PinterPolitik.com

“Everybody keeps falling back to the same patterns without doing too much dramaturgy.” – Mitchell Hurwitz, penulis Amerika Serikat

Baru-baru ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah menarik atensi publik. Namun, ini bukan soal amendemen UUD NRI 1945, melainkan pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang meminta Sri Mulyani dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan,” ungkapnya pada 30 November 2021 lalu.

Usulan pencopotan itu bertolak dari kebijakan Sri Mulyani yang mengurangi anggaran MPR — dari Rp750,87 miliar pada 2021 menjadi Rp695,7 miliar pada 2022. “Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” ungkap Fadel.

Selain persoalan anggaran, seperti yang juga disebutkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Sri Mulyani juga kerap membatalkan rapat dengan MPR. “Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” ungkap Bamsoet pada 1 Desember 2021.

Mudah ditebak, berbagai pihak memberi respons, hingga mempertanyakan mengapa pernyataan semacam itu bisa keluar. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, misalnya, menyebut permintaan MPR untuk mencopot Sri Mulyani dapat dikatakan kekanak-kanakan karena persoalan anggaran tidak diputuskan sendiri oleh Menteri Keuangan. 

Tentu pertanyaannya, mengapa pernyataan vulgar seperti itu keluar dari petinggi MPR?

Bukan Pernyataan Denotatif

Untuk menjawabnya, kita dapat mengutip pernyataan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin ketika mengomentari pertemuan Surya Paloh dan Sohibul Iman pada Oktober 2019. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan gertakan politik yang ditujukan untuk menaikkan posisi tawar partai.

Dalam konteks tersebut, sekiranya mudah menyimpulkan, itu adalah gertakan politik Nasdem karena dikabarkan kurang puas dengan formasi kabinet pada periode kedua. Pertemuan itu dilakukan Surya Paloh agar kepentingan politik Nasdem dapat diakomodir. 

Melihat pada sejarah, gertakan politik atau political bluff merupakan strategi yang paling banyak digunakan agar kepentingan si penggertak terakomodir. Salah satu gertakan politik paling hebat di dunia adalah peristiwa yang disebut dengan The Capitulation of Stettin di Prusia.

Diceritakan, pada 29 Oktober 1806, brigade kavaleri Prancis yang dipimpin Jenderal Brigade Antoine Lasalle yang hanya membawa 800 prajurit berkuda dan 2 senjata, secara mengejutkan mampu membuat Romberg, komandan Benteng Stettin untuk menyerah. 

Ini mengejutkan karena Benteng Stettin memiliki hampir 300 meriam dan 5.000 tentara. Jumlahnya sangat jauh dibanding 800 prajurit yang dibawa Lasalle. Lalu, bagaimana Lasalle membuat Romberg menyerah? 

Sederhana, dengan gertakan.

Lasalle menggertak Romberg dengan menyebut ia membawa 30.000 korp tentara. Untuk meyakinkan Romberg, Lasalle memerintahkan para tentaranya menyeret gerbong-gerbong kereta untuk membuat debu beterbangan agar tercipta ilusi terdapat puluhan ribu tentara yang sedang berjalan di belakang.

Melihat tingginya debu di belakang Lasalle, Romberg ketakutan dan menyerahkan kunci Benteng Stettin. Ya, Romberg menyerah oleh “pasukan hantu”, sebuah keputusan yang sangat disesali olehnya.

Pada kasus permintaan pencopotan MPR terhadap Sri Mulyani, bukan tidak mungkin, itu adalah “pasukan hantu” ala Lasalle. Bukan tanpa alasan, Fadel Muhammad dan Bamsoet merupakan politisi dan pebisnis senior yang memiliki pengaruh besar. Mereka tengah menekan Sri Mulyani untuk menyerahkan kunci Benteng Stettin. 

