Prabowo resmi gabung Board of Peace dan berkomitmen akan kirimkan pasukan Indonesia ke Gaza. Benarkah ini wujud ketundukan atau justru awal mimpi buruk Tel Aviv?

PinterPolitik.com

“In bargaining, the commitment is a device to leave the other party no choice but to comply.” – Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict (Harvard University Press, 1960)

Cupin menyesap kopi hitamnya perlahan sambil menatap tajam layar ponsel yang terus menampilkan rentetan tajuk berita internasional. Narasi utama yang mendominasi beranda media sosialnya hari itu adalah ulasan sinis mengenai kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto di Washington.

Langkah mengejutkan Prabowo yang resmi bernaung di bawah payung lembaga Board of Peace bentukan Donald Trump yang kini telah terbentuk secara definitif, memicu gelombang protes. Banyak pengamat amatir yang secara reaktif menuduh bahwa manuver tersebut merupakan bentuk pengkhianatan mutlak terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

Namun, Cupin merasa ada sebuah celah logika yang sangat besar dari amarah publik yang sedang mendidih di berbagai platform diskusi tersebut. Ia menyadari sepenuhnya bahwa membaca langkah strategis seorang pemimpin negara tidak bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan kacamata moralitas yang hitam-putih.

Tuduhan pragmatisme ini bermula dari asumsi dangkal bahwa kehadiran Prabowo di meja perundingan elite itu adalah bentuk ketundukan pada agenda besar Zionis. Opini publik dengan cepat membingkai narasi bahwa iming-iming investasi global dan janji normalisasi ekonomi telah membutakan arah kompas diplomasi Republik Indonesia.

Bagi Cupin, narasi linier yang beredar ini terasa terlalu naif dan mengabaikan fakta betapa kompleksnya papan catur geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ia sangat meyakini bahwa manuver diplomasi Prabowo menembus ring satu Board of Peace bukanlah sebuah karpet merah, melainkan sebuah ranjau strategis.

Dalam sunyinya kedai kopi di sudut ibu kota itu, Cupin merenungkan betapa seringnya masyarakat terjebak pada ilusi bahwa berdialog sama dengan menyerah kalah. Padahal, sejarah peradaban dan rentetan konflik dunia selalu membuktikan bahwa infiltrasi tingkat tinggi ke dalam struktur lawan adalah metode terbaik untuk meruntuhkan agenda mereka dari dalam.

Keberadaan Board of Peace memang secara historis didesain untuk menguntungkan pihak tertentu, tetapi kehadiran kepala negara penyeimbang yang vokal justru akan membalikkan seluruh keadaan. Cupin membayangkan betapa terkejutnya para pelobi internasional di Washington saat menyadari Prabowo datang bukan untuk mengamini, melainkan untuk membajak arah perundingan tersebut.

Buku-buku sejarah diplomasi yang teronggok di meja Cupin selalu mengajarkan bahwa pragmatisme terukur adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada idealisme yang buta. Ia tersenyum tipis menyadari bahwa publik Indonesia mungkin sedang menyaksikan salah satu sandiwara diplomasi tingkat tinggi yang paling brilian di abad ini.

Di balik layar keriuhan publik yang bising, sebuah desain besar sedang dirajut dengan sangat hati-hati demi memastikan posisi tawar Jakarta berada di puncak absolut. Cupin menutup layar ponselnya dan mulai merangkai ulang seluruh kepingan teka-teki geopolitik yang berserakan di hadapannya menjadi sebuah tesis yang utuh.

Apakah Israel benar-benar memegang kendali penuh atas lembaga perdamaian yang digagas oleh sekutu utama mereka di ranah global tersebut? Ataukah manuver berani Prabowo memasukki meja KTT ini justru menjadi awal dari mimpi buruk diplomasi bagi Tel Aviv yang tak pernah diproyeksikan sebelumnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bayang-bayang Militer di Gaza

Pikiran Cupin kemudian beralih pada wacana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza yang kini status komitmennya dikabarkan sudah hampir final. Dalam benak analitisnya, kehadiran ribuan tentara berseragam lengkap di perbatasan konflik bukanlah sekadar simbol solidaritas kemanusiaan biasa yang bisa dipandang sebelah mata.

