PinterPolitik.com

Publik tanah air tak henti dibuat geleng-geleng kepala dengan serangkaian kebijakan kontraproduktif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Mulai dari kontroversi berbagai rancangan regulasi, absurdnya bermacam “jurus” penanganan pandemi, hingga beragam aksi teatrikal nan hipokrit dari para elite telah jamak menjadi konsumsi publik dan dinilai akan berdampak minor bagi demokrasi jangka panjang di Indonesia.

Isu yang cukup hangat dan mengusik benak publik ialah terkait kebijakan penempatan aparat dengan status aktif di berbagai lini birokrasi sipil, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih bahkan menyoroti adanya indikasi pelanggaran beberapa Undang-Undang (UU) sekaligus pada kebijakan tersebut.

Hal ini juga disoroti oleh anggota Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang cukup vokal mengkritisi beragam kebijakan kontroversial pemerintah meskipun “kubunya” berada di barisan pemerintah. Fadli mengatakan penempatan perwira aktif di tatanan birokrasi berbagai lembaga pemerintah yang tak ada kaitannya dengan bidang keamanan, bukan lagi mencerminkan Dwifungsi saat era Soeharto, namun bahkan menyebutnya dengan istilah “Multifungsi”.

Entah publik sadari atau tidak, ungkapan dari Fadli Zon itu tampaknya tak hanya fokus pada konteks persoalan tersebut belaka. Pemilihan frase Multifungsi yang dikomparasikan lebih berbahaya daripada Dwifungsi, dinilai sebagai “kode” tersendiri bagi kesadaran partisipasi politik konkret semua pihak, termasuk mahasiwa, terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang disinyalir terus menggerus fundamental demokrasi.

Ya, penghapusan peran Dwifungsi aparat menjadi salah satu tuntutan yang membangkitkan partisipasi politik masif secara konkret dari berbagai elemen masyarakat, di mana ketika itu dipelopori solidaritas serta determinasi mahasiswa pada demonstrasi kolosal tahun 1998 lalu.

Namun demikian, tren yang terjadi saat ini justru mencerminkan mundurnya partisipasi politik secara konkret, terutama yang menggema dari mahasiswa sebagai intelektual muda penerus bangsa. Kritisi “Dwifungsi 2.0” serta berbagai kebijakan kontraproduktif pemerintah lainnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai tak banyak muncul dari kalangan kesatuan mahasiswa tanah air saat ini, yang justru seolah menggambarkan bahwa suara mereka terus meredup sejak demonstrasi September 2019 lalu.

View this post on Instagram

Walaupun ada dikubu pemerintah, Fadli Zon tetap layangkan kritik pemerintah #fadlizon #gerindra #prabowo #pemerintah #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 2, 2020 at 12:46am PDT

Padahal, pentingnya partisipasi politik adalah mutlak dalam demokrasi dan tak boleh sedikitpun pudar. Seperti yang dikemukakan oleh Samuel Huntington dan Joan Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries yang menyebut bahwa partisipasi politik secara konkret sangat vital dalam memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Kecenderungan yang ada saat ini, partisipasi politik kalangan mahasiswa belakangan ini, jamak yang bersifat sporadis dan dinilai tak terlalu berdampak signifikan, terutama bagi pembuatan keputusan pemerintah di momen-momen krusial penanganan pandemi Covid-19 serta dampak turunannya.

Lantas, mengapa partisipasi politik mahasiswa sebagai kalangan intelektual muda terkesan semakin meredup di tengah urgennya penyeimbangan rasionalitas demokrasi dalam upaya mengeintervensi berbagai kebijakan kontraproduktif pemerintah belakangan ini?

Kompleksitas Problematika Hulu

Meredith Weiss dan Edward Aspinall dalam tulisannya yang berjudul Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness menjabarkan empat faktor yang saling terkait dan memengaruhi dalam konteks how, when dan why aktivisme kalangan intelektual muda. Faktor tersebut yakni identitas kolektif, sistem pendidikan, karakteristik rezim yang ada, dan pengaruh aktivisme skala global.

Faktor pertama berupa identitas kolektif sendiri menjelaskan bagaimana mahasiswa mendefinisikan diri mereka sendiri dalam apa yang disebut oleh Weiss dan Aspinall sebagai collective political engagement atau keterlibatan politik secara kolektif. Absennya konteks inilah yang agaknya menjadi pangkal meredupnya determinasi partisipasi politik mahasiswa di tanah air.

