanmar kepada Rohingya sebagai genosida dan kejahatan kemanusiaan

PinterPolitik.com

Saat ini, tentunya berbagai elemen masyarakat, bahkan pemerintah sekalipun, tengah bersusah payah dalam menanggulangi virus Corona (Covid-19). Bagaimana tidak? Per harinya selalu terjadi peningkatan kasus positif maupun kasus meninggal dunia karena virus tersebut.

Per 7 April 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 telah menyentuh angka 2.738 kasus, dengan 221 kasus meninggal dunia. Padahal, per 1 April 2020 lalu, jumlah kasus masih berada di angka 1.677 kasus, dengan 181 kasus meninggal. Artinya, dalam 1 minggu, penambahan kenaikan kasus menembus 1.061 kasus.

Selain itu, dengan fatality rate (tingkat kematian) mencapai 8 persen – salah satu yang tertinggi di dunia, dan persentase kesembuhan hanya di angka 7,4 persen, tentu tidak mengherankan apabila pandemi Covid-19 telah menciptakan efek teror tersendiri di tengah masyarakat.

Terlebih lagi, dengan adanya kekurangan sumber daya, seperti tenaga media, alat pelindung diri (APD), hingga kamar rumah sakit – juga turut meningkatkan efek teror. Bagaimana tidak? Dengan berbagai keterbatasan tersebut, tentunya akan menciptakan kekhawatiran terkait apakah masyarakat akan mendapatkan pertolongan yang memadai jika nantinya terkena Covid-19?

Di balik meningkatnya kekhawatiran masyarakat, getirnya terdapat kelompok masyarakat yang bahkan telah sampai pada titik “pasrah” apabila nantinya terkena Covid-19. Mereka adalah para pengungsi di Indonesia, yang jumlahnya menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mencapai 13.657 jiwa.

Aisyah Llewellyn dan Sen Nguyen dalam tulisannya di South China Morning Post, menyebutkan bahwa para pengungsi tersebut bahkan telah pasrah apabila nantinya terkena Covid-19. Dengan status mereka yang merupakan pengungsi, tentunya mereka bukan merupakan kelompok prioritas dalam penanganan pandemi tersebut.

Terlebih lagi, dengan adanya keterbatasan sumber daya, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentunya pemerintah terkait harus menjalankan skala prioritas dalam menangani pasien positif Covid-19.

View this post on Instagram

Di tengah pandemi corona para pengungsi di Indonesia pasrah Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pengungsi #corona #covid #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 7, 2020 at 3:05am PDT

Pengungsi Rohingya bernama Mohammad Ismail bahkan menuturkan bahwa jika satu pengungsi terkena Covid-19, itu akan menjadi akhir bagi mereka semua. Lebih getir lagi, ia bahkan menyebutkan bahwa ini seperti “slow motion genocide” atau genosida secara perlahan.

Lantas, seperti pernyataan Ismail, mungkinkah pandemi Covid-19 akan mengakibatkan genosida bagi para pengungsi di Indonesia?

Persoalan Pelik Para Pengungsi

Persoalan pengungsi di Indonesia pada dasarnya begitu kompleks, baik pada segi politik, ekonomi, hingga hukum.

Pada segi politik, tentu telah menjadi rahasia umum bahwa masalah pengungsi bukanlah menjadi prioritas pembahasan politik di Indonesia. Itu misalnya terlihat dari instrumen otoritatif yang mengatur pengungsi dan pencari suaka sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, yang mana istilah “imigran ilegal” lebih sering digunakan daripada “pencari suaka”.

Muzafar Ali, Linda Briskman, dan Lucy Fiske dalam tulisannya Asylum Seekers and Refugees in Indonesia:  Problems and Potentials, menyebutkan dengan Indonesia yang tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 (1951 Refugee Convention) dan tidak adanya hukum domestik yang mengatur perlindungan terhadap pengungsi, itu membuat Indonesia sebenarnya hanya menjadi tempat transit untuk nantinya ke Australia.

