PinterPolitik.com

Jelang peringatan tragedi 30 September 1965 beberapa hari lagi, banyak pihak yang memang berkomentar terkait penting tidaknya bagi masyarakat untuk menyaksikan lagi film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI yang legendaris.

Film karya Arifin C. Noer ini memang berkisah tentang bagaimana PKI melaksanakan aksi pemberontakan yang melibatkan penculikan para petinggi militer. Film ini sendiri hingga sekarang masih menjadi kontroversi. Pasalnya ada yang meyakini 100 persen kebenaran sejarah yang ditampilkan dalam film tersebut, namun banyak pula yang meragukannya.

Perdebatan tentang film ini kembali mencuat ke pemurkaan setelah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebutkan bahwa salah satu alasan dirinya dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI sebelum selesai masa pensiunnya adalah karena ia mengajak masyarakat dan terutama bawahannya untuk nonton bareng film tersebut.

Nah, karena perdebatannya mulai ramai di masyarakat, Menko Polhukam Mahfud MD tidak mau ketinggalan berkomentar. Mahfud mengaku selalu menonton film tersebut. Namun, alasan ia menonton bukanlah karena fakta sejarahnya, melainkan karena bagus secara artistik dan dramatisasinya.

Hmm, pernyataan yang bercabang nih dari Pak Mahfud. Bisa disimpulkan bahwa Pak Mahfud memang tidak percaya pada fakta sejarah di film tersebut ya?

Doi juga melanjutkan bahwa dirinya tahu situasi fisik maupun kondisi psiko-politisnya kala itu. Miriplah dengan apa yang dibilang oleh Indonesianis Benedict Anderson yang menyebutkan bahwa tragedi 1965 itu terjadi karena perebutan kekuasaan di tubuh militer.

Nah, walaupun demikian, Pak Mahfud tidak melarang masyarakat untuk menyaksikan film tersebut. Biar masyarakat ikut kagum dengan artistik dan dramatisasinya juga ya Pak?

Tapi, hati-hati loh, soalnya rasa kagum itu awal dari rasa cinta. Uppps. Jangan sampai nanti masyarakat malah “jatuh cinta” pada film ini. Bisa bahaya. Soalnya, cinta itu sering kali tidak peduli benar atau salah. Uhuyy. Nanti kebenaran sejarah dari tragedi ini malah semakin kabur loh.

Yang jelas, memang perlu bagi pemerintah untuk membuat semacam konstruksi ulang sejarah di seputaran tragedi 1965. Biar masyarakat tahu dan paham seperti apa sejarah kelam bangsa ini. Jadi nanti tidak perlu bilang bahwa masyarakat nonton film tersebut bukan untuk alasan sejarahnya. Uppps (S13)

Mahfud MD sebut selalu nonton film G30S/PKI

PinterPolitik.com

Gengs, ada yang bisa bantu mimin menerjemahkan kalimat yang datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ini? Beliau bilang, “Saya selalu nonton karena ia adalah karya film yang bagus artistik dan dramatisasinya. Kalau sejarah PKI saya sudah tahu, sebab tahun 1965 saya sudah 8 tahun.”

Kalimat yang dicuitkannya via akun Twitter pribadi Pak Menteri itu muncul saat ia kerap ditanya tentang apakah pernah nonton film G 30 S PKI karya Arifin C. Noer. Kalau mimin memahami kalimat yang disampaikan Pak Mahfud sih kesimpulannya begini: sebenarnya Pak Mahfud menonton film itu ya sekadar nonton saja – bukan untuk belajar dari sejarah yang ditampilkan dalam film berdurasi 271 menit tersebut.

Ya, mungkin kayak omongannya ibu-ibu yang lewat di pasar begini, “Saya tuh cuma pengen melihat aneka sayur mayur saja. Soal beli, saya sudah punya langganan sendiri di dekat rumah.”

Hemmm, baiklah, mimin memaklumi. Apa yang kurang bisa mimin terima di akal yaitu kalau memang Pak Mahfud nggak niat mengambil sejarah dari film itu dengan dalih sudah mengetahui sejarah peristiwa PKI itu, lantas, kok nggak statement atau berkomentar mengenai data-data dalam konten film ya? Bukankah kalau Pak Mahfud berkomentar itu lebih bagus karena membuat sejarah tambah lebih gemilang toh, cuy.

