PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]ukan Ratna Sarumpaet namanya jika tidak memiliki sudut pandang yang unik tentang pemerintah. Sebagai pihak oposisi, aktivis kemanusiaan ini tak henti-hentinya memberikan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sepertinya, Jokowi bernafas saja sudah salah menurutnya. Hehehe, tapi bolelah kali ini kita dengarkan kembali nyinyirannya. Siapa tahu yang sekarang termasuk salah satu yang bisa ditangkap oleh nalar orang kebanyakan.

Dalam sebuah acara diskusi di salah satu stasiun televisi swasta pada Rabu malam, 21 Agustus 2018, ibunda aktris Atika Hasiholan ini mengatakan jika sumber hoax atau berita bohong berasal dari pemerintah.

Apa??? Jeng…jeng…jeng… Jadi selama ini kita terpecah belah karena pemerintah??? *kamera zoom out-zoom in…

Sungguh pernyataan yang sangat mengejutkan bukan? Lanjutannya lebih mencengangkan lagi gengs.

Ratna mencontohkan seperti perayaan Asian Games 2018 dan penanganan gempa di Lombok NTB merupakan dua hal yang penting. Tapi mengapa status gempa Lombok tidak dijadikan bencana nasional? Karena alasan takut rugi, sementara kita sedang menggelar pesta olahraga yang membuang dana gila-gilaan? Gila~

Menurut Ratna, kebijakan tersebut tidak mencerminkan adanya rasa kemanusiaan pemerintah terhadap para korban bencana gempa Lombok. Kemudian, Ratna mengajukan saran untuk mengadakan peraturan ujian kemanusiaan untuk para calon presiden. Menurutnya, kalau nggak ngerti arti kemanusiaan, jangan jadi presiden.

Wah, leh uga sarannya. Eh tapi emang selama ini yang mimpin kita bukan manusia namanya? Ehh nggak berprikemanusiaan ya maksudnya? Ah masa sih?

Ternyata memang benar pemerintah khawatir kalau pendapatan negara berkurang jika gempa Lombok berstatus bencana nasional, takut menimbulkan ‘travel warning’. Dulu juga pernah waktu di Bali, waktu dibilang bencana nasional, wisatawan pada lari.

Lagi pula, biasanya status bencana nasional itu akan mengundang intervensi asing dalam penanganan yang kemudian disalahpahami sebagai tanda lemahnya kemampuan pemerintah, baik daerah maupun pusat, dalam menangani bencana.

Nah, tahun depan itu kan sudah tahun Pemilu ya, apa iya pemerintah takut dibilang nggak becus? Takut elektabilitasnya turun gitu ya? Eh, tapi kalau emang masih mampu sih kenapa nggak? Yang penting cepat aja ya. Dibandingkan kepentingan politik, kasihanilah rakyat Pak. (E36)

Pinterpolitik.com

[dropcap]L[/dropcap]ombok adalah pulau yang indah bagi para wisatawan. Pulau yang menyandang gelar Bali’s little sister ini digadang-gadang akan menduplikasi popularitas Bali di masa yang akan mendatang.

Namun dalam sekedipan mata, gempa mengguncang dan meluluhlantakkan pulau tersebut. Korban berjatuhan mencapai 400 orang lebih, dan membuat ribuan lainnya mengungsi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendata telah terjadi 814 kali gempa di Lombok. Rentetan gempa itu menyusul lindu utama dengan kekuatan magnitudo 7,0 skala richter (SR) yang mengguncang pada Minggu 5 Agustus 2018 lalu.

Selain pemberitaan yang masif dari media nasional, bencana maha dahsyat ini juga mendapatkan sorotan dari dunia internasional, salah satunya The Economist. Pemberitaan media internasional ini selain menyoroti banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat gempa, program mitigasi bencana pemerintah, serta juga mencermati kondisi pariwisata Indonesia saat ini dan yang akan mendatang.

