Kapan nih meet-up-nya, Pak Mahfud dan Pak Jokowi?

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, menyebutkan bahwa dirinya akan membawa surat pengunduran ke mana-man. Katanya, surat itu akan langsung diserahkan begitu bertatap muka dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hmm, kayak-nya susah ya Pak Mahfud cari waktu buat meet–up-nya? Menurut kalian, kenapa ya?

PinterPolitik.com

“I never understood the hate on a preference. When every marriage is a same sex marriage. Same sex everyday, monotonous,” – Donald Glover, penyanyi rap dan aktor AS

[dropcap]D[/dropcap]alam cuitan tersebut, Faizal mengidentikkan kebiasaan Sandiaga menggunakan pelembab bibir dengan stereotip terhadap kelompok tersebut. Atas dasar watak tersebut, Faizal menjelaskan bahwa Sandi tidak layak untuk menjadi wakil presiden.

Pernyataan Faizal ini pun ditanggapi oleh Ferdinand Hutahean, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Ferdinand, tuduhan dalam cuitan Faizal tersebut telah melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE dan dapat dilaporkan ke polisi.

Namun, tampaknya, ancaman pelaporan yang diungkapkan oleh Ferdinand tidak digubris oleh Faizal. Mantan aktivis 1998 itu pun meluaskan tuduhan serupa pada beberapa pihak lain dalam cuitannya, seperti Ferdinand, Mardani Ali Sera, Fahri Hamzah, Rocky Gerung, Muhammad Said Didu, Dahnil A. Simanjuntak, dan Mustofa Nahrawardaya.

Cuitan-cuitan itu pun menandai ramainya kembali isu identitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam diskursus Pemilu 2019. Tentu pertanyaannya adalah mengapa isu ini kembali dibahas dan bahkan digunakan sebagai instrumen untuk menyerang lawan politik?

Konteks ini pun juga kembali mengetengahkan perdebatan terkait kelompok LGBT. Kelompok ini pun mendapatkan stereotip-stereotip sosial dari masyarakat, seperti selalu peduli dengan penampilan diri yang baik, menjaga bentuk tubuh, selalu tampil wangi, dan lain-lain.

Ketika saya buka kedok para homo seperti @rockygerung, @MardaniAliSera, @sandiuno, @Fahrihamzah, @saididu, @fadlizon, tak satupun berani membantah. Knp? Alasannya sederhana, video ttg lakon mrk berperilaku homo sdh saya kantongi. Ingat, jgn sekali-kali berfilsafat dgn liar!

*FA*

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) March 12, 2019

Tak jarang juga stereotip-stereotip terhadap kelompok LGBT  dijadikan landasan bagi tindakan-tindakan diskriminatif oleh sebagian pihak, seperti pengucilan, persekusi, dan penganiayaan. Kelompok minoritas ini pun semakin dibayangi oleh banyaknya narasi diskriminatif dalam diskursus politik tahun 2018-2019.

Meskipun Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Usman Kansong menjelaskan bahwa Faizal tidak memiliki keterkaitan dengan TKN, cuitan tersebut pasti memengaruhi diskursus politik jelang Pilpres 2019. Penggunaan label LGBT tersebut dalam persaingan politik pun memunculkan pertanyaan mengenai implikasinya.

Lalu, apakah penggunaan label tersebut dapat menyebabkan pergeseran suara di antara kedua kubu? Lalu, bagaimanakah nasib kelompok LGBT pada Pilpres kali ini?

Perebutan Suara

Jika melihat data survei dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), isu LGBT turut menjadi perhatian di masyarakat. Dari 1220 responden terkait LGBT sebagai ancaman, 40,8 persen menyebutkan bahwa LGBT sangat mengancam dan 44,6 persen mengatakan cukup mengancam pada September 2017. Pada Desember 2017, 41,4 persen menyebutkan sangat mengancam dan 46,2 persen mengatakan cukup mengancam.

Penggunaan label sosial LGBT untuk mendiskreditkan lawan politik ini bisa memengaruhi reputasi seseorang karena label itu sendiri sering dipersepsikan negatif oleh sebagian besar masyarakat. Penggunaan citra ini guna menyerang lawan politik dapat dijelaskan lewat konsep propaganda transfer.

Penulis dari Amerika Serikat (AS) Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion menjelaskan bahwa propaganda transfer merupakan teknik yang digunakan dalam propaganda dan pemasaran dengan mengasosiasikan suatu gagasan, citra, atau simbol tertentu terhadap orang lain. Pengasosiasian citra tersebut dapat bersifat positif maupun negatif.

