Pika… pika… PIKAA… CHUUU!!! 

#Pikachu #Turki #Turkiye #Erdogan #ErkemImamoglu #RecepTayyipErdogan #demonstrasi #demo #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengatakan ingin membawa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang memimpin negara-negara Selatan di panggung dunia. Mungkinkah Prabowo ingin menjadi “Erdoğan” versi Asia?

PinterPolitik.com

“Because I believe if a leader hides behind a rock, then the people will hide behind a mountain” – Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki

Ada sebuah video menarik yang tersebar di platform-platform media sosial (medsos), khususnya TikTok. Video ini diunggah oleh akun bernama @patamorghana. 

Video yang diunggah pada tahun 2021 silam itu kini telah disukai oleh sekitar 27,1K orang. Video itu juga mendapatkan banyak komentar positif terhadap sosok yang ada di dalamnya.

Sosok itu adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Dalam video itu, sosok Erdoğan disebut sebagai pemimpin Islam seluruh dunia.

Sebenarnya, bukan dalam video ini saja sosok Erdoğan disebut-sebut sebagai pemimpin yang mewakili umat Islam. Dalam banyak video, meme, cuitan, hingga unggahan di Facebook, Erdoğan selalu dinilai positif – yakni sebagai sosok yang pemberani – di masyarakat Indonesia. 

Boleh jadi, ini karena sejumlah sikap dan pidato yang ditunjukkan oleh Erdoğan terhadap negara-negara Barat. Soal konflik Gaza yang sekarang tengah membara, misalnya, Erdoğan menuding Barat hanya diam saja terhadap kekekrasan yang dilakukan oleh Israel.

Tidak hanya soal Israel, Erdoğan pada tahun 2022 silam juga mengkritik negara-negara Barat soal konflik Ukraina-Rusia. Menurutnya, negara-negara Barat justru membuat situasi konflik memburuk.

Sikap berani Erdoğan terhadap negara-negara Barat ini membuat sebagian besar publik Indonesia terkesima. Hal inipun pernah diulas dalam salah satu video PinterPolitik.com yang berjudul Kenapa Erdogan Begitu “Bad Boy”?.

Menariknya, narasi bernada “menantang” terhadap negara-negara asing seperti ini juga turut dilontarkan oleh calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto. Dalam wawancaranya dengan Newsweek, misalnya, Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia perlu menjadi negara pemimpin bagi negara-negara Selatan – atau juga disebut sebagai Global South.

Lantas, mengapa Prabowo menilai bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin bagi Global South? Mungkinkah Prabowo ingin menjadi ‘Erdoğan’ versi Asia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Belajar dari Erdoğan dan Turki

Apa yang divisikan oleh Prabowo sebenarnya bukan tanpa alasan. Dalam politik internasional, Indonesia sendiri kerap dikategorikan pada kategori middle power (kekuatan tengah) dalam struktur politik internasional.

Meski dulu merupakan reruntuhan Kekaisaran Utsmani – atau Ottoman, Republik Turki ini kembali bangkit sebagai kekuatan tengah. Posisi sebagai kekuatan tengah inilah yang dijadikan landasan oleh Turki dalam politik luar negerinya. 

Mengacu ke tulisan Buğra Süsler dalam tulisannya yang berjudul Turkey: An Emerging Middle Power in a Changing World?, politik luar negeri Turki tengah menunjukkan ciri-ciri dari sebuah negara kekuatan tengah.

Salah satunya dapat dilihat dari bagaimana negara tersebut berkeinginan besar untuk berpartisipasi di panggung dunia – setidaknya untuk memiliki peran utama di kawasan. Kerap kali, kekuatan tengah adalah negara-negara yang berstatus kekuatan kawasan (regional power).

Ini terlihat dari kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Turki semakin terlibat dalam politik kawasan Timur Tengah – di mana Turki memosisikan diri sebagai negara yang memiliki sejarah dan budaya yang erat dengan kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, Turki juga mencitrakan dirinya sebagai negara mediator. Dalam banyak kesempatan, Turki mengambil peran dalam inisiatif-inisiatif mediasi dengan negara-negara yang sedang bersengketa atau berkonflik.

Bahkan, tidak hanya di kawasan sendiri, Turki juga menjalin hubungan antar-kawasan dengan sejumlah negara lain. Salah satunya adalah melalui inisiatid MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia).

Kesadaran yang mirip sebenarnya juga ada pada Indonesia. Negara kepulauan Asia Tenggara ini juga memiliki keinginan untuk berpartisipasi lebih besar dalam menentukan politik kawasan.

Indonesia sebagai negara yang besar di kawasan Asia Tenggara sebenarnya juga tengah memainkan peran besar – seperti melalui organisasi kawasan Association of South-East Asian Nations (ASEAN). Sejumlah inisiatif Indonesia juga tengah dilakukan di kawasan ini.

Bila benar Indonesia – seperti Turki – juga merupakan kekuatan tengah, visi apa yang tengah disiapkan oleh Prabowo untuk politik luar negeri Indonesia? Mengapa Prabowo bisa saja dijuluki ‘Erdoğan’ versi Asia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo, the Asian ‘Erdoğan’?

Apa yang dilakukan Turki sebenarnya adalah dengan berupaya menjadi kekuatan regional. Dengan menjadi negara dominan di kawasannya, Turki bisa memaksimalkan sphere of influence (lingkup pengaruh) mereka. 

Ini sejalan dengan penjelasan John J. Mearsheimer dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics. Mearsheimer menjelaskan bahwa setiap negara merasa tidak aman dalam anarki internasional – ketiadaan kekuatan otoritas yang menjamin keamanan – sehingga mereka akan berusaha untuk menjadi hegemon, setidaknya di kawasannya sendiri.

Inilah mengapa Indonesia menjalankan peran yang lebih asertif dalam politik kawasan – khususnya ASEAN. Krisis politik di Myanmar, misalnya, membuat Indonesia mengambil peran kunci untuk menjalankan sejumlah inisiatif bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Namun, itu saja tidak cukup. Prabowo memiliki visi yang lebih luas.

Dalam wawancaranya bersama Newsweek, Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dengan sumber-sumber kekuatan yang dimilikinya. Beberapa di antaranya adalah dengan menjadi salah satu pemimpin (champion) bagi negara-negara Selatan yang selama ini terpinggirkan dalam pengambilan keputusan-keputusan dunia.

Tidak hanya itu, Prabowo juga ingin Indonesia bisa menjadi jembatan antara negara-negara Selatan dan negara-negara Utara. Salah satu fokusnya adalah membawa isu reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang didominasi oleh negara-negara tertentu saja.

Bukan tidak mungkin, bila Prabowo berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti, politik luar negeri Indonesia akan menjadi lebih asertif. Ini bisa jadi akan membuat Indonesia lebih otonomi strategis – keleluasaan dalam menentukan kebijakan luar negeri – sekaligus memiliki “lawan” yang memiliki kepentingan berbeda.