Hal ini membuka ruang diskusi kembali terkait rencana Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong percepatan ekonomi di sektor pariwisata yang tertuang pada rencana “10 Bali Baru”. Sejak awal pemerintahannya, Jokowi mendorong upaya branding 10 destinasi wisata prioritas agar tembus target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di 2019.

Lombok, tepatnya Mandalika, menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam rencana “10 Bali Baru” yang kini menjadi perhatian dunia akibat bencana gempa. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kelanjutan rencana “10 Bali Baru” dan masa depan sektor pariwisata Indonesia dengan kondisi alam yang rawan bencana seperti ini?

Rencana 10 Bali Baru

Dalam kancah pariwisata internasional, Bali memang terbilang sebagai destinasi nasional yang paling tenar dibanding wilayah lainnya. Bahkan tak jarang, nama Bali lebih mentereng ketimbang negara Indonesia di mata para pelancong global. Sehingga Pulau Dewata itu menjadi traffic puller – magnet wisata – yang sangat dominan dalam sektor pariwisata nasional.

Pulau Bali seolah telah ditakdirkan untuk jadi suatu destinasi yang lengkap, yang seiring berjalannya waktu, masyarakatnya pun terarahkan menjadi masyarakat pariwisata yang sangat supportif bagi bertumbuh kembangnya sektor pariwisata.

Tentu bisa dibayangkan, bagaimana kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional jika Indonesia memiliki beberapa daerah seperti Bali. Marketeers menyebut pariwisata Bali menyumbang 45 persen devisa nasional pada 2013. Hal tersebut yang kemudian menginspirasi pemerintahan Jokowi membuat rencana “10 Bali Baru”.

Adapun kesepuluh destinasi itu ialah Mandalika (Nusa Tengga Barat), Borobudur (Jawa Tengah), Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Lesung (Banten).

Banyak hal yang telah dibenahi oleh Presiden @Jokowi . 10 Bali Baru telah dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah kawasan Pantai Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). #PariwisataAndalanJokowi

— Daniel.P (@D_primaditya29) August 13, 2018

Sebagai penyumbang devisa negara, sektor pariwisata bisa dibilang cukup menjanjikannasional, sektor pariwisata sudah membuktikan diri mampu menjadi penopang tangguh PDB. Pada 2016, devisa pariwisata sudah mencapai US$ 13,5 juta per tahun (Rp 197 miliar), hanya kalah dari minyak sawit mentah (CPO) yang sebesar US$ 15,9 juta per tahun (Rp 232 miliar).

Padahal pada 2015, pariwisata masih ada di peringkat keempat sebagai sektor penyumbang devisa terbesar. Saat itu pariwisata ada di bawah sektor migas yang menyumbang US$ 18,5 juta (Rp 270 miliar), CPO menyumbang US$ 16,4 juta (Rp 239 miliar), dan batu bara US$ 14,7 juta (Rp 214 miliar). Namun akibat jatuhnya harga migas dan batubara, konstelasi sektor penyumbang devisa berubah. CPO menjadi raja, dan pariwisata menyodok ke atas sektor migas dan batu bara.

Sementara itu, untuk mencapai tujuan “10 Bali Baru”, pemerintah membutuhkan setidaknya US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun lebih. Sejauh ini pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran sebesar 30 persen dari dana yang diperlukan. Artinya, masih diperlukan 70 persen atau sekitar Rp 140 triliun dari pihak ketiga. Maka dari itu, pemerintah masih akan menggenjot investasi asing di sektor pariwisata ini.

Tahun ini, Kementerian Pariwisata menargetkan 17 juta wisman berkunjung ke Indonesia atau naik 20 persen dibanding 2017, dan target 20 juta wisman pada 2019. Lombok dengan Mandalika-nya sebagai salah satu destinasi wisata tersebut tentu saja mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Cincin Api Pasifik, Buruknya Mitigasi Bencana

Keberadaan Indonesia dalam lingkungan cincin api pasifik (ring of fire) sebenarnya menjadi surga bagi wisatawan yang senang dengan konsep wisata adventure dan nature. Potensi alam Indonesia memang begitu luar biasa. Indonesia merupakan surga bagi para penikmat eksotika alam khatulistiwa.

