PinterPolitik.com

Wacana Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membuat cyber army alias tim siber untuk membentengi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadirkan polemik. Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menentang keras rencana ini. PWNU bahkan menilai tindakan tersebut dilarang dalam agama Islam.

Samsul Ma’arif, Ketua PWNU DKI, mengatakan, citra seseorang akan dianggap bagus jika memang kinerjanya baik. Tidak perlu sampai membuat cyber army untuk menghalau pemberitaan yang buruk.

Sesuai tugas MUI, seharusnya MUI DKI menjalankan prinsip amar ma’ruf nahi munkar atau menjalankan yang baik dan melarang yang salah. Caranya dengan mendukung program yang memang sekiranya berguna bagi masyarakat.

Dedek Prayudi, Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR), mengatakan, langkah MUI dapat menimbulkan bahaya dari stigma politisasi agama. Dedek menjelaskan dalam prosesnya, politisasi agama akan memberi batasan nyata tidak adanya toleransi.

Wacana pembuatan tim siber tidak hanya akan mengatribusi MUI DKI menjadi lembaga Islam yang ikut terlibat dalam politik, melainkan juga akan mengkritik raison d’etre MUI yang harusnya mempromosikan nilai-nilai moralitas, seperti toleransi dan pluralitas (keberagaman).

Terkait kritik-kritik terhadap MUI DKI, kita sebenarnya dapat menarik akarnya pada fundamentalisme Islam. Secara sederhana, fundamentalisme digambarkan sebagai sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham maupun agama yang ingin kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar ajarannya, fundamental secara bahasa berarti mendasar.

Baca Juga: Narasi Pembubaran MUI, Islamofobia?

M Khamdan dan Wiharyani, dalam tulisannya Mobilisasi Politik Identitas dan Kontestasi Gerakan Fundamentalisme, mengatakan, dalam kontestasi politik yang mengandaikan politik identitas tumbuh dalam pertarungan politik. Kekuatan fundamentalisme juga akan terlibat masuk, sebagai daya dorong kekuatan politik seorang tokoh. Di sinilah kelompok fundamentalisme mendapatkan ruang, termasuk ikut menyelundupkan diri pada lembaga-lembaga Islam.

Seperti yang kita ketahui, dalam narasi politik identitas, kaum fundamentalis juga ikut melibatkan diri, hal ini dikarenakan nilai-nilai identitas yang dipromosikan dalam politik identitas juga sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kaum fundamentalis.

Hal ini perlu dicegah. Mengutip Ahdar dalam tulisannya Tinjuan Kritis dan Menyeluruh Terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam Masa Kini, fundamentalisme berseberangan dengan modernisme. Jika Islam modern dianggap sebuah  kemajuan, maka Islam fundamentalis sebaliknya, yaitu sebuah kemunduran. Dan jika melihat sejarah politik Islam, tidak bisa dipungkiri kemunduran peradaban Islam disebabkan oleh pemahaman fundamentalisme Islam.

Lantas, seperti apa karakteristik fundamentalisme dalam Islam?

Meraba Nalar Fundamentalisme

Nalar fundamentalisme Islam sejatinya sebuah restropeksi (kenangan kembali) dan refleksi (renungan) terhadap perjalanan intelektualisme dalam Islam. Hal ini, secara langsung maupun tidak, akan berkaitan dengan kritik terhadap pemikiran atau pendekatan kaum fundamentalis terhadap berbagai persoalan religio-politik.

M Syafi’I Anwar dalam tulisannya Kritik Cak Nur atas Nalar Fundamentalisme Islam, menyebutkan, dalam memahami fundamentalisme Islam, terdapat sejumlah ciri penting yang melekat pada kelompok ini. Setidaknya terdapat lima karakteristik yang dapat ditangkap untuk memahami fundamentalisme Islam.

Pertama, berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi terhadap doktrin yang cenderung bersifat rigid (kaku) dan literalis (bersandar pada literasi). Kecenderungan yang bersandar pada kedua pemahaman itu, menurut kaum fundamentalis, sangat perlu untuk menjaga kemurnian doktrin-doktrin Islam secara utuh (kaffah).

