Di tengah ketegangan geopolitik yang mengguncang pasokan minyak dunia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bergerak cepat: menjamin stok energi di atas standar minimum, menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026, mendiversifikasi sumber impor minyak, dan meluncurkan program B50 mulai Juli 2026 untuk memutus ketergantungan pada solar impor. Langkah-langkah ini menjadikannya panglima di garis depan ketahanan energi Indonesia dan wujud dari kecerdasan seorang pemimpin yang oleh Bahlil pernah ia sebut sebagai “street smart”. Apa itu?

PinterPolitik.com

Pada 480 SM, ketika armada Persia yang berjumlah lebih dari seribu kapal mengarungi Laut Aegea untuk menghancurkan Athena, para jenderal Yunani berdebat sengit tentang strategi pertahanan. Sebagian besar menginginkan pertempuran darat — pendekatan konvensional yang mereka pelajari dari kitab perang.

Tetapi Themistokles, seorang politisi yang tumbuh besar di pelabuhan Piraeus dan dikenal sebagai anak jalanan Athena, punya pembacaan lain. Ia memaksa seluruh kekuatan Yunani bertaruh pada Selat Salamis — perairan sempit tempat jumlah kapal Persia justru menjadi kelemahan. Hasilnya, Yunani menang telak.

Themistokles bukan ahli strategi militer paling terdidik di ruangan itu. Tapi ia adalah orang yang paling memahami medan, paling cepat membaca situasi, dan paling berani mengambil keputusan ketika tidak ada yang punya jawaban pasti.

Dua setengah milenium kemudian, Indonesia menghadapi krisisnya sendiri. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mengguncang pasokan energi global, harga minyak mentah bergejolak, dan negara-negara tetangga mulai merasionasi bahan bakar.

Di tengah lanskap itu, menteri yang berdiri di garis depan pengelolaan krisis energi Indonesia bukanlah lulusan MIT atau teknokrat berlatar belakang akademis cemerlang. Ia adalah Bahlil Lahadalia — mantan sopir angkot dari Fakfak yang pernah menjajakan kue saat masih SD untuk membantu ekonomi keluarga.

Dan justru di situlah cerita ini menjadi menarik.

Lapangan Berbicara Lebih Keras dari Ruang Kuliah

Ada kecenderungan yang nyaris reflektif dalam diskursus publik Indonesia: menilai kapasitas seorang pejabat berdasarkan pedigree akademisnya. Seorang menteri dianggap kredibel kalau ia doktor dari luar negeri, pernah menjadi guru besar, atau minimal punya pengalaman di lembaga internasional. Ukuran ini tidak salah, tetapi tidak lengkap — dan dalam banyak kasus, sering kali menyesatkan.

Robert Sternberg, psikolog dari Yale University yang mengembangkan Triarchic Theory of Intelligence, sudah mengingatkan ini sejak pertengahan 1980-an. Menurut Sternberg, kecerdasan manusia tidak bisa direduksi ke satu dimensi. Ia membaginya menjadi tiga pilar: analitis (kemampuan mengurai masalah secara logis), kreatif (kemampuan menemukan solusi baru), dan praktis (kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata yang berubah-ubah).

Yang menarik dari kerangka Sternberg adalah argumennya bahwa IQ tradisional — yang pada dasarnya hanya mengukur kecerdasan analitis — punya korelasi yang jauh lebih lemah terhadap efektivitas kepemimpinan di dunia nyata dibandingkan kecerdasan praktis.

Kecerdasan praktis inilah yang dalam bahasa sehari-hari sering disebut street smart. Bukan akal-akalan murahan. Bukan kelicikan tanpa prinsip. Melainkan kapasitas untuk membaca konteks, memahami dinamika kekuasaan di ruangan, punya intuisi untuk mengambil keputusan tanpa menunggu data sempurna, dan berkomunikasi dalam bahasa yang menggerakkan orang.

Bahlil menunjukkan semua itu. Ketika harga BBM non-subsidi naik pada April 2026 dan tekanan politik dari DPR mengeras, ia tidak berlindung di balik rumus elastisitas permintaan atau jargon cross-subsidization. Ia justru berbicara soal rasa malu — bahwa pejabat dan orang kaya yang beralih ke BBM subsidi hanya karena Pertamax Turbo naik – pada dasarnya sedang mengambil hak orang miskin. Bahasa itu bukan bahasa seminar. Itu bahasa warung kopi. Dan di era ketika kepercayaan publik pada elite teknokrat mengalami erosi serius, bahasa semacam itu justru menjadi instrumen politik yang paling efektif.

Phronesis, Antifragility, dan Anatomi Pemimpin Krisis

Jauh sebelum Sternberg, Aristoteles sudah membedakan tiga bentuk pengetahuan dalam Nicomachean Ethics: episteme (pengetahuan teoretis), techne (keahlian teknis), dan phronesis (kebijaksanaan praktis). Phronesis bukan sekadar tahu apa yang benar secara abstrak — ia adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang tepat dilakukan dalam situasi tertentu, dengan mempertimbangkan konteks, aktor, dan konsekuensi yang tidak bisa diprediksi oleh model apa pun. Aristoteles menempatkan phronesis sebagai kebajikan intelektual tertinggi bagi seorang pemimpin polis, bukan episteme.

