Audio ini dibuat dengan teknologi AI

Diskursus tentang otonomi strategis Eropa kembali mengemuka. Mungkinkah Benua Biru menyimpan ‘senjata rahasia’?

PinterPolitik.com

Diskursus mengenai otonomi strategis Eropa kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir. Perang di Ukraina, ketidakpastian arah kebijakan Amerika Serikat pasca pemilu, serta meningkatnya rivalitas global mendorong sebagian elite Eropa mempertanyakan ketergantungan lama mereka terhadap Washington.

Di tengah situasi ini, muncul kembali pertanyaan klasik dengan kemasan baru: sejauh mana Eropa mampu berdiri di kaki sendiri—secara militer, politik, maupun finansial?

Di luar isu pertahanan dan energi, dimensi finansial mulai ikut disorot. Salah satu yang kerap muncul dalam perbincangan adalah kepemilikan besar negara-negara Eropa atas U.S. Treasury Bonds. Dengan nilai mencapai lebih dari US$2,8 triliun, kepemilikan ini secara kasat mata memberi kesan bahwa Eropa memegang kartu penting dalam hubungan transatlantik. Dalam skenario ekstrem, penjualan besar-besaran obligasi AS kerap dibayangkan sebagai alat tekan yang dapat mengguncang ekonomi Amerika Serikat.

Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah skenario ini mungkin dilakukan, melainkan apakah ia benar-benar rasional dan menguntungkan bagi Eropa sendiri. Apakah Treasury Bonds dapat berfungsi sebagai “senjata rahasia”, atau justru mencerminkan ilusi leverage dalam sistem keuangan global yang sangat asimetris?

Opsi yang Semakin Disorot

Secara teoritis, penjualan masif U.S. Treasury Bonds oleh negara-negara Eropa memang berpotensi menimbulkan tekanan pada perekonomian Amerika Serikat. Lonjakan suplai obligasi di pasar dapat mendorong kenaikan yield, meningkatkan biaya pembiayaan utang pemerintah AS, serta memicu volatilitas di pasar keuangan global. Dalam konteks geopolitik, skenario ini kerap dipersepsikan sebagai bentuk financial coercion yang dapat digunakan oleh kreditor besar.

Kepemilikan Eropa yang melampaui Tiongkok dan Jepang semakin memperkuat narasi tersebut. Di atas kertas, Eropa tampak memiliki posisi tawar yang signifikan. Namun, realitas sistem keuangan global tidak sesederhana hubungan antara kreditor dan debitor dalam logika konvensional. Kepemilikan aset dalam jumlah besar tidak otomatis berarti kontrol atas sistem tempat aset tersebut beroperasi.

Di sinilah relevansi teori weaponized interdependence yang dikembangkan oleh Abraham Newman dan Henry Farrell. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan dalam sistem global tidak terletak pada siapa yang paling terhubung atau paling banyak memiliki aset, melainkan pada siapa yang mengendalikan simpul-simpul kritis (chokepoints) dalam jaringan tersebut. Dalam konteks keuangan global, simpul itu mencakup dolar AS, pasar U.S. Treasury, serta peran Federal Reserve sebagai lender of last resort.

Pasar Treasury merupakan pasar obligasi paling likuid di dunia. Dalam situasi krisis, aset ini justru menjadi tujuan pelarian modal global. Dolar AS masih berfungsi sebagai safe haven, terlepas dari dinamika politik domestik Amerika Serikat. Ketika tekanan meningkat, Federal Reserve juga memiliki kapasitas untuk menyerap guncangan melalui kebijakan moneter, termasuk pembelian obligasi skala besar.
Dalam struktur ini, posisi Eropa cenderung berada sebagai pengguna sistem, bukan pengendalinya.

Penjualan agresif Treasury oleh Eropa berisiko menciptakan tekanan jangka pendek bagi AS, tetapi pada saat yang sama dapat memicu instabilitas pada sistem keuangan Eropa sendiri. Penurunan harga obligasi berarti penurunan nilai cadangan devisa, tekanan terhadap sektor perbankan, serta potensi volatilitas nilai tukar euro.

Pengalaman Tiongkok memberikan ilustrasi empiris yang relevan. Sejak 2018, Beijing secara bertahap mengurangi kepemilikan U.S. Treasury lebih dari 30 persen. Langkah ini kerap dibaca sebagai bagian dari strategi dedolarisasi dan pengurangan ketergantungan terhadap AS. Namun, hasilnya jauh dari ekspektasi banyak pengamat. Ekonomi AS tidak runtuh, dolar tetap dominan, dan pasar Treasury tetap menjadi jangkar stabilitas global.

Sebaliknya, ruang manuver finansial Tiongkok justru menghadapi tantangan baru. Pilihan aset alternatif yang likuid, aman, dan berskala global terbukti terbatas. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keluar dari ekosistem dolar bukan perkara mudah, bahkan bagi kekuatan ekonomi besar sekalipun. Dalam konteks Eropa, yang sistem keuangannya sangat terintegrasi dengan pasar AS, biaya keluar berpotensi lebih besar lagi.

