Israel dan Uni Emirat Arab baru saja menandatangani kesepakatan perdagangan bebas (FTA) pada 31 Mei 2022. Perjanjian ini menjadi FTA terbesar pertama Israel dengan negara Teluk Arab. Jelas, ini adalah bagian dari Abraham Accord, sebuah misi besar normalisasi Israel dengan negara-negara Arab.

Setelah melewati perdebatan sengit selama tujuh jam, Parlemen Inggris akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memulai proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) . Keputusan yang lebih dikenal dengan sebutan British Exit atau Brexit ini, disepakati melalui proses voting.

pinterpolitik.com

BRITANIA RAYA – Menteri Urusan Brexit David Davis mengatakan, pengesahan ini merupakan peristiwa paling bersejarah dalam hubungan Inggris dengan UE. “Pengesahannya melalui perdebatan yang serius, debat yang sehat, dengan kontribusi dari anggota parlemen yang mewakili semua bagian Inggris. Saya menghormati pandangan yang kuat di semua sisi,” katanya, seperti dilansir CNN, Kamis (9/2).

Dengan peraihan suara 494 anggota parlemen yang setuju dan 122 anggota tidak setuju, RUU pelaksanaan proses Brexit akhirnya disepakati dan akan dibawa ke tingkatan yang lebih tinggi untuk segera disahkan sebagai Undang-undang. “Langkah selanjutnya adalah bersatu untuk melakukan tindakan konkret dan membawa Inggris menjadi negara yang lebih maju,” kata David.

Keluarnya Inggris dari UE, kemungkinan besar akan menimbulkan gejolak di bidang perdagangan, penurunan mata uang dan saham. Tak seperti Singapura dan Australia yang sudah terkena dampak, Indonesia masih belum merasakan efek dari Brexit ini.

Menurut Wapres Jusuf Kalla, pemerintah Indonesia masih secara langsung melakukan hubungan perdagangan dan ekspor-impor dengan Britania Raya. Meski begitu, Jusuf Kalla menyarankan agar pemerintah bersiap menghadapi gejolak ekonomi, akibat melemahnya saham Inggris sebagai salah satu kiblat ekonomi dunia.

Dari sisi perdagangan, Brexit juga kemungkinan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian, Indonesia malah bisa mengambil keuntungan dari Brexit jika pemerintah Indonesia pro-aktif melobi Pemerintah Inggris.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah membuat bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan Inggris. Jadi walaupun dalam jangka pendek pasar keuangan Indonesia mungkin agak ikut bergejolak akibat Brexit, namun dalam jangka panjang, Brexit justru bisa menguntungkan Indonesia secara fundamental. Semoga Pemerintah Indonesia bisa mengambil kesempatan ini dengan baik. (Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com – Rabu, 25 Januari 2017.

Jakarta – Sinyal perubahan peta perdagangan dunia terjadi setelah Presiden Tiongkok, Xi Jinping hadir dalam di World Economic Forum (WEF) di Davos (17/1/2017) silam. Xi Jinping  menjadi pemimpin Tiongkok pertama yang hadir dalam forum tersebut. Kehadiran Xi mencitrakan kepercayaan diri Tiongkok untuk mengambil estafet kempemimpinan pasar bebas dari Amerika Serikat. Lewat forum itu Xi mengkampanyekan peran Tiongkok sebagai kekuatan dagang yang baru.

Namun langkah Tiongkok untuk membuka diri ke pasar bebas dipertanyakan sejumlah pihak Namun, Tiongkok diminta untuk menunjukan  tindakan lebih konkret membuka pasar bagi perusahaan asing untuk melawan meningkatnya proteksionisme global. Perusahaan asing di Tiongkok telah lama mengeluhkan kurangnya akses pasar dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan janji mewujudkan pasar bebas yang telah berulangkali dilontarkan.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, Xi akan menggunakan pertemuan Davos sebagai kesempatan untuk mempromosikan pandangan “obyektif” soal globalisasi untuk membuatnya lebih inklusif, selain memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi Tiongkok.

Saat ini, Tiongkok menjadi perhatian seluruh pihak karena menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Kebijakan ekonomi Tiongkok akan memberikan pengaruh perekonomian dunia. Riset HSBC menyebutkan Tiongkok berkontribusi sebesar 12% dari total PDB dunia.