Dengan kata lain, secara hukum, para pengungsi tersebut dengan jelas tidak memiliki kesempatan untuk dibiarkan menetap secara permanen. Indonesia sendiri, mengizinkan pengungsi untuk sementara waktu menetap, karena adanya kerjasama Regional yang ditandatangani dengan Australia dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)  pada tahun 2001. Alhasil, kebutuhan dasar para pengungsi selama ini disediakan oleh Australia melalui IOM.

Namun, Australia yang mulai mengurangi kontribusi pendanaan tahunannya pada bulan Maret 2018 lalu, membuat pendanaan hanya ditujukan kepada 9 ribu pengungsi yang ada, dan tidak lagi mendukung pengungsi yang tiba di Indonesia setelah 15 Maret 2018. Getirnya, hal tersebut tentu mengakibatkan ribuan pengungsi hidup tanpa dukungan di Indonesia.

View this post on Instagram

IMF sebut #pandemiCovid19 mulai menjadi krisis ekonomi – #infografik #infografis #politikindonesia #pinterpolitik #waspadacovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 7:00am PDT

Utopia Multikulturalisme

Persoalan pelik yang mendera pengungsi di Indonesia, sebenarnya bukanlah terbatas pada aspek hukum semata, yang mana memang belum terdapat produk hukum yang memadai untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Persoalan tersebut sebenarnya menyimpan dimensi filsafat politik yang dalam, yakni ketidakmungkinan berlakunya multikulturalisme.

Kendati negara-negara Eropa menginisiasi 1951 Refugee Convention untuk menjaga keberlangsungan hidup para pengungsi, menariknya, multikulturalisme yang menjadi konsep filsafat politik yang mengilhami perjanjian tersebut justru tengah mengalami kematian perlahan di Eropa saat ini.

Malise Ruthven dalam tulisannya How Europe Lost Faith in Multiculturalism, memaparkan berbagai pernyataan petinggi Eropa, seperti Kanselir Jerman Angela Merkel, mantan Perdana Menteri Britania Raya David Cameron, hingga mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang justru menunjukkan bagaimana mereka seperti kehilangan kepercayaan terhadap multikulturalisme.

Gad Saad dalam tulisannya Multiculturalism: A Failed Policy, dengan cukup tegas berusaha untuk menyiratkan bagaimana multikulturalisme seyogianya begitu sulit untuk diterapkan, atau yang dapat kita sebut sebagai suatu utopia.

Saad misalnya mencontohkan keluarganya yang kabur dari Lebanon karena perang saudara dan mencari suaka di Kanada pada pertengahan tahun 1970. Kendati ia diterima dengan baik untuk menetap di sana, nyatanya Saad dan keluarganya tidak diperbolehkan untuk menerapkan komponen-komponen budaya yang dinilai berbahaya – bertentangan – dengan demokrasi liberal.

Dengan kata lain, penerimaan Saad tersebut terjadi  karena ia dan keluarganya menerapkan budaya yang berlaku di Kanada, yang mana itu menunjukkan bahwa diktum multikulturalisme yang menerima perbedaan budaya nyatanya tidak terjadi.

View this post on Instagram

Flu Spanyol, pandemi pada 1918 dianggap paling mematikan dalam sejarah dunia. bagaimanakah flu tersebut berhenti? – #pandemicorona #karantinawilayah #jagajarak #cegahcorona #wabahcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 12:38am PDT

“Genosida” Perlahan?

Kembali pada kasus pengungsi di Indonesia, dengan adanya persoalan kompleks, seperti ketiadaan aturan hukum, hingga adanya utopia multikulturalisme, sekiranya itu menjadi afirmasi atas pernyataan Pengungsi Rohingya bernama Mohammad Ismail yang menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 akan mengakibatkan genosida secara perlahan kepada para pengungsi.

Tentu saja, istilah genosida tersebut, bukan dalam artian seperti yang dilakukan oleh Nazi kepada para orang Yahudi, di mana ada niatan untuk melakukan pembunuhan massal.

