PinterPolitik.com

Anak muda dewasa ini semakin cenderung mengadopsi gaya hidup yang serba instan, termasuk dalam hal pembelian barang dan jasa.

Salah satu tren yang semakin populer adalah penggunaan layanan PayLater. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar secara langsung, namun membayar nanti dalam jangka waktu tertentu.

Meski terdengar menguntungkan, penggunaan PayLater oleh anak muda juga membawa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menyebutkan jika banyak anak muda di Indonesia yang gagal untuk mengajukan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) karena terganjal utang ratusan ribu rupiah di payLater.

Tunggakan utang payLater kini sudah masuk ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) atau sebelumnya bernama BI Checking.

“Salah satu bank yang menyediakan banyak kredit untuk KPR mengatakan ‘Bu ini banyak anak-anak muda yang nggak bisa dapat karena udah kena di SLIK-nya padahal dia hanya utang di payLater itu berapa ratus ribu tetapi macet,” Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK (24/8/2023).

Fenomena penggunaan PayLater oleh anak muda mengundang pandangan beragam. Di satu sisi, ini dapat memberikan kemudahan akses terhadap barang dan jasa tanpa perlu mengeluarkan uang tunai secara langsung.

Dalam era digital ini, transaksi pun semakin mudah melalui platform digital dan aplikasi perbankan. Namun, dampaknya juga patut diperhatikan.

Kebiasaan menggunakan PayLater dapat membuat anak muda lebih impulsif dalam berbelanja dan kurang memperhatikan aspek keuangan jangka panjang.

Salah satu bahaya yang muncul adalah akumulasi utang yang tidak terkendali. Anak muda yang terbuai dengan fasilitas PayLater bisa saja mengabaikan kewajiban pembayaran pada akhir periode.

Selain itu, ketergantungan pada PayLater juga bisa mengganggu pembentukan kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat. Anak muda cenderung tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan hanya karena ketersediaan kredit yang mudah.

Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan jangka panjang dan kesulitan dalam mencapai tujuan finansial yang lebih besar, seperti memiliki tabungan, berinvestasi, atau merencanakan masa depan secara matang.

Penting bagi anak muda untuk memahami bahwa penggunaan PayLater sebaiknya dilakukan dengan bijak. Pemahaman tentang bagaimana layanan ini bekerja, kewajiban pembayaran tepat waktu, dan dampak dari penggunaan kredit perlu menjadi prioritas. (S83)

Oleh Al Ghozaly Irzha Bagus Syahputra

PinterPolitik.com

Jika pada pemilu 2019 yang digembar-gemborkan adalah isu hoax, maka pada pemilu tahun depan ada sebuah pembaharuan, yaitu peran vital Gen z dan Milenial sebagai kaum yang mendominasi suara pemilih.

Sesuai pada kutipan dari KPU Provinsi Bali, Generasi Z atau Gen z ini memiliki populasi yang besar dengan sekitar 60 persen pada pemilu 2024.

Sebelum kita beranjak pada pembahasan kenapa karang taruna harus waspada dalam menghadapi pemilu 2024, makna isu yang beredar itu harus kita pahami terlebih dahulu.

Mengutip dari KBBI, isu adalah suatu permasalahan yang diutamakan, agar dapat ditanggapi dan sebagainya, atau bisa juga diartikan sebagai sebuah kabar yang tidak memiliki asal-usul, tidak terjamin kebenarannya, kabar angin atau desas-desus.

Seperti pada contoh yang tidak lama ini sudah terjadi yaitu “perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode”, padahal dalam konstitusi presiden hanya dapat menjabat maksimal 2 periode.

Agaknya masyarakat apalagi anak muda seperti Gen z dan Milenial sangat malas, bahkan muak jika diajak untuk membahas politik.

Ya karena memang begitu, seperti kata Soe Hok Gie “Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor”. Tidak salah jika memang ketika masyarakat umum menyikapinya seperti itu.

Juga pernyataan Panji Pragiwaksono yang pernah mengikuti kontes politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan menyatakan dalam suatu podcast bahwa “emang tahi semua itu isinya”.

Namun, ini adalah sudut pandang penulis yang sedang menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Politik, ingin memberikan sebuah arahan penting bagi para Gen z dan Milenial khususnya yang telah menjadi pemilih pemula.

Ada sebuah poin penting oleh penulis yang ingin disampaikan, yaitu suara kalian dalam memilih itu ada harganya. Hal itu sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Ini adalah sebuah bentuk counter issue dari penyelenggara pemilu yang juga langsung direspon oleh para calon presiden (capres) yang terpapar isu miring.

