PinterPolitik.com

Myanmar saat ini berada pada status state of emergency atau keadaan darurat akibat kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar, Tatmadaw. Kudeta tersebut mengakibatkan aksi protes secara nasional dan telah melayangkan 560 nyawa, termasuk anak-anak.

Semua ini diawali dari hasil pemilu Myanmar yang berlangsung pada 2020 lalu. Militer melalui partainya Union Solidarity and Development Party (USDP) kalah telak dan hanya memperoleh kursi yang sedikit di parlemen. Militer menganggap partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD), melakukan kecurangan pada pemilu.

Kudeta ini diawali dengan penahanan Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, beberapa menteri, oposisi politik, penulis dan aktivis. Jenderal Min Aung Hlaing, panglima tertinggi pemegang komando junta militer, adalah sosok yang memimpin Myanmar saat ini.

Setelah kudeta dilakukan, militer pun segera mengontrol infrastruktur, memberhentikan penyiaran televisi, menghentikan penerbangan domestik dan internasional, serta mematikan layanan internet dan telepon.

Aksi massa diawali dengan damai oleh masyarakat, seperti melakukan aktivitas kreatif untuk mengejek militer semata. Namun, eskalasi konflik meningkat secara progresif ketika dua warga sipil yang tidak memegang senjata terbunuh di tangan militer, salah satunya anak berumur 16 tahun.

Masyarakat menjalankan gerakan pembangkangan sipil untuk menolak kudeta. Rakyat sipil melawan militer dengan senjata seadanya dan melakukan pemogokan massal. Hingga saat ini, eskalasi konflik terus meningkat dan pelanggaran HAM oleh militer kian bertambah.

Melihat kondisi tersebut, apakah Myanmar akan menjadi failed states? Terlebih lagi kondisi Myanmar yang merupakan salah satu negara termiskin di regional Asia Tenggara dan pandemi yang berdampak pada ekonomi nasional.

Gejala Status Failed States

Negara gagal atau failed states berbeda konsepnya dengan negara berkembang atau negara lemah. Negara gagal memiliki keterbatasan kapabilitas dalam memerintah negaranya yang dipengaruhi oleh beberapa aspek.

William Zartman dalam bukunya Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority menjelaskan failed states dengan sederhana. Zartman mengatakan bahwa failed states merupakan kondisi negara yang tidak dapat menjalankan fungsi dasarnya. Fungsi tersebut berupa fungsi politik, ekonomi, sosial, keamanan dan sebagainya.

Senada dengan Stewart Patrick dalam tulisannya Weak States and Global Threats: Assessing Evidence of Spillovers, Ia menjelaskan bahwa failed states merupakan kegagalan negara dalam memenuhi fungsi kenegaraannya, yakni keamanan, legitimasi politik, institusi, manajemen keuangan dan kesejahteraan sosial. Negara dalam status failed states akan menimbulkan permasalahan humanitarian, legal dan keamanan.

Berangkat dari definisi tersebut, ada beberapa indikator yang dapat menentukan sebuah negara merupakan failed states atau bukan. Patrick mengatakan dari segi sosial, negara gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya dan dari aspek ekonomi, negara tidak mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Jika dilihat dari aspek politik, negara tidak memperoleh legitimasi politik, akuntabilitas pemimpin, tidak menjamin keterlibatan publik dan hak dasar masyarakat. Dari sisi keamanan, negara gagal menciptakan rasa aman dan ketertiban umum.

Penjabaran ini selaras dengan Elaheh Koolaee dan rekannya melalui tulisannya Causes of the failure of the state in Syria (2010-2019). Koolaee menyebutkan ada tiga indikator failed states, yakni indikator sosial, ekonomi, serta politik dan keamanan.

Indikator tersebut dapat membantu kita lebih memahami apakah Myanmar ada di status failed states atau tidak.

Dalam konteks ekonomi, Myanmar merupakan negara termiskin di Asia Tenggara. Selama pemerintahan Aung San Suu Kyi, ekonomi Myanmar stagnan dan tidak ada peningkatan yang signifikan. Pendapatan Myanmar bergantung pada investasi asing, namun konflik mengancam investasi senilai miliaran.

Gerakan pembangkangan sipil juga mengakibatkan ribuan pekerja mogok kerja. Negara juga tidak menerima pendapatan karena pajak rakyat yang tidak dikumpulkan.

