PinterPolitik.com

“As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends” – Green Day, “Wake Me Up When September Ends” (2004)

Siapa yang nggak sensitif ketika mendengar nama kelompok PKI alias Partai Komunis Indonesia? Banyak orang langsung menghindar atau menyatakan ketidaksukaan mereka bila mendengar nama tersebut.

Namun, tahu nggak sih kenapa nama itu begitu sangat tidak disukai? Apa alasan yang melatarbelakangi ketidaksukaan dan kebencian kita pada kelompok-kelompok yang identik dengan spektrum politik kiri?

Ya, ada yang bilang kalau PKI adalah partai dan kelompok yang bermanuver untuk memberontak kepada pemerintah Indonesia yang sah pada tahun 1965 silam. Ada juga yang bilang bahwa kelompok komunis merupakan kelompok yang berideologi menentang terhadap agama.

Terlepas dari apapun alasannya, kebencian orang-orang terhadap PKI ini bisa dibilang terbentuk akibat memori kolektif yang terbangun di benak dan pikiran masyarakat secara luas. Maurice Halbwachs dalam bukunya Les Cadres Sociaux de la Mémoire menjelaskan bahwa memori kolektif merupakan sebuah informasi dan ingatan yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang – bisa dikonstruksi dan diteruskan secara turun-menurun.

Mungkin, ingatan buruk inilah yang akhirnya mempengaruhi persepsi kita dengan nama tersebut. You know what lah. Boleh jadi, ini pula yang akhirnya membuat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo selalu muncul dan angkat bicara di publik terkait bahaya dan ancaman dari kebangkitan PKI di masa kini.

Pada tahun 2021 lalu, misalnya, Gatot menuding terkait kemungkinan penyusupan PKI di TNI setelah sejumlah patung diorama di Museum Dharma Bakti, Markas Kostrad, hilang dari tempat semula. Kala masih menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot juga menginstruksikan penayangan rutin atas film Pengkhianatan G30S/PKI (1984).

Eh, tapi nih, kok di tahun sekarang Pak Gatot tampaknya nggak muncul sampai bikin heboh lagi ya? Wah, ke mana nih Pak Gatot?

Hmm, apa mungkin Pak Gatot lagi in mood dengan lagunya Green Day yang judulnya “Wake Me Up When September Ends” (2004) ya? Siapa tahu, karena saking tidak sukanya dengan memori buruk bulan September, Pak Gatot memutuskan tidur aja sampai September berakhir? Who knows, kan? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Gengs, ada yang bisa bantu mimin menerjemahkan kalimat yang datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ini? Beliau bilang, “Saya selalu nonton karena ia adalah karya film yang bagus artistik dan dramatisasinya. Kalau sejarah PKI saya sudah tahu, sebab tahun 1965 saya sudah 8 tahun.”

Kalimat yang dicuitkannya via akun Twitter pribadi Pak Menteri itu muncul saat ia kerap ditanya tentang apakah pernah nonton film G 30 S PKI karya Arifin C. Noer. Kalau mimin memahami kalimat yang disampaikan Pak Mahfud sih kesimpulannya begini: sebenarnya Pak Mahfud menonton film itu ya sekadar nonton saja – bukan untuk belajar dari sejarah yang ditampilkan dalam film berdurasi 271 menit tersebut.

Ya, mungkin kayak omongannya ibu-ibu yang lewat di pasar begini, “Saya tuh cuma pengen melihat aneka sayur mayur saja. Soal beli, saya sudah punya langganan sendiri di dekat rumah.”

Hemmm, baiklah, mimin memaklumi. Apa yang kurang bisa mimin terima di akal yaitu kalau memang Pak Mahfud nggak niat mengambil sejarah dari film itu dengan dalih sudah mengetahui sejarah peristiwa PKI itu, lantas, kok nggak statement atau berkomentar mengenai data-data dalam konten film ya? Bukankah kalau Pak Mahfud berkomentar itu lebih bagus karena membuat sejarah tambah lebih gemilang toh, cuy.

Lagian nih, kita semua sudah tahu lah bahwa soal PKI ini masih banyak perdebatan. Satu pihak bilang begini. Pihak lainnya membantah dengan argumen begitu. Maka dari itu, kita kadang-kadang bingung kalau ditanya adik-adik angkatan sekolah tentang mana nih sejarah yang benar.

