Dari Sekolah Garuda, Badan Gizi Nasional (BGN), sampai Danantara, simbol Garuda muncul di mana-mana di era Prabowo Subianto. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

“Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran” – Partai Gerindra

Cupin baru saja turun dari bus ketika ia melihat papan besar bertuliskan “Sekolah Garuda”. Kepala burung Garuda berwarna merah mengembang di atas tulisan itu. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, “Garuda lagi. Di mana-mana ada Garuda.”

Tak salah. Di era Prabowo Subianto, simbol Garuda muncul di hampir setiap proyek besar negara. Seolah burung mitologis itu bukan sekadar lambang negara di dinding kantor pemerintahan, tetapi makhluk hidup yang menjelma di setiap kebijakan, logo, hingga nama institusi. 

Cupin juga mencatat bahwa bukan hanya Sekolah Garuda yang mengusung simbol itu. Ada Danantara, holding BUMN baru yang disebut-sebut bakal menjadi motor penggerak ekonomi nasional, juga memakai Garuda di logonya dengan kepala menengadah dan dada tegap, seperti sedang bersiap terbang.

Danantara, yang namanya berarti “pembawa kemakmuran,” menaungi sektor-sektor strategis seperti energi, pertambangan, dan telekomunikasi. Narasi resminya berbicara tentang “kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdaulat,” tapi Cupin melihat hal lain. Ia melihat sebuah benang merah visual dan ideologis yang menghubungkan proyek-proyek besar negara.

Mulai dari program ketahanan pangan, penguatan pertahanan nasional, hingga kebijakan digitalisasi birokrasi, semuanya menampilkan jejak simbol Garuda. Seolah burung mitos itu bukan lagi lambang, tetapi mantra politik yang diulang terus agar melekat di benak publik.

Cupin termenung. Mengapa Garuda begitu sentral di era Prabowo? Apakah ini hanya karena presiden menyukainya, atau ada strategi lebih besar di balik penyebaran simbol ini, sebuah upaya untuk menanamkan pesan nasionalisme dengan cara yang halus tapi efektif?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Garuda: Burung Agung dari Masa Silam

Suatu sore, Cupin membuka buku tua di perpustakaan. Lembarannya kuning, judulnya Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism karya Benedict Anderson. Ia tersenyum kecil. “Ah, ini orang yang bilang bangsa itu komunitas terbayang,” katanya pelan.

Dalam buku itu, Anderson menjelaskan bahwa bangsa lahir dari imajinasi kolektif. Orang-orang yang tak saling kenal bisa merasa sekelompok karena berbagi simbol, bahasa, dan sejarah yang sama. Simbol-simbol itu menjadi penanda kebersamaan, semacam bendera batin yang mengikat orang tanpa perlu kata-kata.

Cupin menutup buku itu dan berbisik, “Kalau begitu, Garuda itu bukan cuma burung, tapi jembatan imajinasi bangsa.”

Benar saja, Garuda punya akar yang dalam dalam sejarah Nusantara. Ia datang dari mitologi Hindu-Buddha yang telah hidup di wilayah ini sejak berabad-abad lalu. 

Dalam kisah klasik, Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu, burung raksasa yang kuat, setia, dan mampu terbang menembus tiga dunia. Ia melambangkan kekuatan, kebebasan, dan perlindungan.

Ketika para pendiri bangsa Indonesia mencari lambang negara setelah kemerdekaan, Garuda dipilih bukan karena kebetulan. Ia membawa resonansi spiritual dan kultural yang akrab bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Garuda menjadi simbol ideal, agung tapi familiar, mitologis tapi bermakna politik.

Dalam Garuda Pancasila, lima sila tergambar di dadanya. Sayapnya terbentang lebar, menandakan cita-cita tinggi bangsa. Kepala menoleh ke kanan sebagai lambang kebenaran, sementara cakarnya mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Cupin menatap lambang itu lama-lama di dinding museum. Ia membayangkan bagaimana simbol ini dulu dimaknai berbeda di setiap era. Pada masa Soekarno, Garuda adalah simbol revolusi dan kebangkitan bangsa yang baru merdeka. Pada masa Soeharto, ia menjadi ikon stabilitas dan pembangunan. Kini, di era Prabowo, Garuda muncul kembali, lebih besar, lebih menonjol, seolah menandakan kebangkitan baru nasionalisme.