Secara politik, junta militer tidak memiliki legitimasi politik. Berdasarkan hasil pemilu 2020, Partai NLD telah memenangkan 85 persen atau 346 kursi di parlemen. Sedangkan USDP kalah telak karena hanya memperoleh 33 dari 476 kursi yang tersedia. Dari segi sosial, ribuan masyarakat Myanmar telah mengungsi ke Thailand. Thailand pun diprediksi akan menerima gelombang pengungsi dari Myanmar sehingga banyak pengungsi yang ditolak di perbatasan oleh aparat Thailand.

Selain itu, mogok kerja akibat pembangkangan sipil mengakibatkan operasional pelayanan publik tidak berjalan dengan maksimal. Seperti, pegawai kementerian dan pekerja bank sentral yang turun aksi. Polisi ikut mogok kerja karena menolak bekerja bersama militer.

Pun begitu dengan para tenaga medis di Myanmar . Alhasil dua per tiga rumah sakit di Myanmar yang menangani pasien Covid-19 tidak dapat beroperasi secara maksimal.

Dilihat dari aspek keamanan, junta militer gagal menciptakan rasa aman karena telah melakukan penangkapan semena-mena dan bertanggung jawab atas kematian lebih dari 500 orang akibat aksi represif militer. Gerakan pembangkangan sipil juga menjadi bukti bahwa militer tidak berhasil menciptakan ketertiban sosial di masyarakat.

Berangkat dari indikator tersebut, ada kecenderungan Myanmar menjadi failed state di masa depan. Terlebih, komunitas internasional masih belum berkontribusi secara siginifikan untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.

Baca Juga: Arti Kudeta Myanmar Bagi Jokowi

Namun, dengan menjawab empat indikator tersebut sebenarnya tidak serta merta dapat mengategorikan Myanmar sebagai failed states. Perlu melihat aspek lainnya dalam melihat failed states pada Myanmar.

Robert Rotberg dalam tulisannya Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators, mengatakan ciri-ciri negara failed states adalah perang saudara. Negara dengan status failed states akan dihadapkan pada situasi di mana aparat keamanan pemerintah melawan angkatan bersenjata dari masyarakat sipil.

Untuk konteks Myanmar, hal ini tidak, atau belum terjadi. Sudah ada rencana untuk mewujudkan “federal army” yang merupakan formasi kelompok bersenjata dari berbagai etnis di Myanmar untuk melawan Tatmadaw. Namun, ide ini masih jadi perdebatan di publik.

Maka dari itu, walaupun keempat indikator menjawab gejala  menjadi failed states, namun perlu dilihat aspek lainnya dalam melihat permasalahan tersebut. Dalam konteks Myanmar, perlu melihat aspek yang lebih luas. Berangkat dari pernyataan Rotberg, Myanmar belum dapat dikatakan failed states karena ketiadaan perang saudara. Setidaknya untuk saat ini.

Terpenting, dibutuhkan upaya yang signifikan dari masyarakat internasional untuk melakukan de-eskalasi konflik di Myanmar. Walaupun belum ada tindakan fisik yang signifikan, setidaknya masyarakat internasional mengecam tindakan Tatmadaw atas kudeta junta militer.

Ada beberapa aktor penting yang dapat membantu penyelesaian konflik di Myanmar. Namun, aktor krusial itu lebih memilih untuk bertindak pasif atau bahkan mendukung Tatmadaw. Kira-kira siapa aktor yang mendukung lengsernya Aung San Suu Kyi dan mengapa mereka bertindak demikian?

Dukungan Negara Super Power ?

Masyarakat internasional menunjukkan sikap empati atas krisis humanitarian di Myanmar dan menolak kudeta junta militer. Namun, ada aktor yang sebenarnya mendukung junta militer, seperti Rusia.

Rusia secara gamblang menujukkan dukungannya terhadap junta militer Myanmar. Rusia melalui Deputi Menteri Pertahanan  Alexander Fomin hadir saat Hari Angkatan Besenjata pada 27 Maret lalu. Dalam pidatonya, Fomin menyatakan bahwa Rusia mendukung dan ingin menjalin persahabatan dengan Tatmadaw.

Aktor kedua yang diduga kuat mendukung kudeta Myanmar adalah Tiongkok yang notabene memiliki hubungan erat dengan Myanmar.

Tiongkok sebenarnya salah satu kunci utama dalam melaksanakan strategi de-eskalasi konflik Myanmar. Tiongkok sebagai salah satu investor terbesar Myanmar dapat melakukan embargo ekonomi untuk melukai perekonomian Myanmar. Hal ini dapat menjadi bahan untuk mengancam Tatmadaw agar menghentikan aksi kudeta junta militer.

Baca Juga: Ada Tiongkok di Drama Myanmar?