Namun, perlu dicatat, kunci Benteng Stettin bukanlah agar Sri Mulyani dicopot, melainkan agar sang Menkeu memberi perhatian kepada MPR. Seperti pernyataan Bamsoet, ada indikasi mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak melihat MPR memiliki daya tawar yang besar.

Simpulan ini terbukti dengan unggahan foto Sri Mulyani bersama Bamsoet beberapa hari kemudian di acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Nusa Dua, Bali. “Selfie ini beribu makna,” tulis Sri Mulyani pada unggahannya di Instagram @smindrawati pada 3 Desember 2021.

Secara khusus, ketegangan yang kemudian mereda ini dapat dilihat dari konsep dramaturgi yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. Selayaknya drama, kehidupan politik juga bagaikan panggung pertunjukan, terdapat setting dan akting yang dipertontonkan oleh tiap individu sebagai aktornya. Goffman menyebutkan dua panggung, yakni panggung depan (front stage) dan panggung belakang (backstage).

Dalam lanskap politik, interaksi yang riil seringkali yang berada di panggung belakang. Umumnya, panggung depan dipertontonkan karena lobi di belakang layar tidak berjalan semestinya. Oleh karenanya, aktor-aktor politik merasa perlu memainkan panggung depan sebagai gertakan politik atau sekadar menaikkan daya tawar agar lobi panggung belakang dapat diteruskan.

Mengacu pada konsep dramaturgi, pernyataan Fadel Muhammad untuk mencopot Sri Mulyani tidak boleh dimaknai secara denotatif, melainkan sebagai pernyataan penarik atensi. Itu semata-mata dilakukan untuk menarik perhatian Sri Mulyani dan kemudian dilanjutkan di panggung belakang. 

Konteks ini terlihat jelas dalam pernyataan Bamsoet pada 3 Desember 2021, “Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kemenkeu dengan MPR, bukan lah terkait masalah anggaran melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan.”

Di titik ini, sekiranya ada satu pertanyaan tersisa, dengan besarnya pengaruh politik Fadel Muhammad dan Bamsoet, mengapa petinggi MPR perlu memainkan dramaturgi politik alias panggung depan untuk menarik perhatian Sri Mulyani?

Macan Ompong Tak Bercakar?

Untuk menjawabnya, kita perlu membaca buku Menko Polhukam Mahfud MD yang berjudul Politik Hukum di Indonesia. Menurut Mahfud, tidak hanya menjadikan MPR sebagai lembaga tinggi negara biasa – sebelumnya lembaga tertinggi negara, amendemen UUD NRI 1945 juga telah menghapus TAP MPR sebagai peraturan (regeling).

Tadinya, TAP MPR merupakan peraturan perundang-undangan derajat kedua – di bawah UUD. Namun sekarang, TAP MPR hanya sebagai penetapan (beschikking), sehingga tidak heran kemudian apabila ada yang menilai TAP MPR hanya seperti formalitas semata. 

Seperti pernyataan Rachmawati Soekarnoputri pada 12 Agustus 2019, MPR saat ini layaknya seperti macan ompong. Namun, tampaknya kurang tepat disebut macan ompong, melainkan macan ompong tak bercakar. Pasalnya, MPR tidak hanya kehilangan kekuatan hukum, melainkan juga mengalami downgrade kekuatan politik.

Rasionalisasi ini terlihat dari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan hak veto kepada Menko agar memiliki daya tawar di hadapan para menteri. Setelah dievaluasi, ternyata banyak menteri yang tidak menghadiri rapat bersama Menko, sehingga perlu ada daya tawar tambahan, berupa hak veto agar Menko lebih didengarkan.

Sebagai solusi untuk keluar dari status macan ompong tak bercakar, MPR perlu diperkuat secara politik, misalnya dengan memberikan kewenangan hukum khusus. Jika tidak demikian, mungkin perlu ada langkah radikal untuk menghapus lembaga yang dulunya begitu powerful ini.