Cupin lalu menemukan satu lagi buku yang menarik, National Identity karya Anthony D. Smith. Di dalamnya, Smith menjelaskan tentang “ethno-symbolism”, teori bahwa identitas nasional dibangun bukan hanya lewat politik dan ekonomi, tapi lewat simbol, mitos, dan ingatan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Simbol, tulis Smith, adalah “penyimpan makna” yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini.

Cupin tersenyum membaca kalimat itu. Ia merasa seperti menemukan kunci untuk memahami fenomena “Garuda Everywhere.” Simbol itu hidup dan terus dimaknai ulang sesuai konteks zaman. Ia bukan artefak mati, melainkan organisme kultural yang beradaptasi mengikuti arah politik dan psikologi kolektif bangsa.

Dan mungkin, pikir Cupin, apa yang dilakukan Prabowo bukanlah menciptakan makna baru, tetapi menghidupkan kembali makna lama dalam kemasan baru.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Garuda dan Strategi Simbolisasi Prabowo

Cupin ingat, dulu waktu masih kecil, ayahnya sering menunjuk lambang di topi tentara yang lewat di depan rumah. “Itu Garuda,” kata ayahnya, “lambang keberanian.” Kini, bertahun-tahun kemudian, Cupin menyadari betapa dalam makna kalimat sederhana itu, apalagi jika diucapkan oleh seseorang seperti Prabowo Subianto, mantan jenderal yang hidup dalam disiplin dan simbol militer.

Bagi Prabowo, Garuda bukan hanya lambang negara. Itu bagian dari identitas pribadi. 

Sejak mendirikan Partai Gerindra pada 2008, yang logonya juga menampilkan kepala Garuda, ia sudah menjadikan simbol ini sebagai representasi diri. Ia ingin dikenal sebagai pemimpin yang kuat, tegas, dan nasionalis.

Latar belakang militernya memperkuat ikatan itu. Dalam dunia TNI, Garuda hadir di setiap insignia dan dokumen resmi, menjadi representasi nilai-nilai seperti keberanian, pengabdian, dan kesetiaan. Prabowo, yang tumbuh dan berkarier di dunia itu, tampaknya melihat Garuda sebagai cermin dari ideal kepemimpinan yang ia junjung.

Namun, fenomena Garuda Everywhere di era pemerintahannya tidak bisa hanya dijelaskan lewat faktor personal. Ada perhitungan politik yang matang di dalamnya. 

Dengan menjadikan Garuda sebagai benang merah visual dan ideologis dari berbagai program, mulai dari Sekolah Garuda, Danantara, hingga logo kementerian, Prabowo menciptakan semacam brand pemerintahan. Sebuah citra yang konsisten dan mudah dikenali, sekaligus menanamkan kebanggaan nasional secara halus di benak publik.

Cupin membaca teori Michael Billig dalam Banal Nationalism (1995), yang menjelaskan bagaimana simbol-simbol nasional yang diulang dalam kehidupan sehari-hari, seperti bendera di gedung, lagu di televisi, atau lambang di uang, secara perlahan menanamkan nasionalisme tanpa terasa. 

Ia menyebutnya “flagging,” pengibaran simbol yang tak pernah berhenti. Nasionalisme, kata Billig, tidak selalu lahir di medan perang, seringkali ia tumbuh di rutinitas yang tampak biasa.

Cupin tersenyum kecil. “Jadi Garuda di logo Danantara itu juga bendera kecil,” gumamnya. “Cara halus negara bilang: kamu bagian dari Indonesia yang kuat.”

Tapi ada lapisan lain. Dalam buku Ritual, Politics, and Power (1988), antropolog David I. Kertzer menulis bahwa kekuatan simbol politik terletak pada kemampuannya menghubungkan rasionalitas dengan emosi. Simbol tidak hanya menyampaikan pesan, ia juga menciptakan rasa, rasa kebersamaan, kebanggaan, bahkan pengorbanan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, simbol semacam Garuda berfungsi sebagai perekat sosial yang menciptakan rasa satu meski berbeda.

Cupin paham sekarang mengapa Garuda digunakan begitu luas. Bukan sekadar untuk estetika, tapi untuk membangun arsitektur emosional dari pemerintahan Prabowo. Dengan menampilkan Garuda secara berulang, Prabowo sedang membangun bahasa simbol kekuasaan. Bahasa yang menyatukan, menggerakkan, dan membangun legitimasi.