Jika kita membaca langkah-langkah Bahlil selama krisis energi 2026 dengan kacamata ini, polanya mulai terlihat. Diversifikasi sumber impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan Asia Tenggara bukan keputusan yang lahir dari model ekonometri. Itu adalah kalkulasi geopolitik yang membutuhkan pembacaan cepat atas situasi dan keberanian bertindak sebelum konsensus terbentuk.

Percepatan program B50 — biodiesel campuran 50% minyak sawit — yang ditargetkan beroperasi per Juli 2026 adalah langkah yang secara teknis berisiko, tetapi secara strategis masuk akal di tengah ketidakpastian pasokan global. Penghentian izin impor solar sejak awal 2026, yang oleh sebagian kalangan dianggap terlalu agresif, kini justru terlihat sebagai kalkulasi yang tepat waktu.

Nassim Nicholas Taleb barangkali akan menyebut Bahlil sebagai figur yang antifragile. Dalam kerangka Taleb, ada tiga kategori respons terhadap tekanan: fragile (hancur oleh guncangan), robust (bertahan), dan antifragile (justru menguat). Bahlil pernah berada di peringkat terbawah survei kinerja menteri — posisi 46 dari 46. Ia menjadi bahan meme. Kebijakannya soal distribusi LPG 3 kg menuai kritik keras.

Tapi alih-alih tenggelam, ia justru menemukan momentum di tengah krisis. Ini bukan keberuntungan semata. Ini adalah pola yang konsisten dengan apa yang Taleb sebut optionality: menempatkan diri di posisi di mana kerugian terbatas tetapi potensi keuntungan tidak terbatas. Ketika kau sudah di dasar, satu-satunya arah adalah naik — asalkan kau punya kapasitas untuk merespons.

Dan respons Bahlil memang layak dibaca lebih serius. Pengangkatannya sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 bukan penunjukan seremonial. Itu adalah pengakuan negara bahwa pendekatan pragmatisnya menghasilkan sesuatu yang bisa diukur: stok energi nasional tetap di atas standar minimum, harga BBM subsidi ditahan hingga akhir tahun, dan Indonesia tidak mengalami kepanikan distribusi seperti yang terjadi di beberapa negara kawasan.

Mendefinisi Ulang “Genius” di Abad Ketidakpastian

Ada godaan besar untuk meromantisasi narasi ini — menjadikan Bahlil sebagai pahlawan rakyat jelata yang mengalahkan elite terdidik. Itu pembacaan yang terlalu sederhana dan, terus terang, agak berbahaya. Bahlil bukan tanpa cacat. Kontroversi kebijakan LPG di awal 2025, pernyataan-pernyataannya yang kerap memantik debat, dan berbagai isu kontroversi lain — semua itu adalah bagian dari profil yang sama. Street smart bukan sinonim dari kesempurnaan. Ia adalah kapasitas, bukan jaminan.

Tetapi yang lebih penting dari apologi personal adalah pertanyaan struktural yang ditinggalkan oleh fenomena Bahlil: seberapa relevan metrik konvensional kita dalam menilai kapasitas pejabat publik? Jika kita masih percaya bahwa gelar akademis adalah prediktor utama kinerja kepemimpinan, maka kita sedang menggunakan peta abad ke-20 untuk menavigasi lanskap abad ke-21 — lanskap yang ditandai oleh apa yang Yuval Noah Harari sebut sebagai radical uncertainty, di mana model dan teori kehilangan daya jelasnya justru ketika ia paling dibutuhkan.

Aristoteles menempatkan phronesis di atas episteme untuk alasan yang sangat spesifik: karena dunia tidak bergerak sesuai teori. Dunia bergerak sesuai konteks. Dan orang yang bertahan di dunia semacam itu bukan yang paling banyak tahu, melainkan yang paling cepat memahami apa yang sedang terjadi dan berani bertindak berdasarkan pemahaman itu.

Bahlil Lahadalia — anak kuli bangunan di Fakfak, kondektur angkot, pengusaha otodidak dari Papua — hari ini berdiri di garis depan pengelolaan energi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Ia tidak sempurna. Tapi ia fungsional di tengah krisis — dan di abad ketidakpastian, itu adalah bentuk genius yang paling dibutuhkan.

Dan seperti kata Albert Einstein: “The measure of intelligence is the ability to change.” (S13)

Gaskeun! 

#prabowo #kilangminyak #bbm #esdm #bahlil #purbaya #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Wiih, menarik nih. Kalau menurutmu gimana? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #migas #minyakbumi #indonesia #swasembadaenergi #prabowosubianto #bahlillahadalia #kementerianesdm #esdm #chevron #total #shell

Boleh lah, jangan suudzon dulu. Kita pantaw aja 

#sufmidascoahmad #gerindra #prabowo #dpr #lpg #gasmelon #lpg3kg #esdm #bahlil #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Presiden Jokowi tunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM ad interim

PinterPolitik.com

“You done, I’m expectin’ resignation” – Chance The Rapper, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Seorang pemimpin negara tampak merasa kesal ketika menemui bawahan-bawahannya. Sebagai seorang pemimpin di Korea Selatan kala itu, Presiden Lee Myung-bak merasa malu untuk membicarakan kegagalan bawahannya yang merugikan banyak pihak.

Bagaimana tidak? Padamnya listrik di sebagian besar wilayah Korsel pada tahun 2011 silam membuat banyak masyarakatnya mengeluh dan mengalami kerugian.

Berbagai kegiatan rumah tangga harus menelan ketiadaan listrik yang berlangsung dalam periode lima jam. Bak ujian tambahan, musim panas yang membuat temperatur memanas hingga 33 derajat Celsius turut menyertai pemadaman listrik tersebut.