Namun ada harga yang perlu dibayar dari keindahan itu.  Bak dua sisi mata uang yang berlainan, keberadaan Indonesia dalam ring of fire juga memiliki dampak positif dan negatif.

Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari selatan, Eurasia dari utara dan Pasifik dari timur. Kondisi ini di satu sisi menjadikan Indonesia dengan kawasan yang subur dan memberikan potensi energi tenaga panas bumi yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga alternatif. Namun, di sisi lain hal ini juga menjadikan Indonesia wilayah yang rawan bencana, baik dari bencana vulkanis maupun tektonik.

Sebenarnya menjadi suatu hal yang wajar jika fenomena seperti Lombok terjadi. Ketika terjadi bencana, sebenarnya bumi sedang mencari keseimbangan baru atau dynamic equilibrium. Hal tersebut merupakan sifat alam yang dinamis.

Beberapa kali bencana alam menghantam spot-spot destinasi pariwisata terkenal di Indonesia. Bulan Juni lalu Gunung Agung yang berlokasi di Pulau Bali mengalami erupsi kembali dan sempat membuat resah para wisatawan di sana. Di bulan yang sama, kapal feri Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, menyebabkan lebih dari 180 orang tenggelam dan sebagian besar belum ditemukan hingga kini.

Hal yang sebenarnya disayangkan dari tiap terjadinya bencana alam adalah banyaknya korban jiwa. Yang terbaru tentu saja gempa bumi di Lombok yang memakan ratusan korban jiwa. Memang sejauh ini belum ada yang bisa memastikan kapan akan terjadinya bencana alam semisal gempa. Namun jika saja pemerintah sudah menyiapkan disaster management atau mitigasi bencana, setidaknya korban jiwa bisa diminimalisir.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam.

Pemahaman terkait dengan mitigasi bencana di kalangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Sosialisasi dan pelatihan penyelamatan di sini masih menyedihkan. Akibatnya, korban bencana di Indonesia tergolong besar dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju dalam mitigasi bencana.

Misalnya saja dibandingkan dengan Jepang, yang mempunyai karaktersitik hampir sama dengan Indonesia sebagai negara rawan bencana karena sama-sama terletak pada jalur cincin api dan pertemuan lempeng geologi. Meskipun Jepang memiliki kesamaan dalam hal rawan bencana alam seperti Indonesia, tetapi dalam penanggulangan bencana alamnya, Jepang sudah jauh berada di atas Indonesia. Hal ini dibuktikan dari tidak banyaknya jumlah korban meninggal akibat bencana alam, serta bagaimana sikap masyarakat ketika berhadapan dengan fenomena tersebut.

Negeri Matahari Terbit itu sudah memiliki sistem manajemen bencana yang terarah, mulai dari prabencana hingga pascabencana. Pemerintah dan masyarakat telah menjalin sinergi dalam upaya mitigasi bencana alam sehingga tidak ada lagi yang saling menyalahkan dalam hal penanganan bencana.

Masing-masing individu mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bencana. Kita tentu ingat bagaimana tertibnya masyarakat Jepang mengantri makanan saat bencana tsunami terjadi pada tahun 2011. Hal tersebut tentu akan sangat sulit dijumpai di Indonesia. Warga Jepang juga tidak panik ketika berhadapan bencana alam tersebut karena bahkan di kurikulum sekolah, hal itu sudah diajarkan.

Persoalan mitigasi bencana ini jika tidak segera ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, maka akan menghambat sektor pariwisata. Sudah dua tahun sejak program itu dicanangkan, nampaknya 10 destinasi pariwisata prioritas tak kunjung menjadi “Bali Baru”. Pemerintahan Jokowi masih belum terfokus pada pembangunan sektor pariwisata ini.

