Gunung Lawu, menjulang gagah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, bukan sekadar gunung. Ia adalah jantung rahasia Jawa, tempat para leluhur dipercaya masih bersemayam, dan panggung abadi bagi narasi kepemimpinan yang tak lekang oleh waktu. Dalam senyapnya kabut Lawu, terpatri kisah para pemimpin yang melampaui zaman—dari Prabu Brawijaya V, Soeharto, Jokowi, hingga Ganjar Pranowo. Masing-masing membawa aura magis yang terasa berulang dalam pusaran sejarah. Apakah ini hanya kebetulan geografis? Atau Lawu memang menyimpan denyut mistis kepemimpinan Indonesia?

PinterPolitik.com

Dalam sejarah Jawa, nama Prabu Brawijaya V mewakili akhir dari satu bab besar: runtuhnya Kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan diserang dari segala penjuru, sang raja terakhir itu dikisahkan mengasingkan diri, melakukan moksa—lenyap secara spiritual—di Gunung Lawu. Lawu menjadi pusara imajiner kejayaan Majapahit, dan sejak itu, gunung ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para leluhur Jawa.

Ratusan tahun setelahnya, seorang anak desa dari Kemusuk, Soeharto, mulai rutin melakukan tapa di Lawu. Ia bukan siapa-siapa, hingga menjadi penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Banyak yang percaya, Lawu adalah tempatnya bernegosiasi dengan kekuatan supranatural yang kelak memayungi kekuasaannya, meskipun tidak bisa dilepaskan dari sejarah kedekatan sang istri, Bu Tien Soeharto, dengan wilayah tersebut. Saat wafat, Soeharto dan Bu Tien pun dimakamkan tak jauh dari lereng Lawu—menyatu kembali dengan energi yang pernah mereka datangi berkali-kali.

Dari lereng Lawu juga lahir Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah. Ia berasal dari Tawangmangu, kawasan sejuk yang bersandar langsung pada kaki Gunung Lawu. Selama dua periode memimpin Jawa Tengah, Ganjar dikenal dekat dengan rakyat dan kerap bersinggungan dengan aura populisme Jokowi.

Lalu tentu saja, Jokowi. Meski bukan kelahiran Karanganyar, kota yang memayungi Lawu, Jokowi membangun rumah pensiunnya di Colomadu—wilayah administratif Karanganyar yang sangat dekat dengan Solo, kampung halamannya. Solo memang cukup berjarak dengan Lawu, namun masih jadi bagian dari area mistisisme kepemimpinan Jawa karena Karanganyar adalah bagian dari Solo Raya.

Lain lagi ceritanya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam satu peristiwa unik di tahun 2023, Prabowo sempat bergurau bahwa dirinya akan mencari calon wakil presiden dari goa di Gunung Lawu. Kalimat ini, meski terdengar lelucon, justru menegaskan betapa Lawu menempati posisi istimewa dalam imajinasi politik nasional. Dan cawapres yang dipilih adalah… Gibran Rakabuming Raka, putra dari Jokowi.

Kini, serangan datang dari segala arah kepada Jokowi pasca tak lagi menjabat. Isu ijazah palsu, gugatan pemakzulan Gibran, hingga upaya menyingkirkan loyalis Jokowi dari kabinet Prabowo, semuanya membentuk tekanan multidimensi. Dalam kondisi seperti ini, narasi Brawijaya V kembali muncul. Jokowi tampak seperti sang raja terakhir: terpojok dari berbagai sisi, tapi tetap teguh menatap ke depan.

Apakah Jokowi akan “moksa” secara politik seperti Brawijaya V? Atau justru tetap memelihara pengaruhnya seperti Soeharto pasca-Orde Baru? Di balik semua itu, Lawu terus menjadi latar senyap yang menyaksikan satu per satu pemimpin datang dan pergi.