Seperti pada capres Prabowo Subianto yang kembali terkena isu Hak Asasi Manusia (HAM), Ganjar Pranowo yang terkena isu kegagalan menjadi Gubernur Jawa Tengah dan Anies Baswedan yang juga kembali terkena isu politik identitas.

Counter issue berupa pentingnya peran Gen z dan Milenial ini seakan menjadi sebuah solusi yang solutif bagi para capres tersebut.

Pasalnya dalam beberapa kesempatan, belum ada gagasan baru yang digaungkan untuk memenangkan pemilu dari ketiga capres tersebut.

Jika pada kontestasi sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai gagasan Revolusi Mental dan Ekonomi Berdikari, kalau sekarang apa? Perubahan? Tegak lurus? Atau perubahan yang tegak lurus? Aneh memang.

Nah, kenapa kok karang taruna bisa menjadi ladang basah pada pagelaran pemilu 2024?

Karang taruna dalam hal ini telah berisikan kawula muda yang masuk kategori Generasi Z atau Gen z dan Milenial, dan mulai ada beberapa partai politik yang berusaha mendekati mereka.

Bahkan ada anggota karang taruna yang sampai bergabung menjadi anggota “Taruna Merah Putih” secara terang – terangan dan menjadi relawan dalam beberapa kampanye sebuah partai politik (parpol) di Jawa Timur.

Karang Taruna Bukan tempat Politik Praktis

Karang taruna yang umumnya berisi anak muda, mulai dari jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga remaja dewasa.

Karang taruna ini sejatinya adalah kegiatan kepemudaan yang terorganisir dengan sebuah wadah pengembangan atas jiwa sosial generasi muda itu sendiri, dengan tumbuh kembang yang berasal dari kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat, mengutip dari pijarpemikiran.com.

Karang taruna merupakan sebuah bentuk bukti dari pemuda yang memang ingin memiliki kontribusi lebih untuk daerahnya melalui organisasi kemasyarakatan.

Seperti pada pemuda yang terlibat langsung di dalam masyarakat mulai dari partisipasi pemuda, suara pemuda dan pemberdayaan pemuda dalam bentuk pengorganisasian. Dilihat dari sisi pembangunan berkelanjutan, Gen z dan Milenial mulai terlibat dalam masyarakat.

Dengan dapat dikategorikannya yang termasuk inisiatif pemuda dalam mempersiapkan berbagai aspek kehidupan, dengan melibatkan diri mereka dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Dengan ini, jelas bahwa dalam beberapa penelitian tentang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan karang taruna dapat memiliki jenjang positif yang berkemajuan.

Karang Taruna yang “Dieksploitasi”

Parpol sudah pasti mempunyai “1001” cara menangani idealisme pemuda, dengan salah satunya dan paling jelas posisinya adalah mereka yang dekat serta dipastikan menjabat, yakni tingkatan Kecamatan, Kelurahan, RW bahkan RT.

Ini sangat jelas dalam teori power relation Micahel Foucault, yang menyatakan bahwa hubungan yang telah dibentuk antar aktor – aktor tertentu, yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda.

Bukan tidak mungkin, ini sudah nyata, kalau bukan mereka ya siapa lagi yang pastinya memberikan subsidi agar karang taruna ini bisa berkegiatan dan berinovasi.

Maka dalam hal ini, yang mana pemerintah kurang memberikan dukungan secara penuh untuk kegiatan pemuda yang berkaitan dengan bidang kreatifitas atau inovasi dari pemuda.

Sebagai tonggak perkembangan suatu bangsa dalam membentuk kepribadian pemuda yang memiliki potensi dalam masyarakat dan pemerintah haruslah mendukung setiap aktifitas yang positif dari generasi muda baik dari aspek fisik mupun non fisik.

Jadi kesimpulan mulai dari karang taruna, Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, politik praktis dan teori power relation adalah sebuah paket lengkap untuk kemenangan pemilu 2024.

Artikel ini ditulis oleh Al Ghozaly Irzha Bagus Syahputra

Al Ghozaly Irzha Bagus Syahputra adalah mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Politik.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.com

Belum lama ini pemerintah India mengeluarkan peraturan melarang ekspor beras yang mulai berlaku pada Kamis (20/7) lalu dengan alasan untuk mengamankan cadangan beras dalam negeri mereka.

Selain India, pemerintah Vietnam kabarnya juga akan mengurangi jatah ekspor beras sebesar 44 persen yang mulai berlaku pada 2030 nanti.

Peraturan itu dinilai dapat mengancam pasokan beras Indonesia. Menurut data, kedua negara merupakan tiga besar pemasok beras impor terbesar Indonesia pada tahun 2022 lalu.