Andai kata Pak Mahfud benar-benar paham sejarah PKI ini, ya monggo menyatakan pendapat apa gitu lho supaya nggak begini terus sejarah kita nih.

Justru kalau Pak Mahfud diam, pikiran mimin bisa liar ke mana-mana nih dalam menafsirkan maksud Pak Mahfud. Jangan-jangan Pak Mahfud nih ber-statement ya hanya sekadar ber-statement saja. Kita lho juga nggak pernah tahu secara benar toh apakah Pak Mahfud nonton film itu atau nggak.

Ya, bisa saja statement doi tuh buat tameng dan mencitrakan diri biar dianggap oleh publik sebagai orang yang bersih dari tuduhan pro PKI. Sebab, kita tahu kan bulan September masuk Oktober tuh bulannya isu dan identifikasi antek PKI. Upps.

Apa mungkin dengan tidak memberi sikap jelas Pak Mahfud ini bisa lebih leluasa untuk dekat dengan golongan mana pun. Lagipula, ini terlihat kok dari bagaimana beliau bisa dekat dengan dua kubu yang berbeda.

Coba kalian ingat-ingat deh saat doi yang dikenal sebagai bagian dari Nahdliyyin tiba-tiba menyeberang ke ruang sebelah dalam Pilpres 2014. Selain itu, Pak Mahfud tiba-tiba juga bertemu dengan Haikal Hassan yang notabene beda kaki dengan pijakan warga Nahdliyyin.

Mungkin, Pak Mahfud begitu ya hanya sekadar membangun silaturrahmi dengan banyak orang saja. Tapi ya gitu, silaturrahmi kan pasti selalu memunculkan manfaat juga, entah manfaat apa yang diharapkan beliau. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Apabila Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa “tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni,” maka sepertinya tak ada yang lebih tabah dari siswa di bulan September dalam konteks Indonesia tahun 1984 sampai akhir 1990. Mengingat, pada setiap bulan keramat itu, para siswa dianjurkan hadir dalam pemutaran wajib film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI.

Tulisan ini tidak akan membahas mengenai unsur fakta dan fiksi dari peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang biasanya selalu muncul di berbagai media saban September karena kesimpangsiuran sejarah suatu bangsa merupakan hal yang lumrah dan umum ditemukan di mana saja.

Namun yang lebih penting untuk diamati justru adalah cara suatu bangsa dalam menyikapi berbagai tragedi yang telah terjadi di masa lampau. Apakah kita memilih untuk menolak lupa, atau malah menolak untuk mengingat?

Menghafal Bukan Berarti Mengingat

Meski sudah 21 tahun reformasi kita nikmati, hampir seluruh sarana pengingat yang berkaitan dengan peristiwa G30S saat ini masih merupakan warisan dari rezim Orde Baru, sebuah rezim yang selama 32 tahun menjadi pemegang kuasa tunggal atas narasi kesejarahan bangsa Indonesia.

Mulai dari Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution, Museum Pengkhianatan PKI (Komunis) sampai Monumen Pancasila Sakti, semua menampilkan narasi yang bersumber dari buku Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI. Buku tersebut merupakan terjemahan resmi negara atas peristiwa G30S. Pengarangnya? Tentulah, Nugroho Notosusanto.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah mengakui bahwa, “informasi utama yang disajikan oleh Kompleks Monumen Pancasila Sakti adalah kekejaman PKI”[1]. Oleh sebab itu, terlepas dari keakuratan informasi yang masih terus menjadi perdebatan, jelas bahwa tujuan utama dari narasi-narasi tersebut adalah untuk mematri pemahaman bahwa PKI jahat dan non-PKI baik.

Kerumitan sebuah peristiwa sosial-politik disederhanakan menjadi semacam wiracarita dharma melawan adharma – yang mana Negara melambangkan Pandawa dan PKI mewakili Kurawa. Dus, PKI harus ditumpas sampai ke akarnya. Budaya mengingat yang memiliki peranan penting dalam merawat memori kolektif sebuah bangsa, justru dimanipulasi menjadi alat legitimasi kekuasaan dengan cara merawat kesumat.