Pada konteks di Indonesia, genosida yang dimaksud Ismail lebih kepada adanya kesadaran realistis bahwa dengan status mereka yang merupakan pengungsi, tentu begitu sulit untuk mendapatkan prioritas penanganan apabila nantinya terkena Covid-19.

Menurut UNHCR, dari 13.657 pengungsi yang ada, 7.147 di antaranya berada di Jabodetabek. Dengan kondisi Jabodetabek saat ini yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19, tentu sulit membayangkan bagaimana para pengungsi tersebut akan ditempatkan sebagai kelompok prioritas di atas jutaan penduduk Jabodetabek lainnya.

Di atas kertas, tentu mudah untuk menyebutkan bahwa hak asasi manusia (HAM) harus dikedepankan dengan tidak mengabaikan nyawa para pengungsi tersebut. Akan tetapi, seperti halnya konsep multikulturalisme, bagaimana mengimplementasikan hal tersebut?

Seperti halnya istilah terkenal dalam filsafat eksistensialisme, terdapat apa yang disebut dengan “faktisitas” atau realitas dunia yang membatasi kebebasan manusia.

Dengan kata lain, teori di atas kertas tersebut juga harus dijawab terkait dari mana pendanaan penanganan tersebut? Apakah sumber dayanya cukup?

Pada akhirnya, getir untuk menyimpulkan bahwa apa yang disebutkan oleh Ismail tampaknya akan menjadi kenyataan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh pengungsi asal Somalia yang bernama Fahed Mohammed Abdullah: “Kami tidak tahu kapan akan terkena Covid-19, tetapi kami tahu kami tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke rumah sakit jika kami melakukannya. Kami adalah pengungsi.” (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setelah tragedi yang terjadi pada September 1965, isu mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi begitu lekat dalam dinamika perpolitikan tanah air.

Sentimen anti-PKI atau fobia terhadap PKI kemudian bertransformasi menjadi isu black campaign yang mumpuni dengan cara menuduh lawan politik berafiliasi dengan partai yang berideologi komunisme tersebut.

Sampai saat ini, setiap pengangkatan isu PKI kepada publik, langsung menjadi bola panas yang menarik untuk dibicarakan. Yang terbaru, isu ini riuh dipergunjingkan saat Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko dalam acara Bedah Buku “PKI Dalang dan Pelaku G30S/65” di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) membacakan naskah pidato sambutan yang disebut mewakili Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.

Dalam pidato tersebut, disebutkan bahwa Menhan menginginkan agar seluruh guru sejarah harus mengajarkan ihwal kekejaman pemberontakan PKI. Sambungnya, PKI telah beberapa kali berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis.

Menariknya, pidato sambutan Rektor Unhan tersebut menjadi polemik karena Partai Gerindra membantah naskah tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Prabowo. Adalah Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan bahwa tidak terdapat konfirmasi, persetujuan, ataupun kewenangan mengatasnamakan Menhan di dalam naskah pidato tersebut. Naskah pidato tersebut juga disebut sebagai pandangan pribadi dari Legionosuko.

Pun begitu dengan Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menegaskan bahwa Prabowo tidak mengetahui terkait isi naskah pidato tersebut.

Isi pidato itu sendiri memang terbilang berkontradiksi dengan sikap Gerindra, misalnya saja dengan pernyataan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo beberapa waktu lalu yang menuturkan bahwa dukungan dari keturunan PKI pun akan diterima. Artinya, Gerindra tidak memperlihatkan sikap untuk terus memproduksi dendam sejarah, sebagaimana yang dijelaskan Dahnil terkait isi pidato Rektor Unhan tersebut.

View this post on Instagram

Rektor Unhan beri sambutan tentang bahaya laten PKI.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 24, 2019 at 10:01pm PST

Polemik pidato yang bertendensi berisi kebencian sejarah terhadap PKI yang ingin terus diproduksi ini, adalah apa sebutkan oleh filsuf Italia, Giorgio Agamben sebagai proses “biopolitik”.