Gunung, Mistisisme, dan Kepemimpinan

Mengapa Gunung Lawu begitu kuat dalam imajinasi kepemimpinan Jawa dan Indonesia? Secara sosiologis, ini bukan fenomena baru. Dalam berbagai peradaban, pegunungan selalu dianggap sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dan alam gaib. Dalam konteks ini, Lawu bukan hanya geografi, melainkan simbol spiritualitas kekuasaan.

Salah satu pendekatan untuk memahami hal ini bisa ditarik dari teori kharisma tradisional ala Max Weber. Menurut Weber, kharisma dalam konteks budaya tradisional sering kali bersumber dari mitos, kesaktian, dan kedekatan pemimpin dengan alam dan leluhur. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kebijakannya, tapi dari aura mistik yang mengitarinya. Soeharto, dengan semedinya di Lawu, menciptakan aura itu.

Di sisi lain, Claude Lévi-Strauss, antropolog strukturalis, menjelaskan bagaimana mitos bekerja sebagai sistem pemaknaan sosial. Dalam masyarakat tradisional, mitos tentang Brawijaya V atau kesaktian gunung tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tapi menjadi struktur berpikir masyarakat dalam menilai kekuasaan. Lawu menjadi “arsip hidup” bagi pemaknaan kekuasaan: tempat para pemimpin mencari restu tak kasatmata.

Sementara itu, dalam pendekatan geopolitik mistis, seperti yang banyak dibahas dalam studi-studi Jawa, gunung dipercaya sebagai axis mundi, pusat spiritual yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam kosmologi Jawa, gunung adalah tempat para dewa dan leluhur. Seorang pemimpin yang “berani” mendekati gunung seperti Lawu, secara simbolik menunjukkan kedekatannya pada kekuatan ilahi dan legitimasi kosmis. Maka tak heran jika para elite politik merapat ke Lawu—entah dalam bentuk ziarah, tapa brata, dan lain-lain.

Ketiga teori ini menyatu membentuk konstruksi makna yang kompleks: bahwa pemimpin tidak hanya menjalankan kekuasaan, tapi juga memerankan mitos. Dalam hal ini, Gunung Lawu berperan sebagai panggung spiritual tempat mitos-mitos itu terus hidup.

Antara Realitas Politik dan Imajinasi Kolektif

Fenomena “kembali ke Lawu” bukan hanya kisah spiritual atau mitologis. Ia juga memiliki dampak politis. Dalam masyarakat yang masih sangat terikat pada simbolisme budaya, seorang pemimpin yang diasosiasikan dengan Lawu akan mendapatkan legitimasi yang lebih dalam. Lawu bukan hanya mistik, tapi juga modal politik.

Jokowi tampaknya belum benar-benar “moksa” dari panggung politik nasional. Bahkan ketika ia tak lagi menjabat presiden, kehadirannya tetap kuat—baik melalui Gibran, jaringan loyalis, maupun simpati rakyat akar rumput. Dalam logika mitos, ini seperti raja yang telah turun tahta, tapi masih menjadi bayang-bayang kuat dalam sistem kekuasaan.

Namun, ada juga bahaya dari terlalu menggantungkan imajinasi kekuasaan pada mitos dan spiritualisme. Politik bisa kehilangan akarnya dalam rasionalitas dan akuntabilitas.

Meski begitu, kenyataannya tidak bisa dibantah: Gunung Lawu terus menjadi jantung dari banyak narasi politik di Jawa. Ia tidak hanya hadir dalam dongeng dan cerita rakyat, tapi juga dalam kebijakan, arah dukungan politik, dan lain-lain.

Mungkin inilah keunikan politik di Indonesia, terutama Jawa: percampuran antara modernitas dan kosmologi tradisional, antara kalkulasi elektoral dan perhitungan spiritual. Jokowi, Soeharto, bahkan Ganjar dan Prabowo, semua tampaknya memahami hal ini. Mereka tahu, bahwa di antara strategi politik dan citra publik, ada satu hal yang tak boleh dilupakan: roh gunung.