Dengan demikian, kepemilikan besar Treasury Bonds oleh Eropa lebih tepat dibaca sebagai bentuk mutual dependence yang asimetris. Amerika Serikat memang bergantung pada investor global untuk membiayai defisitnya, tetapi investor tersebut—termasuk Eropa—juga bergantung pada stabilitas sistem dolar. Ketergantungan ini menciptakan paradoks: aset yang tampak sebagai alat tekan justru menjadi faktor yang membatasi ruang manuver pemiliknya.

Sebuah Sistem yang Terlalu Kokoh

Pada akhirnya, U.S. Treasury Bonds tidak sekadar merepresentasikan utang pemerintah Amerika Serikat. Ia juga berfungsi sebagai fondasi sistem keuangan global. Dalam banyak krisis, keberadaan Treasury justru menjadi penopang stabilitas, bukan sumber kerentanan. Bagi Eropa, kepemilikan obligasi ini lebih menyerupai sabuk pengaman ketimbang senjata ofensif.

Ironi geopolitik modern terletak pada kenyataan bahwa kreditor tidak selalu berdaulat. Dalam sistem yang sangat terintegrasi, kekuasaan tidak ditentukan oleh siapa yang memegang aset paling besar, melainkan oleh siapa yang mengendalikan aturan main dan infrastruktur sistem tersebut. Amerika Serikat, melalui dolar dan institusi keuangannya, masih berada di posisi itu.

Wacana tentang “senjata rahasia” finansial Eropa mencerminkan kegelisahan yang sah atas ketergantungan strategis. Namun, menjadikan Treasury Bonds sebagai alat tekan bukanlah solusi yang sederhana, apalagi bebas risiko. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa upaya keluar dari hegemoni dolar justru dapat mempersempit pilihan, bukan memperluasnya.

Dalam tatanan global hari ini, otonomi strategis tidak hanya soal kepemilikan aset, tetapi juga soal kemampuan menciptakan alternatif yang kredibel. Selama belum ada pengganti dolar dan pasar Treasury yang setara dalam hal likuiditas, stabilitas, dan kepercayaan, gagasan menjadikan obligasi AS sebagai senjata geopolitik akan tetap berada di ranah spekulasi.

Pertanyaannya pun bergeser: bukan apakah Eropa punya senjata, melainkan apakah sistem global memberi ruang bagi senjata itu untuk benar-benar digunakan. (D74)

Pinterpolitik.com – Dari Majapahit hingga Habsburg, ini adalah beberapa kerajaan yang meraih kejayaan di masanya dan meninggalkan banyak warisan dalam sejarah peradaban manusia. Berikut PinterPolitik merangkum episode-episode yang membahas beberapa kerajaan yang berpengaruh baik di Indonesia, maupun di dunia.

PinterPolitik.com

Perang antara Ukraina dan Rusia yang dimulai pada tahun 2022 telah memasuki fase yang semakin kompleks. Baru-baru ini, hubungan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengalami ketegangan signifikan. 

Trump memutus bantuan militer dan intelijen ke Ukraina, memaksa Zelensky mencari gencatan senjata parsial.
Situasi ini memicu perdebatan internal di Ukraina mengenai kepemimpinan Zelensky. Pertemuan mendatang di Arab Saudi direncanakan untuk membahas hubungan bilateral dan renegosiasi sumber daya mineral.

Sementara itu, para pemimpin pertahanan Inggris dan AS berupaya menjembatani perbedaan terkait rencana perdamaian untuk Ukraina. Keputusan Trump untuk menangguhkan bantuan militer dan intelijen ke Ukraina menuai kritik luas, dengan kekhawatiran dampaknya terhadap situasi di lapangan. 

Eropa berjanji meningkatkan belanja pertahanan dan dukungan ke Ukraina, sementara Trump memperingatkan anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk memenuhi kewajiban belanja pertahanan mereka.

Perbedaan sikap antara AS dan negara-negara Eropa dalam menangani konflik ini lantas menimbulkan pertanyaan: mungkinkah ini awal dari perpecahan NATO?

Era Akhir NATO Sudah Datang?

Perang Ukraina-Rusia telah menyoroti ketegangan internal dalam NATO yang dapat memicu perpecahan aliansi tersebut.

Negara-negara Eropa, terutama yang bergantung pada energi Rusia, menghadapi dilema antara mendukung sanksi terhadap Rusia dan menjaga stabilitas ekonomi domestik mereka. Ketergantungan ini membuat beberapa negara Eropa enggan mengambil sikap keras terhadap Rusia, berbeda dengan Amerika Serikat yang mendorong sanksi lebih berat.

Dalam teori politik, konsep “interdependensi kompleks” mengacu pada hubungan saling ketergantungan antara negara-negara yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka. Ketergantungan energi Eropa pada Rusia menciptakan hambatan bagi NATO untuk mengambil tindakan kolektif yang tegas, karena negara-negara anggota memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara solidaritas aliansi dan kepentingan nasional, yang dapat mengarah pada disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, artikel PinterPolitik berjudul Sudah Saatnya NATO Dimusnahkan? sempat menyoroti bahwa peran NATO dipertanyakan setelah runtuhnya Uni Soviet. Aliansi yang awalnya dibentuk untuk menghadapi ancaman Soviet kini kehilangan musuh utama, dan keberlanjutannya dianggap sebagai pemicu ketegangan baru di Eropa Timur.