Lantas, konsep apa yang dimaksud oleh Agamben, dan apa kaitannya dengan pidato Rektor Unhan tersebut?

Biopolitik terhadap PKI

Apa yang dimaksud Agamben mengenai biopolitik adalah konstelasi atau tatanan dari berbagai macam apparatus yang bekerja secara konstan untuk memproduksi identitas yang kemudian diadopsi masyarakat sebagai identitasnya.

Apparatus sendiri adalah kombinasi atau jejaring konsep yang terdiri dari berbagai hal, seperti institusi, arsitektur, regulasi, hukum, pernyataan saintifik, konsep moral, bahkan filsafat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karenanya, apparatus adalah alat yang digunakan untuk mengontrol perkembangan sejarah dalam kaitannya dengan kekuasaan, pengetahuan, dan bahasa.

Singkat kata, biopolitik adalah proses di mana pemerintah mendayagunakan berbagai apparatus untuk menciptakan suatu identitas, ataupun untuk menentukan apa yang seharusnya dipahami, baik ataupun tidak baik bagi masyarakat.

Pada kasus PKI, semenjak partai tersebut dituduh sebagai dalang percobaan kudeta pada 30 September 1965, proses biopolitik untuk menyebut PKI adalah entitas yang tidak baik, jahat, berbahaya, dan berkonotasi negatif lainnya dengan sendirinya diproduksi.

Sakin hebatnya proses biopolitik yang terjadi, bahkan membuat terjadinya serangkaian pembantaian atau genosida terhadap jutaan orang yang diduga menjadi simpatisan PKI ataupun yang disebut berpaham komunisme.

Berdasarkan 39 dokumen rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia periode 1964-1968 yang dipublikasikan secara terbuka oleh Deputi Direktur Asia Human Rights Watch, Phelim Kine pada 17 Oktober 2017 lalu, disebutkan bahwa militer saat itu berperan aktif dalam menyebarkan sentimen anti-PKI dan ikut terlibat dalam pembantaian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Medan.

Tidak berhenti sampai di situ, Saskia Wieringa dalam Persistence Silence: Sexual Slander, Mass Murder, and The Act of Killing menyebutkan bahwa produksi kebencian terhadap PKI juga dilakukan melalui peran media. Pada saat itu, berbagai pemberitaan di koran-koran dituliskan untuk menyudutkan PKI. Tidak hanya itu, pemerintahan Orde Baru juga merilis film yang berisi berbagai macam adegan yang menunjukkan kekejaman PKI terhadap para petinggi militer yang diculik.

Film dengan produksi yang menelan biaya Rp 800 juta tersebut, baru berhenti wajib tayang setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998.

View this post on Instagram

Staf khusus milenial untuk Jokowi.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 21, 2019 at 8:47pm PST

Dalam proses biopolitik, di mana identitas bahwa PKI adalah entitas yang tidak baik diciptakan, terlihat bahwa digunakan berbagai apparatus, seperti militer, media, pun sarana seperti film.

Apalagi proses biopolitik yang terus dipertahankan selama puluhan tahun membuat identitas terkait PKI beserta komunisme adalah tidak baik menjadi begitu tertanam ke dalam diri masyarakat.

Pada proses terbentuknya kebenaran akan identitas PKI tersebut, terjadi dua efek psikologis sekaligus. Pertama, terjadinya efek benar karena suatu informasi secara terus-menerus diulangi. Kedua, terjadinya efek yang disebut dengan social proof, yaitu kebenaran yang tercipta karena diamini oleh banyak orang.

Kala itu, pemerintahan Orde Baru memang memiliki kepentingan yang untuk menyebarluaskan kebencian terhadap PKI karena hal tersebut akan melegitimasi kekuasaannya, ataupun melegitimasi tragedi pembantaian terhadap simpatisan PKI.