Penggunaan citra negatif untuk menyerang lawan politik pernah terjadi di AS dalam Pilpres 2016 yang menjadi ajang perebutan jabatan presiden antara Donald Trump dari Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Trump misalnya banyak dibahas di media terkait pemberian narasi rasial yang membuat stereotip dan stigma sosial terhadap kelompok minoritas di AS semakin meluas, termasuk terhadap kelompok Muslim.

Penggunaan label sosial LGBT untuk mendiskreditkan lawan politik ini bisa memengaruhi reputasi seseorang.
Share on X

Sebagai minoritas di AS, kelompok Muslim memiliki sejarah terkait stereotip negatif yang lekat padanya. Identitas Muslim di AS sering kali dikaitkan dengan terorisme akibat peristiwa 9/11 yang melibatkan kelompok teroris Al-Qaeda. Sedihnya, stereotip negatif tersebut pun dieksploitasi oleh Trump guna menyerang Presiden Barack Obama dan Hillary.

Obama yang memiliki keterikatan politik dengan Partai Demokrat dituduh Trump menyembunyikan identitas agamanya – yang menurutnya Muslim – karena menolak ketika diminta Trump untuk menunjukkan sertifikat kelahirannya. Polemik itu kemudian dikenal dengan istilah birther conspiracy. Tuduhan Trump ini pun semakin mencuat karena Obama dan Clinton tidak menyebut serangan teror Orlando sebagai “terorisme radikal Islamis.”

Kombinasi stereotip negatif terhadap Muslim dan narasi kontroversial Trump di media-media AS mendorong kebencian terhadap kelompok Muslim, pun kepada Obama dan pendukungnya. Lantas, apakah konsekuensi lanjutan dari propaganda transfer tersebut?

Tentu, hal itu berdampak terhadap narasi dalam Peilpres AS 2016 — mengingat konspirasi tersebut diyakini benar oleh sebagian besar pendukung Trump. Berdasarkan hasil penelitiannya, ahli politik AS, Philip Klinkner menjelaskan bahwa sebagian besar warga yang percaya bahwa Obama seorang Muslim dan yang mengasosiasikan Islam dengan kekerasan, cenderung mendukung Trump dibandingkan Clinton.

Narasi negatif Trump terhadap Islam pun juga memengaruhi arah dukungan kelompok Muslim di kala itu. Banyak seruan muncul dari kelompok Muslim AS guna mencoblos kandidat selain Trump.

Jadi, terlihat semakin jelas bahwa narasi negatif Trump turut memengaruhi peta dukungan politik di AS. Namun, bagaimana sebetulnya narasi yang bermain dalam isu identitas itu dapat memengaruhi dinamika politik?

Berdasarkan Teori Identitas Sosial yang ditulis oleh Henri Tajfel dan John C. Turner dalam buku Political Psychology, perilaku dan hubungan antarkelompok dapat dipengaruhi oleh identitas kelompok. Nilai positif atau negatif yang diasosiasikan terhadap sesuatu hal turut menentukan keanggotaan suatu kelompok.

Pengasosiasian terhadap konotasi ini dapat dikaitkan kembali dengan asosiasi citra yang digunakan dalam propaganda transfer. Artinya, pendukung Trump sebagai kelompok sosial bisa saja melihat Obama memiliki nilai yang berbeda karena dianggap sebagai anggota dari kelompok Muslim.

Perbedaan nilai tersebut pun mendorong pelebaran batasan sosial antara pendukung Trump dan kelompok Muslim. Batasan inilah yang juga mendorong mereka untuk mengkategorikan diri sebagai kelompok pendukung Trump.

Jika hal ini terjadi dalam politik AS, lalu apakah mungkin dapat terjadi juga dalam konteks Pilpres 2019?

Jokowi Makin Rugi

Bila dikaitkan dengan fenomena Trump-Obama, bisa dibilang Faizal berusaha menegasikan citra Sandi dalam Pilpres 2019. Penegasian melalui narasi LGBT tersebut bisa saja berpengaruh terhadap perebutan suara dalam Pilpres 2019 — mengingat citra dan konotasi kelompok LGBT yang dianggap buruk oleh pendukung Prabowo-Sandi.

View this post on Instagram

Isu LGBT berpotensi jadi isu politik Selengkapnya dalam tulisan indepth berjudul "Isu LGBT di Pilpres 2019" di Pinterpolitik.com #lgbt #isulgbt #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 10, 2018 at 5:55pm PST

Asumsi tersebut pun belum dapat dipastikan. Jika kita melihat kembali pada peta dukungan politik dalam Pilpres 2019, sebagian besar kelompok Muslim konservatif memiliki dukungan yang kuat terhadap Prabowo-Sandi, meskipun Prabowo dianggap tidak memiliki latar belakang Islam yang kuat.

