PinterPolitik.com

“New hair, new tee. New Jeans, do you see?” – NewJeans, “New Jeans” (2023)

Beberapa waktu lalu, Rendi dan Tiya memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran cepat saji terkenal asal Amerika Serikat (AS). Namun, mereka pun dibuat kaget dengan ramainya restoran itu.

Ternyata, oh, ternyata, restoran tersebut tengah berkolaborasi dengan salah satu girlband K-pop yang tengah naik daun, yakni NewJeans. Well, para Bunnies – sebutan untuk kelompok penggemar NewJeans – pasti tahu girlband yang beranggotakan Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein itu.

Layaknya girlbands K-pop pada umumnya, NewJeans juga mengandalkan koreografi yang begitu variatif. Dengan dentuman beat yang cepat, Minji dkk menunjukkan keahliannya.

Sontak saja, media sosial (medsos) – mulai dari Instagram Reels hingga TikTok sempat dibuat ramai oleh fenomena NewJeans. Sejumlah pengguna medsos bahkan membuat meme-meme terkait grup musik satu ini.

Namun, bisa dibilang, NewJeans memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan girlbands Korea Selatan (Korsel) lainnya. Dalam video-video musiknya, estetika yang ditunjukkan adalah baju dan dekorasi dengan warna pastel – disertai dengan aksesoris-aksesoris seperti topi telinga kelinci.

Well, berbagai akseoris, nama fandom (kelompok penggemar), hingga light stick (tongkat lampu) banyak mengambil unsur-unsur kelinci. Ini juga mengapa Rendi dan Tiya akhirnya mendapatkan bungkus makanan bergambar karakter-karakter kelinci ketika membeli burger di restoran cepat saji itu.

Mungkin, sifat dan estetika serba cute (lucu) inilah yang membedakan NewJeans dengan girlband populer lainnya seperti BLACKPINK. Pasalnya, bila melihat kembali girlband yang beranggotakan Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa, perbedaan itu akan jelas terasa.

Namun, sejumlah pertanyaan pun kemudian muncul. Mengapa NewJeans dengan karakteristik visual yang berbeda ini bisa meledak di era kini? Mungkinkah ini juga berkaitan dengan kebiasaan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat secara sosial dan politik?

Gelombang Baru K-pop?

Tidak dipungkiri lagi bahwa musik adalah bentuk ekspresi identitas sosial dan politik. Hal inipun juga berlaku dalam musik K-pop yang mulai mendunia sejak tahun 2000-an.

Umumnya penggunaan musik sebagai ekspresi identitas sosial dan politik ini juga terlihat dari bagaimana musik pop AS yang mendunia juga menggunakan musik sebagai bentuk ekspresi feminisme. 

Bisa dibilang, banyak musisi perempuan AS akhirnya melakukan ekspresi demikian. Beyoncé, misalnya, mengekspresikan citra perempuan yang kuat melalui lagu-lagunya seperti “***Flawless” (2013).

Tidak hanya Beyoncé, bentuk ekspresi feminisme ini juga terdengar di lagu-lagu musisi lain. Melalui lagu “Girl on Fire” (2012), Alicia Keys juga menonjolkan figur perempuan yang begitu kuat melalui lirik-liriknya.

Hal yang tak jauh berbeda akhirnya juga diilhami oleh musik-musik pop Korea (K-pop). Setidaknya, sebelum tahun 2000-an, sebagian girlbands Korsel dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni jenis girlband peri dan jenis girlband eksotis.

Namun, di sejumlah girlbands generasi kedua seperti Girls’ Generation (juga dikenal sebagai SNSD) dan 2NE1, ekspresi perempuan yang ditunjukkan mulai berubah. Girlbands ini tidak lagi menonjolkan citra perempuan yang lucu, lemah, dan tidak berdaya. 

Mengacu ke tulisan Aelim Kim yang berjudul Korean Popular Music (K-Pop), Youth Fan Culture, and Art Education Curriculum, dua girlband ini semacam mengalami Westernization (wersternisasi) – mengadopsi nilai-nilai kultural ala Barat – sehingga menunjukkan citra perempuan modern yang sukses – meski juga menampakkan citra perempuan yang lucu juga.

Bukan tidak mungkin, westernisasi ini yang akhirnya terus diturunkan kepada girlbands K-pop di generasi-generasi berikutnya. BLACKPINK, misalnya, menunjukkan citra perempuan dewasa yang modern dan independen.

Belum lagi, inspirasi musik yang digunakan oleh BLACKPINK adalah hip-hop. Ini mirip juga dengan 2NE1 yang banyak mengambil inspirasi hip-hop ala AS – yang mana mengedepankan citra perempuan kuat di kalangan musisi perempuannya.

Gelombang K-pop yang dipengaruhi oleh warna musik pop AS ini bisa dibilang turut mempengaruhi pesan yang ditonjolkan dalam karya-karya mereka. Namun, mengapa NewJeans yang muncul estetika yang lebih cenderung lucu bisa menjadi warna baru dalam gelombang feminisme dalam musik pop Korea dan global?

Feminisme Baru ala NewJeans?

Kemunculan NewJeans bisa dibilang menjadi diskusi terkait ekspresi identitas perempuan dalam musik. Pasalnya, layaknya di berbagai belahan dunia lainnya, perempuan di Asia kerap dianggap tidak perlu menjadi seserius laki-laki.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh Kim dalam tulisannya, dengan masuknya modernisasi, banyak perempuan Korsel kini menjadi sejalan dengan citra perempuan kuat yang banyak digambarkan di produk-produk budaya populer AS dan K-pop. 

Meski begitu, dengan mengutip Angel Lin dan Avin Tong dalam tulisan mereka Re-imagining a Cosmpolitan “Asian Us”: Korean Media Flows and Imaginaries of Asian Modern Femininities, Kim pun menambahkan bahwa terdapat sejumlah perempuan Korsel justru merindukan nilai-nilai feminin tradisional – di mana perempuan bisa berpenampilan lucu dan menarik serta memiliki sifat (personalities) yang lebih menenangkan (comforting) dan halus (subtle).

Dalam banyak budaya lain, budaya lucu (culture of cuteness) memang eksis dan menjadi daya tarik tersendiri. Jepang, misalnya, memiliki subkultur kawaii-nya yang hadir di banyak bentuk produk budaya populernya – mulai dari manga, anime, hingga J-pop seperti AKB48 dan JKT48.

Subkultur yang mengedepankan nilai dan estetik lucu ini, mengacu ke tulisan PinterPolitik.com yang berjudul Saatnya “Mega-chan” Berhenti Angkuh?, biasanya menonjolkan karakteristik lemah (powerlessness) – yang mana akhirnya orang lain yang melihatnya akan melindunginya.

Boleh jadi, atas alasan inilah, girlbands layaknya NewJeans dan FIFTY FIFTY yang lebih mengedepankan sifat perempuan yang lebih menenangkan dan halus bisa mulai bermunculan. Dalam lagu-lagu seperti “Attention” (2022) dan “Hype Boy” (2022), misalnya, NewJeans menyajikan lirik-lirik yang seorang gadis yang membutuhkan perhatian dari laki-laki yang disukainya.

Namun, benarkah demikian? Apakah NewJeans dan sejumlah gelombang baru girlband K-pop lainnya memang hanya menyajikan ekspresi identitas perempuan yang lebih “disukai”?

Menariknya, tidak semua lagu yang dibuat NewJeans mengedepankan identitas perempuan yang demikian. Dalam lagu “New Jeans” (2023), seperti pada kutipan di awal tulisan, NewJeans justru menonjolkan karakteristik dirinya yang siap menghadapi dunia – lebih mengedepankan kepercayaan diri.

Keunikan NewJeans ini menjadi menarik. Pasalnya, Kim juga menyebutkan ada hibridisasi dua sisi perempuan ini di Korsel – yakni antara citra perempuan yang lucu dan citra perempuan modern yang kuat. 

Boleh jadi, bentuk ekspresi identitas perempuan ala NewJeans adalah bentuk baru feminisme yang lebih fleksibel di budaya populer. Inilah yang disebut oleh Mikaela Dery sebagai cute feminism (feminisme lucu) dalam tulisannya Perpetual Childhood: The Rise of Cute Feminism.