Well, sebagai penutup, saran untuk menghapus MPR juga merupakan dramaturgi. Saran ini tidak boleh dimaknai secara denotatif. Ini merupakan kalimat penarik atensi. (R53)

PinterPolitik.com

Sobat Pinpol, kalian pasti masih ingat dengan momentum ketika Indonesia ini seakan menjadi negara dagelankan. Maksud mimin yaitu ketika secara mendadak banyak sekali kerajaan-kerajaan aneh bermunculan.

Bermula dari Keraton sejagat di Purworejo, Kesultanan Selaco di Tasikmalaya, Keraton Jipang di Blora, hingga Sunda Empire yang mengaku sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai kuasa di seluruh jagat dunia.

Bahkan yang paling gokil, tentu kalian masih ingat ketika sang tokoh atau pentolan dari Sunda Empire, Pak Rangga Sasana, mengatakan bahwa negara adikuasa seperti Amerika Serikat (AS) berada di bawah kekuasaannya.

Kalau mimin mengingat momentum itu, rasanya nih merasa gemes. Namun, kelihatannya persoalan tentang Sunda itu nggak hanya berhenti di situ, gengs. Bahkan, kali ini melibatkan tokoh dan pejabat elite negara kita loh.

Pasalnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fadel Muhammad, menyatakan mendukung usulan untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, cuy.

Bahkan, jika memang itu mau ditindaklanjuti secara serius, Pak Fadel meminta agar peserta Kongres Sunda atau panitia terus menjalin komunikasi lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat Sunda – baik yang tinggal di Jawa Barat, ibu kota Indonesia, atau luar negeri – untuk mendapat dukungan dan arahan.

Namun, ternyata beda dengan sikap Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, doi menjelaskan bahwa Jabar ini merupakan salad bowl atau tempat pertukaran budaya. Bahkan, Pak Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa di provinsi ini ada tiga budaya yang jelas dominan dan tersebar alias multi-etnis.

Pertama, ada Sunda Pariangan seperti daerah Bandung dan sekitarnya. Kedua, terdapat budaya Cirebonan di Cirebon dan sekitarnya yang menggunakan Bahasa Jawa. Dan, yang terakhir, ada Betawi seperti Depok dan sekitarnya.

By the way, Kang Emil ini kok ya malah bikin Pak Fadel bingung tujuh keliling ya. Begini saja Kang Emil, sebagai komandan di Provinsi Jawa Barat, coba deh diajak ngobrol Pak Fadel agar tahu bagaimana Jabar ini.

Atau kalau memang mau, coba deh Kang Emil ajak doi sowan dulu ke Pak Rangga Sasana sebagai tokoh dan panutan dari Sunda Empire. Sambil meminta arahan begitu, siapa tahu Pak Rangga nanti bisa dimasukkan jadi Dewan Pembina Provinsi Sunda. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa yang tidak senang jika melihat rekan sebangsanya atau rekan sedaerahnya menjadi orang yang sukses dan membanggakan? Selain itu, siapa yang terdiam jika melihat rekan dari daerah yang sama mengalami kesulitan? Hmmm, anggota Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad membuktikan dan membantah pertanyaan ini gengs.

Seakan bangga dan tidak rela melihat Sandiaga Uno dalam keadan yang sulit, Fadel lantas menjulit dan berdalih mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi yang tidak menggaet kader Golkar sebagai cawapres untuk Pilpres 2019. Weleh-weleh.

Apa kalian yakin statement yang dikemukakan Fadel itu sekedar muatan politik partainya saja? Atau ada motif lain yang dimaksud Fadel? Apakah mungkin karena Sandiaga sebagai cawapres oposisi berasal dari Gorontalo, membuat Fadel and the gengs berbelok dan mendukung Sandiaga di Pilpres 2019?

Hmmm, tidak ada yang tahu pasti gengs apa maksud yang terpendam di dalam hati Fadel. Yang pasti untuk sementara ini Fadel dan internal Golkar sedang terbelah dalam menyongsong Pilpres 2019. Sedih memang, tapi apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Ma’ruf Amin yang terlanjur kecebur tak henti dijadikan bahan takabur. Weleh-weleh.