Lagian nih, kita semua sudah tahu lah bahwa soal PKI ini masih banyak perdebatan. Satu pihak bilang begini. Pihak lainnya membantah dengan argumen begitu. Maka dari itu, kita kadang-kadang bingung kalau ditanya adik-adik angkatan sekolah tentang mana nih sejarah yang benar.

Andai kata Pak Mahfud benar-benar paham sejarah PKI ini, ya monggo menyatakan pendapat apa gitu lho supaya nggak begini terus sejarah kita nih.

Justru kalau Pak Mahfud diam, pikiran mimin bisa liar ke mana-mana nih dalam menafsirkan maksud Pak Mahfud. Jangan-jangan Pak Mahfud nih ber-statement ya hanya sekadar ber-statement saja. Kita lho juga nggak pernah tahu secara benar toh apakah Pak Mahfud nonton film itu atau nggak.

Ya, bisa saja statement doi tuh buat tameng dan mencitrakan diri biar dianggap oleh publik sebagai orang yang bersih dari tuduhan pro PKI. Sebab, kita tahu kan bulan September masuk Oktober tuh bulannya isu dan identifikasi antek PKI. Upps.

Apa mungkin dengan tidak memberi sikap jelas Pak Mahfud ini bisa lebih leluasa untuk dekat dengan golongan mana pun. Lagipula, ini terlihat kok dari bagaimana beliau bisa dekat dengan dua kubu yang berbeda.

Coba kalian ingat-ingat deh saat doi yang dikenal sebagai bagian dari Nahdliyyin tiba-tiba menyeberang ke ruang sebelah dalam Pilpres 2014. Selain itu, Pak Mahfud tiba-tiba juga bertemu dengan Haikal Hassan yang notabene beda kaki dengan pijakan warga Nahdliyyin.

Mungkin, Pak Mahfud begitu ya hanya sekadar membangun silaturrahmi dengan banyak orang saja. Tapi ya gitu, silaturrahmi kan pasti selalu memunculkan manfaat juga, entah manfaat apa yang diharapkan beliau. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Apabila Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa “tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni,” maka sepertinya tak ada yang lebih tabah dari siswa di bulan September dalam konteks Indonesia tahun 1984 sampai akhir 1990. Mengingat, pada setiap bulan keramat itu, para siswa dianjurkan hadir dalam pemutaran wajib film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI.

Tulisan ini tidak akan membahas mengenai unsur fakta dan fiksi dari peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang biasanya selalu muncul di berbagai media saban September karena kesimpangsiuran sejarah suatu bangsa merupakan hal yang lumrah dan umum ditemukan di mana saja.

Namun yang lebih penting untuk diamati justru adalah cara suatu bangsa dalam menyikapi berbagai tragedi yang telah terjadi di masa lampau. Apakah kita memilih untuk menolak lupa, atau malah menolak untuk mengingat?

Menghafal Bukan Berarti Mengingat

Meski sudah 21 tahun reformasi kita nikmati, hampir seluruh sarana pengingat yang berkaitan dengan peristiwa G30S saat ini masih merupakan warisan dari rezim Orde Baru, sebuah rezim yang selama 32 tahun menjadi pemegang kuasa tunggal atas narasi kesejarahan bangsa Indonesia.

Mulai dari Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution, Museum Pengkhianatan PKI (Komunis) sampai Monumen Pancasila Sakti, semua menampilkan narasi yang bersumber dari buku Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI. Buku tersebut merupakan terjemahan resmi negara atas peristiwa G30S. Pengarangnya? Tentulah, Nugroho Notosusanto.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah mengakui bahwa, “informasi utama yang disajikan oleh Kompleks Monumen Pancasila Sakti adalah kekejaman PKI”[1]. Oleh sebab itu, terlepas dari keakuratan informasi yang masih terus menjadi perdebatan, jelas bahwa tujuan utama dari narasi-narasi tersebut adalah untuk mematri pemahaman bahwa PKI jahat dan non-PKI baik.

Kerumitan sebuah peristiwa sosial-politik disederhanakan menjadi semacam wiracarita dharma melawan adharma – yang mana Negara melambangkan Pandawa dan PKI mewakili Kurawa. Dus, PKI harus ditumpas sampai ke akarnya. Budaya mengingat yang memiliki peranan penting dalam merawat memori kolektif sebuah bangsa, justru dimanipulasi menjadi alat legitimasi kekuasaan dengan cara merawat kesumat.

