Di era Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan, viralitas budaya Indonesia justru memuncak. Namun, mengapa negara terasa kehilangan rasa?

PinterPolitik.com

“Kita punya budaya sebesar samudra, tapi pemerintah masih sibuk mengelola akuarium.”

Cupin duduk di warung kopi dekat terminal, membuka TikTok sambil menyeruput kopi sachet yang ia seduh terlalu manis. “Bro, ini cheerleader Korea joget jedag-jedug Prengky Gantay, dahsyat banget!” katanya sambil menunjukkan layar ponselnya. 

Di video itu, Lee Ju Eun, cheerleader tim baseball KIA Tigers, menari dengan remix buatan DJ Indonesia, dan komentar berbahasa Indonesia membanjiri kolom komentar. Cupin terkekeh, “Bayangin, musik dari kamar anak Medan bisa sampai Seoul tanpa visa.”

Fenomena semacam itu bukan kebetulan. Akhir 2024 hingga awal 2025 menjadi periode di mana Indonesia seolah memproduksi viralitas seperti pabrik. 

Genre jedag-jedug, gabungan antara dangdut, EDM, dan keberanian audio lokal, mengalir dari kota kecil hingga jadi soundtrack video dance internasional. Tidak ada kampanye, tidak ada strategi diplomasi budaya. Hanya energi spontan dan algoritma yang menari bersama.

Cupin teringat saat nonton upacara HUT RI ke-80 di televisi. “Bro, Presiden Prabowo aja joget Tabola Bale!” katanya takjub. Lagu itu, gabungan bahasa Indonesia Timur dan Minang, mengubah suasana istana jadi festival rakyat. 

Dalam hitungan hari, video tarian itu muncul di akun TikTok milik remaja Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Latin. “Dunia nonton Indonesia bukan karena politik, tapi karena vibe,” gumam Cupin. Lagu-lagu seperti “Pica-Pica” dan “Ngapain Repot” menegaskan bahwa budaya Indonesia Timur bukan lagi pinggiran, tapi pusat gravitasi baru budaya digital.

Namun, viralitas paling unik datang dari Kuantan Singingi, Riau. Di sana, anak-anak berdiri di ujung perahu panjang dalam tradisi Pacu Jalur, menari sambil menjaga keseimbangan di atas perahu yang melesat kencang. 

“Aura farming!” seru Cupin sambil meniru gerakan tangan bocah-bocah itu. Dunia pun ikut terpesona. Klub sepak bola Eropa seperti PSG dan AC Milan menirukan gaya itu dalam unggahan promosi mereka. Pacu Jalur, tradisi abad ke-17, tiba-tiba menjadi bahasa global tanpa perlu diterjemahkan.

Dalam sekejap, Indonesia jadi pusat kreativitas dunia maya. Namun, Cupin mulai mengernyit. “Kenapa semua viral gitu aja, bro? Besok lupa lagi.” Ia sadar, viralitas digital punya napas pendek. Ia menghibur, tapi jarang meninggalkan jejak struktural. 

Semua terjadi organik, tanpa desain besar dan tanpa institusi yang memastikan momentum itu jadi kekuatan berkelanjutan. Indonesia punya ledakan budaya, tapi belum punya mesin untuk mengarahkan ledakan itu.

“Bayangin kalau semua ini disusun rapi,” kata Cupin. “Kalau pemerintah bantu, bikin jembatan antara viralitas dan diplomasi budaya.” Tapi sampai kini, belum ada tanda-tanda itu. Indonesia kaya konten, miskin strategi. Dan Cupin mulai curiga, mungkin masalahnya bukan di rakyat yang kreatif, tapi di pejabat yang mati rasa.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Indonesia = TikTok Superpower?

Cupin bukan akademisi, tapi ia tahu fakta sederhana: Indonesia hidup di TikTok. Ia menatap layar dan berkata, “Kita bukan cuma pengguna, kita superpower.” 

Data membenarkannya. Indonesia punya pengguna TikTok terbesar kedua di dunia dengan rata-rata waktu penggunaan hampir tiga jam sehari. Lebih dari separuh penggunanya bukan sekadar penonton, mereka kreator aktif yang memproduksi, mengedit, dan menyebar tren. Dunia digital Indonesia adalah rimba kreatif yang tidak bisa dibendung.

Riset dari jurnal Frontiers in Communication mengurai fenomena ini dengan detail akademik. Para peneliti menelusuri bagaimana musik dari Maluku dan Papua mendapat visibilitas baru lewat TikTok. 

Mereka menyebutnya sebagai panggung negosiasi identitas, tempat anak muda dari Timur mengubah bahasa lokal menjadi ekspresi digital yang modern. Cupin membaca kutipan riset itu di Twitter dan manggut-manggut. 

“Jadi bukan cuma joget, ini bentuk perlawanan kultural.” Musik seperti “Aku Papua” atau “Nyong Timur” menjadi cara anak muda menegaskan eksistensi mereka di ruang digital nasional. 