Di sisi lain gengs, isu Munaslub Partai Golkar mencuat usai Jokowi resmi memilih Ma’ruf. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dinilai gagal meyakinkan Jokowi dan parpol koalisi untuk maju jadi kandidat Pilpres.

Huft, kasihan ya Airlangga, padahal baru kepilih jadi Ketum Partai Golkar, eh sudah harus ditumbangin lagi karena gatot alias gagal total lobi jadi cawapresnya Jokowi. Wkwkwkw.

Kalau menurut pengamat politik Rico Marbun, Partai Golkar saat ini tidak dapat berbuat banyak, terlebih dalam menyikapi gejolak penolakan dan isu Munaslub yang menyatakan akan melepaskan diri dari petahana.

Menurutnya, meninggalkan Jokowi memiliki risiko yang lebih besar karena harus menggelar Munaslub. Munaslub diyakini akan membuat internal partai kembali pecah dan itu berbahaya dalam menghadapi Pileg. Woiya gengs, jangan sampai cuman karena Partai Golkar kesal disebut kecebong, malah bikin gagal para calon kader korupnya kepilih di Pileg 2019 gengs. Ahahaha.

Eh typo lagi gengs, maksud eyke itu kader Golkar yang anti korupsi gengs, bukan kader Golkar yang sukanya korupsi. Contohnya, kayak mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan yang lainya itu gengs. Wkwkwkw.

Oh iya, btw gengs, menurut kalian apa yakin Partai Golkar enggak akan buat Munaslub? Atau Partai Golkar memang tidak akan membuat Munaslub, tetapi mesin politiknya akan tetap pincang dalam memberikan dukungan? Hmmm, tapi kalau situasinya kayak gini terus, siap-siap aja deh di Pilpres 2019 para cebong gagal berevolusi jadi kodok. Wkwkwkw. (G35)

PinterPolitik.com

“Pilihan, bukan kesempatan, yang menentukan nasib seseorang.” ~ Aristoteles

[dropcap]D[/dropcap]ampak munculnya nama Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden, sepertinya tidak saja berimbas pada elektoral Jokowi tapi juga loyalitas partai politik koalisinya. Belakangan terbukti kalau koalisi parpol yang duduk di pemerintahan ini, sebenarnya tidak sesolid yang digembar-gemborkan sebelumnya.

Fakta ini khususnya diungkap oleh Fadel Muhammad, salah satu anggota dewan penasehat Partai Golkar. Beberapa hari lalu, secara mengejutkan Fadel mengungkapkan kekecewaannya pada media mengenai tidak terpilihnya ketua umum Golkar, Airlangga Hartarto. Padahal, upaya sosialisasi Golkar telah begitu gencar menyosialisasikan Jokowi.

Rasa kecewa ini, menurutnya, juga dirasakan oleh kader Golkar lainnya sehingga menciptakan situasi rawan perpecahan. Tak ayal, pernyataan Fadel ini pun menimbulkan polemik di kubu Jokowi, termasuk dari Golkar sendiri. Bahkan Fadel pun sempat diterpa isu kemungkinan pemecatan dari partai yang membesarkannya tersebut.

Walau Fadel meralat kalau Golkar tidak terancam perpecahan, namun bukan rahasia lagi kalau di internal Partai Beringin memang terdapat faksi-faksi yang saling tarik menarik berdasarkan kepentingannya masing-masing. Akibatnya, bisa jadi di Pilpres tahun depan partai ini tidak akan menggunakan mesin politiknya secara optimal bagi Jokowi.

Kekesalan karena kadernya tidak terpilih sebagai cawapres juga sempat diungkap oleh Partai Demokrat, ketika secara tiba-tiba nama Sandiaga Uno terpilih mendampingi Prabowo Subianto. Kekecewaan ini sempat diungkap oleh Wakil Sekertaris Jenderal Demokrat Andi Arief yang juga sempat menimbulkan kontroversi.