Betul memang, bahwa saat ini buku ajar mata pelajaran Sejarah di sekolah sudah tidak lagi menggunakan buku karya Nugroho Notosusanto, dan para siswa juga sudah tidak lagi diwajibkan menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Namun apakah hal tersebut cukup bagi generasi mendatang untuk dapat mengingat, dan bukan sekedar menghafal, atas apa yang terjadi 74 tahun lalu?

Yang terpenting bukanlah menghafal siapa dibunuh siapa, kapan dan dengan cara apa, melainkan mengingat bahwa tragedi semacam itu tidaklah menguntungkan siapa-siapa selain pihak yang (ingin) berkuasa sehingga jangan sampai terulang untuk ke depannya.

Minimnya sarana pengingat, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang dihadirkan secara swadaya oleh masyarakat, dapat menjadi penghambat bagi berkembangnya budaya mengingat yang efektif. Budaya mengingat yang dapat menjadi sarana pembelajaran dan bukan hanya menjadi sarana penyalur kebencian. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kadar ingatan sebuah bangsa pastilah berkelindan dengan perjalanan di masa depan.

Sebagai contoh, jangan-jangan, terus terpilihnya calon kepala daerah yang sudah pernah tersandung kasus korupsi merupakan hasil dari pendeknya rentang ingatan bangsa ini. Lemahnya budaya mengingat kita pun jangan-jangan juga turut berkontribusi pada keberhasilan Partai Berkarya dalam meraup 2,1% suara pada Pemilu 2019 lalu. Maka, budaya mengingat bukanlah sekedar tentang nostalgia belaka, namun seharusnya justru menjadi penanda agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama.

Belajar dari Negara Termuda di Eropa

Tak perlu jauh-jauh melihat ke negara seperti Jerman yang memang memiliki budaya mengingat yang kuat terutama karena pengalaman traumatis berada di bawah rezim fasis Nazi untuk melihat pentingnya memelihara memori kolektif sebuah bangsa. Cobalah tengok Kosovo, negara termuda di benua Eropa yang baru saja merdeka 11 tahun yang lalu.

Walaupun status kemerdekaan Kosovo masih diperdebatkan oleh komunitas internasional, bahkan oleh Indonesia, masyarakat sipil Kosovo memilih untuk mengedepankan pentingnya budaya mengingat sebagai salah satu jalan menuju rekonsiliasi. Sebagai bangsa yang telah melewati puluhan tahun diskriminasi dan penindasan di bawah pemerintahan Serbia, bangsa Kosovo memiliki hubungan yang pelik dengan bangsa Serbia. Padahal, etnis Serbia adalah etnis terbesar kedua di Kosovo, sebanyak 8%, setelah etnis Albania yang merupakan etnis mayoritas di Kosovo.

Tanpa menunggu peran negara, sebuah organisasi nirlaba lokal bernama Humanitarian Law Center memilih untuk menghadirkan sarana pengingat secara swadaya dengan mengadakan sebuah pameran bertajuk Once Upon a Time and Never Again. Pameran ini berisikan memorabilia dan kisah mengenai ribuan anak-anak yang hilang dan meninggal akibat perang di Kosovo dalam kurun waktu 1998-2000.

Secara sengaja, pameran ini mengambil risiko dengan tidak memisahkan antara data korban dari etnis Albania dan Serbia. Hal yang sebetulnya tidak umum dalam penyajian narasi korban perang di Kosovo. Namun menurut Bekim Blakaj – Direktur Eksekutif Humanitarian Law Center, yang menarik adalah bahwa ternyata tidak ada satu pun pengunjung yang menanyakan, berapa banyak anak Albania yang meninggal, atau berapa banyak anak Serbia yang hilang. Seakan semua sadar bahwa pada akhirnya, semua anak-anak tersebut adalah sama. Mereka semua adalah korban.

Pameran serupa untuk mengenang korban yang hilang juga ditempatkan secara permanen di Gedung Parlemen Kosovo dengan judul Living with the Memories of the Missing. Pameran yang diadakan oleh organisasi nirlaba lokal bernama Integra ini berisikan kumpulan foto dan kutipan para korban. Terdapat juga instalasi 1.653 kunci yang digantung sepanjang koridor sebagai simbol dari orang-orang yang masih tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Harapannya, pameran ini dapat menjadi pengingat bagi para anggota parlemen untuk bekerja lebih keras lagi dalam menuntaskan kasus orang hilang yang belum tuntas.

