Karier politik Erick Thohir tengah menghadapi ujian terberat. Mantan Menteri BUMN yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini ikut terseret dalam pusaran kontroversi mega korupsi Pertamina, bukan karena keterlibatan langsung, melainkan melalui kedekatan keluarga. Nama PT Adaro Indonesia milik kakaknya, Boy Thohir, disebut dalam dakwaan jaksa sebagai salah satu perusahaan yang diperkaya dalam skandal korupsi tata kelola minyak Pertamina senilai ratusan triliun rupiah. Pertanyaan besarnya: apakah ini awal dari runtuhnya dinasti politik keluarga Thohir?

PinterPolitik.com

Kejaksaan Agung mendakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, telah memperkaya 13 perusahaan dalam negeri melalui penjualan solar nonsubsidi di bawah harga pokok penjualan periode 2018-2023. Skema ini mengakibatkan kerugian negara yang fantastis: total Rp 285,18 triliun, termasuk US$ 2,73 miliar dari tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Di antara 13 perusahaan yang disebut dalam dakwaan, PT Adaro Indonesia milik Boy Thohir menjadi sorotan tajam. Perusahaan ini diduga diperkaya sebesar Rp 168,5 miliar dari skema penjualan solar nonsubsidi yang dinilai melawan hukum. Riva Siahaan selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dituduh tidak menyusun pedoman yang mengatur proses negosiasi harga, sehingga penjualan solar dilakukan di bawah harga pokok dan merugikan negara.

Corporate Secretary Adaro Andalan, Ray Aryaputra, membantah adanya keterlibatan perusahaan dalam praktik korupsi. Menurutnya, pembelian bahan bakar minyak dilakukan melalui proses tender yang juga diikuti Pertamina dan pemasok lain sejak 2015, dengan harga mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS) ditambah margin. Namun, bantahan ini tidak serta-merta menghapus stigma yang menempel pada nama keluarga Thohir.

Dalam konteks politik Indonesia yang kental dengan politik kekeluargaan dan patron-klien, kedekatan darah dengan pihak yang tersangkut skandal menciptakan liability politik yang sulit dihindari. Meskipun Erick Thohir tidak memiliki peran langsung dalam manajemen Adaro Indonesia dan secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, narasi publik tidak bekerja dengan logika hukum semata. Di ruang publik, persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta, dan nama keluarga yang tercoreng dapat menghancurkan reputasi politik yang dibangun selama puluhan tahun.

Timing yang Tidak Menguntungkan

Erick Thohir sempat menjadi salah satu menteri paling berpengaruh di era Presiden Joko Widodo. Sebagai Menteri BUMN periode 2019-2024, ia mengendalikan ratusan perusahaan pelat merah dengan aset triliunan rupiah. Posisi ini memberikannya akses ke sumber daya ekonomi dan jaringan politik yang luas, menjadikannya salah satu elite paling powerful di Indonesia.

Namun, dalam reshuffle kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Erick dipindahkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga—jabatan yang secara struktural memiliki pengaruh politik dan ekonomi jauh lebih terbatas. Perpindahan ini bukan sekadar rotasi biasa; ini adalah downgrade yang signifikan dalam hierarki kekuasaan kabinet. Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak memiliki kendali atas aset ekonomi strategis, tidak memiliki anggaran sebesar BUMN, dan memiliki leverage politik yang minimal dibandingkan posisi sebelumnya.

Timing perpindahan ini tidak bisa lebih buruk. Tepat ketika ia kehilangan tameng politik dari posisi BUMN yang powerful, skandal Pertamina meledak dengan nama keluarganya terseret di dalamnya. Jika ia masih menjabat sebagai Menteri BUMN, ia mungkin memiliki lebih banyak sumber daya politik untuk melakukan damage control, membangun narasi tandingan, atau menggunakan jaringan kekuasaan untuk meredam isu. Kini, dengan posisi yang lebih lemah, ia lebih rentan terhadap serangan politik dan persepsi publik yang negatif.

Situasi ini diperparah dengan kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir menjadi sasaran kemarahan publik atas kegagalan ini. Sepak bola adalah salah satu isu yang paling emosional bagi masyarakat Indonesia, dan kegagalan di level tertinggi seperti Piala Dunia menciptakan sentimen negatif yang masif. Kombinasi dua krisis—skandal keluarga di Pertamina dan kegagalan sepak bola nasional—menciptakan perfect storm yang menggerus modal politik dan reputasi publik Erick Thohir secara simultan.

Dalam politik citra, momentum seperti ini sangat berbahaya. Ketika seorang elite menghadapi multiple crises dalam waktu bersamaan, public perception cenderung mengasosiasikan semua kegagalan sebagai refleksi dari incompetence dan atau korupsi. Meskipun kedua isu tersebut tidak memiliki korelasi langsung, dalam pikiran publik, mereka melebur menjadi satu narasi besar: Erick Thohir adalah elite yang gagal. Benarkah demikian?

Modal Politik yang Rapuh

Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, kita perlu melihatnya melalui lensa teori sosiologi dan politik. Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis terkemuka, dalam konsep “Political Capital” (1986) menjelaskan bahwa kekuasaan elite tidak hanya bergantung pada modal ekonomi atau posisi formal, tetapi juga pada akumulasi modal simbolik—reputasi, legitimasi, dan kepercayaan publik. Modal simbolik ini sangat rapuh dan rentan terhadap skandal, bahkan skandal yang tidak melibatkan individu secara langsung.

Bourdieu menegaskan bahwa skandal keluarga dapat mentransfer stigma kepada individu melalui mekanisme yang disebutnya symbolic violence. Dalam konteks Indonesia, di mana politik kekeluargaan sangat kuat dan publik cenderung melihat elite sebagai bagian dari jaringan patron-klien yang saling melindungi, kedekatan dengan skandal—meskipun tanpa keterlibatan langsung—sudah cukup untuk merusak modal simbolik seseorang. Ketika nama perusahaan milik Boy Thohir disebut dalam dakwaan jaksa, secara otomatis nama Erick Thohir ikut terseret dalam narasi publik, dan modal politik yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun mulai terkikis.