Langkah pengerahan kekuatan militer ini adalah sebuah proyeksi kekuatan yang secara langsung menusuk tepat di jantung persepsi ancaman keamanan nasional Israel. Negara tersebut selama ini sangat mengandalkan isolasi geografis dan superioritas persenjataan untuk menjaga ketenangan psikologis warganya dari kepungan negara-negara mayoritas Muslim.

Analisis Cupin seketika terhubung dengan sebuah argumen bernas yang diuraikan oleh Stephen Walt dalam karya akademiknya yang sangat fenomenal berjudul The Origins of Alliances. Dalam literatur Hubungan Internasional tersebut, Walt secara komprehensif menjelaskan bagaimana sebuah negara merespons ancaman bukan hanya berdasarkan kekuatan tempur agregat lawan, tetapi juga dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan niat agresif.

Melalui kacamata teori Walt tersebut, Cupin menilai bahwa manuver penempatan pasukan dari Asia Tenggara secara drastis mengubah kalkulasi kedekatan geografis ancaman bagi Tel Aviv. Negara kepulauan yang selama ini hanya bisa melontarkan kecaman dari jarak ribuan kilometer, tiba-tiba memproyeksikan kekuatan fisik yang nyata tepat di halaman depan rumah sang lawan.

Bagi para perumus strategi militer Israel, pasukan perdamaian dari negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia adalah sebuah variabel tak terduga yang sangat merepotkan. Mereka sadar betul bahwa insiden sekecil apa pun yang merugikan pasukan tersebut dapat memicu eskalasi politik berantai yang tidak akan mampu dibendung oleh kekuatan adidaya mana pun.

Cupin mengilustrasikan dalam pikirannya mengenai kepanikan yang mungkin mendera ruang rapat kabinet perang Israel saat menganalisis potensi pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Kepastian kehadiran fisik pasukan militer gabungan yang dipelopori Indonesia tersebut bukan lagi sekadar retorika normatif di mimbar PBB, melainkan wujud nyata dari ancaman laten yang mengintai setiap pergerakan mereka.

Secara psikologis, keberangkatan tentara penjaga perdamaian ke wilayah konflik tersebut meruntuhkan narasi hegemonik Israel bahwa mereka sama sekali tidak tersentuh oleh kekuatan dari luar Timur Tengah. Entitas yang terbiasa mendikte syarat-syarat keamanan di sekitarnya itu kini harus berhadapan dengan tembok pertahanan dari negara yang secara konstitusional menolak mengakui eksistensi mereka.

Analisis Cupin semakin tajam ketika ia menyadari bahwa pasukan militer ini sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen penekan yang tidak bisa diusir begitu saja menggunakan instrumen hukum internasional. Israel sepenuhnya terjebak dalam dilema buta; menyerang pasukan berarti melakukan bunuh diri politik massal, namun membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menerima pengawasan militer secara permanen.

Keputusan pengiriman yang hampir final ini seolah membuktikan bahwa instrumen kemanusiaan dapat dialihfungsikan menjadi kekuatan gentar yang melampaui efek destruktif dari rentetan misil balistik sekalipun. Cupin menghela napas panjang melihat betapa elegan namun mematikannya strategi penempatan proksi keamanan di wilayah yang selama ini menjadi titik buta keangkuhan lawan.

Mungkinkah kehadiran ribuan sepatu laras tentara di tanah konflik ini menjadi kartu truf absolut yang selama ini dicari untuk menundukkan arogansi keamanan Tel Aviv? Dan bagaimana instrumen militer yang dikemas rapi dalam bungkus perdamaian ini pada akhirnya bertransformasi menjadi senjata negosiasi yang paling ditakuti?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jerat Presisi Diplomasi Sandera?

Menyadari adanya benang merah antara partisipasi Prabowo di struktur resmi Board of Peace dan kepastian pengiriman pasukan ke Gaza, Cupin langsung mengarahkan analisisnya pada konsep diplomasi tingkat tinggi. Ia menarik kesimpulan tajam bahwa strategi yang sedang dimainkan saat ini adalah sebuah bentuk diplomasi sandera yang bertujuan memojokkan Israel dari segala penjuru mata angin.

