Setelah lama tak terdengar, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) melalui Presidium Gatot Nurmantyo dan Ketua Komite Eksekutif Adhie Massardi menyatakan posisinya akan berpihak di Pemilu dan Pilpres 2024. Namun, mereka belum menentukan capres dan parpol yang akan didukung.

KAMI dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 karena kesamaan visi atas eksistensi praktik KKN, oligarki, politik dinasti, dan ketidaksesuaian penegakan hukum saat ini. KAMI diisi sejumlah nama prominen tanah air, mulai dari Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Hatta, MS Kaban, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua, Amien Rais, Ahmad Yani, dan Rocky Gerung

PinterPolitik.com

Pernah nggak tuh kalian merasa awkward ketika bertemu teman lama? Kadang-kadang, kita akhirnya terpaksa berbincang-bincang secara basa-basi dengan teman tersebut dan menanyakan kabar satu sama lain.

Apalagi kalau teman lama yang kita secara tidak sengaja bertemu ini merupakan teman yang tidak terlalu kenal dekat. Wah, jurus basa-basi lah yang pasti keluar.

Nah, hal ini sepertinya lagi dirasakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo. Mereka beberapa waktu lalu bertemu dalam sebuah acara pernikahan di Yogyakarta di mana mereka berdua diundang tuh.

Alhasil, keluar tuh jurus basa-basi menanyakan kabar satu sama lain. Kalau kata Pak Gatot yang juga merupakan salah satu presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sih, mereka hanya basa-basi soal perjalanan mereka ke Yogyakarta – misal soal transportasi apa yang digunakannya.

Tapi nih, karena mungkin Pak Mahfud merasa connect dengan Pak Gatot, Pak Menko Polhukam mengklaim bahwa mereka bicara hati ke hati lho. Sampai-sampai nih, Pak Mahfud bilang bahwa perkawanan itu masih memungkinkan meski berbeda secara politik.

Wah, ini kira-kira siapa ya yang benar? Apakah pertemuan hanya diisi basa-basi atau perbincangan dari hati ke hati? Apa jangan-jangan Pak Mahfud ini SKSD – alias sok kenal dan sok dekat – ya? Hehe.

Ya, terlepas dari itu, Pak Mahfud mungkin ingin menunjukkan ke publik bahwa pemerintah tidak memiliki masalah dengan mereka-mereka yang tidak sejalan secara politik – seperti KAMI yang sejumlah aktivisnya dikabarkan ditangkap. Pasalnya, persoalan hubungan pemerintah dengan Gatot juga menyeruak setelah presidium KAMI tersebut tidak hadir untuk menerima bintang jasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Manuver seperti ini juga pernah kok dilakukan oleh Mahfud. Para bulan Oktober lalu, misalnya, Pak Menko Polhukam bertemu dengan Rachmawati Soekarnoputri yang kerap mengkritik pemerintah dan PDIP.

Selain Bu Rachmawati, Mahfud juga bertemu dengan dua tokoh oposisi lainnya, yakni penceramah Haikal Hassan dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Wah, sepertinya, Pak Mahfud emang jago ya bermanuver untuk mendekati tokoh-tokoh oposisi. Mari kita amati sajalah manuver-manuver Pak Mahfud selanjutnya. (A43)

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal SpongeBob Squarepants? Hampir semua orang pasti pernah menonton aksi-aksi konyol sponge laut satu ini bersama teman-temannya di Bikini Bottom dalam seri kartun dengan judul yang sama, SpongeBob Squarepants.

Namun, ada salah satu episode yang mungkin sulit dilupakan. Dalam sebuah episode yang berjudul “Fools in April”, SpongeBob menyiapkan sejumlah prank (lelucon dengan trik) untuk tetangga sekaligus temannya, yakni Squidward Tentacles.

Menanggapi dirinya yang jatuh ke dalam prank tersebut, Squidward akhirnya juga menyiapkan prank lain untuk SpongeBob. Prank itu pun berhasil. Namun, respons sponge laut itu justru sedih ketika harus terjatuh ke dalam tong sampah akibat prank.

Mungkin, prank yang berujung kekecewaan ini bisa jadi juga tengah terjadi di dunia nyata, khususnya dalam dunia politik Indonesia. Asumsi prank politik ini datang dari seorang pengamat politik kondang yang bernama Rocky Gerung.

Ceritanya, Rocky nih mengomentari rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan sejumlah tanda jasa Bintang Mahaputera kepada sejumlah mantan menteri dan pejabat. Salah satu nama penerima yang kerap dikabarkan oleh media adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Alih-alih datang dan menerima tanda jasa tersebut, Pak Gatot malah tidak menunjukkan batang hidungnya lho. Kalau kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mantan Panglima TNI tersebut telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi bahwa dirinya tidak hadir – meski tetap menerima pemberian tanda jasa tersebut.

Menanggapi kabar ini, Rocky sontak memuji langkah Gatot sebagai manuver politik yang cerdas. Apalagi nih, pengamat politik itu menilai bahwa masih ada aktivis-aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) – di mana Gatot juga berpartisipasi – yang masih ditahan oleh pihak berwajib.

Selain itu, Rocky juga meminjam istilah yang disebutnya sebagai istilah internet, yakni prank. Wah, emang iya sih. Kan, banyak tuh influencer dan para YouTuber yang menggunakan prank sebagai konten mereka.

Hmm, apa mungkin nih ya Pak Gatot bakal ngasih prank lagi buat Pak Jokowi? Lagipula, Pak Jokowi kan suka tuh menyapa masyarakat melalui konten-konten YouTube. Ya, mungkin, siapa tahu masyarakat juga masih butuh ­“prank” berupa kritik dari Pak Gatot dan aktivis-aktivis KAMI lainnya? Hehe.

Kalau, Pak Gatot udah sukses memberikan prank ke Pak Jokowi dan jajaran pemerintahannya, kira-kira, siapa lagi ya yang bakal bisa nge-prank pemerintah? Menarik nih untuk ditunggu sosok prankster berikutnya. (A43)

PinterPolitik.com

Atmosfer kebanggaan dan antusiasme seharusnya eksis ketika seseorang diganjar dengan sebuah penghargaan. Utamanya, saat penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi tertinggi negara atas segala pengabdian yang telah dilakukan.

Namun tampaknya impresi universal tersebut kini sedikit berbeda bagi seorang Gatot Nurmantyo. Pasalnya, Gatot tak berkenan menghadiri penganugerahan Bintang Mahaputera Adipradana yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pengabdiannya sebagai Panglima TNI periode 2015 hingga 2017.

Memang terdapat penerima penghargaan lain yang juga tak dapat hadir di Istana, seperti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adjie, dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

Akan tetapi, alasan ketidakhadiran Gatot yang berbeda dari ketiga tokoh tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk disoroti karena jamak dinilai sarat akan motif politis.

Refly Harun sebagai sesama kolega di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), mengaku mendapat “bisikan” Gatot mengenai sejumlah alasan ketidakhadiran eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Gatot melalui Refly menyatakan bahwa keputusannya itu sebagai bentuk kepekaan dikarenakan masih banyak prajurit TNI yang saat ini tengah berjibaku membantu penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, alasan pamungkas Gatot disebutkan Refly ialah karena ada tugas negara yang diberikan Presiden padanya saat menjadi panglima TNI yang belum diselesaikan.