Akan tetapi, setelah pemerintahan Orde Baru tidak lagi berkuasa, lantas mengapa produksi kebencian tersebut terus terjadi?

Pada konteks yang terbaru misalnya, sekiranya apa yang melandasi Rektor Unhan dalam menyampaikan pidato mengatasnamakan Menhan Prabowo untuk menyebarkan pesan terkait bahaya laten PKI?

Mengapa PKI Terus Dibenci?

Seperti yang disebutkan, pemerintahan Orde Baru, khususnya militer pada saat itu memang memiliki alasan yang kuat mengapa biopolitik terhadap PKI harus terus diproduksi.

Jess Melvin dalam The Army and the Indonesian Genocide menuliskan bahwa militer pada saat itu berdalih bahwa pembunuhan sekitar satu juta warga yang tidak bersenjata sebagai hasil dari pemberontakan yang dilakukan oleh PKI.

Dengan kata lain, atas dalih operasi militer untuk melawan pemberontakan, serangkaian aksi pembunuhan terhadap simpatisan PKI dipandang sebagai suatu kelumrahan.

View this post on Instagram

Wacana evaluasi pilkada langsung timbulkan pro-kontra.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 20, 2019 at 4:00pm PST

Fenomena ini adalah apa yang disebut oleh Hannah Arendt sebagai the banality of evil atau banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan adalah adanya anggapan wajar terhadap kejahatan, dan tidak menganggap bahwa kejahatan itu sesuatu hal yang salah, atau lebih parahnya menganggap bahwa kejahatan itu tidak benar-benar terjadi atau tidak ada sama sekali.

Dengan kata lain, telah terjadi kelumrahan kejahatan karena dipandang bahwa pembunuhan simpatisan PKI adalah suatu hal yang dibenarkan.

Atas hal ini, kita dapat melihat pada putusan akhir pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang menyebutkan bahwa Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat pada 1965-1966. Salah satunya adalah genosida yang dialami oleh anggota, pengikut dan simpatisan PKI, serta loyalis Presiden Soekarno dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI).

Sekarang pertanyaannya, jika kasus genosida pada 1965 itu diungkap, kira-kira berapa banyak pihak yang akan diangkat sebagai tersangka?

Terlebih lagi, dalam dokumen rahasia Kedutaan Besar AS, disebutkan bahwa genosida tersebut tidak hanya melibatkan militer ataupun berbagai kepentingan politik Soeharto dengan AS, melainkan juga organisasi keagamaan seperti Ansor – organisasi sayap Nahdlatul Ulama – dan Muhammadiyah juga.

Dengan kata lain, jika kasus mengenai genosida terhadap simpatisan PKI benar-benar diungkap, mestilah akan terdapat banyak pihak yang dipertaruhkan nama baiknya.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa terus terjadinya proses biopolitik terkait produksi kebencian atas PKI, besar kemungkinan dimaksudkan untuk menciptakan fenomena banalitas kejahatan terhadap genosida simpatisan PKI, hal yang entah sampai kapan akan berakhir. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]ota Khan Sheikhoun merupakan wilayah kaum pemberontak yang beroposisi dengan rezim Al Assad. Hussein Kayal, seorang fotografer untuk Idlib Media Center melalui BBC memberi kesaksian, ia terbangun oleh suara ledakan bom pukul 06:30 pagi.

Ketika sampai di lokasi kejadian, tempat tersebut tidak berbau. Namun, sebuah keluarga di dalam rumah, tergeletak di lantai dengan mata terbuka lebar dan tidak bisa bergerak.

Washington Institute pada tahun 2016 meramalkan kota Idlib, Raqqa, dan Deir al Zour, akan menjadi sasaran setelah Aleppo.