Cute feminism ini semacam mengombinasikan feminisme dengan estetika lucu (childlike). Estetika lucu sebenarnya juga semacam memberikan kenyamanan relatif bagi perempuan – melalui kepolosan (innocence) dan powerlessness.

Sederhananya, mengacu ke tulisan Dery, kombinasi antara prinsip-prinsip feminisme dan kepolosan membuat perempuan dapat mengekspresikan hak-haknya secara politik tanpa harus merasa terinterogasi oleh standar-standar perempuan modern.

Namun, apakah gelombang cute feminism ini akan kembali membuat perempuan berada di dunia yang tidak seserius dunia laki-laki kembali? Tentu, banyak yang meragukan ini dengan alasan bahwa perjuangan hak perempuan berada di dunia nyata dan bukan dunia fantasi.

Terlepas dari bagaimana masa depan cute feminism, yang jelas, NewJeans dan girlbands Korsel di generasi baru ini tampaknya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Bukan begitu, Bunnies? (A43)

Pengamat menyoroti relasi antara standar kecantikan dengan pola konsumerisme. Kulit putih dan standar kecantikan mampu memberikan efek manipulasi psikologis pada industri kecantikan. Selain itu, adanya standar kecantikan pada pekerjaan tertentu mampu meningkatkan kesenjangan gender. Jika menilik lebih jauh dari zaman ke zaman, standar kecantikan mampu mendorong konsumerisme dimana perempuan terus menerus dituntut agar mampu memenuhi standar ideal tersebut. Misalnya saja, pada abad ke-18 hingga 19 perempuan dituntut memiliki badan berbentuk “hour glass” untuk menunjukkan kesan feminin. Adapun, pada tahun 1950-an hingga sekarang high heals menjadi simbol feminin perempuan.

PinterPolitik.com

Kesaksian istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC) terkait dugaan pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua alias Brigadir J kerap mendapat sorotan publik.

Terlepas, dari berbagai dugaan apakah dirinya berbohong atau tidak, hak keistimewaan alias privilege yang dimiliki PC setidaknya membukakan mata terkait kasus kekerasan seksual di hadapan hukum.

Aktivis Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Ratna Batara Munti menyindir isu demikian ketika membandingkan kasus PC dengan korban kekerasan seksual lainnya yang dinilai tak memiliki privilege terutama dari segi finansial.

Dia menjelaskan laporan kekerasan seksual PC langsung diterima oleh aparat dan diproses hingga dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal itu diindikasikan sebagai suatu privilege dimana laporan PC langsung dilayani oleh aparat.

Berdasarkan kesaksiannya di beberapa daerah-daerah, Ratna mengaku dirinya masih banyak menemui laporan korban kekerasan seksual perempuan yang tidak proses oleh penyidik.

Diungkapkan Ratna jika dalam membela korban kasus pelecehan yang menimpa para perempuan harusnya mengedepankan berbagai aspek seperti kejujuran.

Korban yang tidak mendapat privilege perlu mendapat pendampingan aktivis perempuan, berbanding terbalik dengan kasus PC langsung yang mendapat pelayanan. Korban lainnya bahkan tidak mendapatkan privilege berupa pendampingan psikolog layaknya PC.

Dia menekankan PC bahkan mendapatkan fasilitas pendampingan berupa psikolog forensik yang dinilai lebih tinggi ketimbang psikolog klinis. Tentunya, fasilitas ini merupakan bentuk dari privilege yang hanya bisa didapatkan orang-orang tertentu.

Berdasarkan fenomena tersebut, mengapa sekelompok perempuan yang memiliki privilege tertentu lebih mudah untuk memproses pengaduan kekerasan seksual di hadapan hukum?

Hukum Tak Pahami Korban?

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia dianggap masih minim. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya kepastian hukum yang kuat, terutama dari segi pembuktian di hadapan hukum dan lamanya proses hukum.

Hasil diskusi publik dengan judul “Problematika Penanganan Kasus Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Indonesia” yang diisi oleh Asni Damanik selaku Koordinator Tim Substansi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Bahrul Fuad selaku Komisioner Komnas Perempuan menyebutkan setidaknya terdapat empat faktor yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia.

Pertama, pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum memahami perspektif korban kekerasan seksual. Misalnya saja, pemerkosaan dianggap hanya terjadi pada perempuan yang belum menikah.

Korban juga harus membuktikan adanya unsur kekerasan, ancaman, dan tindakan penetrasi. Pembuktian penetrasi itu sendiri perlu dibuktikan melalui visum. Jika tidak terbukti, maka tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pemerkosaan, melainkan tindakan pencabulan.

Kedua, banyak keterangan ahli yang masih tidak memahami perspektif korban. Asni menilai banyak ahli yang terlibat dalam pengadilan justru cenderung menyudutkan korban.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM) di instansi pemerintahan masih kurang terlatih untuk memahami korban. Adapun, SDM yang justru menyalahkan korban kekerasan seksual.

Sistem peradilan dinilai rumit sehingga mampu membuat korban kelelahan secara psikis dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam prosesnya. Hal itu berpotensi mendorong korban untuk mencabut gugatannya.

Keempat, budaya hukum masih menerapkan budaya patriarki. Ketika seseorang menyatakan dirinya sebagai korban kekerasan seksual, masyarakat cenderung memandang korban sebagai penyebab yang memicu kekerasan terjadi dan menganggap permasalahan tersebut sebagai permasalahan korban belaka tanpa memberi empati. Hal itu pun bisa berdampak pada kepedulian saksi kekerasan seksual di hadapan hukum.

Di samping itu, Fuad menjelaskan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi akibat ketidakseimbangan relasi gender. Perempuan juga masih kurang mendapat informasi terkait pemahaman kekerasan seksual.

Faktor lainnya antara lain adanya stigma perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual, kebijakan yang tidak ramah perempuan, dan ketergantungan ekonomi terhadap pasangan maupun anggota keluarga.

Dengan demikian, pemahaman akan perspektif korban bisa menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Namun, pemahaman akan selalu berhubungan dengan orang-orang di sekitar korban. Lantas, apa saja hal-hal yang harus dipahami orang-orang di sekitar korban?

Hanya Perlu Memahami?

Sebelum merumuskan cara agar orang-orang di sekitar korban mampu memahami perspektif korban, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dampak kekerasan seksual yang diuraikan melalui tulisan berjudul The Impacts of Sexual Assault on Women yang ditulis oleh Cameron Boyd.

Faktor-faktor tersebut antara lain, hubungan korban dengan pelaku, tingkat dan keparahan secara psikologis maupun fisik, tingkat keparahan kekerasan seksual, tingkat kerusakan secara fisik, lamanya waktu kekerasan seksual terjadi, tanggapan keluarga dan teman korban, pengalaman perempuan tentang berbagai sistem (kesehatan, polisi, pengadilan, dll.) yang mungkin berhubungan dengannya setelah penyerangan, dan riwayat pribadi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan korban dengan pelaku yang setidaknya mendapat perhatian dikhususkan jika sang pelaku ternyata merupakan anggota keluarga, pasangan sah maupun pacar, teman, dan sebagainya.

Orang-orang di sekitar korban mungkin bisa mempertanyakan kondisi psikologis maupun fisik korban. Orang terdekat juga bisa menanyakan kronologis lengkap terjadinya kekerasan – serta apabila ada riwayat pribadi lainnya – atas dasar kesediaan korban untuk bercerita tanpa harus menghakimi korban berdasarkan narasi “rape culture”.

Artikel dengan judul Rape Culture, Victim Blaming, And The Facts yang dipublikasikan oleh Inside Southern dan diadaptasi oleh Connecticut Sexual Assault Crisis Services (CONNSACS) menguraikan bentuk-bentuk “rape culture”.

Bentuk-bentuk itu antara lain upaya menyalahkan korban, meremehkan kekerasan seksual seperti ungkapan “boys will be boys”, lelucon seksual secara eksplisit, toleransi bentuk pelecehan, menggembungkan laporan pemerkosaan palsu, menilai pakaian; kondisi mental; motif; serta riwayat korban secara terbuka, kekerasan gender secara serampangan dalam film dan televisi, menganggap “jantan” sebagai suatu hal yang dominan dan agresif secara seksual.