Gunung Lawu bukan hanya saksi bisu. Ia adalah aktor yang diam-diam membentuk arus politik, menggerakkan narasi, dan memberi aura pada para pemimpin. Siapa pun yang ingin menguasai Jawa, tampaknya harus terlebih dulu “mendaki” Lawu—secara fisik maupun simbolik.

Dan kini, ketika bayangan Brawijaya V kembali menggema lewat sosok Jokowi yang diserang dari segala arah, mungkin Lawu sedang menunggu: apakah sang pemimpin akan memilih moksa, kembali ke sunyi, atau justru menjadi “raja bayangan” yang tetap menentukan arah negeri dari balik kabut mistik di puncaknya? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Gaduh ijazah UGM Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang selalu timbul-tenggelam membuka interpretasi bahwa isu tersebut adalah “kuncian” tertentu dalam sebuah setting manajemen isu. Akan tetapi, variabel UGM sendiri juga sangat menarik, mengingat sebuah kampus nyatanya dapat menjadi inkubator bagi aktor politik di masa depan mengaktualisasikan idenya mengenai negara.

PinterPolitik.com

Polemik seputar keabsahan ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tampaknya menjadi fenomena sosial-politik yang menarik untuk ditelaah.

Meskipun UGM secara resmi telah mengonfirmasi keabsahan ijazah tersebut, narasi minor yang mempertanyakan keotentikan dokumen akademik itu terus bermunculan.

Rekan-rekan semasa kuliah Jokowi, baik dosen maupun teman seangkatan, telah memberikan kesaksian yang menegaskan keberadaannya sebagai mahasiswa UGM. Namun demikian, gelombang keraguan tak kunjung surut—didukung oleh investigasi mandiri netizen yang sering kali lemah secara metodologis namun kuat dalam efek viral.

Fenomena ini memperlihatkan kompleksitas ruang publik Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh budaya digital dan dinamika politik elektoral.

Tuduhan-tuduhan tersebut, meskipun seringkali tidak berdasar, tetap memiliki efek disrupsi terhadap opini publik. Dalam wacana komunikasi politik, ini dapat dilihat sebagai strategi agenda setting atau issue management.

Di sini, isu akademik menjadi kendaraan untuk menggiring perhatian publik pada narasi yang lebih besar: kredibilitas dan integritas seorang tokoh politik.

Sedikit berbeda konteks, di balik narasi ini, muncul pertanyaan yang lebih tak kalah menarik dan mendalam, yakni mengapa UGM, sebagai sebuah institusi pendidikan, mampu menghasilkan tokoh-tokoh penting dalam lanskap politik nasional?

Inkubator “Angles” and “Demons“?

Tak hanya Jokowi, UGM juga merupakan almamater dari beberapa kandidat presiden dan pejabat tinggi lain seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Pratikno, Mahfud MD, dan lain-lain.

Apakah ini semata kebetulan? Ataukah UGM memiliki struktur, budaya, atau ekosistem tertentu yang melahirkan pemimpin nasional? Bagaimana dengan komparasinya di negara lain?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pendekatan Institutional Reproduction Theory dari Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, field, dan capital agaknya tepat untuk digunakan.

Bourdieu melihat institusi pendidikan tinggi sebagai arena (field) di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan jejaring sosial terbentuk dan direproduksi.

Mahasiswa tidak hanya menerima pengetahuan akademik, tetapi juga menginternalisasi norma, nilai, dan logika kekuasaan yang beroperasi di dalam institusi tersebut.

UGM, sebagai salah satu universitas tertua dan paling prestisius di Indonesia, memainkan peran penting dalam membentuk habitus politik para mahasiswa.

Sebagai universitas negeri yang kuat dalam bidang sosial-politik dan hukum, UGM menyediakan ruang diskursus politik yang dinamis, baik secara formal melalui perkuliahan dan organisasi mahasiswa, maupun secara informal melalui dinamika sosial antarindividu dan kelompok.