Max Weber, dalam esainya yang klasik “Politics as a Vocation” (1919), mengidentifikasi bahwa legitimasi elite modern bersifat legal-rasional—berdasarkan aturan dan prosedur formal—namun tetap sangat rentan terhadap skandal personal. Weber menunjukkan bahwa meskipun seorang elite tidak melanggar hukum secara langsung, proximity dengan skandal dapat menciptakan presumption of guilt di mata publik. Ini adalah fenomena psikologi sosial di mana persepsi publik tidak membedakan secara tegas antara asosiasi dan keterlibatan aktif.

Dalam kasus Erick Thohir, meskipun ia secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan PT Adaro Indonesia, proximity-nya dengan Boy Thohir menciptakan guilt by association yang sulit dihindari. Weber juga menekankan bahwa dalam politik modern, skandal dapat menghancurkan legitimasi lebih cepat daripada proses membangunnya. Modal politik yang dikumpulkan selama puluhan tahun dapat runtuh dalam hitungan bulan ketika skandal meledak dan media massa menyebarkannya secara masif.

Akhir dari Erick Thohir?

Pertanyaan yang paling relevan saat ini adalah: apakah ini merupakan tanda akhir dari karier politik Erick Thohir? Jawabannya tidak sederhana, namun ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa ia menghadapi tantangan eksistensial yang serius.

Pertama, kombinasi dari downgrade jabatan, skandal Pertamina – meski masih harus dibuktikan di pengadilan – dan kegagalan institusional menciptakan triple threat yang sangat sulit untuk diatasi. Dalam politik Indonesia, survival seorang elite sangat bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan modal simbolik dan jaringan patronase. Ketika keduanya terkikis secara bersamaan, ruang gerak politik menjadi sangat terbatas.

Kedua, timing sangat tidak menguntungkan Erick Thohir. Jika skandal ini terjadi ketika ia masih menjabat sebagai Menteri BUMN dengan akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang besar, ia mungkin memiliki leverage untuk melakukan manuver politik. Namun, dalam posisi yang lebih lemah saat ini, ia tidak memiliki banyak instrumen untuk melakukan damage control yang efektif.

Ketiga, dalam era media sosial dan berita 24 jam, narasi negatif menyebar dengan sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan. Publik Indonesia, yang sudah lelah dengan skandal korupsi elite, cenderung tidak memberikan benefit of the doubt kepada figur yang namanya terseret dalam kontroversi, terlepas dari ada atau tidaknya bukti keterlibatan langsung.

Namun, mengatakan bahwa ini adalah akhir mutlak dari karier politik Erick Thohir mungkin terlalu prematur. Politik Indonesia memiliki sifat yang sangat dinamis dan penuh dengan comeback stories. Elite yang sempat terpuruk seringkali bisa bangkit kembali jika mereka memiliki jaringan patronase yang kuat, sumber daya ekonomi yang besar, dan kemampuan untuk membaca arah angin politik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pergeseran Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menpora dan dinamika yang terjadi setelahnya tampak bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan strategi halus salami slicing. Di balik langkah lembut itu, berlangsung transformasi senyap, yakni dari kekuatan figur menuju tata kelola institusional negara.

PinterPolitik.com

Terlepas dari hasil Timnas Sepak Bola Pria Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, rotasi Erick Thohir dari Menteri BUMN ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga kiranya bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan sebuah sinyal politik.

Itu terjadi bersamaan dengan lahirnya Danantara, entitas superholding yang kini menaungi BUMN strategis di bawah kendali pemerintah. Perpindahan ini menandai pergeseran penting dalam tata kelola kekuasaan ekonomi negara, dari yang semula berporos pada figur ke arah mekanisme yang lebih terinstitusionalisasi.

Sejak awal, Erick identik dengan korporatisasi BUMN dan ekspansi kapital negara melalui instrumen bisnis. Namun, setelah Danantara berdiri, BUMN kunci justru dialihkan ke struktur baru yang lebih kolektif.

Seolah kekuatan personal yang dulu melekat pada Kementerian BUMN kini tengah dilucuti lapis demi lapis. Di sini, impresi eksis bahwa pemerintah salami slicing tengah terjadi, yakni pemangkasan halus dan bertahap terhadap kekuasaan individu tanpa menciptakan friksi karena tentu dalam konteks kebijakan negara dan kemaslahatan rakyat.

Konteks ini diperkuat oleh kritik keras pemerintah terhadap kinerja BUMN yang dinilai stagnan dan tidak optimal dalam mendorong agenda ekonomi rakyat. Pembentukan Danantara pun diposisikan sebagai solusi sistemik, cara elegan untuk memperbaiki struktur tanpa mengguncang stabilitas.

Dalam logika politik kekuasaan, langkah ini lebih dari sekadar reformasi birokrasi, ia boleh jadi adalah strategi depersonalization, cara mengubah sumber kekuatan dari manusia ke institusi.

Salami Slicing, Terbaik?

Dalam studi strategi politik, salami slicing kerap digunakan untuk menjelaskan bagaimana partai atau rezim dapat menguasai kekuasaan dengan menggerus lawan secara bertahap, bukannya melalui konfrontasi langsung.

Namun dalam konteks pemerintahan modern, konsep ini dapat dibaca ulang secara positif, yaitu sebagai teknik manajemen kekuasaan yang bertujuan menjaga stabilitas dengan mengatur ulang keseimbangan antar-elite dan institusi.

Konteks tersebut memungkinkan perubahan besar dilakukan melalui serangkaian keputusan kecil yang tampak administratif namun memiliki efek struktural.

Dengan memindahkan tokoh tertentu dari posisi strategis ke jabatan yang lebih simbolis, pemerintah menghindari benturan politik terbuka sambil mengalihkan sumber daya dan otoritas ke institusi baru yang lebih mudah dikontrol secara kolektif.