Lantas, mungkinkah Prabowo akan menjalankan politik luar negeri layaknya Erdoğan di Turki? Well, itu kembali lagi pada siapa saja yang akan memberikan nasihat kebijakan luar negeri pada Prabowo – dan juga bergantung pada siapa nantinya yang akan menang di Pilpres 2024. (A43)

Wah, Pak Erdogan mulai beralih ke Ukraina nih?

Dalam pertemuan tinggi antara dua negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ukraina pantas untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO). Dalam pertemuan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyebutkan bahwa Turki siap untuk membantu dalam rekonstruksi Ukraina bila perdamaian tercapai.

Dukungan Erdogan pada Ukraina sebenarnya sudah diberikan secara bertahap. Beberapa waktu lalu, misalnya, Turki akan membangun sejumlah drone Bayraktar di Ukraina.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg telah meminta Turki untuk tidak memveto rencana Swedia untuk bergabung dengan NATO.

Sebelumnya, Pemerintah Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan sempat menuduh Swedia terlalu toleran terhadap organisasi “teroris” dan ancaman keamanan, termasuk kelompok Kurdi dan orang-orang yang terkait dengan upaya kudeta tahun 2016.

PinterPolitik.com

“As a politician who cherishes religious conviction in his personal sphere, but regards politics as a domain belonging outside religion, I believe that this view is seriously flawed” – Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki

Masih dalam suasana menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk jabatan presiden dan parlemen Turki yang akan diselenggarakan tahun ini – entah pada bulan Mei atau Juni nanti. Sudah banyak persiapan oleh para partai beserta calonnya menyiapkan strategi untuk menarik simpati masyarakat.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan sejauh ini punya basis dukungan kuat dan mengakar karena, selama dua dekade, pria berumur 69 tahun ini sangat dikenal dengan profil Islamis yang sangat kuat. Begitu juga dengan penilaian sebagian besar masyarakat Turki terhadap partainya, AKP.

Ini juga disebabkan beberapa kebijakan juga mengarah kepada dukungannya terhadap umat Muslim yang menjadi mayoritas di negara tersebut. Salah satu kebijakan terbesarnya adalah mengembalikan status Hagia Sophia sebagai masjid.

Karena hal itulah, Erdoğan semakin banyak dikagumi kelompok Muslim di Turki – bahkan juga orang-orang Muslim di negara-negara lain. Inipun tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki jumlah populasi agama Islam terbesar di dunia – yang mana sebagian punya pandangan yang sangat positif terhadap pria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Istanbul.

Citra positif Erdoğan ini membuatnya kerap disebut sebagai salah satu pemimpin Muslim berpengaruh di dunia. Bahkan, di sejumlah narasi yang beredar di media sosial (medsos), Erdoğan disebut-sebut menjadi “harapan” masa depan.

Namun, sebenarnya, apakah Erdoğan dan partainya benar-benar berprinsip Islamis? Bila ternyata tidak, mengapa presiden Turki tersebut tampak bercitra Islamis?

Erdoğan dan Lahirnya AKP

Pemahaman lebih mendalam mengenai sekularisme menjadi penting karena nantinya akan menjelaskan mengapa Erdoğan cukup berbeda dengan ideologi utama dari sekularismenya dari Kemalisme. 

Kemalisme menjadi salah satu pengaruh utama bagaimana transformasi prinsip ataupun ideologi politik dari seorang Erdoğan saat awal mendirikan AKP hingga menjadi seorang presiden selama dua dekade.

Jadi, kita perlu ketahui terlebih dahulu secara umum definisi dari sekuler ala presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Ini juga merupakan landasan utama dari negara yang sempat menjadi kekhalifahan terakhir ini. 

Dalam buku karya Trias Kuncahyono berjudul Turki: Revolusi Tak Pernah Henti, dijelaskan bahwa sekularisme yang dibawa oleh Mustafa Kemal agak berbeda dengan kebanyakan negara lain yang menganut prinsip sama, khususnya di negara Barat.

Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa sekularisme Turki yang ingin dibawa oleh Mustafa Kemal berdasarkan dari lacaism Jacobin radikal – di mana dalam sebuah perubahan itu harus melalui kekuasaan dan mengeliminasi agama dari lingkungan masyarakat sekali untuk selamanya.

Mustafa Kemal juga mengusahakan bahwa sekularisme ini tidak hanya pemisahan terhadap agama, tetapi juga dengan segala aspek sosial yang dinilai menghambat pada kemajuan pembangunan bangsa Turki.

Perubahan definisi sekularisme oleh Erdoğan dalam praktiknya sangat melakukan pendekatan yang sangat berbeda. Perbedaan sekularisme yang dibawa oleh Erdoğan adalah membebaskan masyarakat pada ranah privat tanpa ada kendali pemerintahan. Dengan begitu masyarakat Turki bisa mengekspresikan identitas diri, termasuk agama, secara lebih leluasa.

Ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan Erdoğan yang cenderung bernada identitas agama. Salah satunya adalah mencabut larangan hijab pada tahun 2010 dan paling fenomenal adalah mengubah fungsi Hagia Sophia menjadi masjid.

Jika kita melihat dari kacamata lain, Erdoğan mencoba membalikkan lagi soal definisi sekularisme itu sendiri. Jika sekuler itu mestinya memisahkan hal politik dengan privat, mengapa mesti diatur oleh negara. Itu juga yang dirasakan oleh banyak muslim di Turki yang tidak bisa menggunakan ranah privatnya dalam hal ekspresi identitas agama.

Namun, bagaimana bisa kita ketahui bahwa Erdoğan dan partainya bukan merupakan partai Islam di awal pendiriannya? AKP bukanlah partai Islam berdasarkan awal sejarahnya tidak pernah meletakkan dasarnya sebagai partai yang berbasis pada agama. 

Pada awalnya, AKP sendiri merupakan pecahan dari Refah Partisi (RP) yang memang awalnya merupakan partai Islamis. Namun, RP gagal untuk meredam kritik lawan-lawan politiknya yang menganggap RP sudah keluar dari prinsip Kemalis. Setelah itu, terjadi perpecahan dan mendirikan beberapa partai sendiri – termasuk AKP yang salah satu pendirinya adalah Erdoğan.

Partai AKP hanya berbasis pada sosial berkeadilan tanpa membawa identitas Islam di dalamnya – yang sebenarnya sudah terlihat pada awal pendiriannya. Masih berdasar pada penjelasan Kuncahyono, AKP mendeklarasikan dirinya sebagai partai demokratis konservatif.

Ada alasan mengapa AKP tidak menasbihkan diri sebagai kelompok Islam sejak awal. Pertama, sebelum berpecah dengan RP, banyak sekali kaum konservatif yang terlalu mengampanyekan posisi sebagai Islamis secara besar-besaran. Maka, terjadi banyak penolakan secara masif.

Kemudian, akibatnya, lawan-lawan politiknya semakin menekan RP karena dinilai melenceng dari nilai Kemalisme sedangkan anggotanya sendiri menginginkan stabilitas politik dengan merangkul juga sebagian besar kelompok lawan politik mereka.