Keadaan juga semakin kacau di tengah pemadaman listrik kala itu. Kegiatan produksi berhenti. Orang-orang terperangkap di dalam lift. Jalanan pun menjadi rumit dengan berhenti berfungsinya lampu-lampu lalu lintas.

Dengan kerumitan yang dihasilkannya tersebut, masyarakat pun marah dan menekan pemerintah untuk bertanggung jawab. Tak heran juga apabila Menteri Ekonomi Choi Joong-kyung merasa bersalah dan memutuskan untuk mengundurkan diri.

Peristiwa yang terjadi di Korea Selatan tersebut mungkin mengingatkan kita dengan pemadaman listrik yang terjadi selama berjam-jam, beberapa waktu lalu di sebagian pulau Jawa. Bagi masyarakat yang terdampak, ketiadaan listrik beberapa waktu lalu memang merugikan – dari pengusaha-pengusaha kecil yang merugi hingga kebakaran akibat penggunaan lilin.

Saya ke kantor pusat PLN pagi ini untuk mendengar penjelasan tentang penyebab gangguan listrik massal di Jakarta dan sebagian Pulau Jawa, Minggu siang sampai malam kemarin.
Saya minta PLN untuk memulihkan aliran listrik secepat-cepatnya. Jangan sampai terjadi lagi.Itu saja. pic.twitter.com/4gcoXWNA8F

— Joko Widodo (@jokowi) August 5, 2019

Beberapa pertanyaan pun timbul. Mengapa ketiadaan listrik menjadi merugikan bagi masyarakat? Lantas, bila berkaca pada kasus Korsel, perlukah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang membawahi operasi pengadaan listrik mengundurkan diri?

Kebutuhan Dasar

Listrik bisa jadi merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia di masa kini. Ketiadaan akan tenaga listrik boleh jadi mengurangi kemampuan dan aktivitas masyarakat.

Setidaknya, hal inilah yang disampaikan oleh G.S. Srinivasa Gopinath dan M.V.K. Meher dalam tulisannya yang berjudul Electricity A Basic Need For The Human Beings. Dalam tulisan tersebut, mereka menganggap bahwa manusia tidak dapat bertahan tanpa listrik. Bahkan, listrik dianggap sebagai sumber bagi segala kegiatan manusia.

Anggapan serupa juga dikemukakan oleh Chian-Woei Shyu dari National Chung Cheng University. Dalam tulisannya yang dipublikasikan oleh Elsevier tersebut, Shyu menjelaskan bahwa listrik memiliki peran sebagai basis pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fundamental manusia, seperti produksi pangan, penyediaan air bersih, sanitasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik.

Seperti yang terjadi di Korsel pada tahun 2011 silam, tidak mengherankan pula apabila pemadaman listrik membuat masyarakat Jakarta dan sekitarnya kecewa dan marah. Sebagai salah satu instrumen pemenuhan kebutuhan, masyarakat tentunya merasa dirugikan oleh ketiadaan listrik.

Kekecewaan masyarakat tersebut sebenarnya dapat dilihat sebagai fenomena psikologis, di mana masyarakat kehilangan kontrol akan upaya pemenuhan kebutuhan. Fenomena psikologis ini turut dijelaskan oleh sebuah artikel editorial di Science of Psychotherapy.

Dalam artikel tersebut, dengan mengutip Klaus Grawe, dijelaskan bahwa perasaan akan memiliki kontrol merupakan salah satu kebutuhan dasar. Perasaan ini membuat kita ingin meregulasi segala hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, baik kebutuhan fisik maupun psikologis.

Listrik memiliki peran sebagai basis pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fundamental manusia
Share on X

Kebutuhan akan rasa kontrol ini telah kita miliki sejak bayi. Seorang bayi akan menangis apabila kehilangan rasa kontrol atas apa yang dikehendaki, seperti ketika tidak mendapatkan asupan gizi saat lapar.

Ketiadaan tenaga listrik bisa jadi membuat manusia secara psikologis kehilangan kontrol guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hal ini terjadi akibat opsi yang kita miliki semakin terbatas.

Mungkin, fenomena inilah yang terjadi dalam pemadaman listrik di New York City pada tahun 1977. Di tengah-tengah gelap gulitanya kota berjuluk Big Apple tersebut, penjarahan dan kriminalitas meningkat kala itu.

Setidaknya, lebih dari 1.600 toko dijarah dan dirampok. Penjarahan massal tersebut ditengarai disebabkan oleh krisis fiskal yang menghantui Amerika Serikat kala itu – membuat masyarakat New York semakin kehilangan opsi pemenuhan kebutuhan.

Lalu, bagaimana dengan pemadaman listrik yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah Jawa lainnya?

Pemadaman listrik yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya tentu membuat opsi yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin terbatas. Operasi moda raya terpadu (MRT) kemarin misalnya, membuat opsi transportasi masyarakat semakin terbatas sehingga dapat menghilangkan rasa kontrol yang dimiliki.

Oleh sebab itu, wajar apabila masyarakat merasa kecewa dan marah atas pemadaman listrik yang terjadi secara massal beberapa waktu lalu. Pasalnya, ketiadaan listrik turut membatasi opsi-opsi yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Jonan-Rini Mundur?

