Dari Sekolah Garuda, Badan Gizi Nasional (BGN), sampai Danantara, simbol Garuda muncul di mana-mana di era Prabowo Subianto. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

“Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran” – Partai Gerindra

Cupin baru saja turun dari bus ketika ia melihat papan besar bertuliskan “Sekolah Garuda”. Kepala burung Garuda berwarna merah mengembang di atas tulisan itu. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, “Garuda lagi. Di mana-mana ada Garuda.”

Tak salah. Di era Prabowo Subianto, simbol Garuda muncul di hampir setiap proyek besar negara. Seolah burung mitologis itu bukan sekadar lambang negara di dinding kantor pemerintahan, tetapi makhluk hidup yang menjelma di setiap kebijakan, logo, hingga nama institusi. 

Cupin juga mencatat bahwa bukan hanya Sekolah Garuda yang mengusung simbol itu. Ada Danantara, holding BUMN baru yang disebut-sebut bakal menjadi motor penggerak ekonomi nasional, juga memakai Garuda di logonya dengan kepala menengadah dan dada tegap, seperti sedang bersiap terbang.

Danantara, yang namanya berarti “pembawa kemakmuran,” menaungi sektor-sektor strategis seperti energi, pertambangan, dan telekomunikasi. Narasi resminya berbicara tentang “kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdaulat,” tapi Cupin melihat hal lain. Ia melihat sebuah benang merah visual dan ideologis yang menghubungkan proyek-proyek besar negara.

Mulai dari program ketahanan pangan, penguatan pertahanan nasional, hingga kebijakan digitalisasi birokrasi, semuanya menampilkan jejak simbol Garuda. Seolah burung mitos itu bukan lagi lambang, tetapi mantra politik yang diulang terus agar melekat di benak publik.

Cupin termenung. Mengapa Garuda begitu sentral di era Prabowo? Apakah ini hanya karena presiden menyukainya, atau ada strategi lebih besar di balik penyebaran simbol ini, sebuah upaya untuk menanamkan pesan nasionalisme dengan cara yang halus tapi efektif?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Garuda: Burung Agung dari Masa Silam

Suatu sore, Cupin membuka buku tua di perpustakaan. Lembarannya kuning, judulnya Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism karya Benedict Anderson. Ia tersenyum kecil. “Ah, ini orang yang bilang bangsa itu komunitas terbayang,” katanya pelan.

Dalam buku itu, Anderson menjelaskan bahwa bangsa lahir dari imajinasi kolektif. Orang-orang yang tak saling kenal bisa merasa sekelompok karena berbagi simbol, bahasa, dan sejarah yang sama. Simbol-simbol itu menjadi penanda kebersamaan, semacam bendera batin yang mengikat orang tanpa perlu kata-kata.

Cupin menutup buku itu dan berbisik, “Kalau begitu, Garuda itu bukan cuma burung, tapi jembatan imajinasi bangsa.”

Benar saja, Garuda punya akar yang dalam dalam sejarah Nusantara. Ia datang dari mitologi Hindu-Buddha yang telah hidup di wilayah ini sejak berabad-abad lalu. 

Dalam kisah klasik, Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu, burung raksasa yang kuat, setia, dan mampu terbang menembus tiga dunia. Ia melambangkan kekuatan, kebebasan, dan perlindungan.

Ketika para pendiri bangsa Indonesia mencari lambang negara setelah kemerdekaan, Garuda dipilih bukan karena kebetulan. Ia membawa resonansi spiritual dan kultural yang akrab bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Garuda menjadi simbol ideal, agung tapi familiar, mitologis tapi bermakna politik.

Dalam Garuda Pancasila, lima sila tergambar di dadanya. Sayapnya terbentang lebar, menandakan cita-cita tinggi bangsa. Kepala menoleh ke kanan sebagai lambang kebenaran, sementara cakarnya mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Cupin menatap lambang itu lama-lama di dinding museum. Ia membayangkan bagaimana simbol ini dulu dimaknai berbeda di setiap era. Pada masa Soekarno, Garuda adalah simbol revolusi dan kebangkitan bangsa yang baru merdeka. Pada masa Soeharto, ia menjadi ikon stabilitas dan pembangunan. Kini, di era Prabowo, Garuda muncul kembali, lebih besar, lebih menonjol, seolah menandakan kebangkitan baru nasionalisme.