Lalu, karena tidak menemui jalan tengah, maka banyak keluar termasuk sebagian anggota yang mendirikan AKP. AKP menggunakan pendekatan yang berbeda, dengan lebih terbuka untuk bekerja sama dengan kaum sekuler. Itu juga menegaskan bukti identitas untuk setia terhadap nilai fundamental konstitusi Turki, yaitu Kemalisme. 

Dari Mana Islamis-nya Erdoğan?

Kemudian, bagaimana transformasi politik dari Erdoğan sendiri melalui AKP? Alasan utamanya adalah betapa pentingnya fleksibilitas AKP dalam menjalani kontestasi yang menghasilkan kemenangan parlemen dan presiden selama dua dekade terakhir.

Contoh fleksibilitas dari AKP sendiri adalah dengan mereformasi visi partai yang berbeda dengan lainnya, yakni dengan cara mengombinasikan paduan tradisi Turki di masa lalu dan demokratis di masa sekarang.

Kemudian, ini diejawantahkan dalam bentuk kebijakan yang bukan hanya memihak sekuler liberalis saja, melainkan juga menjaga identitas Turki yang yang sempat hilang selama puluhan tahun, yaitu kaum Muslim.

Salah satu dari kebijakan tersebut sekali lagi pada pendekatan sekularisme yang berbeda dengan rezim di awal Republik Turki. Perpaduan antara modernisme sekuler tetapi tetap mempertahankan identitas keagamaan, terutama Muslim, menjadi kunci sukses mendapatkan pengaruh dan mendominasi kontestasi politik dalam waktu sangat lama.

Jadi, memang benar Erdoğan tidak sepenuhnya Islamis seperti yang kita kira selama ini. Akan tetapi cara pendekatan terhadap sekularisme itulah sebenarnya menjadi penentu arah politik dari Erdoğan dan juga partainya AKP ke arah Islamis – atau pada akhirnya juga disebut dengan post-Islamist.

Pergerakan post-islamist Turki merupakan sebuah respons terhadap apa yang terjadi oleh RP pada tahun 1997. Dalam jurnal berjudul Rethinking Human Right, Democracy, and The West: Post-Islamist Intelectuals in Turkey karya Ihsan D. Dagi, dijelaskan bahwa gerakan ini merupakan usaha mendampingi dua kepentingan antara agama Islam dan nasionalisme dari nilai Kemalisme itu sendiri.

Berbeda dengan sebelumnya bahwa kelompok Islamis pada era RP benar-benar menunjukkan sikap perlawanannya terhadap sekularisme Turki yang terlanjur mengakar puluhan tahun. Sehingga keberadaannya banyak tentangan dari berbagai pihak, khususnya dari oposisi seperti CHP.

Sementara itu, Erdoğan dan AKP menggunakan post-islamism untuk mendapatkan perhatian dari dua sisi, baik Islamis maupun Kemalis, sehingga menghasilkan kekuatan politik yang stabil dan cenderung adil setidaknya selama dua dekade berkuasa.

Maka dapat disimpulkan bahwa Erdoğan meskipun memang ada latar belakang Islamis dari partai pendahulunya yaitu Refah akan tetapi dirinya maupun partai AKP berposisi sebagai pragmatis, atau dalam artiannya hanya mengincar posisi populis mayoritas masyarakat Turki.

Akhirnya, Erdoğan memainkan politiknya dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Turki pasca-tahun 2000-an. Akan tetapi, jalannya pemerintahannya tidak meninggalkan sepenuhnya fondasi ideologi Kemalisme yang mengakar kuat sejak tahun 1923. (A88)

PinterPolitik.com

Politik di Turki sangat menarik untuk disimak. Selain karena sosok Recep Tayyip Erdoğan yang banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia, sejarah dan dinamikanya penuh dengan kompleksitas tak berujung – khususnya sejak menjadi negara republik pada tahun 1923.

Perlu diketahui, nantinya pemilihan umum (pemilu) di Turki akan diselenggarakan serentak – dalam arti pemilihan parlemen dan presiden akan dilaksanakan pada waktu bersamaan – entah pada Mei atau Juni 2023. Erdoğan sendiri sempat memberi sinyal bahwa pemilu akan digelar bulan Mei. 

Seperti yang diketahui bersama, Erdoğan menjabat sebagai kepala pemerintahan selama sekitar 20 tahun – terhitung sejak menjabat menjadi Perdana Menteri (PM) tahun 2003. Kemudian, Erdoğan menjadi Presiden secara penuh pada tahun 2018. Ini menjadikannya bersama partainya, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan, mendominasi pemerintahan Turki selama dua dekade.

Namun, sejak tahun 2020, terkhususnya sejak pandemi, permasalahan inflasi besar menjadi tantangan terberat bagi pemimpin negara yang sebelumnya pernah menjadi Wali Kota Istanbul tersebut.

Itu mengakibatkan kepercayaan publik menurun perlahan dan ekonomi Turki pun semakin goyah meskipun pemasukan dari pariwisata masih konsisten. Ini menjadi momentum bagi partai oposisi, yaitu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) atau Partai Rakyat Republik, untuk terus menekan Erdoğan dengan mengkritisi beberapa kebijakannya.

Musibah gempa bumi yang melanda Turki pada 6 Februari 2023 lalu juga dimanfaatkan oposisi untuk mengubah persepsi publik soal pemerintah. Menurut berbagai pihak, berbagai persoalan tersebut dapat membuat pemilu tahun ini menjadi yang paling berat bagi Erdoğan. 

Sementara, CHP sendiri sudah lama mendambakan kemenangan yang sangat sulit diraihnya beberapa dekade belakang karena dominasi yang terlalu kuat dari AKP. Ambisi untuk memenangkan pemilu kali inipun juga diikuti dengan semangat CHP mengumumkan calon presiden (capres) yang mereka usung pada tanggal 6 Maret kemarin.

Namun, pertanyaan untuk pihak oposisi tetaplah sama. Apakah mereka akan bisa memanfaatkan rangkaian peristiwa ini untuk memenangkan pemilu dengan mudah? Atau bahkan Erdoğan bisa membalikkan keadaan politik Turki? 

Kemalisme Akan Kembali?

CHP sendiri merupakan partai tertua yang didirikan oleh presiden pertama Republik Turki, yakni Mustapha Kemal Ataturk. Sebenarnya, prinsip yang dipegang oleh partai ini adalah pengejawantahan dari ideologi dari Mustapha Kemal dalam mendirikan negara Republik saat itu – yang mana ingin berkiblat pada sekularisme barat.

Ideologi Kemalisme menjadi roh dalam perjalanan revolusi Turki pada awal masa sistem republiknya. Buku karya Trias Kuncahyono berjudul Turki: Revolusi Tak Pernah Henti menyebutkan bahwa ada enam prinsip utama dalam pengembangan jalan pikiran Mustapha Kemal. 

Enam prinsip tersebut terdiri dari Republikanisme, Nasionalisme, Populisme, Statisme, Sekularisme, dan Revolusionisme. Namun secara pengenalan terhadap publik, prinsip-prinsip yang juga disebut dengan “six arrows of Kemalism” ini lebih terkenal dengan sekularisme dan nasionalismenya yang menjadi fondasi utama diantara yang lainnya.

