PinterPolitik.com

“In civilized life, law floats in a sea of ethics.” — Earl Warren

Pada 2019 lalu, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kaesang Pangarep, mengaku menolak tawaran untuk maju menjadi calon anggota legislatif (caleg). Dalam perbincangannya dengan Irfan Hakim pada April 2022, Kaesang juga bercerita bahwa hanya dirinya yang bukan pejabat di keluarga – alias masyarakat sipil.

“Kayak satu keluarga pejabat semua, ada bapak, mas Gibran, kakak Ipar. Otomatis ibu juga, kakak ipar juga, kakak saya nomor dua juga. Jadi kalau kumpul keluarga itu… Wah pejabat semua, kayak orang sipil datang, misi Pak,” cerita Kaesang ke Irfan Hakim.

Well, cerita itu tinggal cerita. Cukup mengejutkan. Pada 24 Januari 2023, Gibran Rakabuming Raka mengungkap bahwa Kaesang tertarik untuk terjun ke politik. Ia pun memberi bocoran bahwa Kaesang ingin menjadi pejabat eksekutif.

Tidak butuh waktu lama, berbagai elite partai politik langsung menyambut hangat berita tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan telah merayu Kaesang untuk bergabung dengan PDIP. “Karena di PDI memang ada ketentuan dalam satu keluarga itu berasal dari satu partai yang sama,” ungkap Hasto pada 30 Januari 2023.

Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku memberikan kebebasan kepada Kaesang. “Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberi kebebasan kepada mereka. Saya tidak mempengaruhi, saya tidak memutuskan,” ungkap RI-1 pada 29 Januari 2023.

Tidak Ada Pertarungan?

Melihatnya secara hukum, tentu tidak ada masalah, katakanlah jika Kaesang menjadi pejabat seperti Gibran dan Bobby. Seperti yang menjadi argumentasi berbagai pihak, “Toh, Kaesang harus bertarung di pemilu.” Selain itu, Kaesang memiliki hak untuk dipilih dan mencalonkan diri.

Iya, berbagai argumentasi itu sekiranya tepat secara normatif. Namun, bagaimana jika dalam faktanya tidak terdapat “pertarungan”?

Kita bisa melihat kasusnya pada Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo 2020. Yup, Gibran menang telak dengan 225.451 suara (86,5%). Bahkan, karena semua partai mendukung Gibran, putra sulung Presiden Jokowi itu hampir melawan kotak kosong. Majunya Bagyo Wahyono dan Suparjo Fransiskus Xaverius sebagai pasangan calon (paslon) independen juga didera isu sebagai pasangan boneka.

Isu ini makin mencuat setelah Bagyo-Suparjo hanya memperoleh 35.055 suara (13,5%). Padahal, ketika mendaftar di KPU, pasangan itu menyerahkan syarat dukungan sebanyak 41.425 suara – meskipun setelah dilakukan pengecekan hanya 36.006 bukti dukungan yang dianggap memenuhi syarat.

Tentu pertanyaannya, kenapa perolehan suara Bagyo-Suparjo lebih kecil dari syarat dukungan yang mereka serahkan?

Kembali pada Kaesang, adanya karpet merah jelas terlihat. Baru saja mengungkapkan keinginan untuk maju, berbagai elite partai politik langsung berlomba-lomba memberikan sambutan hangat – seperti disebutkan pengamat politik Adi Prayitno pada 26 Januari 2023, “karena Mas Kaesang ini adalah anak Presiden yang saat ini berkuasa”.

Mengutip Adi, apakah partai politik akan tetap berlomba-lomba memberikan sambutan kepada Kaesang jika Jokowi sudah tidak menjabat?

Melakukan komparasi, kita bisa membandingkannya dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tidak hanya didera sentimen karier politik instan dan dinasti politik, karier politik AHY terlihat menuai berbagai ganjalan. Beberapa waktu lalu bahkan terdapat usaha untuk mengkudeta AHY dari pucuk pimpinan Partai Demokrat.

Pertanyaannya, kembali mengutip Adi, apakah ganjalan-ganjalan itu akan mendera AHY jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat Presiden RI?

Jika direnungkan, persoalan ini mengingatkan kita pada penjabaran John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice. Fondasi gagasan Rawls berpijak pada kenyataan bahwa setiap orang lahir secara tidak setara. Ada yang lahir dari keluarga miskin, ada yang terlahir kaya raya, berasal dari kelompok etnis/ras tertentu, terlahir sangat berbakat, dan seterusnya.

Menurut Rawls, keuntungan karena dilahirkan sebagai yang lebih beruntung (kita sebut saja privilese), bukanlah alasan untuk berhak atas lebih banyak manfaat dari institusi sosial. Menurut Rawls, adalah tugas negara untuk mengubah ketidaksetaraan menjadi keuntungan semua warga negara, khususnya terhadap mereka yang paling tidak beruntung.