Cupin lalu menemukan satu lagi buku yang menarik, National Identity karya Anthony D. Smith. Di dalamnya, Smith menjelaskan tentang “ethno-symbolism”, teori bahwa identitas nasional dibangun bukan hanya lewat politik dan ekonomi, tapi lewat simbol, mitos, dan ingatan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Simbol, tulis Smith, adalah “penyimpan makna” yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini.

Cupin tersenyum membaca kalimat itu. Ia merasa seperti menemukan kunci untuk memahami fenomena “Garuda Everywhere.” Simbol itu hidup dan terus dimaknai ulang sesuai konteks zaman. Ia bukan artefak mati, melainkan organisme kultural yang beradaptasi mengikuti arah politik dan psikologi kolektif bangsa.

Dan mungkin, pikir Cupin, apa yang dilakukan Prabowo bukanlah menciptakan makna baru, tetapi menghidupkan kembali makna lama dalam kemasan baru.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Garuda dan Strategi Simbolisasi Prabowo

Cupin ingat, dulu waktu masih kecil, ayahnya sering menunjuk lambang di topi tentara yang lewat di depan rumah. “Itu Garuda,” kata ayahnya, “lambang keberanian.” Kini, bertahun-tahun kemudian, Cupin menyadari betapa dalam makna kalimat sederhana itu, apalagi jika diucapkan oleh seseorang seperti Prabowo Subianto, mantan jenderal yang hidup dalam disiplin dan simbol militer.

Bagi Prabowo, Garuda bukan hanya lambang negara. Itu bagian dari identitas pribadi. 

Sejak mendirikan Partai Gerindra pada 2008, yang logonya juga menampilkan kepala Garuda, ia sudah menjadikan simbol ini sebagai representasi diri. Ia ingin dikenal sebagai pemimpin yang kuat, tegas, dan nasionalis.

Latar belakang militernya memperkuat ikatan itu. Dalam dunia TNI, Garuda hadir di setiap insignia dan dokumen resmi, menjadi representasi nilai-nilai seperti keberanian, pengabdian, dan kesetiaan. Prabowo, yang tumbuh dan berkarier di dunia itu, tampaknya melihat Garuda sebagai cermin dari ideal kepemimpinan yang ia junjung.

Namun, fenomena Garuda Everywhere di era pemerintahannya tidak bisa hanya dijelaskan lewat faktor personal. Ada perhitungan politik yang matang di dalamnya. 

Dengan menjadikan Garuda sebagai benang merah visual dan ideologis dari berbagai program, mulai dari Sekolah Garuda, Danantara, hingga logo kementerian, Prabowo menciptakan semacam brand pemerintahan. Sebuah citra yang konsisten dan mudah dikenali, sekaligus menanamkan kebanggaan nasional secara halus di benak publik.

Cupin membaca teori Michael Billig dalam Banal Nationalism (1995), yang menjelaskan bagaimana simbol-simbol nasional yang diulang dalam kehidupan sehari-hari, seperti bendera di gedung, lagu di televisi, atau lambang di uang, secara perlahan menanamkan nasionalisme tanpa terasa. 

Ia menyebutnya “flagging,” pengibaran simbol yang tak pernah berhenti. Nasionalisme, kata Billig, tidak selalu lahir di medan perang, seringkali ia tumbuh di rutinitas yang tampak biasa.

Cupin tersenyum kecil. “Jadi Garuda di logo Danantara itu juga bendera kecil,” gumamnya. “Cara halus negara bilang: kamu bagian dari Indonesia yang kuat.”

Tapi ada lapisan lain. Dalam buku Ritual, Politics, and Power (1988), antropolog David I. Kertzer menulis bahwa kekuatan simbol politik terletak pada kemampuannya menghubungkan rasionalitas dengan emosi. Simbol tidak hanya menyampaikan pesan, ia juga menciptakan rasa, rasa kebersamaan, kebanggaan, bahkan pengorbanan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, simbol semacam Garuda berfungsi sebagai perekat sosial yang menciptakan rasa satu meski berbeda.

Cupin paham sekarang mengapa Garuda digunakan begitu luas. Bukan sekadar untuk estetika, tapi untuk membangun arsitektur emosional dari pemerintahan Prabowo. Dengan menampilkan Garuda secara berulang, Prabowo sedang membangun bahasa simbol kekuasaan. Bahasa yang menyatukan, menggerakkan, dan membangun legitimasi.