Dulu, suara budaya dari Timur sering tenggelam oleh dominasi Jawa dan Jakarta. Kini, algoritma TikTok membalikkan keadaan. Siapa pun dengan smartphone bisa jadi produser budaya, dan audiensnya bisa menembus batas-batas geografis. “Ternyata keadilan sosial bisa datang dari For You Page (FYP),” kelakar Cupin.

Namun, di balik euforia itu, ada paradoks. Viralitas Indonesia tidak pernah berujung pada institusionalisasi. 

“Kita bisa bikin dunia joget, tapi nggak bikin dunia paham,” kata Cupin, sedikit sinis. Tren datang dan pergi: hari ini jedag-jedug, besok aura farming, lusa entah apa. 

Tidak ada lembaga, tidak ada narasi besar yang menjaga kesinambungan. Akibatnya, viralitas menjadi artefak yang menguap begitu algoritma berubah.

Indonesia memang superpower di dunia digital, tapi belum jadi superpower budaya. Dalam teori soft power Joseph Nye, pengaruh bukan soal jumlah tontonan, tapi kemampuan memengaruhi preferensi dan perilaku orang lain. 

Viralitas mungkin memberi panggung, tapi tidak selalu memberi arah. Cupin membayangkan, “Kalau TikTok itu jalan tol budaya, siapa yang jadi pengemudinya? Siapa yang tahu mau ke mana?” Saat ini, Indonesia hanya penumpang di mobil yang melaju kencang tanpa GPS.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Di Mana Fadli Zon?

Suatu sore, Cupin menonton pidato Menteri Kebudayaan Fadli Zon di televisi. Di layar, Fadli berbicara penuh semangat tentang wayang, keris, dan manuskrip kuno. “Kita harus melestarikan warisan leluhur,” katanya. 

Cupin mengangguk, tapi wajahnya datar. “Lestarikan boleh, tapi apa itu cukup buat bikin dunia jatuh cinta?” gumamnya. Ia tahu, soft power bukan hanya soal pelestarian, tapi persuasi. Budaya harus jadi magnet global, bukan sekadar benda pamer. Dalam teori hubungan internasional, soft power membutuhkan strategi jangka panjang, institusi kuat, dan narasi koheren. 

Korea Selatan jadi contoh sempurna. Pemerintahnya membangun industri kreatif dengan dukungan negara, mendirikan Korean Cultural Centers di berbagai belahan dunia, dan memadukan budaya tradisional ke dalam arus K-pop dan K-drama. “Hanbok tampil di drama modern, pansori jadi intro lagu pop. Mereka nggak cuma melestarikan, tapi menghidupkan,” kata Cupin sambil menatap layar laptopnya.

Bandingkan dengan Indonesia. Tidak ada jaringan pusat budaya global, tidak ada konsistensi dalam promosi budaya di luar negeri. Ada upaya sporadis, tapi tidak sistematis. 

British Council pernah meneliti hal ini dan menyimpulkan bahwa negara yang berhasil mengembangkan diplomasi budaya adalah yang menyeimbangkan antara seni, pendidikan, dan inovasi. Indonesia masih bergantung pada viralitas spontan, bukan visi jangka panjang. “Kita unggul di improvisasi, kalah di perencanaan,” ujar Cupin getir.

Fadli Zon sendiri adalah sosok kompleks. Ia kolektor sejati, mencintai high culture sampai ke akar. Koleksi wayangnya lebih dari 8.000 buah, kerisnya puluhan, dan catatan manuskripnya mendunia. 

Ia menulis buku, menggelar diskusi, dan mendorong pengakuan UNESCO untuk warisan budaya Indonesia. “Tapi bro,” kata Cupin, “masa semua tenaga dicurahkan buat wayang dan keris, sementara dunia udah main TikTok?” 

Ia tak menyalahkan cinta Fadli pada tradisi, tapi mempertanyakan kepekaan terhadap perubahan zaman. Saat jedag-jedug mengguncang dunia maya, Fadli justru meluncurkan Hari Budaya Nasional dengan pawai dan ruwatan massal. 

Saat Pacu Jalur viral di Paris, Fadli sibuk dengan konferensi keris antarbangsa. Semua itu penting, tapi terasa seperti nostalgia di tengah revolusi. 

Dalam dunia digital, pelestarian tanpa inovasi adalah cara paling halus untuk mematikan budaya itu sendiri. Cupin menyesap kopi dinginnya dan berbisik, “Mati rasa budaya, bukan karena tak cinta, tapi karena tak mengerti nadanya.”

Korea Selatan tidak pernah meninggalkan hanbok, tapi mereka memakainya di video klip BTS. Jepang tidak pernah meninggalkan kimono, tapi mereka menyelipkannya di anime dan film. Soft power lahir saat tradisi berdialog dengan zaman, bukan saat ia berdiri kaku di museum. 

Cupin membayangkan, bagaimana jika Pacu Jalur diangkat jadi game digital? Bagaimana jika “Tabola Bale” jadi soundtrack film Netflix? Itulah bentuk diplomasi budaya abad ke-21, populer tapi berakar.

Indonesia punya semua bahan: sejarah, musik, bahasa, dan manusia kreatif. Tapi tanpa visi dan koordinasi, semua hanya jadi momen. Viralitas adalah bunga api, indah tapi cepat padam. 