Secara konseptual, pendekatan Political Socialization juga relevan. Proses sosialisasi politik di kalangan mahasiswa menjadi titik krusial dalam pembentukan orientasi politik yang kelak akan dibawa ke dalam kehidupan profesional.

Lingkungan kampus yang plural, wacana politik yang terbuka, serta kultur intelektual yang kritis memberikan landasan kuat bagi tumbuhnya kader-kader pemimpin bangsa.

UGM juga dikenal memiliki tradisi kuat dalam aktivisme mahasiswa, baik melalui gerakan ekstra kampus seperti HMI, GMNI, dan PMII, maupun lewat forum-forum diskusi internal kampus.

Tokoh-tokoh seperti Jokowi, Anies, maupun Ganjar menempuh masa kuliah dalam atmosfer yang sarat dengan pergolakan politik dan dinamika sosial. Inilah yang menjadikan UGM bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga laboratorium politik.

Selain itu, konsep political opportunity structure yang dalam kajian gerakan sosial juga bisa digunakan sebagai basis perspektif.

UGM sebagai institusi memiliki posisi strategis dalam lanskap politik nasional, yakni dekat dengan pusat kekuasaan “tradisional” Yogyakarta, memiliki akses ke elite pemerintahan, serta berada dalam ekosistem jaringan akademik yang kuat.

Keseluruhan kondisi ini menciptakan peluang politik bagi para mahasiswa dan alumninya untuk menapaki tangga kekuasaan.

Alumni Matters?

Dalam konteks global, UGM dapat dibandingkan dengan universitas-universitas elite di negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di AS, Harvard University, Yale, Princeton, dan Stanford merupakan contoh utama dari universitas yang berperan sebagai produsen elite politik.

Barack Obama (Harvard Law School), George W. Bush (Yale), Bill Clinton (Georgetown dan Oxford), serta John F. Kennedy (Harvard) adalah contoh bagaimana universitas tersebut menjadi semacam “jalur cepat” menuju posisi puncak dalam pemerintahan. Tentu, ditopang dengan variabel lain yang lebih kompleks.

Dalam studi berjudul Pedigree: How Elite Students Get Elite Jobs, menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi elite di Amerika tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menawarkan jejaring sosial (social capital) dan kredensial (symbolic capital) yang sangat dihargai dalam politik dan bisnis.

Hal ini menunjukkan paralel yang jelas dengan peran UGM di Indonesia, yaitu sebagai institusi yang tidak hanya membentuk kompetensi teknis, tetapi juga menyediakan “platform reputasi” dan jejaring strategis bagi alumni untuk masuk ke dunia politik.

Di Inggris, Oxford dan Cambridge (Oxbridge) dikenal sebagai nursery of prime ministers. Tokoh seperti Tony Blair, David Cameron, Theresa May, dan Boris Johnson adalah alumni dari universitas tersebut.

Budaya debat, eksistensi klub-klub diskusi seperti Oxford Union, dan tradisi panjang keterlibatan mahasiswa dalam urusan kenegaraan menjadikan universitas sebagai wahana politisasi yang efektif.

Kembali ke konteks Indonesia, pola seperti itu juga tampak. Tokoh-tokoh dari UGM tidak hanya memiliki latar akademik yang kuat, tetapi juga keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, serta diskusi-diskusi yang kritis.

Bahkan, banyak dari mereka memiliki koneksi personal dengan dosen atau sesama mahasiswa yang kelak menduduki posisi penting.

Ini menguatkan argumen bahwa kampus bukan hanya “sekolah akademik”, tetapi juga school of power.

Namun, yang membedakan konteks Indonesia dengan negara-negara maju adalah tingginya tingkat politisasi pendidikan tinggi.