Partai CHP menjadi wadah bagi Mustapha sejak pendirian partainya tahun 1923 untuk menguatkan nilai-nilainya dari kader hingga menjadi “top of mind” di masyarakatnya. Tidak salah juga partai ini mendominasi pemilu parlemen setidaknya hingga tahun 1950 meskipun saat itu menggunakan kebijakan satu partai.

Menariknya adalah ada perbedaan besar antara gaya sekularismenya Turki dengan negara Barat yang menjadi sumber inspirasi utama Mustapha saat itu. Justru, perbedaan tersebut terletak pada sekularisme Turki yang dikontrol oleh pemerintah – dalam hal ini institusi militer menjadi kepanjangan tangan otoritas tertinggi.

Cara ini menjadi unik karena di saat negara liberal lainnya mengartikan sekularisme sebagai kebebasan privat atau individu. Turki berusaha memaksakan sekularisme tersebut lewat kebijakan-kebijakan politik seperti pelarangan kegiatan keagamaan Islam menggunakan bahasa Arab dan pelarangan hijab – menjadi kebijakan kontroversial yang paling terkenal.

Meskipun sekarang ini CHP tidak mendominasi lagi setelah AKP dan Erdoğan muncul ke permukaan sejak awal 2000-an, bukan berarti partai berlambang enam panah ini tidak bisa lagi partai papan atas.

Setidaknya, CHP menjadi rival berat AKP selama dua dekade terakhir. Hal ini karena memang secara prinsip Kemalisme masih mengakar di kader serta sebagian besar masyarakat Turki – khususnya di tiga kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir.

Sekarang, lengahnya pihak AKP sendiri dengan segala permasalahan yang dinilai benar-benar belum ditangani oleh rezim Erdoğan membuat CHP memiliki peluang besar untuk memberikan sekali pukul agar bisa kembali memegang kendali Turki setelah didominasi partai post-Islamist yang berkuasa sejak tahun 2002.

Akan tetapi, tantangan sekarang yang perlu dijawab adalah bagaimana persiapan CHP untuk menghadapi lagi AKP untuk pemilu bulan Juni – dimulai dari pencalonan presiden dan mengumpulkan beberapa partai lainnya untuk berkoalisi.

Erdoğan Lawan “Kemal” Baru?

Pada tanggal 6 Maret kemarin, CHP bersama koalisinya Partai Demokrasi dan Progresif (DPP) dan Partai Masa Depan (FP) telah mengumumkan capresnya. Capres tersebut adalah kader CHP bernama Kemal Kilicdaroglu.

Uniknya adalah, selain DPP dan FP sebagai anggota koalisi oposisi, Partai Sadeet yang merupakan partai basis Islam bergabung ke oposisi yang notabene berhaluan Kemalisme. 

Lalu, bagaimana kiprah Kemal Kilicdaroglu selama ini? Politikus berumur 74 tahun ini sempat berada di institusi pemerintahan sebagai ketua lembaga keamanan Turki – sebelum pindah menjadi anggota parlemen tahun 2002 dan memimpin CHP sekaligus koalisi oposisi.

Sayangnya, selama 13 tahun kepemimpinannya di partai, tidak pernah sekalipun bisa memenangkan kontestasi pemilu akibat dari dominasi AKP. Namun, pemilihan Kemal menjadi capres sempat mendapatkan tentangan dari anggota oposisi sendiri, yaitu Partai Kebaikan (IYI).

IYI menilai bahwa sosok Kalicdaroglu kurang populer di masyarakat karena hanya punya peran di parlemen saja karena, secara taktis, IYI menganggap bahwa calon dari jabatan Wali Kota Istanbul atau Ankara menjadi pilihan bagus sebab publik akan menilai peran pemimpin dari kebijakannya langsung.

Partai IYI melihat Erdoğan sebagai tolak ukur keberhasilan politik sehingga tidak salah juga pemilihan Kalicdaroglu menjadi perdebatan di internal oposisi – sebelum akhirnya bergabung lagi setelah mendapatkan kesepakatan kompromi bersama anggota oposisi lainnya.

Pemilihan capres pun selesai. Lantas, apa lagi yang telah dilakukan CHP dan koalisi oposisinya dalam persiapan pemilu nanti?

Musibah besar gempa bumi di wilayah timur Turki ternyata menjadi momentum bagi oposisi untuk menekan rezim Erdoğan – khususnya dalam penanganan bencana – dan diharapkan itu bisa mengubah persepsi publik Turki.

Isu yang diangkat adalah Erdoğan dinilai lambat dalam penanganan dan terkesan menghalangi masuknya bantuan dari luar untuk masuk ke Turki. Sejauh ini, strategi tersebut setidaknya menjadi bahan pembicaraan di banyak media.

Kemudian, hal yang paling tidak biasa dari partai CHP adalah merekrut kader dari kalangan Muslim juga. Bahkan, anggota barunya tersebut merupakan mantan anggota Milli Gorus – gerakan politik keagamaan Islam – yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Menurut Hamdan Basyar, peneliti sosial dan politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), CHP mencoba menarik pihak Islamis sebagai strategi politiknya. CHP dinilai melakukan hal tersebut untuk menarik suara Islamis dari basis pendukung AKP dan Erdoğan.

Memang terlihat dari penjelasan tadi terasa angin berhembus ke arah oposisi untuk memenangkan pemilu untuk pertama kalinya. Namun, apakah seratus persen bisa dibilang begitu? 

Jangan lupa bahwa, berdasarkan pemilu terakhir tahun 2018, kemenangan AKP dan Erdoğan berasal dari wilayah tengah hingga ke timur Turki. Meskipun oposisi mulai melakukan strategi menarik simpati masyarakat Muslim, masih banyak tantangan yang harus dihadapi – mengingat masih banyak pendukung yang memiliki dukungan mengakar terhadap AKP dan beberapa kebijakan Erdoğan yang dinilai berpihak pada kaum Islamis.

Ditambah musibah gempa ini, bukan tidak mungkin Erdoğan tidak memanfaatkan kondisi ini untuk mengembalikan persepsi publik – sebagaimana yang dilakukan oleh pihak oposisi terhadap pemerintah.

Maka dari itu, meski Erdoğan bisa dibilang akan menghadapi kontestasi pemilu terberatnya pada tahun 2023 ini, kemenangan CHP dan kelompok oposisi pun belum tentu dapat terwujudkan secara seratus persen. Layaknya dinamika politik di Indonesia, dinamika politik Turki pun juga masih cair dan bisa berubah bentuk di masa mendatang. (A88)

PinterPolitik.com

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di bawah komando Prabowo Subianto baru saja memberikan gestur politik pertahanan dengan Turki di sela agenda pameran pertahanan Indo Defence 2022 di Jakarta pekan lalu.