Namun, Tiongkok memilih untuk tidak ikut campur. Tiongkok berdalih bahwa konflik Myanmar merupakan masalah internal dan tidak perlu adanya intervensi dari pihak luar. Menteri Luar Negeri Rusia juga memiliki pandangan yang sama dengan Tiongkok.

Tindakan Rusia dan Tiongkok bukan tindakan “membantu” Myanmar semata. Berdasarkan tulisan Morgenthau yang berjudul Politics Among Nations, negara bertindak untuk mendapatkan power di mana hal itu dapat diukur melalui kekuatan ekonomi, militer, kultur dan lain sebagainya. Negara yang memiliki power  dapat bertindak untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Berangkat dari pemikiran realis Morgenthau, ada harapan hubungan timbal balik dari tindakan Rusia dan Tiongkok terhadap Myanmar. Rusia dan Tiongkok adalah negara super power yang memiliki power melalui kekuatan ekonomi dan militernya. Dengan power tersebut,maka negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya.

Rusia yang memiliki power dalam militer memiliki kepentingan bisnis alutista dengan Myanmar. Dukungan terhadap Tatmadaw menguntungkan Rusia secara finansial karena Myanmar merupakan pelanggan setia bagi Rusia untuk penjualan alutista. Myanmar dan Rusia memiliki hubungan militer yang kuat terlihat ketika Myanmar secara berkala juga mengirimkan aparat dan kandidat militer untuk sekolah di Rusia

Tiongkok merupakan negara yang memiliki power ekonomi yang besar, sehingga dapat menggunakannya untuk memperoleh kepentingan nasional melalui Myanmar. Embargo ekonomi atas Myanmar dari negara luar dapat menjadi peluang bagi Tiongkok. Ini menimalisir kompetisi ekonomi dan dapat melaksanakan agenda ekonominya lebih leluasa di Myanmar.

Tiongkok dan Myanmar juga memiliki proyek bersama demi kelancaran proyek One Belt One Road Tiongkok melalui konstruksi China-Myanmar Economic Corridor. Ini menunjukkan bahwa Myanmar dan Tiongkok memiliki hubungan ekonomi yang baik dan ada hubungan timbal balik di antara keduanya.

Pada kesimpulannya, konflik yang berlangsung di Myanmar mungkin saja membawa Myanmar menuju  failed states.  Namun, label failed states masih terlalu dini untuk mendeskripsikan Myanmar saat ini karena konflik baru terjadi selama dua bulan dan diperlukan variabel lainnya dalam menganalisa hal tersebut.

Selain itu, Rusia dan Tiongkok dapat menjadi kunci utama untuk melakukan de-eskalasi konflik di Myanmar. Namun, kedua negara menunjukkan dukungan terhadap Tatmadaw dan sepertinya memperoleh kepentingan nasional di dalam konflik Myanmar. (R66)

PinterPolitik.com

“If anything kills over 10 million people in the next few decades, it’s most likely to be a highly infectious virus rather than a war” – Bill Gates, pendiri perusahaan global Microsoft

Sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah menyangka bahwa sebuah pandemi global yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) dapat terjadi di era modern seperti sekarang. Bagaimana tidak? Pandemi kali ini bisa dibilang telah menimbulkan “kekacauan” tertentu di banyak negara.

Meski sebelumnya sedikit orang menyangka akan adanya kemungkinan dan bayang-bayang ancaman besar terhadap umat manusia, pendiri Microsoft Bill Gates kabarnya telah memprediksi akan datangnya pandemi ini sejak tahun 2015 silam.

Menurut Gates, krisis global tidaklah datang dari peperangan atau krisis nuklir layaknya pada abad ke-20, melainkan disebabkan oleh sebuah epidemi dan pandemi yang menyebabkan banyak orang meninggal.

Apa yang dibilang Gates ini layaknya ramalan yang akhirnya sepenuhnya terjadi kini. Bahkan, banyak juga individu yang mempertanyakan bahwa Gates adalah dalang di balik semua ini, seperti Jerinx dari band Superman is Dead (SID).

Terlepas dari semua teori konspirasi yang beredar terkait pandemi Covid-19 ini, ada satu pola yang benar tengah terjadi di banyak negara, yakni ketidaksiapan berbagai pemerintah dalam menangani pandemi, seperti di Indonesia.

Might be slightly early to speak of Indonesia as a potential failed state "Coronavirus could see Papua New Guinea, Indonesia become failed states" https://t.co/UMbcMhUruk

— Chris Wilson (@Chris___Wilson) April 30, 2020

Jumlah pasien meninggal dan kasus positif secara fluktuatif terus bertambah. Belum lagi, dampak ekonomi semakin menghantui masyarakat Indonesia yang telah rentan terhadap “kejutan” dan ketidakpastian ekonomi.

