PinterPolitik.com

“Is it cool if we negotiate my destiny?” – Omen, penyanyi rap asal AS

Kabar rencana pembelian 32 jet tempur F-16 Viper dan 6 pesawat kargo C-130J yang sedang dinegosiasikan antara Indonesia dan AS ini mencuat melalui tulisan John McBeth di Asia Times. Dalam tulisan tersebut, McBeth menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan oleh pemerintahan Jokowi guna menghindari kemungkinan sanksi dari AS.

Sejak beberapa tahun lalu, pemerintahan Jokowi memang berkeinginan untuk meningkatkan sistem pertahanan negara melalui pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Rencana modernisasi tersebut juga meliputi berbagai alutsista milik TNI Angkatan Udara (AU).

Namun, keinginan Jokowi untuk melakukan modernisasi alutsista TNI terhimpit oleh kepentingan berbagai negara. AS misalnya, dikabarkan tidak puas dengan keputusan pemerintahan Jokowi untuk membeli sebelas unit Sukhoi SU-35 dari Rusia.

"Keep them flying" dengan taat membayar pajak. Alutsista #TNIAU dibeli dengan uang rakyat dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk perlindungan.

? Maju ayo maju ayo terus maju!
Singkirkanlah dia, dia, dia! ?

? ##TNIAURamadanFlight #JauhDiLangitDekatDiHati @DitjenPajakRI pic.twitter.com/mPVytAOTSK

— TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) May 20, 2019

Ketidakpuasan AS atas keputusan Indonesia tersebut pernah diungkapkan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan James Mattis yang ketika itu masih menjabat sebagai Menhan AS. Mattis menyebutkan bahwa Kongres AS memiliki pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada negara-negara yang membeli alutsista dari Rusia, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, AS sendiri berupaya untuk menawarkan produk jet tempur F-16 pada Indonesia. Namun, Ryamizard tampaknya kurang antusias dalam menanggapi kemungkinan pembelian tersebut.

Di tengah-tengah sanksi AS terhadap Rusia akibat invasinya ke Krimea, Ukraina, serta hubungan Indonesia-AS yang kini tampaknya memburuk, apakah benar rencana pembelian pesawat-pesawat tempur tersebut hanya berkaitan dengan penghindaran sanksi? Ataukah ada kepentingan lain di baliknya?

Penghindaran Sanksi?

Sebagai negara yang memiliki kekuatan besar, penggunaan sanksi ekonomi untuk memenuhi kepentingannya dalam politik internasional bukanlah hal yang asing bagi AS. Gary Clyde Hufbauer dan Jeffrey J. Schott dalam tulisannya yang berjudul “Economic Sanctions and U.S. Foreign Policy” menjelaskan bahwa taktik sanksi ekonomi merupakan hal yang sering digunakan pada era Perang Dingin.

Terkait kegunaan sanksi ekonomi, Hufbauer dan Schott menjelaskan bahwa kontrol finansial dan perdagangan memang merupakan salah satu cara untuk menunjukkan ketegasan, mengekspresikan kemarahan, dan mencegah penyalahgunaan lanjutan oleh negara lain tanpa menggunakan konfrontasi yang berisiko.

Cara ini pun digunakan oleh AS untuk mengatasi tindakan Rusia yang melakukan invasi ke wilayah Ukraina – Krimea – pada tahun 2014 lalu. Presiden AS Donald Trump pun tampaknya mendorong negara-negara lain untuk mengikutinya melalui peraturan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Kontrol finansial dan perdagangan merupakan suatu cara untuk menunjukkan ketegasan, mengekspresikan kemarahan, dan mencegah penyalahgunaan lanjutan oleh negara lain tanpa menggunakan konfrontasi yang berisiko.
Share on X

Sanksi AS terhadap negara pembeli peralatan militer Rusia memang merupakan ancaman nyata. Tiongkok misalnya, memperoleh sanksi dari AS setelah membeli Sukhoi SU-35 dan sistem rudal S-400.