Dalam kerangka governance, ini adalah bentuk institutional drift yang terkendali—pergeseran fungsi tanpa deklarasi revolusioner. Politik kekuasaan tidak lagi mengandalkan konfrontasi vertikal, tetapi rekayasa horizontal antar-lembaga.

Figur-figur yang sebelumnya dominan di sektor tertentu tidak dihapus, melainkan diserap ke orbit yang lebih periferal, sementara pusat kekuasaan perlahan berpindah ke entitas baru yang dirancang untuk menggabungkan legitimasi politik dan efisiensi ekonomi.

Dalam kasus ini, Danantara menjadi simbol transformasi tersebut. Superholding itu tidak hanya mengonsolidasikan aset BUMN, tetapi juga mengkristalkan logika baru kekuasaan negara, pengendalian ekonomi dijalankan lewat sistem, bukan ketokohan.

Erick Thohir yang sebelumnya menjadi figur sentral di BUMN kini ditempatkan di posisi dengan beban politis lebih ringan, namun tetap dalam lingkar kekuasaan. Pergeseran ini menandakan bahwa pemerintah tidak sedang menyingkirkan, melainkan menata kembali sumber pengaruh agar lebih sesuai dengan arsitektur politik baru.

Dari perspektif teori principal–agent, langkah ini agaknya mencerminkan upaya pemerintah mengatasi problem klasik dalam tata kelola negara, ketidaksesuaian antara kepentingan individu pelaksana dan tujuan institusional negara.

Dengan menyalurkan kembali kekuasaan dari tangan satu aktor ke dalam lembaga kolektif, pemerintah mungkin sedang memperkuat fungsi principal, negara sebagai pemegang mandat publik, atas agent, yakni individu atau kementerian yang mengelola asetnya.

Demi Hajat Stabilitas?

Kembali, dalam logika seperti yang telah diinterpretasi di atas, reposisi Erick bukan tindakan represif, melainkan bagian dari proses diferensiasi peran dalam struktur pemerintahan.

Dengan membatasi konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu figur, negara menciptakan ruang bagi sistem pengawasan yang lebih objektif dan rasional.

Langkah ini kiranya juga merefleksikan pergeseran paradigma dalam politik kekuasaan Indonesia, dari era personifikasi birokrasi ke era institusionalisasi.

Pemerintah tampaknya memahami bahwa efektivitas kebijakan tidak bergantung pada karisma tokoh, melainkan pada kekuatan sistem yang menopangnya. Salami slicing, dalam bentuknya yang halus, memungkinkan transisi ini tanpa menimbulkan resistensi elite.

Pada titik ini, publik kiranya perlu membaca manuver pemerintah secara lebih jernih. Pergeseran Erick Thohir bukan sekadar perubahan posisi, melainkan bagian dari restrukturisasi kekuasaan ekonomi negara.

Secara revolusioner, pemerintah tampaknya tengah menyiapkan desain besar untuk menempatkan BUMN sebagai instrumen pembangunan, bukan arena politik. Danantara hadir sebagai wajah baru ekonomi negara, dan salami slicing adalah metode yang memastikan proses ini berlangsung tanpa guncangan.

Dalam kerangka teori kekuasaan Michel Foucault, apa yang terjadi dapat dipahami sebagai reconfiguration of power, kekuasaan tidak hilang, hanya berganti bentuk dan titik sirkulasinya.

Ia berpindah dari figur ke sistem, dari personalisasi ke prosedur, dari simbol ke struktur. Dengan demikian, pergeseran Erick bukan penghapusan, tetapi transformasi dalam mekanisme distribusi otoritas.

Pertanyaannya, mungkinkan salami slicing akan terjadi di posisi lain? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dalam politik, kapasitas personal tak selalu berbanding lurus dengan takdir. Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD masih menyimpan potensi meski tersandung awal. Sebaliknya, Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak terjebak kabut strategis. Membuktikan bahwa politik adalah labirin yang rumit, bukan jalan lurus.

PinterPolitik.com

Dalam kajian klasik Maurice Duverger tentang partai politik, arena politik dipahami sebagai sistem saringan (filtering system) yang membentuk siapa yang dapat bertahan di puncak.

Politik modern bukanlah jalan lurus, melainkan labirin yang penuh tikungan, pintu sempit, dan jebakan struktural. Indonesia pascareformasi memperlihatkan pola serupa. Struktur kekuasaan partai politik bukan hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi elite.

Fenomena ini melahirkan paradoks. Banyak tokoh dengan modal sosial, intelektual, bahkan popularitas tinggi, justru tersendat di tengah jalan.

Mereka tidak otomatis mendapatkan tiket menuju puncak kekuasaan hanya karena kapasitas atau reputasi. Seperti dikatakan Gaetano Mosca, “kelas politik” memiliki pola eksklusif di mana hanya sedikit orang yang betul-betul bisa masuk ke inti, sementara sisanya tetap berada di orbit luar.

Kisah sejumlah tokoh politik kontemporer Indonesia kiranya dapat dibaca melalui kerangka ini. Beberapa di antaranya kerap dilabeli unlucky politicians, bukan karena mereka tidak berprestasi, tetapi karena kombinasi pilihan kendaraan politik, struktur partai, dan timing yang kurang tepat.

Namun, “unlucky” di dunia politik sering kali hanyalah fase, bukan vonis final. Di antara nama-nama itu, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD bisa saja memiliki potensi kebangkitan, sementara Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak menghadapi kebuntuan konseptual maupun strategis.

Labirin Sempit Kekuasaan?

Andika Perkasa masuk ke PDI Perjuangan pasca-masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Ia kalah di Pilgub Jawa Tengah 2024, namun kekalahan itu lebih mencerminkan dinamika internal partai dan kuatnya pengaruh trah Megawati dan para elite senior daripada ketiadaan kapasitas personal.