Persoalan lain di Indonesia bisa dibilang siap meledak mengikuti dampak resesi ekonomi dunia yang disebut sebagai Great Lockdown oleh International Monetary Fund (IMF). Ancaman meningkatnya tindakan kriminal misalnya dinilai dapat muncul akibat peningkatan angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Mungkin, prediksi dan dugaan seperti ini terdengar menakutkan bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Meski begitu, prediksi seperti ini tampaknya bukan satu-satunya kabar buruk yang perlu diperhatikan.

Prediksi yang lebih krusial datang dari beberapa pengamat dan mantan praktisi pemerintahan Australia yang menilai Indonesia tidak akan mampu mengontrol dampak-dampak buruk tersebut dan dapat menjadi sebuah negara gagal (failed state).

Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh media asal negara Kanguru tersebut, kemungkinan bahwa Indonesia dapat menjadi negara gagal itu dapat didasarkan pada lemahnya kapasitas sistem kesehatan Indonesia dan kemungkinan akan tidak teraturnya tatanan publik.

Sontak, asumsi seperti ini menimbulkan ketakutan sehingga membuat kita bertanya-tanya. Apa yang dimaksud dengan negara gagal? Lantas, mungkinkah Indonesia menjadi salah satu negara gagal akibat pandemi Covid-19?

Negara Gagal

Pada umumnya, sebuah negara dipahami memiliki kedaulatan akan wilayahnya. Kedaulatan ini diterjemahkan menjadi kontrol dan otoritas terhadap subjeknya melalui kebijakan dan peraturan.

Stephen D. Krasner dalam bukunya yang berjudul Problematic Sovereignty mencoba membedah konsep kedaulatan (sovereignty) yang dimiliki oleh sebuah negara. Salah satu pembedahan yang dilakukan Krasner dalam buku itu memunculkan sebuah istilah yang disebut sebagai kedaulatan domestik (domestic sovereignty).

Kedaulatan domestik ini dapat didefinisikan sebagai organisasi (atau pengaturan) otoritas (authority) dalam sebuah negara serta efektivitas yang ditimbulkan dari organisasi tersebut. Biasanya, sumber otoritas ini didasarkan pada legitimasi.

Sehubungan dengan definisi, Krasner juga menyebutkan sebuah istilah lain yang disebut sebagai negara gagal (failed state). Istilah ini, menurut Krasner, menggambarkan sebuah kondisi yang mana pemerintah domestik tak mampu meregulasi perkembangan yang terjadi dalam batas-batas wilayahnya sendiri.

Hilangnya kemampuan sebuah negara yang disebutkan Krasner tersebut tentu dapat disebabkan oleh beberapa hal dan indikator. Kira-kira, bagaimana sebuah negara dapat digolongkan sebagai sebuah negara gagal?

Negara gagal (failed state) biasanya memiliki pemerintah domestik yang tak mampu meregulasi perkembangan yang terjadi dalam batas-batas wilayahnya sendiri.
Share on X

Pertanyaan inilah yang mungkin ingin dijawab oleh Robert I. Rotberg dalam tulisannya yang berjudul Failed States, Collapsed States, Weak States. Setidaknya, dari judul tersebut, telah terlihat bagaimana Rotberg berusaha membedakan masing-masing situasi sebuah negara berdasarkan indikator dan penyebab tertentu.

Dalam tulisan tersebut, Rotberg menjelaskan bahwa sebuah negara dapat menjadi negara lemah (weak states) apabila timbul beberapa kondisi dan tekanan dalam hal geografis, fisik, hingga tekanan ekonomi fundamental. Salah contoh negara yang tergolong dalam kategori ini adalah Korea Utara.

Biasanya, negara-negara seperti pada dasarnya kuat tetapi menjadi lemah secara situasional atau sementara akibat adanya antagonisme internal, kesalahan manajemen, keserakahan, dan sebagainya.

Selain negara lemah, Rotberg juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara gagal (failed state). Sebuah negara gagal – seperti Sudan dan Burundi – biasanya diindikasikan dengan munculnya kekerasan dan gesekan antarkomunitas di masyarakat.

Ketidakpuasan (unrest) juga muncul dalam beberapa tingkat. Pemerintah dalam hal ini mulai kehilangan legitimasi dan tak lagi memiliki kontrol yang penuh terhadap wilayah dan batas wilayah yang masuk dalam kedaulatannya. Negara juga tak mampu sepenuhnya memberikan rasa aman (security) bagi warganya.