Di AS dan Inggris, meskipun ada elitisme institusional, proses rekrutmen politik cenderung lebih meritokratis dan transparan.

Sementara di Indonesia, proses tersebut sering kali dibungkus dengan dinamika pragmatisme, oligarki, dan kooptasi institusi.

Oleh karena itu, UGM sebagai “political lab” Indonesia masih berhadapan dengan tantangan struktural. Terutama, seputar bagaimana menjaga integritas akademik sembari tetap relevan dalam dinamika kekuasaan.

Jika tidak hati-hati, reputasi sebagai penghasil elite politik justru bisa menjadi beban moral dan reputasional, terutama bila alumni yang naik ke puncak kekuasaan justru mengabaikan nilai-nilai luhur yang ditanamkan UGM, seperti kerakyatan, integritas, dan nalar kritis. (J61)

Jika para politisi punya resolusi tahun baru 2025~ 

#Jokowi #AniesBaswedan #SandiagaUno #GanjarPranowo #TahunBaru #ResolusiTahunBaru #2025 #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Ada yang kangen Pak Ganjar? 

#ganjar #pilgubjateng #pdip #hasto #megawati #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Calon presiden nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, baru saja mendapatkan jabatan struktural di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Jabatan ini diberikan langsung melalui seremoni pelantikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Jumat (5/7) pekan lalu.

Ganjar kini seolah bisa berbangga dengan jabatan Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP, sebuah posisi yang memperlihatkan promosi signifikan dari statusnya sebelumnya sebagai “petugas partai”.

Sebagai informasi, pelantikan tersebut juga berbarengan dengan jabatan serupa tapi tak sama kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diberi jabatan Ketua Bidang Perekonomian.

Perubahan itu kiranya menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni mengapa PDIP memberikan jabatan itu bagi Ganjar? Apakah ini memang memiliki relevansi bagi strategi PDIP?

Manajemen Impresi “Pamungkas” Megawati?

Latar belakang di balik langkah PDIP itu kiranya dapat bermakna beberapa kemungkinan saat diinterpretasi lebih lanjut. Setidaknya, terdapat empat alasan yang dua masing-masing di antaranya bermakna sedikit berbeda.

Pertama-tama, pemberian jabatan kepada Ganjar bisa dilihat sebagai bagian dari strategi manajemen impresi PDIP.

Dalam konteks ini, teori manajemen impresi Erving Goffman dapat digunakan untuk memahami langkah PDIP. Goffman mengemukakan bahwa individu (atau organisasi) berusaha mengontrol bagaimana mereka dilihat oleh orang lain melalui pengaturan bagaimana mereka tampil.

Pada konteks ini, PDIP berusaha mengatur penampilan Ganjar sebagai figur penting dan loyal dalam partai, untuk memperkuat citra mereka di mata publik dan para kader.

Saat melihatnya dalam diskursus politik, manajemen impresi sering kali digunakan untuk memperkuat citra dan menjaga loyalitas kader serta simpatisan partai.

Dengan memberikan posisi penting kepada Ganjar, PDIP seolah menunjukkan kepada publik dan para pendukungnya bahwa mereka memiliki kader yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Selain itu, langkah ini bisa juga dipandang sebagai upaya untuk mencegah potensi “pembelotan” Ganjar seperti yang jamak dinilai terjadi dengan case Joko Widodo (Jokowi).

Presiden ke-7 RI, yang juga berkarier di PDIP sejak debutnya di blantika politik itu seakan memiliki hubungan yang tegang dengan partai menjelang Pemilu 2024, bahkan hingga kini.

Dengan “hadiah” kepada Ganjar, PDIP mungkin berusaha mengikat loyalitasnya dan mencegah terulangnya skenario tak mengenakkan yang sama.

Selain itu, intrik dengan Jokowi dan beberapa politisi PDIP lain yang “membelot” di Pemilu dan Pilpres 2024 seperti Gibran Rakabuming Raka, Maruarar Sirait, dll tak dipungkiri telah memberikan impresi minor bagi partai.