Di tengah ancaman semacam itu, jelas dibutuhkan kebijakan konkret pemerintah dalam sektor pertanian untuk mencegah kelangkaan pangan.

Program Petani Milenial gagasan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dinilai sebagai salah satu cara konkret menanggulangi permasalahan sektor pertanian di Indonesia.

Minimnya partisipasi generasi muda Indonesia dalam sektor pertanian kiranya menjadi salah satu masalah sektor pertanian di Indonesia.

Menurut data yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya 29 persen petani yang berusia 45 tahun ke bawah, sedangkan 71 persen lainnya berusia di atas 45 tahun.

Dengan minimnya partisipasi dan minat generasi muda dalam sektor pertanian juga membuat pengaplikasian teknologi dalam pertanian menjadi terhambat.

Kurangnya dukungan dan sosialisasi terkait program pertanian dari pemerintah tampaknya menjadi salah satu penyebab banyaknya generasi muda enggan untuk menjadi petani.

Ridwan Kamil yang sadar akan permasalahan itu kemudian mencanangkan program Petani Milenial untuk menarik generasi muda berkarier dalam bidang pertanian.

Program ini menjadi terobosan baru bagi sektor pertanian di Indonesia untuk memecahkan masalah kurangnya regenerasi sumber daya manusia (SDM) yang ikut mengembangkan pertanian.

Sejauh ini, kiranya memang baru Ridwan Kamil kepala daerah yang tampaknya concern akan permasalahan keikutsertaan anak muda di bidang pertanian.

Lantas, apakah program Ridwan Kamil dapat menjadi jawaban?

Minim Perhatian Pemerintah?

Sektor pertanian sejatinya sangat berpotensi untuk menyerap tenaga kerja Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian.

Penurunan ini cukup memprihatinkan bagi sektor pertanian karena ketahanan pangan nasional bertumpu pada sektor ini.

Ketahanan pangan (food security) menurut Food and Agriculture Organization (FAO) memiliki empat dimensi, yakni ketersediaan yang cukup (availability), akses terhadap pangan (access), pemanfaatan pangan yang tepat (utilization), dan stabilitas stok dan harga pangan (stability).

Sementara menurut C. Peter Timmer dalam tulisannya yang berjudul Food Security in Indonesia: Current Challenges and Long-Run Outlook menjelaskan food security adalah konsep yang tidak pasti.

Namun, konsep ini mempunyai kekuatan secara emosional karena kelaparan, kekurangan bahan makanan, hingga lonjakan harga pangan dapat menggerakkan massa “melakukan sesuatu”.

Seorang pakar demografi dan ekonom politik asal Inggris Thomas Robert Malthus dalam bukunya yang berjudul Essay on Population meyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur.

Sederhananya, pertambahan penduduk akan jauh lebih cepat dari penambahan bahan makanan. Akibatnya, akan terjadi defisit antara jumlah penduduk dan ketersediaan bahan pangan.

Melihat permasalahan ini, konsep food security yang direncanakan pemerintah Indonesia sebenarnya sudah tertanam dalam rangkaian kekuatan politik, ekonomi, dan teknologi.

Masalahnya, implementasi dari kebijakan itu masih butuh penyempurnaan, perhatian, serta kebijakan khusus di luar sekadar untuk mengentaskan kemiskinan.

Salah satu masalah yang masih butuh perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia adalah regenerasi petani.

Della Ayu Anandita dan Kinanti Zukhrufijannah Patria dalam publikasinya yang berjudul Agriculture Challenges: Decline of Farmers and Farmland menjelaskan selain masalah kesejahteraan, meningkatnya alih fungsi lahan, kurangnya pendidikan dan teknologi membuat generasi muda tidak tertarik pada bidang pertanian.

Permasalahan ini membuat banyak generasi muda yang memilih untuk berkarier di luar sektor pertanian meskipun dia adalah seorang anak petani.

Bahkan, beberapa dari mereka memilih untuk menjual lahan untuk modal bekerja atau berusaha di bidang lain.

Dalam permasalahan ini dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk menjembatani lewat program yang dapat menarik anak muda ke sektor pertanian.

Sulitnya regenerasi petani di Indonesia juga berkaitan dengan stereotip di masyarakat, yakni pertanian adalah bidang pekerjaan laki-laki, dan petani adalah profesi yang identik dengan kemiskinan.

Selain itu, para generasi muda juga mengalami perubahan persepsi seiring arus modernisasi. Modernisasi berpengaruh terhadap mobilitas generasi muda pedesaan melalui fenomena migrasi ke perkotaan yang menyebabkan ditinggalkannya pertanian di pedesaan.

Pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat harus bersinergi mengatasi masalah ini agar program food security Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Selama ini, kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian tampaknya hanya berorientasi pada hasil produksi, tapi tidak berorientasi pada proses produksi yang di dalamnya termasuk regenerasi petani.

Meskipun masih jauh dari kata sempurna, program Petani Milenial di Jabar kiranya dapat menjadi tonggak untuk pemerintah melakukan regenerasi petani dalam mewujudkan program food security.

Dengan program ini, bertambahnya kuantitas petani yang didukung dengan pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dengan tepat, bukan tidak mungkin juga akan berpengaruh pada kuantitas dan kualitas hasil pertanian.

Lalu, apa yang membuat petani milenial menjadi salah satu solusi dari program food security?

Milenial adalah Solusi?

Permasalahan minimnya generasi muda yang berkecimpung dalam sektor pertanian bukan hanya dialami oleh Indonesia. Berbagai negara juga menghadapi masalah serupa karena para generasi muda lebih memilih untuk berpindah dan bekerja di kota.

Dengan munculnya permasalahan itu, kini juga berbagai negara di dunia mulai mendorong generasi muda untuk mulai menjadi petani. Setidaknya di Eropa dan Amerika Utara gerakan dukungan kepada young farmers mulai bergairah kembali.

Dukungan dilakukan mulai dari edukasi petani pemula dan dukungan pinjaman serta sistem pengelolaan tanah yang dipermudah.

Di Indonesia, percepatan regenerasi petani dilakukan diantaranya dengan memperbanyak dukungan.

Diantaranya perbaikan persepsi orang tua mengenai status ekonomi petani, penyuluhan terkait produksi dan distribusi hasil pertanian, hingga dukungan ekonomi berupa bantuan-bantuan dari pemerintah.

Salah satu contoh program pemerintah yang mendukung percepatan regenerasi petani adalah program Petani Milenial di Jabar yang digagas Ridwan Kamil.

Program bertujuan sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat di bidang pertanian, menumbuhkan semangat kewirausahaan, meningkatkan produksi pangan, menanggulangi pengangguran, dan memajukan budidaya pertanian Jabar.

Para peserta pun mendapatkan berbagai fasilitas unggulan untuk mendorong produktivitas hasil pertanian seperti pelatihan, stimulus pertanian, pemasaran, sertifikasi, dan pendanaan dari pemerintah daerah.

Dengan berbagai fasilitas itu, para generasi muda diharapkan dapat memajukan sektor pertanian Indonesia dengan memanfaatkan teknologi.

Seperti yang diketahui, generasi milenial adalah generasi yang menggunakan internet atau sosial media dalam kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan semacam itu yang kiranya juga diharapkan untuk diterapkan oleh para petani milenial untuk mendukung keberhasilan program pertanian.

Petani milenial memiliki beragam tujuan dalam pemanfaatan media sosial di antaranya adalah untuk memperoleh dan berbagi pengetahuan serta ide terkait berwirausaha pertanian.

Selain itu pemanfaatan media sosial juga bisa untuk memperoleh dan berbagi informasi terkait akses modal dan sarana produksi, dan terutama mempromosikan serta memasarkan atau menjual produk wirausaha pertaniannya.

Dengan begitu para petani milenial ini diharapkan memutus kebiasaan petani tradisional yang menjual hasil panen mereka kepada tengkulak.

Dengan dipangkasnya jalur distribusi itu, diharapkan stabilitas harga tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat benar-benar dirasakan.

Jika itu dapat terwujud maka program petani milenial gagasan Ridwan Kamil dapat menjadi program pendukung tercapainya ketahanan pangan atau food security di Indonesia. (S83)

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, mungkin banyak politisi mulai beralih menjadi bookstagram – sebuah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut akun para influencer yang bergerak di bidang kegemaran membaca. Gimana nggak? Banyak dari mereka kini mulai mengunggah foto-foto diri sembari membaca sebuah buku.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, mengunggah foto dirinya sambil membaca  sebuah buku yang berjudul How Democracies Die. Tidak hanya Pak Anies, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon turut mengunggah foto dirinya yang terlihat membaca sebuah buku karya Mohammad Hatta yang berjudul Demokrasi Kita.

Tren membaca buku di kalangan politisi ini tidak hanya berhenti di situ, melainkan juga merembet ke sejumlah pemimpin lembaga negara. Salah satunya adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan tersebut mengklaim dirinya sudah membaca buku Why Nations Fail sejak tahun 2002 – meskipun buku tersebut baru terbit pada tahun 2012.

Nggak mau kalah dengan para politisi dan pejabat tersebut, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri pun akhirnya bicara mengenai buku. Alih-alih mengunggah sebuah foto, presiden kelima Indonesia tersebut menyebutkan bahwa ayahnya – Soekarno – juga hobi membaca buku.