Pendapat ini diperkuat oleh pandangan bahwa NATO, alih-alih menjadi penjamin keamanan, justru menjadi alat bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoni globalnya, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara-negara Eropa.

Perbedaan pandangan ini menciptakan friksi internal dalam NATO, di mana beberapa negara anggota merasa kebijakan aliansi lebih menguntungkan Amerika Serikat daripada Eropa. Jika ketegangan ini terus berlanjut tanpa solusi yang memadai, bukan tidak mungkin NATO akan menghadapi perpecahan di masa depan.

Pertanyaan lanjutannya lantas adalah, apakah masih ada alasan untuk mempertahankan eksistensi NATO?

NATO di Era Modern – Antara Relevansi dan Beban

Sejak didirikan pada tahun 1949, NATO berfungsi sebagai aliansi pertahanan kolektif untuk menghadapi ancaman Uni Soviet selama Perang Dingin. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, relevansi NATO mulai dipertanyakan. Aliansi yang awalnya dibentuk untuk menghadapi ancaman spesifik kini beroperasi tanpa musuh yang jelas, menimbulkan pertanyaan tentang tujuan dan fungsi utamanya di era modern.

Beberapa pihak berpendapat bahwa NATO telah menjadi beban bagi Amerika Serikat. Alih-alih berfungsi sebagai penjamin keamanan transatlantik, NATO dianggap sebagai alat bagi AS untuk mempertahankan dominasinya, seringkali dengan mengorbankan kepentingan negara-negara anggota lainnya. Situasi ini menciptakan ketegangan internal, terutama ketika kebijakan aliansi tidak sejalan dengan kepentingan nasional anggota lainnya.

Selain itu, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia telah mengalami perubahan. Meskipun ketegangan masih ada, terdapat upaya diplomasi dan negosiasi yang menunjukkan bahwa kedua negara dapat bekerja sama dalam isu-isu tertentu. Perubahan dinamika ini menambah alasan untuk mengevaluasi kembali peran NATO. Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara anggota NATO untuk mengevaluasi kembali tujuan dan fungsi aliansi ini.

Apakah NATO masih relevan sebagai aliansi pertahanan kolektif, ataukah perlu direformasi untuk menyesuaikan diri dengan tantangan keamanan abad ke-21? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab untuk memastikan bahwa aliansi ini tidak menjadi beban, tetapi tetap menjadi penjamin keamanan dan stabilitas bagi anggotanya. (D74)

Negara-negara Asia memiliki populasi manusia yang begitu banyak. Beberapa orang bahkan mengatakan proyeksi populasi negara Asia yang begitu besar di masa depan akan membuat wilayah ini sebagai pusat dunia yang baru. Kira-kira kenapa Benua Asia “dipadati” manusia?

PinterPolitik.com

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), populasi Indonesia saat ini mencapai sekitar 273 juta jiwa.

Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dengan populasi mencapai 1,4 miliar orang. India menyusul sebagai negara kedua terbanyak penduduknya, dengan populasi sebesar 1,38 miliar jiwa.

Ketika populasi negara-negara ini digabungkan, Benua Asia menjadi benua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Total penduduk di Asia diperkirakan lebih dari 4,5 miliar orang, lebih dari setengah total populasi dunia yang pada November 2022 mencapai 8 miliar orang.

Selain itu, Asia sering disebut-sebut akan menjadi pusat dunia di masa depan karena pertumbuhan demografisnya yang diperkirakan akan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang.

Dari sini muncul pertanyaan penting: Apa yang membuat negara-negara di Asia memiliki jumlah penduduk yang begitu besar?

Beras Salah Satu Penyebabnya?

Terkait banyaknya populasi di kawasan Asia, ada sebuah konsel menarik yang dipopulerkan di internet oleh seorang guru di Amerika Serikat (AS) bernama Ken Myers.

Pada tahun 2013, Myers mengunggah sebuah gambar lingkaran dengan pusat di Laut China Selatan (LCS) dan radius 4.000 kilometer. Ia menyatakan bahwa populasi dalam lingkaran tersebut melebihi populasi di luar lingkaran. Lingkaran ini kemudian dinamakan Lingkaran Valeriepieris (Valeriepieris Circle).

Unggahan viral ini menarik perhatian Profesor Ekonomi dari London School of Economics (LSE), Danny Quah, yang kemudian melakukan penelitian untuk memverifikasi klaim Ken Myers. Quah menemukan bahwa klaim tersebut benar dan bahkan membuat lingkaran Valeriepieris lebih kecil dengan radius 3.300 kilometer, tetap menjadi lingkaran geografis dengan populasi terbanyak di dunia.

Mengapa begitu banyak orang tinggal di wilayah ini? Salah satu faktor utama adalah agrikultur, yang memainkan peran penting dalam kesuksesan manusia membangun peradaban besar. Menurut penelitian Kees Klein Goldewijk dan rekan-rekannya berjudul “New anthropogenic land use estimates for the Holocene,” pertumbuhan pesat populasi di India dan Tiongkok didorong oleh perkembangan sistem agrikultur mereka, terutama pertanian beras.