Pemadaman listrik yang terjadi di Jakarta dan berbagai wilayah lainnya bisa jadi merupakan tanggung jawab Menteri BUMN Rini dan Menteri ESDM Jonan. Dengan pengadaan tenaga listrik dan BUMN yang mengoperasikan berada di bawah nomenklatur kedua kementerian tersebut – masing-masing Dirjen Ketenagalistrikan dan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata; Rini dan Jonan bisa saja didorong untuk mengundurkan diri.

Dalam disertasi yang berjudul Who Fires Ministers? milik Cristina Bucur dari Dublin City University, dijelaskan bahwa pengunduran diri yang dilakukan oleh menteri didasarkan pada ketidaksepakatan antara sang menteri dengan atasannya. Selain itu, pengunduran diri seorang menteri dapat juga terjadi karena tekanan dari masyarakat, media, partai, hingga lembaga legislatif.

View this post on Instagram

Presiden Jokowi mempertanyakan mati listrik massal yang terjadi Minggu 4 Agustus kemarin Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jakarta #matilampu #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 5, 2019 at 1:22am PDT

Pengunduran diri juga bisa juga digunakan sebagai indikator atas akuntabilitas pemegang jabatan. Meski tidak menjadi indikator yang pasti, pengunduran diri merefleksikan catatan publik dari sang pemegang jabatan.

Penjelasan Bucur ini bisa saja diaplikasikan dalam fenomena pengunduran diri yang dilakukan oleh Menteri Choi di Korsel. Pasalnya, Choi kala itu memang didorong untuk mengundurkan diri atas persoalan pemadaman listrik di negara tersebut.

Selain Korsel, fenomena pengunduran diri akibat pemadaman listrik juga pernah terjadi di Taiwan. Menteri Ekonomi Lee Chih-kung memutuskan untuk mengundurkan diri setelah pemadaman listrik terjadi berdampak pada lebih dari 6,5 juta keluarga di negara-pulau tersebut – bahkan disebut-sebut menghambat aktivitas produksi ponsel iPhone milik Apple.

Lalu, bagaimana dengan Jonan dan Rini? Perlukah mereka mengundurkan diri seperri Choi dan Lee di Korsel dan Taiwan?

Bila melihat dampak yang disebabkan oleh pemadaman listrik beberapa waktu lalu, Jonan dan Rini boleh jadi bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Setidaknya, pemadaman listrik tersebut menjadi catatan buruk bagi dua kementerian yang membawahi pengadaan listrik di Indonesia.

Di sisi lain, Jonan dan Rini juga pernah dikritik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait impor minyak dan gas yang tidak sesuai ekspektasi. Catatan-catatan buruk ini bisa saja menjadi landasan bagi dorongan atas pengunduran diri kedua menteri tersebut.

Tentunya, kemungkinan atas pengunduran diri Jonan dan Rini kembali lagi pada dorongan dari publik, Jokowi, dan Rini-Jonan sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Bucur, pengunduran diri seorang menteri dapat terjadi akibat dorongan-dorongan tersebut.

Jika benar terdapat dorongan agar Jonan dan Rini mengundurkan diri terkait padamnya listrik secara masif beberapa waktu lalu, lirik Chance The Rapper mungkin dapat menggambarkan dorongan tersebut, entah ekspektasi tersebut datang dari sang atasan atau masyarakat. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ro kontra mengenai kontrak jual beli listrik dengan pihak swasta masih belum menemui titik terang. Kementerian ESDM tetap melanjutkan proses renegosiasi kontrak jual beli listrik.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andi Noorsaman Sommeng mengatakan bahwa renegosiasi ini dilakukan agar harga listrik yang diperoleh PLN semakin terjangkau.  Dengan demikian, harga listrik di kalangan masyarakat bisa tetap murah.

Ia memberikan contoh dari pembangkit listrik yang dimiliki oleh Cirebon Ekspansi. Andy mengatakan, semula harga yang dipasang oleh independent Power Producer (IPP) sebesar 6 sen/kwh direvisi menjadi 5,5 sen per kwh.

#MostPopular PLN Diminta Evaluasi Harga Jual-Beli Listrik dengan Swasta https://t.co/bwwwOITmiT pic.twitter.com/nmsRBj27Mk

— DetikFinance (@detikfinance) November 16, 2017

Renegosiasi juga dianggap perlu karena ada kecenderungan harga energi primer listrik yaitu batu bara terus naik. Selain itu, untuk menjaga stabilitas neraca keuangan PLN.

Namun langkah ini dikritik oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut mengatakan bahwa proses renegosiasi nggak perlu dibuat karena bakalan dinilai ribet oleh pihak investor asing. Dengan begitu, dapat pula merusak iklim bisnis dan investasi di tanah air.

Oleh sebab itu, ia memanggil Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar datang ke kantornya untuk membahas masalah tersebut. Sebab, menurut Luhut seharusnya evaluasi sudah tidak perlu dilakukan bila kedua belah pihak, yakni PLN dan pengembang swasta, sudah setuju untuk melakukan tanda tangan kontrak jual beli listrik.

Luhut Minta PLN Tak Evaluasi Harga Jual-Beli Listrik dengan Swasta https://t.co/ZG1cjh8git pic.twitter.com/7ZOHz2jLx9

— DetikFinance (@detikfinance) November 23, 2017

Akan tetapi, pernyataan dari Luhut dinilai tidak tepat oleh Fahmy Radhi, ekonom dari Universitas Gajah Mada. ia malah mendukung upaya kementerian ESDM soal peninjauan ulang kontrak jual beli listrik. Menurutnya, dengan ada peninjauan maka bisa membantu meringankan beban masyarakat dan industry pengguna listrik.