Tugas itu disebut sangat rahasia dan tidak boleh diungkapkan, kecuali Gatot sendiri yang mengatakannya. Refly mengatakan alasan inilah yang paling signifikan dan membuat Gatot memutuskan tidak hadir ke Istana Negara kemarin.

Meski begitu, situasi politik yang ada kiranya memang tak dapat dilepaskan begitu saja ketika Gatot selama ini tampil cukup vokal mengkritisi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Terlebih ketika sang mantan panglima tergabung dalam barisan KAMI.

Karenanya tak mengherankan bila pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada Gatot, sejak awal dianggap sebagian kalangan merupakan upaya pemerintahan Jokowi untuk meredam kelompok yang berseberangan dengan Istana.

Lantas, apakah yang dapat dimaknai dari manuver Gatot itu jika memang dikatakan sarat dengan nuansa politis? Dan adakah motif personal lain dari manuver absensinya tersebut?

“Perang” Baru Saja Dimulai?

Frasa “perang” terlontar dari pakar komunikasi politik, Hendri Satrio ketika mengomentari ketidakhadiran Gatot dalam acara pemberian penghargaan oleh Istana kemarin.

Menurutnya, terdapat perang simbol yang memang terpampang dari intrik pemberian penghargaan yang berujung absensi Gatot sebagai sang penerima tersebut.

Meski pemberian penghargaan semacam itu adalah sebuah kelaziman, Hendri melihat intrik ini sebagai hasil dari manuver dengan tujuan politis tertentu, baik yang dilakukan oleh Gatot maupun pemerintah itu sendiri, dalam hal ini para pembisik presiden.

Namun demikian, benarkah intrik tersebut hanya sebatas perang simbol semata?

Dalam sebuah tulisan berjudul Psychological Operations: The Need to Understand The Psychological Plane of Warfare, Ryan Claw menjelaskan konsep psychological warfare atau psywar sebagai tindakan yang ditujukan untuk mempengaruhi nilai, kepercayaan, atau perilaku target ataupun audiens yang lebih luas dengan memanfaatkan reaksi psikologis tertentu.

Claw menyebut psywar tak hanya aplikatif sebagai bagian dari peperangan sesungguhnya, namun juga dapat digunakan di kancah dan bagi tujuan politik, tak terkecuali di level domestik.

Selain perang simbol seperti yang dikemukakan Hendri, psywar inilah yang kemungkinan juga baru saja dimulai pada level yang berbeda antara pemerintah dan Gatot sebagai representasi barisan yang berseberangan dengan pemerintah.

Bagi pemerintahan Presiden Jokowi, pemberian penghargaan kepada Gatot pada sisi berbeda tampaknya dapat diterjemahkan sebagai upaya aji mumpung untuk “berdamai” dengan segmen yang selama ini kritis.

Hal ini disoroti oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno yang menyebut selain berdamai, pemerintah ingin menunjukkan bahwa tidak ada jarak psikologis antara penguasa dan mereka yang berseberangan.

Kendati demikian, frasa “berdamai” kiranya dapat pula bermuara pada “melemahkan” dari efek psikologis yang ditimbulkan. Artinya, reaksi pelemahan itulah yang mungkin saja juga diharapkan muncul dari manuver pemberian penghargaan jika mengacu pada konteks psywar yang Claw sebutkan, serta apa yang dikemukakan Hendri sebelumnya.

Sementara dari sisi Gatot, manuver ketidakhadirannya bisa saja juga merupakan bagian dari psywar balasan. Walaupun ketidakhadirannya terkesan “sopan” karena terlebih dahulu berkirim surat ke Istana, tak menutup kemungkinan bahwa ada efek psikologis khusus yang ingin diciptakan dari absensinya itu.

Yang pertama tentu sebagai kontra narasi dari kesan akan dilemahkan. Dengan ketidakhadirannya itu, Gatot tampaknya ingin mempertahankan soliditas psikologis personalnya dan juga KAMI yang selama ini cukup tajam sikapnya kepada pemerintah.

Hal berikutnya mungkin adalah konteks penghargaan itu sendiri yang ditujukan atas kapasitasnya sebagai mantan Panglima TNI. Gatot dinilai ingin menunjukkan plus mempertahankan impresi psikologis atas klaimnya selama ini, bahwa “kejatuhan” dari jabatan Panglima TNI akibat alasan yang bernuansa politis di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2017 silam.

Oleh karenanya, presumsi mulai mengemukanya psywar pada level berbeda antara Gatot sebagai cerminan kubu oposisi, dan pemerintahan Presiden Jokowi tampak menemui relevansinya. Intrik ini juga seolah mempertahankan atmosfer divergensi antara kedua belah pihak.

Nuansa konfrontatif antara dua kubu, yakni sosok eks jenderal dan pemerintah memang bukanlah hal langka. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, tiga eks Joint Chiefs of Staff yakni Martin Dempsey, Colin Powell, sampai Mike Mullen kerap bermanuver dengan mengkritik keras kebijakan administrasi Presiden Donald Trump, utamanya soal pertahanan dan keamanan.

Di era Orde Baru pun, terdapat sejumlah nama mantan jenderal yang berseberangan dengan pemerintah. Mulai dari A.H. Nasution hingga Ali Sadikin yang ketika itu tak ragu berhadapan dengan Soeharto dalam tajuk Petisi 50.

Namun pertanyaannya, selain kemungkinan psywar, apakah terdapat hal lain yang ingin ditunjukkan Gatot secara personal dari manuver absensinya itu?

Reputasi Adalah Segalanya?

Armen Aghabekov dalam The Importance of Reputation in Politics mengatakan bahwa reputasi dalam politik adalah segalanya, dan untuk mendapatkan perhatian serta simpati publik, segala cara akan dilakukan untuk meningkatkan kredibilitasnya.

Pada konteks Gatot, ketidakhadiran dalam pemberian penghargaan tersebut kiranya juga dapat dilihat dari bagaimana selama ini sang eks Panglima TNI membentuk reputasinya.

Saat masih berdinas, masih lekat dalam memori mereka yang mengikuti dunia militer tanah air bahwa Gatot bisa dibilang adalah sosok dengan reputasi tersendiri. Saat akan diberikan brevet komando kehormatan dari Kopassus, alih-alih hanya menerimanya begitu saja, Gatot memilih untuk mengikuti rangkaian pendidikan pasukan elite TNI itu, meski hanya selama tiga minggu dari tujuh bulan pendidikan seharusnya.

Kiranya variabel tersebut cukup dapat mendefinisikan bagaimana reputasi Gatot jika direfleksikan pada pemberian penghargaan yang oleh sejumlah kalangan, mungkin termasuk Gatot sendiri, dianggap memiliki tujuan politis tertentu.

Apalagi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penghargaan yang ditujukan atas jasanya sebagai Panglima TNI mungkin dianggap Gatot kontraproduktif jika secara terbuka Ia terima begitu saja. Mengingat Gatot pernah mengklaim jika ada alasan politis tertentu ketika dirinya diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima TNI tiga tahun silam.

Selain itu, secara personal mantan KSAD itu agaknya ingin menghindari beban resiprokal seperti apa yang dikatakan Rolf Dobelli dalam The Art of Thinking Clearly, atas diberikannya penghargaan itu. Beban inilah yang bisa saja merusak reputasi Gatot jika harus Ia tanggung di kemudian hari.