Kepada bapak @jokowi mohon dijadikan bencana gempa di lombok ntb sebagai bencana nasional agar mitigasi dan penanggulangan bencana lbh masif

— Octa Rinaldi Arya (@Rinal64668944) August 20, 2018

Selain itu, pembangunan sektor pariwisata, dalam hal ini adalah pembangunan insfrastruktur, kerap berbenturan dengan pengrusakan lingkungan, sehingga mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Pembangunan ini kemudian menjadi dilematis ketika tidak mengindahkan etika lingkungan, sebut saja yang terjadi di Taman Nasional Komodo, Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Danau Toba, termasuk juga di Mandalika.

Rencana Jokowi terhadap percepatan pembangunan pariwisata mendapatkan titik kulminasi dari bencana yang terjadi di Pulau Lombok saat ini.  Fenomena Lombok nampaknya menjadi guncangan berat bagi pemerintahan Jokowi untuk mengembangkan sektor pariwisata. Apalagi Lombok adalah salah satu dari empat destinasi pariwisata prioritas – selain Danau Toba, Labuan Bajo dan Borobudur – setelah pemerintah mengerucutkan jumlahnya dari sepuluh.

Pemerintahan Jokowi kini memiliki tantangan yang sangat berat untuk mewujudkan cita-cita “10 Bali Baru” tersebut, apalagi melihat waktu yang tersisa relatif cukup pendek, yakni 1 tahun berjalan sebelum pemerintahannya berakhir. Selain itu, persoalan mitigasi bencana akan menjadi pekerjaan lanjutan karena kini publik internasional tentu akan menyoroti keselamatan mereka jika berkunjung ke Indonesia, apalagi saat bencana tiba.

Lagi-lagi pertanyaannya, apakah rencana “10 Bali Baru” tersebut benar-benar akan terwujud? (A37)

PinterPolitik.com

“Pujian kesuksesan akan diklaim semua orang, sementara musibah hanya akan dipanggul sendirian.” ~ John F. Kennedy

[dropcap]D[/dropcap]i balik panas dan riuhnya situasi perpolitikan tanah air, sudah lebih dari seminggu ini warga Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami bencana gempa bumi dengan kekuatan dan frekuensi yang begitu luar biasa. Selain jumlah korban jiwa dan luka-luka yang terus bertambah, kerusakan yang terjadi pun terbilang cukup masif.

Berbeda dengan gempa bumi lainnya, di Lombok tercatat sudah lebih dari 500 kali terjadi gempa susulan dengan skala yang cukup besar. Tak mengherankan bila jumlah korban dan kerusakan yang terjadi akan terus bertambah, begitu juga dengan kerugian yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Pusat.

Walau bencana ini secara ilmiah disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik Australia di bawah lempeng Sunda Indonesia, namun sempat beredar rumor yang menyatakan kalau bencana tersebut merupakan azab akibat Gubernur NTB, M. Zainul Madji atau Tuan Guru Bajang (TGB), mengalihkan dukungannya pada Jokowi.

Bukan itu saja, beberapa politisi seperti Fahri Hamzah dan Gubernur NTB terpilih Zukieflimansyah (Zul) yang sama-sama kader PKS, menuding Pemerintah Pusat – dalam hal ini Jokowi, tidak serius menangani bencana Lombok. Sebab status bencana Lombok masih bencana provinsi, bukan bencana nasional seperti yang diinginkan keduanya.

Tudingan ini langsung dijawab oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwonugroho. Menurutnya, sesuai dengan UU. No. 24/2007, bencana yang terjadi di Lombok bukanlah bencana nasional karena hanya terjadi di beberapa kabupaten dan pemda masih berjalan, tidak lumpuh total.