Sebagai kader partai, baik Fadel maupun Andi, pada akhirnya mau tidak mau harus menerima keputusan koalisi. Namun dua tokoh ini, bisa jadi akan mengalihkan pilihan pribadinya pada pasangan lawan. Kondisi ini, berdasarkan survei Media Survei Nasional (Median), juga terlihat dari kecenderungan konstituen beberapa parpol lainnya.

Bila Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan kalau konstituen PPP dan Hanura cenderung memilih Prabowo-Sandiaga, maka di kubu oposisi pun ada kecenderungan kader Demokrat dan PAN lebih memilih mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Setidaknya, kondisi ini diakui sendiri oleh Soekarwo dan Soetrisno Bachir.

Adanya perbedaan pilihan antara kader dengan elit parpol ini, tentu bukan hal yang sepele. Bagaimanapun, ketidaksesuaian aspirasi ini akan berdampak pada mobilisasi mesin politik partai. Padahal mesin politik partai, terutama yang bersifat informal di akar rumput, merupakan salah satu kunci kemenangan capres yang diusung.

Kader vs Elit Parpol

“Karakter seseorang mudah dinilai dari bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak memberikan keuntungan apapun padanya.” ~ Goethe

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan pemilu langsung yang diterapkan sejak 2004 ini, memang memberikan hak penuh bagi setiap warga negara untuk memilih sendiri pemimpin yang dipercayainya. Meski begitu, setiap parpol tentu meminta para kadernya untuk setia dan mendukung calon yang dipilih oleh elitnya.

Sayangnya, keputusan elit parpol ini sendiri sebagian besar hanya karena hitung-hitungan untuk mendapatkan kekuasaan (office seeking). Akibatnya, parpol pun menjadi kehilangan fungsinya sebagai jembatan aspirasi rakyat. Terlebih, menurut Anthony Downs, para elit parpol lebih banyak memihak berdasarkan alasan rasional semata.

Padahal bila berdasarkan pada perilaku pemilih (voting behavior), Josep Kristiadi dari CSIS melihat, perilaku pemilih di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor sosiologis, psikologis, dan ekonomi (rasional). Ketiga faktor inilah yang kerap membuat kader tak sejalan dengan keputusan parpol.

Pak @SBYudhoyono suara akar rumputmu ke Pak Jokowi di pilpres tahun 2019 tolong ini diperhatikan yaa. Segera keluar dari koalisi atau pilih kadermu yg akan keluar dari partai mercy  https://t.co/1mDkk8xVaZ

— #SantriGerilyawan (@Iwanfahmi07) August 18, 2018

Begitu juga sistem koalisi yang digunakan lebih ditekankan pada unsur kemenangan di parlemen atau Minimal Winning Coalition, menurut William Riker, menimbulkan risiko berkurangnya loyalitas kader maupun konstituen terhadap kebijakan yang diambil oleh elit partai, sehingga menyebabkan besarnya kemungkinan untuk mengalami kekalahan.

Berkurangnya loyalitas kader dan konstituen ini, sepertinya juga sudah mulai terjadi di kedua kubu. Dalam kasus Fadel sendiri, meski beralasan kecewa karena ketua umumnya tidak dipilih sebagai cawapres, namun alasan utamanya mendukung Sandiaga sebenarnya berdasarkan faktor sosiologis, yaitu karena sama-sama berasal dari Gorontalo.

Berbeda dengan kasus yang terjadi pada Soekarwo, di mana Gubernur Jawa Timur yang sebentar lagi akan digantikan Khofifah Indra Parawansa ini, cenderung ke Jokowi-Ma’ruf Amin akibat kedekatannya dengan Nahdlatul Ulama (NU). Pilihan ini, berdasarkan tiga faktor perilaku pemilih, termasuk dalam faktor psikologis.