Cupin menutup catatannya dengan kalimat sederhana. “Garuda terbang tinggi bukan karena sayapnya, tapi karena bangsa di bawahnya percaya bahwa mereka juga bisa terbang.” (A43)

Udah gagah tambah gagah 

MV3 Garuda Limousine buatan PT Pindad menjadi mobil bersejarah buatan dalam negeri yang mengantarkan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dari MPR menuju Istana Negara pasca dilantik.

Dengan kualitas dan spesifikasi canggih, mobil tersebut tampaknya menjadi simbol tertentu, utamanya dalam mengakselerasi dan menjadi tantangan bagi produsen-produsen dalam negeri.

Gimana menurut kalian soal Garuda Limousine ini? Berikan pendapatmu ya! 

#prabowo #pindad #maung #garuda #garudalimousine #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Banyak juga ya yang ga terima 

Dalam batas waktu yang telah ditetapkan, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 144 permohonan PHPU dari 144 anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, delapan permohonan anggota DPD, serta dua gugatan di Pilpres 2024.

Gimana menurut kalian mengenai gugatan-gugatan itu? Berikan pendapatmu yaa! 

#anies #ganjar #mahkamahkonstitusi #mk #gugatanpemilu #pilpres2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterPolitik.com

Negeri Nusantara yang ada di alternate universe Bumi-45 merupakan sebuah negeri yang indah – disertai dengan berbagai warna yang turut membuat warga-warganya sangat beranekaragam. Tentu, warna-warna ini tidak hanya sekadar ada dalam aspek kelompok etnis dan ras, melainkan juga soal warna-warna politik.

Warna-warna politik inilah yang membuat negeri Nusantara unik karena, pada prinsipnya, warna-warna ini saling berbenturan. Layaknya, corak-corak yang melekat dalam sebuah kain batik, juritan warna ini pun saling tumpeng tindih – seakan-akan mengalahkan dan mendominasi satu sama lain.

Sama seperti perang pada umumnya – entah itu seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, juritan ini meninggalkan mereka-mereka yang lebih kecil menjadi tak berdaya. Bahkan, banyak dari mereka akhirnya terperah oleh warna-warna yang lebih mendominasi.

Melihat hal ini, Heri Tanusudibyo yang memiliki warna merah-putih-biru bergabung dengan warna-warna lainnya untuk menyatukan kekuatan. Beberapa di antaranya adalah warna merah U-23, kuning ke-oranye-an, hijau berbulan-bintang, warna merah tapi bukan Gerindra, serta warna merah bergaris bak logo maskapai.

Heri: There was an idea… to bring together a group of remarkable people, to see if we could become something more. So that, when the time came, we could fight the battles that they never could.

Nick Fury: Permisi, sepertinya itu kata-kata saya.

Heri: Eh, ada Mas Fury. Gimana kabarnya, Mas?

Nick Fury: Di ceritanya, saya sempat hilang sih. ☹

Heri: Tidak apa-apa, Mas. Saya bakal lanjutkan ide Mas Nick Fury.

Nick Fury: Caranya gimana?

Heri: Dengan mengumpulkan orang-orang hebat juga.

Nick Fury: Siapa aja tuh kalau boleh tahu?

Heri: Ini perkenalkan, Mas Fury. Ada Mas Girang. Terus, ini ada juga Mas Tantang. Ini Mas Yusuf. Terus, yang ini namanya Ahmed.

Nick Fury: Waduh! Yang saya maksud Initiative Avengers itu bukan ini sih…

Heri: Tidak apa-apa, Mas. Dengan kekuatan kita, kita bisa terbesar nomor dua nantinya di negeri Nusantara.

The End.

(A43)

Enam partai nonparlemen gelar pertemuan

PinterPolitik.com

Hal tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (17/1).

Menurut Erick, seleksi dirut dan komisaris perusahaan sudah melalui  TPA bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya akan segera mengumumkan siapa yang bakal menjadi dirut dan komisaris utama Garuda Indonesia.

Erick menjelaskan, ada tiga nama yang masuk bursa kandidat dirut dan komisaris utama melalui tahap akhir seleksi. Namun, pihaknya  belum  bisa memastikan kapan  nama-nama calon petinggi Garuda Indonesia itu  diumumkan ke publik.