Selain itu, terdapat pula anggapan “kewanitaan” sebagai seorang penurut dan pasif secara seksual, penekanan “mencetak gol” pada anak laki-laki, penekanan perempuan untuk tidak terlihat “dingin”, berasumsi hanya wanita promiscuous yang diperkosa, berasumsi bahwa laki-laki tidak diperkosa atau hanya laki-laki “lemah” yang diperkosa, menolak menganggap serius tuduhan pemerkosaan, hingga mengajari wanita untuk menghindari pemerkosaan.

Oleh karena itu, adanya upaya pemahaman yang ditarik dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dampak kekerasan seksual tersebut agaknya mampu mendorong kemauan korban untuk pulih dan melaporkan tindak kekerasan kepada pihak berwajib.

Adapun, upaya itu juga bisa mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan memberi dukungan kepada korban kekerasan seksual sehingga dapat meruntuhkan narasi-narasi terkait “rape culture” dan patriarki yang selama ini merenggut keadilan terhadap kekerasan seksual pada perempuan.

Namun, semua itu akan kembali merujuk kepada keadilan apabila pihak berwajib mampu membenahi pemahaman aparat penegak hukum. Lantas, apa yang bisa dilakukan saat ini?

Aparat Wajib “Melek”?

Berdasarkan suatu publikasi dengan judul The Influence of Moral Intuitions on Americans’ Divergent Reactions to Reports of Sexual Assault and Harassment yang ditulis oleh Eric Silver dan Stacy Silver menyatakan orang Amerika Serikat (AS) yang menekankan kepedulian dan perlindungan terhadap kelompok rentan akan menunjukkan kemauan yang lebih besar untuk mempercayai laporan tentang kekerasan dan pelecehan seksual.

Studi tersebut menguatkan bukti pendekatan intuisionis moral berguna untuk memahami reaksi berbeda orang terhadap laporan kekerasan dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, peran institusi memegang peranan yang besar untuk mengusut keadilan kasus kekerasan seksual.

Suatu upaya untuk mengubah perspektif aparat bisa dimulai dari ranah masyarakat. Ketika masyarakat menunjukkan kepedulian dan memahami perspektif korban, maka hal itu bisa memengaruhi budaya, terutama mengurangi narasi-narasi terkait “rape culture” dan budaya patriarki.

Ketika budaya itu tidak lagi menjadi tren, maka bisa jadi berpengaruh kepada pemahaman aparat akan perspektif korban.

Kendati demikian, satu hal yang tidak kalah penting dari keadaan ideal itu yakni menghilangkan budaya “hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah”. Ini terlihat jelas ketika kita melihat segelintir privilege yang salah satunya tercermin dari dinamika penanganan kasus istri Sambo alias PC.

Pada akhirnya, narasi-narasi pemahaman perspektif korban kekerasan seksual perlu selalu disuarakan. Aparat penegak hukum pun kiranya perlu membuka mata dalam memahami korban dan terus berupaya menghilangkan budaya “hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah”. Tentunya, upaya ini perlu dilakukan secara kontinu oleh seluruh pihak. (Z81)

PinterPolitik.com

Pada 16 September lalu, warga Iran dilanda duka mendalam akibat meninggalnya seorang perempuan bernama Mahsa Amini yang diduga mengalami penyiksaan dari polisi moral.

Kematian Mahsa Amini menyulut kemarahan warga yang telah muak oleh pemerintahan Mullah di Iran, terutama perempuan-perempuan Iran yang merasa terkekang oleh aturan berpakaian.

Perempuan Iran yang merasa terkekang oleh aturan moral yang dinilai terlalu mengatur kebebasan mereka dalam berpakaian khususnya kewajiban menggunakan pakaian longgar dan mengenakan penutup kepala.

Isu ini kemudian mendapat banyak dukungan dari berbagai belahan dunia dan seolah menyalakan sumbu api kemarahan dan kesadaran solidaritas sesama perempuan.

Contohnya saja, aksi potong rambut yang juga dilakukan oleh salah satu politisi perempuan Swedia kelahiran Irak Abis Sahlani ketika melakukan pidato di parlemen Uni Eropa. Dirinya memegang gunting, kemudian memotong rambutnya dan mengatakan semacam semboyan dengan emosional, “Perempuan. Kehidupan. Kebebasan.”

Aksi tersebut dilakukan sekaligus untuk mengekspresikan kekhawatirannya terhadap keselamatan perempuan, terutama perempuan di Iran. Lantas, video tersebut menjadi ramai diperbincangkan di media sosial.

Adapun, baru-baru ini isu perempuan semakin memanas ketika salah satu penonton Italia bernama Mario Ferri nekat masuk ke lapangan pada laga Portugal versus Uruguay di Piala Dunia Qatar 2-22. Dia, kemudian mengibarkan bendera Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sekaligus menyuarakan hak-hak perempuan yang dianggap tertindas di Iran.

Lantas, bagaimana perjuangan gerakan feminis di negara yang menganut pemerintahan Mullah yang begitu kuat? Serta, bagaimana makna pergerakan kebebasan yang disuarakan oleh kaum feminis terhadap pemerintah Iran?

Mengapa Harus Hijab?

Tulisan berjudul ​​How feminist are the protests in Iran? yang ditulis oleh Katajun Amirpur menyatakan bahwa hijab merupakan suatu simbol yang sangat identik dengan sejarah emansipasi di Iran terhadap pembebasan diri dari negara paternalistik. Perjuangan kaum feminis bahkan bukan dimulai sejak 1978, melainkan sejak awal abad ke-20.

Pada tahun 1936 Jenderal Cossack Reza Shah Pahlavi melarang perempuan Iran mengenakan hijab sebagai salah satu upaya modernisasi negara. Namun, larangan itu kurang ditegakkan sehingga para perempuan masih dapat mengenakan jilbab secara leluasa, kecuali dalam ranah bekerja atau pun berkuliah.

Pada 1960-an, kritik Ayatollah Ruhollah Khomeini terhadap pemerintahan Shah terfokus pada hukum keluarga yang baru, yang dirancang untuk memberikan kesetaraan hukum yang lebih besar kepada perempuan.

Pada tahun 1978, banyak perempuan Iran yang mulai mengenakan hijab ketika mereka turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang penindasan politik sebagai cara untuk menunjukkan posisi anti-Syah mereka. Jilbab menjadi simbol utama protes terhadap Syah.

Tidak lama setelah Revolusi Iran tahun 1979, pemerintah Iran mewajibkan perempuan untuk mengenakan pakaian sesuai dengan standar Islam. Sejak tahun 1980, perempuan yang tidak mengenakan hijab tidak boleh memasuki gedung pemerintahan, tempat kerja, maupun publik.

Mereka yang tidak mengenakan hijab pun rentan mengalami kekerasan dan pelecehan baik oleh aparat penegak hukum maupun warga pro-rezim. Pada tahun 1983, muncul aturan hukum pidana yang menyatakan wanita yang tak mengenakan hijab di muka umum dapat dihukum cambuk hingga 74 cambukan.

Namun, sejumlah perempuan seperti Saba Kord Afshari dan Yasaman Aryani dijatuhi hukuman penjara yang berat. Setelah itu, dalam sepuluh tahun terakhir, sikap perempuan Iran cenderung semakin liberal sehingga terbentuk lah “Patroli Bimbingan” yang dibawahi oleh polisi moral di Iran.

Nyatanya, protes kewajiban hijab telah marak terjadi sejak tahun 1979 hingga tahun 2020. Bahkan pada tahun 1999, mahasiswa turun ke jalan selama enam hari hingga pihak berwenang melakukan penangkapan terhadap ribuan peserta aksi dan di antaranya banyak yang hilang, terluka, bahkan terbunuh.

Menurut pernyataan seorang profesor emerita di Universitas Concordia sekaligus antropolog Homa Hoodfar, demo besar-besaran di Iran saat ini bukan hanya menuntut kesetaraan perempuan, tetapi juga menuntut rezim untuk membenahi masalah yang ada terutama permasalahan ekonomi. Rezim dianggap terlampau tak mendengar sehingga masyarakat menuntut sebuah revolusi.

Adapun, sebuah artikel berjudul Reflections on “In Her Name”: The Meaning of Iran’s Uprising yang ditulis oleh Catherine Z. Sameh menuturkan wawancara ​bersama lima ulama feminis Iran dan diasporanya yang menyebutkan isu perempuan di Iran memerlukan solidaritas  masyarakat dunia.