“Dengan semakin terjangkaunya tarif listrik, maka akan makin meringankan rakyat dan industri pengguna listrik. Peninjauan ini sekaligus menurunkan subsidi listrik, yang jumlahnya cukup besar,” kata Fahmy Radhi (25/11).

Melihat pro kontra yang terjadi, tentu ada dominasi kepentingan bisnis di dalamnya. Mungkinkah kisruh tentang kontrak jual beli listrik ini, bisa menghambat visi dari PT Toba Sejahtera milik Pak Luhut untuk membangun lebih banyak pembangkit tenaga listrik? Apakah ini bentuk perlawananan Kementerian ESDM terhadap Pak Luhut? (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]olemik bocornya surat Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN tentang kondisi keuangan PLN menjadi berita dengan tajuk besar selama dua minggu terakhir. Pasalnya, surat tersebut berisi pandangan Menkeu, Sri Mulyani terkait kondisi keuangan perusahaan plat merah tersebut yang terancam gagal membayar hutang. PLN juga disebut-sebut sedang dalam keadaan kesulitan keuangan.

Peringatan Menkeu atas status keuangan PLN tersebut bukan isapan jempol. Faktanya, utang PLN disebut-sebut telah mencapai Rp 420 triliun. Sebagai catatan perbandingan, belanja dalam APBN Indonesia tahun 2017 jumlahnya Rp 2.080 triliun. Artinya, utang PLN itu jumlahnya 20 persen belanja APBN – sama besar dengan anggaran pendidikan nasional!

Adapun rincian besaran utang tersebut terdiri atas utang jangka panjang sebesar Rp 299,36 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp 121,15 triliun. Adapun utang yang jatuh tempo pada semester pertama 2017 jumlahnya mencapai Rp 65 triliun.

PLN juga sedang mengalami penurunan performa jika dilihat dari laba perusahaan yang hanya 1,35 persen atau hanya Rp 2,3 triliun pada semester pertama 2017. Jumlah ini turun 70 persen jika dibandingkan dengan laba periode yang sama di tahun 2016. Bayangkan, perusahan dengan total aset mencapai Rp 1.302 triliun hanya meraih keuntungan sebesar itu. Tentu kekhawatiran Menkeu sangat beralasan.

Selain itu, dalam surat tersebut, Menkeu juga menyorot proyek listrik 35 ribu MW yang berpotensi jalan di tempat. Apalagi di tahun 2018 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif listrik. Akibatnya, Menkeu menyebut PLN berpotensi mengalami kebangkrutan jika tidak mencari solusi atas persoalan ini.

Atas bocornya surat tersebut, Kemenkeu memang menyesalkan hal itu. Namun, banyak yang menyebutkan bahwa surat tersebut memang sengaja dibocorkan. Lalu, untuk tujuan apa? Apakah benar PLN akan bangkrut?

Mumet Listrik Nasional

PLN adalah salah satu BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini yang juga menjadikannya sebagai BUMN paling besar di Indonesia jika dihitung dari total aset. Sebagai catatan, aset raksasa perbankan seperti Bank BRI atau pun Bank Mandiri jumlahnya masih di bawah total aset PLN.

Terkait kondisi keuangannya, pemberitaan yang muncul memang terbelah. Beberapa media menyebut kondisi keuangan PLN masih aman, bahkan hingga 30 tahun ke depan. Namun, beberapa media lain menyebut kondisi keuangan ini memprihatinkan dan bahkan bisa berdampak pada ekonomi nasional. Mana yang benar?

Fakta bahwa tarif listrik nasional yang tidak akan naik pada 2018 – sesuai instruksi Presiden Jokowi – memang menyebabkan Sri Mulyani panas dingin. Ketakutan terbesar Sri Mulyani adalah ancaman kebangkrutan dan yang paling dekat tentu adalah utang-utang yang jatuh tempo dalam setahun atau dua tahun.

Sementara itu, pada saat yang sama PLN masih punya banyak proyek kelistrikan dalam beberapa tahun ke depan yang harus diselesaikan. Salah satu yang terbesar adalah proyek ‘ambisius’ 35 ribu MW. Proyek yang sempat disebut sebagai ‘proyek penuh nafsu’ oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli ini memang terancam tidak akan terpenuhi dalam waktu dekat. Bahkan, targetnya sudah diperpanjang hingga 2023 atau 2024. Adapun PLN mendapatkan jatah sebesar 10 ribu MW dalam proyek ini.

Selain itu, PLN proyek transmisi sepanjang 46 ribu km juga menjadi program lain yang harus juga diselesaikan oleh PLN. Belum lagi proyek gardu induk 108.000 MVA.

Masalah juga bertambah di tengah kondisi naiknya harga free on board (FOB) batu bara yang meningkat 37,6 persen dari US$ 39,8/ton pada semester I 2016 menjadi US$ 54,8 per ton pada semester I 2017. Sementara, PLN masih menggantungkan 30 persen sumber energi utama untuk pembangkit listrik dari batubara. Boleh jadi, tanpa kenaikan tarif listrik dan disertai kenaikan biaya produksi akibat batubara menjadi mahal membuat perusahan listrik ini kesulitan.

PLN Mau Dijual?