Kedua, kaum fundamentalis memberikan perhatian terhadap suatu orientasi yang mempunyai kecenderungan untuk menopang bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan (imagine Islamic polity); seperti terwujudnya negara Islam, kejayaan partai Islam, kemasyarakatan dan budaya Islam sebagai bagian dari eksperimentasi  suatu sistem ketatanegaraan Islam.

Ketiga, kaum fundamentalis akan menekankan penggunaan terminologi politik yang menurut anggapan mereka “Islami”, kemudian doktrin keagamaan seperti tauhid, diterjemahkan bukan hanya sekadar rumusan teologis, melainkan juga sistem keimanan dan tindakan politik yang komprehensif dan eksklusif.

Keempat, kaum fundamentalis meyakini sebuah paradigma bahwa Islam tidak hanya sekadar agama, melainkan pula sebuah sistem hukum yang lengkap dan sistem yang sempurna, yang mampu mengatasi semua permasalahan kehidupan manusia.

Dalam praktik politik, paradigma seperti itu menafsirkan syari’ah sebagai ruh dan fondasi dari tiga pilar utama, yaitu agama, dunia, dan negara. Syari’ah dianggap sebagai hukum Tuhan yang ditafsirkan secara ketat dan diejawantahkan (diwujudkan) dalam sistem kehidupan. Secara sederhana kaum fundamentalis ini bisa disebut syari’ah minded.

Baca Juga: MUI Kritik SKB, Manuver Tersirat Ma’ruf Amin?

Kelima, kaum fudamentalis umumnya tidak mempunyai apresiasi, bahkan antipati terhadap pluralisme. Kecenderungan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara literal dan legal-eksklusif akan menyebabkan mereka menarik garis demarkasi yang tegas antara Muslim dan non-Muslim, bahkan kepada Muslim sekalipun, jika  dianggap tidak sesuai dengan tafsir subyektif tentang kebenaran yang mereka yakini.

Melihat ekses dari fundamentalisme di atas, maka akan maklum dengan pernyataan Dedek Prayudi, pada bagian pertama tulisan, yaitu langkah MUI dapat menimbulkan bahaya dari politisasi agama. Bahkan politisasi agama bukan hanya berbahaya tapi juga dapat menempatkan umat Islam pada kemunduran dan keterbelakangan.

Ahmet T. Kuru dalam bukunya Islam Authoritarianism and Underdevelopment, menjelaskan bahwa kemunduran dan keterbelakangan umat Islam diakibatkan bersatunya kaum intelektual dengan politik. Tesis ini ingin membantah anggapan bahwa kemunduran Islam diakibatkan oleh kolonialisme Barat.

Kaum Intelektual, menurut T. Kuru adalah ulama (plural) dari kata alim (singular) yang harusnya mengambil jarak dari politik. Sehingga pengetahuan akan tetap objektif dan berkembang, tidak terikat oleh penguasa politik yang ingin melegalisasi kepentingan dengan dalil yang berdasarkan pada argumentasi para intelektual.

Jika, kita tarik benang merah pernyataan K. Turu di atas dan direlevansikan dengan peran MUI. Maka akan terang pemahaman bahwa MUI bukan hanya lembaga yang berbicara tentang hal-hal religius tentang Islam, MUI sejatinya juga adalah lembaga para intelektual muslim.

Mengutip K. Turu, sebagai kaum intelektual, MUI harusnya melepaskan diri dari stigma fundamentalisme. MUI seharusnya menjadi agen perubahan yang mempromosikan nilai-nilai universal Islam dalam rangka mencapai perdamaian di Indonesia.

Muncul pertanyaan, seperti apa peran intelektualisme MUI bagi Indonesia?

Menghidupkan Kosmopolitanisme Islam

Antonio Gramsci dalam  bukunya  Selections from the Prison Notebooks membagi kaum intelektual dalam dua kategori, pertama, intelektual tradisional, yaitu para intelektual yang melihat realitas secara terpisah. Mereka bertugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar menyepakati ide-ide yang dikehendaki oleh pemerintah. Kaum intelektual ini memberikan pengaruhnya dengan memanfaatkan pengetahuan untuk mendukung kelas penguasa.