Meski begitu, Sutopo mengatakan kalau saat ini sebenarnya penanganan yang diberikan bagi bencana Lombok sudah sama dengan bencana nasional. Apalagi 95 persen dana rekonstruksi wilayah Lombok yang akan digunakan berasal dari pemerintah pusat dan diambil dari dana darurat APBN. Tapi, mengapa masih ada saja yang tak puas?

Pemilu dan Politisasi Bencana

“Saya selalu mencoba mengubah setiap bencana menjadi keuntungan!” ~ John D. Rockefeller

Bagi pemilik bisnis asal AS John Davison Rockefeller, setiap bencana tak selalu menyebabkan kerugian. Sebaliknya, dalam buku Attack and Win in Business, pemilik Standard Oil ini bahkan mengaku dapat mengubah bencana menjadi keuntungan. Prinsip Rockefeller ini, bisa jadi juga yang menginspirasi para politikus di seluruh negeri.

Politisasi bencana, itulah yang digunakan para elit politik untuk meraih keuntungan. Buktinya dalam setiap bencana yang terjadi, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan, akan selalu ada partai politik atau para elit yang berupaya menaikkan citranya atau menjatuhkan citra lawan, terutama di tahun politik belakangan ini.

Salah satu contoh politisasi bencana yang sempat dianggap berhasil menurunkan citra lawan, adalah saat Kejadian Luar Biasa (KLB) stunting atau gizi buruk di Suku Asmat, Papua. Akibatnya Pemerintah, khususnya Jokowi, bahkan sempat mendapatkan ‘kartu kuning’ dari Senat Mahasiswa Universitas Indonesia.

Mempolitisir bencana, menurut David G. Twigg dalam buku The Politics of Disaster: Tracking the Impact of Hurricane Andrew, tidak hanya terjadi di negeri ini saja. Di AS sendiri, berdasarkan penelitian Twigg paska bencana angin topan Andrew yang menerjang pada tahun 1992, para politisi di negeri Paman Sam itu pun kerap melakukannya.

Ditengah hiruk pikuk pencapresan, #Lombok makin perlu bantuan dan perhatian kita. Tak perlu menunggu sampai esok untuk menaikkan status #GempaLombok menjadi bencana nasional. Segera!!

? #audiospectrum @Fahrihamzah pic.twitter.com/SyrzWHo0Pf

— Fahri Hamzah News (@kawanFH) August 9, 2018

Dari hasil observasinya, Twigg menemukan kalau figur atau parpol yang paling cepat tanggap membantu akan meninggalkan kesan tersendiri bagi korban bencana. Adanya ikatan perasaan dipedulikan ini, akan terus membekas dan sangat mudah dimanfaatkan oleh parpol maupun elit politik untuk meraih kemenangan di Pemilu.

Jadi tak heran bila saat ini, beberapa parpol seperti PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, maupun PKS, telah menurunkan para relawan yang tentu akan membawa bendera partai pula. Bukan hanya untuk membantu para korban, tapi secara tak langsung juga berupaya membangun kesan peduli seperti yang dikatakan oleh Twigg sebelumnya.

Selain ‘perang bendera parpol’ di lokasi bencana, ilmuwan politik dari Florida International University itu juga mengatakan kalau bencana dapat menjadi senjata bagi lawan politik. Seperti yang terjadi pada kasus Asmat, pihak oposisi berhasil memberikan serangan telak yang disinyalir mampu mengurangi citra Jokowi di mata masyarakat.

Sekarang pertanyaannya, apakah desakan akan status bencana Lombok dari Fahri dan Zul juga merupakan upaya untuk menjatuhkan citra Jokowi di mata masyarakat? Begitu juga dengan mitos azab yang diterima masyarakat Lombok, apakah merupakan upaya untuk mempertahankan suara oposisi di wilayah tersebut?

