Setiap presiden Indonesia memiliki gaya diplomasi yang berbeda-beda. Menarik untuk disimak dinamikanya. 

Iya nih, belakangan belanja alutsista Indonesia lebih ke negara-negara ini. Kalau pandangan kalian gimana?

Bagi Didit Hediprasetyo, kecakapannya di dunia estetika bukanlah batasan. Kemampuannya justru menembus batas-batas, termasuk batas politik.

PinterPolitik.com

Dalam sepekan terakhir, satu nama terus mencuri perhatian dalam pemberitaan kenegaraan: Didit Hediprasetyo. Ia bukan hanya dikenal sebagai desainer kelas dunia dan putra Presiden Prabowo Subianto, tetapi kini juga tampak rutin hadir di berbagai agenda penting negara.

Pada 25 Mei 2025, Didit terlihat mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, di Istana Merdeka. Didit berdiri tak jauh dari sang ayah, dengan gestur tenang dan penuh percaya diri saat menyaksikan jalannya perbincangan di acara jamuan makan siang.

Beberapa hari setelahnya, pada 27–29 Mei 2025, Didit kembali tampil dalam sorotan saat Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan ke Indonesia. Ia tidak hanya hadir dalam jamuan makan malam kenegaraan, tapi juga terlihat akrab berbincang dengan Brigitte Macron, menciptakan kesan hubungan yang lebih dari sekadar protokol diplomatik.

Bagi banyak orang, kehadiran Didit bisa dianggap sebagai bagian dari strategi komunikasi atau citra politik. Namun, bagi Kenny, seorang pengamat muda yang mencermati dinamika ini, ada daya tarik tersendiri dari cara Didit menyatu dalam lanskap kenegaraan dengan elegansi dan kepercayaan diri yang tidak biasa.

Kenny pun mulai bertanya-tanya dalam hati. Mengapa selalu ada Didit di banyak kegiatan penting kenegaraan? Apa sebenarnya rahasia yang dimiliki oleh seorang Didit Hediprasetyo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Why Didit Matters?

Didit Hediprasetyo tidak hanya tampil dalam forum-forum internasional bersama Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga memainkan peran penting dalam dinamika politik domestik. Ia disebut-sebut sebagai jembatan yang menghubungkan Prabowo dengan berbagai kutub kekuatan politik di Indonesia.

Kenny mencermati bahwa Didit memiliki jejaring sosial yang tak biasa untuk seseorang yang selama ini dikenal lebih banyak berkarya di dunia mode. Salah satu relasinya yang paling menarik adalah kedekatannya dengan Pinka Haprani, cucu dari Megawati Soekarnoputri.

Di waktu yang lain, Kenny melihat nama Didit juga sering dikaitkan dengan Mutiara Baswedan, putri dari mantan capres dan tokoh oposisi, Anies Baswedan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang politik yang berseberangan, hubungan pribadi Didit tampak melampaui batas-batas ideologis.

Tak hanya itu, Didit juga dikenal dekat dengan anak-anak Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Kedekatannya dengan keluarga Cikeas ini semakin mempertegas posisinya sebagai sosok yang bisa diterima di berbagai lingkar kekuasaan.

Bagi Kenny, kehadiran Didit di berbagai ruang politik bukanlah kebetulan. Ia melihat Didit bukan sekadar anak presiden, melainkan aktor yang perlahan menjalin simpul-simpul penting dalam struktur sosial-politik negeri ini.

Maka Kenny pun bertanya dalam hati. Mengapa Didit begitu bisa bermanuver secara politik? Apa yang sebenarnya dimiliki oleh Didit hingga ia bisa menjangkau begitu banyak poros kekuatan tanpa menimbulkan riak?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Call It the Didit Way?

Kenny semakin yakin bahwa apa yang disebut banyak orang sebagai “the Didit Way” bukan sekadar gaya hidup mewah atau penampilan elegan di karpet merah. Bagi Didit Hediprasetyo, dunia seni dan mode adalah arena utama yang membentuk caranya membaca dan menjembatani berbagai dunia, termasuk dunia politik.

Sebagai seorang socialite sekaligus desainer, Didit terbiasa bergaul lintas kelas sosial, budaya, dan ideologi. Ia tidak hanya memahami estetika, tetapi juga peka terhadap bahasa tubuh, simbol, dan nuansa, yang membuatnya mudah membangun koneksi dengan siapa pun—dari elite politik hingga tokoh budaya.