Sedangkan, yang kedua adalahintelektual organik, yaitu mereka yang dengan kesadaran dan pengetahuannya mengambil langkah untuk membangkitkan kesadaran perlawanan terhadap agenda-agenda penguasa. Kaum intelektual ini menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, yaitu ilmu pengetahuan dan basis massa untuk melakukan empowerment atau membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah sosial.

Nah, dapat dikatakan, seharusnya MUI DKI Jakarta memainkan perannya sebagai intelektual organik. Status intelektual organik yang diperankan MUI juga harus selaras dengan nilai nilai keislaman yang modern. Hal ini sebagai upaya untuk menolak fundamentalisme Islam yang telah deskripsikan pada bagian kedua tulisan.

Nurcholish Madjid dalam tulisannya Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Islam, mengurai pemikiran sekitar tema-tema kosmopolitanisme dalam Islam. Hal ini berangkat dari konsepsi nilai kemanusiaan universal. Jika peradaban modern begitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, maka Islam juga memenuhi persyaratan sebagai agama modern. Pemenuhan ini bersandar pada nilai-nilai Islam yang bagi Cak Nur (sapaan akrab Nurcholish Madjid) begitu kosmopolit.

Setidaknya, terdapat tiga nilai-nilai utama dari kosmopolitanisme Islam. Pertama, semangat keterbukaan masyarakat Islam yang dapat ditampilkan dalam tiga varian: (1) dapat dilihat dari semangat mencari ilmu pengetahuan atau kebebasan ilmiah;  (2) pada masa keemasan Islam, peradaban lain selain Islam diberikan ruang dan dapat mencapai puncak peradabannya di bawah payung besar kekuasaan Islam, ini bukti keterbukaan Islam; (3) sikap keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, ditandai dengan para intelektual Muslim yang belajar dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Akibat keterbukaan inilah, ilmu pengetahuan dapat keluar dari kunkungan lokalitas.

Baca Juga: Manuver Jokowi di Balik Wajah Baru MUI?

Nilai kosmopolitanisme yang kedua adalah semangat egalitarianisme. Masyarakat Muslim mengembangkan suatu paham persamaan (egalitarianisme) sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai dari konsep ajaran Islam tentang fitrah atau kesucian yang merupakan esensi semua manusia. Egalitarisnisme Cak Nur dikaitkan dengan kesadaran hukum, yaitu sebuah kesadaran bahwa tidak seorang pun dibenarkan berada di atas hukum, contohnya Piagam Madinah.

Nilai kosmopolitanisme yang ketiga, yaitu semangat toleransi yang membicarakan tentang toleransi islam terhadap kaum lain. Umat Islam hendaknya mengedepankan kebenaran fakta bahwa Islam adalah kelanjutan dari tradisi keagamaan sebelumnya, dan agama-agama lain juga datang dari Allah. Hal ini bagi  Cak Nur, merupakan sebuah pembelajaran tentang sikap kepasrahan diri kepada Allah.

Dari ketiga nilai-nilai kosmopolitanisme Islam, MUI DKI Jakarta sebagai sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat diharapkan sejalan dengan nilai nilai kosmopolitanisme tersebut. Alih-alih menjaga nilai-nilai tersebut, tindakan MUI DKI Jakarta dalam wacana membuat cyber army untuk memproteksi Gubernur DKI dikhawatirkan akan mendekonstruksi integritas yang luhur pada diri MUI DKI.

Harapannya, MUI DKI sebagai lembaga yang di dalamnya terkumpul para intelektual Muslim, seharusnya menjadi ladang subur untuk menghidupkan kosmopolitanisme Islam yang digambarkan oleh Nurcholish Madjid. (I76)

PinterPolitik.com

“Getting rich by controlling resources in war is common practice” – Laporan Palang Merah Internasional untuk konflik di Sudan.

[dropcap size=big]T[/dropcap]he winner takes it all, mungkin itulah ungkapan sekaligus judul lagu yang cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam sebuah peperangan. Setidaknya hal itulah yang juga terjadi pada kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dengan tajuk mendirikan ke-khalifahan di atas panji Islam, ISIS menebarkan pengaruhnya dan mengambil keuntungan ekonomi dari konflik yang diciptakan.