Belakangan ini, pemerintah memang melihat adanya ketidakefektifan dalam tata kelola BUMN di Indonesia. Jumlah BUMN memang terlampau sangat besar dan dianggap sebagai salah satu faktor penyebab lesunya ekonomi dan anjloknya daya beli masyarakat. Dominasi BUMN dengan segala anak – bahkan cucu – perusahan memang sangat terlihat dalam proyek-proyek nasional. Oleh karena itu, Bank Dunia sempat merekomendasikan perampingan dan strukturisasi BUMN di Indonesia.

Presiden Jokowi akhirnya memerintahkan untuk melakukan merger atau bahkan menjual BUMN yang jumlahnya mencapai 700-an hingga 800-an perusahaan ini. Menurut Jokowi, jumlah BUMN terlalu banyak dan bahkan mengurusi hal-hal yang tidak penting. PLN sendiri memiliki belasan anak perusahan, beberapa di antaranya bahkan juga punya anak perusahan lagi.

https://twitter.com/NasutionSyamsir/status/914860935654674435

Tentu saja masih terlalu jauh untuk melihat apakah raksasa seperti PLN akan dijual. Namun, dengan kondisi keuangan yang memburuk, Menteri BUMN, Rini Soemarno telah membuka wacana untuk menjual beberapa pembangkit listrik PLN ke swasta. Wacana ini bertujuan untuk menutup sebagian utang PLN.

Namun, jika aksi jual-jual ini terus dilakukan, boleh jadi suatu saat aset PLN akan menjadi milik swasta sepenuhnya. Dengan kondisi keuangan perusahaan yang memburuk selama beberapa tahun, bisa dipastikan PLN akan juga terus memburuk.

Apalagi, beberapa pihak menyebut proyek-proyek yang diusulkan untuk dibangun selalu dibuat untuk mencari pinjaman baru demi menutup utang. Suatu saat, aset perusahaan boleh jadi akan terjual semuanya dan industri listrik akan menjadi sepenuhnya milik swasta.

Jadi, apakah itu berarti bahwa PLN memang akan benar-benar bangkrut seperti yang ditakutkan oleh Menkeu? Jawabannya tentu saja bisa. Utang membesar, keuntungan menurun, biaya produksi meningkat seiring naiknya harga batu bara, ditambah tidak jelasnya proyek-proyek energi terbarukan (EBT), boleh jadi suatu saat BUMN terbesar ini hanya akan tinggal nama.

Bahkan, kemungkinan lebih buruknya lagi, PLN akan menjadi perusahan swasta dan artinya satu lagi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta. Inilah neoliberalisme phase 2 : swastanisasi.

PLN memang memberikan jaminan bahwa keuangan perusahaan ini akan aman dalam 30 tahun ke depan. Namun, hal ini bisa juga berarti PLN baru akan bangkrut sepenuhnya 30 tahun lagi, sementara dalam perjalanan menuju titik waktu itu – tanpa perubahan mendasar – perusahaan ini akan terus mengalami krisis.

Perang di Tingkat Elit dan Bayang-bayang Neolib

‘Perang besar’ dalam kasus ini sesungguhnya terjadi di tingkat elit. Bocornya surat Menkeu boleh jadi menunjukan bahwa Sri Mulyani memang sedang menargetkan kelompok elit tertentu, khususnya yang punya kepentingan di bidang industri listrik nasional. Bukan rahasia lagi jika persoalan kelistrikan memang melibatkan kelompok-kelompok elit nasional.

Menurut sumber dari internal PLN, ada banyak tekanan kepada PLN dari pejabat tinggi negara yang sangat berpengaruh. Bahkan sumber tersebut mengatakan, grup usaha pejabat tersebut menempatkan orang-orangnya untuk memonitor proses pengarahan  proyek-proyek listrik nasional di setiap tahapan untuk memastikan proyek tersebut dimenangkan kelompoknya.

PinterPolitik lalu mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada salah satu anggota keluarga yang mengetahui masalah ini, dan sumber ini mengatakan bahwa, kalau bisa mengerjakan dan menyelesaikan proyek ini dengan baik, apa salahnya. Namun, hal ini tentu kontras jika melihat fakta banyaknya proyek listrik yang bermasalah. Target 35 ribu MW misalnya, terlihat sangat ambisius dan tidak sesuai dengan kemampuan PLN sendiri.

Di sisi lain, bayang-bayang neoliberalisme sedang menanti Indonesia: perusahaan-perusahan nasional terancam diswastakan. Apa yang terjadi pada PLN boleh jadi merupakan upaya untuk menasionalisasi perusahan ini. PLN memang masih menjadi perusahan listrik utama di Indonesia. Bahkan, ditambah dengan anak-anak perusahannya, PLN terkesan memonopoli pasar listrik Indonesia.

Dengan demikian, sangat mungkin terjadinya ribut-ribut tentang PLN ini merupakan jalur awal untuk memprivatisasi perusahan ini. Bukan rahasia lagi kalau lembaga seperti Bank Dunia merupakan agen-agen neoliberalisme. Namun, hal ini masih perlu dibuktikan lebih jauh, terutama dari program perampingan BUMN yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Pada akhirnya, ribut-ribut listrik ini akan berdampak langsung pada masyarakat. Kenaikan harga listrik beberapa waktu lalu memang menjadi salah satu catatan merah untuk pemerintahan Jokowi. Bagi rakyat, listrik murah adalah kebutuhan. Bagaimana mau menciptakan generasi emas yang cemerlang jika untuk listrik saja masih harus padam-hidup-padam-hidup dan padam lagi. Mungkin benar, listrik PLN bukan listrik biasa, banyak politik di dalamnya. (S13)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]utipan yang diucapkan Gordon Gekko dalam film Wall Street sepertinya mewakili sosok pemain saham yang handal dan juga terkenal sebagai penguasa Wall Street, sosok tersebut bernama Carl Icahn. Carl Icahn adalah seorang pendiri dan pemilik saham mayoritas perusahaan Icahn & Co. atau yang dikenal dengan nama Icahn Enterprises. Sebuah perusahaan yang bergerak dibidang investasi, properti, otomotif dan masih banyak lainnya.