Akan tetapi, pengaruh politik Ganjar dan Jokowi tentu berbeda. Jokowi merupakan Presiden RI dua periode yang telah memiliki basis massa dan tabungan modal sosial dan politik yang cukup besar, serta terbukti efek politiknya di Pilpres 2024. Lalu, mengapa PDIP tetap memberi Ganjar jabatan itu?

Ganjar Harus Waspada?

Interpretasi lain yang eksis di balik jabatan baru Ganjar adalah, PDIP mungkin sedang memberikan tes awal yang krusial.

Terkait regenerasi dan mengingat dilantik oleh Megawati, pemberian itu kemungkinan adalah tes awal loyalitas, keselarasan, keberpihakan, dan ujian kontribusi dalam bentuk apa yang bisa diberikan Ganjar kepada partai pasca kontestasi elektoral 2024.

Itu dikarenakan, pemberian jabatan kepada Ganjar dilakukan bersamaan dengan perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Plus, Ganjar hanya akan menjabat hingga pemilihan pengurus baru dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025.

Dengan kata lain, terdapat beberapa probabilitas lagi mengenai efek dari pemberian jabatan bagi Ganjar di struktur DPP PDIP.

Jika Ganjar berhasil menunaikan jabatannya dan berkontribusi konkret bagi partai, bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi sosok yang lebih dihormati di PDIP.

Namun, mengingat preseden dinamika dan hasil Pilpres 2024 serta “teropong” karier politik Ganjar ke depan berdasarkan semua peluang yang ada, Ganjar kemungkinan sudah habis.

Artinya, pemberian jabatan bagi Ganjar sebagai salah satu Ketua DPP PDIP “hanya” sebagai ujian loyalitas dan manajemen impresi politik semata.

Akan tetapi, sekali lagi, politik sangat dinamis dengan berbagai kejutan yang bisa terjadi dalam hitungan detik. Jika terdapat perubahan tertentu atau Ganjar bisa membuktikan bahwa dirinya dapat berkontribusi positif dan diterima konstituen serta rakyat secara keseluruhan, reputasi Ganjar tentu akan berubah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PinterPolitik.com 

PDIP harus mengembalikan kepercayaan diri mereka di Jawa Tengah setelah kadernya Ganjar Pranowo tumbang dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ironisnya, Ganjar kalah dengan statusnya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

Sayangnya, ajang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 tidak akan mudah bagi PDIP. Bahkan, kandidat mereka berpotensi lose streak atau kalah secara beruntun tahun ini di ajang eksekutif, presiden dan gubernur. Ironisnya, Joko Widodo lagi-lagi menjadi salah satu antagonis bagi mimpi buruk PDIP itu.

Di sudut yang sama, Partai Amanat Nasional menjadi entitas yang paling aktif dan telah mengusung Ahmad Luthfi menjadi cagub Jawa Tengah. Menariknya, parpol Koalisi Indonesia Maju yang berhasil menumbangkan PDIP di Pilpres 2024 di Jawa Tengah disebut-sebut akan menjadi pengusung Ahmad Luthfi. Lalu, seperti apa skenario dan peta persaingan politik di Pilkada Jawa Tengah yang tampak seperti perang berulang Jokowi dan PDIP di tahun 2024 ini?

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Selain political confidence yang tampak terkikis, PDIP dianggap kehilangan momentum di Pilkada “tanah Jawa”. Tak terkecuali di Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis kekuatan mereka. Lalu, benarkah tren kemunduran PDIP tengah terjadi?

PinterPolitik.com

Pilkada 2024 level gubernur di Pulau Jawa bisa saja menjadi lanjutan mimpi buruk bagi PDIP pasca kandidat mereka, Ganjar Pranowo, telah kalah sebelumnya di ajang Pilpres 2024. Ironisnya, kandidat PDIP kalah di semua provinsi di Jawa, termasuk Jawa Tengah (Jateng) yang selama ini dinilai menjadi basis kekuatan partai banteng.