Kenny teringat pada pemikiran Gordon Allport dalam The Nature of Prejudice, terutama mengenai hipotesis kontak. Dalam kerangka itu, Allport menjelaskan bahwa prasangka bisa dikurangi apabila ada pertemuan antara kelompok yang berbeda dalam situasi yang memungkinkan adanya common ground.

Dan di situlah kekuatan Didit berada: ia membawa seni dan mode sebagai titik temu yang netral dan terbuka bagi siapa saja. Dalam dunia yang penuh fragmentasi dan polarisasi, Didit muncul dengan pendekatan lembut namun efektif untuk membuka ruang dialog yang biasanya tertutup.

Kenny melihat bagaimana Didit bisa berbincang santai dengan Brigitte Macron satu hari, lalu menghadiri pameran seni bersama tokoh oposisi di hari lain. Semua dilakukan dengan bahasa yang universal: keindahan, rasa, dan kesetaraan sosial yang dibalut dalam karya dan interaksi.

Maka bagi Kenny, the Didit Way adalah lebih dari sekadar gaya hidup—ia adalah metode sosial. Sebuah cara membangun jembatan di tengah dunia yang terpecah, dengan kehalusan insting dan kepekaan yang tak semua politisi miliki. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, hanggar TNI AU semakin kuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale yang direncanakan tiba mulai tahun 2026 mendatang. Pun dengan rencana mengakuisisi alutsista serupa dari Tiongkok, J-10. Namun, mengapa buatan Prancis dan Tiongkok, dibandingkan asal Amerika Serikat atau Rusia?

PinterPolitik.com

Akuisisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) bukanlah tindakan semata berbasis pertimbangan teknis-operasional, melainkan sering kali dibingkai dalam konteks hubungan internasional, politik simbolik, dan strategi pertahanan yang sarat kepentingan jangka panjang.

Dalam paradigma realis, negara-negara bertindak dalam kerangka kalkulasi kekuasaan dan aliansi strategis, dan pembelian senjata menjadi instrumen proyeksi kepentingan geopolitik.

Indonesia, sebagai negara yang tengah membangun kembali kapasitas pertahanannya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menandatangani kontrak pembelian 42 jet tempur Rafale dari Prancis.

Rafale adalah pesawat tempur multirole generasi 4.5 yang canggih, dan secara teknis, menawarkan kemampuan superior dalam air superiority, reconnaissance, hingga strike mission. Namun, nilai strategis sesungguhnya dari pembelian ini tak hanya berada pada kapabilitas teknisnya.

Kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia, termasuk ke Akademi Militer di Magelang, menjadi penanda penting bagi pendalaman hubungan bilateral Indonesia-Prancis.

Ini kiranya adalah simbol dari strategic alignment baru Indonesia di tengah dunia multipolar, di mana kekuatan-kekuatan seperti Tiongkok, AS, dan kekuatan Eropa tengah berkompetisi merebut “loyalitas strategis” negara-negara Asia Tenggara.

Menariknya, Indonesia tidak hanya membuka kerja sama dengan Prancis. Indonesia juga dikabarkan menjajaki pembelian pesawat tempur J-10 buatan Tiongkok.

Rencana ini seketika menimbulkan tanda tanya besar, mengingat J-10 merupakan pesawat yang secara historis diasosiasikan dengan konflik kawasan, terutama dalam konstelasi militer Pakistan melawan India yang mengandalkan Rafale sebagai garda udara utama mereka.

Lalu, apakah pilihan Indonesia terhadap Rafale dan, kemungkinan J-10, benar-benar berakar dari logika kebutuhan teknis operasional dan commonality logistik, atau ada determinan politik yang lebih dominan?

Rasionalitas Politik, Dominan?

Dalam interpretasi military procurement decision-making, terdapat dua sumbu besar dalam pengambilan keputusan pengadaan alutsista, yakni operational rationality dan political rationality.

Operational rationality berbicara tentang interoperabilitas, efisiensi biaya, rantai logistik, dan kemudahan pelatihan, faktor yang akan mendorong negara untuk mempertimbangkan commonality dengan platform yang telah dimiliki, seperti F-16 yang mendominasi inventaris TNI AU.

Namun, terdapat political rationality di mana mengacu pada nilai tambah politik yang bisa diraih dari sebuah kontrak alutsista, termasuk potensi offset, pengaruh diplomatik, hingga penguatan posisi tawar dalam geopolitik regional.

Sayangnya, dalam banyak kasus negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika, political rationality sering kali mengalahkan operational logic.