Secara teoretis, seorang kader baru memang harus menapaki jalur yang sudah terbentuk, terlebih di PDIP di mana loyalitas, pembuktian, hingga kesabaran menunggu momentum.

Di titik ini, Andika justru bisa dipandang sebagai investasi jangka panjang PDIP. Sosoknya berkarakter disiplin, berjejaring luas, dan punya daya tarik lintas kelas sosial. Kekalahan awal bukan titik akhir, melainkan fase pembelajaran politik.

Di sudut berbeda, Sandiaga Uno menanggung risiko besar ketika meninggalkan Partai Gerindra dan bergabung dengan PPP. Keputusan itu terlihat seperti taruhan, dan pada 2024 partainya gagal menembus parlemen.

Namun, Sandiaga tetap punya nilai tambah saat dirinya adalah figur dengan kapasitas teknokrat sekaligus pengusaha, serta memiliki citra positif di sektor ekonomi.

Dalam kacamata teori kapital politik Pierre Bourdieu, Sandiaga masih menyimpan “modal simbolik” terutama di kalangan pemilih urban dan muslim kelas menengah—yang dapat diaktivasi kembali.

Kekalahan dan stagnasinya hari ini bisa menjadi katalis untuk transformasi politik di masa depan, apalagi bila ia mampu merumuskan kembali narasi kebangsaan yang segar.

Sementara itu, Ridwan Kamil menghadapi paradoks serupa. Keputusan bergabung dengan Partai Golkar dipandang sebagian pihak kurang “organik” dengan gaya politiknya yang cair, urban, dan kreatif. Terlebih dengan kekalahan di Pilgub Jakarta 2024.

Isu yang mengiringinya pun terkesan tidak berpihak kepadanya. Meski begitu, RK masih memiliki political branding yang unik, yakni sosok teknokrat-visioner dengan daya komunikasi publik yang tinggi.

Dalam perspektif “politik mediatik” (Manuel Castells), figur seperti Ridwan Kamil justru punya ruang untuk membentuk ulang relevansi politiknya melalui narasi inovasi, tata kota, dan generasi muda. Label unlucky baginya mungkin lebih berupa sementara—karena posisinya tetap krusial dalam peta politik menuju 2029.

Di sisi berbeda, Mahfud MD bernasib lebih baik pasca kabar direkrutnya mantan Ketua Mahkamah Konsitusi itu ke dalam Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto.

Keempat nama ini merepresentasikan tokoh-tokoh yang tersendat di jalan sempit menuju puncak, tetapi belum kehilangan arah. Mereka masih berada dalam orbit relevansi, menunggu momentum politik baru.

Lain Kesempatan?

Sebaliknya, terdapat pula figur-figur yang tampak menghadapi stagnasi strategis. Dino Patti Djalal, diplomat ulung yang eksis di era Presiden SBY, seolah kehilangan panggung besar setelah transisi kekuasaan.

Ia masih bersuara terkait isu politik luar negeri, namun dalam politik domestik, gaungnya nyaris tak terdengar.

Konsep issue ownership (Petrocik) relevan di sini untuk menginterpretasi bahwa Dino hanya menonjol pada ranah tertentu (diplomasi), tetapi isu itu tidak menjadi kunci dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia. Akibatnya, meski kapasitas intelektualnya cukup, ia tidak masuk dalam radar politik praktis.

Erick Thohir juga menghadapi dilema. Dari kursi Menteri BUMN yang prestisius, ia downgrade menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Ia tidak memilih berlabuh di partai politik, tetapi tetap menaruh ambisi politik. Sikap setengah-setengah ini memunculkan keraguan terhadap arah ideologi politik dan loyalitasnya.

Erick tampaknya “terjebak di luar pagar” kendati memiliki modal finansial dan jejaring bisnis, namun tidak memiliki rumah politik yang kokoh. Konsekuensinya, daya tawarnya dalam percaturan kekuasaan menjadi terbatas.

Serupa tapi tak sama, Anies Baswedan menempuh jalur serupa, ambisi yang kiranya besar tanpa kendaraan politik yang jelas. Ia menolak berafiliasi formal dengan partai, padahal modal politik elektoralnya cukup besar setelah Pilpres 2024.

Pilihan ini menimbulkan kesan inkonsistensi ideologis, seolah ia ingin memetik buah kekuasaan tanpa menanam akar struktural. Meski memiliki loyalis, tanpa mesin partai, karier politik Anies agaknya rentan rapuh, bergantung pada momentum sesaat.

Ketiganya, dalam kadar berbeda, memperlihatkan pola minor, yaitu kapasitas yang tidak sepenuhnya bertransformasi menjadi daya tawar politik jangka panjang.

Bila Andika, Sandiaga, RK, dan Mahfud masih berada pada jalur “potensi terjaga”, Dino, Erick, dan Anies justru terjebak dalam kabut konseptual, antara reputasi masa lalu, posisi yang melemah, dan strategi yang setengah hati.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa small room on the top bukan mitos. Banyak politisi tersesat bukan karena salah langkah pribadi semata, melainkan karena labirin kekuasaan memang tidak lurus. Struktur partai, dinamika internal elite, serta timing politik sering kali lebih menentukan dibanding sekadar kapasitas personal.

Namun, dalam labirin itu, masih ada perbedaan antara mereka yang berputar mencari jalan keluar dan mereka yang diam di simpang buntu.

Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD adalah contoh politisi yang, meski tersandung, masih memiliki momentum untuk bangkit. Sementara Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak mulai dan telah kehilangan sebagian besar traction politiknya.

Dengan demikian, “unlucky” dalam politik bukanlah vonis permanen, melainkan diagnosis sementara.

Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan logika partai, membaca arah zaman, dan membangun konsistensi ideologis akan menemukan pintu keluar dari labirin. Sisanya akan tetap menjadi catatan pinggiran dalam sejarah panjang demokrasi Indonesia. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Boy Thohir, Maruarar Sirait, dan Erick Thohir membentuk periphery maupun simpul kekuasaan yang menyatukan modal, kebijakan negara, dan narasi publik. Konsolidasi ini merepresentasikan wajah baru ekonomi-politik Indonesia, di mana kekuasaan dijalankan melalui harmoni antara elite bisnis, teknokrat, dan komunikator sosial.

PinterPolitik.com

Dalam peta kontemporer ekonomi-politik Indonesia, relasi antara Garibaldi “Boy” Thohir, Maruarar Sirait, dan Erick Thohir membentuk apa yang dapat disebut sebagai nexus strategis, yakni persilangan antara kuasa ekonomi, pengaruh politik, dan penguasaan narasi publik.

Ketiganya berasal dari latar belakang yang berbeda namun saling menyambung: Boy sebagai simbol kekuatan modal tambang dan energi, Erick sebagai jembatan antara negara dan korporasi, dan Maruarar sebagai politisi ideolog yang semakin luwes merangkul struktur kekuasaan baru.

Hingga pertengahan 2025, formasi ini tidak hanya merepresentasikan jejaring elite nasional, tetapi juga menawarkan cara baru bagaimana puzzle kekuasaan dijalankan, yakni melalui simbiotik antara sektor privat, birokrasi publik, dan pencitraan olahraga-masyarakat.

Lalu, mengapa ketiga tokoh ini seolah memiliki signifikansi dalam periphery politik kekuasaan?

Trio Multidimensi?

Relasi antara Boy dan Erick Thohir adalah titik awal yang paling mudah dibaca. Keduanya saudara kandung, namun memiliki pembagian peran strategis. Boy Thohir adalah pengusaha mapan yang menancapkan pengaruhnya di sektor pertambangan, khususnya sebagai pemilik Adaro Energy, hingga terlibat di beberapa proyek strategis negara.

Namanya lekat dalam daftar Forbes, tetapi lebih dari itu, ia adalah representasi dari kapital nasional yang aktif menentukan arah politik dari balik panggung. Dalam berbagai forum publik menjelang Pemilu 2024, Boy Thohir secara terbuka menyatakan bahwa ia dan kawan-kawan, yang disebutnya mewakili sepertiga kekuatan ekonomi nasional, siap mendukung pasangan calon tertentu.

Pengakuan tersebut bukan sekadar pernyataan politik, tetapi isyarat bahwa sirkuit ekonomi-politik Indonesia telah mengalami konsolidasi antara kekuatan modal dengan kepemimpinan nasional.

Erick Thohir melengkapi simpul itu dari sisi kebijakan. Sebagai Menteri BUMN sejak 2019 dan Ketua Umum PSSI sejak 2023, ia memainkan peran ganda, mengelola korporasi negara sekaligus menguasai panggung olahraga yang amat sensitif terhadap opini publik.

Posisi ini menjadikannya sebagai aktor multidimensi, menggabungkan pengaruh dalam kebijakan industri strategis (melalui BUMN), pencitraan sosial (melalui olahraga), dan jaringan internasional (melalui relasi dengan FIFA, IOC, serta sektor keuangan global).

Dalam beberapa momen penting, seperti pembukaan Bursa Efek awal 2024 atau penggalangan sponsor untuk Piala Presiden 2025, Erick tak hanya tampil sebagai pejabat, tapi juga sebagai simbol “penjaga harmoni elite”, mengaitkan relasi bisnis (Boy), dukungan politik (Maruarar), dan narasi rakyat (melalui sepak bola).

Masuknya Maruarar Sirait dalam orbit ini melengkapi tiga sisi mata uang BAE. Dikenal sebagai politisi yang lama berada di barisan ideologis PDIP dan kini berpindah haluan, Ara mengalami transformasi signifikan pasca-2024.

Ia kini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan secara aktif terlibat dalam berbagai agenda pemerintah, bahkan di luar tupoksinya yang memiliki benang merah dengan Erick, salah satunya sebagai Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025 dan agenda olahraga terkait lain Bersama sang Ketua Umum PSSI itu.

Dalam peran ini, Maruarar menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya bisa bergerak di ranah kebijakan teknokratis dan jejaring para pemilik kapital raksasa negeri ini, tapi juga memahami cara kerja “politik massa” melalui instrumen olah raga, terutama sepak bola dan jejaring massa lainnya.

Konfigurasi Khas

Tiga tokoh ini membentuk konfigurasi yang khas, Boy sebagai funder, Erick sebagai operator negara-bisnis, dan Ara sebagai penyambung sosial-politik ke publik luas.

Dalam kajian ekonomi-politik, konfigurasi seperti ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai triangular symbiosis, sebuah hubungan saling menguntungkan antara pemilik modal, manajer kebijakan, dan politisi populis.

Teori ini memiliki kemiripan dengan konsep patron–client modern dalam studi Clifford Geertz yang menjelaskan bagaimana dalam struktur ekonomi-politik Indonesia, relasi kekuasaan sering dibentuk oleh pertukaran kepentingan antara elite ekonomi dan politik, dengan narasi rakyat sebagai legitimasi simbolik.

Namun, yang membedakan konfigurasi BAE dengan patronase klasik adalah skalanya yang lebih luas dan medianya yang lebih beragam. Narasi rakyat kini tidak lagi hanya dimediasi oleh partai atau organisasi massa, tetapi juga oleh event-event olahraga besar, platform digital, dan simbol-simbol nasionalisme modern seperti timnas sepak bola.

Di sini, peran Erick sebagai Ketua PSSI menjadi sangat strategis, ia bukan hanya mengelola olahraga, tetapi juga “mengelola harapan kolektif”, menggunakan sepak bola sebagai kanal emosi publik yang bisa diarahkan ke legitimasi negara dan proyek-proyek kebijakan.