Cupin menutup catatannya dengan kalimat sederhana. “Garuda terbang tinggi bukan karena sayapnya, tapi karena bangsa di bawahnya percaya bahwa mereka juga bisa terbang.” (A43)

PinterPolitik.com

Semua orang pasti setuju bahwa lambang selalu memiliki makna tertentu. Terkadang, di balik suatu lambang, terdapat pesan, sejarah, visi, hingga misi yang dimiliki oleh si pemilik lambang tersebut.

Lambang juga menjadi identitas lho bagi si pemilik lambang tersebut. Bahkan, hampir semua bisnis yang sukses kini menggunakan lambang dan logo yang menarik untuk menunjukkan keunikannya masing-masing.

McDonald’s, misalnya, terkenal dengan logonya yang berbentuk huruf “M”. Namun, ternyata, logo itu berasal dari desain salah satu outlet restoran asal Amerika Serikat (AS) – tepatnya di Phoenix, Arizona.

Saking uniknya, logo ini pun muncul lho dalam sebuah film berjudul The Founder (2016) yang mengisahkan sejarah dari restoran yang memiliki rantai toko di hampir seluruh pelosok dunia. Kalau di filmnya sih, Ray Kroc yang kala itu tertarik dengan desain golden arches tersebut menerapkannya di sejumlah outlet McDonald’s.

Mungkin nih, mirip seperti Kroc, Amien Rais juga ingin menerapkan logo atau lambang yang menarik dan mudah diingat untuk partai yang baru didirikannya, yakni Partai Ummat. Dalam saluran YouTube miliknya, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut mengumumkan bahwa partainya akan memiliki lambang berupa perisai hitam dengan bintang kuning keemasan di tengahnya.

Kata Pak Amien sih, lambang baru ini telah didiskusikannya dengan para rekan-rekan pendiri di Partai Ummat. Mirip dengan McDonald’s yang memiliki nama khusus untuk logonya golden arches, Pak Amien pun menjuluki lambang partainya sebagai perisai tauhid.

Tapi nih, kalau diamati kembali, lambang tersebut terlihat mirip dengan salah satu simbol yang ada di Garuda Pancasila, yakni lambang perisai dan bintang yang melambangkan sila pertama. Pak Amien sendiri menyebutkan sendiri sih bahwa lambang ini tidak terlepas dari simbol yang ada di Garuda Pancasila tersebut.

Wah, kalau begitu, partai baru Pak Amien ini bisa dibilang melengkapi warna politik Indonesia bak lambang negara ya. Coba kita lihat partai-partai politik lain. Sebagian dari mereka juga menggunakan lambang-lambang yang ada di Garuda Pancasila lho.

PDIP, misalnya, menggunakan lambang kepala banteng seperti lambang yang dimaknai sebagai sila keempat. Selain PDIP, ada juga PKS yang menggunakan padi seperti lambang Garuda Pancasila yang dimaknai sebagai sila kelima.

Nah, ada juga lho partai yang menggunakan lambang yang dimaknai sebagai sila ketiga, yakni Golkar dan Partai Berkarya yang menggunakan pohon beringin dalam lambang mereka. Berkarya pun juga memasukkan rantai dalam logonya yang juga diilhami sebagai lambang dari sila kedua dalam Pancasila.

Bukan nggak mungkin, dengan logo barunya, Partai Ummat-nya Pak Amien ini melengkapi lambang-lambang Pancasila yang tersebar di partai-partai politik. Hehe. Ya, semoga saja demokrasi Indonesia bisa jadi berwarna juga layaknya Pancasila.

Tapi nih, mungkin nggak ya Partai Ummat ini bisa bersinar layaknya bintang dalam pemilihan-pemilihan umum (Pemilu) mendatang? Soalnya nih, sebagai partai Islam, bukan nggak mungkin Amien harus memikirkan strategi tertentu.

Soal basis suara, misalnya, partai ini bisa aja harus berebut dengan partai-partai Islam lainnya yang sudah lebih dulu berdiri, seperti PKS, PKB, PPP, PBB, PAN, dan sebagainya. Belum lagi, ada juga partai Islam baru yang kemarin dideklarasikan, yakni Masyumi Reborn.

Apalagi nih ya, partai Islam kerap kalah suara dengan partai-partai lain yang bergaris lebih moderat dan nasionalis. Ini menandakan ceruk suara yang udah sedikit harus diperebutkan lagi.

Hmm, kalau gitu, berat uga ya persaingannya. Mampu nggak ya Partai Ummat ini bersinar layaknya lambangnya? Mari kita amati sajalah nanti langkah Pak Amien. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, situasi politik banyak diisi oleh drama tertentu, mulai dari kesedihan dan kekecewaan hingga perayaan dan kemenangan. Arus drama yang mendebarkan ini mungkin bisa sangat terasa bila kita mengamati situasi politik di Amerika Serikat (AS).