Bagaimanapun, Gatot secara personal ialah sosok yang diperhitungkan dalam bursa kontestasi elektoral kepala negara tahun 2024 mendatang. Dan dalam perjalanan menatapnya, reputasi dinilai menjadi sangat esensial bagi Gatot dalam setiap langkah dan keputusannya yang erat kaitannya dengan konstelasi politik tanah air.

Oleh karena itu, dinamika politik selanjutnya antara pemerintah dan barisan oposisi pasca ketidakhadiran Gatot dalam pemberian penghargaan oleh negara, kiranya akan menjadi cukup menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hasil survei terbaru mengenai daftar calon presiden di Pilpres 2024 kembali dirilis, yang jika dielaborasikan dengan berbagai jajak pendapat sebelumnya, tak ubahnya seperti klasemen pembalap MotoGP musim ini yang terus menampilkan dinamika pergeseran posisi rider di tiap serinya.

Survei teranyar dari Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan pada akhir pekan lalu juga menunjukkan tren serupa. Kali ini, nama Ganjar Pranowo berada di posisi teratas mengungguli Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan serta sederet nama lainnya.

Dalam delapan besar nominasi capres itu sendiri, terdapat tiga nama yang mana sosoknya dinilai cukup menggugah untuk disoroti sebab tak terafiliasi oleh partai politik (parpol) manapun, yaitu Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo.

Dua nama terakhir menjadi menarik karena bersamaan dengan survei tersebut dirilis pada Oktober ini, pemberitaan dan relevansinya pada Pilpres 2024 kembali mengemuka.

Dikatakan menarik lantaran narasinya dikemas dengan postulat dari Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun yang menyebut bahwa jika kedua tokoh disandingkan akan sangat dahsyat impresi yang ditimbulkannya pada kontestasi politik 2024 sebagai “simbol perlawanan terhadap rezim”.

Kendati demikian, jika terlebih dahulu berbicara konteks survei itu sendiri, mengapa kiranya begitu jamak jajak pendapat dini yang dilakukan terkait kandidat capres 2024? Serta apakah serangkaian survei semacam ini akan menimbulkan benefit konkret secara politik, khususnya bagi Anies dan Gatot?

Agenda Pihak Tertentu?

Terdapat beberapa kemungkinan untuk menjelaskan mengapa survei kandidat capres bahkan sudah bertebaran dengan berbagai versi dan metode, meskipun Pilpres baru akan berlangsung empat tahun lagi.

Paling tidak sejak Januari hingga Oktober 2020, terdapat delapan belas survei terbuka capres 2024 yang dilakukan berbagai lembaga, di mana nama-nama yang ada dalam “klasemen” tampaknya memang itu-itu saja dan hanya silih berganti memuncaki posisi terfavorit.

Memang, survei tersebut tak keliru untuk dilakukan kapanpun, akan tetapi dua analis politik tanah air tetap mewanti-wanti agar publik cermat untuk meresponsnya karena bisa saja survei tersebut bernuansa politis.

Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyebut bahwa survei dini capres 2024 sah saja selama transparan dan akuntabel terkait apa maksud dan tujuannya.

Fokus Siti ialah mengenai keterbukaan lembaga survei terhadap temuan mereka apakah merupakan pesanan pihak tertentu atau tidak. Ia menyebut tak masalah apabila survei tertentu merupakan pesanan, selama publikasinya hanya diungkap kepada pihak pemesan. Dirinya menekankan bahwa jangan sampai survei pesanan menjadi konsumsi publik dan membuat publik kemudian digiring dengan opini.

Sementara Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menganggap hasil survei terkait Pilpres 2024 yang dirilis masih sangat prematur dan menduga ada unsur politis di balik hasil-hasil survei tersebut.

Belum lagi konteks agenda Pilpres sebuah negara itu sendiri yang dinilai tidak sesederhana persoalan domestik semata. Negara seperti Amerika Serikat (AS) bahkan sempat ditengarai disusupi invisible hand dari pihak luar, yakni Rusia pada dinamika Pilpres AS 2016 lalu. Hal ini kemudian juga menjadi variabel yang tampaknya tidak bisa dikesampingkan begitu saja pada kasus survey dini capres 2024.

Karenanya, jika mengacu pada dua argumen analis di atas, selain sebagai upaya legal normatif dari lembaga survei untuk menilai persepsi publik, agaknya terdapat kemungkinan pula bahwa terdapat tendensi politis tertentu di balik jamaknya berbagai survei “prematur” capres 2024 sampai sejauh ini.

Selain adanya dugaan penggiringan opini, survei yang dirilis juga dinilai sebagai semacam sinyal kepada dunia internasional bahwa nama-nama tersebut yang potensial menjabat sebagai RI-1.

Senada, Danielle Kurtzleben dalam What You Need to Know About Early Polls and How to Read Them, dengan mengutip seorang profesor bidang kebijakan publik Rutgers University, Clifford Zukin, menyebutkan bahwa esensi dari survei dini ialah sebagai name recognition atau pengakuan dan dikenalnya nama sang kandidat.

Variabel nama yang diakui tampaknya memang menjadi awal yang penting bagi kandidat manapun di dunia yang bertarung dalam kontestasi elektoral. Philip Bump dalam tulisannya di The Washington Post, dengan menggunakan studi kasus Pilpres AS 2016 lalu juga menyimpulkan bahwa dukungan suara sangat berkorelasi dengan name recognition.

Esensi tersebut selain dapat menjadi alasan kuat bagi tendensi politis dari survei dini capres 2024 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada sisi berbeda dan secara umum, agaknya juga dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak lain yang namanya konsisten berada dalam daftar persaingan. Tak terkecuali bagi sosok Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo.

Walaupun peringkatnya fluktuatif dan tak selalu berada pada posisi teratas, bersama dengan Ridwan Kamil, dua nama tersebut menjadi sosok istimewa karena tak terafiliasi dengan parpol manapun namun cukup jamak disebut dan diperhitungkan.

Menjadi semakin menarik sebab keduanya sempat disinggung oleh pakar HTN, Refly Harun sebagai duet yang sangat dahsyat apabila disandingkan pada Pilpres 2024 mendatang sebagai “simbol perlawanan terhadap rezim”.

Lantas, dengan relevansi survei capres yang juga memperhitungkan Anies dan Gatot, akankah tajuk “simbol perlawanan terhadap rezim” ini menjadi komoditas utama di Pilpres 2024 mendatang dan akan berarti banyak bagi keduanya?

Anies-Gatot Akan Direkrut Oposisi?

Agaknya menjadi kurang lengkap jika dalam membaca proses dan dinamika Pilpres 2024 hanya berkaca pada survei dan nama sosok potensial, tanpa berbicara mengenai konteks isu prominen yang kiranya akan mengiringi kontestasi tersebut.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Ole Borre dalam Issue Voting: An Introduction yang menyebut bahwa motivasi pemilih dalam sebuah pemilu ditentukan oleh tiga hal, yakni identifikasi parpol, kandidat, serta orientasi isu.

Margaret Scammell dalam Political Marketing: Lessons for Political Science menyatakan bahwa isu yang relevan dapat menjadi sebuah political marketing yang cukup “menjual” bagi para pemilih. Dalam hal ini para aktor politik akan berlomba merespons apa yang penting bagi publik dalam sebuah pemilu.

Artinya, jika kalkulasi saat ini dengan berbagai isu di masyarakat yang cenderung menaruh kekecewaan kepada pemerintah, tajuk “simbol perlawanan terhadap rezim” tampaknya memang akan menjadi nilai jual yang cukup tepat bagi kandidat yang akan bersaing di Pilpres 2024.