Pilpres dan Penanganan Bencana Jokowi

“Kebajikan terbesar apa yang dapat ditemukan selain kebaikan hati?” ~ Jean Jaques Rousseau

Perlu diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi mengalami kekalahan telak di NTB. Tak tanggung-tanggung, 70 persen masyarakat NTB yang beragama Islam lebih memilih pasangan Prabowo – Hatta yang diusung oleh PKS dan Gerindra. Di Pilkada lalu, Gubernur yang akan menggantikan TGB nantinya pun berasal dari PKS.

Sama seperti Zul yang punya kepentingan di wilayah yang akan dipimpinnya, Fahri pun tak lain merupakan kader PKS yang daerah pemilihannya di NTB. Sehingga dapat disimpulkan, tekanan keduanya pada Jokowi untuk segera meningkatkan status bencana provinsi menjadi bencana nasional, bisa jadi karena ada maksud tertentu.

Apalagi menurut Sutopo, sebenarnya penanganan antara bencana provinsi dengan nasional hanya terletak dari siapa yang pegang komando, apakah pemda atau pusat. Mengingat lokasi gempa tidak terjadi di semua wilayah atau hanya di beberapa kabupaten saja sehingga TGB masih mampu bekerja, maka status masih ditetapkan sebagai bencana provinsi.

Kondisi bencana Lombok, tentu berbeda dengan gempa bumi yang disertai gelombang tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Selain menyebabkan 200.000 orang meninggal dan kerugiannya mencapai Rp 42,7 triliun, gelombang tersebut pun nyaris meluluhlantakkan sebagian besar provinsi sehingga mengakibatkan Pemda Aceh lumpuh total.

Adanya kekosongan pemerintahan inilah yang mengharuskan pemerintah pusat mengambil alih komando dalam penanganan bencana, sehingga statusnya menjadi bencana nasional. Berdasarkan perbandingan ini, tentu gempa Lombok yang Pemda-nya masih dapat bekerja tidak bisa serta merta diambil alih begitu saja oleh pusat.

Presiden Instruksikan Gerak Cepat Petugas untuk Evakuasi Korban Bencana Gempa Lombok#PrayForNTB #prayforlombok pic.twitter.com/BS7sjUs8fX

— Khairul Fahri (@fahriGagar) August 10, 2018

Apalagi, seperti yang dikatakan oleh Twigg, figur yang paling cepat menangani korban, umumnya akan mendapatkan kesan tersendiri di masyarakat karena secara tak langsung telah melakukan “kampanye tanpa kampanye”. Dalam hal ini, Jokowi pun telah melakukannya, termasuk mendatangi langsung kamp pengungsian.

Strategi Jokowi yang memberikan tanggung jawab pada provinsi, namun tetap ikut memantau komando penanganan bencana, menurut Hambrik dan Mason merupakan ciri dari pemimpin upper echelon, yaitu pemimpin yang mampu memfilter keputusannya berdasarkan dinamika situasi melalui strategi yang dapat mengatasi semua tantangan.

Sebagai petahana, Jokowi tentu tidak bisa memusatkan perhatiannya pada bencana Lombok. Apalagi bencana terjadi tepat di saat masa pendaftaran capres dan cawapres, sehingga keputusannya untuk tetap memberikan tanggung jawab pada Pemda, akan membantunya memfokuskan diri pada proses pencapresannya.

Melalui keputusannya ini, Jokowi pada akhirnya memang mampu menangani dua permasalahan sekaligus, yaitu mempersiapkan pendaftaran Pilpres tanpa mengabaikan bantuan bagi warga Lombok. Sementara di pihak oposisi, dalam hal ini Zul dan Fahri, terpaksa gigit jari karena tudingannya mampu dipatahkan oleh BNPB.

Melalui delegasi kerja yang baik antara pusat dan daerah, dalam hal ini Jokowi dan TGB, pernyataan Presiden Kennedy di awal tulisan pun terpatahkan, karena tidak ada yang menanggung bencana sendirian. Terlebih, berhasil tidaknya penanganan bencana nantinya, akan jadi tanggung jawab gubernur NTB berikutnya, yaitu Zulkieflimansyah. (R24)