Konsep diplomasi sandera yang dipikirkan Cupin sama sekali tidak bermakna penyanderaan nyawa secara fisik, melainkan penahanan kepentingan geopolitik yang sangat krusial bagi masa depan Israel. Tel Aviv saat ini sangat mendambakan normalisasi hubungan dengan dunia Islam untuk mendapatkan legitimasi mutlak, dan Jakarta secara cerdas mengantongi kunci emas dari pintu pengakuan tersebut.

Cupin dengan cermat menghubungkan fenomena geopolitik ini dengan pemikiran brilian Thomas Schelling yang tertuang dalam karyanya yang sangat berpengaruh berjudul The Strategy of Conflict. Schelling dalam karyanya tersebut mengelaborasi secara detail bagaimana kekuatan untuk menyakiti atau menahan sesuatu yang berharga dapat direkayasa menjadi daya tawar yang absolut dalam sebuah konflik terbuka.

Berdasarkan fondasi teori Schelling, Cupin melihat dengan jelas bahwa sandera yang sedang ditahan oleh Prabowo adalah impian legitimasi internasional dan jaminan rasa aman yang sangat didambakan oleh Israel. Pesan tersirat yang dikirimkan sangatlah lugas: keamanan Israel hanya akan diakui dan dihormati jika hak fundamental atas kemerdekaan Palestina direalisasikan tanpa syarat tambahan saat ini juga.

Jika pihak lawan bersikeras menolak syarat mutlak tersebut, mereka dipastikan akan kehilangan momentum bersejarah untuk berdamai dengan raksasa Asia dan harus terus hidup dalam bayang-bayang ancaman perbatasan. Cupin menggelengkan kepala penuh kekaguman melihat bagaimana posisi non-blok yang selama bertahun-tahun dianggap pasif, kini dipelintir menjadi instrumen koersi yang memaksa lawan berlutut pada pilihan yang menyakitkan.

Keterlibatan penuh Prabowo di dalam organisasi Board of Peace ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara strategis untuk memikat target agar bersedia masuk ke dalam perangkap negosiasi yang sesungguhnya. Saat mereka merasa menang di atas kertas kesepakatan elite Washington, jerat diplomasi sandera ini justru akan ditarik dengan kekuatan penuh hingga tidak ada lagi ruang tersisa untuk sekadar bermanuver.

Pendekatan ini jauh melampaui taktik perlawanan frontal yang selama ini terbukti sering berujung pada kebuntuan berdarah tanpa solusi rasional di level akar rumput. Ini adalah puncak evolusi dari realpolitik yang dipahami Cupin; sebuah taktik mematikan di mana senyum koperatif di meja diplomasi dengan rapi menyembunyikan todongan senjata strategis yang terkokang sempurna.

Menganalisis arsitektur strategi yang begitu rapi ini, Cupin merasa optimis bahwa supremasi negosiasi saat ini sepenuhnya berada di tangan pemimpin yang mampu memanipulasi persepsi ancaman. Ia mencatat dalam benaknya bahwa diplomasi bukanlah kompetisi untuk terlihat paling suci, melainkan perlombaan untuk mendikte hasil akhir melalui penguasaan atas kelemahan terbesar pihak lawan.

Pada akhirnya, dinamika konflik global yang teramat kompleks ini selalu menuntut kemampuan analitis yang jernih untuk membaca niat tersembunyi di balik setiap manuver politik yang tampak berlawanan arah. Keberanian mengambil risiko dengan menempatkan diri di pusat pusaran diplomasi lawan adalah bukti kedewasaan strategis yang esensial, demi tercapainya perdamaian sejati yang berdiri tegak di atas fondasi keadilan. (A43)

Korps dengan kisah menarik para legendanya 

#gaza #pasukanperdamaian #zeni#tni #tendean #trysutrisno #gohdjatikusumo #suryoprabowo #tbsimatupang #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Best friend goals versi Presiden Prabowo dan Raja Abdullah 

#prabowo #rajaabdullah #yordania #indonesia #gaza #pasukanperdamaian #menhan #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Pinterpolitik.com – Indonesia siap mengerahkan 20.000 putra-putri terbaiknya untuk membantu menjaga perdamaian di Gaza dan di belahan dunia lainnya.