Awalnya, ketika pengaruh ISIS semakin menguat melalui jaringan teror yang menimbulkan ketakutan masif di seluruh dunia, semua orang menunjuk fundamentalisme agama Islam sebagai akar persoalan. Namun, jika melihat apa yang dilakukan ISIS di wilayah-wilayah yang dikuasainya, mungkin kita perlu berpikir lagi tentang hal tersebut. Hal yang sama pernah dikatakan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin ketika ditanya oleh wartawan mengenai konflik di Suriah. “Do you know who is fighting there?” begitu pertanyaan Putin kepada para wartawan. Setidaknya, Putin tahu siapa yang berperang di sana.

Faktanya, nama ‘Islamic’ pada ISIS tidak lebihnya dari sebuah propaganda – ibaratnya iklan atau branding untuk melekatkan ISIS dengan gerakan Islam. Dengan memakai brand Islam, ISIS berharap dapat menarik penganut Islam fundamentalis. Padahal, sesungguhnya motif ekonomi – misalnya lewat penguasaan ladang minyak – menjadi hal yang paling terlihat dari setiap aktivitas ISIS.

Selain itu, konflik melawan ISIS melibatkan perputaran aliran dana yang sangat besar. Pada tahun 2015 misalnya, Amerika Serikat menghabiskan 5,4 miliar dollar hanya untuk memerangi ISIS. Jumlah itu belum termasuk yang dihabiskan oleh negara-negara lain. Artinya, ada perputaran ekonomi yang bergerak dalam konflik tersebut.

Belum lagi kalau dihitung besaran pendanaan yang disalurkan ke ISIS dari ‘angel investor’ – sebutan untuk para donatur ISIS – yang membiayai gerakan tersebut, perputaran uang dari bisnis minyak ilegal, hingga pajak yang ditarik dari wilayah yang dikuasai ISIS. Boleh jadi ada perputaran ekonomi yang sangat besar terjadi dalam zona konflik ISIS – yang sayangnya pada saat yang sama mengorbankan nyawa begitu banyak orang yang tidak berdosa. Inilah yang oleh majalah The Economist disebut sebagai ‘the business of conflict’ atau bisnis konflik. 

ISIS.Inc: Perusahaan yang Menguntungkan

Pada tahun 2015 lalu, Financial Times melakukan penelusuran terhadap kekuatan finasial ISIS. Financial Times bahkan menyebut organisasi jihadis ini dengan nama ISIS.Inc atau ISIS Incorporation merujuk pada sebuah bentuk perusahaan. Sebutan ini diberikan mengacu pada kemampuan ISIS menggunakan sumber daya minyak yang dikuasai untuk mengambil keuntungan dan mengelola sumber minyak tersebut untuk membiayai berbagai aktivitas perang. 

Jika melihat peta kekuasaan ISIS yang meliputi wilayah-wilayah ladang minyak, pasar-pasar minyak, jalur perdagangan minyak, hingga daerah penyelundupan minyak, tergambarkan dengan jelas bagaimana ISIS memanfaatkan kekuatan ekonomi tersebut untuk menarik pemasukan. Kemampuan mengelola sumber-sumber ekonomi ini membuat ISIS bahkan mampu berdagang dengan musuh-musuh yang memeranginya.

Jika ditelusuri lebih dalam, ada dua sumber pendapatan utama ISIS, yakni dari perdagangan minyak dan penarikan pajak. Faktanya, bisnis minyak ilegal yang dijalankan ISIS menghasilkan keuntungan yang besar. Pendapatan ISIS dari ladang minyak di Irak dan Suriah bahkan bisa mencapai 1,5 hingga 2 juta dollar per hari atau antara 20 sampai 26 miliar rupiah per hari. Jika dikalkulasikan dalam setahun, pendapatan ISIS bisa mencapai 800 juta dollar atau sekitar 10,7 triliun rupiah hanya dari sektor minyak. Sebagai perbandingan, pendapatan raksasa produsen mie instan Indonesia, Indofood pada 2016 lalu mencapai 70 triliun rupiah. Artinya jika dibandingkan sebagai basis bisnis, ISIS itu sepertujuh Indofood. Pendapatan ini baru dihitung dari bisnis minyak saja. Padahal, kondisi harga minyak dunia saat ini sedang melemah. Artinya, ISIS masih bisa meraih keuntungan di saat harga minyak turun.