Pembelian persenjataan dan alutsista dari Rusia juga dilakukan oleh India. Negara yang dipimpin oleh Narendra Modi tersebut sempat memutuskan untuk melakukan impor persenjataan dari Rusia, yaitu sistem rudal S-400.

Keputusan pemerintahan Modi tersebut tentunya membuat India terancam untuk memperoleh sanksi. Jika berdasarkan CAATSA, sanksi sekunder dari pemerintah AS dapat diberlakukan pada India.

Namun, Kongres AS sepakat untuk memberikan keringanan pada negara-negara yang dianggap oleh Trump sebagai sekutu dan menunjukkan komitmen dalam pengurangan jumlah alutsista dan persenjataan dari Rusia. Dengan adanya skema tersebut, India dikabarkan melakukan negosiasi terkait kemungkinan sanksi AS.

Jika upaya penghindaran sanksi melalui negosiasi menjadi harapan bagi India, bagaimana dengan upaya penghindaran sanksi oleh pemerintahan Jokowi?

Negosiasi antara pemerintahan Jokowi dengan AS terkait pembelian pesawat jet tempur dan kargo bisa jadi merupakan upaya penghindaran sanksi seperti yang dilakukan India. Negosiasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kepentingan AS dan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh McBeth, pemerintahan Trump mungkin dapat menempatkan Indonesia pada radar sanksi karena adanya defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Indonesia sendiri termasuk dalam daftar 16 negara yang menyebabkan defisit perdagangan bagi AS.

Kekhawatiran Indonesia akan kemungkinan sanksi terkait Rusia bisa saja menjadi kepentingan dan dorongan bagi pemerintahan Jokowi untuk mencari dan menawarkan alternatif lain pada Washington. Selain itu, mungkin saja, rencana pembelian alutsista ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan perdagangan Indonesia terkait skema GSP seperti yang dijelaskan oleh McBeth.

AS sendiri bisa saja melihat alternatif tersebut sebagai keuntungan baginya. Pemerintahan Trump sendiri dalam beberapa kesempatan juga memiliki konvergensi kepentingan dengan perusahaan-perusahaan industri pertahanan, katakanlah seperti Lockheed Martin yang memproduksi dua jenis pesawat yang sedang dinegosiasikan pemerintah Indonesia tersebut.

Chief executive officer (CEO) Lockheed Martin, Marillyn Hewson, juga disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Trump. Hewson pernah bekerja bersama Ivanka Trump dalam menjalankan proyek-proyek kegiatan perempuan. Selain itu, Hewson juga sempat disebut sebagai calon duta besar AS untuk PBB yang potensial untuk menggantikan Nikki Haley.

Terkait Pemilu?

Terpenuhnya kepentingan di antara Jokowi dan Trump bisa jadi merupakan upaya penghindaran sanksi. Namun, di luar itu, rencana pembelian pesawat-pesawat tersebut bisa jadi juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan Jokowi dalam Pemilu 2019.

View this post on Instagram

Pemerintah dikabarkan akan beli senjata tempur Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pesawattempur #jokowi #as #amerikaserikat #jettempur #pesawatkargo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2019 at 1:40am PDT

Sebelumnya, isu mengenai memburuknya hubungan AS-Indonesia akibat kebijakan-kebijakan Jokowi pernah mencuat. Jokowi yang dianggap terlalu dekat dengan pemerintahan Xi Jinping bisa jadi membuat paman Sam geram. Kebijakan Jokowi untuk banyak menarik investasi dan pinjaman dari Tiongkok misalnya, membuat Indonesia memiliki hubungan yang semakin erat dan sejalan dengan visi Belt and Road Initiative (BRI) milik negara Panda tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dalam tulisan mereka di South China Morning Post (SCMP), negara-negara Barat, seperti AS dan Australia, justru berusaha mengurangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Upaya-upaya tersebut mulai dilakukan dengan cara mengurangi investasi Tiongkok, mendorong Perang Dagang, dan kerja sama strategis dengan negara-negara Indo-Pasifik.