Beras adalah makanan pokok di banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Ditambah dengan lahan yang subur untuk menanam beras, negara-negara di Lingkaran Valeriepieris mungkin mengalami tantangan kelaparan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, seperti di Eropa yang lebih mengandalkan gandum.

Tidak hanya itu, ladang padi beras juga diketahui lebih dapat menghidupi banyak populasi dibanding ladang gandum. Secara rata-rata, satu hektar beras dapat menghasilkan makanan yang cukup untuk mendukung sekitar 15-20 orang per tahun, sementara satu hektar gandum dapat mendukung sekitar 10-15 orang per tahun. Hal ini disebabkan oleh produktivitas yang lebih tinggi dan kandungan kalori beras dibandingkan dengan gandum.

Namun, apakah banyaknya populasi Lingkaran Valeriepieris hany karena beras?

Juga Dipengaruhi Faktor Sejarah?

Beras bukan satu-satunya faktor mengapa negara Asia punya populasi yang lebih banyak dari kawasan lain, seperti Eropa. Dari perspektif politik dan sejarah, tingkat konflik politik di Asia yang lebih rendah dibandingkan di Eropa bisa jadi salah satu kecurigaannya.

Seperti yang dibahas dalam video PinterPolitik berjudul “Kenapa Peradaban Barat Bisa Kuasai Dunia?,” jumlah peperangan di Asia lebih sedikit dibandingkan di Eropa. Peperangan-peperangan tersebut bahkan kerap diyakini menghambat pertumbuhan populasi.

Tidak hanya menyebabkan korban jiwa yang banyak secara langsung, perang yang sering terjadi di Eropa juga mengakibatkan munculnya banyak pandemi mematikan, contohnya seperti pandemi Black Death yang membunuh banyak populasi Eropa.

Sementara, banyak negara konsumen nasi, seperti Tiongkok dan India, memiliki periode stabilitas politik yang lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara konsumen gandum di Eropa yang sering terlibat dalam peperangan. Stabilitas ini memungkinkan pertumbuhan populasi yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, negara-negara Asia mungkin memiliki “start” lebih awal dalam hal populasi manusia karena mereka lebih jarang terlibat dalam peperangan besar dibandingkan negara-negara Eropa.

Well, pada akhirnya hal-hal ini hanya menjadi sebagian kecil dari sejumlah alasan lain yang membuat populasi Asia begitu banyak. Menarik untuk kita ulik lebih dalam lagi di kesempatan selanjutnya. (D74)

Islamophobia menjadi horor yang terus menghantui Benua Eropa. Mengapa kebencian ini bisa terus ada?

PinterPolitik.com

Kendati sering dianggap sebagai kawasan yang paling demokratis dan inklusif, Benua Eropa hingga saat ini menderita fenomena Islamophobia yang cukup parah.

Sebagai pengingat singkat, Islamophobia sendiri adalah kata yang digunakan untuk membungkus pandangan dan sikap yang mengandung prasangka, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan orang-orang Islam.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Pew Research pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa 52% orang Eropa percaya bahwa Islam tidak sesuai dengan budaya Eropa.

Negara-negara seperti Hungaria, Italia, dan Polandia menunjukkan tingkat skeptisisme yang sangat tinggi terhadap Muslim, dengan sebagian besar populasi memiliki pandangan yang tidak nyaman dengan keberadaan umat Muslim.

Selain itu, menurut survei European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) tahun 2017 yang membahas tentang sentimen warga Eropa terhadap umat Muslim, sebanyak 39% responden Muslim di Uni Eropa merasa didiskriminasi dalam lima tahun sebelum survei.

Sepertiga dari responden Muslim tersebut pun mengalami pelecehan dalam tahun sebelumnya, termasuk komentar ofensif, ancaman, atau isyarat.

Kini, tingkat Islamophobia diasumsikan akan meningkat untuk tahun-tahun mendatang, melihat bagaimana kini pemimpin-pemimpin sayap kanan di Eropa semakin banyak yang disukai (seperti Geert Wilders di Belanda), dan semakin banyaknya imigran Muslim yang terpaksa terusir dari negaranya yang dilanda perang.

Namun, mengapa sebenarnya Islamophobia bisa begitu kuat di Eropa?

Warisan Busuk Sejarah?

Islamophobia, atau ketakutan dan prasangka terhadap Islam dan Muslim, telah menjadi isu signifikan di Eropa. Fenomena ini bukanlah hal baru dan memiliki akar sejarah yang panjang.

Sejak Abad Pertengahan, interaksi antara dunia Kristen Eropa dan dunia Muslim sering kali ditandai oleh konflik dan ketegangan. Perang Salib, yang berlangsung dari abad ke-11 hingga ke-13, adalah salah satu contoh utama di mana dunia Kristen dan Muslim berhadapan secara langsung dalam serangkaian perang yang berdampak besar pada persepsi satu sama lain.