Ya, Menteri Pertahanan (Menhan) tampak menjadi pivot dalam penandatanganan kontrak kerja sama pertahanan dengan negara yang dipimpin Recep Tayyip Erdoğan untuk memodernisasi alutsista Indonesia.

Meski juga melakukan hal yang sama dengan negara lain, pengadaan alutsista dari Turki tampak lebih masif dan menjadi highlight utama di ajang tersebut. Bahkan, kerja sama meliputi lintas sektoral, yakni government to government (G to G) dan business to business (B to B)

Sebagaimana dikutip dari rilis resmi Kemhan RI, penandatanganan kerja sama tersebut dimulai dengan pengembangan shooting simulator, parachute simulator, dan flight simulator.

Salah satunya yang dilakukan P.T. Falah Inovasi Teknologi (Falah) dan Havelsan yang akan melakukan inovasi pada perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem agar dapat sesuai dengan kebutuhan aparat militer Indonesia, aparat keamanan, aparat penegak hukum dan pasukan khusus.

Memberikan respons positif, Menhan Prabowo secara langsung mengapresiasi komitmen kuat Turki dalam mendukung kerja sama industri pertahanan Indonesia.

Sejumlah kerja sama lain juga turut disepakati dengan Turki antara lain penandatanganan kontrak kerja sama jual beli antara Kemhan dengan Havelsan, Turkiye, DEFEND ID/PT. PAL, P.T. Noahtu Shipyard, dan P.T. Tesco Indomaritim.

Khusus kerja sama entitas terakhir, pengadaan sejumlah kapal seperti CMS Offishore Patrol Vessel (OPV) Warship, CMS Offishore Patrol Vessel (OPV) 90 M Warship, CMS (KCR) 90 M Warship, hingga CMS Frigate Warship menjadi fokus utama.

Kontrak kerja sama jual beli antara Kemhan dengan pihak Turki juga dilakukan. Beberapa yang menggelorakan semangat pemerhati pertahanan tanah air di antaranya kesepakatan pengadaan Khan Missile System, Roketsan Trisula-O Missile System (OMS), Trisula-O Weapon System (OWS), Trisula-U Missile System, Trisula-U Weapon System (UWS), serta Atmaca Missile at FFBNW OPV and OPV 90 M.

Memang, terdapat lebih dari 30 industri pertahanan Turki yang “gelar lapak” di Indo Defence 2022. Itu sekaligus membuka tafsir bahwa ambisi ekspansi industri pertahanan Erdoğan secara global mendapat respons positif dari Prabowo.

Lantas pertanyaannya, mengapa Prabowo seolah memberikan karpet merah bagi Turki untuk menjadi pemasok masif modernisasi alutsista Indonesia? Serta apakah mungkin ada korelasi dengan rencana sang Menhan untuk maju sebagai kandidat RI-1 di 2024?

Prabowo Jiplak Erdoğan?

Alasan teknis dan terbukti di medan tempur kontemporer kiranya menjadi salah satu pertimbangan utama Prabowo. Dalam publikasi berjudul Turkey’s well-timed investments in the defense industry, İbrahim Karataş menyoroti momentum tepat Erdoğan saat melakukan investasi di industri pertahanan negaranya.

Alih-alih berfokus pada produksi senjata biasa seperti peluru, meriam, dan senapan, Turki berani berinvestasi dalam kendaraan udara tempur tak berawak (UCAV) dengan berbagai ukuran, senjata laser, sistem peperangan elektronik, kapal induk, senjata elektromagnetik, rudal, dan jet dengan anggaran yang sangat terbatas.

Selain aspek ekonomis dan prestise timing yang tepat, terdapat pula dimensi keamanan yang lebih penting dan dianalisis oleh Karataş.

Menurutnya, negara-negara dengan cepat mempersenjatai diri karena perang terbuka semakin mungkin diperkirakan akan terjadi. Sampai saat ini, negara-negara besar berperang dengan negara-negara kecil atau “saling menyakiti” dengan menempatkan aspek proxy.

Pada momentum inilah alutsista buatan Turki secara apik dipromosikan dan direspons positif pasar peperangan. Tercatat konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia melawan Azerbaijan, Perang Rusia vs Ukraina, hingga konflik dan konfrontasi mereka sendiri dengan Kurdish dan Yunani menjadi semacam showroom dan uji tempur. Dan menariknya, alutsista Turki mampu unggul dalam serangkaian konflik kontemporer itu.

Selain aspek itu yang mungkin dilihat Prabowo, mantan Danjen Kopassus itu kiranya juga ingin meniru kepiawaian menyeimbangkan kekuatan besar dunia yang dipraktikkan Turki di bawah Erdoğan.

 Dalam jurnal berjudul Deciphering Turkey’s Geopolitical Balancing and Anti-Westernism in Its Relations with Russia, Galip Dalay menjelaskan bahwa meskipun Turki tampak kerap resisten dengan NATO dan Barat, kedekatan di antara mereka sesungguhnya justru lebih dekat dibanding Rusia maupun Tiongkok.

Meskipun juga tampak dekat dengan Vladimir Putin maupun Xi Jinping, Erdoğan tampak piawai mengikuti irama geopolitik Rusia dan Tiongkok. Dalay menilai terdapat revisionisme geopolitik Rusia dan Tiongkok yang mendorong Erdoğan dan Turki relatif lebih dekat bersama Barat dan Amerika Serikat (AS) dalam hal geopolitik dan strategis.

Itu yang kiranya memiliki korelasi dengan restu AS terhadap berbagai persenjataan yang dikembangkan Turki dan disebarluaskan ke seluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia.

Bayang-bayang belenggu embargo dalam bingkai Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) kiranya juga membuat negara lain akan mengikuti aliran moderat untuk membeli alutsista dari negara yang ramah dengan AS seperti Turki.

Pola yang secara verbatim terkesan sebagai extortion atau “pemaksaan” dalam hubungan internasional itu seolah memang dibingkai manis sejak CAATSA diejawantahkan Presiden ke-45 AS Donald Trump pada tahun 2017.

Jared Malsin dalam Ukraine War Gives Turkey’s Erdogan Opportunity to Extend His Influence juga seolah menyiratkan motif kerja sama perusahaan alutsista (B to B) seperti, misalnya, Haluk Bayraktar, CEO Baykar, seakan-akan menjadi representasi Barat.

Itu dikarenakan, Haluk Bayraktar secara terbuka mendukung Ukraina dan berjanji tak akan menjual drone tempur ke Rusia. Ihwal yang selaras dengan kepentingan AS dan Barat di perang Rusia vs Ukraina.

Namun, jika memang karakteristik Turki lebih dekat ke AS, mungkinkah ada kepentingan tertentu yang ingin diraih Prabowo?

Demi Simbiosis 2024?

Kendati menjaga hubungan baik dengan Rusia dan Tiongkok, perspektif Menhan Prabowo yang ingin terlihat lebih dekat ke Barat dan sekutunya dalam aspek politik pertahanan tampak dapat dipahami.

Turki yang seolah diberi karpet merah di Indo Defence 2022 dengan lebih dari 30 slot perusahaan industri pertahanan untuk memamerkan produknya tampaknya membuka ruang interpretasi menarik. Terutama mengenai kepentingan dari masing-masing pihak.