Mereka juga menekankan solidaritas bukan diartikan sebagai intervensi, melainkankan untuk mendukung perempuan Iran mewujudkan kesetaraan gender. Lantas, apakah arti kesetaraan gender bagi perempuan di berbagai belahan dunia? Bagaimana masyarakat Indonesia memaknai perjuangan kesetaraan gender di Iran?

Kesetaraan, Bukan Sekadar HAM?

Sebelum memaknai kesetaraan gender lebih lanjut, makna gender itu sendiri seringkali disalahartikan dengan jenis kelamin. Cambridge Dictionary mengartikan gender sebagai sekelompok orang dalam masyarakat yang berbagi kualitas atau cara berperilaku tertentu yang diasosiasikan masyarakat dengan menjadi laki-laki, perempuan, atau identitas lain.

Berdasarkan “kiblat” definisi tersebut, gender lebih merujuk kepada cara berperilaku seseorang yang pada umumnya dihubungkan dengan identifikasi jenis kelamin seseorang. Makna gender akan semakin luas jika seseorang berjenis kelamin perempuan, namun berperilaku seperti laki-laki dan sebaliknya sehingga tak heran isu kesetaraan gender dapat bersinggungan dengan LGBT.

Lantas, apa hubungan antara keduanya?

Hakikat gerakan feminisme perlu dituju untuk mewujudkan kesetaraan antara derajat laki-laki dan perempuan. Kesetaraan merupakan hak asasi manusia yang mendasar untuk berpartisipasi dalam berbagai hal, termasuk politik, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menekankan kesetaraan gender bukan hanya persoalan hak asasi manusia belaka, tetapi juga menjadi suatu fondasi dalam menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Gerakan feminis di Iran perlu menjadi suatu refleksi bahwa perempuan Iran juga merupakan seorang individu yang bernilai mengingat telah banyak korban yang berjatuhan dan adanya urgensi dalam menegakkan keadilan.

Oleh karena itu, seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia kiranya perlu mendukung gerakan kesetaraan gender di Iran atas dasar kemanusiaan sebagaimana makna sebuah solidaritas.

Idealnya, kesetaraan dapat dilihat sebagai sikap tanpa menghakimi pilihan perempuan untuk menjadi seorang yang “diidentifikasi” sebagai independen atau pun memilih sebagai seorang ibu rumah tangga.

Perempuan berhak untuk memilih seperti apa hidupnya tanpa standar yang dituntut oleh lingkungan, terutama otoritas hukum. Pada titik ini, pertanyaan menarik agaknya muncul jika merefleksikannya ke ranah domestik, yakni apakah Indonesia telah sepenuhnya mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana menjadi akar persoalan yang sedang memanas di Iran?

Indonesia Serupa Iran?

Sejarah Indonesia terkait kewajiban berhijab memiliki kemiripan dengan aturan hijab di Iran. Pada masa Orde Baru (Orba), pemerintah Indonesia bahkan juga pernah melarang siswa untuk berhijab. Aturan itu ditulis dalam Peraturan seragam sekolah berupa SK 052/C/Kep/D.82 keluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Aturan itu dikeluarkan lantaran adanya ketidakharmonisan antara relasi pemerintah dengan berbagai kelompok Muslim, terutama kecurigaan terhadap politik Islam. Larangan tersebut kemudian menuai resistensi dan advokasi, khususnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DII), dan Muhammadiyah.

Penggunaan kembali hijab sebagai representasi identitas Islam di dunia pendidikan bersinggungan dengan dinamika kebangkitan politik Islam pada tatanan global, nasional, dan lokal. Terlebih, Revolusi Iran tahun 1979 menjadi titik yang menginspirasi bagi sebagian Muslim di Indonesia.

Persamaan nilai tersebut akhirnya memberi dampak pada kewajiban penggunaan jilbab untuk melawan aturan terkait larangan berhijab oleh pemerintah Orba sekaligus mendorong gerakan ‘jilbabisasi’ dalam dunia pendidikan yang hingga sekarang terus berkembang.

Namun, pada era pasca Reformasi tahun 1998, makna hijab mengalami pergeseran sehingga dianggap sebagai tren dan gaya hidup selain sebagai simbol interpretasi keislaman.

Saat ini, fenomena pemaksaan hijab tampaknya masih dapat ditemukan pada daerah-daerah, khususnya Aceh yang menerapkan kewajiban berhijab. Namun, secara nasional fenomena pemaksaan hijab telah menuai resistensi akibat adanya polarisasi akan demokratisasi dan kebebasan berpendapat.

Oleh karena itu, refleksi perjuangan perempuan Iran dapat dimaknai kembali sebagai perjuangan hak asasi manusia dalam memperjuangkan kesetaraan serta kebebasan. Kesetaraan, khususnya kewajiban penggunaan hijab di Indonesia pun kiranya perlu dimaknai kembali sesuai dengan prinsip yang menghormati keberagaman. (Z81)

PinterPolitik.com

“Sisa cinta ‘kan jadi cerita, tersimpan selamanya bersama kejora” – Lesti Kejora, “Kejora” (2014)

Akhir-akhir ini, media massa dan media sosial (medsos) dipenuhi oleh berita-berita perselingkuhan yang dilakukan oleh figur-figur publik – mulai dari Reza Arap Oktavian, Adam Levine (vokalis Maroon 5), hingga Rizky Billar.

Ramainya berita-berita seperti ini jadi perbincangan lho di linimasa-linimasa medsos. Nggak sedikit dari mereka pengguna medsos seperti Twitter mengkritik selebriti-selebriti laki-laki yang mengkhianati pasangannya.

Memang sih, pengkhianatan apapun bakal terasa sakit. Ini pun berlaku lho bagi pengkhianatan politik. Kalau nggak percaya, coba tanya pada Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Hehe.

Ya, terlepas dari persoalan politik, persoalan rumah tangga ini juga penting lho, guys. Apalagi nih, keluarga itu merupakan lingkaran internalisasi pertama bagi siapa pun. Bila mengacu pada filsuf Yunani kuno bernama Aristoteles, justru dari unit keluarga lah semua berangkat menjadi lebih terorganisir ke unit lebih besar – mulai dari desa, polis, hingga negara.

Namun, gimana jadinya kalau ternyata dari unit terkecil seperti keluarga udah muncul masalah-masalah yang mengganggu harmoni – misalnya perselingkuhan? Belum lagi nih, bila masalahnya malah berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan berbasis gender (KBG). Waduh! Parah sih.

Yang terbaru nih, guys. Kabarnya, penyanyi dangdut bernama Lesti Kejora mengalami KDRT dari suaminya, Rizky Billar. Kasus ini jelas menambah deretan KGB dan KDRT yang telah jadi problem di masyarakat kita.

Hmm, tapi nih, dari sekian persoalan rumah tangga seperti yang dilakukan oleh Reza Arap, Rizky Billar, hingga Adam Levine ini, ada persoalan apa sih di masyarakat pada umumnya? Mungkin, jawaban paling sering kita dengar adalah budaya patriarkis yang masih kita rawat.

Teni Davoudian dalam tulisannya yang berjudul I Cheat Because I Can: Power, Sexism and Approval of Infidelity menjelaskan bagaimana perselingkuhan sendiri bisa marak terjadi. Davoudian menyebutkan bahwa distribusi kekuatan antara laki-laki dan perempuan bisa mempengaruhi sebuah hubungan percintaan.

Mungkin, inilah mengapa kita kerap menjumpai di masyarakat kasus-kasus KGB yang menjadikan perempuan sebagai korban – yakni karena distribusi kekuatan antar-gender yang belum setara. Bisa jadi, dari berbagai kasus seperti yang dialami oleh Lesti Kejora, kita semua perlu belajar bagaimana menghormati dan menjaga martabat antar-gender – apalagi dalam sebuah hubungan pernikahan. 