Bila narasi Faizal tidak akan mengubah peta dukungan politik Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 akibat kuatnya basis dukungan mereka, lalu bagaimana dengan pengaruhnya terhadap Jokowi?

Justru cuitan Faizal dapat berdampak buruk terhadap dukungan untuk Jokowi. Dengan citra Jokowi dan pendukungnya yang progresif, cuitan tersebut justru kontraproduktif dan dapat mencederai basis dukungan Jokowi, meskipun terdapat pernyataan yang berusaha melepaskan kaitan antara Jokowi dan Faizal.

Meskipun kelompok LGBT dianggap memiliki nilai yang lebih dekat ke kelompok progresif dan nasionalis di kubu petahana, namun beredarnya cuitan Faizal dapat mendorong kelompok tersebut untuk menjauh basis dukungan Jokowi. Apalagi, Jokowi juga sempat menangkis isu pro-LGBT yang dilekatkan pada dirinya.

Dua polar politik dalam Pilpres 2019 yang tidak mengakui kelompok LGBT sepenuhnya pun membuat kelompok ini tidak memiliki tempat dalam diskursus di masyarakat. Stigma negatif, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok ini juga semakin membuat mereka terpinggirkan. Mereka pun berakhir dengan hanya menjadi instrumen yang digunakan untuk saling serang antar-kubu. Pada akhirnya, demokrasi tidak lagi bisa memberikan jaminan kepada kehidupan semua orang, termasuk bagi mereka-mereka yang “berbeda”. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa sih yang gak kenal Ratna Sarumpaet. Wanita ini emang terkenal cetar membahana badai di dunia aktivis. Dan terkadang tindak tanduk Ratna sering bersinggungan dengan dunia poltik. Terlebih belakangan ini dia seringkali terjun sebagai bagian dari kelompok oposisi yang bertubi-tubi nyinyirin Pemerintahan Jokowi.

Nyinyirnya yang terbaru, saat Ratna menghadiri acara Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa lalu. Ya seperti biasa, ia dengan lugas dan lantang memberikan kritikan pedas. Gak cuma Pemerintah Jokowi yang didamprat sama Ratna, tapi juga Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ratna Sarumpaet bebas menuding Megawati provokator, pemerintah radikalis & sgl cacian pd Presiden JKW, sbb diduga atas arahan Aburizal Bakrie.

Makanya, bung Karni Ilyas pun dibuat tdk berkutik. Sesungguhnya mrk saling kedip mata demi menyalurkan misi politik balas dendam.

*FA*

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) June 6, 2018

Paling males emang kalau udah berurusan sama bawelnya Ratna. Karena sekalipun dia yang salah, tetep aja orang lain yang harus minta maaf. Buktinya, dulu pas kendaraan pribadi Ratna diderek sama Dishub karena menyalahi area parkir, eh malah petugas Dishubnya yang harus minta maaf ke dia. Kan ngehebet.

Kira-kira Ratna yang terkenal sebagai aktivis HAM itu, berani gak menyuarakan permasalahan korban Lumpur Lapindo di acara ILC? Eike jamin gak berani deh.Secara Aburizal Bakrie sebagai empunya stasiun televisi yang membawahi program ILC adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus itu.Mingkem bae.

Mknya Ratna Sarumpaet akn berubah jd burung beo bila dihadapkan pd Skandal lumpur Lapindo, maklum terkait hajat Boss Besar.

Bung Karni Ilyas taulah soal gituan, di sana ada lampu merah, hijau & kuning dlm aneka diskusi yg mrk suguhkan.

Intinya, jgn bahas skandal Lapindo.

*FA

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) June 6, 2018

Apa aktiviszaman old ini udah kehilangan taring independensinya? Apa nyinyirnya itu disesuaikan pesanan pihak sponsor yang ingin mengarahkan kritikan kepada siapa? Mmm, ini mah main mata namanya. Bisa jadi posisi Karni Ilyas sebagai moderator ILC gak setuju-setuju amat sama apa yang dinyinyirin Ratna. Tapi  sebagai ujung tombak ILC, Bung Karni akan membela sampai mati hak Ratna untuk mengkritik Pemerintahan Jokowi. Apa yang mereka lakukan ini gak ubahnya seperti perkataan filsuf Voltaire (1694-1778): “I do not agree with what you have to say, but I’ll defend to the death your right to say it.”(K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Keadilan Sejahtera (PKS) masih nyaman berkutat dengan sembilan nama yang diusulkan kepada Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2019.