Cupin menatap layar ponselnya lagi, kali ini video bocah Riau menari di atas perahu. Ia tersenyum, tapi juga gelisah. “Kita punya energi luar biasa,” katanya, “tapi negara kayaknya nggak tahu colokannya di mana.”

“Mati rasa budaya” bukan berarti kehilangan cinta pada tradisi, tapi kehilangan kemampuan merasakannya di konteks baru. Fadli Zon mencintai budaya, tapi seolah tak mendengar irama dunia yang berubah cepat. Cupin menatap langit malam dan menulis di caption: “Kita punya budaya sebesar samudra, tapi pemerintah masih sibuk mengelola akuarium.” Dan ia tahu, dalam dunia yang bergerak secepat scroll TikTok, rasa adalah satu-satunya hal yang tak boleh mati. (A43)

Mungkinkah 10 tahun mendatang mereka ada di panggung politik dan mengubah Indonesia menjadi lebih baik? Terus masing-masing cocoknya jadi apa ya? 

#ferryirwandi #najwashihab #raymondchin #budimansudjatmiko #fadlizon #fahrihamzah #adiannapitupulu #politisi #aktivis #influencer #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sat set menggarap program penulisan sejarah Indonesia. Bukan tanpa alasan, ada banyak bagian dari lembaran sejarah Indonesia yang belum sepenuhnya tepat atau bahkan masih menimbulkan perdebatan kebenarannya. Namun, ada sisi lain dari penulisan ulang sejarah ini yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kontroversial, misalnya soal tragedy 1965 dan 1998, yang tentu akan jadi selubung tipis dan sensitif.

PinterPolitik.com

Di sebuah negeri dengan sejarah panjang dan penuh gejolak, pertarungan paling senyap justru berlangsung di medan yang tampak paling tenang: buku-buku sejarah. Di sanalah narasi dibangun, disusun, dikaburkan, atau dilupakan.

Dari pembantaian 1965 hingga Reformasi 1998, dari peran Soekarno hingga para jenderal Orde Baru, sejarah Indonesia lebih sering menjadi arena tarik-menarik ideologi ketimbang ruang netral kebenaran.

Kini, dalam lanskap politik pasca-Pemilu 2024 yang mulai membentuk wajah baru kekuasaan, nama Fadli Zon kembali mencuat bukan hanya sebagai politisi Gerindra atau loyalis lama Prabowo Subianto, tetapi sebagai aktor kultural. Menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli ingin melakukan terobosan dalam penulisan sejarah. Ia mengusulkan proyek besar: menulis ulang sejarah Indonesia. Sebuah upaya yang jika dikelola dengan serius, berpotensi mengguncang fondasi naratif negeri ini.

Tentu saja, rencana Fadli Zon ini tidak lahir dalam ruang hampa. Ia muncul di tengah kelelahan publik atas narasi sejarah yang digerus kepentingan politik, dan kegagalan sistem pendidikan dalam menjadikan sejarah sebagai alat berpikir kritis.

Di satu sisi, narasi Orde Baru masih mendominasi wacana resmi. Di sisi lain, upaya revisi sejarah oleh akademisi progresif seringkali tidak memiliki akses pada kebijakan negara. Maka ketika seorang pejabat, apalagi yang dekat dengan kekuasaan, melemparkan niat menata ulang sejarah, itu bukan sekadar ambisi intelektual—itu pertaruhan ideologis.

Fadli Zon, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai penggemar arsip, literatur, dan kajian sejarah, memosisikan dirinya bukan sebagai sejarawan teknis, tetapi sebagai pembuka pintu wacana. Ia pernah mengusulkan pembentukan badan sejarah nasional yang independen, serta mengkritik narasi-narasi yang ia anggap manipulatif. Namun, tak sedikit pula yang mencurigai: apakah upaya ini murni untuk pelurusan, ataukah justru jadi lembar lain dari versi sejarah ala kubu pemenang?

Sejarah Sebagai Pondasi Bangsa

Mengapa penulisan sejarah yang benar begitu penting bagi masa depan sebuah negara? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika proyek semacam milik Fadli Zon diluncurkan. Sebab, penulisan sejarah bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang bagaimana suatu bangsa mengingat, memaknai, dan membentuk masa depannya.

Pertama, kita bisa melihat teori historical materialism dari Karl Marx. Marx menekankan bahwa sejarah adalah medan pertarungan kelas, dan narasi sejarah sering kali ditulis oleh kelas dominan untuk mempertahankan hegemoninya.

Dalam konteks Indonesia, ini bisa dilihat dari bagaimana narasi 1965 secara sistematis dipakai oleh Orde Baru untuk menyingkirkan lawan politiknya dan menjustifikasi kekuasaan militer. Jika sejarah tetap ditulis oleh mereka yang berkuasa, maka pembangunan bangsa akan selalu mengandung bias kepentingan dan bukan kepentingan bangsa itu sendiri. Fadli Zon sendiri telah menyebut bahwa sejarah terkait peristiwa 1965 tidak akan diganggu-gugat, yang berarti negara masih akan menggunakan versi sejarah yang telah ditulis dan dipakai saat ini.