Minyak atau the black gold bisa disebut sebagai ‘bahan bakar’ utama ISIS dengan the black flag-nya (bendera ISIS). Minyak-minyak ISIS dijual kepada independent traders atau broker independen – yang umumnya memasarkan minyak lewat pasar gelap. Banyak di antaranya juga dipasarkan kepada kelompok pemberontak lain di Suriah, mengingat bukan hanya ISIS saja yang terlibat dalam konflik di Suriah. Selain itu, tidak sedikit juga minyak ISIS yang dipasarkan lewat jalur resmi. Identitas ISIS.Inc dengan komoditas bisnis minyak juga ditunjukkan dari aktivitas ISIS yang juga berfokus untuk mengamankan ladang-ladang minyak yang berhasil dikuasai.

Di sektor pajak, ISIS melakukan penarikan pajak di wilayah-wilayah yang dikuasainya dengan estimasi pendapatan mencapai 48 juta dollar atau sekitar 600 miliar rupiah per bulan – menurut data dari CNN. Salah satu sumber pajak ISIS adalah dari pajak penghasilan. Tercatat di wilayah-wilayah yang dikuasai ISIS di Irak, ada sekitar 400.000 pegawai pemerintah (PNS) Irak. Walaupun sedang dalam perang, pemerintah Irak tetap melakukan transfer gaji kepada para pegawai tersebut yang jika ditotal jumlahnya lebih dari 1 miliar dollar. ISIS mengenakan pajak antara 10-50 % untuk gaji para pegawai tersebut.

Selain itu, ISIS juga menarik pajak dari lahan-lahan pertanian dengan mengenakan ‘zakat’ pada hasil panen para petani. Dengan jumlah yang besar tersebut, kalaupun sumber-sumber minyak ISIS berhasil direbut kembali atau dibombardir lawan, ISIS masih bisa mengambil keuntungan dari pajak di kota-kota yang dikuasainya yang jumlahnya juga menguntungkan mereka.

ISIS juga mengambil keuntungan dari penguasaan terhadap bank, barang-barang antik, pabrik fosfat dan semen, hingga tebusan untuk sandera yang ditawan. Jumlah sitaan atas bank berkisar antara 500 juta dollar hingga 1 miliar dollar, sementara dari barang antik dan tawanan bisa diperoleh 120 juta dollar. Untuk fosfat dan semen belum diketahui nilainya.

Diperkirakan total uang yang diperoleh ISIS berkisar antara 1,5 sampai 2 miliar dollar pada tahun 2015. Walaupun demikian, pengeluaran ISIS juga tidak sedikit yang mayoritas digunakan untuk pembayaran upah militan, logistik dan persenjataan. Menurut Congressional Research Service, besaran upah militan biasa ISIS berkisar antara 400-600 dollar per bulan. Sementara, pembayaran untuk tentara bayaran asing jumlahnya di atas 1.000 dollar per bulan. Upah itu di luar tunjangan untuk makan, akomodasi dan berbagai keperluan lainnya.

Militan asing ISIS diperkirakan mencapai 30.000 orang, dengan 21% datang dari Eropa, 50% dari Afrika Utara dan Barat, dan 29% dari negara lain. Dari laporan Global Terrorism Index, bahkan ada 5.000 orang militan ISIS yang berasal dari Uighur, Tiongkok. Hal yang mencengangkan adalah Tiongkok disebut menjadi negara terbanyak kedua yang menyumbang militannya ke ISIS setelah Tunisia dengan 6.000 orang. 

ISIS juga memaksakan kebijakan ‘loot markets’, yakni kebijakan memangkas harga-harga barang yang dibeli oleh para anggotanya. Misalnya, harga sepeda motor yang seharusnya 180 dollar, namun karena dibeli militan ISIS, harganya hanya 90 dollar. Hal ini disebut-sebut juga menghemat pengeluaran ISIS. 

Investasi di ISIS.Inc?

