PinterPolitik.com

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menjumpai fakta yang bertolak belakang dengan harapan kita – semisal mencintai orang yang mungkin tidak akan dimiliki. Meski akhirnya mengecewakan, lambat laun kita bisa menerimanya. 

Berbeda dengan inkonsistensi antara harapan dengan kenyataan, ada hukum alam yang disebut “kausalitas” atau sebab akibat yang suka tidak suka harus kita terima sebagai konsekuensi logis dari kenyataan. 

Namun, sering kali kausalitas ini luput dari cara berpikir manusia. Hal ini sesuai dengan kritik Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur yang menyoroti pernyataan Polri yang menyebutkan bahwa gas air mata bukanlah penyebab utama kematian. 

Isnur menilai Polri tengah menolak konsep kausalitas dalam Tragedi Kanjuruhan. Padahal, sudah jelas bahwa penyebab utamanya kepanikan adalah gas air mata. 

Sedikit memberikan konteks, sebelumnya pihak Polri mengklaim bahwa penggunaan gas air mata dalam skala tinggi tidak mematikan – bahkan dengan tegas menyebut gas air mata bukan penyebab jatuhnya 131 korban di Kanjuruhan. 

Selain dari YLBHI, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menolak pernyataan gas air mata bukan penyebab kematian. 

Anggota TGIPF Rhenald Kasali mengungkapkan bahwa sebenarnya Tragedi Kanjuruhan dapat dicegah jika polisi cukup menggunakan gas air mata yang kapasitasnya untuk meredam agresivitas massa. 

Anyway, persoalan ini menjadi menarik karena muncul kesan kalau polisi ingin cuci tangan atas Tragedi Kanjuruhan ini. Tentu, ini berkaitan dengan konteks hukum kausalitas antara gas air mata dengan kematian. 

Seolah pernyataan polisi memperlihatkan cara berpikir sebab akibat yang keliru, yang dalam istilah Latin disebut dengan “Non causa pro causa” atau “Post-hoc ergo propter hoc”. 

Sederhananya ungkapan ini memperlihatkan adanya kesalahan bernalar, yang sering terjadi kepada seseorang yang keliru mengidentifikasi penyebab suatu kejadian. 

Ungkapan ini mengajarkan kita bijak dalam melihat fenomena sosial politik, termasuk hukum, karena pada kenyataannya berpikir hanya merujuk pada pendekatan monokausalitas akan membuat kita terlalu deterministis. 

Melihat bahwa keniscayaan sebab akibat dengan mengembalikan kausalitas suatu peristiwa pada satu faktor saja. Padahal, ada konsep lain, seperti multi-kausalitas, yang meyakini sebuah peristiwa dilatarbelakangi berbagai faktor. 

Teori multi-kausalitas menjelaskan suatu peristiwa dengan berbagai penyebab. Namun, hal ini tidak cukup. Dalam hukum pidana, ada faktor lain yang juga digunakan untuk menuntut pelaku untuk bertanggung jawab. 

Eva Achjani Zulfa dalam tulisannya Hukum Pidana Materil & Formil: Kausalitas mengungkapkan bahwa, selain kausalitas, perlu ada unsur kesalahan yang merujuk

Dalam melihat rangkaian peristiwa pidana, perlu melihat unsur “kontrol pelaku” sebagai syarat peristiwa disebut sebagai tindak pidana. Unsur ini ingin melihat ada tidaknya kehendak bebas pelaku dalam sebuah peristiwa.

Literasi Ilmu Hukum mengenal teori Der meist wirksame bedingung yang dicetuskan oleh Birkmeyer. Menurut teori ini, dari rangkaian faktor-faktor, terbentuk kejadian ada faktor yang paling besar pengaruhnya atas sebuah  kejadian (meist wirksame).

Teori ini mencari syarat manakah yang dalam keadaan tertentu yang paling banyak berperan untuk terjadinya akibat (meist wirksame) di antara rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat.

Nah, teori ini setidaknya bisa menjadi titik terang bahwa perlu memahami syarat  yang  paling  besar  pengaruhnya dan yang paling dekat jaraknya terhadap timbulnya akibat. 

Kembali ke konteks pernyataan polisi terkait penyebabnya tragedi, hal ini akan menurunkan citra kepolisian yang sedang dibangun kembali oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

Polisi, layaknya seorang ksatria, bukan hanya sebagai pencipta kedamaian tapi juga punya nilai–nilai kepemimpinan. Salah satunya adalah siap bertanggung jawab, jika memang benar kesalahan bermula dari dirinya.

Hmm, biasanya sikap ksatria ini punya antitesis, yaitu seorang pengecut – orang yang dalam peribahasa diumpamakan sebagai “orang yang suka lempar tangan sembunyi batu.” Eh, sebaliknya, ya? Uppsss. Hehehe. (I76)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebut kematian di tragedi Kanjuruhan akibat gas air mata. Menurutnya, gas air mata justru tidak mematikan. Irjen Dedi sebut kematian terjadi akibat kekurangan oksigen. Klaim itu dibantah sejumlah pihak. Peneliti ISESS Khairul Fahmi sebut gas air mata menjadi penyebab kepanikan sehingga suporter berdesak-desakan dan kekurangan oksigen.

Usai Tragedi Stadium Kanjuruhan 2022 terjadi di Malang, Jawa Timur (Jatim), pada 1 Oktober 2022 kemarin, perdebatan masih berlanjut hingga kini soal siapa yang perlu disalahkan. Beberapa menyalahkan kelompok supporter yang masuk ke dalam lapangan. Beberapa lainnya menyalahkan metode kontrol massa yang dijalankan oleh polisi saat itu.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan gas air mata. Ini membuat sejumlah pihak menyoroti anggaran pengadaan kebutuhan gas air mata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) beberapa tahun terakhir, yakni sejak tahun 2014 hingga tahun 2022.

Data yang diungkapkan oleh peneliti ekonomi dan kebijakan publik, Andri Prasetiyo, menunjukkan bahwa anggaran untuk gas air mata sempat menurun. Namun, angka kembali meningkat sejak tahun 2020 – diduga karena rentatan demonstrasi besar yang terjadi pada tahun 2019 silam.

Penggunaan gas air mata di dalam stadion pun sudah dilarang dalam Pasal 19 FIFA Stadium Safety and Security Regulations “Dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa (gas air mata)”. Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta menyatakan aparat menggunakan gas air mata karena tindakan penonton anarkis dan dianggap membahayakan keselamatan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Semuanya akan kita dalami dan ini akan menjadi satu bagian yang akan kita investigasi secara tuntas, baik dari penyelenggara, dari sisi pengamanan. Polri akan mengaudit penggunaan gas air mata denhgan mendalami terkait SOP satgas atau tim pengamanan saat pelaksanaan pertandingan, memeriksa sejumlah pihak yang mengetahui gambaran tragedi, dan  akan diproses secara hukum apabila terdapat unsur pidana.