Mengacu pada prinsip paling mendasar yang membedakan demokrasi dengan sistem politik lainnya, hanya dalam demokrasi setiap warga negara dapat dipilih secara setara – tidak ada privilese karena keturunan tertentu.

Dengan adanya karpet merah karena Jokowi sedang berkuasa, tidak heran kemudian berbagai pihak menyinggung soal etika politik.

“Pertama, jika Kaesang masuk kontestasi dan ada peluang menang dengan libatkan keluarga, maka ini meneguhkan upaya membangun kekerabatan politik Joko Widodo,” ungkap pengamat politik Dedi Kurnia Syah pada 26 Januari 2023.

Masyarakat Lumrah Saja?

Terkait kritik berbagai pihak, sekiranya kita semua mengetahui persoalan etika politik karena status Jokowi yang masih berkuasa. Namun, pertanyaannya, kenapa fenomena ini tetap dibiarkan terjadi?

Fenomena pelanggaran etika politik di Indonesia setidaknya terjadi karena dua faktor. Pertama, hal itu terjadi akibat kurangnya kesadaran pejabat atau politisi terhadap norma-norma yang berlaku. Kedua, hal tersebut bisa juga dipicu oleh budaya permisif masyarakat sendiri.

Yang menarik, ketidakpatuhan terhadap norma ternyata dimotori oleh kalkulasi matematis. Robert Seidman dalam bukunya The State Law and Development, menyebutkan faktornya terkait erat dengan reward dan punishment.

Menurut Seidman, seseorang melanggar aturan karena menghitung keuntungan dari ketidakpatuhannya melebihi kerugian atas kepatuhannya terhadap hukum. Artinya, si pelaku sangat memahami bahwa pelanggarannya memiliki insentif lebih besar dibandingkan kepatuhannya.

Pada kasus berbagai pejabat yang mendorong keluarganya maju di pemilu, penjabaran Seidman sekiranya terjadi. Mereka sangat menyadari, dengan posisinya sebagai penguasa, potensi kemenangan keluarganya lebih besar dibanding ketika sudah turun takhta.

Kedua, kalkulasi matematis itu berkorelasi kuat dengan budaya permisif masyarakat. Amalia Syauket dan Nina Zainab dalam penelitian berjudul Social Permissive Reasoning as Inherited Poverty (Critical View of a Political Dynasty Prone to Corruption) menyebutkan bahwa korupsi dan dinasti politik berkorelasi kuat dengan budaya permisif masyarakat Indonesia.

Dalam temuan Syauket dan Zainab, terus berdirinya dinasti politik Ratu Atut di Banten, misalnya, terjadi karena perilaku masyarakat yang sangat permisif, khususnya terhadap politik uang. Meskipun berbagai kasus korupsi mendera dinasti politik Ratu Atut, sebagian masyarakat merasa itu bukan urusannya. Yang terpenting, kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi.

Pada kasus Kaesang, budaya permisif itu jelas terlihat. Tidak hanya dari kalangan masyarakat luas, melainkan juga dari kalangan para elite politik.

Sebagai penutup, sekiranya kita dapat menyimpulkan dua hal. Pertama, memang benar Kaesang memiliki hak politik. Ia berhak terpilih sebagai pejabat eksekutif seperti kakaknya, Gibran.

Namun, jika bertolak pada etika politik dan prinsip paling dasar demokrasi, sekiranya lebih heroik jika dilakukan setelah Jokowi purna tugas.

Kedua, pernyataan Jokowi bahwa dirinya memberikan kebebasan bukan tidak mungkin bertolak pada dua kalkulasi, yakni kalkulasi kemenangan dan kalkulasi budaya permisif masyarakat. (R53)

PinterPolitik.com

Menjadi seorang politikus rasanya sungguh menggiurkan. Profesi ini telah merebut hati banyak orang. Mulai dari orang-orang biasa saja, para investor, sampai akademisi pun tak luput dari jerat jaringnya.

Maka tak heran, ketika demokrasi menjadi “panglima” dalam kehidupan bernegara akhir-akhir ini, politikus menjadi euphoria massa. Ketika konstitusi memberi peluang bagi berkembangnya demokrasi dan pesta demokrasi menjadi ajang kontestasi meraih kekuasaan, maka menjadi politikus adalah sebuah keniscayaan.

Boleh jadi, menjadi seorang politikus merupakan pekerjaan yang sesungguhnya mulia. Politikus bisa menjadi apa saja: Presiden/Wakil Presiden, Menteri, Anggota Dewan, Gubernur, Bupati, Walikota, bahkan Mahkamah Agung sekalipun. Artinya, seorang politikus bisa melintasi batas-batas kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kehidupan politikus tentu akan senantiasa dikaitkan dengan perilaku politik yang dilakukannya dalam mengemban tugas sebagai amanah rakyat. Kerap kali, panggung politik yang diperankan oleh para politikus membuat jemu masyarakat.