Terlebih lagi, publikasi Human Rights Watch yang berjudul Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barrier  menjelaskan persoalan klasik di lingkup akademik Indonesia yang disebut sebagai on-campus ideological indoctrination atau  indoktrinasi ideologi di lingkup kampus oleh berbagai kepentingan, termasuk kepentingan negara, dinilai belum benar-benar hilang saat ini.

Identitas kolektif mahasiswa sejak demonstrasi September 2019 sendiri dinilai semakin terpolarisasi setelah isu tersusupinya sejumlah koordinator aksi oleh kepentingan kelompok tertentu, bahkan termasuk kepentingan negara, melalui pengkaderan ekstra kampus terkuak.

Hal ini direpresentasikan pada gembosnya keseluruhan aksi melalui perpecahan koalisi Badan Eksekutif Mahasiswa yang membuat esensi tuntutan pokok bertajuk Reformasi Dikorupsi tersamarkan dan menguap dengan sendirinya. Puncaknya, pembuatan keputusan terkait salah satu tuntutan yakni UU Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melenggang mulus hingga kini.

View this post on Instagram

Beneran berkhasiat gak sih? #posterpinterpolitik #posterpinpol #kementan #kalungajaib #kalungantivirus #kayuputih #kalungeucalyptus #hereditary #healsdisase #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 7, 2020 at 12:30am PDT

Persoalan sejak di hulu ini juga disinyalir membuat collective political engagement tak tercipta di kalangan mahasiswa pada berbagai isu serta kebijakan kontraproduktif pemerintah belakangan ini. Termasuk fenomena “Dwifungsi” aparat di BUMN yang tampaknya tak terlalu mengusik idealisme demokrasi kolektif para intelektual muda tanah air, jika dibandingkan fenomena serupa di tahun 1998 silam.

Polarisasi serta nihilnya collective political engagement seolah terkonstruksi menjadi skeptisme internal yang membuat suara dan determinasi aksi mahasiswa sebagai penyambung aspirasi rakyat berjalan sendiri-sendiri atau bersifat sporadis. Hal ini menjadi tendensi kuat dari tidak efektifnya partisipasi politik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang kontraproduktif.

Lebih dalam, seperti yang dikatakan Weiss dan Aspinall bahwa terdapat faktor lain yang saling terkait dengan problematika hulu identitas kolektif yang telah dijelaskan di atas.

Mahasiswa Telah “Tersegel”?

Selain identitas kolektif yang disebut oleh Weiss dan Aspinall sebagai faktor internal, terdapat faktor lain yang dinilai cukup memengaruhi pergerakan partisipasi politik mahasiswa di Indonesia yakni karakteristik rezim yang menjelaskan sejauh mana pemerintahan yang ada memberikan ruang bagi signifikansi keterlibatan partisipasi tersebut.

Akan tetapi, karakteristik rezim yang jamak di negara berkembang sendiri acapkali bertolakbelakang atau bahkan justru berupaya mendegradasi kredibilitas partisipasi politik yang kritis, termasuk gerakan mahasiswa, dengan apa yang disebut oleh Huntington dan Nelson sebagai partisipasi politik manipulatif, baik tandingan ataupun infiltratif, yang dipaksakan secara terselubung oleh penguasa maupun kelompok lainnya.

Sabine Carey dalam The Dynamic Relationship between Protest and Repression juga menyebut bahwa represi seringkali dilakukan pemerintah ketika mereka tidak ingin semakin kehilangan citra ataupun legitimasi oleh bentuk pengakomodasian partisipasi politik yang ofensif.

Fenomena rangkaian demonstrasi yang disusupi agenda tertentu maupun aksi demo tandingan mahasiswa “gadungan” dengan almamater tak berlogo yang terjadi saat dan setelah demonstrasi mahasiswa September 2019 sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana karakteristik rezim terhadap partisipasi politik mahasiswa saat ini.

View this post on Instagram

Wah para aktivis disebut alami peretasan #aktivis #peretasan #sadap #penyadapan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 30, 2020 at 6:50pm PDT

Selain itu, aksi mahasiswa pada September 2019 lalu dinilai juga menimbulkan kesan minor dan pengalaman tak mengenakkan tersendiri bagi partisipasi politik mahasiswa ketika terdapat represi aparat yang cukup keras dan bahkan sampai saat ini tak begitu jelas penyelesaiannya.