Daerah barat Aleppo, menurut analis strategi geopolitik Amerika, merupakan basis pemberontak terdekat yang bisa dicapai. Setelah kekuatan militer rezim sudah mantap di sekitar Aleppo, mereka belum sepenuhnya aman dari kelompok pemberontak Jabhat Fatah al-Sham (JFS), anak dari Al-Qaeda. Maka, bergerak ke arah Idlib merupakan pilihan terdekat yang dilakukan pihak rezim. Analisis tersebut benar adanya.

Gas sarin yang dipakai pihak rezim melumpuhkan kota Khan Sheikhoun adalah zat tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau. Oleh pihak Centers for Disease Control and Prevention (CDC), gas sarin digambarkan sebagai sebuah senjata perang buatan manusia. Gas sarin berbentuk cairan namun dapat berevaporasi menjadi gas dan menyebar.

Karena cirinya tak bisa dideteksi, tidak berasa, berbau, dan berwarna, sangat sulit bagi manusia untuk mengenalinya. Namun, seseorang yang terkena gas sarin akan mengeluarkan cairan dari hidung, mata perih, air liur terus keluar, napas menjadi pendek, berlebihan buang air kecil dan mual. Jika terpapar gas secara ekstrim, akan mengalami gejala ketidaksadaran, kelumpuhan, kegagalan bernapas, dan kematian.

Penggunaan senjata kimia berupa gas beracun sarin, sesungguhnya sudah dilarang kurang dari empat tahun lalu. Melalui desakan internasional, Assad bahkan menandatangani perjanjian untuk tidak lagi menggunakan senjata kimia, pada kali pertama dilancarkan di Damaskus tahun 2013 lalu. Namun, hal tersebut tidak lagi diindahkannya lagi. Pihak Assad kembali menggunakan senjata kimia pada penyerangan di Idlib.

Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), korban tewas berjumlah 58 orang, 11 diantaranya adalah anak-anak. Sedangkan laporan dari badan Uni perawatan Medis dan Organisasi Bantuan-Bantuan (UOSSM), korban meninggal lebih dari 100 orang.

Merespon Serangan Gas Assad

Turki, Amerika Serikat (AS) dan Rusia merupakan pihak yang langsung memberikan respon. Menteri Kehakiman Turki, Bekir Bozdag, tegas menyatakan yang dilakukan Assad melanggar hukum, karena penggunaan senjata kimia. Hal tersebut dilakukan setelah Turki mengautopsi tiga warga yang meninggal terkena gas sarin.

AS tak kalah mengejutkan. Presiden Donald Trump, mengancam akan mengambil tindakan sepihak terhadap rezim Suriah menyusul serangan di Idlib. “When you kill innocent children, innocent babies, babies, little babies, with a chemical gas that is so lethal, people were shocked to hear what gas it was, that crosses many, many lines, beyond red line.” Yang kurang lebih berarti, ketika kamu membunuh anak-anak, bayi, dan orang-orang yang tak bersalah menggunakan gas kimia, maka itu sudah melewati batas.

Beberapa jam setelah menyatakan respon di Gedung Putih, pihak milter AS mengirimkan serangan rudal ke Suriah. Tujuan serangan tersebut, oleh pejabat Departemen Pertahanan AS adalah untuk menggentarkan rezim (Suriah) sehingga tidak menggunakan senjata kimia lagi.

Oleh BBC, serangan dimulai pukul 04:40 waktu Suriah dengan total 59 rudal Tomahawk. Rudal diluncurkan dari kapal USS Porter dan USS Ross dan memiliki sasaran target pesawat, hangar, area penyimpanan, ruang paskan amunisi di bawah tanah, sistem pertahanan udara, serta radar di Pangkalan Udara Shayrat, Provinsi Homs. Tujuan tersebut diperkirakan menyimpan gas-gas kimia beracun.

Apa yang dilakukan Trump, sama sekali berbeda dengan tahun 2013 saat presiden AS sebelumnya, Barack Obama mengintervensi Suriah. Melalui Twitter, ia menyatakan demikian.