Jika ISIS adalah sebuah perusahaan, apakah itu berarti sistem yang ada di ISIS sama dengan sistem yang umumnya ada pada perusahaan? Faktanya,  ISIS juga punya investor atau donatur, sama seperti perusahaan.

Dalam artikel yang dimuat oleh Nbcnews.com, mantan petinggi angkatan laut Amerika Serikat dan komandan tinggi NATO, James Stavridis, mengatakan bahwa ISIS mendapat dukungan dana dari investor yang ada di negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab. Para investor yang oleh Stavridis disebut ‘angel investor’ ini menyumbangkan dana untuk ‘bisnis konflik’ yang dilakukan oleh ISIS. 

Umumnya, orang-orang kaya ini berharap investasinya pada ISIS akan mendatangkan keuntungan dari bisnis minyak ilegal, penculikan, perdagangan budak perempuan, dan bisnis lain yang dijalankan ISIS. Mereka inilah yang disebut memberikan dana awal bagi pergerakan ISIS. Hal ini tentu mencengangkan, mengingat pemerintah negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab memposisikan diri sebagai kelompok yang memerangi ISIS – setidaknya itulah yang sering dikatakan. Dalam tulisan yang sama, ada laporan dari intelijen yang menyebutkan bahwa ‘angel investor’ di Qatar adalah yang paling konsisten menginvestasikan dananya ke ISIS.

Walaupun jumlahnya tidak sebesar pamasukaan yang didapat ISIS dari sumber lain, adanya investor ini memungkinkan ISIS punya dana tetap yang selalu bisa digunakan. Bahkan, hal ini pula yang menyebabkan ISIS punya purchasing power atau daya beli yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat Irak atau Suriah. Daya beli ISIS ini jugalah yang menyebabkan kelompok ini tidak kesulitan untuk mendapatkan pasokan barang dan kebutuhan yang mereka perlukan. Financial Times mencatat setiap harinya ada 600 truk trailer barang dan bahan bangunan yang bergerak di perbatasan Turki dan Suriah. Namun, mayoritas dari barang-barang tersebut diantar ke wilayah ISIS karena ISIS disebut punya uang untuk membeli barang-barang tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh para supir truk tersebut. 

Keberadaan investor dari negara-negara Arab jelas menunjukkan ada standar ganda yang dipakai oleh negara-negara tersebut. Hal ini juga mempertegas status ISIS sebagai korporasi bisnis, sementara ke-khalifahan hanyalah branding yang dipakai. Standar ganda ini juga semakin kelihatan jika persoalan ini dianalisis dari sudut pandang proxy war atau perebutan pengaruh antara Islam Suni yang berbasis di Arab Saudi dengan Islam Syiah yang berbasis di Iran

ISIS: The Business of Conflict

Fakta-fakta tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa ISIS sedang menjalankan apa yang disebut sebagai bisnis konflik. Jika dikalkulasikan, pendapatan ISIS bisa mencapai lebih dari 2 miliar dollar per tahun dari bisnis ini. Bisnis konflik yang dijalankan ISIS ini bukanlah hal yang baru. The Economist dalam tulisan berjudul ‘The Business of Conflict’ yang terbit pada tahun 2000 menyebut mayoritas konflik yang terjadi saat ini sangat sarat akan kepentingan bisnis. 

Jika menilik kasus-kasus terorisme terdahulu, misalnya yang melibatkan kelompok Taliban dan Al-Qaeda, semuanya berhubungan dengan bisnis konflik tersebut dan pola bisnis dalam konflik ini selalu berhubungan dengan penguasaan sumber daya alam tertentu di negara dengan pemerintahan yang lemah dan korup atau yang sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Di Suriah dan Irak semuanya berhubungan dengan penguasaan sumber minyak. Di Liberia dan Sierra Leone berhubungan dengan intan, mineral dan kayu. Di Kolombia, semuanya bermula dari bisnis kokain. Sementara di Afghanistan konflik berhubungan dengan perdagangan opium.