Dengan berbagai tendensi tersebut, publik tentu dapat menilai secara objektif bagaimana karakteristik rezim di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terhadap partisipasi politik mahasiswa jika berkaca pada realita berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson serta Carey di atas.

Dan ketika kecederungan karakteristik rezim tersebut berpadu dengan polarisasi identitas kolektif yang telah dijelaskan sebelumnya, tak mengherankan ketika reaksi kaum intelektual muda atau mahasiswa secara umum saat ini cenderung tak bergairah untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap berbagai kebijakan kontraproduktif pemerintah secara konkret.

Sejumlah pergerakan legendaris seperti Gejayan Memanggil pun sampai saat ini tak cukup efektif dan masih menjadi sebatas diskursus politik berkala yang belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana realisasi konkretnya.

Partisipasi politik mahasiswa yang turut memimpin dua aksi berbeda di Amerika Serikat (AS) dengan demonstrasi Black Lives Matternya, serta Hongkong dengan tuntutan kebebasan demokrasinya, di tengah pandemi Covid-19 menegasikan alasan keterbatasan situasi dan kondisi untuk tetap memperjuangkan luhurnya prinsip-prinsip demokrasi dan menentang “kesemena-menaan” penguasa.

Bagaimanapun, kesadaran politik tampaknya memang telah dimiliki sebagian besar mahasiswa di Indonesia saat ini. Namun demikian, partisipasi politik konkret dan efektif dari kaum intelektual muda penerus bangsa seperti yang seorang Fadli Zon telah lakukan di masa silam, dalam menyuarakan aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijakan minor pemerintah itulah yang tentu dinantikan. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Aksi Gejayan memanggil lagi di gelar Yogyakarta, dengan diikuti mahasiswa dan buruh, menyuarakan penolakan untuk RUU Cilaka. Dikritik oleh pegiat medsos yang di duga buzzer.

PinterPolitik.com

Masa pemerintahan kedua Joko Widodo (Jokowi) memang baru dimulai pada Oktober 2019 lalu. Namun, tampaknya, Pak Jokowi kini ingin segera memberi gebrakan-gebrakan baru terkait kebijakan ekonomi dan investasi.

Salah satu gebrakan yang dianggap penting adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker atau Cilaka). Dengan RUU yang menjadi bagian dari rangkaian omnibus law ini, investasi diharapkan dapat melaju lebih kencang di Indonesia.

Tapi nih, ternyata, keinginan Pak Jokowi untuk menuntaskan RUU ini dalam 100 hari tampaknya harus menemui tantangannya. Pasalnya, beberapa elemen masyarakat – seperti buruh dan mahasiswa – menilai RUU omnibus law itu justru banyak merugikan.

Bagaimana nggak? Beberapa aturan yang terkandung dalam draf RUU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah bisa melangkahi prosedur konstitusional dengan mengubah ketentuan Undang-Undang (UU) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Belum lagi, banyak juga aturan yang membuat hak dan perlindungan buruh semakin berkurang. Pasal 89 misalnya, banyak merubah ketentuan ketenagakerjaan yang telah berlaku sebelumnya, seperti penentuan upah minimum, penghapusan ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan penghapusan upah minimum nasional.

Alhasil, banyak tuh terjadi aksi protes di beberapa wilayah, seperti Jakarta dan Yogyakarta. Salah satunya adalah aksi #GejayanMemanggilLagi yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok buruh di Gejayan, Sleman, DI Yogyakarta.

View this post on Instagram

Dalam draf yang beredar, Omnibus Law atur kewenangan pemerintah pusat ubah UU lewat PP.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #indonesia #omnibuslaw

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 17, 2020 at 4:04pm PST

Hmm, jadi ingat dengan gelombang protes yang pernah terjadi pada September 2019 lalu nih. Kalau nggak salah, kala itu, Gejayan juga terkenal lho sebagai salah satu tonggak awal dari gelombang demonstrasi yang menentang revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan beberapa RUU lain itu.

Eh, tapi, nggak cuma mahasiswanya aja lho yang ngebikin demo omnibus law ini mirip dengan demo September 2019. Kali ini, juga ada tuh pegiat-pegiat media sosial yang biasa disebut dengan buzzer.

Kalau dulu ada banyak yang bilang kalau demo mahasiswa ditunggangi oleh penumpang gelap, kini demo omnibus law juga dituding memiliki kepentingan tertentu untuk memperkeruh suasana tuh. “Apakah betul #GejayanGerakanProvokasi?” cuit akun @kangdede78.

