pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Ribuan orang yang mengikuti Aksi 112 telah memadati Masjid Istiqlal sejak Jumat (10/2) malam, banyak diantaranya yang datang dari luar Jakarta, seperti Aceh, Medan, Jawa Tengah serta sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti Ciamis, Depok, Tangerang, Cikampek, dan Bogor.

Para peserta ini memadati kawasan Masjid Istiqlal hingga ke jalan-jalan sekitarnya, sehingga sempat membuat kemacetan. Meski begitu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan mengucapkan terima kasih kepada peserta Aksi 112 karena berjalan aman lancar, tertib, dan kondusif.

Ia mengingatkan kalau mulai Minggu (12/2), pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 sudah memasuki masa tenang hingga 14 Februari. “Sehingga kami berharap tak ada lagi kegiatan pengumpulan massa,”  kata Iriawan di Masjid Istiqlal, Sabtu (11/2).

Sementara itu, setelah sukses menggelar Aksi 112, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyatakan kepastiannya untuk menghadiri panggilan Polda Jawa Barat (Jabar) terkait statusnya yang menjadi tersangka atas kasus penodaan Pancasila.

“Saya diminta baik-baik untuk ke Polda Jabar juga pasti datang. Diminta besok pagi juga saya datang. Enggak usah khawatir kalau saya harus ke Polda Jabar, usai acara ini saya akan datang kalau diperlukan,” katanya saat memberi sambutan di acara tersebut, dan memastikan kalau ia tak akan melarikan diri dan siap diproses secara hukum.

Beberapa tokoh Islam yang terlihat ikut menghadiri kegiatan ini, yaitu Ustad Arifin Ilham, Hidayat Nurwahid, M. Nuh, Hatta Radjasa, serta dua pasangan calon (paslon) gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies-Sandi dan Agus-Sylvi. Karena dianggap sangat berbau politis, tidak ada satupun tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadyah yang mengikuti aksi ini.

Melakukan kegiatan pengerahan massa memang sangat rawan akan kericuhan, sehingga patut disyukuri kalau Aksi 112 ini mampu dilaksanakan dengan damai. Memasuki masa tenang ini, semoga semua pihak mulai “mendinginkan situasi” agar pelaksanaan Pilkada Serentak yang tinggal beberapa hari lagi, juga terlaksana dengan lancar dan damai. (Berbagai sumber/A15)

Sejumlah kelompok organisasi Islam menyerukan akan melakukan aksi pada Sabtu, 11 Februari besok. Aksi yang kemudian disebut ‘Aksi 112” ini,  bertujuan mengajak kaum Muslim di Indonesia dan di DKI Jakarta pada khususnya, untuk bersama-sama memilih gubernur Muslim.

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Aksi yang bertepatan dengan masa akhir kampanye ini, diprakarsai Forum Umat Islam (FUI) dan rencananya dimulai pukul 7 pagi, dengan titik awal di Bundaran Hotel Indonesia dengan melakukan longmarch. Jadi sebelum masa kampanye usai, para kelompok Islam ini menyerukan himbauan untuk memilih pasangan calon (paslon) yang beragama Islam.

Aksi pengerahan massa ini tentu dianggap sebagai tindakan yang rawan kericuhan oleh Pemerintah, Menko Polhukam Wiranto jauh-jauh hari sudah mengingatkan untuk menghormati masa tenang dengan tidak melakukan aksi pengerahan massa. Peringatan yang sama pun telah dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya.

Pihak Kepolisian mencium adanya muatan agenda politik dibalik rencana Aksi 112 dan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Walau FUI menyatakan bahwa aksi yang digelar adalah aksi damai, namun pihak keamanan tetap menganggap kegiatan tersebut dapat saja ditunggangi dan diprovokasi.

Mendapatkan larangan, Habib Rizieq Shihab dan para pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendatangi kediaman Wiranto di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/2) untuk meminta keadilan dan hak yang sama sebagai warga negara.

Rizieq meminta Wiranto menyetujui Aksi 112 dengan mengubah lokasi pelaksanaannya, yaitu dari Monas ke Bundaran HI menjadi di Masjid Istiqlal. Selain itu, acaranya pun diubah dengan hanya melakukan dzikir, tanpa orasi maupun longmarch. Perubahan ini karena para ulama ingin menjaga keamanan dan meminimalisir aksinya disusupi.

Perubahan acara dan lokasi ini, akhirnya membuat Wiranto memberikan restu bagi pelaksanaan Aksi 112, asal tetap sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ia juga menyarankan untuk tidak menggangu masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI nanti. Belajar dari aksi-aksi sebelumnya, walaupun ada larangan longmarch, para peserta umumnya akan tetap memenuhi jalanan sambil berorasi. Apakah mereka mampu menepati janjinya besok? (Berbagai sumber/A15)