“Ya memang kan ada beberapa  penyegaran. Garuda kami lagi review, kami telah ajukan, ya kita tunggu aja. Kalau proses TPA kan selalu untuk dirut, komut pasti ada pilihan nggak sendiri,” ungkap Erick.

Erick menegaskan bahwa posisi dirut dan komisaris utama Garuda Indonesia harus memiliki karakter pemberani untuk mengungkap dan membersihkan praktik kotor dalam tubuh perusahaan.

Menurutnya, Garuda Indonesia harus dipimpin oleh orang-orang yang bisa bekerja dengan hati. “Dirut dan komut harus yang menarik. Kita mencari yang terbaik,” tandas Erick.

Erick menambahkan, belajar dari keberjalanan tiga bulan terakhir memimpin Kementerian BUMN, dirinya  harus bersikap tegas dan bekerja dengan tulus untuk membenahi seluruh BUMN.

Erick pun berharap tidak dipandang oleh para pegawai BUMN maupun aparatus sipil negara (ASN) sebagai pribadi jelek yang ingin ‘mengacak-acak’ BUMN.

“Ini sesuatu yang harus kita improve. Kita harus kembali ke hati dan melakukannya semua dengan benar,” pungkasnya. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Wacana Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk melayani rute penerbangan domestik telah terucap pada satu pekan lalu. Akan tetapi, gaung dari wacana tersebut masih terus diperbincangkan hingga sekarang. Bahkan, media asing tidak mau ketinggalan untuk memberitakan perihal rencana ini. Keputusan ini didukung oleh asosiasi pengusaha seperti Kadin dan Aprindo.

Wah, asing lagi nih Pakde. Apa enggak takut tuh disindir sama lawan politiknya karena dianggap pro asing?

Eits, undangan ini bukan tanpa perhitungan. Kehadiran maskapai asing dipercaya dapat menurunkan harga tiket pesawat yang selama ini dianggap mahal. Hal ini diamini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menilai harga tiket pesawat mahal karena praktik duopoli maskapai penerbangan, yakni Lion dan Garuda.

Bayangkan saja, tiket pesawat yang dahulu berada di kisaran Rp300.000-Rp500.000 kini menjadi sekitar satu juta. Bahkan, pada hari libur Idul Fitri lalu ada yang mencapai belasan juta untuk rute penerbangan luar Jawa. Padahal kan dengan uang segitu daripada naik pesawat, mending naik odong-odong selama satu pekan nonstop, full musik lagi, hehe.

Jokowi enggak takut nih dikira pro asing dengan mengundang maskapai luar negeri untuk melayani rute domestik? Hehe
Share on X

Rencana ini dianggap efektif setelah pemerintah dianggap gagal mengontrol harga tiket melalui kebijakan menurunkan tarif batas atas (TBA) angkutan udara sebesar 12-16 persen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendukung upaya ini karena melalui persaingan usaha yang ketat maka harga yang ditawarkan pun semakin murah.

“Pokoknya semakin banyak [maskapai] semakin bagus,” begitu kata Ketua KPPU Kurnia Toha.

Namun, jangan pernah lupakan kasus Merpati ya Bapak-bapak. Jangan sampai perusahaan penerbangan lokal justru mati karena persaingan usaha ini. Padahal kan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, eh itu kata Mira W. loh ya.

Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Direktur Utama Sriwijaya Air Joseph Adrian Saul. Doi berpendapat dengan masuknya maskapai asing justru bisa membunuh maskapai-maskapai nasional.

Menanggapi itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa maskapai lokal tetap menjadi prioritas. Pernyataan tersebut bisa memberi sedikit nafas lega. Tapi seperti seleksi alam, yang terkuat akan menang.

Terlepas dari semua masalah itu, semoga jika ada maskapai asing yang masuk bisa betah di Indonesia. Seperti diketahui, perilaku penumpang Indonesia kan memang luar biasa unik, hihi. Semisal kelakuan gaya-gayaan Kapten Vincent, ibu-ibu nyerobot masuk ke ruang pilot untuk selfie, dan lain-lain. Maklum, kelamaan nonton Garuda di Indosiar daripada naik pesawat. Garuda-nya yang dinaikin Angling Dharma lagi. Yang suka mangkal di pangkalan ojek burung. Hehehe. (R47)

PinterPolitik.com

Maju dua langkah, setelah itu mundur ketempat semula. Begitulah kira-kira gerakan senam poco-poco yang terkenal itu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi jangan-jangan terinspirasi oleh senam poco-poco dalam mengontrol tariff batas tiket pesawat. Inti gerakan tersebut kan jalan di tempat, jadi begitulah kira-kira yang terjadi soal tiket pesawat ini hehe.