Dan sampai saat ini, orientasi isu tersebut tampak memang hanya relevan dengan sedikit nama yang muncul dalam survei capres 2024, yang secara otomatis dinilai akan mengarah pada sosok Anies dan Gatot yang notabene bebas dari afiliasi parpol seperti yang dinarasikan oleh Refly.

Pertanyaannya, apakah Anies dan Gatot mampu masuk ke dalam persaingan Pilpres 2024 yang sesungguhnya?

Secara konstitusional, tak terafiliasi dengan parpol manapun memang menjadi problem tersendiri bagi Anies dan Gatot untuk menatap Pilpres karena tanpa masuk atau dipinang parpol akan membuat keduanya mustahil untuk mencalonkan diri.

Sementara orientasi isu yang relevan dengan keduanya pun masih belum membuat parpol oposisi seperti PKS atau Demokrat menunjukkan gelagat atau tanda ketertarikan.

Akan tetapi jika berkaca pada Pilpres 2014, di mana Joko Widodo (Jokowi) kala itu berhasil dicalonkan dan menyingkirkan nama prominen lain di PDIP karena tingkat elektabilitas yang tinggi. Kala itu, kombinasi orientasi isu yang terkait dengan citra Jokowi menjadi kekuatan besar yang bahkan mengantarkannya ke Istana.

Bukan tidak mungkin hal serupa namun sedikit berbeda akan terjadi pada kasus Anies dan Gatot jika isu dan tajuk untuk berseberangan dengan pemerintah menjadi semakin relevan, serta membuat parpol tertarik merekrut atau bahkan benar-benar memasangkan keduanya. Apalagi elektabilitas keduanya dinilai masih sangat berpeluang untuk terus meningkat.

Bagaimanapun, proses menuju Pilpres 2024 masih cukup panjang dan segala kemungkinan masih dapat terjadi. Survei, berbagai isu hingga narasi terkait kontestasi tersebut agaknya akan terus mewarnai risalah politik nasional ke depannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]ama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tiba-tiba muncul pada Pilgub Jateng. Adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memunculkan nama jenderal kelahiran Tegal tersebut. Partai berlogo Kabah ini berencana membentuk poros untuk mengusung Gatot.

PPP dikabarkan tengah dalam rencana membentuk koalisi bersama Partai Golkar dan Demokrat untuk bertarung dalam Pilgub Jateng. Poros ini disinyalir sengaja dimunculkan untuk menggoyahkan singgasana petahana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

PPP menilai, Gatot adalah nama yang cocok untuk bersaing dengan Ganjar. Apalagi, ia putra daerah dari Tegal dengan pengalaman tingkat nasional. Mereka tidak khawatir dengan popularitas Gatot di provinsi tersebut dan berharap fenomena Pilgub DKI Jakarta dapat terulang, di mana calon non-unggulan dapat keluar sebagai kampiun.

Menarik untuk melihat kans Gatot dalam bursa pencalonan Pilgub Jateng. Belakangan, nama Gatot memang tengah menanjak di berbagai survei sebagai Capres maupun Cawapres. Jika Gatot mengambil tawaran untuk bertarung di tingkat provinsi, akankah ia tetap unggul? Apakah popularitas di tingkat nasional berpengaruh di tingkat lokal?

Modal Gatot di Jateng

Gatot adalah salah satu putra daerah Jateng yang kiprahnya moncer di tingkat nasional. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan yang berasal dari Solo. Sementara itu, ibunya juga berasal dari dari Cilacap, Jateng. Gatot sendiri dilahirkan di Tegal, semasa ayahnya bertugas di kota tersebut.

Darah militer memang mengalir cukup kental dalam diri Gatot. Ayahnya, Suwantyo adalah tentara pelajar semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ayah Gatot pernah berada di bawah komando Jenderal Gatot Subroto. Ia kemudian mengakhiri karir militernya dengan pangkat Letnan Kolonel.

PPP Persilahkan Gatot Nurmantyo Jika Ingin Berpolitik#BergerakBersamaRakyat https://t.co/rZEnwNVfsZ

— DPP PPP (@DPP_PPP) December 8, 2017

Sebagai seorang anak tentara, hidup Gatot dihabiskan dengan berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti penugasan sang ayah. Masa remaja, ia habiskan di daerah asal ibu dan ayahnya yaitu Cilacap dan Solo. Bisa dibilang, ia cukup mengenal Jateng melalui pengalaman ini.

Meski memiliki darah asli Jateng, kiprah Gatot sebagai tentara justru tidak banyak dihasilkan di provinsi yang beribukota di Semarang tersebut. Gatot lebih banyak berkarir di wilayah teritorial lain, seperti di wilayah Kodam Jaya, Siliwangi, Pattimura, dan Cenderawasih. Ia tidak pernah merengkuh jabatan di wilayah teritorial Kodam Diponegoro.

Saat memperoleh jabatan Pangdam, jabatan yang ia emban bahkan bukanlah Pangdam Dipenogero, tapi Pangdam Brawijaya. Pada tahun 2010, Gatot dipromosikan untuk menjabat di posisi yang berkedudukan di Jawa Timur tersebut.

Meski begitu, Gatot memang pernah bertugas di wilayah Jateng. Pada tahun 2009, Gatot menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer (Akmil). Akademi ini bertempat di salah satu kota di Jateng, yaitu Magelang.

Meski berkedudukan di Jateng, jabatan Gubernur Akmil tetap tidak seleluasa jabatan Pangdam Diponegoro dalam membangun jejaring. Pangdam Diponegoro memiliki keuntungan, karena cakupan wilayahnya yang lebih luas meliputi seluruh wilayah Jateng.

Peluang Gatot di Pilgub

Nama Gatot kerapkali luput dari berbagai survei jelang Pilgub Jateng 2018. Nama mantan Panglima TNI ini hampir selalu absen pada berbagai survei Pilgub Jateng. Sebagai putra daerah, nyatanya namanya tidak masuk hitungan untuk menjadi nomor satu di provinsi tersebut.

Gatot memang lebih banyak digadang untuk menjadi orang nomor satu atau nomor dua di Indonesia. Berbagai survei menempatkan nama alumni Akmil 1982 ini bersaing dengan nama-nama tenar sebagai capres atau cawapres. Di berbagai survei tersebut, ia kerapkali menembus posisi lima besar. Pada survei teranyar Indobarometer misalnya, nama Gatot bertengger di posisi lima capres pilihan masyarakat dengan persentase 3,2 persen.

Jika dilihat pada survei Pilgub Jateng, nama yang paling populer sejauh ini masih dipegang oleh petahana, Ganjar Pranowo. Politisi asal PDIP ini nyaris tidak terbendung di berbagai survei. Di beberapa survei elektabilitasnya bahkan mencapai lebih dari 50 persen. Ini nampak, misalnya pada survei yang dirilis LSI Denny JA. Ganjar dipilih 50,9 persen responden, jauh melebihi kandidat-kandidat lain.

Lalu bagaimana kans Gatot jika dibandingkan dengan Ganjar? Sejauh ini sulit untuk menilai elektabilitas alumni Akmil 1982 ini sebagai cagub Jateng. Hampir tidak ada lembaga survei yang mempertimbangkan namanya untuk mengejar kursi Jateng-1.