Betul memang, bahwa saat ini buku ajar mata pelajaran Sejarah di sekolah sudah tidak lagi menggunakan buku karya Nugroho Notosusanto, dan para siswa juga sudah tidak lagi diwajibkan menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Namun apakah hal tersebut cukup bagi generasi mendatang untuk dapat mengingat, dan bukan sekedar menghafal, atas apa yang terjadi 74 tahun lalu?

Yang terpenting bukanlah menghafal siapa dibunuh siapa, kapan dan dengan cara apa, melainkan mengingat bahwa tragedi semacam itu tidaklah menguntungkan siapa-siapa selain pihak yang (ingin) berkuasa sehingga jangan sampai terulang untuk ke depannya.

Minimnya sarana pengingat, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang dihadirkan secara swadaya oleh masyarakat, dapat menjadi penghambat bagi berkembangnya budaya mengingat yang efektif. Budaya mengingat yang dapat menjadi sarana pembelajaran dan bukan hanya menjadi sarana penyalur kebencian. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kadar ingatan sebuah bangsa pastilah berkelindan dengan perjalanan di masa depan.

Sebagai contoh, jangan-jangan, terus terpilihnya calon kepala daerah yang sudah pernah tersandung kasus korupsi merupakan hasil dari pendeknya rentang ingatan bangsa ini. Lemahnya budaya mengingat kita pun jangan-jangan juga turut berkontribusi pada keberhasilan Partai Berkarya dalam meraup 2,1% suara pada Pemilu 2019 lalu. Maka, budaya mengingat bukanlah sekedar tentang nostalgia belaka, namun seharusnya justru menjadi penanda agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama.

Belajar dari Negara Termuda di Eropa

Tak perlu jauh-jauh melihat ke negara seperti Jerman yang memang memiliki budaya mengingat yang kuat terutama karena pengalaman traumatis berada di bawah rezim fasis Nazi untuk melihat pentingnya memelihara memori kolektif sebuah bangsa. Cobalah tengok Kosovo, negara termuda di benua Eropa yang baru saja merdeka 11 tahun yang lalu.

Walaupun status kemerdekaan Kosovo masih diperdebatkan oleh komunitas internasional, bahkan oleh Indonesia, masyarakat sipil Kosovo memilih untuk mengedepankan pentingnya budaya mengingat sebagai salah satu jalan menuju rekonsiliasi. Sebagai bangsa yang telah melewati puluhan tahun diskriminasi dan penindasan di bawah pemerintahan Serbia, bangsa Kosovo memiliki hubungan yang pelik dengan bangsa Serbia. Padahal, etnis Serbia adalah etnis terbesar kedua di Kosovo, sebanyak 8%, setelah etnis Albania yang merupakan etnis mayoritas di Kosovo.

Tanpa menunggu peran negara, sebuah organisasi nirlaba lokal bernama Humanitarian Law Center memilih untuk menghadirkan sarana pengingat secara swadaya dengan mengadakan sebuah pameran bertajuk Once Upon a Time and Never Again. Pameran ini berisikan memorabilia dan kisah mengenai ribuan anak-anak yang hilang dan meninggal akibat perang di Kosovo dalam kurun waktu 1998-2000.

Secara sengaja, pameran ini mengambil risiko dengan tidak memisahkan antara data korban dari etnis Albania dan Serbia. Hal yang sebetulnya tidak umum dalam penyajian narasi korban perang di Kosovo. Namun menurut Bekim Blakaj – Direktur Eksekutif Humanitarian Law Center, yang menarik adalah bahwa ternyata tidak ada satu pun pengunjung yang menanyakan, berapa banyak anak Albania yang meninggal, atau berapa banyak anak Serbia yang hilang. Seakan semua sadar bahwa pada akhirnya, semua anak-anak tersebut adalah sama. Mereka semua adalah korban.

Pameran serupa untuk mengenang korban yang hilang juga ditempatkan secara permanen di Gedung Parlemen Kosovo dengan judul Living with the Memories of the Missing. Pameran yang diadakan oleh organisasi nirlaba lokal bernama Integra ini berisikan kumpulan foto dan kutipan para korban. Terdapat juga instalasi 1.653 kunci yang digantung sepanjang koridor sebagai simbol dari orang-orang yang masih tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Harapannya, pameran ini dapat menjadi pengingat bagi para anggota parlemen untuk bekerja lebih keras lagi dalam menuntaskan kasus orang hilang yang belum tuntas.