Permasalahan tiket pesawat ini mencuat ke permukaan setelah tagar #PecatBudiKarya menjadi trending topic media sosial pada awal Mei lalu. Hashtag tersebut muncul karena harga tiket pesawat domestik terus melonjak naik. Bahkan, tiket penerbangan domestic jauh lebih mahal dibandingkan dengan tujuan ke Malaysia, Singapura, dan berbagai negara Asia lain. Nah loh, lebih baik #2019GantiKampung dong ke negeri sebrang.

Budi Karya lalu menanggapi hal tersebut dengan mengkaji tariff batas atas (TBA) tiket pesawat bersama Kemenko Perekonomian. Ketika itu, kebijakan TBA ini menjadi penting karena mempertimbangkan arus mudik dan balik yang tinggal menghitung hari.

Menjelang Lebaran, alih-alih berhasil mengontrol TBA, Budi Karya malah sibuk mengimbau pemudik untuk menggunakan jalur darat dalam hal ini bus untuk pulang kampung.  Doi sibuk juga untuk melakukan berbagai inspeksi kepada pengusaha otobus (PO) dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan (ASDP).

Sepandai-pandai tupai meloncat menghindari garuda, sekali waktu dia jatuh juga. Budi Karya kembali mendapat pukulan terkait harga tiket pesawat domestik mencapai Rp21 juta. Yaduh, padahal doi hampir sukses mengalihkan perhatian soal perhubungan darat, eh bener enggak sih? Hihi.

“Saya minta Garuda menegur Traveloka yang memberikan informasi menyesatkan. Bandung ke Kualanamu [harga tiketnya] Rp21 juta, padahal itu tiket transit dan tidak masuk diakal,” begitu kata Budi Karya.

Tiket pesawat masih mahal. Akankah Menhub kena reshuffle?
Share on X

Harga tiket ini mahal karena rute transit yang diterapkan oleh Traveloka, yaitu Bandung-Bali-Jakarta-Kualanamu. Padahal dapat saja membuat rute langsung seperti Bandung-Jakarta-Kualanamu.

Namun, Bapak kok seperti segan untuk memberi peringatan juga kepada Garuda terkait TBA. Kok Garuda lebih nurut tuh ke Traveloka daripada Bapak, upps.

Pihak Traveloka pun memberikan pernyataan bahwa harga tersebut merupakan tiket pesawat kelas bisnis sehingga lebih mahal dibanding dengan kelas ekonomi. Tiket pun sudah habis ketika informasi itu menjadi viral di publik.

Siap deh, berarti sementara yang bisa naik pesawat itu hanya businessmen. Pantesan pada 31 Mei lalu ada hashtag #TiketMahalRakyatSengsara. Semoga kelak Bapak Menhub bisa tegas agar perusahaan patuh terhadap TBA dan tarif batas bawah. Kalau tidak ya setelah Idul Fitri itu katanya kan ada reshuffle. Aman kah posisi Bapak? Hehe. Menarik untuk ditunggu. (R47)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]aru dipuji oleh Rizal Ramli karena Garuda Indonesia bisa keluar dari defisit pendapatan, eh Menteri BUMN Rini Soemarno langsung kena semprot lagi. Waduh, cepet banget ya. Ada-ada saja nih Pak Rizal ya. Kenapa sih emang?

Gini gaes ceritanya,  maskapai Garuda Indonesia baru saja menerbitkan laporan keuangan tahun 2018. Laporan tersebut menunjukkan bahwa maskapai ini mengalami surplus pendapatan. Tapi, ternyata laporan tersebut malah mendapat penolakan dari dua Komisaris BUMN tersebut. Loh, surplus kok malah ditolak, bukannya itu untung ya?

Nah, dua Komisaris tersebut – yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria – terdapat ketidakbenaran dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Sehingga, mereka berdua menolak untuk menandatanganinya.

Dalam laporan tersebut, pihak manajemen Garuda Indonesia mencatat laba bersih mencapai US$ 239 (sekitar Rp 3,3 triliun). Padahal sekitar US$ 28 juta (Rp 392 miliar) dari jumlah tersebut berasal dari bagi hasil dengan PT Sriwijaya Air.