Mengapa? Perilaku politik yang diusung para politikus seringkali justru melukai hati konstituennya. Di samping janji-janji yang pernah ditepati, perilaku hedonis dan pragmatis tiba-tiba menyeruak ke permukaan tanpa ada rasa malu.

Para politikus yang tak meraih kekuasaan lewat hajatan demokrasi itu mempertontonkan kehidupan serba mewah dan berkelas. Amat kontras dengan kehidupan para jelata yang untuk urusan primer saja tidak mampu untuk memenuhi.Berbagai tindakan tidak “senonoh” yang dipertontonkan oleh elite politik menjadi cemooh tersendiri bagi dunia politik.

Perlombaan untuk mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan dengan mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan bersama, korupsi yang menggerogoti hampir semua elemen politik, serta berbagai perilaku tidak pantas lainnya yang didukung oleh kekuasaan politik tidak jarang mengundang sinisme yang pada gilirannya akan membuat citra politisi dipandang rendah.

Berbagai perilaku tidak pantas itu seakan menjadi antiklimaks moralitas politik yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa (Udjan, 2008). Setiap politikus – baik sebagai elite partai, wakil rakyat, pejabat, maupun pemangku kebijakan publik lainnya – harus menjalankan politik yang santun, beretika, dan berintegritas.

Dalam bukunya yang berjudul Etika Politik, Magnis Suseno (1987 :13) menyatakan bahwa etika berkaitan dengan refleksi moralitas yang berisi sekumpulan norma sebagai pegangan suatu komunitas atau masyarakat sehingga seluruh hidup dan laku tingkah laku manusia tidak merugikan satu sama lain. Oleh karena itu, etika adalah kumpulan nilai-nilai atau asas yang memungkinkan seseorang mengaktualisasikan diri sebagai manusia yang bermartabat dan beradab.

Dengan demikian, perilaku politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perilaku yang menampilkan kegiatan pelibatan dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat (oleh dan) bagi kehidupan bangsa dan negara. Terdapat pula pandangan bahwa perilaku politik adalah perilaku yang terdapat pada apa yang kita rumus artikan sebagai dunia politik dengan  segala tingkah dan polah yang terjadi di dalamnya.

Distribusi Kekuasaan Dalam Lanskap Demokrasi

Akhir-akhir ini, kita dipertontonkan dengan berbagai pertunjukan dan manuver elite penguasa. Sebagai bagian dari membangun komunikasi politik yang elegan tentu dimungkinkan bagi setiap petinggi partai politik. Oleh karena itu, politik adalah menasbihkan yang namanya power sharing dan koalisi menjadi wahana untuk menentukan sikap dan komitmen “apakah akan bersama-sama dalam satu “perahu” atau akan beralih pada “sampan” yang lain.”

Dan rasanya, gula kekuasaan tetap menjadi rebutan. Elite partai politik saling berhasrat untuk berada dalam lingkaran kekuasaan sebab menjadi bagian dari pemangku kebijakan adalah kesenangan dan kebanggaan dari sebuah partai politik.

Maka dari itu, pada akhirnya, koalisi tak lagi menjadi bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menghadang di depan mata. Akan tetapi, manuver-manuver ini hanya menjadi ajang pembagian “kue kekuasaan.”

Agregasi dan artikulasi kepentingan kian kuat dipertontonkan. Manuver untuk membentuk “poros” kekuatan tertentu menjadi bagian dari sebuah bargaining power. Kita tidak lagi melihat drama politik yang konstruktif guna memikirkan bagaimana negara ini akan dibangun demi terciptanya bonum comune di zaman yang semakin edan ini. Akan tetapi, politik diumbar hanya sebagai bentuk “dagang sapi”.

Kekuasaan didistribusikan oleh kedaulatan rakyat yang memilih elite politik untuk diberi amanah memimpin dan mengelola kekayaan negara. Namun, kemudian, jika nafsu berkecamuk dan dahaga kekuasaan dipertontonkan melalui sekat-sekat primordialisme, maka jangan harap rakyat dapat memperoleh mimpinya – berupa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Distribusi kekuasaan semestinya bersandar pada komitmen kebangsaan dan kesejahteraan di atas segalanya. Kesatuan dan persatuan jangan lah hanya menjadi slogan yang hampa.

Walau pada dasarnya demokrasi membuka ruang untuk distribusi kekuasaan, kekuasaan itu sendiri akan cenderung terus bergerak ke arah konsentrasi kekuasaan. Dinamika capaian dan masa depan distribusi kekuasaan sangat lah bergantung pada sejumlah faktor.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Antonius Doni Dihen – mantan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Repulik Indonesia), pendistribusian kekuasaan, terjadi harus berlandaskan beberapa faktor.