Mengembangkan Budaya Mengingat

Kedua pameran di atas menjadi bukti bahwa kita tidak perlu menunggu negara membangun museum untuk merawat memori kolektif bangsa. Masyarakat sipil memiliki peranan utama dalam menghadirkan sarana pengingat yang dapat diakses publik secara mudah. Apalagi, dengan tingkat literasi di Indonesia yang masih tergolong rendah, terkadang penerbitan buku dan karya ilmiah belum tentu efektif dalam menjangkau masyarakat luas.

Melalui cara yang lebih kreatif dan populer, publik diharapkan dapat secara aktif turut memelihara ingatan sebagai bentuk pembelajaran yang berkelanjutan. Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang secara mandiri didirikan di sebuah ruko di Serpong oleh Azmi Abubakar dapat menjadi contoh baik terkait inisiatif publik dalam mengembangkan budaya mengingat.

Semoga ke depan pembicaraan terkait G30S bukan hanya berkutat pada siapa korban dan siapa pahlawan tetapi lebih menitikberatkan pada apa yang bisa kita lakukan demi tidak terulangnya peristiwa serupa karena, apabila masih ada orang yang dipersekusi hanya karena dituduh berbeda, apalagi ternyata tuduhannya hanyalah hoaks belaka, maka berarti kita telah gagal dalam mengingat.

Mengingat bahwa dalam segala konflik horizontal, kita semua akan berujung menjadi korban. Sebuah pembelajaran yang seharusnya terpatri pada setiap insan yang mengingat – bukan hanya menghafal – pahitnya tragedi dan ekses dari G30S.

Tulisan milik Danang Aditya Nizar, mahasiswa Magister di University of Sussex, UK.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“The violence and the killin’, so given” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Drama politik di Indonesia memang tidak ada habis-habisnya. Drama ini bisa dibilang selalu mencapai klimaksnya dengan terjadinya kekerasan-kekerasan yang menyertainya.

Buruknya, drama yang disertai kekerasan ini sering kali meninggalkan luka dengan munculnya korban-korban meninggal. Ambil saja kerusuhan 22 Mei lalu yang turut meninggalkan luka serupa.

Luka akibat drama kekerasan ini sempat membuat kita terkenang dengan masa lampau. Katakanlah, Tragedi Mei 1998 yang menjadi titik kulminasi konflik sosial dan politik di era Orde Baru – menyebabkan tewas dan hilangnya para demonstran serta kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Belum lagi, drama kekerasan politik ini turut dimainkan beberapa pihak di kalangan politisi. Ada yang bilang bahwa beberapa orang pun tercancam dibunuh, seperti Menkopolhukam Wiranto dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

ok, ada rencana jahat minggu lalu. nah, sekarang kapan Pemerintah umumkan nama dan jumlah korban peristiwa 21-22 Mei? colek ah @jokowi tipis aja…

— Jogging bukan joget (@haris_azhar) May 28, 2019

Ada yang bilang bahwa kerusuhan tersebut telah direncanakan. Kivlan Zen dan politisi PPP Habil Marati misalnya, dituding terlibat dalam mendorong terjadinya kekerasan dalam Kerusuhan 22 Mei.

Beberapa pihak juga mengkritik pihak berwajib karena tampak bias dalam mengungkap penyebab kerusuhan tersebut. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) misalnya, menilai polisi tidak mengutamakan korban dalam kerusuhan tersebut.

Mungkin benar bahwa drama ini memang sulit menemui akhirnya. Apalagi, banyak pihak turut mengaduk polemik ini. Namun, mengapa siklus kekerasan semacam ini terus terjadi di Indonesia? Lantas, apakah siklus ini akan terus berlanjut di masa mendatang?

Budaya Indonesia?

Mungkin, drama kekerasan dalam peristiwa tersebut memang telah mendarah daging dalam cetakan biru budaya kita. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2001 silam, budaya kekerasan merupakan bagian dari budaya Indonesia. Bahkan, kata dalam bahasa Inggris “amok” berasal dari kata Melayu “amuk” – memiliki arti sebagai kerusuhan yang melibatkan banyak orang.