Namun, sepertinya Prabowo tak tertarik dengan apa yang menjadi usulan PKS. Tapi karena Prabowo tak ingin kehilangan PKS, sepertinya itu yang menjadi alasan mengapa Prabowo masih menggantungkan posisi calon Wakil Presidennya, weleeeh weleeeh.

Sayang sekali ya, di saat PKS memiliki kesempatan untuk menjadi cawapres, keadaan yang mungkin tak menghendaki, upsss. Takdirnya memang bukan PKS kali ya, uhuukk uhuukk.

Di sisi lain, PKS kini sedang sibuk menerima serangan konflik dari pihak luar yang ingin membubarkan PKS. Yang jelas, PKS tak mau mengamini apa yang dikehendaki, ya iyalah kalau menghendaki, pasti udah bubar PKS, weleeeh weleeeh.

Hadeuhh, urusan cawapres aja belum ada kepastian, masa PKS mau dibubarkan sih, ehmm.

Hal ini bermula saat aktivis mahasiswa 1998, Faizal Assegaf dengan nada tinggi meneriakkan inisiasinya mengenai pembubaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Faizal menginginkan PKS bubar karena diindikasikan merawat radikalisme dan mendukung terorisme. Wedeew. Kalau alasannya begitu sih wajar dan patut dipertimbangkan.

Emang apa yang menandakan PKS begitu? Semisal, masih ingatkah tentang puisi mantan Presiden PKS, Anis Matta tentang Osama bin Laden?

Wedeew, ngeri amat ya. Kata Faizal, PKS seolah mendukung gerakan terorisme, entahlah. Tapi kok, Faizal baru teriak-teriaknya sekarang ya?

Kalau sedari awal tanda-tandanya sudah begitu terasa, mengapa berani lantangnya baru sekarang? Coba kalau sedari dulu kan bisa dicegah secara dini, weleeh weleeh. Kalau sudah telat begini apa yang bisa dilakukan? Kudeta? Bubarkan?

Apakah kudeta politik terhadap PKS adalah langkah yang tepat? Tak semudah membalikkan telapak tangan tentunya. Ibaratnya seruan ini akan jadi lebih sulit, karena berarti menyingkirkan PKS dalam kontestasi politik yang tengah diincar mereka, wedeew.

Kalau gerakan Faizal ini dinilai sebagai salah satu upaya membuat PKS hancur menjelang Pilpres 2019, gimana? Makanya kalau kata Ahmad Dahlan, kebenaran tidaklah ditentukan oleh berapa banyak orang yang mempercayainya.

Kalau Faizal Assegaf bisa dan berani mengungkap kebenarannya melalui jalur hukum, apakah PKS akan membuka diri untuk mengklarifikasi? Weleeh weeeleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang tahun politik memang gak bisa dipungkiri banyak serangan politik pada sejumlah partai. Mulai dari menguaknya sejumlah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah dari kader Partai tertentu, hingga upaya pecah belah internal partai. Tapi lain halnya yang dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini dirudung lara akibat sejumlah elite Partainya yang dipolisikan oleh Faizal Assegaf.

Pelaporan ini sebenarnya berawal dari sejumlah tudingan yang dilontarkan Faizal Assegaf ke PKS. Si Faizal ini menyebut jika PKS memiliki kaitan dengan terorisme. Karena gak terima, DPP PKS lantas melaporkan Faizal ke polisi atas tuduhan telah mencemarkan nama baik dan fitnah. Kini malah berujung pelaporan balik Faizal kepada sejumlah elite PKS yang terbukti mendukung gerakan terorisme.

Alhamdulillah, resmi saya laporkan petinggi PKS & pihak2 tarkait hari ini 21 Mei, bertepatan dgn peringatan 20 thn Gerakan Reformasi…

Mari kita selesaikan dgn sikap kesatria di pengadilan.#BubarkanPKS pic.twitter.com/PwkymLUiiY

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) May 21, 2018

Gak tanggung-tanggung loh, Faizal malahan sampe mendengungkan gerakan #BubarkanPKS. Waduh, ngeri-ngeri sedap nih tagarnya. Beberapa nama elite PKS yang dilaporkan yaitu Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, eks Presiden PKS Anis Matta, Fahri Hamzah, pengelola akun Twitter PKS dan beberapa kader PKS serta Hilmi Firdausi. Banyak juga ya yang dipolisikan. Woles bray!