Mengawali karirnya di Wall Street sejak tahun 1961, Carl Icahn dikenal dengan julukan “Corporate Raider” atau yang berarti “pemburu perusahaan”. Dimana ia memelalui perusahaan Icahn Enterprises membeli sejumlah besar saham perusahaan lain untuk mendapatkan saham mayoritas di perusahaan tersebut.

Corporate Raids sudah menjadi ciri khas dari investor di tahun 1970-an hingga 1980-an. Dalam bermain saham, Carl Icahn selalu mempunyai strategi yang khas, yaitu ia akan mengincar perusahaan yang nilai sahamnya di bawah harga. Ketika harganya sudah benar – benar turun dan para investor mulai melakukan penjualan saham, maka ia akan segera membelinya.

Dengan kekuatannya sebagai pemegang saham mayoritas, maka akan dengan mudah ia dapat mengatur dan memonopoli jalannya perusahaan. Berbagai cara pun akan dilakukan termasuk harus memecat CEO, jajaran dewan deraksi dan manajemen yang ada, dan diganti dengan orang-orang yang sesuai dengan kemauannya. Bisa juga dengan cara memecah perusahaan menjadi beberapa bagian. Hal tersebut dilakukan agar ia akan dapat menaikan harga nilai saham perusahaan tersebut dengan cepat.

Bisa dikatakan bahwa Carl Icahn melakukan praktik arbitrasi, dimana ia membeli dengan harga yang lebih rendah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Dengan resiko yang rendah, maka keuntungan yang diperoleh berasal dari selisih antara harga pasar yang satu dengan yang lainnya.

Salah satu perusahaan yang merasakan Corporate Raids –nya Carl Icahn adalah  perusahaan penerbangan Trans World Airlines. Di mana Carl Icahn yang saat itu menjadi pemegang saham mayoritas menjual semua aset-aset penting perusahaan penerbangan tersebut.

Saat perusahaan ini bangkrut, Carl Icahn selaku pemilik modal sama sekali tidak mengalami kerugian. Hal ini disebabkan kebijakan perusahaan yang diambil itu menguntungkan Carl Icahn: dengan menjual aset-aset secara otomatis hasil penjualannya akan masuk ke kantong Carl Icahn sebagai pemilik saham.

Icahn dan Trump

Bisa dikatakan hubungan antara Trump dan Carl Icahn terjalin dengan baik, ia juga termasuk salah satu orang terdekat Trump. Icahn adalah sosok  yang sebelumnya mendorong Donald Trump untuk maju pada Pilpres Amerika Serikat 2016. Dia juga mengumumkan pembentukan komite yang mendorong reformasi pajak perusahaan.

“Carl bersama saya sejak awal dan dengan dia merupakan salah satu pengusaha hebat di dunia, itu sesuatu yang sangat saya hargai,” kata Trump

Sebelumnya juga ia dijanjikan untuk menduduki kursi menteri keuangan, ternyata Trump lebih mempercayai Steve Mnuchin sebagai menteri dan Icahn ditempatkan sebagai ‘Special Advisor’ alias staff khusus Trump.

Icahn dan Freeport

Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2015 Carl Icahn telah resmi menjadi penguasa baru perusahaan tambang milik Amerika Serikat, PT Freeport McMoran Inc (FCX), dimana perusahaan ini adalah induk usaha dari PT. Freeport Indonesia yang saat ini sedang kisruh dengan pemerintah Indonesia terkait pembayaran pajak.

Carl Icahn menjadi penguasa baru di Freeport setelah membeli 88 juta lembar saham pada penutupan Selasa 25 Agustus 2015. Ini membuat Icahn menjadi pemegang saham terbesar raksasa pertambangan ini, yaitu sebesar 91,2 juta saham atau 9,1 Persen kepemilikan dari perusahaan penambang ini.

Icahn sepertinya sudah lama memantau perjalanan PT Freeport McMoran Inc yang sudah mulai terseok – seok jalannya akibat turunnya harga komoditas. Bagaimana tidak terseok, harga tembaga yang menjadi komoditi andalan Freeport harus turun sebesar 18 persen sejak awal tahun. Freeport juga melaporkan bahwa mereka mengalami rugi bersih sebesar $4,16 per saham pada setengah tahun pertama 2015.

Masuknya Icahn menjadikan Freeport terus berada dalam sorotan, karena dia terus mendesak perusahaan tambang ini untuk fokus dalam penyelesaian utang. Icahn melakukan negosiasi dengan manajemen. Salah satunya dengan memangkas jumlah direksi dari 16 menjadi 11. Selain itu, dia juga mendudukkan dua orang perwakilan dari Icahn Enterprises sebagai direktur di jajaran dewan direksi Freeport.

Tidak beberapa lama setelah Icahn membeli saham PT Freeport McMoran Inc, direktur utama sekaligus pendiri PT Freeport McMoran Inc, James Moffett, menyatakan pengunduran dirinya pada 31 Desember 2015 waktu setempat.