Kalimat itu—dengan nada mantap khas Prabowo Subianto—menggema di Sidang Majelis Umum PBB, akhir September lalu Sebuah pernyataan yang bukan hanya simbolik, tapi sinyal politik global: bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan baru, siap kembali menegaskan peran geopolitiknya di panggung dunia. Statement ini segera menjadi headline internasional—dan di dalam negeri.

Setelahnya, menuai dukungan penuh dari DPR hingga eksis dalam KTT Gaza di Mesir. Lantas, mengapa statement Presiden Prabowo menjadi penting? Serta bagaimana signifikansinya?

Waduh, kalau menurutmu PD 3 kira-kira udah mulai belum nih? 

Udah didemo masih aja batu… 

Waduh, ternyata serangan Israel makin parah sejak kemarin 

Di tengah hiruk-pikuk isu Pilkada yang meramaikan berita, Israel belakangan diketahui semakin intensifkan serangannya ke Palestina, khususnya wilayah Tepi Barat. Serangan besar ini disebut jadi serangan terbesar semenjak peristiwa Intifada II yang terjadi pada tahun 2002

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah kekejaman Israel di Jalur Gaza, Palestina, pertemuan lima oknum Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog membuat geger dan memantik “amuk digital” seantero negeri. Dikatakan sebagai “oknum”, karena Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun mengutuk pertemuan itu.

Amuk digital netizen +62 pun direspons cepat oleh PBNU dengan agenda memanggil orang-orang tersebut yang mana di antaranya berstatus sebagai cendekiawan dan pengurus organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu.

Ketua PBNU Savic Ali menyebut pertemuan itu melukai perasaan rakyat Palestina, sekaligus menjadi citra buruk bagi NU di mata internasional.

Sebelumnya, sebuah foto di akun Instagram @zenmaarif yang menarasikan lima orang Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel, Herzog menjadi perdebatan setelah tangkapan layarnya beredar di X.

“Alih-alih demonstrasi di jalanan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkap gagasan. Terkait konflik antara Hamas-Israel, dan relasi Indonesia-Israel. Saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog,” begitu keterangan penyerta foto kontroversial tersebut di akun @zenmaarif. 

Menariknya, justifikasi salah satu dari lima orang tersebut adalah bagian dari meneladani tokoh NU sekaligus Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang di permukaan tampak terbuka dengan Israel untuk mencari solusi efektif bagi penghentian kekerasan dan perdamaian di Palestina.

Di titik ini, kiranya terdapat dua kutub besar yang berbeda dalam memahami dan mengaktualisasikan tindakan konkret untuk menghentikan kekerasan Israel di Palestina.

Sebelum menjadi Ketua Umum (Ketum) PBNU, Yahya Cholil Staquf sendiri sempat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada tahun 2018.

Kendati telah mengklarifikasi bahwa pertemuan itu adalah undangan dalam rangka konferensi global ihwal perdamaian dunia, tak dapat dipungkiri bahwa positioning NU terhadap isu Israel-Palestina di bawah kepemimpinan Gus Yahya terus “dipantau”.

Saat di permukaan tampak kontroversial dengan momentum yang kerap dinilai sangat tidak tepat, visi NU yang dibentuk Gus Dur terhadap bagaimana mengaktualisasikan peran konkret untuk Palestina kiranya memang telah selangkah di depan. Mengapa demikian?

Hanya Persoalan Momentum?

Di Indonesia, gemuruh tekanan terhadap Israel untuk menghentikan kekejamannya di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Palestina, telah eksis sejak pendudukan Israel kian semena-mena.

Kekerasan yang seolah laten dan terus berulang menciptakan dua kutub besar solusi yang bertransformasi menjadi perdebatan, yang sayangnya, tak kalah rumit.

Kutub pertama ialah mereka yang menganggap membuka komunikasi dan hubungan dalam bentuk apapun dengan Israel tak semestinya dilakukan.

Rasionalisasi kontemporer yang mendasarinya adalah ketidakpedulian Israel atas berbagai bentuk peringatan dan tekanan kelompok, negara-negara, hingga entitas multilateral, meski daya tawar mereka di atas kertas cukup besar.

Dalam konteks “oknum” NU dan mengacu pada hal itu, pertanyaan langsung tersorot pada daya tawar apa yang dimiliki ormas Islam tersebut dan pengaruhnya di relasi Israel-Palestina.