Pernyataan serupa turut diungkapkan oleh penulis dan peneliti dari Human Rights Watch, Andreas Harsono. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh South China Morning Post, Andreas mengatakan bahwa kekerasan Indonesia itu tergambarkan dalam kata tersebut.

Mungkin benar apa yang diungkapkan oleh Prabowo dan Andreas bahwa kekerasan telah tercetak dalam budaya Indonesia. Pasalnya, kekerasan memang menjadi tradisi dalam beberapa kelompok etnis Indonesia.

Sebut saja, kelompok etnis Madura. Etnis yang menempati pulau di timur Jawa ini memiliki tradisi carok. Tradisi ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura dengan melakukan duel antara dua pihak apabila terjadi sengketa yang tak terselesaikan, seperti permasalahan wanita.

Mungkin, DNA budaya inilah yang membuat masyarakat Indonesia rentan untuk jatuh pada jurang kekerasan politik. Pasalnya, sepanjang sejarah Indonesia berdiri, transisi politik biasanya turut dihantui oleh kekerasan.

Kata dalam bahasa Inggris “amok” berasal dari kata Melayu “amuk” yang memiliki arti sebagai kerusuhan yang melibatkan banyak orang.
Share on X

Tragedi Mei 1998 misalnya, merupakan salah satu kekerasan politik yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Kekerasan politik ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto.

Transisi politik yang terjadi di akhir abad ke-20 ini turut dihantui oleh konflik sosial antar-etnis, di mana kelompok minoritas Tionghoa menjadi kambing hitam dari keresahan masyarakat.

Lebih lampau lagi, terjadinya transisi politik dari Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru juga disertai dengan kekerasan politik. Pada saat itu, target utama dari Gerakan 30 September pada tahun 1965 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukung-pendukungnya. Sebagian anggota kelompok etnis juga menjadi korban.

Namun, apakah benar kekerasan sepenuhnya bagian dari budaya Indonesia?

Uniknya, kekerasan yang terjadi saat itu bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi sosio-politik Indonesia. Pihak asing disebut-sebut turut mengeksploitasi kekerasan politik tersebut.

Amerika Serikat (AS), berdasarkan tulisan Vincent Bevins di the Atlantic, turut memainkan peran penting. Berdasarkan dokumen-dokumen AS, Central Intelligence Agency (CIA) disebutkan telah menyediakan peralatan komunikasi bagi Soeharto untuk menyebarkan laporan-laporan palsu.

Dokumen tersebut menjelaskan bahwa pemerintah AS memiliki informasi menyalahkan pihak-pihak PKI dalam upaya kudeta. Namun, menurut tulisan Bevins, informasi tersebut tidak akurat tetapi tetap digunakan oleh Soeharto untuk menyebarkan narasi anti-PKI.

Hal tersebut boleh jadi masih sangat sulit dibuktikan. Meski demikian, kemungkinan adanya campur tangan pihak-pihak di belakang kekerasan ini menunjukkan bahwa, kekerasan politik di Indonesia bisa saja tidak hanya berasal dari DNA budaya Indonesia.

Kolonisasi yang dilakukan Belanda di Indonesia bisa jadi turut mendorong budaya kekerasan masyarakat. Strategi divide et impera (memecah-belah dan menguasai) yang banyak diterapkan oleh penjajah dari negara-negara Barat merupakan strategi yang memiliki dampak pada masyarakat pos-kolonial.

Menurut Richard Morrock dalam tulisannya yang berjudul Heritage of Strife, strategi tersebut sebagai warisan kolonial memiliki dampak berkelanjutan yang turut tertanam dalam masyarakat negara-negara berkembang. Salah satu dampak tersebut adalah antagonisme etnis – turut menghantui kelompok etnis Tionghoa di Indonesia.

Siklus Kekerasan?

Mungkin, selain budaya, warisan kolonial, dan campur tangan asing, tendensi kekerasan masyarakat Indonesia bisa jadi berkaitan dengan sifat alamiah manusia. Banyak yang bilang bahwa kekerasan di masyarakat berasal dari sifat kehewanan yang dimiliki oleh manusia.