Tanggapan atau reaksi Lesti atas apa yang terjadi padanya bisa jadi adalah tanggapan yang paling sesuai. Gimana pun juga, kekerasan tidaklah benar untuk dilakukan – apapun alasannya. Ini saatnya bagi masyarakat untuk memberi ruang lebih kepada para korban kekerasan untuk memperjuangkan haknya. (A43)

PinterPolitik.com

Sembari diramaikan oleh ancaman virus Corona di Indonesia, linimasa media sosial (medsos) baru-baru ini turut menjadi heboh atas isu lain. Aktris Tara Basro beberapa waktu lalu mengunggah foto dirinya tanpa busana di akun medsosnya – seperti di Twitter dan Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Tara menjelaskan bahwa dirinya bangga dengan tubuh yang dimilikinya. Atas tubuh itu pula, ia bangga dan percaya diri.

Tak hanya itu lho, Tara juga mendorong masyarakat agar mencintai dan merasa percaya diri atas tubuh yang dimiliki. Bisa dibilang, apa yang dilakukan Tara ini adalah bagian dari upaya untuk mengampanyekan body positivity.

Gerakan body positivity sendiri merupakan sebuah gerakan sosial – terdapat juga dalam gerakan feminis – yang mengajarkan kecintaan pada citra tubuh sendiri. Bagi gerakan ini, standar kecantikan yang diterapkan oleh konstruksi sosial di masyarakat adalah hal yang tidak realistis.

Unggahan Tara itu sontak menuai berbagai respons. Sebagian warganet menilai apa yang dilakukan aktris itu adalah hal yang patut dipuji. Ada pula yang menilai bahwa unggahan tersebut merupakan upaya apropriasi atas gerakan body positivity itu sendiri.

Hmm, wajar sih kalau ada yang memiliki pendapat berbeda-beda. Tapi, kayaknya, terdapat juga pihak yang memiliki persepsi unik sendiri nih. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) misalnya, memandang unggahan Tara sebagai hal yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

View this post on Instagram

Pasal karet UU ITE Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #uuite #hukum #robertusrobert #dwifungsitni #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 8, 2019 at 7:28pm PST

Maka dari itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu menjelaskan kalau apa yang dilakukan Tara bisa jadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 27 UU tersebut, siapapun yang menyebarkan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan dapat dihukum.

Hmm, Kominfo ini kayaknya selalu gercep (bergerak cepat) deh kalau soal menindak apa-apa yang dianggap telanjang. Padahal, masih banyak juga tuh persoalan lain yang juga perlu menjadi perhatian, seperti persoalan data pribadi dalam banyaknya pesan singkat iklan dari nomor yang tak dikenal.

Belum lagi, di medsos, masih banyak lho video-video syur yang tersebar dan tak tersentuh oleh pantauan Kominfo. Daripada fokus ke foto aktivisme Tara, kenapa coba nggak fokus membasmi video-video yang memang jelas melanggar kesusilaan?

Kominfo sendiri kayaknya memang jadi langganan nih buat target hujatan warganet. Setelah sempat dihujat soal Netflix, kini juga dikecam oleh para netizen karena pernyataan soal foto Tara.

Hmm, lagi pula, apa yang dilakukan oleh Tara sebenarnya merupakan kampanye yang bermaksud baik. Mungkin, Kominfo perlu belajar lagi nih soal apa itu body positivity supaya tak terburu-buru menilai dan mengeluarkan pernyataan di publik. (A43)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 3, 2020 at 10:02pm PST

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada Juni 2016 lalu, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia sekaligus menerima tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).

Pada saat itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa alasannya untuk menerima tawaran tersebut adalah untuk memperkuat kebijakan fiskal dan menyelesaikan berbagai “pekerjaan rumah” yang ada, seperti pengentasan kemiskinan, memperbaiki kesempatan kerja, dan mengatasi isu kesenjangan.

Namun, alih-alih memperkuat kebijakan fiskal, performa Sri Mulyani justru dinilai mengecewakan oleh berbagai pihak, khususnya terkait adanya tren pertambahan utang luar negeri, pun dalam konteks melemahnya kurs rupiah terhadap dolar.

Salah satu pihak tersebut adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Terbaru, ekonom kawakan tersebut mengkritik keras kebijakan Sri Mulyani yang menarik utang luar negeri pada awal 2020 sebesar Rp 63,3 triliun yang menurutnya dilakukan untuk melakukan penguatan kurs rupiah terhadap dolar.

Tidak hanya persoalan pertambahan utang ataupun melemahnya kurs rupiah, kritik terhadap Sri Mulyani juga banyak dilayangkan karena adanya stagnansi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran lima persen.

Akan tetapi, alih-alih mengevaluasi kebijakan fiskal yang selama ini diterapkan, Sri Mulyani justru kerap menyalahkan faktor eksternal, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai penyebab dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Terbaru, Sri Mulyani bahkan menyebutkan gejolak politik yang terjadi di berbagai negara adalah penyebab dari perlambatan ekonomi global, di mana itu berimbas pada ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,02 persen pada 2019.

Menariknya, atas berbagai gejolak politik yang disebutnya sebagai akar dari perlambatan ekonomi global, Sri Mulyani memberikan pandangan kritis bahwa hal tersebut terjadi karena besarnya peran laki-laki sebagai pembuat kebijakan politik.

Ia misalnya mencontohkan perang dagang AS-Tiongkok yang terjadi karena kedua pemimpin negara tersebut adalah laki-laki – sekalipun mungkin ada unsur candaan dalam pernyataannya itu.

Tandasnya, berbagai gejolak politik tersebut terjadi karena kurangnya representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan politik ataupun ekonomi. Pertanyaannya, benarkah pandangan kritis Sri Mulyani tersebut?

View this post on Instagram

Sri Mulyani berikan pandangan terkait ketidakstabilan politik di dunia.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 6, 2020 at 1:00am PST

Feminisme Liberal dan Representasi Perempuan dalam Politik

Melihat argumentasinya, pandangan Sri Mulyani tersebut dapat dipahami sebagai teori feminisme liberal. Itu adalah teori feminis yang menekankan bahwa keadilan berbasis gender dapat terwujud apabila perempuan berotonomi secara politik. Artinya, feminisme liberal menekankan pada pentingnya representasi perempuan dalam politik, khususnya dalam membuat kebijakan politik.

Atas adanya fakta bahwa representasi perempuan di parlemen berbagai negara tidak  lebih dari 30 persen, pernyataan Sri Mulyani yang menyebutkan gejolak politik global terjadi karena kurangnya peran perempuan sebagai pembuat kebijakan politik sepertinya bisa dibenarkan.

Tidak hanya sekali ini saja, sebelumnya, tepatnya pada April 2019 lalu, Sri Mulyani juga pernah mengutip hasil penelitian perusahaan konsultan manajemen multinasional, McKinsey yang menyebutkan pengurangan ketidaksetaraan gender dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, mengacu pada fakta sejarah, kritik feminisme liberal Sri Mulyani tersebut nampaknya bisa melahirkan perdebatan. Pasalnya, terdapat pula politisi perempuan yang justru berperan dalam menciptakan gejolak politik global karena mendukung perang.

Pertama, terdapat nama Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher yang banyak dikritik karena berbagai kebijakan domestiknya dinilai sangat merugikan. Tidak hanya itu, sejarah juga mencatat Thatcher karena keputusannya yang justru memilih jalur perang melawan Argentina atas dalih menyelamatkan Kepulauan Falkland.

Kedua, terdapat nama mantan Perdana Menteri Israel, Golda Meir yang pada Desember 1970 justru menolak proposal Menteri Pertahanan Israel, Moshe Dayan agar Israel mundur 20 mil dari kanal, sehingga mengurangi motivasi Mesir untuk berperang. Singkat cerita, penolakan tersebut telah menyulut terjadinya perang antara Israel dengan Mesir, suatu putusan yang disesali Meir di kemudian hari.

Ketiga, terdapat nama mantan Senator AS, Hillary Clinton yang disebut-sebut sebagai salah satu aktor kunci yang mendorong intervensi North Atlantic Treaty Organization (NATO) terhadap Libya yang berujung pada kematian Muammar Khadafi pada 2011 lalu.

Keempat, terdapat nama Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri yang sosoknya kerap dikritik, misalnya terkait penjualan berbagai aset negara kepada investor, seperti divestasi saham PT Indosat. Tidak hanya itu, Ketua Umum PDIP tersebut juga disorot negatif oleh berbagai pihak karena diduga terlalu mengintervensi kebijakan yang ingin dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang kini berkuasa.