Kedua, sejarawan Benedict Anderson dalam Imagined Communities menjelaskan bahwa bangsa bukanlah sesuatu yang “alami,” melainkan sesuatu yang dibayangkan melalui narasi bersama, termasuk sejarah. Artinya, sejarah adalah alat pembentuk identitas kolektif.

Jika sejarah ditulis secara sepihak atau penuh distorsi, maka imajinasi kebangsaan yang lahir pun menjadi cacat. Maka tak heran bila Indonesia kerap mengalami “krisis identitas”, karena sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah tidak memberi ruang bagi kompleksitas.

Ketiga, kita dapat merujuk pada teori collective memory dari Maurice Halbwachs. Ia menyatakan bahwa memori kolektif bukanlah ingatan objektif, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks kekuasaan. Artinya, siapa yang berkuasa bisa mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa dikenang atau dilupakan.

Dalam kasus Indonesia, banyak saksi sejarah yang terpinggirkan, dari korban tragedi 1965, korban penculikan 1998, hingga masyarakat adat dalam konflik agraria. Jika memori kolektif tak diberi ruang untuk pluralitas, maka pembangunan bangsa kehilangan kedalaman moral.

Dalam konteks ini, langkah Fadli Zon untuk menata ulang narasi sejarah Indonesia bisa menjadi peluang. Tapi juga sekaligus ancaman. Ia bisa membuka ruang baru bagi keadilan sejarah. Namun ia juga bisa memperkuat satu versi narasi yang lain—jika dilakukan secara sepihak.

Antara Narasi dan Kekuasaan

Pertanyaannya kemudian, bagaimana langkah Fadli Zon ini bisa dibaca dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto? Apakah ini proyek kultural semata, atau bagian dari rekayasa besar membentuk ulang imajinasi nasional dalam “Era Baru”?

Kita tahu bahwa Prabowo ingin membentuk ulang wajah Indonesia: kuat secara militer, mandiri secara ekonomi, dan berakar pada nilai-nilai nasionalisme. Dalam visi ini, narasi sejarah memainkan peran penting.

Jika masa lalu bisa dirapikan, dibingkai dalam semangat kebesaran dan heroisme, maka rakyat bisa diarahkan untuk percaya pada visi masa depan yang sama. Sejarah menjadi semacam “kitab suci nasional” yang membenarkan arah pembangunan. Kita tahu beberapa narasi sejarah yang telah ada juga kurang tepat, misalnya soal penjajahan Indonesia oleh Belanda selama 350 tahun – yang mana harusnya tidak selama itu.

Fadli Zon, dengan rekam jejaknya sebagai politisi ideologis dan pengagum sejarah, sangat pas memerankan peran ini. Ia bisa menjadi “arsitek memori nasional” dalam proyek Prabowo. Namun di sinilah dilemanya: jika sejarah ditulis untuk mengabdi pada satu arah politik saja, maka ia kehilangan kedalaman kritisnya. Penulisan sejarah harus bisa memuat keragaman suara, bukan hanya pemenang perang.

Di sisi lain, jika proyek ini digarap secara terbuka dan kolaboratif—melibatkan sejarawan independen, komunitas korban, dan akademisi lintas generasi—maka Indonesia bisa memiliki narasi sejarah baru yang lebih jujur dan berimbang. Bukan sekadar koreksi terhadap versi Orde Baru atau narasi aktivis pasca-Reformasi, tetapi sintesis dari berbagai pengalaman sejarah bangsa. Dari para prajurit hingga petani, dari elite hingga rakyat kecil.

Namun tentu kita tidak bisa terlalu naif. Politik adalah panggung strategi, bukan mimbar moral. Jika langkah Fadli Zon ini menjadi alat untuk menghapus jejak-jejak sejarah yang tidak sesuai dengan arah kekuasaan saat ini—misalnya dengan mengaburkan pelanggaran HAM atau menghilangkan peran oposisi masa lalu—maka proyek ini akan menjadi bumerang. Ia akan memperparah krisis memori bangsa, dan mempersempit ruang demokrasi.

Pemerintahan Prabowo perlu menyadari bahwa pembangunan nasional tidak bisa lepas dari rekonsiliasi sejarah. Menghapus sejarah yang pahit bukan cara menyembuhkan luka. Justru dengan mengakuinya, bangsa bisa tumbuh menjadi lebih dewasa. Dan inilah tantangan terbesar dari proyek penulisan ulang sejarah yang diusulkan Fadli Zon: apakah ini untuk mengakui kompleksitas sejarah, atau sekadar mengontrol narasi?

Di akhir hari, sejarah bukan milik penguasa, bukan pula monopoli akademisi. Sejarah adalah milik bangsa. Ia adalah refleksi dari semua yang pernah terjadi—baik yang membanggakan maupun yang memalukan. Menulis ulang sejarah bukanlah hal tabu. Tapi harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa setiap kata, setiap narasi, bisa membentuk atau menghancurkan masa depan.