Ekonom Universitas Indonesia, Chatib Basri mengatakan pemerintah Tiongkok perlu mengubah pendekatan ekonominya. Menurutnya ekspor tidak dapat dijadikan sebagai pilar utama untuk menunjang perekonomian Tiongkok, sebab agresivitas dalam ekspor justru membuat kondisi perdagangan Internasional memburuk.

“Tiongkok harus bergeser ke dari mengandalkan ekspor menjadi konsumsi domestik,”ujar Chatib.  Dari ekspor barang Tiongkok, banyak negara-negara kehilangan industri dalam negerinya. Maklum saja, Tiongkok bisa jual barang lebih murah. Diprediksi pada tahun 2050 Tiongkok akan menjadi negara dengan daya beli tertinggi di dunia.

Chatib menambahkan, Tiongkok tidak bisa bermain sendiri dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah Tiongkok diharap dapat belajar dari dampak pelemahan yuan yang justru gejolak di pasar keuangan. Ia menilai Pertumbuhan ekspor Tiongkok dianggap telah mencapai titik jenuh. Apabila terus dipaksakan, maka dampak negatifnya akan sampai kepada negara lain, termasuk Indonesia.

Tiongkok memiliki sejumlah faktor yang membuat perekonomiannya kuat. Faktor tersebut antara lain, pertama, Tiongkok merupakan konsumen minyak terbesar kedua dunia dengan 594 juta ton setara 12 juta bph. Kedua, Tiongkok menjadi konsumen batu bara terbesar di dunia mencapai 3,9 miliar ton. Ketiga, Tiongkok merupakan pemegang surat utang Amerika terbesar senilai USD  1,2 Triliun. Keempat, Tiongkok merupakan mitra terbesar Indonesia dengan nilai 49,2 miliar dollar AS, menjadi tujuan ekspor terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Kelima, Tiongkok merupakan pasar terbesar bagi komoditas mineral dan batu bara. Keenam, Tiongkok sejak lama membiarkan nilai tukar mata uangnya rendah terhadap dolar Amerika Serikat, dan menjadikannya ini sebagai senjata utama untuk menggenjot ekspor. Ketujuh, Tiongkok memiliki cadangan devisa terbesar dunia, diperkirakan lebih dari USD 3 triliun, dan terakhir kegiatan ekonomi Tiongkok menggurita ke berbagai kawasan dan sektor industri di dunia.

Perkuat Hubungan Dengan ASEAN

Dari sisi regional, Hubungan perdagangan Tiongkok dan Indonesia semakin dikuatkan dengan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ada 16 negara yang menjadi anggota RECP. Di antaranya, ada 10 negara anggota ASEAN yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Selain itu ada enam negara mitra yakni Cina, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. 15 negara anggota RCEP itu mewakili 56,2 persen ekspor Indonesia ke dunia dan 70 persen impor Indonesia dari dunia.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita berharap perundingan RCEP bisa diselesaikan pada tahun ini. Pemerintah yakin perundingan RCEP akan membawa dampak positif pada ekonomi regional maupun ekonomi global. RCEP, menurut Enggar, bisa jadi harapan di tengah suramnya kondisi perdagangan global, ditambah dengan meningkatnya proteksionisme di kedua negara maju dan berkembang.

Enggar melihat kekuatan ekonomi yang dimiliki negara-negara anggota RCEP akan berkontribusi besar pada perbaikan ekonomi di kawasan. RCEP memiliki populasi sebesar 45 persen populasi dunia dan kombinasi produk domestik bruto hingga US$ 22,4 triliun. Kawasan ini juga mencakup 30 persen dari total perdagangan dunia. Selain itu, pertumbuhan negara besar yang terlibat seperti Cina, India, dan Indonesia yang akan mencapai nilai US$ 100 triliun pada 2050.

Lebih lanjut, Enggar menjelaskan bahwa RCEP akan memberikan manfaat bagi Indonesia untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dibandingkan dengan yang didapat dari Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN dan para negara mitra. Melalui perundingan ini, hal-hal yang belum didapat Indonesia dari berbagai FTA dalam format ASEAN+1, bisa diperbaiki seperti akses pasar produk pertanian ke India dan Cina.  (KD/DTK/O23)