Di sisi lain, peran Maruarar atau Ara menunjukkan bahwa dalam konteks kontemporer, loyalitas politik bersifat cair, selama terjaga orientasi ideologis dan visibilitas kerja. Ia memposisikan diri sebagai figur yang berusaha membawa prinsip-prinsip “pro rakyat” ke dalam konteks baru kekuasaan, dengan menggandeng Erick dan Boy dalam proyek pembangunan sosial, olahraga, dan perumahan.

Ini kiranya adalah bentuk hibridisasi kekuasaan, di mana ideologi politik tidak lagi dipertahankan secara eksklusif, tetapi dipadukan dengan kapasitas teknokratik dan kemampuan mobilisasi publik.

Tentu, konfigurasi ini menyimpan potensi risiko. Pertama, ada bahaya konsolidasi elite yang terlalu dominan, menggeser partisipasi masyarakat sipil dan pelaku usaha kecil dari arena kebijakan publik.

Kedua, jika hubungan ini terlalu erat dan tanpa kontrol institusional, maka rawan terjadinya conflict of interest dalam alokasi proyek, regulasi industri, dan monopoli narasi media.

Ketiga, struktur seperti ini, meski efektif jangka pendek, berpotensi menciptakan krisis legitimasi jika tidak diiringi pemerataan hasil pembangunan atau akuntabilitas kebijakan.

Namun, melihat dari praktik sejauh ini, nexus BAE justru tampak sangat piawai menjaga ekuilibrium. Boy tetap berada di balik layar, menjaga pengaruh melalui bisnis dan forum elite. Erick terus menjadi wajah publik yang memadukan bisnis dan nasionalisme. Maruarar, dengan gaya komunikasinya yang khas, menjadi penghubung antara kerja-kerja elite dan basis rakyat.

Dalam sebuah negara dengan sejarah panjang relasi informal dan informalitas kekuasaan seperti Indonesia, formasi semacam ini bukanlah anomali, tetapi bentuk mutakhir dari cara elite nasional mengelola stabilitas, narasi, dan legitimasi.

Dengan kata lain, BAE bukan sekadar akronim dari tiga nama, tetapi konstruksi struktur kuasa yang merangkai ulang peta ekonomi-politik pasca-2024.

Mereka bukan hanya pelaku, tapi juga perancang ulang panggung di mana negara, bisnis, dan rakyat saling menatap. Dalam konteks itulah, analisis terhadap relasi Boy–Ara–Erick menjadi penting, bukan untuk menilai siapa lebih dominan, tetapi untuk memahami bagaimana kekuasaan kini bekerja dalam wajah yang lebih canggih, terstruktur, dan berorientasi naratif. (J61)

Hmm, kalau menurut kalian gimana? Share pendapatmu di kolom komentar ya!

Sandiaga Uno kembali mencuat dalam politik nasional lewat wacana kepemimpinan di PPP. Apakah ini bagian dari strategi jangka panjangnya menuju 2029?

PinterPolitik.com

“Last night took an L, but tonight I bounce back” – Big Sean, “Bounce Back” (2017)

Nama Sandiaga Uno kembali menjadi buah bibir di kalangan politikus dan pengamat. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo, ia tetap aktif dalam percaturan politik nasional.

Belakangan, nama Sandiaga muncul sebagai salah satu kandidat kuat untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebuah partai lama yang sedang mencari arah baru, dan bagi sebagian orang, membutuhkan sosok seperti Sandi—modern dan punya rekam jejak yang jelas, baik di dunia usaha maupun pemerintahan.

Di sebuah kafe kecil di Tebet, Kenny—mahasiswa semester akhir jurusan ilmu politik—memperhatikan perkembangan ini dengan penuh rasa ingin tahu. Ia sedang menyeduh kopinya saat notifikasi berita soal Sandiaga muncul di layar ponselnya. “Menarik, ya,” gumamnya sambil membuka artikel itu.

Bagi Kenny, langkah Sandiaga tak sekadar manuver politik biasa. Ia melihat ada strategi yang sedang dijalankan. Figur pengusaha yang mendekat ke partai politik bukan hanya soal elektabilitas, tapi juga daya kontrol terhadap sumber daya dan jaringan kekuasaan.

Kenny pun mencatat bahwa Sandiaga bukan satu-satunya pengusaha yang mencoba masuk ke dalam lingkaran inti partai. Fenomena ini semakin sering muncul, seolah menjadi tren baru dalam politik Indonesia pasca-Reformasi.

Sambil menutup laptopnya dan menatap ke luar jendela, Kenny bergumam pelan, “Kenapa, ya, begitu banyak pengusaha ingin duduk di puncak pimpinan partai?” Ia berpikir sejenak. “Apa ini semua bagian dari strategi politik jangka panjang yang sedang mereka siapkan?”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Fusi Dua Modal Politik?

Di ruang baca kampus, Kenny sedang membuka jurnal akademik untuk tugas kuliahnya. Ia menemukan satu artikel menarik dari Kimberly Casey berjudul Defining Political Capital, yang membahas konsep modal politik dari sudut pandang Pierre Bourdieu.

Menurut Casey, modal politik tak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai bentuk modal lainnya. Ada modal ekonomi, sosial, budaya, bahkan simbolik, yang semuanya bisa dikonversi menjadi kekuatan politik.

Kenny menandai bagian penting dari tulisan Casey yang menjelaskan bahwa aktor politik memanfaatkan berbagai modal untuk mendapatkan kepercayaan dan pengaruh. Misalnya, kekayaan bisa menjadi sumber daya untuk mendanai kampanye, sementara jaringan sosial memperluas dukungan di akar rumput.

Modal budaya juga tak kalah penting: gelar pendidikan, citra cerdas, atau kemampuan berkomunikasi menjadi alat untuk membangun wibawa. Sementara modal simbolik—seperti reputasi, status moral, atau persepsi religiusitas—menjadi daya tarik yang bersifat emosional bagi pemilih.