Waduh, secara penghitungan akuntansi, itu kan masuknya piutang ya, bukan laba. Hmmm, masaperusahaan sebesar Garuda Indonesia tidak dapat membedakan antara piutang dengan laba?

Yang aneh lagi, kok bisa ya pemegang saham terbesar dalam kasus ini, yaitu pemerintah tidak mempermasalahkannya? Semoga tidak ada unsur kesengajaan ya gaes, takutnya malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau dibagi-bagi saja. Sering tuh biasanya di lembaga pemerintah. Eh keceplosan.

Pihak manajemen Garuda Indonesia mencatat laba bersih mencapai US$ 239 juta (sekitar Rp 3,3 triliun). Padahal sekitar US$ 28 juta (sekitar Rp 392 miliar) dari jumlah tersebut berasal dari bagi hasil dengan PT Sriwijaya Air.
Share on X

Kalau dibiarin gini terus kan bahaya, bisa jadi kebiasaan dan berakibat penyelewengan dana. Lumayan juga loh, uang sebesar itu dibelikan kerupuk, bisa buat lomba tujuh belasan untuk satu provinsi tuh. Hehehe.

Akibat insiden ini, ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eny Sri Hartati mengatakan bahwa pihak manajemen Garuda Indonesia termasuk dalam kategori manipulasi laporan keuangan.

Sedangkan peneliti lain, Bhima Yudhistira, menilai bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno harus segera turun tangan karena kalau polemik laporan keuangan ini dibiarkan berlarut-larut, akan menciptakan distrust dan mengakibatkan Garuda semakin terpuruk. Tahu kan nanti siapa yang dirugikan? Bener banget, pastinya negara ya.

Kelihatannya memang Menteri Rini harus secepatnya menyelesaikan masalah ini ya. Setidaknya untuk memperbaiki nama. Kemarin kan doi sempat disebut oleh ekonom senior Faisal Basri sebagai salah satu dari empat menteri yang harus diganti. Apalagi, namanya juga sempat disebut dalam kasus proyek PLTU Riau-1. Upsss, hati-hati bu. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

“Aviation is for the common man. It shouldn’t be only for the rich.”

:: Tony Fernandes, pendiri maskapai Air Asia ::

[dropcap]S[/dropcap]ebuah artikel dengan judul menohok terbit di portal berita asal Inggris, The Daily Telegraph pada pertengahan Agustus 2015 lalu. “How Dangerous is Flying in Indonesia”, demikian judul tulisan yang terbit pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Trigana Air di Papua kala itu.

Judul tulisan tersebut sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam industri penerbangan nasional. Kini, setelah mata publik internasional kembali terarah pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 pada akhir Oktober 2018 lalu, sebuah masalah baru kembali mencuat ke permukaan terkait mahalnya tiket penerbangan domestik.

Sangat mungkin Pertamina mencari cara untuk menggeser beban pengeluaran akibat kebijakan-kebijakan populis di sektor energi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
Share on X

Adalah sebuah petisi berisi tuntutan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik yang beberapa hari terakhir ini menghiasi laman Change.org yang jadi penanda protes masyarakat.

Petisi yang diinisiasi oleh Iskandar Zulkarnain itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Direktur Utama (Dirut) maskapai Garuda Indonesia dan CEO maskapai Lion Air.

Dalam petisi tersebut, diketahui bahwa harga tiket penerbangan domestik yang biasanya pulang pergi (PP) di bawah Rp 1 juta, kini naik signifikan, bahkan bisa mencapai Rp 2-4 juta per orang. Menurut pengusul petisi, persoalan ini menjadi ironi, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan penerbangan adalah sarana transportasi yang vital untuk menunjang keterhubungan antarpulau, sekaligus juga menopang sektor pariwisata yang digiatkan oleh pemerintah.

Kenaikan tiket domestik ini dianggap bertolak belakang dengan maraknya promo tiket penerbangan ke luar negri, sehinggga membuat masyarakat Indonesia lebih memilih berlibur ke luar negeri. Hingga tulisan ini dibuat, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 211 ribu orang.