Saking hobinya tuh, Bu Mega mengklaim bahwa presiden pertama Indonesia tersebut menata buku-bukunya dengan sangat rapi. Ketum PDIP tersebut menyebutkan bahwa Bung Karno merupakan sosok yang sangat haus akan pengetahuan dan ilmu.

Dari semangat Bung Karno untuk membaca buku ini, Bu Mega pun mengajak generasi muda – khususnya generasi milenial – untuk mengikuti kegemaran literasi Sang Proklamator. Bu Mega juga mengusulkan agar para anak milenial juga membaca buku-buku yang ditulis oleh Bung Karno – seperti Indonesia Menggugat.

Hmm, meskipun sebelumnya Ketum PDIP tersebut menyindir kaum milenial, bagus juga sih sebenarnya ajakannya ini. Membaca memang penting karena dapat membuka pengetahuan seseorang menjadi lebih luas.

By the way, ajakan membaca buku Bung Karno dari Bu Mega ini sepertinya mengingatkan kita pada satu sosok lain deh, yakni Gibran Rakabuming Raka – putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini maju sebagai Calon Wali Kota Solo dalam Pilkada 2020.

Kalau diingat-ingat kembali nih, Bu Mega dulu juga ngasih tugas lho ke Mas Gibran buat ngebaca buku-buku Bung Karno. Bahkan, Ketum PDIP tersebut berniat memberikan kursus selama satu jam untuk Mas Gibran lho.

Wah, kalau begitu, para milenial mau dikasih kursus juga nggak nih, Bu Mega? Kan, lumayan ya dapat kursus dari politikus ulung seperti Bu Mega. Barang kali, siapa tahu bakal bermunculan calon-calon kepala daerah milenial layaknya Gibran? Hehe.

Hmm, apa mungkin Bu Mega memang ingin para milenial meniru Mas Gibran ya? Boleh jadi, Mas Gibran ini dijadikan oleh presiden kelima tersebut sebagai “anak emas” yang dijadikan percontohan.

Tapi ya, terlepas dari manfaat membaca buku yang dapat meluaskan wawasan seseorang, nggak sedikit kok orang-orang yang sukses tanpa gemar membaca buku. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, misalnya, dikabarkan tidak suka membaca buku lho.

Meski begitu, nggak sedikit juga orang sukses yang merasakan manfaat membaca buku kok. Bill Gates, contohnya, merupakan tokoh sukses yang membaca setidaknya sampai 50 buku sehari lho.

Jadi, gimana nih, Bu Mega? Mending rajin membaca buku layaknya Bill Gates atau tidak suka layaknya Trump. Hmm, itu semua kembali ke pilihan dan preferensi masing-masing sih. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Bagi yang suka menonton isu gosip terbaru, podcast yang biasa dibawakan oleh Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya pasti sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak? Channel YouTube yang dibawakan oleh mantan pesulap itu kerap menjadi wadah bagi para artis, influencer, dan tokoh-tokoh lainnya untuk bercerita soal polemik terbaru di masyarakat.

Soal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau yang biasa disebut sebagai omnibus law, misalnya, Deddy pun pada Oktober lalu mengundang salah satu pejabat di pemerintahan, yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Perihal jumlah jam kerja dalam seminggu, contohnya, Bu Ida menyebutkan bahwa ketentuan masih mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003.

Hmm, ya, boleh lah kalau akhirnya pihak pemerintah mau datang ke podcast itu dan memberikan klarifikasi. Namun, pihak lain yang mungkin tengah ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Apalagi nih, Mbak Puan kemarin juga menimbulkan sejumlah kontroversi lho di masyarakat. Soal insiden mikrofon salah satu anggota DPR yang tiba-tiba mati dalam rapat paripurna omnibus law, misalnya, menjadi perhatian masyarakat – termasuk warganet yang melihat sejumlah klip video yang tersebar di media-media sosial.

Menanggapi sorotan para warganet, Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto yang sekaligus juga politikus PDIP memberi jawaban. Kalau kata Pak Bambang sih, insiden mematikan mikrofon kala itu sudah sesuai prosedur karena Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang menganggap pembicaraan sudah di luar tata tertib.

Meski sudah diberi jawaban, bukan nggak mungkin masyarakat masih menunggu nih jawaban dari Mbak Puan. Akhirnya, putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut muncul tuh di salah satu unggahan Deddy di akun Instagram-nya.

Nggak cuma di akun Instagram Deddy, Mbak Puan juga muncul lho di salah satu video di channel YouTube milik Boy William. Dalam video tersebut, Ketua DPR tersebut akhirnya memberikan klarifikasi lho dan membeberkan alasan keputusan untuk mematikan mikrofon tersebut – yakni untuk memberikan kesempatan bagi anggota-anggota lain untuk berbicara.