Fadli Zon mungkin menjadi pembuka jalan, tapi jalan itu tidak boleh hanya untuk satu arah. Ia harus menjadi jalan raya yang terbuka bagi semua suara. Jika tidak, maka kita hanya akan mengganti satu bentuk manipulasi sejarah dengan manipulasi yang lain.

Dan pada akhirnya, pertanyaan itu tetap menggantung di langit republik ini: apakah kita benar-benar ingin belajar dari masa lalu, atau hanya ingin membuatnya terlihat bagus bagi segelintir orang saja? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Kalo kata Will Smith di film The Pursuit of Happyness, skill is only developed by hours and hours of work. ⌚.

#KementerianKebudayaan #Prabowo #PrabowoSubianto #FadliZon #zakenkabinet #kabinetzaken #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Seharusnya bikin adem liatnya

Elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membagikan foto bersama dengan Habiburokhman serta tokoh kunci sekaligus Imam Besar “Petamburan”. Selain sebagai silaturahmi kebangsaan seperti yang menjadi caption unggahan foto tersebut, pertemuan dinilai sebagai bagian dari konsolidasi jelang pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Keharmonisan Partai Gerindra dan Petamburan seolah tak lekang oleh dinamika sosial-politik selama ini. Hal itu terbukti dari kawalan elite Partai Gerindra lainnya, Fadli Zon dan Romo Syafii saat peristiwa KM 50 beberapa waktu lalu.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa!

#gerindra #petamburan #sufmidasco #fadlizon #prabowo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, dirumorkan tidak akan menunjuk Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri (menlu). Bahkan, salah satu nama yang kabarnya dipertimbangkan adalah Fadli Zon.

PinterPolitik.com

“Trust is earned through power, Cathy. If we don’t act decisively, we’ll be seen as weak and ineffective” – Frank Underwood, House of Cards (2013-2018)

Permainan politik merupakan permainan yang penuh intrik dan membutuh manuver strategis. Ini semua tergambarkan dalam sebuah serial televisi yang berjudul House of Cards (2013-2018).

Berpusar pada kisah Frank Underwood beserta istrinya, Claire Underwood, House of Cards menceritakan bagaimana politikus ini akhirnya berhasil menjadi presiden Amerika Serikat (AS).

Dalam pemerintahannya, Underwood-pun menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah kebijakan luar negeri, yang mana soal ini dirinya dibantu oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Cathy Durant. 

Durant-pun merupakan seorang politikus yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi dan politik luar negeri. Namun, Durant akhirnya mengalami kesulitan karena harus kerap kali berbeda pendapat dengan sang presiden, Frank Underwood.

Perihal kebijakan luar negeri AS terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT), misalnya, Underwood selalu mengedapankan preferensi kebijakan seperti sanksi ekonomi. Padahal, Durant menyarankan negosiasi untuk membangun kepercayaan dari pemerintah Tiongkok.

Perbedaan preferensi kebijakan ini tidak hanya terjadi soal kebijakan luar negeri perihal Tiongkok, melainkan juga kebijakan luar negeri terkait kawasan Timur Tengah. Meski Durant menyarankan dialog dan kerja sama dengan aktor di kawasan, Underwood lebih memilih untuk menggunakan kekuatan militer dan paksaan dalam negosiasi.

Penggambaran proses pengambilan kebijakan luar negeri dalam serial ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan ini memiliki signifikasi strategis yang tinggi. Itulah sebabnya individu yang berada di puncak kepemimpinan memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam.

Inipun juga berlaku bagi pemerintah Indonesia di dunia nyata. Ini mengapa juga pemerintahan yang baru nanti di bawah Prabowo Subianto juga perlu mempertimbangkan siapa yang akan menjabat sebagai Menlu RI.

Lantas, siapakah yang akan dipilih oleh presiden terpilih RI, Prabowo? Mungkinkah Retno Marsudi atau individu lain yang dianggap lebih sesuai dengan preferensi kebijakan Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kementerian Luar Negeri: “Arena” Sipil vs Militer (Lagi)?

Perbedaan preferensi kebijakan seperti di atas tadi sebenarnya tidaklah unik terjadi antara Underwood dan Durant. Perdebatan serupa pernah terjadi di dunia nyata, bahkan di negara kita sendiri.

Semua bermula dari Peristiwa 30 September 1965, yang mana akhirnya berujung pada pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Usai Soekarno lengser, tepatnya pada tahun 1966, dibentuklah Tim Penertib.

Mengacu ke penjelasan Greta Nabss-Keller dalam tulisannya yang berjudul “Reforming Indonesia’s Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership,” Tim Penertib yang nantinya berubah menjadi Laksus Luar Negeri ini melakukan semacam “pembersihan” terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu), nama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat itu.

Dari Laksus, akhirnya Kemlu yang sebelumnya didominasi oleh para diplomat sipil mulai diisi oleh para pejabat militer dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setidaknya, pada tahun 1970-an, sejumlah posisi direktur jenderal (dirjen) seperti Direktorat Asia-Pasifik selalu diisi oleh militer.