Tidak hanya itu, ketakutan terhadap umat Muslim pun berlanjut dengan menguatnya pengaruh politik Utsmaniyah Turki pada abad ke-14 sampai abad ke-17.

Kala itu, kerajaan-kerajaan Eropa menggelar kampanye anti-Islam yang begitu tinggi untuk mengagitasi kemarahan rakyatnya. Kerajaan-kerajaan Eropa Utara seperti di Swedia bahkan diketahui sempat membuat agama Islam ilegal.

Pada masa yang lebih modern, Islamophobia diperparah selama era kolonialisme, ketima negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda menjajah banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim di Afrika dan Asia.

Banyak orang Eropa saat itu memandang penduduk di tempat yang mereka jajah sebagai kultur yang tidak beradab dan secara sosial tidak setara dengan orang Eropa. Pengalaman kolonial ini meninggalkan warisan ketidakpercayaan dan stereotip negatif yang terus bertahan hingga hari ini.

Setelah Perang Dunia II, migrasi besar-besaran dari bekas koloni tadi ke Eropa Barat memperkenalkan populasi Muslim yang signifikan ke negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Jerman. Migrasi ini seringkali disertai dengan tantangan integrasi dan adaptasi budaya yang rumit, yang kerap kali diabaikan pemerintah dan munculkan ketegangan sosial.

Polemik ini lantas diasumsikan menjadi sebuah masalah sosial yang berkepanjangan dan tetap berlangsung hingga sekarang. Kedua kultur ini masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang keberhakan kependudukan di Tanah Eropa.

Namun, persoalan Islamophobia Eropa ini bisa jadi bukanlah hanya sebuah fenomena sosial saja, namun sesungguhnya sebuah bagian dari agenda politik yang kompleks.

Kebencian yang Dipelihara?

Teori “Clash of Civilizations” yang dikemukakan oleh Samuel Huntington pada tahun 1996 menyatakan bahwa konflik di masa depan akan didominasi oleh benturan antara peradaban yang berbeda, bukan oleh perbedaan ideologi atau ekonomi. Huntington mengidentifikasi dunia Islam dan Barat sebagai dua peradaban yang kemungkinan besar akan mengalami konflik.

Dalam konteks ini, Islamophobia di Eropa dapat dilihat sebagai manifestasi dari persepsi bahwa dunia Islam dan Barat adalah entitas yang tidak dapat didamaikan dan selalu berada dalam ketegangan.

Dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya populisme politik di Eropa telah memanfaatkan Islamophobia sebagai alat untuk memperoleh dukungan. Partai-partai populis di berbagai negara Eropa sering kali menggunakan retorika anti-imigran dan anti-Islam untuk menarik pemilih yang merasa terancam oleh perubahan demografis dan budaya.

Dengan menyoroti perbedaan budaya dan agama, partai-partai ini berhasil menggalang dukungan dari segmen populasi yang merasa identitas nasional mereka terancam.

Politisi populis sering kali memanfaatkan insiden-insiden kekerasan yang melibatkan Muslim atau teroris yang mengklaim berjuang atas nama Islam untuk memicu ketakutan dan kebencian.

Retorika seperti ini tidak hanya memperkuat stereotip negatif tentang Muslim tetapi juga memperkuat narasi benturan peradaban yang digambarkan oleh Huntington.

Dalam banyak kasus, politikus populis ini bahkan menggunakan Islamophobia untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu ekonomi dan sosial lainnya yang mungkin lebih kompleks dan sulit diatasi.

Pada akhirnya, hal-hal ini menjadi semacam ‘borok’ yang sepertinya tetap akan terus menodai Eropa. Tentunya, kita harap kondisi ini bisa berubah secepatnya karena kebencian terhadap suku, agama, dan ras, adalah sesuatu yang sangat hina. (D74)

Wih, para mahasiswa dan akademisi di negara-negara Barat mulai solid dukung gerakan anti-perang nih

Kekerasan yang terjadi di kawasan Gaza masih menjadi momok menyeramkan menuju pertengahan tahun 2024. Perang yang berkelanjutan di sana mulai memantik demonstrasi pro-Palestina dan pro-perdamaian di Amerika Serikat (AS). Menariknya, belakangan protes serupa juga terjadi di negara-negara Eropa. Hmm, negara mana aja nih yang ikutan suarakan perdamaian di Benua Biru?

Eropa kayaknya selalu galak ke Indonesia deh:(

Indonesia diketahui resmi ajukan gugatan Uni Eropa di dalam WTO terkait pengenaan bea masuk tambahan baja nirkarat. Hal ini disebut menjadikan gugatan tersebut sebagai kasus sengketa pertama dalam sejarah pembentukkan WTO.

Sebelumnya, Uni Eropa menuding bahwa baja nirkarat Indonesia mendapat subsidi dari Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.  Hal ini menurut mereka merupakan tindakan yang tidak adil untuk pasar Eropa sendiri.