Dari sisi Turki dan Erdoğan, kepercayaan Menhan Prabowo tentu akan menajamkan reputasi alutsista produksi mereka. Terlebih, Indonesia dapat menjadi showcase ideal untuk membuka pasar di Asia.

Sementara dari kepentingan Menhan Prabowo agaknya tak lengkap jika luput menganalisis kemungkinan politiknya. Ya, sejauh ini, glorifikasi atas hasil manuver diplomasi pertahanan Prabowo cenderung mengarah pada negara-negara penghubung atau minimal dekat dengan AS.

Selain Turki, akuisisi jet tempur Rafale asal Prancis menjadi satu bukti mendasar, di samping penetrasi kerja sama ketahanan pangan dan pertahanan dengan Israel.

Kemitraan dengan negara terakhir agaknya penting untuk menjadi titik tolak analisis secara politik. Adalah media Jerusalem Post yang menyebut Prabowo gencar mendekat ke Israel sebagai penghubung ke AS untuk “merestuinya” di Pilpres 2024.

Restu maupun intervensi negara kuat dunia dalam pemilu negara lain memang bukan lagi sebuah rahasia. Damien D. Cheong, Stephanie Neubronner, dan Kumar Ramakrishna dalam tulisan mereka yang berjudul Foreign Interference in Domestic Politics menegaskan lumrahnya praktik campur tangan asing dalam politik domestik suatu negara demi mengamankan kepentingan mereka.

Kebetulan, AS disebutkan oleh Dana Roberson dan T.J. Raphael dalam A Brief History of U.S. Intervention in Foreign Elections kerap mengerahkan sumber dayanya, termasuk dinas intelijen mereka untuk mengimplementasikan taktik klandestin demi menempatkan pemimpin yang dapat menguntungkan kepentingan nasional negeri Paman Sam.

Di titik ini, benang merah di antara relasi pertahanan Indonesia dan Turki serta penafsiran atas korelasi kepentingan Prabowo dengan AS mulai terlihat.

Jika memang demikian dan Prabowo akhirnya terpilih sebagai RI-1 di 2024, kombinasinya dengan Erdoğan dan Turki, AS, dan negara sekutu Barat lain bisa saja “mengguncang dunia” dengan jejaring pertahanan di antara mereka.

Kendati demikian, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi konseptual dan mengacu pada probabilitas serangkaian variabel yang ada. Namun, apresiasi kiranya tetap patut diberikan atas kinerja aktif Menhan Prabowo untuk membangkitkan kekuatan pertahanan Indonesia. (J61)

PinterPolitik.com

Kabar menarik datang dari Mediterania saat Turki mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel setelah satu dekade ketegangan.

Normalisasi hubungan itu dianggap menjadi kemajuan penting dalam aspek geostrategis setelah pertemuan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan Presiden Israel Isaac Herzog yang berlangsung di Ankara pada Maret lalu.

Secara resmi, perbaikan relasi itu diumumkan Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada 17 Agustus tengah pekan kemarin.

Sebelumnya, tensi panas kedua negara dipantik oleh serangan Israel yang hendak memblokade jalur Gaza, Palestina namun berakhir dengan tewasnya delapan warga sipil Turki di kapal MV Mavi Marmara pada 31 Mei 2010.

Meskipun memulihkan hubungan diplomatik, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meyakinkan bahwa negaranya akan terus membela hak-hak rakyat Palestina.

Lebih lanjut, Cavusoglu menegaskan bahwa keputusan itu justru akan memungkinkan Turki untuk melobi kepentingan Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.

Berita itu tampak cukup mengejutkan, terutama bagi sejumlah kelompok di Indonesia yang selama ini membela Palestina dan kerap melakukan glorifikasi ketegasan Turki dan Erdoğan atas isu Israel-Palestina.

Kelompok yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kecondongan Islam konservatif yang selama ini selalu vokal saat Israel melakukan kekerasan terhadap penduduk Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat.

Berdasarkan riwayatnya, salah satu aktor – terutama di ranah politik – yang lekat dengan karakteristik itu, sebagaimana dijelaskan Leonard C. Sebastian, Syafiq Hayim, dan Alexander R. Arifianto dalam Rising Islamic conservatism in Indonesia: Islamic groups and identity politics, adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam berbagai pemberitaan, publik dapat dengan mudah menemukan kecaman dari PKS yang cukup dominan ketika isu Israel-Palestina muncul. Namun ironisnya, semangat memperjuangkan itu seolah luntur begitu saja saat isu telah meredup.

Kecenderungan itu juga terjadi kala Turki dan Israel melakukan normalisasi hubungan. Bungkam tampak menjadi “jalan ninja” kelompok Islam berhaluan konservatif, tak terkecuali PKS, saat negara Muslim lain yang selama ini kerap menjadi rujukan mereka berbaikan dengan Israel.

Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Gengsi Politik?

Walaupun korelasi pemulihan hubungan diplomatik Turki-Israel tak bisa begitu saja dikaitkan, namun jika ditelisik lebih dalam, seharusnya hal itu bisa jadi cerminan konstruktif bagi kelompok Islam konservatif Indonesia untuk tidak “saklek” atas isu Palestina.

Bahkan, refleksi Turki-Israel kiranya dapat dijadikan momentum untuk bersuara dan mendorong pemerintah Indonesia agar lebih terbuka dalam menyikapi isu Palestina. Terutama soal tujuan yang dikemukakan Menlu Turki bahwa hubungan dengan Israel dapat digunakan sebagai lobi kepentingan Palestina.

Namun demikian, perspektif moderat itu agaknya akan berbenturan dengan konstruksi identitas kubu Islam konservatif di tanah air selama ini, termasuk keterkaitannya dengan strategi menarik simpati khalayak dalam dimensi politik.

Hal tersebut dapat dimaknai melalui publikasi Henri Tajfel dan John C. Turner yang berjudul The social identity theory of intergroup behavior di mana menjelaskan konsep collective self-esteem atau bisa diterjemahkan sebagai gengsi kolektif dalam payung teori identitas sosial.

Dalam konsep collective self-esteem, perilaku kelompok akan bergantung pada apakah mereka sedang berada “di atas” atau “di bawah”, “menang” atau “kalah”, serta pada tingkat identifikasi mereka dengan kelompok lain.

Kecenderungan itu tidak dapat dilepaskan dari identitas yang mendalam dari kelompok tersebut dan selaras dengan kepentingan yang mereka perjuangkan selama ini dalam sebuah interaksi sosial.

Di luar konteks PKS dan kelompok Islam konservatif terhadap normalisasi Turki-Israel, konsep gengsi kolektif dalam sampel sederhana, misalnya, dapat dilihat pada fenomena “bersembunyi di gua” pendukung klub sepak bola tertentu kala tim favoritnya menelan kekalahan.

Sementara itu, di ranah aktualisasi, gengsi kolektif memiliki hubungan tak terpisahkan dengan show and hide strategy yang dikemukakan sosiolog asal Prancis Pierre Bourdieu dalam Sur la télévision atau On Television.