Beberapa penelitian juga menemukan bahwa manusia dan hewan memiliki kemiripan dalam perilaku kekerasan. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa perilaku kekerasan antara manusia dan tikus memiliki proses dan dampak yang mirip.

Namun, apakah benar manusia benar-benar memiliki kesamaan dengan hewan dalam perilaku kekerasan dan konfliknya?

Tampaknya, tidak semua ahli berpendapat sama. Peter Verbeek dalam tulisannya yang berjudul “An Ethological Perspective on War and Peace” berpendapat bahwa manusia tidak memiliki dorongan natural yang sama seperti hewan.

Verbeek melihat bahwa manusia memiliki pilihan berbeda. Menurutnya, baik manusia maupun hewan, memilih untuk berkonflik untuk mengatasi ketakutan dan empati. Perbedaannya terletak pada faktor-faktor kognitif dan emosional yang dimiliki khusus oleh manusia.

Faktor emosional ini memang dapat membuat manusia memiliki ikatan sosial tersendiri. Mengacu pada konsep asabiyyah (solidaritas atau kohesi) milik filsuf Ibnu Khaldun yang dijelaskan oleh Douglas H. Garrison dalam tesisnya, manusia membentuk kohesi dan solidaritas sosial yang didasarkan pada persamaan.

Konsep asabiyyah ini bisa juga dikaitkan dengan emosi yang dimiliki oleh manusia. Menurut Ibn Khaldun yang banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam, agama turut menjadi pelekat emosi bagi asabiyyah.

Selain itu, asabiyyah terbentuk dengan kesamaan kepentingan untuk meraih hasil-hasil sosiopolitik. Dalam hal ini, konflik dapat terjadi antar-asabiyyah. Menurut Mehmet Orhan dalam tulisannya yang berjudul “Political Violence, Asabiyya and Identity,” solidaritas kolektif ini dapat menjadi repertoar terhadap kekerasan politik.

Ibnu Khaldun sebagai filsuf yang melihat proses sejarah sebagai sebuah siklus menjelaskan bahwa konflik antar-asabiyyah yang disertai dengan kekerasan ini membawa pergantian dominansi. Dengan mengamati pergantian kekuasaan suku Badui di Afrika Utara, Ibnu Khaldun meyakini bahwa asabiyyah yang kuat akan menggantikan asabiyyah yang lebih lemah.

Dari sinilah, siklus kekerasan ala Ibn Khaldun akan terjadi. Keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang dinamis membuat siklus Khaldunian terus berlanjut, di mana pergantian ke asabiyyah dominan yang baru akan selalu melibatkan kekerasan hingga generasi-generasi berikutnya.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kekerasan akan terus terjadi di Indonesia?

Bila mengacu pada filsafat ala Ibn Khaldun, siklus kekerasan di Indonesia bisa saja tetap berlanjut di masa mendatang. Situasi ekonomi, sosial, dan politik antar­-asabiyyah di Indonesia bisa jadi mendorong kekerasan untuk terjadi.

Tendensi suatu kelompok untuk melalukan kekerasan dapat berujung pada keberhasilannya dalam meraih tujuan sosio-politiknya. Terdapat tiga faktor yang dapat mendorong keberhasilan tersebut, yaitu kesalihan asabiyyah dalam beragama, masyarakat yang sebagian besar homogen, dan melemahnya rezim yang sudah uzur.

Bisa jadi, dua dari tiga faktor tersebut dapat menggambarkan kondisi Indonesia pada masa kini. Kombinasi antara homogenitas masyarakat Indonesia dan kesalihannya dalam beragama yang meningkat bisa jadi membuat kekerasan semakin berpotensi untuk terjadi di Indonesia.

Apalagi, budaya kekerasan dan demokrasi yang sejalan turut menjadi fitur bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Verena Beittinger-Lee dalam bukunya yang berjudul (Un)Civil Society and Political Change in Indonesia, kehadiran kelompok-kelompok yang mempromosikan kekerasan di masyarakat turut menggambarkan persaingan politik dalam demokrasi Indonesia.