Ramainya isu kenaikan harga tiket pesawat ini juga menjadi sorotan ketika beberapa media nasional memuat fenomena meningkatnya permintaan pembuatan paspor di Aceh yang faktanya berhubungan dengan konteks kenaikan harga tiket pesawat tersebut.

Diketahui bahwa sejak Januari 2019, Kantor Imigrasi Banda Aceh yang semulanya melayani 100 permohonan formulir pembuatan paspor, mengalami peningkatan jumlah permohonan menjadi 200 formulir per hari. Menurut penuturan warga dan petugas, rata-rata warga mengurus paspor karena ingin menghemat biaya perjalanan dengan transit di luar negeri – di Kuala Lumpur, Malaysia misalnya – sebelum menuju ke daerah tertentu di Indonesia.

plus, no more free baggage so yeah welcome back pelni kalian akan jadi sangat ramai

— Rezky F Permatasari (@rezkyfph) January 11, 2019

Terkait hal tersebut, PinterPolitik melakukan kalkulasi biaya penerbangan dengan menggunakan harga tiket pesawat dari situs Tiket.com dan menemukan bahwa jumlah yang bisa dihemat ternyata sangat signifikan. Harga tiket termurah dari Banda Aceh ke Jakarta untuk penerbangan langsung pada Selasa, 15 Januari 2019 disediakan oleh maskapai Lion Air dengan harga Rp 1.888.000 per orang.

Sementara, harga tiket dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur di hari yang sama disediakan oleh maskapai Air Asia dengan biaya Rp 535.000, dan harga tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta disediakan oleh maskapai Lion Air dengan harga Rp 553.900. Artinya jika ditotal, keseluruhan biaya dari Banda Aceh ke Jakarta lewat Kuala Lumpur mencapai Rp 1.088.900 atau terpaut Rp 800 ribu ketimbang penerbangan langsung – sekitar 40 persen lebih murah.

Belakangan dikabarkan bahwa Menhub telah melakukan pertemuan dengan otoritas maskapai, dan perusahaan-perusahaan tersebut telah sepakat untuk menurunkan harga tiket mulai dari 20 hingga 60 persen.

Namun, pertanyaannya adalah faktor apa yang menjadi kendala utama mahalnya harga tiket pesawat ini dan apakah hal ini berhubungan dengan persoalan politik jelang Pilpres 2019?

Polemik Tiket Pesawat

Seperti disinggung di awal, industri penerbangan nasional memang belakangan mendapatkan sorotan besar. Pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air JT-610 beberapa waktu lalu, dinamika yang terjadi pada layanan transportasi yang mengangkut total 128 juta penumpang pada 2017 ini memang menjadi konsen utama, bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di dunia internasional.

Persoalan tarif kini membuat kompleksitas masalah yang harus dihadapi pun semakin besar. Pasalnya, harga tiket pesawat bukanlah komponen tunggal karena punya banyak variabel yang mempengaruhinya.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga tiket pesawat, yakni harga bahan bakar, layanan penumpang dan bagasi, perawatan pesawat, gaji, depresiasi (penurunan nilai pesawat akibat usia), leasing (biaya sewa), dan lain sebagainya.

Namun, seperti dikutip dari CNN, setidaknya ada dua komponen biaya terbesar bagi maskapai, yakni ongkos leasing dan biaya bahan bakar pesawat atau avtur. Keduanya ditotal mencapai 70 persen dari biaya operasional maskapai. Bahkan, secara khusus biaya avtur menyedot antara 35-45 persen dari keseluruhan biaya pesawat.

Artinya, persoalan bahan bakar ini menjadi sangat penting dan berdampak pada harga tiket. Sejak awal 2018 lalu, harga avtur memang dikeluhkan oleh maskapai-maskapai domestik. Bahkan Menhub Budi Karya juga sempat mengeluh pada Juli 2018 dan menyebut harga avtur di Indonesia 20 persen lebih mahal dibandingkan yang dijual di dunia internasional.

View this post on Instagram

Naik-turun harga tiket pesawat Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 14, 2019 at 4:29am PST

Pertanyaannya, mengapa mahal?

Jawaban pertanyaan ini kembali ke konteks penjualan avtur itu sendiri di Indonesia. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dalam salah satu kolomnya menyebutkan bahwa penjualan avtur di Indonesia dimonopoli oleh Pertamina sebagai perusahaan pelat merah.