Wah, akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hehe. Tapi nih, terlepas dari itu, kenapa baru sekarang ya munculnya Mbak Puan ini? Apalagi nih, Ketua DPR satu ini tampaknya lagi gencar-gencarnya muncul di akun-akun para influencer.

Hmm, apa iya ini ada kaitannya dengan pernyataan Mbak Puan beberapa waktu lalu ya? Pasalnya, beliau sempat bilang kalau generasi muda – khususnya Generasi Z – itu memiliki kontribusi yang membangun untuk bangsa dan negara melalui kritik-kritiknya.

Wah, apa jangan-jangan Mbak Puan ini mulai terjun ke jejaring medsos dan internet buat narik perhatian para calon pemilih ya. Apalagi nih, nggak lama ini, sudah muncul kader PDIP yang digadang-gadang jauh lebih populer ketimbang Mbak Puan, yakni Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Kalau benar begitu, apa yang dilakukan Mbak Puan sekarang ini beda jauh lah ya sama pernyataan Bu Megawati beberapa waktu lalu, yakni pernyataan yang mempertanyakan sumbangsih generasi muda – khususnya para milenial. Kira-kira, kapan nih Bu Ketum PDIP sadar kalau nggak sedikit milenial juga memberikan sumbangsih – Mas Gibran Rakabuming Raka yang terjun di Pilkada Solo 2020 misalnya? Hehe.

Mungkin nih, Mbak Puan perlu memberi tahu Bu Megawati cara mengakses internet dan media sosial biar tahu bagaimana para milenial dan generasi Z juga punya “sumbangsih” berupa suara. Bagaikan orang tua yang masih gaptek (gagap teknologi), anaknya perlu dong memberi bantuan perihal teknologi ala milenial. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Gengs, ketahuilah kaum muda di mana pun tempatnya pasti memiliki derajat yang mulia. Kalau nggak, mana mungkin Tan Malaka sampai berucap soal idealisme pemuda. Pun mana mungkin Ben Anderson rela mencurahkan perhatiannya buat menulis buku Revolusi Pemoeda.

Lagian, coba deh kalian tengok di sektor mana pun. Pasti anak muda yang dijadikan primadona. Mau sepak bola sampai perusahaan, nama-nama anak muda yang dielu-elukan. Nggak percaya? Coba tengok Ajax Amsterdam yang banyak menelurkan bakat-bakat hebat sepak bola.

Pada musim kemarin saja, bursa transfer liga-liga top Eropa diramaikan oleh nama-nama pemain muda Ajax, seperti De Jong dan De Ligt yang santer dijadikan rebutan. Musim sekarang aja masih berlanjut tuh para peminat bakat muda milik Ajax, seperti Ziyech dan Van de Beek yang berlabuh di Liga Inggris. Artinya, dari itu semua, anak muda meski masih memiliki pengalaman kurang lengkap, namun mereka memiliki naluri alami untuk terus berkembang maju.

Bandingkan saja dengan para generasi tua. Lebih-lebih jika generasi tuanya sudah tahu nikmatnya dunia politik. Percaya deh pasti naluri bergerak mereka kurang ekspresif dan kreatif – banyak yang memuja status quo dan madzhab ‘untung dan rugi’.

Makanya di sepak bola Indonesia, para pemain senior tuh jarang diminati oleh klub-klub luar. Bukan sebab mereka nggak memiliki skill mumpuni, melainkan mereka sudah mengenal kenikmatan mempermainkan profesi. Jadi nggak heran dong kalau yang dilirik tim luar negeri tuh pemain sepak bola Indonesia yang masih muda. Begitu.

Hal tersebut tampaknya berkesesuaian dengan pendapat Ernest Prakarsa yang menyentil statement Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana yang diberitakan, Bu Mega sempat mempertanyakan soal sumbangsih anak muda – khusunya milenial – untuk Indonesia.

Nggak hanya sampai di situ, Bu Mega sampai tega memberikan label seolah pemuda Indonesia bisanya cuma demo, cuy. Tentu saja sebagai anak muda, Ernest Prakarsa, terdorong untuk angkat bicara. Dalam acara Mata Najwa, Ernest langsung mengomentari Bu Mega seperti ini.

“Mungkin Bu Mega terlalu bersemangat. Jadi lupa mungkin ada poin-poin seperti unicorn, decacorn, penghargaan e–sports internasional. Di era industri (digital) kreatif, milenial sebagai anak muda punya agility.”