Gimana nggak? Beberapa waktu lalu, dunia memberikan fokus dan perhatian pada pesta demokrasi yang berlangsung di negara Paman Sam tersebut. Pemilu kali ini bakal menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepresidenan yang biasa disebut sebagai leader of the free world.

Meski proses penentuan belum sepenuhnya selesai, sejumlah hasil menunjukkan bahwa Joe Biden – calon presiden dari Partai Demokrat AS – disebut keluar sebagai pemenang atas perlombaan yang dilaluinya melawan Presiden Donald Trump. Sorak bahagia pun akhirnya pecah di sejumlah wilayah AS atas kabar ini.

Sejumlah pemimpin dunia juga memberikan ucapan selamat kepada Biden – tidak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui akun Twitter-nya, Jokowi mengunggah foto-fotonya bersama mantan Wakil Presiden AS tersebut sembari menawarkan ketidaksabarannya untuk kerja sama Indonesia-AS yang lebih erat.

Bukan nggak mungkin, kemenangan Biden di AS ini bisa memberi inspirasi untuk calon-calon pemimpin di negara-negara lain. Mungkin, salah satunya adalah mantan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Beberapa waktu lalu, JK dalam sebuah wawancara ditanyai mengenai kemungkinannya untuk maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan nih, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga disandingkan dengan nama-nama kepala pemerintahan yang menyentuh usia 70 tahun ke atas – seperti Biden di AS dan Mahathir Mohamad di Malaysia.

Wah, kira-kira, mungkin nggak ya Pak JK ini maju sebagai capres di tahun 2024 nanti? Kan, seperti Biden, JK juga udah sempat mencoba untuk mencalonkan diri untuk menjadi presiden – seperti pada tahun 2009 silam. Pastinya, dari situ, Ketum PMI ini udah berpengalaman dong.

Kalau misalnya benar akan maju pada tahun 2024 nanti, Pak JK nanti bisa menyusul nama-nama yang masih kuat memimpin sebuah negara meski sudah usia 70 tahun ke atas seperti Biden dan Mahathir. Pak JK dan Biden pun kan usianya nggak beda jauh kan – sama-sama lahir tahun 1942.

Lagipula, ada lho bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang dengan rerata usia yang lebih tua dari sebagian besar populasi. Namanya adalah gerontokrasi – sebuah konsep yang juga pernah disebutkan oleh Plato, seorang filsuf dari Yunani.

Hmm, mungkin gerontokrasi seperti ini bisa kita lihat di dunia anime. Salah satunya adalah anime Naruto. Coba amati saja Hokage Ketiga, Hiruzen Sarutobi. Meski telah lanjut usia dan sudah waktunya pensiun, Sarutobi tetap menjadi hokage lho untuk Desa Konoha.

Tapi nih ya, Sarutobi pun punya momentum tertentu yang dijadikan alasan mengapa ia tetap menjadi hokage di usia yang tua. Sebenarnya, hokage ketiga ini sebelumnya telah memilih Minato Uzumaki sebagai penerusnya.

Namun, karena suatu tragedi, Sarutobi melanjutkan jabatannya sebagai hokage. Lalu, enggak ada juga sosok yang bisa menyaingi Sarutobi waktu itu.

Ini sih bisa dibilang mirip ya dengan situasi di AS dan Malaysia. Biden, misalnya, disebut-sebut terpilih karena bertujuan untuk menghentikan pemerintahan Donald Trump. Sementara, Mahathir terpilih karena terdapat kasus korupsi yang membayangi mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak.

Hmm, kalau dibawa ke kasusnya Pak JK, kira-kira ada momentum apa ya? Lagian, bukan nggak mungkin peluang Ketum PMI ini terbilang kecil.

Dari sisi partai politik, misalnya, Golkar bisa jadi telah didominasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Apalagi, Pak JK dan para loyalisnya disebut sudah nggak menempati posisi penting di partai berlambang beringin itu.

Ya, meski jalur partai politik memiliki peluang yang kecil, bukan nggak mungkin sih Pak JK ini punya modal ekonomi yang bisa ditransformasikan jadi modal politik. Kan, kabarnya, dulu ada sejumlah proyek yang dikaitkan dengan nama beliau. Hehe. (A43)