View this post on Instagram

Berbagai pihak tanggapi pernyataan Sri Mulyani terkait janji kampanye Jokowi.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 4, 2020 at 11:43pm PST

Merangkum pada keempat politisi perempuan tersebut, di mana mereka berperan dalam pembuatan kebijakan politik karena memiliki pengaruh yang besar, bukankah itu menjadi sangkalan atas asumsi Sri Mulyani yang menyebutkan gejolak politik terjadi karena laki-laki?

Lakukan Blame Game?

Selain memeriksa argumentasi feminisme liberal Sri Mulyani, kita juga perlu untuk memeriksa asumsi alumnus Universitas Indonesia tersebut yang menyebutkan perang dagang AS-Tiongkok adalah salah satu faktor eksternal yang memicu perlambatan ekonomi dalam negeri.

Jika asumsi Sri Mulyani benar, maka mestilah negara lain akan terkena dampak negatif atas perang dagang. Namun, kembali melihat data yang ada, asumsi Sri Mulyani tersebut sepertinya juga keliru.

Pasalnya, Noah Smith dalam tulisannya Look Who’s Winning the U.S.-China Trade War, dengan mengutip pernyataan ekonom Brad Setser justru menyebutkan bahwa perang dagang telah mengakibatkan akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi Vietnam.

Lalu ada pula tulisan Max Sato di South China Morning Post yang menyebutkan bahwa Jepang sejatinya tidak terlalu terdampak atas perang dagang yang tengah terjadi.

Di Indonesia sendiri, menurut ekonom Chatib Basri kondisinya tidak seperti Malaysia dan Singapura yang merasakan dampak yang besar dari perang dagang. Menurutnya, Indonesia justru mendapatkan dampak yang relatif kecil.

Dengan kata lain, patut dicurigai bahwa pernyataan Sri Mulyani yang menyalahkan faktor eksternal ataupun memberikan kritik feminisme liberal sepertinya adalah upaya dalam melakukan blame game atau permainan “kambing hitam”.

View this post on Instagram

Sri Mulyani curhat soal janji kampanye Jokowi.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 31, 2020 at 4:00pm PST

Nasir Khan dalam tulisannya Political Blame Game, menyebutkan bahwa tujuan dari permainan kambing hitam adalah untuk menyalahkan ataupun melemahkan posisi pihak lain atas terjadinya suatu masalah.

Menurut Khan, permainan tersebut biasanya berlangsung dalam dua tahap.

Pertama, diangkatnya suatu masalah kontroversial, yang kemudian diikuti dengan perdebatan sengit terkait alasan dan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Kedua, hal tersebut dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik dengan cepat ke narasi alasan dan tanggung jawab yang dikeluarkan.

Kedua tahap tersebut, nampak jelas dalam cara Sri Mulyani melempar narasi terkait mengapa terjadi pelambatan ataupun stagnansi atas pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana ia menyalahkan faktor eksternal seperti perang dagang ataupun representasi perempuan di politik.

Atas narasi yang telah dilemparkan, terang saja kemudian membuat berbagai pihak menyoroti narasi yang dikeluarkan, di mana itu mengurangi intensitas dalam memeriksa bahwa jangan-jangan buruknya performa ekonomi Indonesia justru adalah faktor internal atau kebijakan fiskal yang memang diambil oleh Sri Mulyani.

Yang jelas, tak ada yang tahu pasti motif Sri Mulyani. Namun, satu hal yang pasti, mengacu pada sejarah ataupun data yang ada, pernyataan sang menteri yang kerap dijuluki Srikandi tersebut nampaknya bisa ditepis dengan cukup meyakinkan. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]onjang-ganjing Sultan Hamengkubuwono X yang menunjuk anak tertuanya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi (biasa disebut GKR Pembayun), sebagai penerus sudah beredar sejak 2015. Sejak itu pula, pro dan kontra terus mewarnai. Betapa tidak, bayangan perempuan memimpin Yogya belum pernah terjadi sepanjang sejarah.

Sri Sultan sudah mengambil langkah dengan menggugat isi UU 13/2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 18 ayat 1, dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengabulkannya. Lalu apa artinya? Itu artinya Sultan sudah membuka pintu untuk perempuan bisa memimpin Yogyakarta.

Ini berkaitan dengan isi UU yang menyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.”

Kata “istri” di atas, menunjukkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta selama  ini harus berjenis kelamin laki-laki. Nah, saat kata “istri” dihilangkan, maka menghilangkan pula “kewajiban” laki-laki sebagai pemimpin Yogyakarta.

Langkah Sultan yang menuai puji sekaligus caci ini, mengingatkan pula pada UU suksesi Crown Act 2013 di Inggris. Kebijakan ini menghilangkan aturan penurunan kekuasaan yang  memandang gender. Dengan keberadaan UU ini, Putri Charlotte yang kini masih berusia tiga tahun dan masih sering tantrum, menduduki urutan keempat dalam trah suksesi kerajaan. Walau ia baru memiliki adik laki-laki, Pangeran Louis, posisi Charlotte tidak bisa diselak karena keberadaan UU Crown Act 2013.

Dengan demikian, Putri Charlotte masuk dalam lima besar penerus utama kerajaan, sekaligus menjadi perempuan satu-satunya. Ia didahului oleh Pangeran Charles, Pangeran William, Pangeran George, dan ditutup oleh Pangeran Louis.

Sayangnya, berbeda dengan trah kerajaan Inggris, posisi GKR Pembayun sama sekali belum pasti untuk menggantikan ayahnya. Dalam sebuah kesempatan, bahkan pamannya yang juga saudara tiri sang ayah, mengancam akan menggelar penolakan bila HB X tetap menunjuk perempuan sebagai penggantinya. Seiring dengan berjalannya waktu, HB X dinilai masih membuka jalan bagi GKR Mangkubumi.

Namun begitu, Rebecka Henschke, jurnalis senior asal Australia, sudah mantap berkata bahwa rencana yang dijalankan oleh sang Sultan adalah bentuk revolusi feminis dalam kesultanan Yogyakarta. Benarkah demikian? Apakah naiknya GKR Pembayun nanti mampu disebut sebagai sebuah revolusi alih-alih adaptasi pemerintahan?

Adaptasi Mampu Merawat Suksesi

Kurangnya representasi perempuan dalam pemerintahan Yogyakarta memang patut disadari dan penting untuk dilawan. Tetapi kehadiran perempuan yang memegang kekuasaan, bila benar GKR Pembayun memimpin Yogya, tidak serta merta menghentikan ketimpangan dan layak disebut sebagai revolusi feminisme seperti yang diistilahkan Henschke.  

Bila menengok apa yang pernah disebutkan oleh Amanda H Lynch, sepertinya akan membuat drama suksesi di Yogyakarta lebih mudah dipahami. Dalam teorinya berjudul adaptive governance (pemerintahan adaptif), Lynch menyebut bahwa pemerintahan yang bisa beradaptasi mampu melahirkan kelangsungan (resilience) dan ketahanan (sustanaibility) kekuasaan.

Bentuk adaptasi yang dilakukan secara politis, memang memasukan nilai yang dianggap bertolak belakang dengan ideologi dan gaya pemerintahan yang berlaku selama ini. Dalam kasus Yogyakarta misalnya, Ratu Hemas berkata kalau kepemimpinan perempuan yang sebelumnya tak pernah terjadi sepanjang sejarah, bertolak belakang dengan keadaan masa kini yang menjunjung nilai-nilai ekualitas dan persamaan gender.

Dalam buku biografi yang ditulis oleh Butet Kertaradjasa, berjudul GKR Hemas: Ratu di Hati Rakyat, ratu berusia 65 tahun itu mengatakan, “Perempuan bukan lagi menjadi konco wingking (pendamping), neraka katut, dan suwarga nunut (ikut pergi bersama suami ke surga atau neraka). Perempuan itu juga makhluk mandiri yang sesungguhnya lebih kuat dari kaum adam.”

Nilai persamaan gender yang tersirat dipegang Ratu Hemas, sudah pasti bertolak belakang dengan tradisi keraton Jawa yang mementingkan posisi laki-laki untuk memerintah, mengambil keputusan, dan berada di panggung. Tradisi ini, tentu semakin kontras dengan naiknya GKR Mangkubumi jika ia benar akan naik menjadi pengganti Sultan.