Berkaca pada strategi di media massa, Bourdieu mendefinisikan strategi itu sebagai tindakan memunculkan atau menyembunyikan aspek spesifik sebagai fungsi kendali persepsi dan informasi tertentu di hadapan publik.

Menurutnya, hal ini tak terlepas dari konsekuensi social pressure atau tekanan sosial kala mereka tidak “bersembunyi” atau “menghilang” saat isu kurang menguntungkan menerpa.

Selain itu, berdasarkan pada turunan definisi konsep gengsi kolektif, terdapat kemungkinan bahwa pembelaan Palestina oleh kelompok Islam konservatif Indonesia adalah demi sebuah kepentingan politik tertentu. Mengapa demikian?

Bridget Fowler dalam publikasi berjudul Pierre Bourdieu on social transformation, with particular reference to political and symbolic revolutions menjelaskan bahwa identitas maupun status terkadang dapat berfungsi menyamarkan kepentingan.

Menurutnya, terdapat keuntungan simbolis dari pengelabuan itu yang mana dapat diubah menjadi modal ekonomi maupun politik.

Mengacu pada apa yang dijelaskan Fowler, di titik ini dapat dipahami bahwa aktor politik, secara kolektif dapat menggunakan identitas dan status “konservatisme” dalam membela Palestina untuk mendapatkan sentimen positif dari konstituen yang merupakan target ceruk mereka.

Lalu, apa yang sesungguhnya dapat dimaknai dari normalisasi Turki-Israel dan fenomena gengsi kolektif kelompok Islam konservatif Indonesia?

Saatnya Rangkul Israel?

Normalisasi hubungan diplomatik Turki dan Israel seharusnya menjadi momentum bagi moderasi perspektif PKS dan kelompok Islam Indonesia dalam isu Palestina. Tentu jika dilihat dari kacamata yang tak tendensius dan mengutamakan tujuan konstruktif.

Di saat yang sama, bagi publik dan pemerintah Indonesia, perbandingan relasi diplomatik Turki-Israel juga dapat menjadi referensi sahih untuk secara perlahan membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Utamanya dalam konteks membuka saluran lobi baru bagi kepentingan Palestina.

Bahkan, tidak hanya Turki yang jadi negara dengan populasi mayoritas Muslim, hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, hingga Yordania dapat menjadi perbandingan sikap politik luar negeri yang revolusioner.

Pandangan moderat itu sendiri telah digaungkan oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagaimana dijelaskan Anthony Smith dalam Indonesia’s Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State?.

Apalagi, saat ini organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, sosok yang memiliki gagasan moderat serupa terhadap isu Israel-Palestina.

Niruban Balachandran dalam In defense of Istibsyaroh menyebut bahwa politik luar negeri negara +62 membutuhkan dialog yang jujur dan terbuka tentang peran dan efektivitas Indonesia, utamanya pada isu Israel dan Palestina

Dari sisi perekonomian pun, tidak ada salahnya untuk membuka jalur diplomatik resmi dengan Israel jika berkaca pada ekspor Indonesia ke Israel yang bisa dimaksimalkan dari apa yang telah dicapai selama ini.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Trading Economics, tahun 2021 lalu Indonesia berhasil mengekspor berbagai barang ke Israel senilai US$152 juta. Capaian itu berhasil meningkat hampir 50 persen jika dikomparasikan dengan ekspor di tahun 2016 .

Oleh karena itu, narasi garis keras untuk membela Palestina oleh kelompok Islam konservatif Indonesia, tak terkecuali oleh aktor politik seperti PKS, kiranya harus diluruskan kembali.

Bukan hanya sebagai terobosan dan untuk menegasikan impresi minor seperti gengsi politik, tetapi demi upaya maksimal menciptakan perdamaian bagi konflik laten di Gaza dan Tepi Barat. (J61)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyebutkan bahwa dirinya akan berpartisipasi kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Turki yang akan dihelat pada tahun 2023 mendatang. Erdoğan pun sudah menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sementara, sebelumnya, pemimpin Turki tersebut pernah menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) pada tahun 2003 hingga tahun 2014.

Meski Erdoğan merupakan presiden yang populer, sejumlah tokoh disebut ingin menghadapi sang pemimpin Turki dalam Pilpres Turki 2023. Salah satunya adalah Kemal Kılıçdaroğlu yang merupakan pemimpin koalisi oposisi.

PinterPolitik.com

“I’m authentic, real name, no gimmicks” – Drake, “Pound Cake/Paris Morton Music 2” (2013)

Nama merupakan hal yang penting. Dengan nama, kita bisa mengidentifikasikan diri – baik diri sendiri maupun orang lain.

Oleh sebab itu, makna dan arti yang dimiliki oleh sebuah nama menjadi penting – setidaknya bagi pemilik nama itu sendiri. Nama yang diberikan orang tua kepada kita, misalnya, biasanya selalu memiliki arti-arti baik yang tak jarang sekaligus menjadi doa atas kebahagiaan di masa depan.

Namun, terkadang, arti sebuah nama yang sudah ada membuat kita merasa tidak nyaman. Penyanyi rap (rapper) asal Amerika Serikat (AS) yang bernama Snoop Dogg, misalnya, sempat mengganti nama panggungnya menjadi Snoop Lion.

Namun, seiring berjalannya waktu, penyanyi rap yang bernama asli Calvin Cordozar Broadus Jr. tersebut memutuskan untuk kembali menggunakan nama Snoop Dogg dibandingkan Snoop Lion. Pasalnya, nama tersebut sudah dikenal secara luas.

Bukan hanya Snoop Dogg, penggantian nama seperti ini juga pernah dilakukan oleh politikus asal Indonesia, yakni Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar yang juga dikenal sebagai Cak Imin. Wakil Ketua DPR RI itu – meski sudah memiliki panggilan Cak Imin – sempat memunculkan panggilan dan julukan lain, seperti Gus AMI, Gus Muhaimin, sampai Gus Imin.

Istilah “Gus” dalam nama-nama itu disebut memiliki arti tertentu dalam kelompok Nahdlatul Ulama (NU). Biasanya, gelar itu diberikan kepada mereka yang merupakan putra dari seorang kiai.

Uniknya lagi, penggantian nama seperti ini tidak hanya terjadi pada individu, melainkan juga pada entitas politik yang lebih besar seperti negara. Bagaimana tidak? Baru-baru ini, pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan di Turki mengirimkan surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar nama resmi negaranya diubah dari “Turkey” menjadi “Türkiye” secara internasional.

Mungkin, seperti Cak Imin, Erdoğan merasa nama Türkiye memiliki arti yang lebih baik bila dibandingkan dengan nama Turkey yang berarti “kalkun” dalam Bahasa Inggris. Nama Türkiye sebenarnya juga digunakan oleh warga Turki sendiri guna menyebut negara mereka.