Jika merujuk pada hasil survei Pilpres, nama Gatot memang selalu mengungguli Ganjar di berbagai survei. Gatot kerapkali tembus posisi lima besar, sementara Ganjar hampir tidak pernah masuk 10 besar.

Kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ternyata sangat memuaskan. Survei LSI mencatat 77,9 persen warga Jateng puas dengan kinerja Ganjar. https://t.co/kdhyS3NHPR

— Rustam Ibrahim (@RustamIbrahim) December 13, 2017

Pada survei yang dirilis oleh Indobarometer misalnya, jenderal yang berpengalaman di Kostrad tersebut berada di jajaran lima besar bersanding dengan nama-nama seperti Jokowi, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Sementara itu, Ganjar tercecer jauh di posisi 20 dengan persentase 0,3 persen.

Akan tetapi, jika survei ini dilihat pada tingkat lokal Jateng, hasil yang muncul dapat menunjukkan sedikit perbedaan. Pada survei top of mind capres warga Jateng yang dirilis Populi Center, nama Ganjar unggul tipis dari jenderal yang baru melepas jabatan Panglima TNI ini.

Berdasarkan survei tersebut, Ganjar meraih 0,4 persen responden warga Jateng jika ditanya mengenai presiden yang akan dipilih. Sementara itu, Gatot berada tepat di bawah Ganjar dengan perolehan 0,3 persen.

Merujuk pada hasil survei tersebut, ternyata popularitas di tingkat nasional tidak selalu berarti popularitas yang sama di tingkat lokal. Meski tipis, nama Ganjar Pranowo ternyata lebih memikat bagi warga Jateng ketimbang Gatot. Padahal, survei tersebut adalah survei capres yang biasanya di tingkat nasional Gatot unggul.

Plus-minus Jadi Jateng-1

Terlepas dari kondisi-kondisi tersebut, apabila Gatot memutuskan menerima pinangan poros PPP-Golkar-Demokrat, ia bisa menimba ilmu kepemimpinan sipil secara berjenjang. Ia bisa menambah jam terbang terlebih dahulu dalam jabatan sipil di tingkat lokal, sebelum naik ke jabatan yang lebih tinggi seperti menjadi presiden.

Akan tetapi, bagi tokoh berkaliber nasional seperti Gatot, melaju pada Pilgub Jateng bisa berarti turun kelas. Bisa dibilang, level sang jenderal sudah terlampau tinggi bagi gelaran politik tingkat lokal.

Jika Gatot memilih untuk turun ke Pilgub Jateng ketimbang menunggu Pilpres 2019, maka momentum yang ia miliki saat ini bisa saja berkurang. Nama Gatot yang tengah hangat-hangatnya dibicarakan untuk RI-1 atau RI-2 bisa saja tenggelam karena memilih bertarung di Pilgub Jateng.

Sorotan lampu di tingkat nasional bisa saja menghilang jika eks Panglima TNI ini melangkah di Pilgub Jateng. Jateng bukanlah provinsi seperti DKI Jakarta yang menyita perhatian publik seluruh Indonesia. Momentum yang tengah tinggi jelang Pilpres 2019 bisa menurun jika harus menunggu hingga Pilpres 2024.

Memaksimalkan momentum adalah kunci bagi kemenangan seorang kandidat. Langkah ini juga pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jokowi memilih tidak menunda untuk menyelesaikan masa jabatannya terlebih dahulu sebagai Gubernur DKI Jakarta saat namanya berada di puncak bursa capres 2014.

Selain itu, jenderal kelahiran Tegal ini juga harus benar-benar memikirkan peluang menangnya di Pilgub Jateng. Jika melihat kondisi terkini, namanya jauh tertinggal dibanding Ganjar atau nama-nama lain yang sudah beredar. Sangat penting baginya untuk tidak melakukan perjudian besar di tingkat lokal.

Tanpa perhitungan yang matang, melaju di Pilgub Jateng dapat menjadi bumerang bagi Gatot. Alih-alih menjadi jawara, ia bisa saja menelan pil pahit di Jateng dan merusak peluangnya menjadi presiden atau wakil presiden.

Segalanya memang masih mungkin terjadi. Dinamika Pilgub Jateng masih mengalami naik-turun. Keajaiban seperti di Pilgub DKI bisa saja menghampiri kandidat seperti Gatot. Lalu, langkah apa yang sebaiknya diambil sang jenderal? Maju di tingkat nasional atau turun kelas ke tingkat lokal? (Berbagai sumber/H33)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]ada upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990 beberapa waktu lalu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa sebagai Panglima ia pasti berpolitik. Ia menegaskan bahwa politiknya adalah politik negara.  Hal ini ia tegaskan kembali pada peringatan HUT TNI ke-72. Pernyataan ini seolah dimaksudkan untuk menjawab tudingan bahwa dirinya kini tengah melakukan manuver politik praktis.

Kiprah Gatot belakangan ini dianggap mengarah pada politik praktis dengan tujuan pribadi. Beberapa kali ia menemui tokoh atau partai politik. Ia juga kerap melontarkan pernyataan kontroversial yang bertentangan dengan kebijakan negara secara keseluruhan. Gatot juga kerap menunjukkan sikap yang tidak koordinatif dengan pejabat lainnya.

Lalu apakah yang dimaksud dengan politik negara tersebut? Konsep ini menarik untuk diketahui lebih lanjut, apalagi jika mengingat beragam kiprah Gatot sebagai Panglima selama ini. Perlu dibuktikan apakah manuver yang dilakukan Gatot sejauh ini telah sesuai dengan politik negara yang ia sebutkan atau tidak.

Menyoal Politik Negara

Gagasan mengenai politik TNI adalah politik negara telah diungkapkan oleh para pendahulu bangsa ini. Jenderal Sudirman pernah berpesan tentang jati diri TNI. Ia menyatakan bahwa politik tentara politik negara, politik TNI adalah politik negara. TNI harus tunduk dan loyal kepada negara. Senada dengan hal itu, Presiden Soekarno juga mengingatkan bahwa angkatan perang tidak boleh ikut dalam urusan politik praktis.

Secara konsep, politik negara dapat diartikan sebagai garis politik yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan untuk mencapai cita-cita nasional. Jika merujuk pada UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, kebijakan politik negara tersebut sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan dan mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Secara spesifik jika merujuk pada pidato Gatot pada 5 Oktober lalu, politik negara TNI dirangkum dalam Sapta Marga dan sumpah prajurit. Jika kedua hal tersebut yang menjadi rujukan, maka pengabdian TNI yang paling utama adalah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan juga Pancasila.

Sesuai dengan Sapta Marga dan sumpah prajurit, tindakan seorang prajurit dimaksudkan tidak lain untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan juga ditujukan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, tentara juga harus selalu tunduk pada atasan. Dalam konteks ini kesetiaan Panglima TNI jatuh pada Presiden Republik Indonesia.

Sebagai perwujudan dari reformasi TNI yang direncanakan pasca runtuhnya Orde Baru, TNI harus tunduk pada tertib politik dan kedaulatan rakyat. TNI dalam hal ini harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden yang telah mendapat persetujuan DPR. Pada tataran kebijakan, untuk mengerahkan dan menggunakan kekuatan militer maka Panglima TNI harus mendapat perintah Presiden terlebih dahulu.