Sementara itu, kutub kedua, adalah mereka yang justru menginginkan komunikasi terbuka dan konstruktif harus dibangun dengan Israel jika menghendaki perdamaian. Justifikasi mereka justru berdasarkan kondisi saat ini di mana Israel seolah tidak peduli dengan tekanan.

Dalam dimensi tertentu, “faksi” di kutub kedua pun tak menutup kemungkinan menginginkan normalisasi dan membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel, terlebih bagi mereka yang sebelumnya menganggap itu mustahil terjadi.

Kelemahannya, kutub ini dapat memberikan kesan bahwa terdapat entitas lain, termasuk kelompok Islam, yang berpihak pada Israel meski kekejaman telah atau tengah mereka lakukan terhadap Palestina.

Kembali, persoalan yang muncul kemudian adalah mengenai daya tawar dan tarik menarik kepentingan di era kekinian yang menjadi variabel pembeda dengan keberpihakan dan aksi konkret seperti manuver yang menghasilkan beberapa episode Perang Arab-Israel.

Pada akhirnya, perdebatan tersebut membuat dilema dan ambiguitas positioning negara-negara yang ingin terlibat aktif membawa perdamaian di Palestina.

Terdapat preseden sejarah di mana suatu entitas, kerajaan, atau negara menyaksikan penindasan yang dilakukan oleh entitas lain, namun tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi secara efektif.

Salah satu sampelnya adalah sikap Kekaisaran Romawi selama konflik antara Kekaisaran Seleukia dan Yudea, khususnya selama Maccabean Revolt atau Pemberontakan Makabe.

Rangkaian peristiwa tersebut memiliki dinamika yang sama dengan konflik Israel-Palestina modern, meskipun konteks sejarah, budaya, dan politiknya sangat berbeda.

Republik Romawi memperluas pengaruhnya di Mediterania Timur tetapi memilih untuk tidak melakukan intervensi langsung dalam konflik Seleukia-Judea.

Itu dikarenakan, Roma memiliki perjanjian dan hubungan diplomatik dengan berbagai negara Helenistik dan tidak melihat manfaat langsung dari intervensi di Yudea.

Meskipun melihat penindasan dan konflik yang diakibatkannya, Roma tetap hanya menjadi bystander atau “pengamat” sampai mereka menyesuaikan kepentingan geopolitik mereka untuk terlibat lebih langsung di wilayah tersebut.

Pendekatan Roma dapat dipahami melalui kacamata realpolitik, sebuah teori yang menekankan pertimbangan pragmatis dan strategis dibandingkan pertimbangan moral atau ideologis.

Dalam hal ini Kekaisaran Romawi mempertimbangkan manfaat intervensi dibandingkan potensi kerugian dan kepentingan strategisnya.

Kembali, memberikan sikap keberpihakan secara konkret dengan Israel untuk menjembatani solusi perdamaian bagi Palestina pun tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja.

Ambigu Selamanya?

Refleksi atas apa yang diwariskan Gus Dur agaknya memang tidak harus ditafsirkan secara harfiah.

Saat menjabat, Presiden Gus Dur yang didukung Menteri Luar Negeri Alwi Shihab dinilai menjadi sosok yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif Indonesia secara jelas dan tidak ambigu.

Keduanya berangkat dari gagasan sederhana yakni Indonesia mustahil bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan kedua negara.

Sebelumnya, pada tahun 1994, Gus Dur pernah diundang secara langsung oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania.

Akan tetapi konteks historis kala itu perlu dipahami lebih mendalam oleh segenap pihak, tidak hanya oleh Nahdliyin. Ihwal yang ditekankan oleh Wakil Ketua Badan Pengembangan Jaringan Internasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPJI PBNU), Achmad Munjid.

Ditekankan bahwa pendekatan Gus Dur terhadap Israel memiliki misi, peta, dan strategi yang jelas. Hal itu diiringi dengan indikator kemaslahatan bersama, kepentingan bangsa, kemanusiaan, serta kepekaan.

Prinsip-prinsip seperti perdamaian, keadilan, dan kesetaraan kemanusiaan adalah landasan utama Gus Dur.