Tentunya, perubahan ini bukanlah tanpa dampak. Perbedaan preferensi kebijakan luar negeri akhirnya sering terjadi. 

Menlu Adam Malik, misalnya, kerap berbeda pendapat dan berdebat dengan para pejabat militer di internal Deplu. Salah satu isu kebijakan yang kerap diperdebatkan adalah hubungan diplomatik dengan Tiongkok, yang mana merupakan kebijakan yang ditentang oleh ABRI karena nilai anti-komunisme.

Kehadiran pejabat-pejabat ABRI di Deplu akhirnya juga membawa perubahan dalam arah kebijakan. Kebijakan luar negeri Indonesia kala itu juga lebih berorientasi pada keamanan, yang mana bisa saja terkesan lebih menggunakan perspektif realis./

Perbedaan arah kebijakan di internal Deplu ini juga tidak hanya terjadi di era Adam Malik. Saat Menlu Ali Alatas menjabat, perbedaan pendapat disebut juga terjadi perihal kebijakan di Timor Timur (sekarang Timor Leste), Aceh, dan Papua.

Jika ABRI lebih menekankan pada orientasi kebijakan keamanan, banyak petinggi sipil Deplu justru lebih memiliki prinsip liberal karena sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan hukum yang didapatkan di negara-negara Barat. Maka dari itu, diplomat sipil lebih menekankan pada norma-norma hak asasi manusia (HAM).

Meski begitu, perpecahan internal ini mereda usai Orde Baru berakhir. Kemlu kini akhirnya lebih didominasi oleh para diplomat sipil.

Lantas, bagaimana dengan situasi saat ini? Apa yang perlu dipertimbangkan oleh Prabowo dalam memilih Menlu barunya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mustahil Prabowo Pilih Retno?

Apa yang terjadi di Deplu di masa lampau setidaknya juga menjadi gambaran bahwa preferensi kebijakan itu bisa saja hadir kembali di masa kini dan mendatang. Namun, apakah memang pergantian itu yang kini sedang dibutuhkan?

Seperti yang banyak diketahui, Prabowo memang memiliki visi kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo bahkan menekankan pada pentingnya kekuatan negara dalam menunjukkan posisinya di politik dunia.

Menurut Prabowo, Indonesia perlu memiliki kekuatan militer yang lebih kuat. Selain itu, Indonesia juga perlu menunjukkan pengaruhnya sebagai salah satu negara besar di dunia, seperti dengan menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang di belahan bumi selatan.

Tentu, visi Prabowo untuk kebijakan luar negeri Indonesia bukanlah hal sederhana. Inipun juga didasari pada asumsi-asumsi perspektif realis dalam Hubungan Internasional (HI).

Apa yang diimpikan oleh Prabowo bisa jadi justru banyak berseberangan dengan para petinggi diplomat di Kemlu saat ini. Menlu saat inipun merupakan seorang diplomat yang justru lebih berfokus pada pendekatan-pendekatan domestik.

Menlu Retno Marsudi, mengacu pada penjelasan Aaron L. Connelly di tulisannya yang berjudul “Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges,” merupakan seorang diplomat yang dipilih jadi menlu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena konsep yang dibuatnya, yakni diplomasi membumi.  

Retno sendiri merupakan salah satu bagian dari kelompok yang disebut sebagai “Hassan’s boys,” julukan untuk diplomat-diplomat kondang yang dididik oleh mantan Menlu RI Hassan Wirajuda. Beberapa di antaranya adalah yang berasal dari diplomat angkatan 12 dan 13, seperti Arif Havas Oegroseno, Marty Natalegawa, dan Hassan Kleib.

Hassan sendiri merupakan salah satu menlu yang paling sukses dalam sejarah RI. Namun, bisa dibilang, rekam jejak Hassan untuk membangun norma HAM di ASEAN merupakan bentuk institusionalisme liberal yang justru lebih menekankan pada kerja sama antarnegara dibandingkan realitas politik luar negeri yang didasarkan pada kekuatan seperti pendekatan realis.

Bukan tidak mungkin, para petinggi diplomat Kemlu yang sebagian besar merupakan “Hassan’s boys” memiliki cara pandang yang mirip dalam membangun kebijakan luar negeri Indonesia. 

Lantas, apakah mungkin ini saatnya merombak itu semua? Bisa saja, apalagi realias geopolitik kini menuntut akan adanya kecurigaan terhadap negara-negara lain, mengingat negara-negara kini saling memperkuat kekuatan militer mereka.

Bukan tidak mungkin, Prabowo membutuhkan sosok yang dapat dipercayainya dalam menyusun kebijakan luar negeri RI. Sejumlah namapun akhirnya muncul, mulai dari Rosan Roeslani, Meutya Hafid, hingga Fadli Zon.

Siapakah yang kan dipilih oleh Prabowo? Mungkin, hanya Mr. President-elect yang tahu untuk saat ini. (A43)

Mumpung baru ulang tahun, siapa ya yang merintis kelahiran partai satu ini? 