Tuh kan, Bu Mega, sebenarnya bukan hanya demo saja skill para pemuda. Banyak kok prestasi anak muda yang membuat bangga Indonesia. Selain yang disebutkan oleh Ernest, masih ada yang lainnya.

Lha, dikira siapa sih yang menguasai bulu tangkis dunia? Ya, anak muda Indonesia dong. Terus juga, para delegasi lomba-lomba internasional dari Indonesia pun mayoritas anak muda.

Lagian, mimin ini kok heran sama Bu Mega. Bukannya ayahnya, Soekarno, sangat bangga dengan anak muda ya. Bahkan, waktu diculik oleh Soekarni dan kawan-kawan, Bung Karno nggak marah tuh – justru mengapresiasinya lewat pembacaan teks kemerdekaan seperti yang diinginkan oleh para pemuda Menteng tersebut.

Saking senangnya kepada anak muda, Soekarno sempat membuat quote legendaris berbunyi “Beri saya 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia.” Please, Bu Mega, jangan lupa dengan quote sang ayah, ya. Upps. (F46)

PinterPolitik.com

Gengs, masih ingat demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau omnibus law kan? Nah, dalam aksi tersebut ada kejadian memilukan saat halte TransJakarta terbakar. Tentu saj,a semua orang sudah memahami bahwa halte bukan terbakar dengan sendirinya – melainkan sengaja di bakar oleh oknum. Lha, di sinilah letak kerumitannya, cuy.

Beberapa orang menganggap bahwa si pembakar merupakan elemen dari demonstran – entah mahasiswa atau buruh. Pokoknya antar dua kelompok itu deh. Tentu saja, pendapat orang-orang tersebut ya nggak salah pun nggak benar.

Maksudnya, dikatakan nggak salah sebab kita harus memaklumi watak netizen Indonesia yang sukanya menuduh pada apa yang tampak di muka – tanpa penyelidikan yang matang. Sementara, disebut nggak benar karena ternyata berdasar hasil penyelidikan tim Narasi TV ditemukan fakta bahwa si pembakar sebenarnya bukan bagian dari massa aksi, cuy.

Kata media yang digawangi oleh host kondang bernama Najwa Shihab atau yang akrab disapa Mbak Nana tersebut, pembakar datang secara bergerombol dari arah Jalan Sunda. Kemudian, si biang kerok ini berdiaspora ke sisi-sisi halte.

Kelihatan kok gerak-gerik mereka akan melakukan sesuatu yang merugikan publik dan akhirnya bara api pun berhasil mereka buat di saat demonstran sedang terlibat bentrok dengan pihak kepolisian.

Widih, untung saja ada yang membongkar fakta seperti ini. Gimana nggak untung? Lha wong sejak tanggal demo berlangsung sampai sekarang kita dipenuhi berita simpang siur soal siapa pembakar sebenarnya.

Apa yang bikin sedikit ngilu adalah saat tokoh nasional pun ternyata melemparkan semua kesalahan kepada massa aksi, khususnya mahasiswa yang masih muda-muda, cuy. Padahal lho, kelihatan jelas bahwa mahasiswa nggak tahu apa-apa dan sibuk berhadap-hadapan dengan aparat.

Terlepas dari masih ada pihak yang mempertanyakan kebenaran penemuan ini, tampaknya kita perlu mengapresiasi sih. Pasalnya, nggak gampang lho meneliti secara rinci hal-hal yang di luar pandangan umum manusia, cuy.

Kalau sudah begini, gimana ya kabarnya yang kemarin asal menyalahkan generasi muda – seperti kelompok milenial dan generasi Z? Mungkin, Bu Megawati Soekarnoputri perlu nih menggali fakta bak Mbak Nana dulu sebelum asal menyalahkan. Hehehe. (F46)

Megawati kritik keras kaum milenial

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, banyak media sosial diisi oleh berbagai macam video joget yang diikuti dengan musik-musik yang catchy. Tak sedikit juga orang akhirnya mencoba meniru dan membuat video-video dengan joget yang serupa.

Hype dan tren ini kayaknya nggak cuma berhenti di para pengguna medsos aja deh. Soalnya tuh, banyak juga politisi dan pejabat negara yang akhirnya ikutan tantangan-tantangan joget yang bermula di aplikasi video pendek yang dikenal sebagai TikTok.

Selain para politisi dan pejabat, lembaga-lembaga negara tampaknya juga semakin tertarik tuh buat ikutan bermain TikTok. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dulu sempat memblokir aplikasi itu misalnya, kini memiliki akun resmi lho di aplikasi tersebut. Hehe.