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA – IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2013

Hal ini menggambarkan secara gamblang perubahan pandangan politik Trump terhadap konflik berdarah yang berlangsung di Suriah. Ia melakukan intervensi sepihak terhadap penyerangan gas kimia dengan mengirim serangan rudal. Kejadian ini membuat lebih banyak lagi korban berjatuhan. Sampai saat ini, kurang lebih 7 orang tewas, dan masih akan terus bertambah.

Inggris, Australia, Israel, Perancis, Saudi Arabia dan Jepang, seperti yang dilansir oleh The Guardian, sudah menetapkan posisinya di berada di tempat yang sama dengan Amerika. Mereka mendukung serangan Amerika ke Suriah.

Rusia dan Tiongkok, pihak yang ditengarai selalu berada di posisi bersebrangan dengan Amerika Serikat dan kerap menolak resolusi PBB menentang Assad, mulai menerima pertemuan PBB dan sama-sama menghindari bentrokan yang lebih buruk.

Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying mengatakan bahwa pihaknya mengecam penggunaan senjata kimia baik oleh negara, perorangan, organisasi, dan tujuan apapapun.

#BREAKING Russia calls for UN Security Council meeting on US Syria strikes

— AFP news agency (@AFP) April 7, 2017

Pihak pemberontak turut menyambut langkah yang dilakukan Amerika Serikat. Mohammed Aloush, salah satu tokoh kunci oposisi Faksi Army of Islam bahkan menyampaikan, “menyerang satu pangkalan udara saja belum cukup. Masih terdapat 26 pangkalan yang menyerang sipil. Seluruh dunia harus menyelamatkan Suriah dari cengkraman Assad dan kroninya.” ujarnya seperti yang dilansir oleh AFP (Agence France-Presse) News Agency.

Sedangkan Indonesia, masih sangat berhati-hati menentukan posisinya. Jubir Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, mengatakan kepada Reuteurs  mengecam penggunaan senjata kimia di Suriah. Ia juga menambahkan, “Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga sangat khawatir terhadap langkah sepihak (unilateral) yang dilakukan beberapa pihak, termasuk penggunaan rudal Tomahawk, dalam merespon serangan gas kimia di Suriah.”

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi konvensi senjata kimia tahun 1998, tentu saja menolak senjata tersebut digunakan oleh siapapun dan untuk tujuan apapun.

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan, dinamika pekembangan kelompok teroris seiring perang sipil yang terjadi di Suriah, tak bisa dilepaskan dari masalah politik lokal di Suriah.

Washington dan koalisi mendukung pihak pemberontak moderat yang hendak menumbangkan Assad. Sedangkan Rusia dan mitra Suriah, termasuk Iran, menyokong Assad.

Perbedaan pandangan antara AS dan Rusia terkait konflik Suriah, menguntungkan posisi kelompok teroris ISIS di Timur Tengah dan luar kawasan.

Maka dari itu, Karnavian melanjutkan, “Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan yang baik terhadap Amerika dan Rusia, bersikap netral.” ia juga berharap Jakarta bisa menjadi jembatan untuk memecahan kebuntuan melawan ISIS.

Apa yang Terjadi di Suriah?

Melihat berbagai respon dunia, termasuk Indonesia, terhadap perang sipil di Suriah, mengantarkan kita pada sebuah pertanyaan dasar. Apa yang sebenarnya terjadi di Suriah?

Perang Suriah ditetapkan sebagai perang saudara mematikan yang terjadi di abad 21. Peristiwa itu, saat ini sedang kita saksikan bersama.

Konflik Suriah sudah memasuki tahun ketujuh. Lebih dari 465.000 warga Suriah tewas, dan lebih dari satu juta terluka, serta lebih dari 12 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Semua berawal tahun 2011. Arab Spring atau Kebangkitan Arab ditandai dengan jatuhnya Presiden Tunisia, Zine El Abidine dan Presiden Mesir, Hosni Mobarak. Di waktu yang sama, saat itu protes damai yang berlangsung di Suriah, seketika ricuh. Buntutnya, 15 aktvis ditangkap dan disiksa karena membuat graffiti yang mendukung Kebangkitan Arab. Salah satu korban yang ditangkap adalah anak laki-laki berusia 13 tahun, Hamza al-Khateeb. Ia meninggal setelah disiksa.