Di antaranya adalah, pertama, kekuatan civil society yang tetap menjaga kekuatan, independensi, dan kemampuan kontrol kritisnya terhadap jalannya kekuasaan. Jika pilar-pilar civil society mampu menahan diri dari godaan kekuasaan jangka pendek, maka kita dapat melihat ada prospek distribusi kekuasaan.

Faktor kedua adalah aktivis dan politisi idealis yang mengambil realisme masuk ke dalam kekuasaan tetapi tidak membiarkan diri laut dan terhanyut dalam dinamika politik pragmatis. Faktor ini sangat riskan tetapi harapan ke sana tentu saja perlu terus dihidupkan.

Dan faktor ketiga adalah perkembangan kesadaran etis dari kalangan terbatas dilingkungan elite kekuasaan yang membatasi orientasi kekuasaan dan kapitalistiknya untuk tujuan-tujuan kemanunisiaan dan kesejahteraan banyak orang.

Ending dari diskusi penulis dengan Dihen yang berfaedah ini adalah distribusi kekuasaan bukan sesuatu yang niscaya dalam sistem politik demokrasi. Ia membutuhkan kerja-kerja penyadaran dan advokasi yang sangat serius.

Oleh sebab itu, dalam kondisi politik yang tengah “galau” saat ini, kita harus menyelamatkan jantung demokrasi yang tengah sekarat. Penulis menaruh harapan, bahwa yang pertama, ada pada rakyat sebagai manifestasi suara Tuhan untuk tidak terjebak dalam permainan pat gulipat aktor politik.

Kedua, juga terselip dalam kebesaran jiwa agar para pelaku politik untuk tidak membengkokkan yang sudah lurus. Dan, yang ketiga, kehadiran kekuatan civil society yang tak pernah lelah mengawal demokrasi.

Sebab, pada mulanya, politik itu adalah mulia. Baik politik sebagai ilmu, seni, aktivitas maupun institusi.

Tulisan milik Bapthista Mario Y. Sara, Aktivis PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Merawat kepercayaan publik bisa dikatakan merupakan hal paling esensial dalam politik. Sayangnya, kebanyakan para politisi kerap mengabaikan aspek fundamental tersebut bahkan tak jarang terlibat dalam masalah pelanggaran etika politik. Dampaknya, masyarakat kian apatis bahkan perlahan menjurus pada krisis legitimasi.

Sarah Birch & Nicholas Allen dalam Judging politicians: The role of political attentiveness in shaping how people evaluate the ethical behaviour of their leaders, menyebut para politisi semestinya menjaga kepercayaan masyarakat agar tetap mempertahankan legitimasi publik. Akan tetapi, faktanya kebanyakan dari mereka bertindak sebaliknya – tak etis.

Masalah pelanggaran etika politik memang lumrah ditemui dalam laku politik para politisi maupun para pejabat publik. Hal itu tercermin dari kebiasaan mereka yang kerap melanggar kode etik baik yang tertulis ataupun yang tak tertulis demi mengejar apa yang mereka inginkan.

Sebut saja salah satu kasus yang belakangan diduga dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Komjen Firli Bahuri, ketika masih menjabat Deputi Bidang Penindakan KPK. Firli disebut melakukan pelanggaran kode etik lantaran bertemu dengan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai salah satu unsur pimpinan di lembaga antirasuah yang menangani masalah korupsi, Firli dinyatakan melanggar kode etik lantaran menemui orang yang diduga terlibat kasus korupsi. Padahal, secara etik, setiap unsur pimpinan di wadah KPK tidak diperbolehkan memiliki afiliasi politik guna menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Selain itu, dugaan kasus pelanggaran etik juga belakangan dilakukan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Zulkifli Hasan alias Zulhas. Ia dinilai melanggar etika politik lantaran sampai sekarang masih menempati kantor (ruang kerja) MPR RI yang semestinya sudah ia tinggalkan sejak memasuki masa purna jabatan.

Diketahui, masa menjabat Zulhas selaku Ketua MPR RI semestinya sudah berakhir sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan MPR masa bakti 2019-2024 yang digelar pada 1 Oktober 2019 lalu. Dengan demikian, sejak 1 Oktober secara etik para pejabat sebelumnya sudah harus mulai menanggalkan fasilitas publik yang digunakan, termasuk ruang kantor dan lainnya.

Menariknya, Zulhas juga ternyata sampai sekarang masih menempati rumah dinasnya di Widya Chandra IV nomor 16, Jakarta Selatan.  Jadi, dalam konteks ini, Zulhas sedang menikmati sesuatu yang bukan lagi menjadi haknya. Sebagai seorang mantan pejabat negara dan politisi, sikap Zulhas jelas tak pantas ditiru.

Dari kasus tersebut muncul pertanyaan, mengapa pelanggaran etika politik masih lazim ditemui pada para pejabat publik dan politisi di Indonesia?