Gugatan Sultan yang mendapat sambutan dan pengabulan dari MK, juga ditimpali sang Ratu untuk tak perlu dipusingkan, “tinggal dijalankan saja,” cetusnya. Sementara GKR Mangkubumi juga sejak 2015 kerap berkata bahwa keraton mengikuti zaman, di mana posisi laki-laki dan perempuan itu setara.

Kesetaraan yang juga erat dengan nilai demokrasi, ternyata oleh seorang peneliti politik dari ResPublica Think Tank, dilihat mulai memasuki pemerintahan bercorak monarki. Bila di Yogyakarta masih terjadi silang pendapat, di Inggris infiltrasi demokrasi malah membuat pemerintahan monarki lebih bisa bertahan lama dan diterima masyarakat karena dianggap sebagai bentuk kemurnian budaya.

Blond berkata, demokrasi menolong monarki meneruskan (sustain) kekuasaannya, dan gabungan monarki-demokrasi ini akan lebih kuat daripada model demokrasi-demokrasi. Di satu sisi, demokrasi juga mencegah pemerintahan monarki mengembangkan kekuatan bersifat tiran. Sementara itu, monarki menjadi lebih bisa diterima rakyat karena adanya demokrasi. Adaptasi yang dianggap sempurna oleh Blond ini, diamini oleh Ed West seperti yang dilansir dari The Spectator, karena menjaga monarki tetap ‘rendah hati’ (humble).

Inggris mampu membuktikan dengan penerapan UU Crown Act 2013 yang menghentikan dominasi laki-laki untuk berkuasa. Sementara di Yordania, kesadaran kesetaraan gender, makin populer karena dibawa oleh Ratu Rania Al-Abdullah II, ratu terpopuler Yordania. Bahkan demokrasi pernah membuat monarki Qatar ‘menerima’ kelompok LGBT di negaranya. Hal ini tak lain dan tak bukan adalah bentuk adaptasi monarki menghadapi anomali gaya pemerintahan yang bergesekan dengan demokrasi dan nilai kesetaraan.

Dari sana, dua pemerintahan monarki ini, menemui teman berdansanya, monarki tetap eksis dengan aturan serta adatnya, sambil terus dielu-elukan rakyat karena menerima nilai-nilai demokratis.

Bila hal ini disambungkan kembali dalam pemerintahan Yogyakarta, adaptasi terhadap demokrasi dan kesetaraan, juga ampuh menutup fakta bila Sri Sultan tak punya anak laki-laki akan bersitegang dengan saudara tirinya, serta bisnis keluarganya akan lebih aman di bawah kepemimpinan anaknya.

Nah, seperti yang sudah disebutkan, keberadaan perempuan di pucuk pemerintahan juga tidak serta merta menghentikan ketimpangan gender atau bahkan disebut revolusi feminisme, seperti yang disebutkan oleh Henschke. Ed West juga menyampaikan, adaptasi tak lepas dari upaya menjaga kepentingan kerajaan. Dengan demikian, wacana kesetaraan dan demokrasi bisa menjadi ‘gincu’ untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan tertentu.

Belum Menjadi Revolusi

Bell Hooks, penulis kulit hitam Amerika sekaligus tokoh feminisme pernah berkata, feminisme akan memberi pandangan ‘berbeda’ dalam melihat struktur dominasi kekuasaan dan kekuatan (power). Keberadaan perempuan sebagai pemangku tertinggi kekuasaan, bukan berarti langsung bisa dirayakan sebagai kemenangan perempuan secara kolektif, bila tidak membawa kebaharuan alih-alih meneruskan kekuasaan patriarkis sebelum-sebelumnya.

Lebih jauh lagi, Hooks bertanya, bentuk kekuatan macam apa yang bisa didistribusikan oleh pemimpin perempuan kepada masyarakat marjinal?

Bila hendak berandai kalau posisi sultan berikutnya bisa diisi oleh GKR Pembayun, tentu hal tersebut layak dirayakan sebagai simbol perempuan bisa ikut aktif di ranah politik dan publik, karena gerak perempuan di keraton Yogyakarta selama ini terbatas dan terkungkung oleh adat feodal yang mementingkan lelaki. Tetapi, posisi ini tak bisa langsung dijuluki sebagai revolusi feminisme, bila GKR Pembayun tak mampu membawa kepentingan masyarakat yang terpinggirkan.

Sepak terjang para puteri dan ratu yang menjadi perempuan pertama dan berpengaruh, pernah membuat Puteri Ameera Al Taweel, menjadi salah satu tokoh elit Chime for Change yang berhasil meloloskan kebijakan perempuan Arab Saudi menyetir mobil. Lalu, Ratu Rania dari Yordania mampu memperkecil praktek honor killing, praktek pembunuhan berbasis gender, serta Ratu Septima Zenobia yang menjadi tokoh pembebasan wilayah Timur di kawasan Romawi.

Lalu apa yang hendak dibawa oleh GKR Pembayun selain melindungi kekuasaan sang sultan lewat bentuk adaptasi pemerintahan? Terlepas dari konflik seputar adat dan budaya Jawa yang ajeg dan ketat, tentu kehadiran perempuan harus melampaui dobrakan yang ada, tetapi juga mampu berpihak pada kelompok marjinal. Apakah sang puteri atau ratu sudah berada bersama korban penggusuran dan warga keturunan Tionghoa dan Timur yang didiskriminasi di Yogyakarta selama ini?

Bila tidak, maka istilah ‘revolusi feminisme’ yang dipakai Rebecka Henschke dalam menggambarkan kesultanan Yogyakarta, belum tepat. Sebab yang terjadi adalah ‘sekadar’ bentuk adaptasi pemerintahan.

Dari sini, mau tak mau mengingatkan pula pada apa yang pernah disampaikan oleh Emma Goldman, tokoh politik asal Rusia, jika aku tak bisa ikut berdansa dalam revolusimu, maka itu bukanlah revolusiku (rakyat kebanyakan) (If  I cant dance, then it’s not my revolution).

Jadi, mampukah GKR Pembayun membuat rakyat ikut berdansa bersamanya kelak?(A27)

PinterPolitik.com

“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.”

-Bringham Young-

Pada 3 Maret lalu, telah dilangsungkan aksi Women’s March atau peringatan kesetaraan gender yang berlangsung di sejumlah kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, sampai Surabaya. Seluruh gelombang parade tersebut dilaksanakan untuk menyambut Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret mendatang.

Tanggal tersebut tidak diambil secara sembarangan, karena merupakan hari penting dalam sejarah pergerakan perempuan dunia. Pencetusnya adalah Sosialis Jerman Clara Zetkins yang mengajukan tanggal tersebut sebagai International Working Women’s Day, dalam International Conference of Working Women kedua yang berlangsung pada tahun 1910.

Gerakan ini juga yang kemudian mengilhami diselenggarakannya Women’s Suffrage March di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada 3 Maret 1913. Aksi yang mengundang lebih dari 5.000 perempuan itu punya signifikansi besar untuk hak-hak politik perempuan di AS. Hak memilih dan dipilih akhirnya didapatkan perempuan AS secara menyeluruh di tahun 1920, di seluruh negara bagian Paman Sam.

Hingga kini, perempuan AS masih terus berusaha menempatkan diri setara dengan kolega prianya. Kesadaran akan hak perempuan pun terus meningkat. Tak hanya di kalangan tertentu, tapi juga di tengah masyarakat luas. Kesadaran yang sama pun menyebar ke banyak bangsa di dunia, termasuk Indonesia.

Seiring zaman, aksi-aksi kesetaraan gender ini masih relevan untuk dikemukakan hingga kini, sebab di beberapa bagian dunia lainnya, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan hak-hak yang sama dengan lawan jenisnya.

Bahkan di Pemerintahan AS saat ini, Presiden Trump kerap mengeluarkan pernyataan maupun menetapkan kebijakan-kebijakan yang kerap beraroma misoginis (ketidaksukaan atau diskriminatif terhadap perempuan). Begitu juga dengan pendukung-pendukungnya yang cenderung seksis, menjadi ancaman tersendiri bagi para aktivis kesetaraan gender.

Lalu, bagaimana evolusi gerakan feminisme di AS hingga momentumnya dapat menjalar ke Indonesia?