Keknya Faizal dendam kesumat nih gegara sebelum ini dia dipecat dari Presidium Alumni (PA) 212. Ya salah dia sendiri sih yang menyamakan Rizieq dengan Ahok. Kala itu kan dia beranggapan kalau di mata hukum semua sama, jadi sebaiknya bersifat ksatria dan patuhi peraturan yang ada. Itu mah namanya nyari penyakit. Aya aya wae ah. PA 212 itu bisanya kan cuma ngeritik, giliran dikritik balik emosi.

Bung @MardaniAliSera apakah puisi pujian @anismatta pd gembong teroris Al Qaedag yg membantai ribuan org tak berdosa dibenarkan oleh PKS?

Anda munafik, menutupi fakta elit PKS membela kejahatan radikalisme & terorisme.

Jgn banyak bacot, saya tunggu kalian di pengadilan!

*FA* pic.twitter.com/KUqyYMss3z

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) May 22, 2018

Dan gegara tindak tanduk Faizal yang  terus merugikan PKS ini, beberapa pihak menilai dia sebagai seorang intel yang bertugas untuk merusak internal partai. Pdahal dari pada cape-cape mikirin dia intel aatau bukan, ya meningan intropeksi diri, apakah PKS ini sudah benar jalannya? Jangan-jangan sedikit banyak bener udah terkontaminasi ajaran radikal kayak yang dituduhkan Faizal? (K16)

Ini fakta2 yg membuat saya melaporkan petinggi PKS yg terbukti mendukung kejahatan teroris dan radikalisme, disebarkan agar seluruh rakyat tahu kemunafikan serta politik busuk PKS

berita video @tempodotco #BubarkanPKS pic.twitter.com/qwLQjuJNqO

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) May 22, 2018

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]emua ini bermula dari kebijakan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Kebijakan ini mengundang banyak kritik dari berbagai negara. Indonesia termasuk salah satu negara yang keberatan.

Bahkan Presiden Jokowi juga telah menyatakan keberatannya terhadap kebijakan yang dibuat Trump. Beliau menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan lagi karena melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB serta mengusik ketertiban dunia.

“Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya, tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” Kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Bogor, (7/12).

.@jokowi mengecam keras AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Berikut adalah pernyataan lengkap Jokowi:https://t.co/eTrD4Q4hVt

— detikcom (@detikcom) December 7, 2017

Akan tetapi, pernyataan dari Pakde Joko ini malah ditanggapi secara berbeda oleh  Ketua Progres 98, Faizal Assegaf. Beliau mengatakan bahwa Pakde kurang tegas menyikapi kebijakan Trump tersebut. Ia malah mengharapkan agar Presiden mengusir dan menutup Kedutaan Besar (Kedubes) AS. Katanya itu sudah mewakili aspirasi rakyat.

Nggak semudah itu kali, Bang Faisal. Ini sebenarnya yang bersengketa siapa sih, Israel vs Palestina atau Indonesia vs AS? Kok jadi malah melebar ke soal Kedubes segala?

Faizal lantas menegaskan bahwa jika Jokowi tidak segera mengambil sikap tegas, maka jangan salahkan bila jutaan umat Islam turun ke jalan melancarkan protes keras. Pasalnya umat Islam berhak meluapkan kemarahan dan menunjukan solidaritas kepada Bangsa Palestina. Hal itu merupakan keniscayaan dan sejalan dengan amanah konstitusi. Kok jadi kebakaran jenggot kayak gini ya? Solidaritas nggak harus lewat protes keras kali?

Jokowi Dan Donald Trump Beda Tipis #Yerussalem https://t.co/7KGZqvgkfS

— RMOL.CO (@rmolco) December 7, 2017

Memang sebagai sesama negara Muslim, sudah sepantasnya kita mendukung Palestina. Tapi, provokasinya nggak perlu besar-besarin kayak gini kali? Bukankah Jokowi udah ngasih pernyataan kalo tetep dukung Palestina?

Emang yang ngurusi Palestina-Israel cuma Indonesia doang? Bukankah ada negara Islam lain, PBB dan OKI? So, nggak perlu sensi kayak gini dong.

Coba Bang Faisal telusuri baik-baik, emang konflik antara Palestina dan Israel itu murni agama atau diboncengi kepentingan tertentu? Silahkan cari dulu jawabannya, ya Bang. Kalo udah dapet jawaban yang pasti, barulah mulai protes ya? Semoga ke depan makin bijak dalam beraspirasi. Salam. (K-32)