View this post on Instagram

Etika politik sering dilanggar pejabat publik, kapan akan membaik?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 3, 2020 at 3:36am PST

Problem Etika Politik

Terkait kasus Zulhas yang masih belum mengembalikan fasilitas negara, sempat dikritik oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, yang menyebut sikap tersebut mencerminkan miskinnya suri tauladan sebagai elite politik.

Meskipun tidak ada aturan yang melarang, secara etika, apa yang diperlihatkan Zulhas mencederai etika politik. Fenomena pelanggaran etika politik ini jika ditelusuri lebih jauh hampir melanda sejumlah elite politik di tanah air.

Lord Paul Bew dalam Public Ethics and Political Judgment mengatakan, masalah etika memang kerap mendera para politisi. Bew mendefinisikan etika politik sebagai perangkat normatif yang meliputi standar-standar, norma, atau tata aturan yang melekat pada peran dan fungsi yang seharusnya dipatuhi setiap pejabat maupun elite politik.

Bew mencoba memisahkan antara etika politik dan etika personal. Menurutnya, perbedaan antara keduanya terletak pada derajat kepatutan. Etika personal, menurutnya hanya terbatas pada soal integritas pribadi atau moral seorang pejabat atau politisi. Sedangkan, etika politik bersinggungan dengan perkara moralitas publik yang di dalamnya terdapat sejumlah standar-standar normatif yang menjadi acuan perilaku elite politik.

Jika ditarik dalam kasus Zulhas, maka apa yang tengah dilakukannya mengandung makna pelanggaran terhadap etika politik dan etika personal sekaligus. Bahwa di satu sisi Zulhas memang bermasalah secara personal (integritas diri) sebab sudah pasti tahu apa yang dilakukannya secara moral tidak dibenarkan,  namun dalam waktu bersamaan ia juga melakukan pelanggaran secara etika politik.

Seperti dinyatakan Angel Rodríguez Luño dalam Personal Ethics and Political Ethics, bahwa etika personal lebih condong pada kualitas pribadi yang dimiliki masing-masing orang dalam laku politiknya. Sementara, etika politik adalah apa yang dilakukan seseorang menurut kerangka normatif yang ada, baik itu mengacu pada konstitusi, hukum, adminsitrasi dan sebagainya.

Jika ditelisik, kasus seputar pelanggaran etika politik juga sempat dialami sejumlah pejabat tanah air. Ambil contoh kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla oleh mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto terkiat masalah PT Freeport.

Diduga, Setya Novanto ketika itu meminta jatah saham dan proyek pembangkit listrik dari PT Freeport Indonesia yang menyebut saham tersebut akan diberikan kepada presiden dan wakil presiden. Akibat kejadian ini, mulailah muncul istilah “papa minta saham”.

Pertanyaannya, mengapa fenomena ini seringkali terjadi di Indonesia? Apalagi kalau dirunut, kejadian serupa banyak menyeret sejumlah pejabat dan elite politik mulai dari pusat hingga aras lokal. Artinya, ada problem yang cukup serius dalam konteks perpolitikan kita.

View this post on Instagram

Rakernas PAN berakhir ricuh.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 9, 2019 at 1:00am PST

Budaya Permisif

Fenomena pelanggaran etika politik atau etika publik di Indonesia dapat dikaji dalam beberapa aspek. Pertama, hal itu terjadi akibat kurangnya kesadaran pejabat atau politisi terhadap norma-norma yang berlaku. Kedua, hal tersebut bisa juga dipicu oleh faktor permisivisme masyarakat sendiri.

Bahwa ketidakpatuhan terhadap kaidah-kaidah yang ada menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran etika publik, boleh jadi hal itu dilakukan karena alasan tertentu. Namun, jika merujuk pada apa yang ditulis Robert Seidman dalam The State Law and Development, hampir dapat ditebak kalau alasannya lebih pada soal ongkos dan ganjaran. Atau, bisa dibilang, seseorang melanggar aturan tidak lain karena keuntungan dari ketidakpatuhannya melebihi kerugian atas kepatuhannya terhadap hukum.

Artinya, si pelaku paham betul bahwa pelanggarannya memiliki insentif lebih besar dibandingkan kepatuhannya. Dengan demikian, seorang pejabat sudah pasti menimbang manfaatnya terlebih dahulu sebelum ia benar-benar memutuskan untuk melabrak standar etik yang ada.

Kalkulasi pragmatis ini jika dihubungkan dengan kasus Zulhas tentu memiliki relevansi cukup kuat. Bahwa masih tetap menempati fasilitas negara meski sudah bukan haknya lagi adalah perhitungan pragmatis Zulhas, terlepas, ia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah tindakan yang sangat tak etis. Boleh jadi publik tidak begitu mempersoalkan tindakannya, namun secara moral dan etik, perbuatannya tergolong pelanggaran serius terhadap etika politik seorang politisi.

Selain masalah kealpaan penghormatan elite politik terhadap standar etik, faktor lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata – yang juga berkontribusi pada kian maraknya perilaku non etis pejabat –  adalah soal budaya permisif masyarakat.