Mungkin, dengan melihat Kominfo di TikTok, kini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga ingin bergabung ke dalam hype­-nya TikTok nih. Beberapa waktu lalu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa – sesuai arahan Presiden Joko Widodo – badan yang dipimpinnya itu akan terjun dan berseluncur ke dunia digital, seperti YouTube dan TikTok.

Wah, ini bisa jadi kesempatan yang pas buat BPIP biar jadi populer – seperti Bowo Alpenliebe. Pasalnya, aplikasi asal Tiongkok yang bernama TikTok sekarang jadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh lho di Indonesia.

View this post on Instagram

Jokowi minta BPIP bumikan Pancasila pada kaum muda.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 4, 2019 at 4:30am PST

Mungkin, BPIP bisa ngebikin challenge yang menarik gitu buat para pengguna TikTok. Kan, Pak Yudian sendiri bilang kalau BPIP perlu menarik perhatian para anak muda, seperti milenial dan generasi Z.

Tentu, harus menarik juga dong caranya. Dengan fungsi lembaga itu sebagai pembina dan penanam ideologi dan nilai-nilai Pancasila, BPIP bisa aja tuh membuat #PancasilaChallenge atau semacamnya gitu. Hehe.

Ya, pada intinya, waktu itu berubah ya. Meski TikTok dulu sempat dikenal menyebarkan nilai-nilai yang tak sesuai dengan budaya Indonesia, kini BPIP malah berencana untuk menggunakan aplikasi itu untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang acap kali dianggap sebagai nilai mutlak atas bangsa Indonesia.

Hmm, agak terdengar sedikit ironi juga ya? Ya, mari kita tunggu saja lah challenge bikinan BPIP nanti. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa sih yang nggak tau istilah “milenial”? Sampai-sampai, semua orang muda acap kali disebut dengan istilah “milenial” lho. Mungkin, satu kata ini kini tengah ­ngetren–ngetrennya tuh.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim misalnya, beberapa waktu lalu memutuskan untuk menggandeng perusahaan jasa layanan streaming film Netflix. Keputusan menteri yang minta dipanggil sebagai Mas Nadiem ini banyak mendapatkan pujian dari kelompok muda milenial dan generasi Z.

Mungkin, seperti Mas Nadiem, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo juga ingin ikut nimbrung tuh supaya bisa dekat dengan para generasi muda. Soalnya, lembaga perwakilan tersebut punya rencana untuk bekerja sama dengan menggandeng para anak muda milenial.

Rencananya sih, Pak Bamsoet akan mengadakan beberapa perlombaan peraturan baris-berbaris (PBB) yang diikuti para anak muda ini. Perlombaan yang bertajuk “Skynation 2020” itu nantinya akan dilakukan sekaligus dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila – termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Hmm, panjang juga ya. Ya, intinya sih, Pak Bamsoet menyebutkan bahwa dirinya ingin nilai-nilai yang beliau sebutkan tadi dapat dikenal dan menancap di hati para generasi milenial – sehingga terbangun jembatan tuh dengan MPR dan kehadiran lembaga inipun diharapkan bisa terasa.

View this post on Instagram

Golkar umumkan susunan kepengurusan baru termasuk 5 Dewan.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 16, 2020 at 4:00pm PST

Eits, tapi, kalau ngomongin soal milenial nih ya, sepertinya ada yang salah nih dengan program kerja sama yang direncanakan oleh Pak Bamsoet. Soalnya, pihak yang akan digandeng nanti adalah Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS) Ganatraka Adhiparama SMA Labschool Kebayoran, Jakarta.

Hmm, kan, anak-anak SMA sekarang ini bukan generasi milenial, Pak. Jembatannya nggak jadi-jadi dong kalau salah sasaran begini. Kan individu-individu yang tergabung dalam kelompok usia milenial sekarang nggak ada lagi yang masih jadi anak-anak pelajar SMA. Kebanyakan malah sudah memasuki usia bekerja lho.

Mungkin, generasi yang dimaksud oleh Pak Bamsoet yang berasal dari generasi baby boomers ini adalah Generasi Z. Soalnya, kebanyakan mahasiswa dan pelajar sekarang (kelahiran 1996-2000-an) termasuk dalam kelompok itu.

Hmm, padahal, Pak Bamsoet kan pernah ketemu mereka dulu. Coba diingat dulu pada September 2019 lalu ketika Pak Bamsoet masih menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu tuh, mereka yang sempat mengadakan demonstrasi masif di sekitar Kompleks Parlemen Senayan. Hehe.

Ya, semoga saja jembatan yang diharapkan oleh Pak Bamsoet dapat terbangun lah ya, khususnya bagi para generasi milenial meskipun jurang yang disebut-sebut beliau tampaknya justru ada di generasi lain yang lebih muda. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.