Mengembangkan Budaya Mengingat

Kedua pameran di atas menjadi bukti bahwa kita tidak perlu menunggu negara membangun museum untuk merawat memori kolektif bangsa. Masyarakat sipil memiliki peranan utama dalam menghadirkan sarana pengingat yang dapat diakses publik secara mudah. Apalagi, dengan tingkat literasi di Indonesia yang masih tergolong rendah, terkadang penerbitan buku dan karya ilmiah belum tentu efektif dalam menjangkau masyarakat luas.

Melalui cara yang lebih kreatif dan populer, publik diharapkan dapat secara aktif turut memelihara ingatan sebagai bentuk pembelajaran yang berkelanjutan. Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang secara mandiri didirikan di sebuah ruko di Serpong oleh Azmi Abubakar dapat menjadi contoh baik terkait inisiatif publik dalam mengembangkan budaya mengingat.

Semoga ke depan pembicaraan terkait G30S bukan hanya berkutat pada siapa korban dan siapa pahlawan tetapi lebih menitikberatkan pada apa yang bisa kita lakukan demi tidak terulangnya peristiwa serupa karena, apabila masih ada orang yang dipersekusi hanya karena dituduh berbeda, apalagi ternyata tuduhannya hanyalah hoaks belaka, maka berarti kita telah gagal dalam mengingat.

Mengingat bahwa dalam segala konflik horizontal, kita semua akan berujung menjadi korban. Sebuah pembelajaran yang seharusnya terpatri pada setiap insan yang mengingat – bukan hanya menghafal – pahitnya tragedi dan ekses dari G30S.

Tulisan milik Danang Aditya Nizar, mahasiswa Magister di University of Sussex, UK.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]enutup gonjang-ganjing penayangan film G30S PKI, TVOne akhirnya mantap memutarnya nanti malam pukul 21.30 WIB. Niat stasiun TV milik dedengkot Golkar ini cukup bikin terharu, yakni hendak meluruskan sejarah dan menyelamatkan anak muda dari buta sejarah. Kutipan-kutipan dari para jenderal dan Presiden, ikut diungkit-ungkit untuk ‘meyakinkan’ khalayak.

Saksikan pemutaran film G30S/PKI, eksklusif hanya di tvOne.
Jumat, 29 September pkl 21.30 WIB #G30SPKITVONE pic.twitter.com/H1q94Rt9wl

— tvOneNews (@tvOneNews) September 28, 2017

Walaupun beberapa tokoh dan praktisi kesehatan jiwa bilang film ini hanya akan buat anak-anak ketakutan dan trauma – sebab banyak adegan kekerasan nan sadis – serta kelelahan –waktu tayang jam 21.30 WIB dan durasi film 4 jam lamanya – TVOne tetap pantang mundur. Mereka juga tak terpengaruh suara sumbang yang berseloroh film G30S PKI hanyalah propaganda Orba belaka. Lha, TVOne kan memang beda.

Daripada berputar lagi di sana, sebaiknya simak tayangan-tayangan yang bisa dilihat selesai nonton film G30S PKI. Hitung-hitung sebagai teman begadang sampai pagi.

1. Pertandingan Sepak Bola

 Kalau masih ada daya untuk melek, tak ada salahnya lanjut nonton pertandingan sepak bola setelahnya. Sudah tahu belum kalau LaLiga tanding nanti malam? Nah, liga ini layak ditunggu. Ada Celta Vigo VS Girona menanti pukul 02.00 WIB.

Sebelum nonton, memang disarankan tidur dulu yang cukup supaya konsen dan segar. Tidak lucu kan, kelewatan momen ‘gol’ saat tak sengaja tertidur. Nah makanya ingat, tidur dulu yang cukup.

2.  Acara Horor

Bohong kalau tidak takut dan merinding habis nonton G30S PKI. Supaya tak kehilangan momen ‘horor’, segera ganti channel ke SCTV dan saksikan acara bertajuk ‘Buat Aku Merinding’, dijamin stress hilang. Kalau stress hilang, otak plong, bukan? Eh, atau tambah stress ya?

Ajak teman-teman atau keluarga tersayang supaya tak terlalu mencekam. Kalau semuanya sudah tidur, bagaimana? Ya sudah ikut tidur saja. Sekalian, tak usah lihat film G30S PKI kalau tak mau terbayang-bayang horornya, hiiy.