Meski begitu, perubahan nama negara ini bukanlah hal yang sering terjadi – kecuali terjadi perubahan kekuasaan di negara tersebut. Saat Republik Indonesia (RI) memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, nama Hindia Belanda yang sebelumnya digunakan untuk menyebut wilayah kepulauan Asia Tenggara ini tidak lagi digunakan.

Bila Turki tidak mengalami perubahan politik demikian, mengapa Erdoğan memutuskan untuk mengubah nama negaranya dari Turkey menjadi Türkiye? Mungkinkah perubahan nama itu membawa implikasi dalam politik internasional?

Re-branding Turki ala Erdoğan?

Nama biasanya memang menjadi identitas bagi seseorang. Hal yang sama pun berlaku bagi entitas-entitas lain. Contoh mudah yang ada di sekitar kita sehari-hari adalah nama-nama perusahaan.

Dalam dunia marketing (pemasaran), branding menjadi salah satu komponen krusial dari sebuah perusahaan. Salah satu hal penting untuk membangun branding adalah bagaimana identitas perusahaan dibangun – misal melalui nama.

Facebook, misalnya, memutuskan untuk mengubah nama perusahaannya menjadi Meta. Melalui pengumuman yang diberikan oleh CEO Mark Zuckerberg, nama Meta digunakan sebagai identitas baru dengan adanya langkah besar untuk membangun metaverse – sekaligus untuk memperbarui nama Facebook yang dikenal dengan isu-isu persebaran misinformasi.

Bukan hanya Facebook, perubahan nama perusahaan ini juga sempat dilakukan oleh perusahaan restoran IHOP yang kini bernama IHOb karena tidak lagi hanya menjual pancakes, melainkan juga burger. Kabar perubahan nama ini bahkan sempat menjadi meme di banyak platform media sosial (medsos).

Laurent Muzellec dalam tulisannya yang berjudul What is in a Name Change? menjelaskan bahwa perubahan nama perusahaan seperti merupakan strategi branding untuk jangka panjang. Melalui perubahan nama, perusahaan ini ingin membangun brand awareness yang berbeda bagi pasar dan konsumen-konsumennya.

Dalam hal ini, nama memiliki arti sebagai identitas dari perusahaan tersebut. IHOb, misalnya, mengubah namanya karena nama lama dirasa tidak lagi sesuai dengan identitas brand-nya.

Hal yang sama juga berlaku bagi negara. Dengan menggunakan pendekatan yang diadposi dari dunia marketing, negara-negara juga melakukan langkah serupa untuk membangun branding atas negaranya – biasa disebut dengan istilah nation-branding.

Keith Dinnie dalam bukunya yang berjudul Nation-Branding menjelaskan bahwa branding bagi negara diperlukan sebagai reputasi dari negara tersebut yang ditampilkan di hadapan panggung politik dunia. Implikasinya pun beragam – mulai dari pariwisata (tourism) hingga perdagangan.

Dalam kasus perubahan nama Turki, misalnya, dinilai bertujuan untuk membangun reputasi yang lebih baik di mata internasional. Pasalnya, nama “Turkey” dapat memiliki makna lain, yakni hewan unggas kalkun dalam Bahasa Inggris.

Di sisi lain, ada sejumlah keuntungan lain yang didapatkan oleh Turki bila mengganti namanya. Dalam hal perdagangan dan pariwisata, misalnya, pemerintahan Turki membuat kampanye dengan nama baru, Hello Türkiye, dan label ekspor bertuliskan, “Made in Türkiye.”

Namun, apakah benar alasan penggantian nama resmi Turki oleh pemerintahan Erdoğan ini dilakukan semata hanya karena nama unggas, serta promosi pariwisata dan perdagangan? Mengapa sebenarnya perubahan nama ini bisa memiliki dimensi geopolitik di baliknya?

Erdoğan Lepas Belenggu Barat?

Bukan tidak mungkin, ada alasan politik – dan geopolitik – di balik perubahan nama Turki ini. Seperti yang telah diketahui, Erdoğan merupakan pemimpin populis.

Mengacu pada pendapat Francesco Siccardi dari lembaga think-tank Carnegie Europe, Erdoğan bisa jadi tengah berusaha menarik suara pemilih yang berspektrum politik nasionalis. Pasalnya, dukungan terhadap Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) terus menurun dengan krisis ekonomi yang menggerogoti Turki.

Bagaimana bisa perubahan nama ini menarik suara pemilih nasionalis? Bukan tidak mungkin, nama baru ini berkaitan juga dengan nama yang selama ini Turki sendiri gunakan secara resmi, yakni Turkey.

Nama “Türkiye” sebenarnya bukan nama baru. Nama itu adalah kata yang memang digunakan oleh orang-orang Turki menyebut negaranya. Namun, seiring berjalannya sejarah, nama ini dituliskan berbeda di bahasa-bahasa lain.

Nama “Turkey”, misalnya, digunakan akibat peradaban Barat kerap melafalkan dan menuliskan nama negara tersebut dengan istilah tersebut. Mungkin, Erdoğan tidak ingin Turki terus terjebak dengan nama yang diberikan oleh Barat tersebut.

Jebakan nama seperti ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh Turki. Filipina, misalnya, harus terjebak dengan nama yang telah diberikan oleh negara penjajahnya – yakni Spanyol – yang mana memberikan nama tersebut dari nama Raja Philip II yang berkuasa pada tahun 1556 hingga tahun 1598.

Di sisi lain, pergantian nama Turki oleh Erdoğan ini bisa jadi juga memenuhi mimpinya untuk mewujudkan “The New Turkey” atau “Turki Baru” yang pernah diusung oleh sang presiden pada tahun 2014. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Turki Baru?

Mengacu pada tulisan Mustafa Akyol yang berjudul What Exactly is the ‘New Turkey?’, Turki Baru yang digadang-gadang oleh Erdoğan adalah Turki yang ‘dikuasai’ oleh kelompok konservatif-religius – yang mana menjadi antitesis terhadap Turki yang telah mengalami Westernisasi (Westernized). Namun, untuk mewujudkannya, Erdoğan perlu menjaga momentum politiknya.

Akyol pun menyebutkan bahwa karakteristik pola kekuasaan Turki selalu berpusar pada satu sosok pemimpin-penyelamat (savior-leader). Bila sebelumnya sosok ini adalah Mustafa Kemal Atatürk, kini Erdoğan ingin menggantikan peran tersebut.

Identitas “Turki Baru” ini juga bisa berimplikasi pada kebijakan luar negeri Turki. Seperti yang dijelaskan oleh Dinnie dalam bukunya, nation-branding juga berkaitan dengan identitas negara tersebut dalam masyarakat internasional – mempengaruhi bagaimana negara-negara saling berinteraksi.

Dengan posisi Turki sebagai kekuatan tengah (middle-power) yang terletak di antara dua benua, yakni Eropa dan Asia, Erdoğan bisa jadi ingin membangun identitas Turki yang istimewa (exceptional) di antara negara-negara yang ada di sekitarnya – membentuk eksepsionalisme Turki yang baru ala Erdoğan. Menarik untuk diamati kelanjutan arah kebijakan sang pemimpin populis satu ini. (A43)