Di luar dua kategori tadi, Rotberg menyebutkan istilah “negara runtuh” (collapsed state) sebagai tingkat ekstrem dari negara gagal. Dalam situasi ini, negara seperti telah mati dengan kekosongan otoritas (vacuum of authority).

Mungkin, salah satu contoh negara runtuh yang paling terlihat dalam sejarah adalah Jerman Timur yang berdiri pasca-Perang Dunia II yang mana tak dapat kembali menegakkan kontrak sosial (social contract) yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Jerman Timur.

Dalam sebuah buku yang berjudul The Role of the Masses in the Collapse of the GDR, Jonathan Grix menjelaskan bahwa, karena beberapa faktor, kesetiaan pada pemerintahan Jerman Timur menurun dan menimbulkan hilangnya otoritas.

Lantas, berdasarkan penjelasan Rotberg ini, apakah Indonesia termasuk dalam kategori negara gagal di tengah pandemi Covid-19 sekarang?

Mungkinkah Indonesia?

Indonesia sebenarnya bukan sekali ini disebut-sebut bisa menjadi negara gagal. Dalam beberapa krisis di masa lampau, negara terbesar di Asia Tenggara ini juga pernah dianggap bakal menjadi negara gagal.

Jusuf Wanandi – peneliti senior dan pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) – dalam tulisannyayang berjudul Indonesia: A Failed State? menjelaskan bahwa pertanyaan dan asumsi semacam ini bukanlah hal yang tidak mungkin bila Indonesia harus menghadapi krisis dalam lima hingga sepuluh tahun.

View this post on Instagram

Karena Covid-19 benarkah Indonesia terlihat menyeramkan? – #indonesia #failedstate #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 29, 2020 at 11:58pm PDT

Perasaan dan kemungkinan bahwa Indonesia dapat menjadi negara gagal ini muncul setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pasalnya, pemerintahan Orde Baru dianggap telah meninggalkan warisan kesenjangan yang lebar di masyarakat.

Kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pusat dan daerah misalnya meninggalkan perbedaan ekonomi yang cukup lebar. Disparitas ini tentunya dapat membawa perbedan persepsi pusat-daerah.

Dalam konteks sosial dan politik, Wanandi menyebutkan bahwa kelemahan negara juga terlihat. Meski sebelumnya banyak elemen masyarakat memiliki kehendak yang sama – yakni menjatuhkan kekuasaan Soeharto, semua memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam menatap era Reformasi.

Meski asumsi akan kelemahan-kelemahan dalam lanskap sosio-politik seperti ini hadir kala itu, Indonesia pada awal abad ke-21 masih belum dapat diklasifikasikan sebagai negara gagal. Wanandi menyebutkan bahwa kemungkinan itu dapat dicegah dengan kesadaran akan kesatuan yang dibentuk kembali oleh para elite politik Reformasi.

Bila Indonesia dapat keluar dari asumsi negara gagal sebelumnya, bagaimana dengan sekarang? Apakah Indonesia dapat dianggap tengah mengarah ke status “negara gagal”?

Sebenarnya, apa yang dijelaskan oleh Wanandi bisa masuk dalam salah satu kategori yang disebutkan oleh Rotberg. Dalam tulisannya, peneliti senior CSIS tersebut menyebutkan bahwa Indonesia dapat digolongkan sebagai negara lemah.

Pasalnya, Indonesia bisa jadi memenuhi beberapa indikator yang disebutkan oleh Rotberg, seperti antagonisme internal dan kesalahan manajemen. Dalam menyikapi pandemi Covid-19 misalnya, antagonisme politis dan kesalahan manajemen dapat terlihat dalam perbedaan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, situasi ekonomi yang semakin menekan akibat pandemi ini juga memenuhi indikator negara lemah yang disebutkan oleh Rotberg. Meski begitu, apakah mungkin Indonesia menjadi negara gagal?

Untuk saat ini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa dibilang masih memiliki otoritas yang besar. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah juga berupaya menekankan otoritas dan kontrol yang dimilikinya.

Walau begitu, pemerintahan Jokowi juga perlu menjaga agar faksi dan kubu politik memiliki kesamaan visi di tengah pandemi kali ini. Seperti yang dijelaskan oleh Wanandi, kesatuan elite politik pada awal era Reformasi mampu mencegah Indonesia menjadi negara gagal.

Kekerasan dan civil unrest yang besar hingga kini tampaknya juga belum terjadi. Mungkin, asumsi gambaran yang disebutkan beberapa individu dan media Australia soal kemungkinan bahwa Indonesia menjadi negara gagal adalah warning awal bagi pemerintahan Jokowi bila kontrol pemerintah semakin hilang di masa mendatang. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.