3. Acara Komedi

Kita akui, film G30S PKI cukup intens dan menegangkan. Nonton acara humor dianjurkan supaya jiwa raga kembali luwes. Acara stand up comedy yang tayang di jam-jam larut ada banyak, kok. Dari sana kita mungkin bisa bayangkan, bagaimana kalau Babe Cabita jadi DN Aidit atau Arie Keriting jadi Pierre Tendean. Hmm, milenial abis.

4. Film Dokumenter Jagal/Senyap

Buat yang tak kapok belajar, sangat dianjurkan nonton dokumenter  Jagal atau Senyap garapan sutradara Joshua Oppenheimer. Buka saja Youtube dan ketik judulnya. Kalau  film G30S PKI itu 100% drama, nah di dua film ini real, langsung dari pelaku dan korbannya. Wong, namanya saja dokumenter.

Dengan begitu, kita bisa punya film dari dua perspektif, versi pemerintah dan non-pemerintah. Tapi tetap, penilaian akhir ada di penonton.

Sikap TVOne menayangkan kembali film G30S PKI bisa dirayakan sebagai bentuk demokrasi di era Reformasi saat ini. Tapi kita tak boleh lupa juga, sejak 2014 lalu TVOne menampilkan data bohong soal hasil Pemilu. Maka bukan rahasia lagi, kalau sikap mereka memang menyasar penonton tertentu. Nah, dengan menayangkan G30S PKI, berlebihan tidak kalau menyebut TVOne tahun ini mendukung propaganda Orde Baru? Berikan pendapatmu. (A27)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]D[/dropcap]ulu waktu masih kecil dan belum ada reformasi, setiap tanggal 30 September malam, televisi akan menyiarkan film bersejarah G30S PKI. Film ini wajib ditonton, bahkan kadang para guru di sekolah sengaja memberikan tugas untuk memastikan kita menonton filmnya. Satu hal yang paling saya ingat dari film itu adalah musiknya. Ceritanya sih lupa-lupa ingat, tapi musiknya, enggak akan pernah lupa. Karena bagi saya, film itu lebih seram musiknya daripada ceritanya. Sungguh!

Untungnya, sejak reformasi film garapan Alm. Arifin C. Noer itu sudah enggak ditayangin lagi. Tanpa mengecilkan kerja keras sang sinemais maestro Indonesia, tapi terus terang rasanya jadi lega. Sebab kita enggak perlu lagi bengong di depan tivi (selama empat jam lebih sampai terkantuk-kantuk) untuk menyaksikan film yang sudah ditonton nyaris setiap tahun. Kalau dipikir-pikir, wajar aja hingga kini PKI masih jadi momok bangsa. Gimana enggak, wong sejak kecil dan bertahun-tahun, kita dicekoki film horor dan kejam begitu.

Jadi kalau sekarang Jokowi mengeluarkan ide untuk membuat ulang (remake) film yang diproduksi 1984 itu, saya langsung teriak SETUJU! Selain musiknya diganti dengan yang enggak bikin penonton depresi, ceritanya pun dapat lebih disesuaikan dengan fakta sesungguhnya. Soalnya, baik Amelia Yani (anak Jenderal A. Yani – Korban G30S) dan Ilham Aidit (anak D.N. Aidit – tertuduh PKI) mengatakan kalau film tersebut lebay, karena fakta sebenarnya enggak gitu-gitu amat.

Mau enggak mau, riset sejarah yang lebih mendalam harus dilakukan terlebih dulu biar ceritanya enggak ada yang bilang lebay lagi. Pelurusan sejarah pun dapat dilakukan dengan basis data yang benar, tanpa harus mengorek kembali luka lama ataupun saling tuding seperti yang sekarang masih jadi polemik. Dengan begitu, kita bisa mewariskan sejarah secara obyektif tanpa adagium “sejarah dicatat oleh pemenang (penguasa)”. Toh para pelakunya sudah banyak yang enggak ada. Jadi mengapa masih ada dendam diantara kita?

Kalau remake film Kartini dan Warkopnya Dono, Kasino, Indro aja laku dipasaran, bisa jadi remake film G30S juga bakal masuk dalam jajaran box office Indonesia. Tentu durasinya harus disesuaikan dengan jam tayang, sulit rasanya duduk di dalam bioskop selama empat jam lebih. Dua jam aja kadang udah kebelet pipis. Dan karena film ini ditujukan untuk kaum milenial, tentu aktor dan aktrisnya dipilih yang berwajah ‘lebih segar’. Pemeran Pierre Tendean, misalnya, bisa aja diperankan oleh Stefan Williams atau Mike Lewis. Pasti seru kan! (R24)