Selain itu, peperangan selalu melibatkan perputaran uang dalam jumlah yang besar khususnya dalam indsutri militer dan persenjataan. Semakin banyak perang, industri militer dan persenjataan tentu akan memperoleh untung yang besar – bahkan tidak jarang perusahaan senjata menjual senjatanya pada dua kelompok yang sedang saling perang. Faktanya, senjata yang digunakan oleh ISIS berasal dari 21 negara, termasuk – dan mungkin yang paling banyak – dari Amerika Serikat. Lagi-lagi, inilah bisnis perang.

ISIS memanfaatkan fundamentalisme Islam untuk menarik kekuatan sekaligus menebarkan ketakutan. Bagi militan yang hanya terpengaruh oleh ajaran agama tentu bergabung dengan ISIS akan dipandang sebagai sebuah kebanggaan, dan kalaupun mati, mereka akan mati suci. Sementara bagi kelompok bayaran, persoalan agama merupakan hal ketiga setelah ketertarikan kultural – kesamaan akar bangsa dan budaya – dan tentu saja penghasilan.

Hal ini bisa dilihat dari hasil interaksi wartawan muslim BBC, Nina Arif dengan militan ISIS asal Inggris bernama Abu Taubah. Dari interaksi tersebut, Nina menemukan bahwa banyak militan yang bergabung dengan ISIS sesungguhnya memiliki keraguan dengan keputusannya tersebut. Abu Taubah masuk ISIS sebagai pelarian dan untuk mencari masa depan yang lebih layak karena jaminan yang ditawarkan ISIS. “You understand the religion, but money comes first”. 

Sebagai sebuah ‘mesin’ korporasi, ISIS memanfaatkan segala potensi ekonomi yang ada dan semuanya hanya bisa berfungsi kalau ada rantai ekonomi, entah itu antara produsen dan konsumen, antara perusahaan dan investor, atau antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, terlalu sempit untuk memandang ISIS sekedar sebagai gerakan fundamentalisme agama. ISIS bukanlah Islam karena Islam hanya menjadi branding korporasi ekonomi ini.  

ISIS Memperlebar Sayap Bisnis?

Keberadaan faksi yang menyebut diri sebagai ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina yang hingga kini masih menebar ketakutan menimbulkan pertanyaan, apakah ISIS memang sedang hadir di Filipina?

Faktanya, kelompok-kelompok yang menebar teror dan ada di Mindanao tersebut telah ada sejak lama dan tercatat ada 7 faksi yang saling memperebutkan pengaruh di Mindanao.

Bisa saja dengan menyebut diri sebagai ISIS, kelompok-kelompok ini berharap akan mendapatkan dana bantuan dari ISIS atau investor baru yang lain. Yang jelas, jika melihat pola gerakan kelompok Maute atau Abu Sayyaf yang menyandera dan meminta tebusan untuk para sandera, maka pola bisnis tersebut sangat mirip dengan yang dilakukan oleh ISIS. Hanya saja, masih sulit untuk menyebut apakah kelompok tersebut merupakan sayap bisnis ISIS.

Namun, jika menilik potensi Mindanao yang menjadi pusat agrikultur Filipina – bahkan 8 dari 10 hasil komoditi ekspor utama Filipina berasal dari pulau ini – boleh jadi pola bisnis konflik yang dijalankan oleh ISIS sedang diterapkan di Mindanao. Latar belakang konflik Mindanao yang terjadi sejak beberapa dekade lalu juga mengindikasikan adanya kekosongan legitimasi kekuasaan di pulau ini – hal yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk menjalankan korporasi bisnis konflik. Yang jelas, ISIS memakai Islam sebagai branding ke negara-negara dengan basis separatisme berlatar agama.

Lalu, apakah mungkin ISIS masuk ke Indonesia? Agaknya hal ini masih jauh dari kenyataan, mengingat kontrol dan legitimasi pemerintahan yang sah sangat terasa di seluruh wilayah negara ini. Namun, tidak ada salahnya Indonesia tetap perlu waspada sebab branding Islam fundamentalis berhasil menarik hati banyak warga negara kita.

Pada akhirnya, membangun bisnis dalam perang adalah hal yang sangat tidak bermoral karena orang-orang mengambil keuntungan dari darah orang tidak berdosa yang tertumpah atau dari masa depan anak-anak yang dirampas, bukan begitu? (S13)