Klub lari eksklusif di Bali, Entourage, disebut menolak pendaftar berdasarkan kewarganegaraan. Siapa sebenarnya yang boleh menjadi bagian dari pulau ini?

PinterPolitik.com

“Authenticity itself moves to inhabit mystification.” — Dean MacCannell, The Tourist (1976)

Cupin membaca linimasa paginya dengan alis yang perlahan terangkat. Sebuah tangkapan layar tersebar cepat, memperlihatkan seorang perempuan Indonesia yang ditolak mendaftar klub lari di Canggu, sementara pendaftar bernama asing langsung disetujui.

Klub itu bernama Entourage Bali, komunitas lari yang akrab di kalangan digital nomad dan ekspatriat. Acara andalannya, Silent Disco Run, biasa menyusuri jalan-jalan Canggu sebelum matahari terbit.

Dalam hitungan hari, kemarahan publik meluas ke berbagai penjuru. Direktorat Jenderal Imigrasi memasukkan dua warga negara Belanda, penyelenggara sekaligus pemegang KITAS kerja dan investor, ke dalam daftar cegah masuk.

Cupin membaca lebih jauh dan menemukan bahwa kedua warga negara itu memilih terbang ke Singapura begitu kabar penyelidikan mencuat. Seorang senator asal Bali bahkan mengajukan laporan resmi, dengan alasan yang sederhana namun tajam, bahwa tanah tempat klub itu berdiri bukan milik mereka.

Pihak Entourage sendiri kemudian meminta maaf secara terbuka. Mereka berdalih penolakan itu adalah galat pada sistem persetujuan otomatis berbasis pesan instan, dan mengklaim peserta warga negara Indonesia sesungguhnya mencapai hampir seperempat dari total anggota.

Cupin merasa ada sesuatu yang janggal dari cara publik bereaksi begitu cepat dan begitu keras. Amarah warganet tampak besar, tetapi ia menduga persoalannya jauh lebih dalam daripada sekadar satu komunitas lari yang ceroboh mengatur sistem pendaftarannya.

Fenomena semacam ini, menurutnya, bukan kali pertama terjadi di pulau itu. Ruang-ruang serupa, mulai dari kelab pantai eksklusif hingga ruang kerja bersama berbayar mahal, kerap dikritik karena secara halus memisahkan penduduk lokal dari ruang publik yang sama-sama mereka tinggali.

Cupin lalu membaca satu kalimat yang membuatnya berhenti menggulir layar. Seorang pejabat imigrasi menyebut fenomena semacam ini sebagai upaya membangun “negara dalam negara” di tanah yang bukan miliknya sendiri.

Cupin menutup ponselnya, tetapi pertanyaan itu justru baru mulai bekerja di kepalanya. Ia teringat pelajaran sejarah Bali yang pernah dibacanya, tentang sebuah pulau yang berabad-abad menerima pendatang tanpa pernah benar-benar kehilangan dirinya.

Namun, ia juga tahu bahwa setiap daya serap punya batasnya. Sore itu, dua pertanyaan mengganjal benaknya: apakah pendatang hari ini datang untuk melebur seperti gelombang-gelombang sebelumnya, dan pernahkah pulau lain di dunia menghadapi pilihan serupa?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siapa yang Dulu Menjadi Bali

Cupin mulai menyusun kembali kepingan sejarah yang pernah dibacanya secara acak. Ia teringat bahwa ketika Majapahit runtuh pada awal abad keenam belas, para bangsawan, pendeta, dan seniman istana tidak lenyap begitu saja.

Mereka justru berpindah ke Bali, membawa aksara, tradisi istana, dan ajaran Hindu ke Kerajaan Gelgel. Di bawah Dalem Waturenggong, warisan itu tumbuh menjadi kebudayaan yang kini dikenal sebagai Bali klasik.

Cupin menyadari bahwa kisah itu bukan tentang penaklukan, melainkan penyerapan. Sebelum gelombang itu tiba, masyarakat Bali Aga di Tenganan dan sekitar Danau Batur sudah lebih dahulu ada, dan sebagian dari mereka bahkan sempat melawan ekspansi Gelgel.

Ia lalu membandingkannya dengan Taiwan, pulau Austronesia lain yang menempuh nasib berbeda. Migran Han yang datang sejak abad ketujuh belas, pada masa Dinasti Ming dan Qing, secara berangsur menggeser penduduk asli Austronesia ke kawasan pegunungan dan pesisir timur.

Cupin mencatat bahwa penduduk asli Taiwan kini hanya tersisa sekitar dua persen dari populasi pulau itu. Bali, sebaliknya, tetap dihuni mayoritas penduduk aslinya meski telah menyerap ratusan tahun kedatangan.

Perbedaan itu, menurut Cupin, terletak pada mekanisme, bukan pada jumlah pendatang. Neil Smith, dalam bukunya The New Urban Frontier, menjelaskan bagaimana selisih antara nilai tanah saat ini dan nilai potensialnya, yang ia sebut rent gap, menjadi daya tarik bagi modal untuk mengubah wajah suatu kawasan.