Di semua provinsi yang menyelenggarakan Pilkada di Pulau Jawa, PDIP seolah masih gamang di beberapa wilayah karena tak memiliki kandidat yang tampak mumpuni untuk melawan kandidat lain yang seolah lebih menjanjikan, baik dari aspek personal, logistik, serta koalisi politik.

Di Pilkada Banten, jagoan PDIP adalah Rano Karno yang jika benar-benar maju harus melawan Airin Rachmi Diany, trah Ratu Atut Chosiyah yang tampaknya akan diusung koalisi pemenang Pilpres 2024.

Bergeser ke Pilkada Jakarta, kandidat PDIP seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga Andika Perkasa dinilai hanya menjadi sosok yang sebatas meramaikan bursa. Sementara itu, kandidat PDIP pun memiliki riwayat tak pernah menang di tiga edisi terakhir Pilkada Jawa Barat (Jabar).

Di Pilkada Jateng, meski punya harapan besar dari sosok Hendrar Prihadi, PDIP berpotensi menghadapi Ahmad Luthfi, Kapolda Jateng yang pencalonannya sebagai cagub santer didukung oleh Presiden Jokowi dan koalisi pemenang Pilpres 2024.

Terakhir, di provinsi ujung timur Pulau Jawa, PDIP pun harus menghadapi kekuatan dahsyat petahana Khofifah Indar Parawansa yang lagi-lagi diusung koalisi pemenang Pilpres 2024 plus PPP dan Perindo. Peluang fight back pun hanya tinggal mengandalkan koalisi dengan PKB.

Dengan variabel-variabel itu, PDIP bisa saja sedikit banyak mengalami kemunduran dan tenggelam di ajang Pilkada 2024 level gubernur di Pulau Jawa. Mengapa demikian?

PDIP Jadi Canggung?

Selain kepercayaan diri politik yang tampak terkikis karena pergeseran psikologi politik internal yang telah berubah dari “kami sulit dikalahkan” menjadi “kami ternyata bisa dikalahkan”, PDIP dianggap kehilangan momentum di Pilkada 2024 edisi “tanah Jawa”. Khususnya, probabilitas hadirnya political awkwardness dalam membangun koalisi.

Dalam konteks politik Indonesia, dinamika koalisi memainkan peran penting. Menurut Maurice Duverger dalam teorinya tentang sistem kepartaian, partai politik besar cenderung mendominasi jika mereka mampu mempertahankan aliansi yang kuat dan efektif.

Dalam konteks PDIP, mereka telah lama memanfaatkan strategi koalisi ini, tetapi perubahan dalam lanskap politik, terutama dengan munculnya koalisi baru yang lebih kuat dan terorganisir di Pilpres 2024 yang berlanjut ke Pilkada 2024 edisi tanah Jawa, dapat mengancam dominasi dan basis kekuatan mereka.

Selain itu, kerangka teoretis berupa konsep mobilisasi politik pun menyatakan bahwa keberhasilan partai politik sangat tergantung pada kemampuannya untuk memobilisasi dan mempertahankan partisipasi pemilih.

Di titik ini, PDIP agaknya mengalami dilema ideologis dan pragmatis dalam membangun koalisi serta mengelola basis pemilih. Dengan ditambah aspek psikologi politik internal yang telah berubah, PDIP tampaknya gamang dalam menentukan langkah koalisi di ajang Pilkada 2024.

Sebagai contoh di Pilkada Jakarta. Meskipun dari segi kepentingan pragmatis bisa saja PDIP ikut mendukung Anies Baswedan karena ketiadaan kader yang dapat bersaing, langkah itu agaknya akan kontradiktif dari sisi ideologis. Pun dalam upaya mempertahankan pemilih loyal mereka di Jakarta, utamanya terkait residu Pilkada Jakarta edisi 2017 yang dinilai masih sangat membekas.