Pada akhirnya, lirik rapper Joey Bada$$ di awal tulisan menjadi relevan. Kekerasan pun mungkin telah menjadi fitur yang telah melekat di Indonesia, entah ke arah mana masa depan negara ini akan berlabuh. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]enutup gonjang-ganjing penayangan film G30S PKI, TVOne akhirnya mantap memutarnya nanti malam pukul 21.30 WIB. Niat stasiun TV milik dedengkot Golkar ini cukup bikin terharu, yakni hendak meluruskan sejarah dan menyelamatkan anak muda dari buta sejarah. Kutipan-kutipan dari para jenderal dan Presiden, ikut diungkit-ungkit untuk ‘meyakinkan’ khalayak.

Saksikan pemutaran film G30S/PKI, eksklusif hanya di tvOne.
Jumat, 29 September pkl 21.30 WIB #G30SPKITVONE pic.twitter.com/H1q94Rt9wl

— tvOneNews (@tvOneNews) September 28, 2017

Walaupun beberapa tokoh dan praktisi kesehatan jiwa bilang film ini hanya akan buat anak-anak ketakutan dan trauma – sebab banyak adegan kekerasan nan sadis – serta kelelahan –waktu tayang jam 21.30 WIB dan durasi film 4 jam lamanya – TVOne tetap pantang mundur. Mereka juga tak terpengaruh suara sumbang yang berseloroh film G30S PKI hanyalah propaganda Orba belaka. Lha, TVOne kan memang beda.

Daripada berputar lagi di sana, sebaiknya simak tayangan-tayangan yang bisa dilihat selesai nonton film G30S PKI. Hitung-hitung sebagai teman begadang sampai pagi.

1. Pertandingan Sepak Bola

 Kalau masih ada daya untuk melek, tak ada salahnya lanjut nonton pertandingan sepak bola setelahnya. Sudah tahu belum kalau LaLiga tanding nanti malam? Nah, liga ini layak ditunggu. Ada Celta Vigo VS Girona menanti pukul 02.00 WIB.

Sebelum nonton, memang disarankan tidur dulu yang cukup supaya konsen dan segar. Tidak lucu kan, kelewatan momen ‘gol’ saat tak sengaja tertidur. Nah makanya ingat, tidur dulu yang cukup.

2.  Acara Horor

Bohong kalau tidak takut dan merinding habis nonton G30S PKI. Supaya tak kehilangan momen ‘horor’, segera ganti channel ke SCTV dan saksikan acara bertajuk ‘Buat Aku Merinding’, dijamin stress hilang. Kalau stress hilang, otak plong, bukan? Eh, atau tambah stress ya?

Ajak teman-teman atau keluarga tersayang supaya tak terlalu mencekam. Kalau semuanya sudah tidur, bagaimana? Ya sudah ikut tidur saja. Sekalian, tak usah lihat film G30S PKI kalau tak mau terbayang-bayang horornya, hiiy.

3. Acara Komedi

Kita akui, film G30S PKI cukup intens dan menegangkan. Nonton acara humor dianjurkan supaya jiwa raga kembali luwes. Acara stand up comedy yang tayang di jam-jam larut ada banyak, kok. Dari sana kita mungkin bisa bayangkan, bagaimana kalau Babe Cabita jadi DN Aidit atau Arie Keriting jadi Pierre Tendean. Hmm, milenial abis.

4. Film Dokumenter Jagal/Senyap

Buat yang tak kapok belajar, sangat dianjurkan nonton dokumenter  Jagal atau Senyap garapan sutradara Joshua Oppenheimer. Buka saja Youtube dan ketik judulnya. Kalau  film G30S PKI itu 100% drama, nah di dua film ini real, langsung dari pelaku dan korbannya. Wong, namanya saja dokumenter.

Dengan begitu, kita bisa punya film dari dua perspektif, versi pemerintah dan non-pemerintah. Tapi tetap, penilaian akhir ada di penonton.

Sikap TVOne menayangkan kembali film G30S PKI bisa dirayakan sebagai bentuk demokrasi di era Reformasi saat ini. Tapi kita tak boleh lupa juga, sejak 2014 lalu TVOne menampilkan data bohong soal hasil Pemilu. Maka bukan rahasia lagi, kalau sikap mereka memang menyasar penonton tertentu. Nah, dengan menayangkan G30S PKI, berlebihan tidak kalau menyebut TVOne tahun ini mendukung propaganda Orde Baru? Berikan pendapatmu. (A27)