Di Taiwan, jarak itu ditutup lewat paksaan dan pengambilalihan tanah secara sepihak. Di Bali, subak dan desa adat bekerja sebagai penyaring, membuat pendatang harus melebur lebih dahulu sebelum benar-benar dapat memiliki.

Cupin teringat pula gagasan Henri Lefebvre tentang hak atas kota, yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh David Harvey. Menurut gagasan itu, penghuni sebuah wilayah memiliki hak kolektif untuk membentuk ruang tempat mereka hidup, bukan sekadar hak individual bagi siapa pun yang mampu membelinya.

Cupin membayangkan Bali sebagai spons hidup, bukan wadah kosong yang pasif. Ia menyerap air, menahan yang berguna, dan melepas yang berlebih, sebuah proses yang jauh berbeda dari batu yang hanya diam menerima apa pun yang jatuh di atasnya.

Namun, spons tetap punya batas daya tampung. Dua hal mengganjal pikiran Cupin selanjutnya: apakah Bali hari ini masih berada pada fase menyerap, dan apakah pori-pori yang dahulu menyaring pendatang itu masih bekerja sebagaimana mestinya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siapa yang Kini Memiliki Bali

Cupin mengalihkan perhatiannya ke data yang lebih baru. Pada 2025, Bali menerima sekitar enam belas koma tiga juta kunjungan wisatawan, hampir empat kali lipat jumlah penduduknya sendiri.

Ia membayangkan spons itu kini basah kuyup, pori-porinya penuh, dan air baru mulai menggenang di permukaan tanpa sempat meresap. Harga tanah di Denpasar melonjak hingga menembus satu miliar rupiah untuk rumah seukuran seratus meter persegi, jauh dari jangkauan kebanyakan warga lokal.

I Wayan Suyadnya, dalam artikelnya “Tourism Gentrification in Bali, Indonesia: A Wake-up Call for Overtourism” yang terbit di jurnal Masyarakat: Jurnal Sosiologi, menulis bahwa modal asing kerap mengubah kawasan berpenghasilan rendah menjadi ruang yang ramah investasi. Proses itu, menurutnya, pada akhirnya menggeser penduduk asli dari tanah mereka sendiri.

Cupin lalu teringat gagasan yang ditulis Saskia Sassen dalam bukunya, Expulsions, tentang pengusiran yang tidak lagi memerlukan penakluk bersenjata. Menurut Sassen, mekanisme finansial semata, seperti harga tanah dan instrumen investasi, kini cukup untuk menyingkirkan orang dari kampung halamannya sendiri.

Itulah yang membedakan fase Bali hari ini dari gelombang Majapahit dahulu. Kepemilikan melalui skema hak sewa jangka panjang dan perusahaan berpenanaman modal asing memungkinkan penguasaan tanah tanpa kewajiban melebur ke dalam desa adat.

Cupin menyadari kasus Entourage adalah wajah paling telanjang dari pergeseran ini. Sebuah komunitas berdiri di atas jalan-jalan Bali, tetapi justru menutup pintunya bagi pemilik tanah yang sesungguhnya.

Ia kemudian mencari pembanding dari kota-kota lain yang menghadapi tekanan serupa. Barcelona melarang sewa jangka pendek mulai 2028, tetapi harga sewa di kota itu tetap naik sekitar tujuh puluh persen dalam satu dekade terakhir.

Lisbon pernah melarang lisensi baru di zona bertekanan tinggi, tetapi kebijakan itu justru dilonggarkan kembali pada 2025 setelah harga rumah nyaris berlipat. Amsterdam membatasi masa sewa singkat hanya tiga puluh malam per tahun, tetapi sewa hunian di sana tetap naik lebih cepat daripada rata-rata nasional Belanda.

Cupin menarik satu simpulan dari perbandingan itu. Kebijakan yang hanya menyasar platform sewa, tanpa menyentuh soal kepemilikan lahan, cenderung terlambat menghadapi laju modal yang sudah bergerak lebih dahulu.

Ia lalu mengingat langkah Gubernur Bali I Wayan Koster yang menghentikan sementara alih fungsi lahan produktif sejak September 2025. Bagi Cupin, kebijakan itu terasa seperti upaya menjaga pori-pori spons agar tidak sepenuhnya mengeras menjadi batu.

Cupin menutup catatannya dengan perasaan yang lebih tenang daripada kemarahan yang ia baca di pagi hari. Bali, seperti pulau-pulau lain yang pernah didatangi gelombang besar sepanjang sejarah, tampaknya tidak sedang menghadapi ancaman kepunahan identitas, melainkan sebuah pengingat untuk kembali menegaskan syarat lama bagi siapa pun yang ingin tinggal: bahwa memiliki sepetak tanah semestinya berjalan seiring kesediaan untuk memikul sebagian tanggung jawab atas tempat itu. (A43)