Presiden Assad merespon dengan kekerasan. Ia mengangkap dan memenjarakan lebih banyak lagi protestan. Di saat yang pelik, tubuh militer Suriah terbagi. ‘Pembelot’ militer mengumumkan pembentukan Free Syrian Army yang ingin menggulingkan pemerintahan Assad.

Kebangkitan Arab, dinilai warga Suriah sebagai harapan atas kebebasan sipil, berakhirnya pemerintahan korup dan kesengsaraan ekonomi yang melanda negeri. Hal ini sudah dialami warga Suriah sejak kepemimpinan Hafez, ayah Bashar al-Assad. Warga Suriah memandang Assad bukanlah sosok tepat untuk memimpin Suriah. Ia dikuliahkan ke London untuk menjadi dokter mata.

Sebelumnya, kakaknya Assad yang dipersiapkan untuk menggantikan kursi pemerintahan sang ayah. Namun, Bassel al-Assad meninggal. Dengan begitu, kepemimpinan beralih ke tangan Bashar al-Assad.

Tim Eaton, ahli Timur Tengah dari Catham House menyatakan, “Sebenarnya, muncul banyak harapan ketika ia menggantikan ayahnya pada tahun 2000. Masyarakat merasa ini mungkin kesempatan untuk menjadi lebih liberal. Namun, selama beberapa tahun, harapan itu memudar. Sejak 2011, kita telah menyaksikan kebrutalan rezim yang tak segan menggunakan strategi kekerasan.” Eaton menambahkan, bahwa Assad adalah seseorang yang bisa melakukan berbagai hal mengerikan.

Selain konflik internal negeri, intervensi negara-negara lain turut memperkeruh Suriah. Al Jazeera mencatat, koalisi global yang dipimpin Amerika Serikat telah meledakan beberapa kelompok ekstrimis, seperti ISIS. Namun, di sisi lain, Rusia dan Turki, terus menyuplai persenjataan kepada kelompok pemberontak Suriah.

Eaton mengingatkan, bahwa kita tidak bisa memandang para pemberontak sebagai satu kelompok dengan satu sudut pandang, satu rantai komando, dan satu pesan politik. Tidak bisa menganggap suatu kelompok sebagai sepenuhnya baik dan yang lain jahat, “ Ada kelompok  pemberontak yang tidak didukung oleh Barat, yaitu yang menamakan diri ISIS. Namun, ada brigade Merdeka Suriah, yang jelas didukung Barat.

“Semua adalah suatu permainan kekuatan global. Barat dan Rusia berusaha menempatkan posisi mereka di puncak permainan.” ujarnya.

Keadaan Suriah Saat Ini

Perang sipil di Suriah telah menebarkan pengaruhnya melewati batas-batas negara. Warga Libanon, Turki, dan Yordania merupakan penduduk yang terkena imbas peperangan. Kehilangan rumah dan berusaha mengungsi ke belahan negara dan tempat lain.

Pertumpahan darah dan korban, juga menyebar sampai ke Libanon dan turut menyumbang kerumitan polarisasi politik di dalamnya. Beberapa usaha rekonsiliasi dan perundingan bahkan menemui jalan buntu.

Dengan banyaknya reruntuhan, korban berjatuhan, jutaan warga melarikan diri ke luar negeri, dan rasa traumatis akibat perang, menyimpulkan kita pada suatu hal yang pasti, yakni proses panjang dan sulit membangun Suriah kembali di masa depan.

Untuk saat ini, tidak ada yang tahu apa lagi yang akan terjadi.

“There never was a good war, or a bad peace. I do not know with what weapons World War III will be fought, but I do know that World War IV will be fought with rocks. When the rich war, it is the poor who die.”- John Steinbeck