Lahir dari obrolan di antara mereka, partai ini akhirnya lahir di tengah sulitnya wacana Prabowo Subianto untuk menjadi pimpinan di Golkar. Akhirnya, Partai Gerindra didirikan pada 6 Februari 2008.

Hmm, adakah kalian yang kenal dengan para perintis ini? 

“Ngomong2, Pak @fadlizon kok lama tak muncul,” akun Twitter Mahfud MD @mohmahfudmd (11/8/2022)

PinterPolitik.com

Untuk yang senang memperhatikan dinamika politik Indonesia, kalian pastinya kenal dengan sosok bernama Fadli Zon. Yess, anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra tersebut terkenal dengan komentar-komentarnya yang tidak jarang menyentil pemerintah dengan nada yang pedas.

Ketika pandemi Covid-19 menyerang Indonesia misalnya, Fadli menjadi salah satu orang yang keras mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menanggapi masuknya virus tersebut. Di antaranya, Fadli bahkan pernah menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf atas banyaknya warga Indonesia yang meninggal.

Tapi, kritik Fadli yang paling dikenang mungkin adalah ketika ia menyindir kegiatan Jokowi di Sirkuit Internasional Mandalika. Fadli menyelamati Jokowi, tapi juga membuat komentar sarkas tentang banjir di kawasan Sintang, Kalimantan Barat, yang belum kunjung surut usai tiga minggu.

Kritikan pedas tersebut-lah yang mungkin jadi puncak kritik Fadli terhadap Jokowi.  Yap, sejak November 2021, bulan ketika ia melempar kritik tersebut, Fadli bisa dikatakan hampir tidak pernah lagi menjadi sorotan utama media. Dalam beberapa bulan terakhir, berita tentang Fadli bahkan akan jarang sekali kita temui.

Sementara, pada tahun 2022 hingga awal 2023, kritik yang dilempar Fadli bisa dikatakan tidak pernah lagi fokus tertuju pada Jokowi. Memang, beberapa berita tentangnya ada yang berupa kritik, tapi mereka lebih ditujukan pada kinerja kementerian dan institusi negara secara umum, tidak lagi berupa sentilan pedas terhadap Jokowi dan menteri-menterinya.

Terakhir, Fadli hanya disoroti atas komentar-komentarnya tentang kesiapan partai Gerindra menyambut Pemilihan Umum 2024 (Pemilu), itu pun tidak pernah jadi headline pemberitaan.

Hal ini tentu menarik karena sejujurnya popularitas Fadli terbangun atas kritik-kritik pada Jokowi yang kerap ia berikan. Bahkan, PinterPolitik pernah mengasumsikan Fadli sebagai “Antagonis Demokrasi” karena kontribusinya dalam menciptakan diskursus di masyarakat, sesuatu yang tidak banyak politisi bisa melakukannya. Pembahasan tersebut bisa dilihat di artikel berjudul Fadli Zon si Antagonis Demokrasi.

Dari sini kemudian bisa kita lempar pertanyaan menarik. Kenapa Fadli yang sekarang tidak seperti Fadli yang dulu?

Perseteruan Fadli-Prabowo Serius?

Satu hal yang menarik terkait komentar Fadli terhadap kehadiran Jokowi di Sirkuit Mandalika adalah tidak lama setelahnya, Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, dikabarkan “menyentil” Fadli atas ucapannya pada Jokowi.

Dikabarkan melalui Juru Bicara (Jubir) Gerindra, Habiburokhman pada 15 November 2021, Fadli mendapatkan teguran langsung dari Prabowo. Menurutnya, teguran tersebut dilayangkan karena apa yang dikatakan Fadli bukan merupakan suara partai.

Menariknya, setelah kabar tersebut, Fadli juga menghilang dari media sosial selama berminggu-minggu, padahal, akun Twitternya selalu diisi dengan kritik-kritik pada Jokowi. Karena itu, publik pun ramai-ramai berspekulasi, mungkin saja Fadli sebenarnya diinstruksikan oleh Prabowo untuk tidak lagi mencari perhatian publik dengan melempar kritik pada Jokowi.

Walaupun argumen itu hanya asumsi belaka, pantas bila kita merefleksikannya kembali ke fenomena “melunaknya” Fadli saat ini. Bisa saja, Fadli sekarang memang meminimalisir komentar pedasnya karena ia masih berada dalam tekanan untuk tetap berada dalam sisi baik Prabowo.

Dan sebenarnya tidak terlalu imajinatif untuk membayangkan hal itu. Ahli psikologi dan sosiologi ternama, Richard Emerson, melalui gagasannya power dependance theory atau teori kebergantungan kekuasaan, menjelaskan bahwa individu yang lebih memiliki kekuasaan dalam suatu organisasi akan selalu dibutuhkan oleh mereka yang kekuasaannya lebih kecil. Fenomena ini menciptakan ketergantungan antara bawahan dengan atasan, yang kemudian mampu merubah perilaku dari bawahan tersebut.