Mesin Parpol Paska Klientelisme

“Jangan hargai apapun keuntungan yang membuat Anda melanggar janji atau kehilangan harga diri.” ~ Marcus Aurelius

Dengan dukungan sembilan parpol atau lebih dari 60 persen kursi parlemen, di atas kertas, Jokowi memang terlihat berada di atas angin. Namun begitu, hasil survei LSI Denny JA memperlihatkan, kalau keputusan Jokowi untuk bergandengan dengan Ma’ruf Amin membuat elektabilitasnya turun satu persen dari sebelumnya.

Walau masih berada di atas pasangan Prabowo dan Sandiaga, namun fakta ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Downs, yaitu koalisi gendut tidak menjadi ukuran untuk mendapatkan kemenangan. Apalagi bila mesin politik yang dimiliki oleh parpol koalisinya tidak bekerja se-efektif dan seproduktif yang diharapkan.

Macetnya mesin politik di akar rumput, pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta lalu. Saat itu, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga. Selain tekanan dari massa Islam, tidak kompaknya dukungan parpol dengan keinginan kader PDIP dan PPP juga, sebenarnya juga merupakan salah satu penyebabnya.

Walau mesin politik di tingkat formal yaitu di struktur partai berjalan dengan baik, namun tanpa dukungan mesin politik informal yang terdiri dari jaringan partai di daerah dan kelompok atau organisasi massa pendukungnya, hanya akan membuat sosialisasi dan kampanye di wilayah-wilayah tidak lancar alias macet.

Fadel Muhammad berkt Golkar kemngkinan pecah.  Sy tegaskan Golkar sdh pecah dibawah. Sy tahu dari pr Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD kota, kab. dan prov.yg ikut Bimtek yg dilaksanakan univ. yg sy pimpin. Mrk curhat kebijakan Ketum Golkar. Mrk mbalelo tdk mau psg foto JKW

— Musni Umar (@musniumar) August 22, 2018

Terkait pernyataan Fadel sebelumnya, bisa jadi dukungannya pada Sandiaga juga akan melumpuhkan mesin partai Golkar di Gorontalo pada khususnya, dan Sulawesi Utara pada umumnya. Apalagi Jusuf Kalla sendiri tidak memberikan dukungan yang tegas, sehingga bisa saja di Pilpres nanti, Jokowi akan kehilangan suara di Sulut.

Kondisi yang sama juga terjadi di kubu Prabowo, sebab Khofifah sebagai gubernur terpilih Jatim juga telah menyatakan dukungannya pada Jokowi-Ma’ruf. Padahal, di Pilgub lalu partai pertama yang memberikan dukungan padanya adalah Partai Demokrat. Seperti juga Soekarwo, Khofifah pun terikat pada faktor psikologisnya di NU.

Lepasnya keterikatan loyalitas kader dari partai ini, merupakan bentuk paska klientelisme. Menurut definisi Jonathan Hopkins, klientelisme merupakan suatu bentuk hubungan loyalisme patronisme atau keterikatan antara atasan dengan bawahan. Ikatan loyalitas ini, umumnya karena ada faktor timbal balik yang saling menguntungkan di antara keduanya.

Dalam hal ini, paska klientelisme dapat diartikan sebagai hilangnya loyalitas antara kader dengan para elit parpolnya akibat kader tak lagi merasa diuntungkan atau diakomodir aspirasinya oleh para pembuat keputusan, seperti misalnya Fadel yang enggan memilih Jokowi karena merasa kerja keras Golkar tak “menghasilkan apa-apa”.

Macetnya mesin parpol di akar rumput dan hilangnya loyalitas kader ini, sudah pasti akan sangat merugikan para capres yang akan bertarung tahun depan. Sekarang pertanyaannya, bisakah kedua pasangan yang akan berlaga tahun depan ini mampu meningkatkan citranya tanpa bantuan mesin politik akar rumput yang optimal? (R24)