Tidak tepatnya langkah yang diambil meski niat mendasarnya adalah meneladani esensi progresivitas Gus Dur, bukan tidak mungkin justru akan dimanfaatkan Israel untuk melakukan framing kepentingannya yang diiringi dengan kekerasan untuk mencaplok tanah Palestina.

Persoalan Israel-Palestina pun tak sederhana. Internal Palestina sendiri dengan politik dan pemerintahannya, belum sepenuhnya solid untuk bersatu memperjuangkan nilai yang sama. Terlepas dari dugaan taktik Israel memecah belah mereka.

Di ranah eksternal, ambiguitas terhadap isu Israel-Palestina kiranya akan tetap demikian adanya jika para pemimpin negara yang peduli akan kemanusiaan tidak melakukan aksi konkret apapun yang mana pasti akan mengorbankan sesuatu. (J61)

*DESKRIPSI (Website):*

: Akhirnya, damai juga… Eh, damai kan?

: 

Israel mendapatkan kecaman dunia atas serangan udara yang menelan banyak korban sipil di Rafah, Jalur Gaza, pada Minggu (26/5) kemarin. Mengapa tindakan-tindakan Israel ini bisa jadi “kiamat” bagi ke-adidaya-an Amerika Serikat (AS)?

PinterPolitik.com

“Amerikkkan Idol, one hand on my bible, one hand on my rifle” – Joey Bada$$, “AMERIKKKAN IDOL” (2017)

Sebuah dualitas yang begitu kontras disajikan dalam potongan lirik di lagu penyanyi rap (rapper) asal Amerika Serikat (AS) yang bernama Joey Bada$$. Dalam lagu yang berjudul “AMERIKKKAN IDOL” (2017) itu, Joey menceritakan bagaimana sebagian masyarakat AS masih mengedepankan kepemilikan senjata api dan nilai-nilai moral keagamaan secara bersamaan.

Ketika agama mendorong nilai-nilai perdamaian, kasih sayang pada sesama, dan kekeluargaan, Amerika juga menjadi tempat di mana banyak terjadi kekerasan yang menggunakan senjata api, mengakibatkan korban-korban jiwa yang sebenarnya bisa dihindari.

Kontrasnya nilai ini seakan-akan menjadi wajah dan identitas AS yang selama ini juga menjadi negara “pemimpin dunia” secara de facto. Inipun tampaknya juga tercermin dalam kebijakan luar negeri Paman Sam.

Soal Israel, misalnya, AS dinilai memiliki standar ganda yang diterapkan dalam politik luar negerinya. Meski dikenal dengan nilai-nilai perdamaian dan hak asasi manusia (HAM), di saat yang sama AS juga mendukung upaya perang Israel yang dinilai melanggar hukum humaniter internasional yang menelan banyak korban sipil di Jalur Gaza, Palestina.

Padahal, selama ini, AS selalu menjadi negara terdepan yang mendorong penerapan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM di banyak negara. Gelombang demokratisasi-pun akhirnya terjadi di banyak negara pada abad ke-20 dan ke-21.

Salah satunya adalah Arab Spring yang terjadi pada tahun 2010-an. Kala itu, gelombang demokratisasi ini berusaha meruntuhkan kekuasaan-kekuasaan absolut yang berdiri di negara-negara Timur Tengah.

Lantas, bila AS memang benar-benar leader of the free world, mengapa negara Paman Sam itu tampaknya melakukan pembiaran terhadap Israel? Siasat apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kekuasaan Amerika?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Amerika = HAM?

Pada tahun 1998, sebuah perubahan besar terjadi di negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Kala itu, gelombang demokratisasi terjadi di negara yang memiliki beragam kelompok dengan kepentingan politik yang berbeda-beda.

Sebelumnya, di era Orde Baru, kekuasaan politik berpusat pada satu orang tertentu. Namun, era Reformasi membuat semua itu berubah, banyak pusat kekuatan baru kemudian muncul di wilayah-wilayah lain di Indonesia, tidak hanya di pemerintah pusat.

Mengacu ke tulisan Songok H. Thornton yang berjudul Lesson of the “Broken Hearts”: the Rise and Fall of Indonesian Reformasi, kehadiran institusi-institusi internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia menjanjikan satu hal dalam paket bantuannya dalam mengatasi krisis moneter kala itu, yakni untuk lepas dari otoritanisme pembangunan.