Hal serupa juga pernah diungkapkan oleh pakar manajemen Rhenald Kasali yang menyebut banyak maskapai domestik yang memilih transit di Singapura atau Kuala Lumpur untuk mengisi avtur di sana karena harganya jauh lebih murah sebagai akibat dari monopoli Pertamina.

Konteks monopoli yang dilakukan oleh Pertamina ini membuat perusahaan tersebut bisa mengatur harga avtur yang dijual di dalam negeri. Harga avtur yang ditetapkan Pertamina bahkan pernah lebih mahal 22-48 persen dibandingkan dengan harga internasional.

Namun, sekalipun sempat menyinggung soal “pungutan-pungutan” yang kemungkinan ada di balik mahalnya harga avtur, baik Pambagio maupun Kasali tidak menjelaskan secara detail.

Akar Kebijakan Populis Jokowi?

Faktanya, beberapa pihak menyebut beberapa kebijakan populis pemerintah di sektor energi ikut mempengaruhi harga avtur – dan kemudian harga tiket pesawat.

Bukan rahasia lagi jika kebijakan di sektor energi beberapa waktu terakhir ini menjadi beban bagi Pertamina. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah mengisyaratkan agar Pertamina tidak menaikkan harga bahan bakar bersubsidi, setidaknya hingga Pilpres 2019 usai. Publik mungkin masih ingat “drama” pembatalan kenaikan bahan bakar jenis premium pada Oktober 2018 lalu.

Dengan kondisi jelang Pilpres 2019, Jokowi yang maju lagi untuk periode kedua memang “memaksakan” program populis yang menjamin tingkat keterpilihannya. Padahal, beberapa pengamat menyebut Pertamina bisa merugi hingga Rp 40 triliun jika menahan harga bahan bakar.

Hal serupa juga terjadi lewat program BBM Satu Harga yang pada 2017 lalu mendatangkan kerugian Rp 12 triliun bagi Pertamina.

Hal ini diperparah dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sama seperti PLN yang terus mengalami kerugian, Pertamina pun diperkirakan terus mengalami penurunan pendapatan.

CNBC Indonesia menyebut keuangan Pertamina pada kuartal III 2018 memang tidak merugi, tetapi keuntungan yang dipetik merosot sangat dalam dibanding kinerja tahun sebelumnya. Kabarnya, Pertamina hanya mencetak laba US$ 60 juta atau sekitar Rp 900 miliar hanya untuk kuartal III.

Its good pertamina https://t.co/1MDqqXd5SJ

— Joana Asmoro (@AsmoroJoana) January 14, 2019

Hal inilah yang besar kemungkinan membuat harga avtur menjadi mahal. Pasalnya, sangat mungkin Pertamina mencari cara untuk menggeser beban pengeluaran akibat kebijakan-kebijakan populis di sektor energi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dengan monopoli yang dilakukan di sektor bahan bakar penerbangan, maka Pertamina bisa “sesukanya” mengatur harga sesuai kebutuhan.

Pasalnya, maskapai akan tetap membeli berapapun harga yang dipatok Pertamina. Persoalannya, pada akhirnya publik juga yang akan merasakan dampak kebijakan ini.

Dengan demikian, memang ada pertalian antara harga tiket yang mahal ini dengan kebijakan politik dalam konteks Pilpres 2019. Ini juga menunjukkan adanya penggunaan otoritas atas BUMN untuk kepentingan politik elektoral.

Terkait hal tersebut, Clara Volintiru dari Bucharest University of Economic Studies, serta Bianca Toma dan Alexandru dari Romanian Center for European Policies dalam penelitian-penelitiannya, menyebutkan bahwa praktik politik menggunakan sumber daya BUMN atau state owned enterprise untuk memenangkan Pemilu memang marak terjadi dan berperan besar bagi kemenangan kandidat tertentu.

Sebagai petahana, Jokowi jelas punya semua tools untuk kembali meraih periode kedua kekuasaannya. Masalahnya, jika harga avtur adalah inti persoalan kenaikan harga tiket pesawat, maka ada kepentingan lain juga yang harus ikut dikorbankan.

Pada akhirnya, industri penerbangan memang sangat penting dan vital. Maka, perlu ada jaminan bahwa masyarakat dari kelas mana pun tetap bisa menikmati jasa penerbangan ini. Sebab, seperti kata Tony Fernandes di awal tulisan ini, jasa penerbangan adalah hak semua orang. (S13)