Namun, aturan WTO sendiri sebetulnya menyebutkan bahwa dilarang ada perlakukan spesial dari sesama anggotanya.

socioloop.co

Eropa Timur, dengan sejarah dan budayanya yang kaya, telah memberikan kontribusi signifikan pada dunia kuliner. Dari guratan sejarah, perubahan politik, hingga pengaruh budaya tetangga, makanan di Eropa Timur mencerminkan warisan dan perjuangan bangsa-bangsa di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa hidangan khas dari Eropa Timur yang telah mendunia beserta alasan kepopulerannya:

Borscht (Ukraina dan Rusia)

Sebuah sup bit yang kaya rasa dengan warna merah mencolok, biasanya disajikan dengan sour cream di atasnya. Borscht dikenal sebagai sajian yang menghangatkan di musim dingin dan memberikan nutrisi dari bit. Tradisi memasaknya telah diwariskan turun-temurun, menjadikannya simbol kebersamaan keluarga.

Pierogi (Polandia)

Sejenis pastel rebus yang diisi dengan berbagai isian seperti kentang, keju, daging, jamur, atau buah.

Pierogi adalah makanan rakyat yang sederhana tapi lezat. Keberagaman isiannya mencerminkan kreativitas dan adaptasi masyarakat Polandia terhadap sumber daya lokal.

Goulash (Hongaria)

Semur daging sapi yang dimasak dengan paprika dan bumbu lainnya. Paprika, bahan utama dalam goulash, mencerminkan warisan agraris Hongaria. Goulash menjadi populer karena rasa yang kaya dan porsi yang mengenyangkan.

Sarma (Serbia, Kroasia)

Daging cincang dan beras yang dibungkus dengan daun kubis asam, kemudian direbus dalam saus tomat. Sarma adalah sajian khas perayaan dan acara keluarga di Balkan. Tekstur dan rasa yang khas menjadikannya disukai banyak orang.

Cevapi (Bosnia dan Herzegovina)

Sosis daging sapi atau kambing yang dibumbui dan dipanggang, biasanya disajikan dengan somun (roti khas). Cevapi mencerminkan pengaruh Turki Ottoman di Balkan, menawarkan gabungan rasa Eropa dan Timur Tengah.

Zakuski (Rusia)

Berbagai macam makanan ringan yang disajikan sebagai pendamping minuman keras, seperti vodka. Contohnya adalah ikan asin, acar, dan daging asap. Konsep ini mencerminkan tradisi minum di Rusia, di mana makanan ringan membantu menyeimbangkan efek alkohol.

Mămăligă (Rumania)

Semacam bubur jagung yang disajikan dengan keju, sour cream, atau daging. Mămăligă adalah alternatif roti di Rumania, mencerminkan tradisi agraris dan keberagaman budaya di wilayah tersebut.

Eropa Timur, dengan warisan sejarahnya yang kaya dan beragam, menawarkan palet rasa yang mengagumkan. Setiap hidangan bukan hanya mencerminkan tradisi dan budaya, tetapi juga perjuangan, adaptasi, dan inovasi dari bangsa-bangsa di wilayah tersebut. Memahami makanan mereka adalah salah satu cara terbaik untuk memahami hati dan jiwa Eropa Timur. (A49)

PinterEkbis

Makanan adalah salah satu ekspresi budaya paling kaya dan bervariasi di dunia. Di balik setiap piring, terdapat cerita, sejarah, dan tradisi yang mendalam. Tidak mengherankan jika etika kuliner telah menjadi bagian integral dari pengalaman makan di berbagai belahan dunia. Menghormati etika kuliner adalah cara kita menghargai keberagaman budaya dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia.

Asia

Di negara-negara seperti Jepang, Korea dan Tiongkok menggunakan sumpit adalah sebuah norma. Namun, ada beberapa etika penting terkait sumpit. Misalnya, menancapkan sumpit tegak lurus di dalam mangkuk nasi dianggap mengingatkan pada upacara pemakaman dan dianggap tidak sopan. Demikian pula, mengoper makanan langsung dari satu sumpit ke sumpit lainnya dianggap tabu.

India

Di India, banyak orang memilih untuk makan dengan tangan, khususnya dengan tangan kanan. Tangan kiri biasanya dianggap tidak murni dan digunakan untuk aktivitas lain. Selain itu, berbagi makanan adalah bentuk kehangatan dan persahabatan.

Timur Tengah

Makan dengan tangan juga umum di beberapa negara Timur Tengah. Namun, selalu gunakan tangan kanan, karena tangan kiri dianggap kotor. Selain itu, selalu tawarkan makanan kepada orang lain sebagai tanda keramahtamahan.

Eropa

Di Eropa, terutama di negara-negara seperti Perancis dan Italia, makan adalah upacara yang dinikmati dengan pelan. Bicara sambil makan dianggap tidak sopan. Piring makan harus dibiarkan bersih, sebagai tanda apresiasi terhadap makanan yang disajikan. Di Spanyol, siesta atau istirahat siang setelah makan siang adalah tradisi yang masih dihormati.

Amerika Latin

Di banyak negara Amerika Latin, menolak tawaran makanan bisa dianggap tidak sopan. Dalam beberapa budaya, seperti di Argentina, makan malam adalah acara sosial yang dimulai larut malam dan berlangsung hingga dini hari.