Kondisi ini sebagian besar dipicu oleh rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik, politisi serta politik itu sendiri. Dari sinilah muncul yang namanya apatisme politik yang kemudian menjurus pada sikap permisif.

Budaya permisif dapat digambarkan sebagai suatu gejala di mana masyarakat tidak lagi peduli terhadap suatu hal tertentu. Dalam konteks politik, situasi ini bisa dimaknai sebagai suatu gejala di mana masyarakat tidak begitu konsen terhadap isu sosial politik ataupun yang berkaitan dengan perilaku elite.

Dengan demikian, tingkah laku politik yang justru merugikan masyarakat kurang mendapat tanggapan serius di masyarakat.

Kasus Zulhas misalnya, masyarakat akan berpikir “masa bodoh” mau ia tempati sampai kapan pun tidak ada dampaknya bagi mereka. Fenomena apatisme politik masyarakat Indonesia dinilai tidak hanya didasari oleh tindakan personal, melainkan sudah menjadi sikap umum.

Gejala serupa memang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan terdapat di sejumlah negara dengan berbagai penyebabnya. Seperti diungkapkan David S. Mason dalam Political Apathy in Poland, bahwa kasus apatisme politik juga terjadi di Polandia. Kebanyakan dari mereka menjadi apatis dikarenakan adanya perasaan pesimisme yang dipicu oleh masalah ekonomi.

Selain Polandia, masalah yang sama juga terjadi di Nigeria. Sebagaimana diulas Adeline Nenna dalam Political Parties, Political Apathy And Democracy In Nigeria: Contending Issues And The Way Forward, bahwa fenomena apatisme politik di Nigeria menjadi masalah tersendiri bagi proses demokrasi di negara itu. Dia juga menyayangkan sikap sejumlah elite partai yang seolah mengabaikan fakta tersebut.

Kembali pada kasus pelanggaran etika yang dilakukan Zulhas serta sejumlah pejabat negara lainnya, bisa dibilang permasalahan tersebut merupakan buah dari apatisme politik yang membuat masyarakat menjadi permisif terhadap urusan sosio-politik.

Faktor permisivisme masyarakat ini diakui Azyumardi Azra sebagai salah satu penyebab maraknya pelanggaran etika yang dilakukan para pejabat negara. Dengan demikian, bisa dikatakan fenomena pelanggaran etika politik di kalangan pejabat dan elite politik, selain karena rendahnya penghormatan terhadap hukum juga disebabkan faktor permisivisme masyarakat itu sendiri. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]ungkin 42 persen warga Jakarta lainnya sudah bisa menebak akan ada yang geger saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru. Benar saja, ucapan ‘pribumi’ Anies menjadi polemik dimana-mana. Sehingga, sosok Anies sebagai antagonis semakin menjadi-jadi dan kontroversial di mata sebagian orang.

Bila dirunut kembali dalam sejarah karir politiknya, tidak kali ini saja ucapan Anies menuai kontroversi. Ada cukup banyak kontroversi lain yang pernah menyerang dirinya, termasuk ucapan-ucapannya yang bagi sebagian orang sulit dipahami. Ucapan-ucapannya tersebut, sebenarnya merefleksikan sikap politik Anies yang dalam prosesnya mengalami pergeseran.

Sikap politik merupakan penggambaran pandangan politik (political view) maupun kepentingan seseorang dalam berpolitik. Dalam kasus ‘pribumi’, misalnya, secara sederhana tergambar ‘keberpihakan’ yang dimiliki Anies. Ia berpihak kepada siapapun ‘pribumi’ yang ia maksud, dan mempertahankan dari adanya ‘musuh pribumi’, siapapun yang ia maksud.

‘Pribumi’ adalah satu langkah politik Anies yang boleh dinilai sengaja ataupun tidak sengaja, mencuri perhatian. Dari sini, terlihat posisi moral dan etika politik Anies. Apakah ia masih memegang tumpuan etika dalam berpolitik? Ataukah memang batasan etis telah ia langgar, semata untuk meraih perhatian yang dibutuhkan oleh seorang politisi?

Kompas Moral Anies

Skandal, polemik, atau kontroversi semacam ini selalu menjadi pembangkit etika politik. Pro-kontra dalam kasus ini menunjukkan ada lubang dalam etika politik kita, ada celah masalah yang menimbulkan ketidaketisan sikap seorang politisi. Dalam melihat etis atau tidaknya seseorang berpolitik, kompas moral merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur.

Menurut Franz Magnis Suseno, etika politik dapat dilihat melalui beberapa tingkat moral, yakni  prinsip keadilan, prinsip suatu bidang permasalahan tertentu, (misalnya partisipasi politik atau kesenjangan ekonomi), dan prinsip sesuai tuntutan zaman. Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, seseorang dapat diukur kadar moral politiknya.