Selain itu, kebijakan proteksionis Jokowi juga disebut-sebut membuat AS kesal. Nasionalisasi Freeport-McMoran di Papua misalnya, disebut-sebut tidak disukai oleh Carl Icahn, salah satu pemilik modal besar Freeport-McMoran yang juga merupakan orang terdekat Trump.

Berbagai kekesalan AS dan Trump terhadap Jokowi ini bisa jadi alasan di balik upaya makar yang disebut-sebut pernah ditargetkan pada mantan Wali Kota Solo tersebut. Wartawan investigatif Allan Nairn dalam tulisannya di The Intercept sempat menjelaskan bahwa koneksi-koneksi Trump di Indonesia juga mendukung terjadinya upaya makar terhadap Jokowi sejak tahun 2017.

Dalam tulisan Allan Nairn, beberapa pihak yang mendukung upaya tersebut kini berada di belakang kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jika benar, bukan hal yang aneh apabila Jokowi mulai cemas dan menggunakan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan hubungan dengan AS.

Rencana pembelian tersebut akhirnya menjadi beralasan. Jokowi bisa jadi berupaya untuk menarik kembali dukungan Trump dan pemerintah AS untuk mengamankankan posisinya pasca-Pemilu 2019 yang juga disertai dengan berbagai dugaan kecurangan yang meminimalkan legitimasinya. Bukan rahasia lagi bahwa AS selalu menjadi salah satu negara yang berusaha menancapkan pengaruh politiknya di banyak negara, termasuk Indonesia.

Jika memang benar upaya Jokowi tersebut berhasil, kedatangan kapal-kapal asing beberapa waktu lalu bisa saja berkaitan dengan hal ini. Bisa jadi, kedatangan kapal AS merupakan bentuk gunboat diplomacy – diplomasi yang menggunakan kapal perang sebagai ajang penunjukkan kekuatan – yang menyampaikan pesan politik tertentu, seperti dukungan AS kepada Jokowi.

Selain itu, pemerintah AS juga mulai menekan Jokowi untuk berpartisipasi aktif dalam merespons klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan. Harapan tersebut diungkapkan oleh Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Richardson, beberapa waktu lalu.

Pada akhirnya, lirik rapper Omen di awal tulisan pun menjadi relevan. Rencana pembelian berbagai pesawat militer tersebut bisa jadi merupakan bentuk negosiasi yang menentukan takdir Jokowi dalam Pilpres 2019, bahkan untuk kepresidenannya ke depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Guna membahas polemik antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia yang menolak perubahan status kontrak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, didampingi Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widhya Yudha di Kompleks DPR MPR Senayan, Senin (20/2).

Pertemuan tersebut, menurut Agus, menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah menanggapi ancaman PTFI yang akan membawa persoalan ini melalui Arbitrase Internasional. Arbitrase Internasional adalah pengajuan sengketa Internasional ke arbitrator yang dipilih dan keputusannya tidak terlalu terikat pada hukum, karena intinya untuk mendapatkan kesepakatan semua pihak yang bersengketa.

Sebelumnya, Jonan selaku Menteri ESDM telah menunjukkan ketegasannya dengan mengatakan pemerintah tetap berharap ada upaya negosiasi antara Freeport dan pemerintah Indonesia, sehingga tidak perlu ada langkah arbitrase. Namun Jonan juga menilai kalau arbitrase akan jauh lebih baik dilakukan, daripada menggunakan isu pemecatan karyawan untuk menekan pemerintah.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah tak takut menghadapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase Internasional. “Memang kita sangat menghormati kerjasama dengan negara manapun, namun kita juga tetap menghormati Undang-undang yang ada,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/2).