Akhirnya, liberalisasi ekonomi dilakukan. Liberalisasi ini juga diikuti dengan reformasi di bidang politik dan pemerintahan.

Menariknya, seperti yang dijelaskan oleh John J. Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul Bound to Fail: the Rise and Fall of the Liberal International Order, IMF dan Bank Dunia adalah dua organisasi yang termasuk dalam tatanan dunia yang dibangun oleh AS, yang mana disebut sebagai tatanan dunia liberal.

Tatanan dunia ini mengatur bagaimana tata cara, tata laku, hingga aturan bagi negara-negara untuk saling berinteraksi. Kasarnya, tatanan dunia liberal menjadi semacam norma dan hukum sebagai koridor dalam politik internasional.

Nilai-nilai yang dipromosikan dalam koridor norma ini adalah demokrasi dan perlindungan HAM. Dalam perspektif konstruktivis di Hubungan Internasional (HI), norma ini menjadikan negara-negara dalam satu masyarakat internasional bersama.

Alhasil, seiring berlakunya tatanan ini, negara-negara juga secara tidak langsung akan mengikuti rangkaian norma yang dibangun oleh AS. Inipun termasuk nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Namun, bila tatanan dunia liberal ini ditujukan untuk menjaga perdamaian dalam hubungan antarnegara, sebagai negara yang membangun tatanan itu, mengapa AS kini malah membiarkan sejumlah pelanggaran HAM dilakukan oleh sekutunya sendiri, seperti Israel?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siasat ‘Pragmatis’ ala Amerika?

Meski AS membangun tatanan dunia liberal, bukan berarti tatanan itu menjadi satu-satunya tatanan yang ada. Dalam kondisi tertentu, tatanan dunia liberal bisa berakhir.

Mengacu ke penjelasan Mearsheimer, tatanan dunia bisa menjadi realis bila keseimbangan kekuatan tidak lagi berpusat pada satu negara (unipolar). Ketika pola kekuatan menjadi bipolar atau multipolar, tatanan dunia menjadi bersifat realis, yang mana hanya akan didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan daripada atas dasar moral atau prinsip.

Mengapa ini bisa terjadi? Ini dikarenakan negara-negara yang membangun tatanan itu perlu berkompetisi dengan negara kuat lainnya di tengah anarki internasional, yakni situasi di mana tidak ada otoritas terkuat yang mengatur hubungan antarnegara.

Seperti yang diketahui, AS kini bisa dibilang tidak lagi menjadi satu-satunya negara adidaya. Di tengah bangkitnya kekuatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pergeseran kekuatan mulai terjadi.

AS akhirnya dihadapkan dengan kompetisi dengan negara lainnya, yakni Tiongkok. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprediksi bisa melampaui AS.

Lalu, mengapa persaingan antar-negara adidaya ini berkaitan erat dengan Israel? Jawabannya adalah alasan strategi. AS membutuhkan sekutunya, termasuk Israel, untuk menghalau kekuatan Tiongkok.

Fokus geopolitik memang bukan lagi berpusat di kawasan Timur Tengah, di mana Israel berada. Namun, Israel memiliki kekuatan kunci lainnya yang penting bagi negara Paman Sam.

Kekuatan kunci itu adalah inovasi teknologi. Di abad ke-21, persaingan antar-negara bukan lagi soal keamanan seperti dahulu. Kini, persaingan juga terjadi di bidang lainnya, termasuk teknologi.

Israel sendiri, berkat investasi yang dilakukan AS sejak abad ke-20, menjadi negara dengan perkembangan inovasi teknologi yang pesat. Pusat penelitian dan pengembangan (litbang) milik Intel, misalnya, telah didirikan di Israel sejak tahun 1974.

Israel juga dinilai unggul dalam sejumlah teknologi. Beberapa di antaranya adalah kecerdasan buatan (AI) dan prediksi kuantum, yang mana merupakan dua teknologi yang memiliki keuntungan strategis untuk menghalau Tiongkok.

Pada akhirnya, pembiaran yang dilakukan oleh AS bisa jadi merupakan kebijakan strategis yang diambil Washington. Mungkin, ini menjadi bukti bahwa Amerika yang dahulu menjadi garda terdepan dalam perlindungan HAM sudah menemui “kiamat” dan akhirnya. (A43)