Mohon Doa u/ Romo Franz Magnis Suseno saat ini yg sedang dalam perawatan di RS EKA, BSD Tangerang Selatan. SeMoga beliau cepat pulih . Amin pic.twitter.com/RghnJWhykT

— sabda perubahan (@SabdaPerubahan) October 19, 2017

Dalam hal etika, Anies dapat dinilai melalui janji dan sikapnya selama kampanye. Menyoal keadilan, Anies telah menggunakan retorikanya dengan baik. Misalnya dengan menjanjikan pembatalan reklamasi, penerapan OK-OCE, serta KJP-KJS Plus termasuk bagi anak-anak yang tidak bersekolah. Ketiga janji politik ini berlandaskan pada sikap moral yang sama, yaitu keadilan. Atau dalam bahasa kampanyenya, keberpihakan (bagi yang lemah).

Demikian juga dengan moral dalam urusan tertentu, misalnya partisipasi politik dan pembenahan ketimpangan ekonomi di Jakarta. Anies telah sangat baik dalam retorikanya. Misal, berkali-kali menyebut bahwa dia akan menghimpun komunikasi perkotaan yang memungkinkan warga turun tangan menyumbang solusi permasalahan kota. Gagasan yang terdengar rumit, namun cemerlang bagi peningkatan partisipasi politik, bukan?

Juga dalam hal pembenahan ketimpangan, Anies begitu gencar berkampanye untuk menyediakan rumah DP 0% dan menghentikan penggusuran. Anies jelas merasa menang di atas Ahok yang bertangan dingin dan tempramental. Dengan mengunjungi korban-korban penggusuran, secara moral Anies selalu nampak di atas angin terkait penyelesaian ketimpangan sosial di Ibukota.

Namun dalam perkara moral tuntutan zaman, Anies nampak sangat lemah. Moral tuntutan zaman di sini dapat diartikan sebagai apa yang dibutuhkan Jakarta saat ini. Dengan ragam identitas di dalamnya, Jakarta belakangan begitu terkoyak dengan aksi-aksi intoleran dari ormas radikal. Mereka menyerang, main hakim sendiri, dan mengeksploitasi kitab suci.

Anies justru terlihat begitu tenang di tengah ricuhnya Pilkada Jakarta kemarin. Ia bahkan diam melihat warga Jakarta menolak menyolatkan jenazah sesama Muslim, semata karena tidak mendukung Anies Baswedan. Anies sadar diamnya itu menguntungkan.

Menurut Haryatmoko dalam Etika Politik dan Kekuasaan, seseorang kehilangan etika dan moralitasnya apabila mendiamkan kekerasan terjadi dalam nama aksi politik. Perilaku itu secara tragis ditunjukkan Anies sepanjang masa kampanye kemarin.

“We’re deeply committed to the idea of pluralism, tolerance, peace, co-existence and one God — the same God. A bird needs two wings to fly: a left wing and a right wing.”

-Tom Khan-

Sekali lagi, penegasan mengenai kompas moral Anies di sini sama sekali tidak menyentuh sisi teknis, hukum, maupun feasibility gagasan kebijakannya. Namun, gagasan dan janji ini diukur dengan ukuran sederhana; seberapa bermoralkah Anies?

Ia tentu bermoral tinggi. Akan tetapi, gaya politiknya mengindikasikan sikap yang seringkali kurang etis. Anies bermoral namun tak etis dalam berpolitik.

Menyeberang Koalisi, Menyeberang Idealisme?

Seorang politisi yang ‘menyeberang’ ke koalisi atau partai politik lawan adalah hal umum. Terkadang, seiring dengan perpindahan koalisi tersebut, berubah pula cara pandang politik agar dapat diterima oleh kawanan barunya.

Kasus seperti ini pernah terjadi pada Ronald Reagan, Gubernur California yang kemudian menjadi Presiden AS. Saat menjadi gubernur, ia mengidolakan Theodore Roosevelt dan mengikuti jalan Partai Demokrat. Namun sejak kematian Roosevelt dan Partai Demokrat goyah, Reagan berpindah ke aliran konservatif Partai Republikan dan menjadi presiden melalui partai tersebut.

Menurut para ilmuwan politik, dalam budaya demokrasi liberal, seperti di Eropa dan Amerika Serikat, migrasi politik sangat lumrah terjadi. Seorang politisi bisa bersikap berbeda dengan partainya di parlemen, bahkan keluar dari partainya.

Di Inggris, sikap membelot dan melawan partai hingga keluar dari partainya bahkan memiliki istilah tersendiri, yaitu ‘menyeberang lantai’ (crossing the floor). Kultur politik liberal yang cenderung terasa dalam demokrasi kita, pada akhirnya turut membawa kewajaran bagi praktik menyeberang partai ini.