Untuk menikmati sepenuhnya pengalaman kuliner dari berbagai budaya, penting untuk kita memahami dan menghargai etika yang menyertainya. Ini bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang menghormati tradisi, sejarah, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Namun, penting untuk diingat bahwa kesalahan bisa terjadi, terutama saat kita mencoba sesuatu yang baru. Kebanyakan orang akan menghargai upaya kita untuk menghormati tradisi mereka, bahkan jika kita membuat kesalahan.

Yang paling penting adalah pendekatan dengan pikiran terbuka, rasa ingin tahu, dan rasa hormat yang mendalam.

Dengan memahami etika kuliner dari berbagai belahan dunia, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang makanan, tetapi juga membangun jembatan persahabatan dan pemahaman antarbudaya. (A49)

PinterPolitik.com 

Isu imigran tampaknya akan selalu menjadi perbincangan panas di negara-negara Eropa. Sebagai kelompok minoritas, seringkali imigran menjadi korban diskriminasi dan rasisme di negara-negara Benua Biru. 

Hal ini, misalnya, dialami oleh seorang remaja laki-laki Prancis keturunan Aljazair bernama Nahel Merzouk. Pada tanggal 27 Juni 2023 tepatnya di kota Nanterre, ia ditembak oleh seorang polisi saat mengemudikan mobilnya dengan sebab yang masih simpang siur. Tentu karena masing-masing pihak besebarangan memiliki preferensi informasinya.  

Dalam waktu singkat kejadian itu, protes besar membara di beberapa kota Prancis seperti Lyon, Marseille, Toulouse, hingga pinggiran Paris. Demonstran yang sebagian besar adalah anak muda dari golongan kelas bawah dan imigran memprotes kekerasan yang dianggap bernuansa rasisme oleh aparat kepolisian. 

Kerusuhan yang disertai dengan aksi penjarahan ini sendiri mengakibatkan lebih dari 1.300 demonstran yang mayoritas merupakan anak muda ditahan dan 250 polisi terluka.

Chaos yang semakin meluas akhirnya membuat Presiden Prancis Emmanuel Macron terpaksa menunda kunjungan dinasnya ke Belgia dan Jerman. Para demonstran yang sebagian merupakan imigran menuntut Macron menjawab permasalahan diskriminasi sistemik di Prancis. 

Di tengah tuntutan tersebut, politisi dari partai sayap kanan dari negara-negara Eropa justru menyalahkan imigran sebagai dalang di balik kekacauan yang terjadi di Negara Menara Eiffel. 

Misalnya, tokoh populis sekaligus lawan politik Macron, Marine Le Pen dari partai National Rally menyalahkan pemerintah Prancis yang membiarkan para imigran masuk.  

“Kenyataannya adalah Anda (pemerintah) tidak ingin mendengar peringatan dari kami (partai National Rally), kita perlu menghentikan para imigran anarkis” ucap Le Pen dalam pidato di parlemen Prancis seminggu setelah peristiwa kerusuhan pecah. 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Italia Nicola Molteni yang juga merupakan anggota partai beraliran sayap kanan Lega Nord. Ia meminta agar Uni Eropa belajar dari kasus kerusuhan yang terjadi di Prancis untuk semakin memperketat kuota masuk para imigran ke Eropa. 

Da juga menilai kebijakan asimilasi dan integrasi yang selama ini dijalankan oleh Uni Eropa terbukti gagal. 

Alih-alih membuat publik di Eropa semakin sadar atas kasus kekerasan dengan diskriminasi tampaknya kasus imigran justru seringkali dijadikan bahan politik oleh para politisi sayap kanan.  

Lantas, bagaimana masa depan para imigran di Eropa pasca kerusuhan besar yang melanda Prancis beberapa waktu lalu?  

Tidak Mungkin Bisa Akur? 

Selama ini para politisi partai sayap kanan di Eropa menganggap imigran sebagai kelompok yang memiliki sifat “antagonis” atau berlawanan dengan nilai-nilai budaya lokal. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ayhan Kaya dan Aysa Tecmen berjudul Europe versus Islam?: Right-wing populist discourse and the construction of a civilizational identity para politisi partai sayap kanan seringkali memberikan sentimen negatif terhadap para imigran terutama yang berasal dari negara Timur Tengah. Mulai dari beban ekonomi, otoritarianisme, hingga terorisme. 

Penggambaran imigran sebagai ancaman terhadap tatanan nilai masyarakat Eropa bahkan tak jarang disebut sebagai bentuk proses demonisasi. 

Sosiolog asal Amerika Serikat (AS) Erving Goffman dalam bukunya berjudul Stigma: Notes on the management of spoiled identity mendefinisikan demonisasi sebagai sikap ketidakpercayaan terhadap keberadaan individu atau kelompok tertentu yang dianggap antagonis, berbahaya, mengganggu dan tidak bermoral (others). 

Sementara itu, Michal Krzyżanowski dalam jurnalnya yang berjudul Discursive shifts and the normalisation of racism: Imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism menyebut sentimen negatif yang diberikan oleh partai-partai sayap kanan di Eropa terhadap para imigran merupakan usaha dalam menciptakan ketakutan di masyarakat.  