Kenny membayangkan politik sebagai panggung pertarungan berbagai modal yang saling berpacu. Seorang tokoh bisa saja minim pengalaman politik, tetapi jika ia memiliki kombinasi modal lain yang kuat, tetap bisa menjadi pemain utama.

Dari pemahaman itu, Kenny teringat pada sosok Sandiaga Uno yang kini disebut-sebut akan memimpin PPP. Ia adalah figur yang memiliki modal ekonomi yang besar, jaringan sosial yang luas, serta citra religius dan profesional yang terbangun selama bertahun-tahun.

Di titik itu, Kenny mulai merenung: mengapa semua modal ini penting bagi Sandiaga? Mungkinkah ada tujuan jangka panjang yang tengah ia susun, pelan-pelan, menuju puncak kekuasaan politik yang lebih tinggi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Penebusan Sandi 2029?

Meski sempat gagal mendampingi Ganjar di 2024, Kenny melihat Sandiaga belum kehilangan panggung. Justru, dengan tidak masuk Kabinet Merah Putih, ia kini lebih leluasa membangun jaringan dan merawat modal politiknya.

Kenny mencermati bahwa aktor politik yang mampu mempertahankan atau mengakumulasi modal, tetap punya kesempatan untuk “bounce back“. Dalam konteks Sandiaga, ia masih punya modal ekonomi yang solid, jejaring sosial yang luas, dan citra positif di mata publik.

Jika benar ia memimpin PPP, partai tersebut bisa menjadi kendaraan politik baru sekaligus alat tawar-menawar dalam konstelasi kekuasaan. Kenny membayangkan, PPP bisa menjadi pintu masuk kembali bagi Sandiaga untuk merapat ke koalisi besar, termasuk Prabowo yang kini menjabat presiden.

Modal simbolik Sandiaga—seperti kesantunan, religiusitas, dan gaya hidup bersahaja—masih kuat tertanam di benak pemilih, terutama kalangan muda dan kelas menengah urban. Bila dikelola dengan baik, itu semua bisa dikapitalisasi untuk membangun kembali elektabilitas.

Kenny mencatat, politik Indonesia kerap memberi ruang bagi comeback, terutama bagi tokoh yang pandai mengelola momentum. Ia menulis catatan kecil di buku: “Pemilu bukan hanya soal menang hari ini, tapi juga soal bertahan untuk kesempatan berikutnya.”

Dari situ, Kenny menarik kesimpulan: peluang Sandiaga untuk bangkit kembali di Pilpres 2029 bukan sekadar angan-angan. Pertanyaannya kini, seberapa besar ambisi politik Sandiaga, dan mungkinkah semua ini adalah bagian dari rencana jangka panjangnya? Hanya Sandiaga sendiri yang bisa menjawabnya. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Direspons kritik hingga skeptis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN yang telah disahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru dinilai jadi titik balik positif bagi progresivitas perusahaan plat merah. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Perjalanan panjang reformasi badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia kembali memasuki fase krusial dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai revisi ketiga dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Meski menuai kritik dan skeptisisme dari sejumlah pengamat serta pegiat antikorupsi, tak sedikit pula yang menilai regulasi ini sebagai titik balik positif dalam membangun ulang fondasi manajemen BUMN.

Salah satu poin yang dianggap paling kontroversial adalah perubahan status hukum direksi dan komisaris BUMN yang tidak lagi dikategorikan sebagai “penyelenggara negara”.

Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa klausul ini berpotensi memperlemah kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung dalam menjerat dan mengungkap kasus rasuah di tubuh BUMN.

Namun, kritik tersebut kiranya perlu dilihat secara lebih jernih dan proporsional, yakni apakah benar ini bentuk impunitas terselubung, atau justru desain baru untuk memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme hukum yang lebih tepat sasaran dan kontekstual?

Apalagi, rekam jejak BUMN dalam satu dekade terakhir memang tak menggembirakan. Berdasarkan data dari 2016 hingga 2025, sedikitnya 18 direktur utama BUMN telah terjerat kasus korupsi dengan estimasi kerugian negara yang telah menyentuh nomenklatur kuadriliun rupiah.

Torehan itu seakan membenarkan julukan “kastil vampir” BUMN yang justru menghisap kekayaan negara alih-alih menyuburkannya.

UU BUMN edisi 2025 hadir bukan dalam ruang hampa, melainkan lahir di tengah tuntutan global terhadap reformasi korporasi negara yang lebih adaptif, kompetitif, dan terbuka.

Lantas, mengapa postulat tersebut bisa saja relevan?

State Corporatism to Hybrid Governance?

Untuk memahami signifikansi UU ini secara teoritis, kiranya perlu ditelusuri dua konsep penting dalam studi tata kelola negara dan perusahaan negara, State Corporatism dan Hybrid Governance.

State corporatism merujuk pada sistem di mana negara menjadi aktor dominan dalam mengatur organisasi-organisasi sosial dan ekonomi, termasuk perusahaan negara.

Dalam model ini, BUMN kerap menjadi perpanjangan tangan kekuasaan politik, bukan semata entitas bisnis yang harus bertanggung jawab pada efisiensi dan keberlanjutan ekonomi.

Karakteristik utamanya adalah politisasi jabatan, konflik kepentingan antara target ekonomi dan tujuan politik, serta imunitas institusional terhadap pengawasan publik yang efektif.

Model inilah yang selama ini dianggap mewarnai struktur pengelolaan BUMN di Indonesia. Status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara memperkuat dominasi negara dalam ruang manajemen, sekaligus membuka ruang abu-abu bagi penyalahgunaan wewenang karena percampuran antara otoritas publik dan logika bisnis.

Sebaliknya, hybrid governance adalah konsep tata kelola yang mencoba memadukan mekanisme pasar, prinsip korporat, dan akuntabilitas demokratis secara seimbang.

Dalam model ini, BUMN tetap dimiliki oleh negara, tetapi tunduk pada aturan korporasi dan standar profesionalitas yang setara dengan perusahaan swasta.