Selain patuh pada perintah presiden, Panglima TNI juga harus banyak berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Dalam urusan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Hal ini termasuk penganggaran dan rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Meski tunduk dan patuh pada Presiden sebagai panglima tertinggi, hal ini tidak berarti TNI dan Panglima-nya dapat menjadi instrumen politik penguasa. Seorang presiden tidak sepantasnya menjadikan TNI sebagai basis politiknya. Dalam hal ini, interaksi antara penguasa dengan TNI harus steril dari urusan politik pribadi Presiden.

Jika dilihat pada UU No. 28 tahun 1999, bab II pasal 2, pada dasarnya Panglima beserta anggota TNI lainnya digolongkan sebagai penyelenggara negara. Maka segala tindak-tanduknya harus berlandaskan politik negara dan tidak patut memiliki ambisi politik pribadi. Sebagaimana abdi negara lainnya, Panglima TNI di masa dinasnya tidak boleh melakukan aktivitas politik yang bersifat pribadi seperti bergabung dengan partai politik atau maju dalam Pilkada.

Lalu apakah Panglima TNI tergolong penyelenggara politik dalam hal ini pembuat kebijakan? Di luar tugas keprajuritan, tidak ada peran seorang Panglima TNI sebagai penyelenggara politik. Pada dasarnya Panglima TNI tunduk pada supremasi sipil di bawah perintah presiden dan koordinasi Menteri Pertahanan. Sebagaimana disebut sebelumnya, mulai dari kebijakan penganggaran hingga keputusan pengerahan kekuatan militer semuanya bergantung pada keputusan pemerintahan sipil.

Politik Negara dan Manuver Gatot

Meski terlalu dini untuk mengatakan Gatot memiliki ambisi politik pribadi, ada indikasi manuver Gatot tidak sepenuhnya sesuai dengan politik negara. Beragam pernyataan dan tindakannya seolah menunjukkan ada pertentangan dengan mekanisme yang sesuai dengan politik negara.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Buktikan bahwa Saya Berpolitik Praktis https://t.co/CWEQ4iUSEJ

— Kompas.com (@kompascom) October 6, 2017

Mekanisme kelembagaan dan sikap tunduk pada supremasi sipil tidak ditunjukkan pada manuver Gatot belakangan ini. Pernyataannya mengenai 5.000 pucuk senjata menunjukkan bahwa ada indikasi kurang koordinasi dalam sikapnya tersebut. Maka bisa saja apa yang ia ucapkan menjadi ungkapan pribadi dan tidak mendahulukan cita-cita nasional pada politik negara.

Informasi semacam itu adalah informasi yang bersifat rahasia. Idealnya, Gatot seharusnya menyampaikan informasi tersebut kepada presiden dan menghindari pernyataan kepada publik. Pernyataan tersebut menunjukkan ada alur koordinasi yang terputus antara Gatot dengan pemimpin sipilnya. Gatot memunculkan kesan tidak koordinatif dengan Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam yang sepantasnya ia beritahu terlebih dahulu.

Kesan serupa juga terlihat dalam polemik penayangan film Pengkhianatan G30S PKI. Gatot menyebutkan bahwa kebijakan untuk memutar kembali film tersebut adalah atas perintahnya. Padahal penayangan film ini telah dihentikan oleh pemerintahan sebelumnya. Meski Presiden tidak menentang keputusan Gatot tersebut, langkah ini dapat menjadi penanda Gatot tidak sepenuhnya patuh pada politik negara. Ia bersikap independen menginstruksikan penayangan film yang sempat dihentikan penayangannya itu.

Pada kasus-kasus tersebut, politik negara yang menekankan supremasi sipil tidak terlihat. Gatot bersikap terlalu independen dan mengabaikan koordinasi dengan pejabat sipil lainnya. Idealnya seorang Panglima TNI tidak boleh bergerak atas inisiatifnya sendiri. Panglima TNI seharusnya bertindak sesuai dengan putusan pejabat yang dipilih secara demokratis.

Dalam beberapa kesempatan Gatot juga kerap memenuhi undangan pertemuan dengan berbagai tokoh politik. Gatot misalnya pernah mampir ke acara yang dihelat Partai Golkar dan PKS. Ia juga pernah mengadakan ulama dan santri. Terakhir ia juga memenuhi undangan silaturahmi dengan pengusaha.

Terlepas dari hal-hal tersebut, terlalu dini untuk menghakimi bahwa Gatot melakukan aktivitas politik praktis yang bersifat pribadi. Secara tekstual, tidak ada larangan seorang Panglima TNI untuk bertemu siapapun termasuk tokoh-tokoh partai politik. Tentu hal ini dapat meningkatkan citra dan popularitasnya, tetapi di atas kertas selama tidak bergabung dengan parpol dan ikut dalam suatu pemilihan, maka Gatot tidak melanggar apapun.

Meskipun demikian Gatot seharusnya berhati-hati. Sebagai Panglima ia seharusnya tidak memberikan pernyataan dan sikap yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya. Saat bertemu tokoh partai politik dan ormas Islam misalnya, Gatot perlu membuktikan bahwa aktivitas tersebut murni sebagai upaya TNI merangkul masyarakat. Ia perlu menunjukkan bahwa ia tidak tengah mengonsolidasikan kekuatan politik untuk ambisi pribadinya. Ia juga harus menghindari langkah seperti memuji suatu partai politik dengan nada yang tendensius. (H33/Berbagai sumber)

PinterPolitik.com

“Victory usually goes to the army who has better trained officers and men” – Sun Tzu

[dropcap size=big]B[/dropcap]eberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo tentang pembelian 5.000 pucuk senjata yang dilakukan oleh institusi non-militer. Namun, highlight pemberitaan sepertinya sedikit mengesampingkan momen pernyataan Gatot tersebut. Gatot berbicara tentang senjata ilegal itu pada acara temu bersama para purnawirawan (pensiunan) TNI.

Mengapa hal ini penting? Tentu saja karena saat ini, tokoh-tokoh politik paling berpengaruh dalam skala nasional sebagian besar berasal dari purnawirawan TNI. Sebagai catatan, dua dari tiga elit oligark politik nasional paling berkuasa saat ini adalah purnawirawan TNI.

Pada acara pertemuan tersebut, hadir juga Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus juga purnawirawan TNI, Prabowo Subianto. Saat itu, Gatot juga terkesan menyampaikan keluhannya tentang senjata ilegal itu kepada para seniornya tersebut, termasuk Prabowo. Apalagi, saat acara tersebut, ada momen ketika Gatot bertemu dengan Prabowo bersama mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

Akibatnya, wacana memasangkan Prabowo dengan Gatot pada Pilpres 2019 pun kembali dihembuskan. Gatot memang akan pensiun beberapa bulan lagi, sementara Prabowo dianggap sangat perlu mencari calon pendamping yang punya popularitas bagus untuk menyaingi Jokowi. Saat ini, Gatot adalah salah satu tokoh yang cukup populer.

Prabowo – Gatot Nurmantyo Pasangan Ideal Pimpin Indonesia!? Yang setuju Reetwet yang tidak silahkan komentarnya pic.twitter.com/7IgC5iDVEG

— EG (@ekagumilars) September 26, 2017

Namun, pergunjingan tentang hal tersebut sampai pada sebuah pertanyaan besar: mungkinkah pasangan militer-militer berkuasa di Indonesia?

Militer-Militer, Mungkinkah?

Profesor Tjipta Lesmana sempat menurunkan sebuah tulisan di harian Rakyat Merdeka dan menyebut pasangan Prabowo-Gatot sebagai hal yang mustahil terjadi. No way, begitu kata Profesor Tjipta. Apakah benar demikian?