Anies boleh jadi adalah politisi yang pekerja keras. Walau sempat jatuh, namun ia memilih untuk bangkit lagi dengan bantuan lawan orang yang menjatuhkannya, yaitu Prabowo. Tentu sah saja ia ‘menyeberang’, namun konsekuensi dicemooh penggemar lamanya pasti akan datang. Selain itu, sudah barang tentu dia harus beradaptasi dengan kawan barunya, Gerindra dan PKS. Karenanya, politik identitas terus ia mainkan sesuai pesanan-pesanan koalisi.

“Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati.”

-Pramoedya Ananta Toer-

Namun, apabila melihat latar belakang keluarga dan pendidikan yang dimilikinya, sulit rasanya memahami migrasi yang ia lakukan. Anies merupakan cucu dari AR Baswedan, pejuang keturunan Arab yang berjuang mendapatkan pengakuan kedaulatan de jure dan de facto pertama bagi republik ini. Dan itu berhasil ia dapatkan dari Mesir.

Tak hanya bekerja bagi ‘etnisitas’ Arabnya, AR Baswedan juga sosok penggagas ‘Keindonesiaan’ bagi warga keturunan Arab dan Tionghoa, bersama mentornya, Liem Koen Hian. Ya, Baswedan yang keturunan Arab mampu berkolaborasi bersama Koen Hian yang keturunan Tionghoa dalam melahirkan ‘Keindonesiaan’ warga keturunan.

Dalam konteks penjajahan dahulu, jelas hal tersebut adalah tuntutan zaman untuk melawan fasisme Jepang. Akan tetapi, dalam konteks 2017, Anies seharusnya berhati-hati bila memainkan isu rasial seperti ini. Kerusuhan melawan ‘non-pribumi’ terjadi belum sampai 20 tahun lalu, dan dengan gegabahnya Anies menyatakan kemenangan ‘pribumi’ di bawah pimpinannya.

Begitu pula bila melihat kampus tempat Anies mengajar dulu, Paramadina. Sulit membayangkan seorang mantan rektor dari kampus fasilitator pernikahan beda agama, tiba-tiba lahir kembali jadi gubernur yang rasis dan ‘Muslim salah kaprah’. Saya pribadi tak percaya Anies mengubah political view-nya. Ia ‘terpaksa’ melakukan itu semua karena kendaraan politiknya menuntut demikian.

Tidak terperi bagaimana kecewanya Almarhum Nurcholis Madjid bila beliau masih hidup, kepada Anies satu tahun terakhir. Menjadi guru yang melihat anak didiknya menjual idealisme semata demi populisme Pilkada.

Lima Tahun Penuh Doublespeak?

Dalam kamus komunikasi politik, dikenal istilah doublespeak, yaitu penggunaan kata yang sengaja dipelintir maknanya guna menciptakan efek tertentu di masyarakat. Anies menggunakan doublespeak ini berulang-ulang kali selama gelaran Pilkada.

Ia memberi kredit Fauzi Bowo sekaligus diskredit kepada Ahok, merangkul FPI yang dulu ia serang, sampai membawa ‘pribumi’ dan bualan-bualan lainnya. Semua dilakukan dalam rasionalitasnya untuk mengalahkan 74 persen kepuasan masyarakat kepada Ahok.

Ada pula istilah dalam doublespeak, khusus menjelaskan ‘pribumi’-nya Anies, yakni dog-whistle politics. Ungkapan ini dipergunakan seorang politisi dengan maksud mengganggu kelompok mayoritas, namun dapat menyenangkan kelompok pendukungnya. ‘Asalkan pemilihku senang, apapun kulakukan’. Anies banget, ya?

Tentu saja Anies sadar dia telah terpilih tidak untuk bekerja bagi pemilihnya saja, namun untuk semua. Anies yang saya yakini tetap memahami pluralisme dan tenun kebangsaan. Karenanya, ucapannya yang membelah ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’ tidak perlu berlarut dilanjutkan. Lebih baik bikin adem ya, Pak. Seperti Mantan Presiden SBY yang akhirnya memuji pemerintahan Jokowi-JK, kemarin.

Janji politik Anies merupakan harapan besar bagi warga Ibukota. Melanjutkan bahkan meningkatkan pemerintahan yang baik periode 2012-2017 lalu tidaklah mudah. Sekeras apapun Anies menolak, tentu fakta tersebut tak terbendung.

Lebih-lebih, Anies berjanji membahagiakan. Ingat lho, tidak semua pihak dapat dibahagiakan sekaligus. Paling-paling Anies hanya bisa menjadi jembatan dialog—seperti gagasannya—itupun kalau Anies tidak ambruk di tengah jalan.

Pada akhirnya, Anies tidak peduli dengan kontroversi ini. Dia sudah kadung menjadi dirinya yang sekarang, yang menihilkan ucapannya dahulu. Dia tahu gayanya itu menyenangkan pendukungnya, dan semua itu yang ia perlukan sekarang. (R17)