Sejarah Feminisme

Ada sejumlah perdebatan yang muncul mengenai the origin of feminism, awal mula feminisme. Namun setidaknya, sebelum lahir feminisme secara gerakan, feminisme secara pemikiran dapat dilacak dalam karya milik Christine de Pizan di Perancis, abad ke-15. Simon de Beauvoir menulis, bahwa Pizan adalah salah satu penulis feminis pertama yang secara terbuka mempertahankan seksualitas feminin di hadapan maskulinitas.

Kemudian, barulah pada abad ke-18, semangat perlawanan perempuan dimanifestasikan dalam sebuah buku traktat berjudul A Vindication of the Rights of Woman, karya Mary Wallstonecraft dari Inggris. “Traktat feminis” ini adalah yang pertama dan secara komprehensif menyerukan hak pendidikan untuk perempuan.

Feminisme dalam bentuk gerakan baru mulai muncul di pertengahan abad ke-19, salah satunya melalui Seneca Falls Convention tahun 1848. Konvensi tersebut berjalan beriringan dengan semangat anti-perbudakan. Gerakan feminisme bertujuan untuk menyelamatkan perempuan dari perbudakan—sistem yang menjadikan perempuan tertindas dua kali. Pada era ini, ada juga upaya penulisan ulang sejarah dari perspektif feminis.

Dari tiga milestones utama pemikiran feminisme di atas, dapat dipahami bahwa feminisme adalah sebuah kesadaran untuk mempertahankan hak-hak dasar manusia yang juga dimilikinya. Perempuan yang selama ini dianggap sebagai second sex kini juga memiliki hak seksualitas, pendidikan, maupun pekerjaan yang sama dengan lawan jenisnya.

Di awal abad ke-20, barulah mulai muncul pergerakan masif yang menyerukan pentingnya perempuan masuk ke dalam politik. Pada saat itu, perempuan AS menuntut haknya untuk bisa memberikan suara yang sama dalam pemilihan umum.

Diperolehnya hak politik penuh perempuan AS di abad 20 ini, merupakan titik awal gerakan feminisme Barat untuk terus berkembang. Selain di AS, titik pergerakan perempuan juga terjadi di Eropa. Gelombang-gelombang lanjutan terus tumbuh pada dekade-dekade selanjutnya. Pada perkembangannya, arah semangat feminisme pun semakin menjurus kepada bentuk-bentuk yang lebih mikro—dari hal yang bersifat politik – kolektif kepada hal yang lebih individual.

Gelombang-gelombang lanjutan feminisme terus terjadi di AS. Secara perlahan, Barat menjadi pionir dari feminisme global dengan kemunculan banyak pemikir-pemikirnya.

Gerakan feminis ini pun kemudian terus menjalar ke berbagai negara. Layaknya biji tanaman, ia akan tumbuh sesuai dengan karakteristik tempatnya bertumbuh. Di negara lain, gerakan feminisme ini pun demikian, buah pergerakannya akan menghasilkan corak dan karakteristik yang unik di setiap negara.

Feminisme, Bukan Hanya Produk Barat

Secara universal, feminisme punya semangat perjuangan yang sama, yaitu melawan sistem patriarki yang mengeksklusi atau meminggirkan kelompok marjinal dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Ketimpangan ini, pada akhirnya memang lebih banyak meminggirkan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Namun karena gerakannya lahir dari Barat, banyak yang menuding kalau feminisme adalah produk Barat dan bagian dari bentuk westernisasi. Tudingan ini kerap dimiliki masyarakat yang tinggal di negara-negara Asia atau Timur, termasuk Indonesia.

Padahal, tentu tidak demikian. Feminisme sebenarnya hanyalah semangat dan upaya untuk meningkatkan kesadaraan masyarakat akan pentingnya memberikan ruang kesetaraan perempuan dalam ruang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Namun semangat ini tentu saja tidak bisa diterima begitu saja, terutama pada masyarakat yang masih kental memegang budaya patriarkinya, termasuk Indonesia. Budaya ini, salah satunya telah terpatri dalam adat dan istiadat di sebagian besar suku bangsa.

Dalam masalah pernikahan saja misalnya, perempuan kerap dianggap sebagai ‘komoditas’ oleh keluarganya. Di beberapa wilayah Indonesia pun, masih ada yang melakukan praktik semacam ini, termasuk upaya penjodohan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya.

Walau merupakan adat budaya yang berlaku, namun sebenarnya, tindakan ini menempatkan perempuan sebagai korban karena hak-haknya dikebiri. Kepemilikan tubuhnya bukan lagi menjadi hak dirinya sendiri, tapi telah dirampas bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Di sinilah feminisme berperan untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Budaya patriarki ini tidak hanya tergambar di pedesaan maupun pedalaman Indonesia saja, di perkotaan bahkan di metropolitan seperti Jakarta, menurut data Sensus Ekonomi Nasional tahun 2010, sebanyak 67 persen perempuan perkotaan tidak bekerja. Para perempuan yang tidak bekerja ini, menurut survei tersebut, karena sebagian besarnya berpendidikan rendah. Sementara, 33 persen perempuan yang bekerja, umumnya memiliki pendidikan relatif tinggi.

Survei tersebut memperlihatkan fakta bahwa kehidupan perkotaan yang sudah lumayan modern pun masih menyimpan budaya patriarki, di mana perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi dan bekerja karena perannya lebih banyak di rumah tangga.

Meski sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut budaya patriarki, namun ada juga beberapa wilayah yang menganut sistem matrilineal, di mana perempuan memiliki peran lebih dominan dibanding laki-laki. Hanya saja, kebiasaan secara umum telah menempatkan perempuan menjadi subordinat, terutama di budaya Timur yang lebih kuat dalam mempertahankan adat istiadat.

Budaya patriarki sendiri, menurut Nietzsche, tercipta karena adanya kejadian alam semesta yang salah satu faktornya menentukan pendorong hidup. Nietzsche berkesimpulan kalau laki-laki memiliki keyakinan bahwa perempuan merupakan pelengkap hidupnya dan akibatnya semua peran dan tugas dimainkan oleh laki-laki.

Akibatnya, budaya patriarki ini menenggelamkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan tidak memiliki peran dalam sisi manapun, dikarenakan semua peran telah dimainkan oleh laki-laki yang keyakinannya sebagai pemilik mutlak kekuasaan.

Lalu bagaimana feminisme dapat melawan budaya patriarki, khususnya yang masih kuat di Timur? Elisabeth Croll, pakar feminisme Timur, dalam bukunya Feminism and Socialism in China menulis kalau pendobrakan yang dilakukan feminisme lebih kuat pada budaya, ketimbang agama. Bila feminisme di dalam agama dapat diperdebatkan dalam tafsir tekstual dan relevansi kontekstualnya, tidak begitu dengan budaya. Kebudayaan adalah suatu praktik yang terus diturunkan tanpa ada basis moral sekuat agama.

Feminisme, sekali lagi, harus dilihat sebagai sebuah paradigma atau pandangan untuk mendobrak hambatan struktural dan kultural yang menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-hak setara di masyarakat. Feminisme tidak dapat dikaitkan begitu saja dengan budaya Barat dan sekularisme, namun dari bagaimana tiap kelompok masyarakat – bukan hanya perempuan, dalam mendapatkan liberasi dirinya sendiri.

Di Indonesia sendiri, sejak 1912-an, RA Kartini merupakan feminis pertama yang berani menyebarluaskan pandangannya melalui tulisan. Sementara di era reformasi saat ini, feminisme telah mendapatkan kebebasan identitasnya, nyaris bersamaan dengan gelombang keempat feminisme Barat yang menolak diskriminasi personal dan pelecehan verbal kepada perempuan.

Masuknya gelombang pergerakan baru ini, dipercepat dengan kemajuan teknologi informasi diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Gerakan feminisme di Indonesia dapat saling memberikan pengaruh dengan gerakan feminisme di Barat. Sehingga tak heran bila gelombang feminisme Indonesia dapat beriringan dengan pergerakan yang terjadi di Barat.

Diharapkan dengan semakin maraknya gelombang gerakan kesetaraan gender ini, akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat maupun perempuan itu sendiri, atas hak-hak yang dimilikinya.

Selamat bulan perempuan internasional! (R17)