Hal itu seolah mengingatkan kembali dengan apa yang dikemukakan Cendekiawan Inggris David Herbert. 

Dalam bukunya berjudul Handbook of Religion and Political Parties, Herbert mengatakan ketakutan atas ancaman imigran yang dianggap merusak tatanan nilai budaya Eropa menjadi kekuatan politik baru bagi partai sayap kanan.  

Herbert di dalam bukunya itu juga menjelaskan lebih lanjut bahwa timbulnya rasa takut terhadap ancaman masuknya imigran membuat partai sayap kanan mendapatkan impresi positif dari masyarakat mayoritas sebagai “pelindung Eropa”. 

Narasi diskriminasi dengan disertai sentimen negatif yang dilakukan oleh politisi dari partai sayap kanan kemudian mempengaruhi kehidupan para imigran di Eropa. 

Pengalaman diskriminasi sendiri agaknya menghambat para imigran untuk menyesuaikan diri dengan nilai budaya masyarakat lokal. 

Dalam beberapa kasus, tak jarang ditemukan sikap para imigran yang seolah “tidak menghormati” budaya dimana mereka tinggal. 

Beberapa waktu lalu, misalnya, muncul video yang sempat viral di internet dimana seorang murid laki-laki imigran Muslim di Norwegia menolak bersalaman dengan seorang guru perempuan. Video tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di warganet.  

Pertentangan yang terjadi antara partai sayap kanan dengan para imigran di Eropa kemudian berujung pada timbulnya konflik budaya. 

Kriminolog asal Amerika Serikat Thorsten Sellin dalam teorinya conflict of conduct norm menjelaskan sebuah konflik dapat muncul sebagai akibat dari bertemunya dua kebudayaan yang berbeda di dalam satu wilayah. 

Pertentangan konflik budaya antara masyarakat lokal Eropa dengan imigran tampaknya sudah menjadi konsekuensi bagi masyarakat dengan karakteristik plural. 

Akan tetapi, di balik kesulitan untuk beradaptasi dengan budaya lokal mengapa praktik diskriminasi terhadap para imigran di Eropa seolah begitu “lestari”?

Ilusi Bahaya Imigran? 

Marginalisasi dan diskriminasi yang dialami oleh para imigran di Eropa membuat mereka seringkali terlibat dalam aksi protes agar pemerintah setempat memperhatikan hak-hak mereka.  

Para imigran kerap kali memanfaatkan identitas kolektif sebagai sumber daya politik untuk memobilisasi aksi protes mereka sebagai minoritas dan korban. 

Dalam banyak kasus, meskipun para imigran tidak memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan politik formal seperti memilih presiden, aksi protes yang dilakukan mereka dapat menjadi sumber daya politik baru.  

Ilmuwan politik asal AS Melissa Harris-Perry berpendapat, ketika seorang politisi mampu mengartikulasikan kepentingan dan pengalaman kelompok minoritas, maka ia akan mendapat dukungan dari kelompok tersebut. 

Melihat potensi imigran sebagai sumber daya untuk mendongkrak elektabilitas seorang politisi atau partai, banyak partai bernuansa kiri di Eropa berusaha mengooptasi kepentingan kelompok minoritas ini.  

Preseden atas postulat itu, misalnya, datang ketua dari partai sayap kiri Prancis La France Insoumise Luc Melenchon. Dirinya menganggap kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan sebuah pemberontakan dari kelompok kelas bawah.  

Partai yang kental dengan sosialisme ini juga mengkritik kegagalan pemerintah Prancis dalam menuntaskan masalah sosial seperti kemiskinan dan diskriminasi sehingga menimbulkan kekecewaan berupa protes besar di kalangan para imigran. 

Fenomena itu sejalan dengan analisis ilmuwan politik asal AS Robert Alan Dahl  dalam bukunya yang berjudul Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent.  

Dahl menggunakan istilah kooptasi yang digunakan sebagai strategi oleh politisi untuk mendapatkan dukungan baru dari kelompok yang dapat menjadi oposisi atau ancaman bagi lawan politiknya.  

Dahl secara lebih lanjut menjelaskan kooptasi dilakukan dengan memberikan keuntungan seperti sumber daya atau posisi otoritas tertentu terhadap kelompok yang dianggap dapat menjadi oposisinya. 

Bagaimana meningkatnya ketidaksukaan dari partai sayap kanan seperti National Rally pimpinan Marine Le Pen terhadap para imigran pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tampak membuatnya menjadi “masuk akal”. 

Partai-partai sayap kanan tidak lagi melihat imigran sebagai ancaman hanya karena dapat menciptakan kerusuhan tetapi juga sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas lawan politik mereka terutama dari kalangan kelompok partai kiri. 

Di tengah isu imigran yang saat ini terus dipolitisasi baik dari kelompok kanan dan kiri, belum ada langkah konkret dalam menyelesaikan masalah diskriminasi di Eropa.  

Kasus kerusuhan besar di Perancis beberapa waktu lalu tampaknya belum cukup untuk menyadarkan Eropa sebagai benua yang dikenal menjunjung tinggi HAM atas urgensinya terhadap masalah imigran.  (F92)