Faktanya, kekuasaan dari kelompok militer atau pensiunan militer memang dianggap sebagai yang paling baik dalam menjaga stabilitas politik nasional.

Namun, seringkali, kekuasaan kelompok militer menjadi absolut dan rakyat hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan senjata militer. Apalagi, dalam garis komando militer aktif, kuasa militer menjadi sangat kuat karena militerlah yang punya senjata. Political power grows out the barrel of gun, demikian kata para pemikir aliran kiri.

Indonesia pernah dikuasai selama 32 tahun oleh kuasa absolut militer. Dengan Soeharto sebagai presiden, tercatat ada 3 tokoh militer yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, yaitu Umar Wirahadikusuma (1983-1988), Soedharmono (1988-1993) dan Try Sutrisno (1993-1998). Soeharto sendiri menjadi tokoh militer sentral dalam kekuasaan absolut tersebut.

Walaupun demikian, pasangan militer-militer bukanlah hal yang mustahil, sekalipun di sebuah negara demokrasi. Amerika Serikat misalnya pernah punya pasangan presiden dan wakil presiden dari bekas militer. Presiden Ronald Reagan dan Wakil Presiden George H. W. Bush (Bush senior) merupakan salah satu pasangan militer-militer yang pernah memimpin Amerika Serikat antara tahun 1981 sampai 1989.

Reagan pernah mengabdi untuk Angkatan Udara, sementara Bush merupakan seorang Letnan Angkatan Laut Amerika Serikat. Walaupun sama-sama berasal dari militer, keduanya cukup berhasil menjalankan kekuasaan sipil.

Prabowo-Gatot, Berani Lawan?

Walaupun telah dan akan pensiun dari militer, tidak dapat dipungkiri baik Prabowo maupun Gatot masih punya keterikatan moral dengan institusi militer itu sendiri. Walaupun menjadi lawan politik, faktanya mantan militer selalu punya rasa hormat tersendiri terhadap sesama mantan atau anggota militer.

Selain itu, hal positif dari rekam jejak dalam bidang militer juga sangat membantu tokoh politik menjaga situasi nasional. Selama dua periode kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, tidak ada guncangan politik yang besar. Sebagai jenderal, SBY sangat baik dalam menciptakan situasi politik yang kondusif. Bandingkan dengan 2 tahun awal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang penuh guncangan, baik di DPR maupun dari masyarakat.

Prabowo adalah salah satu produk militer yang punya kapasitas sebagai pemimpin – terlepas dari kontroversi kasus yang terjadi pada tahun 1998. Sementara Gatot, walaupun dikenal sering melakukan hal-hal yang kontroversial, namun saat ini menjadi salah satu tokoh politik paling kuat, tentu saja karena ia adalah panglima militer kedua tertinggi setelah presiden.

Namun, banyak pihak menganggap, pasangan militer-militer tidak akan mungkin terjadi lagi di Indonesia. Apalagi, Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan bahaya dan mengharuskan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Masyarakat juga dianggap akan ketakutan jika ada pasangan militer-militer yang mau mencalonkan diri lagi.

Trauma terhadap kekuasaan militer juga menyebabkan aktivitas politik Gatot – misalnya ketika mengunjungi partai politik – mendatangkan kritik dari berbagai pihak. Dalam pertemuan dengan purnawirawan itu, Gatot juga sempat mengatakan bahwa upaya untuk membendung militer kembali ke politik perlu digalakkan kembali dan ia akan mengupayakan hal itu. Namun, beberapa pihak mengkritik pernyataan tersebut karena gatot sendirilah yang pernah mengeluarkan wacana untuk mengembalikan hak politik TNI.

Di sisi lain, Prabowo punya kepentingan politik yang sangat menentukan terkait pasangan yang akan dipilihnya. Jokowi sebagai petahana adalah calon yang sangat kuat. Oleh karena itu, Prabowo memang harus tepat memilih calon wakil presiden untuk menghadapi Jokowi pada 2019 nanti. Jika salah pilih, akan sulit untuk menandingi popularitas Jokowi yang semakin tidak terbendung.

Bagi Prabowo, keuntungan terbesar memilih Gatot adalah dari sisi popularitas, penerimaan masyarakat sipil terhadap sosoknya, kedekatannya dengan kelompok Islam, dan tentu saja karena Gatot akan pensiun dalam beberapa bulan lagi. Fakta ini tentu sangat menguntungkan secara politik bagi Prabowo.

Namun, hal ini juga membuat posisi politik Gatot menarik juga untuk Jokowi – walaupun posisi militer sebagai wakil presiden sepertinya sangat sulit dibayangkan. Yang jelas hal ini juga tetap mungkin terjadi. Kalaupun Gatot bisa berpasangan dengan Prabowo, maka kubu Jokowi tentu punya pekerjaan rumah yang berat untuk menghadapi pasangan jenderal ini.

Dilema Pretorianisme

Manuver politik Gatot akhir-akhir ini memang terlihat semakin terbuka – walaupun tidak menutup kemungkinan Gatot punya agenda lain di belakangnya yang sesuai dengan tupoksi seorang Panglima TNI.

Namun, pretorianisme atau ikut berpolitiknya seorang jenderal militer aktif tetap mendatangkan dilema. Dalam sejarahnya, pretorianisme selalu punya dampak buruk bagi pemerintahan suatu negara karena jika militer kuat secara politik, ancaman kudeta terhadap pemerintahan sipil akan selalu terjadi.

Indonesia memang telah melewati masa-masa ketika dikuasai oleh militer. Namun, pasca reformasi campur tangan militer dalam politik Indonesia masih sangat kental – walaupun masih sebatas pada tokoh-tokoh purnawirawan. Bahkan, tokoh militer masih dianggap sebagai sentral kuasa.

Wacana Prabowo-Gatot untuk 2019 memang terlihat ambisius, namun sangat mungkin terjadi. Meskipun demikian, perlu juga dicatat, jangan sampai nama Gatot hanya sekedar dipakai untuk ‘meramaikan’ suasana politik nasional. Bagaimana pun juga hubungan sipil-militer manjadi isu yang sangat ‘seksi’ untuk diperbincangkan dan bahkan mempengaruhi peta politik nasional.

Jangan sampai kasus Gatot ini mengulang apa yang terjadi pada jenderal Moeldoko yang pada saat akan berakhir masa jabatannya juga digadang-gadang akan terjun ke dunia politik dan bahkan mendirikan partai politik. Namun, nyatanya? Saat ini nama Moeldoko entah di mana. Jangan sampai nama Gatot juga akan seperti Moeldoko di kemudian hari: menghilang entah ke mana.

Menarik untuk ditunggu apakah pasangan Prabowo-Gatot bisa terwujud. Masih ada beberapa bulan untuk melihat calon-calon pasangan capres-cawapres yang potensial. Yang jelas masyarakatlah yang akan menilai apakah pasangan militer-militer itu layak dipilih atau tidak karena dalam demokrasi rakyatlah yang berkuasa. Bukan begitu? (S13)

PinterPolitik.com

“Bagi seorang jenderal ada lima bahaya :
Bertekad mati, ia bisa tewas.
Bertekad hidup, ia bisa tertangkap.
Cepat marah, ia bisa dihasut.
Murni dan jujur, ia bisa dipermalukan.
Mengasihi orang banyak, ia bisa dibuat jengkel.
Kelimanya adalah bencana dalam militer.”