Pengunduran diri James Moffett dilakukan beberapa bulan setelah miliarder Carl Icahn membeli 8,8 persen saham Freeport McMoran. Kehadiran Icahn sebagai pemilik saham baru membawa misi perubahan yang serius di tubuh Freeport. Salah satunya, menekan Moffett agar mengundurkan diri dari jabatannya.

Bagaimana penyelesaian kasus Freeport di Indonesia?

PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk mencari jalan keluar masalah yang membelit, yaitu soal perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Belum lama ini PT Freeport Indonesia juga mengancam akan membawa permasalahan ini ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (arbitrase) jika tak kunjung menemui kata sepakat. Mendengar kabar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, pengajuan arbitrase bukan hanya bisa dilakukan oleh Freeport. Mantan Menteri Perhubungan ini menegaskan, pemerintah pun bisa mengajukan kasus ini ke arbitrase.

Agak susah untuk melawan Freeport, diakibatkan adanya sosok Carl Icahn yang berada di puncak kepemimpinan PT Freeport McMoran Inc. Melihat kedekatan hubungan Icahn dengan Presiden Amerika, Donald Trump, bisa menjadikan kasus ini menjadi lebih rumit.

Bahkan Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson, mengatakan apa pun yang terjadi di Indonesia akan memengaruhi perusahaan induk dan akan menjadi perhatian Pemerintah Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh  Trump, dan Trump dengan segala macam propagandanya bisa mengakibat kedua negara ini terlibat konflik.

Pemerintah Trump dengan Carl Icahn pasti akan mati-matian mempertahankan aset PT Freeport Indonesia untuk tetap berada di tanah Papua. Selain karena kebutuhan secara ekonomi, juga terkait kebanggan sebagai perusahaan milik dalam negeri Amerika.

Di lain sisi, ada satu hal yang harus diperjuangkan, Rakyat Indonesia mendambakan tambang emas di Papua yang sebelumnya dikelola oleh Freeport untuk dikembalikan kepada Indonesia. Karena itu tanah kita, dan hasil bumi kita, jadi kita juga harus bisa menikmatinya.

Tinggal kini bagaimana pemerintah Indonesia bersiap mengahadapi persidangan di Arbitrase seandainya pihak Freeport melakukan tuntutannya, berani demi kepentingan bangsa dan negara, itupun kalau berani, kalau tidak? (A15)

pinterpolitik.com – Senin, 23 Januari 2017.

JAKARTA – Polemik PLTGU Jawa 1 terus berlanjut. Beberapa pihak mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus ikut turun tangan mengatasi polemik rencana pembangunan megaproyek PLTGU Jawa 1 tersebut yang seolah tak kunjung usai. Hal itu diungkapkan Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Senin (23/1).

“Harus ada langkah tegas dari Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman dengan memanggil direksi PLN dan Pertamina,” kata dia.

Marwan mengatakan, berlarutnya rencana pembangunan PLTGU Jawa 1 diduga karena PLN tidak melakukan transparansi kepada publik, misalnya terkait soal harga jual beli listrik PLN terhadap pemenang tender.

“Kita semua tahu bahwa konsorsium Pertamina telah siap dengan 60 persen purchase requirement dengan harga jual tetap 5,2 sen dolar AS,” jelas dia.

Bahkan, imbuh Marwan, dengan kondisi sekarang di mana konsorsium Pertamina mengelola dan menyerap isu teknis komersial dengan biaya USD 170 juta, maka apabila biaya itu diekivalensikan ke tarif, harga jual listrik yang ditawarkan konsorsium Pertamina bisa hanya menjadi 5,2 sen dolar AS.

Anehnya, lanjut dia, beredar kabar bahwa konsorsium Pertamina mengharuskan PLN mengambil 92 persen purchase requirement dengan harga jual 5,7 sen dolar AS.

“Kabar itu setahu saya tidak benar,” tegas dia.

Marwan menegaskan, setahu dirinya konsorsium Pertamina telah melakukan penawaran sesuai spesifikasi teknis dan finansial yang telah ditetapkan di dalam tender.

“Jangan sampai ada alasan kemenangan konsorsium Pertamina dibatalkan karena adanya oknum yang memanipulasi informasi dan data,” jelas dia.

Menurut Marwan, manipulasi informasi dan data bisa dilakukan oleh oknum untuk kepentingan pemburu rente yang berpihak pada perusahaan tertentu dengan mengorbankan proses yang sudah baik.

“Dirjen Ketenagalistrikan tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai proyek ini dimenangkan oleh konsorsium yang lebih mahal dan dengan kualitas yang jelek dengan mengorbankan Pertamina,” katanya.

Karena namanya Dirjen, maka hal ini harus diawasi dengan seksama. Drijen harus memanggil kedua direksi untuk mengklarifikasi masalah yang ada. Jangan sampai dengan adanya tender ulang, yang menang malah lebih mahal dan kualitas kerjanya buruk. Jika demikian tentu negara dan masyarakat yang akan dirugikan.

Polemik PLTGU Jawa 1 yang berbiaya sangat mahal ini harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Ketenagalistrikan di Kementerian ESDM. Sebelumnya juga muncul isu bankability dalam proyek ini yang juga membuat proyek ini bisa terbengkelai jika tidak ditangani secara serius. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka nasibnya akan terkatung-katung. Ditenggarai ada pihak-pihak yang ingin memperlambat proses pengerjaan megaproyek ini. (S13)