Kunci keberhasilannya adalah pemisahan antara fungsi pengawasan dan fungsi manajerial, serta penguatan akuntabilitas berbasis audit, transparansi kinerja, dan keterbukaan informasi.

UU BUMN teranyar seolah menunjukkan langkah awal menuju model hybrid governance. Dengan menghapus status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara, UU ini secara tidak langsung melepaskan beban politis dari manajemen korporasi, dan mendorong terciptanya iklim profesional di mana pengambilan keputusan bisnis tidak selalu harus menunggu restu politik.

Tentu, dengan catatan bahwa proses rekrutmen direksi dan komisaris dilakukan secara terbuka, meritokratis, dan bebas dari intervensi oligarki kekuasaan.

Lebih jauh, arah ini berusaha mengintegrasikan prinsip corporate legal personality sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kerangka hukum komersial global—bahwa sebuah perusahaan, meskipun dimiliki negara, adalah entitas hukum independen yang tunduk pada peraturan komersial (Companies Act di Singapura, Akta Syarikat di Malaysia, KUHD di Indonesia).

Namun, pelepasan dari status penyelenggara negara bukan berarti impunitas. Justru, UU BUMN terbaru dinilai akan memperjelas jalur hukum untuk menjerat pelanggaran direksi dan komisaris melalui mekanisme hukum pidana korporasi, hukum perdata, dan aturan etik internal.

Dalam banyak kasus, pendekatan korporat justru lebih cepat dan efektif menjatuhkan sanksi serta memulihkan aset negara daripada membiarkan kasus terkatung-katung di wilayah abu-abu antara hukum administrasi dan pidana publik.

Terlebih, Danantara akan menjadi vocal point pengelolaan dana negara yang mayoritas berasal dan seputar perusahaan BUMN.

Tantangannya Banyak?

Dalam kerangka kebijakan publik, UU BUMN tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bagian dari arsitektur hukum yang lebih luas, yang menuntut reformasi simultan dalam beberapa lini.

Pertama, agar efektivitas UU ini terjamin, pemerintah bersama DPR agaknya harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Tanpa instrumen hukum yang mampu menyita dan mengembalikan kekayaan negara secara efisien, reformasi tata kelola BUMN akan kehilangan daya gigit.

Tak hanya dalam kerangka regulasi, seperti yang sempat disebutkan sebagai catatan di atas, dalam kasus Temasek Holdings atau Khazanah Nasional Berhad, pemulihan aset menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan nilai perusahaan negara.

Kedua, sistem audit independen dan pengawasan publik tentu harus diperkuat. Jika meniru Temasek, maka akuntabilitas bukan hanya kepada pemerintah sebagai pemilik saham, tetapi juga ke parlemen dan publik melalui laporan tahunan, audit keuangan terbuka, dan sistem reward-punishment berbasis kinerja.

Dalam konteks Indonesia, transparansi dan mengikis stigma “rahasia umum kemudaratan” peran BPK, OJK, dan lembaga audit swasta independen menjadi mutlak.

Ketiga, regulasi baru tersebut agaknya juga harus dibarengi dengan reformasi rekrutmen jajaran direksi dan komisaris.

Tanpa pengamanan dari nepotisme, patronase politik, dan kooptasi oligarki, maka semangat profesionalisme hanya menjadi jargon. Perlu dibangun platform seleksi terbuka, berjenjang, berbasis rekam jejak dan integritas, yang dapat diawasi oleh publik.

Keempat, diperlukan desain baru dalam hubungan antara kementerian teknis, Kementerian BUMN, dan entitas BUMN itu sendiri. Jangan sampai BUMN hanya berganti bentuk dari ”alat politik” menjadi “alat bisnis para elite”.

Kiranya harus ada kejelasan pembedaan fungsi pemilik saham (state as shareholder) dengan fungsi regulator atau pembuat kebijakan. Ini untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi asimetris.

Kelima, update version UU BUMN ini harus menjadi momentum pembelajaran kolektif bahwa korupsi di BUMN tak cukup diselesaikan dengan pendekatan hukum reaktif, tetapi harus didesain ulang secara sistemik.

Seperti yang dikatakan Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay, institusi yang efektif lahir bukan dari niat baik semata, tapi dari kombinasi antara insentif struktural, profesionalisme birokrasi, dan sanksi yang konsisten.

Kembali, kritik atas kemungkinan melemahnya pengawasan antirasuah harus dijawab bukan dengan penolakan mentah-mentah, tetapi dengan desain pengawasan baru yang lebih presisi dan adaptif terhadap logika korporasi modern.

Pergeseran status direksi dan komisaris dari penyelenggara negara ke entitas korporat agaknya bukanlah akhir dari akuntabilitas, melainkan permulaan dari babak baru tata kelola yang berbasis integritas, efisiensi, dan profesionalisme.

Indonesia tidak bisa terus berada dalam “jebakan state corporatism” yang bercampur aduk antara kuasa politik dan bisnis. Jika ingin mengejar Temasek atau Khazanah, maka arah ini boleh jadi adalah awal yang menjanjikan.

Sebagaimana dikatakan Peter Drucker, “The best way to predict the future is to create it.” Melalui UU BUMN terbaru, pemerintahan Prabowo Subianto mungkin mulai menulis masa depan barunya, bukan dengan menyingkirkan negara dari BUMN, tapi dengan membangun negara yang tahu kapan harus memegang kendali, dan kapan harus memberi ruang bagi profesionalisme bekerja. (J61)

Hmm, apakah hiruk pikuk Pertamina ini akan membuat Erick Thohir terpaksa diperiksa Kejagung nantinya? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #erickthohir #bumn #pertamina #korupsipertamina #kejagung

Jadinya semua BUMN nih?! 

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #danantara #bumn #erickthohir #politikindonesia #keuangan

Kalau pandangan kalian sendiri soal pernyataan Jampidsus ini gimana? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!