Apalagi nih, ada beberapa dugaan kalau akun-akun pegiat medsos tersebut mendapatkan anggaran dari pemerintah lho. Waduh.

Ya, terlepas dari itu benar atau nggak, kok sepertinya para buzzer ini sering muncul ya di kala-kala tertentu? Masa – dari soal revisi UU KPK dan RKUHP, isu virus Corona, hingga omnibus law – pemerintah jadi selalu mengandalkan buzzer gini?

Padahal, kan, banyak anggaran yang didapatkan oleh pemerintah itu berasal dari masyarakat sendiri. Masa uang rakyat dipakai buat menutupi “keburukan” dari rakyat? (A43)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 8, 2020 at 10:25pm PDT

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Gejayan memanggil. Seruan ini tampak menggema selama beberapa waktu terakhir. Mahasiswa di kawasan Yogyakarta turun ke jalan menggulung jaket almamater untuk merespons dinamika politik nasional belakangan ini.

Weits, tampaknya bukan cuma mahasiswa Yogyakarta aja  nih yang mau menghambur di jalanan. Lampung, Malang, hingga Samarinda juga tak tinggal diam untuk memberikan protes keras kepada pemerintah dan DPR. Merinding akutu liat keadaan ini gaes.

Para mahasiswa dan elemen masyarakat ini tampaknya mulai geram dengan pemerintah dan DPR yang dianggap tuli dan dengan santai meloloskan berbagai regulasi kontroversial. Jadilah mereka sepakat dengan satu tagar terkait kondisi ini yaitu: #ReformasiDikorupsi!

Titik kumpul Bundaran UGM. Massa terus bertambah dan menjadi bagian dari rombongan besar. #GejayanMemanggil #RakyatBergerak pic.twitter.com/0qKEPFWyLn

— Olive Hateem (@olivehateem_) September 23, 2019

Wah, wah, kalau mahasiswa secara nasional udah turun ke jalan, maka ini bisa jadi alarm tanda bahaya buat DPR dan pemerintah. Apalagi, besok masih ada seruan lain yang mungkin akan melibatkan massa lebih besar secara nasional.

Teman-teman di lingkaran Presiden Jokowi mungkin masih ingat bagaimana “mengerikannya” kekuatan mahasiswa. Coba tanya Pak Wiranto, beliau pernah harus menghadapi presiden Soeharto yang ia layani jadi sasaran kritik para mahasiswa di jalanan. Kan sedih juga kalau orang-orang seperti Pak Wiranto harus mengalami hal serupa dua kali.

Kayaknya, DPR dan pemerintah ini harus belajar banyak dari kasus Hong Kong deh. Akibat meloloskan regulasi kontroversial, pemerintah Tiongkok dihajar demo berbulan-bulan yang di antaranya diisi oleh para pemuda. Bayangin, otoritas Hong Kong  dan pemerintah Tiongkok harus menghadapi itu berbulan-bulan!

Eh, maksudnya belajar itu, bukan belajar dari tindakan represif polisinya ya! Kalau itu mah sama aja membangunkan macan tidur. Di Hong Kong aja hal ini jadi pemicu buat masyarakat untuk terus bergerak menuntut pemerintah.

Gerakan mahasiswa ini sebenarnya bisa jadi tamparan tersendiri buat mahasiswa yang kemarin melakukan demonstrasi di depan KPK. Ada dua tuh kelompok mahasiswa yang lumayan nyeleneh dengan mendemo komisi anti-rasuah tersebut.

Wah, bahaya nih kalau mahasiswa secara nasional udah turun ke jalan.
Share on X

Pertama, ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang turun ke jalan karena junjungan mereka eks Menpora Imam Nahrawi ditetapkan jadi tersangka korupsi. Mereka menganggap bahwa penetapan senior mereka itu sebagai serangan kepada Nahdlatul Ulama (NU). Wow, kesimpulan yang menarik sekali!

Kedua, ada juga mahasiswa, dari, dari mana ya? Kalau dilihat dari tampangnya, mereka ini bisa bikin bingung apakah mahasiswa atau dosen. Belum lagi jaket almamater mereka yang bersih kinclong. Wah, wah, mahasiswa apa ya?

Pada akhirnya, semoga mahasiswa di Indonesia bisa terus kritis ya dalam merespons keadaan terkini negeri. Kan sedih juga kalau mereka yang harusnya berpihak pada rakyat hanya membebek pada alumni yang integritasnya dipertanyakan apalagi tunduk pada bayaran. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.