Di tahun 2024 ini, meski masih perkasa di level legislatif, PDIP menghadapi tantangan berbeda dalam memobilisasi ceruk suara terbesar, yakni pemilih muda dan urban dengan preferensi politik kekinian, khususnya di ajang eksekutif, baik nasional maupun daerah.

Generasi muda yang lebih “terpapar” pada isu-isu kontemporer kiranya tidak lagi merasa terwakili oleh narasi tradisional PDIP.

Tren koalisi Pilpres yang berlanjut ke Pilkada 2024 juga dapat menarik pemilih yang lebih luas dan beragam, di saat PDIP boleh jadi terjebak dengan basis pemilih yang stagnan.

Momentum PDIP Merenung?

Refleksi singkat namun bermakna kiranya dapat dilakukan para pembisik dan penentu keputusan PDIP di Pilkada 2024. Salah satunya yang berangkat dari beberapa filsuf kenamaan dunia dengan berbagai pemikirannya yang dapat dielaborasikan.

Pertama, Plato, dalam Republic, menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan beretika dalam mencapai keadilan dan stabilitas dalam negara. Kepemimpinan yang tidak bijaksana atau korup dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan dukungan dari rakyat.

Esensi dari apa yang dikemukakan Plato kiranya dapat diaktualisasikan PDIP untuk memastikan bahwa para kader dan kandidatnya di tingkat nasional dan daerah adalah figur yang dipercaya dan dihormati oleh publik.

Frasa “dihormati oleh publik” kiranya menjadi pekerjaan rumah PDIP saat kader mereka yang bertarung di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, dengan segala pertempuran narasinya, seolah kehilangan aspek penting itu.

Teladan maupun portofolio kepemimpinan yang efektif dan etis dapat membantu mengatasi tantangan dan mempertahankan momentum politik.

Andai PDIP tak ingin pragmatis serta berpegang teguh untuk merebut kembali Jakarta sebagai salah satu sampel Pilkada 2024 di tanah Jawa, misalnya, sosok Panglima TNI ke-21, Andika Perkasa kiranya dapat menjadi jawaban terbaik.

Kedua, legitimasi juga agaknya harus direnungkan kembali oleh PDIP. Mengacu pada Max Weber, legitimasi dalam politik berasal dari tiga sumber utama, yakni tradisional, karismatik, dan legal-rasional.

PDIP yang telah lama “menikmati” legitimasi tradisional melalui warisan sejarah dan klaim ideologi yang spesifik agaknya harus memodifikasi aspek tersebut.

Untuk mempertahankan legitimasi, PDIP tentu harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan harapan masyarakat. Dukungan publik yang berkurang, seperti yang terjadi di Pilpres 2024, bisa mencerminkan hilangnya legitimasi, yang harus diatasi melalui reformasi dan adaptasi kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan rakyat saat ini.

Bagaimanapun, PDIP menghadapi tantangan besar menjelang Pilkada 2024 di Pulau Jawa, terutama dalam mempertahankan momentum di Jawa Tengah yang selama ini menjadi basis kekuatan mereka.

Namun, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata yang mana probabilitas pastinya akan sangat dinamis beriringan dengan proses politik di antara masing-masing aktor dan entitas di dalamnya. (J61)

Deklarasi Ganjar oposisi munculkan reaksi berbeda-beda dari PDIP

Banyak juga ya yang ga terima 

Dalam batas waktu yang telah ditetapkan, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 144 permohonan PHPU dari 144 anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, delapan permohonan anggota DPD, serta dua gugatan di Pilpres 2024.

Gimana menurut kalian mengenai gugatan-gugatan itu? Berikan pendapatmu yaa! 

#anies #ganjar #mahkamahkonstitusi #mk #gugatanpemilu #pilpres2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Hmm, care to share your thoughts about this?