Dalam konteks hubungan atasan-bawahan sebuah partai politik, teori ini meyakini bahwa seorang bawahan partai sudah dipastikan akan bergantung pada sisi baik ketuanya, karena segala kekuatan yang dimiliki partai, seperti jabatan atau “proyekan”, hanya akan diberikan bila ketuanya menyukai bawahannya. Sebaliknya, kekuatan partai untuk menghukum anggotanya pun juga bergantung pada “mood” dari sang ketum.

Teori ini kemudian dapat menjelaskan bahwa perubahan perilaku seorang kader partai, besar kemungkinannya merupakan respons strategis terhadap dinamika kekuasaan yang sedang dimainkan di dalam partainya. Dengan menyelaraskan perilaku mereka dengan preferensi dan harapan ketum, bawahan tersebut menyadari bahwa mereka perlu terus berada dalam sisi baik ketumnya jika tidak ingin dianggap tidak penting, atau lebih parahnya, diberi hukuman.

Nah, terkait sifat Fadli yang sekarang terlihat melunak, jika kita mengacu pada teori ini, bisa kita asumsikan bahwa Fadli mungkin hingga sekarang belum mendapat “persetujuan” Prabowo untuk kembali ke sifat lamanya sebagai seorang pengritik keras. Bahkan, bisa diasumsikan juga bahwa dugaan perselisihan pendapat antara Fadli dan Prabowo adalah hal yang nyata dan serius. Buktinya, Fadli perlu merubah citra politiknya secara keseluruhan hingga sekarang, padahal kritik pedas adalah yang membuat Fadli berbeda dari politisi lain.

Namun, kalau sudah demikian, kita pun perlu melemparkan satu pertanyaan penting. Apa yang membuat Fadli tetap perlu menjaga sikapnya sampai sekarang?

Semua Demi Jokowi?

Seperti yang sudah disinggung pada bagian awal tulisan ini, ketika masanya, Fadli sangat sering memberikan kritik pedas pada Jokowi. Meskipun tidak bisa kita simpulkan secara pasti, kritik-kritik pedas itu bisa jadi dasar asumsi bahwa mungkin saja keluhan yang dilemparkan Fadli pada Jokowi didasari oleh perbedaan pandangan yang begitu kuat.

Masalahnya, Pemilu 2024 semakin dekat, dan kepentingan para ketum partai untuk mendapatkan keunggulan yang sebesar-besarnya telah jadi prioritas utama. Hal ini tentunya termasuk juga dukungan presiden pada capres-capres yang akan berkontestasi.

Yap, kebetulan sekali Prabowo saat ini menjadi salah satu bakal capres yang kerap mendapatkan sinyal dukungan dari Jokowi. Oleh karena itu, sangat masuk akal bila Prabowo memerlukan seluruh anggota Partai Gerindra untuk bersikap dalam satu koridor demi memastikan sinyal dukungan Jokowi padanya sebagai capres 2024 dapat menjadi kenyataan.

Namun, sebagai manusia yang lahir di negara demokrasi, tentunya kepatuhan seorang bawahan partai pada keputusan ketumnya tidak menjamin bahwa ia sejatinya mendukung keputusan tersebut. Psikolog asal Amerika Serikat (AS), bernama Stanley Milgram, yang pernah melakukan penelitian tentang kepatuhan dan kesetiaan pada tahun 1960-an, menyebutkan bahwa kekuatan kepatuhan pada otoritas selalu memiliki kemungkinan untuk berbenturan dengan keputusan moral pribadi seseorang.

Ini artinya, walaupun Fadli mungkin saat ini merasa perlu tetap mematuhi instruksi Prabowo dan Gerindra untuk tidak memberikan kritik secara berlebihan pada Jokowi, wajar pula bila ia masih mempertahankan sifatnya sebagai pengritik.

Pada akhirnya, bila memang benar bahwa kritik yang kerap dilontarkan Fadli pada Jokowi dulu dilandaskan pada perbedaan pandangan politik yang fundamental, tidak heran bila suatu waktu akhirnya Fadli merasa perlu pindah ke kubu politik lain agar mendapatkan kebebasan untuk kembali ke citra dirinya sebagai pengritik. Terlebih lagi, politik adalah dunia yang begitu dinamis, segala halnya akan selalu bisa berubah meskipun pada awalnya perubahan tersebut tidak pernah terpikirkan.

Tapi kembali lagi, tentu semua ini hanyalah interpretasi belaka dengan landasan asumsi Prabowo benar-benar meminta Fadli untuk tidak terlalu keras pada Jokowi. Entah itu karena perseteruan, perbedaan pendapat, atau hal lain, tentunya hanya Fadli, Prabowo, dan jajaran Gerindra saja yang benar-benar mengetahui alasannya. Menarik untuk kita simak kelanjutannya. (D74)

Pencapresan Ganjar jadi tantangan bagi langkah politik Prabowo

Setelah sebelumnya mengungkapkan adanya perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, kali ini Sandiaga Uno kembali mengungkit soal biaya yang dikeluarkannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

Pada Pilgub DKI 2017 Sandi mengeluarkan Rp300 miliar. Sementara di Pilpres 2019 mengeluarkan Rp600 miliar. Menurut Sandi, jika ingin berani mandiri di politik harus berani mengeluarkan dana sendiri.