“Kalau freeport ingin ekspor harus melalui permen (peraturan menteri) yang sudah ada izin khusus itu,” lanjut Agus yang juga yakin kalau Pemerintah Indonesia akan menang jika perkara tersebut di bawa ke arbitrase internasional.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia mengatakan dalam menjalin kemitraan dengan pihak negara lain, pemerintah sudah seharusnya tetap mengacu pada undang-undang. Apalagi Fadli melihat pemerintah selama ini telah memberikan berbagai keringanan kepada Freeport. Misalnya izin membangun smelter di Gresik yang sampai saat ini pun masih belum selesai pembangunannya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus berani menghadapi rencana arbitrase Iinternasional yang akan dilakukan Freeport. “Kita ini negara berdaulat, jangan ada keistimewaan. Saya kira ini tantangan buat pemerintah, mau ikut undang-undang atau kepentingan lain,” papar Fadli di Kompleks Parlemen.

Terlepas dari konflik yang membelit Pemerintah Indonesia dengan PTFI ini, dukungan penuh parlemen pada keputusan pemerintah, memperlihatkan kekuatan bersama dan kesatuan dalam mengatasi permasalahan. Andai setiap permasalahan yang dihadapi pemerintah dapat diatasi secara bersama-sama seperti ini, Indonesia pasti akan memiliki pemerintahan kuat dan stabil. (Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Keputusan Chappy Hakim untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PTFI yang diemban sejak 20 November 2016 ini, mendapat apresiasi langsung dari President dan Chief Executive Officer (CEO) Freeport Mc Moran Inc., Richard Adkerson.

“Saya juga ingin sampaikan penghargaan ke Chappy, Dia memutuskan untuk mundur tetapi beliau masih aktif sebagai senior adviser,” kata Adkerson dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/2).

Pengunduran diri mantan Kepala Staf TNI AU ini hanya berselang lima hari setelah kuasa hukum anggota DPR RI Mukhtar Tompo melaporkan Chappy ke Bareskrim Polri, di mana saat itu Chappy menepis tangan Mukhtar Tompo serta melontarkan kata bernada mengancam lantaran kritiknya dianggap pedas.

Namun Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu melihat bukan itu yang membuat Chappy mundur. Saat ditemui Minggu (19/2), ia menduga mundurnya Chappy akibat belum adanya kesepakatan Freeport Indonesia dengan pemerintah, terkait kewajiban perpajakan prevailing (berubah-ubah), sementara perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu meminta naildown (tetap sesuai Kontrak Karya).

Masalah lainnya, kata Gus, menyangkut kewajiban Freeport Indonesia menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam 5 tahun dan melepas saham (divestasi) sebesar 51 persen. Aturan ini digariskan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. “Bisa jadi Freeport Indonesia tidak setuju, kemudian itu menjadi alasan beliau mundur,” lanjutnya.

Pendapat yang sama juga diungkapkan Pengamat Energi, Febby Tumiwa pada Minggu lalu. Ia menilai langkah yang diambil Chappy tepat, karena meski PTFI sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian ESDM, ke depannya Chappy akan dihadapkan dengan persoalan dan negosiasi antara PTFI dan pemerintah yang semakin pelik.

Menurutnya, sulit jika yang harus berhadapan dengan persoalan permasalahan IUPK, Smelter, dan masalah lainnya, orang yang memiliki relasi dekat dengan presiden. “Proses perundingannya akan lebih kompleks menurut saya, dan mungkin, saya melihat posisinya jadi sulit karena kedekatannya dengan Jokowi,” ungkap Febby.

Akibat dikeluarkannya PP No.1 tahun 2017 ini, PTFI dikabarkan sudah merumahkan 300 karyawan senior dan ekspatriatnya. Pemerintah juga kembali memberikan Freeport volume ekspor konsentrat tembaga yang berlaku sampai 16 Februari 2018. Sebagai gantinya, pemerintah akan ketat menagih janji Freeport untuk membangun fasilitas smelter. Tarik menarik politis dan bisnis antara Indonesia dengan PT Freeport memang rumit. (Berbagai sumber/R24)