(Sun Tzu, The Art of War)

 Dalam beberapa hari ini, isu pemesanan 5000 pucuk senjata illegal oleh institusi non militer menjadi topik yang cukup hangat. Kabar ini bergulir setelah Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, melontarkan temuannya dalam pertemuan dengan para purnawirawan jenderal TNI di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pernyataan Jenderal Gatot tentang pengadaan senjata oleh instansi non-militer berbuah polemik. Menurut Gatot, ada isu instansi non-militer yang mau mendatangkan senjata secara illegal dari luar negeri dengan mencatut nama presiden dan tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 5000 pucuk senjata.

Akan tetapi, pernyataan ini lalu ditanggapi Wiranto bahwa lembaga yang membeli senjata adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Senjata-senjata tersebut hanya berjumlah 517 pucuk senjata dan semuanya diproduksi oleh perusahaan lokal, PT. Pindad. Menurutnya, senjata-senjata tersebut akan dipakai untuk latihan tembak dalam sekolah intelijen negara. Karena dinilai bukan standar TNI, maka BIN merasa tak perlu minta izin ke TNI, cukup minta izin ke Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Mabes Polri) saja.

Kemudian tersiar juga kabar bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah salah satu institusi yang memesan senjata. Terkait hal itu, Kepala BNN, Komjen Budi Waseso (Buwas) menegaskan bahwa BNN tidak memesan senjata dari Pindad, namun dari luar negeri. Buwas mengatakan bahwa standar senjata yang digunakan BNN berbeda dengan standar senjata TNI maupun Polri. Melihat perbedaan pernyataan antara Gatot, Wiranto dan Buwas sudah pasti memicu kebingungan di masyarakat, kira-kira mana yang benar pernyataannya? Mungkinkah pernyataan Gatot tidak dialamatkan ke BIN, namun ditujukan ke BNN yang diberitakan membeli senjata dari luar negeri?

Dagelan Soal Senjata?

Semuanya berawal dari pernyataan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso terkait pengadaan senjata yang dilakukan oleh BNN. Senjata-senjata itu diimpor dari Rusia, Amerika Serikat, Jerman dan Ceko. Senjata-senjata ini seperti yang diberitakan oleh CNN dinilai lebih canggih dari milik TNI-Polri. Adapun senjata TNI-Polri umumnya dibuat oleh PT Pindad.

Senjata-senjata yang akan dibeli BNN itu disebut mampu menghancurkan mobil maupun pintu besi dengan sekali tembak. Pernyataan ini kemudian diralat oleh Buwas sendiri bahwa senjata BNN itu berkaliber sipil, jadi tidak sama dengan TNI maupun Polri. Kalau memang berkaliber sipil, mengapa disebut-sebut bisa menghancurkan pintu besi maupun mobil dengan sekali tembak? Bahkan senjata-senjata tersebut memiliki kelebihan dalam hal ketepatan bidikan hingga 1,6 km dan daya jelajah sampai 2,8 km. Bukankah ini aneh? Mungkinkah gembong narkobanya terlalu ‘sakti’ sehingga perlu senjata secanggih ini? Tentu akan sangat berbahaya bila senjata ini disalahgunakan.

9/23/17, 10:59:34: +62 811‑303‑133: Apakah yg ini yg dimaksud dgn ada institusi lain yg beli senjata? https://t.co/0mJSG8PD1J

— Eman Hermawan (@eman_nahnu) September 23, 2017

Menurut Buwas, pengadaan senjata oleh BNN juga telah mendapat restu dari Presiden, Menteri Pertahanan Negara (Menhan) dan Komisi III DPR. Hal ini yang mungkin menjadi bahan sindiran Gatot terhadap isu pengadaan senjata oleh BNN. Ini juga diduga sebagai antisipasi agar kekuatan BNN tak ‘melampaui’ TNI saat ini karena akan berpotensi mengancam keamanan negara.

Wiranto memang menyebut BIN sebagai lembaga yang membeli senjata dari PT. Pindad dan dana yang dipakai telah dimasukan dalam anggaran belanja negara. Akan tetapi, yang agak janggal mengapa Wiranto tak memberikan penjelasan tentang pengadaan senjata oleh pihak BNN? Mungkinkah Wiranto ‘sengaja’ mengabaikannya atau memang tak mengetahui berita tersebut?

Klarifikasi mengenai penyelundupan 5. 000 senjata@PartaiSocmed

https://t.co/nGFzBiSYN1

— HS (@HarapanSiahaan2) September 24, 2017

Harus Dengan Izin Menhan dan Polri

Perbedaan pernyataan antara Buwas Gatot dan Wiranto tentu saja membingungkan. Oleh karena itu, perlu juga menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembelian dan pemilikkan senjata api baik dalam kubu TNI-Polri, institusi non-militer dan masyarakat sipil.

Mengenai pembelian dan pemilikkan senjata sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, terutama pada pasal 8. Pada pasal itu dijelaskan bahwa para pengguna atau pemilik senjata api harus melalui izin Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ada pula Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan kemenhan dan TNI. Selain itu, ada pula peraturan mengenai wewenang pihak kepolisian dari kepolisian untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Peraturan itu diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, pasal 15 ayat (2) huruf e.

Mengenai izin pembelian senjata oleh pihak BIN rupanya telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan sejak Mei 2017. Tapi mengapa Gatot selaku Panglima TNI tak mengetahuinya, padahal Kemenhan dan TNI itu bagaikan kakak ber-adik? Mungkinkah ini ada kaitannya dengan ‘perseteruan’ antara Panglima TNI dan Menhan terkait kasus korupsi pengadaan helicopter AW 101 beberapa waktu lalu?

Lalu yang lebih aneh lagi, mengapa isu pengadaan senjata canggih oleh BNN tak dimunculkan ke permukaan? Apakah ‘lepas’ dari pengawasan DPR, Polri dan Menhan? Yang membingungkan adalah mengapa Gatot tidak memberikan pernyataan resmi kepada publik soal wacana pengadaan senjata oleh lembaga non-militer, tapi hanya kepada para purnawirawan di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur.

Perbedaan pernyataan antara Buwas, Gatot dan Wiranto, pada satu sisi mau menunjukkan bahwa antara kubu TNI, Polri, Menkopolhukam, Menhan, BIN dan BNN tidak ada kekompakan dalam rencana pengadaan senjata. Di sisi lain, justru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Buwas, Gatot dan Wiranto mengenai wacana pengadaan senjata sehingga membuat publik gagal paham. Maka, ada kemungkinan pernyataan Gatot bisa dibenarkan. Di balik pernyataan tersebut, tersirat ‘tanda waspada’ agar tak ada institusi non-militer lain yang pengaruhnya melampaui TNI.

Pernyataan tersebut tentunya ada kaitan dengan BNN dan BIN yang memang bukan instansi militer yang sedang berencana membeli senjata. Apalagi pihak BNN melalui Buwas sudah menegaskan bahwa senjatanya lebih canggih dari TNI dan Polri. Ini juga bisa menjadi strategi Gatot untuk mencegah pemberontakan yang mengancam keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi, tidak dapat menutup kemungkinan bahwa ini hanya akal-akalan pemerintah untuk meredam isu komunisme yang kembali merebak belakangan ini atau bisa juga menjadi manuver politik bagi Gatot untuk maju ke pilpres 2019, siapa yang tahu?  Bagaimana menurut anda? (dari berbagai sumber / K-32)