Dalam konteks Indonesia, alih-alih memperbarui armada F-16 dengan varian terbaru F-16V atau mempercepat akuisisi F-15EX yang lebih kompatibel secara sistemik dan logistik, Indonesia justru memilih dua pesawat tempur dari dua kutub teknologi yang berseberangan, Rafale dari Barat dan J-10C dari Timur.

Kendati tedapat istilah business is business, jika dilihat dari sisi logistics commonality, keputusan ini menciptakan fragmentasi sistem senjata dan kebutuhan dukungan logistik yang lebih kompleks, mahal, dan rentan terhadap disrupsi suplai.

Setiap pesawat tempur membawa serta infrastruktur teknisnya masing-masing, mulai sistem senjata, radar, pelatihan pilot, hingga sistem perawatan yang berbeda dan tidak saling terintegrasi.

Namun, dari sisi political signaling, pembelian Rafale kiranya justru menguatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Eropa di Asia Tenggara, sementara keterbukaan terhadap J-10C menunjukkan sikap hedging Indonesia terhadap kekuatan Tiongkok.

Dalam teori hedging strategy dalam hubungan internasional, negara seperti Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar untuk menghindari keterikatan eksklusif dan mempertahankan otonomi strategis.

Dengan demikian, sebuah ironi strategis kiranya terlihat di titik ini, di mana demi menjaga posisi netral dan otonomi politik luar negeri, Indonesia justru menciptakan ketergantungan teknis yang rumit. Tetapi, tentu dengan kalkulasi yang dilakukan secermat mungkin oleh pemerintah.

Jangan Ulangi Siklus Lama

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami kerugian besar akibat fragmentasi sistem persenjataan. Pada era Orde Baru, Indonesia memiliki sistem senjata dari berbagai negara, mulai dari Uni Soviet hingga AS dan Inggris.

Akibatnya, ketika sanksi militer dijatuhkan akibat isu Timor Timur, banyak armada TNI “lumpuh” karena tidak ada spare parts atau sistem perawatan yang kompatibel.

Kini, di tengah upaya modernisasi alutsista, terdapat kekhawatiran yang diharapkan tidak terjadi, yakni pengadaan berdasarkan dinamika geopolitik dan pencitraan strategis ketimbang kebutuhan militer yang konkret dan efisien.

Padahal, Indonesia saat ini menghadapi tantangan nyata dalam pengamanan wilayah udara, mulai dari meningkatnya airspace violation oleh pesawat asing, penguatan militer Tiongkok di Laut Natuna Utara, hingga risiko konflik perbatasan yang meningkat.

Persoalan itu belum termasuk sistem pertahanan mendasar seperti radar udara atau bawah laut yang mumpuni.

Di tengah tantangan itu, interoperabilitas, kesiapan tempur, dan kesederhanaan logistik seharusnya menjadi prioritas utama.

Dalam perspektif defense institutionalism, negara-negara berkembang sering kali belum mampu menyeimbangkan civilian oversight dalam kebijakan militer, sehingga keputusan besar seperti pengadaan alutsista lebih banyak dibentuk oleh elite eksekutif dan jalur informal. Ketika akuntabilitas minim, maka logika strategis sering dikaburkan oleh pertimbangan simbolik.

Kendati demikian, pertanyaan kritis dan konstruktif kiranya perlu diajukan, yakni apakah Indonesia memiliki rencana jangka panjang yang terstruktur dalam integrasi platform tempur, ataukah hanya mengejar narasi kebesaran pertahanan di atas ketidakefisienan sistemik?

Dalam upaya memperkuat pertahanan nasional, Indonesia tidak bisa hanya terpukau oleh aura simbolik dari pesawat-pesawat tempur canggih yang dibeli dari luar negeri.

Pembelian alutsista harus dikawal dengan kerangka strategis yang rasional, terintegrasi, dan memperhatikan life-cycle cost serta kesiapan operasional jangka panjang.

Ke depan, Indonesia kiranya membutuhkan grand strategy pertahanan berkala dan berkelanjutan yang tidak hanya menimbang geopolitik global, tetapi juga realitas domestik, meliputi logistik, sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur.

Jika tidak, maka langit Indonesia akan dipenuhi pesawat-pesawat mahal yang kesulitan terbang karena tak ada suku cadang atau pilot yang terlatih untuk mengoperasikannya.

Tentu, pemerintah saat ini memiliki pertimbangan tersendiri atas kebijakan pertahanan yang telah diambil dan harus didukung bersama. Hal itu mengingat, rasionalitas politik pun dalam banyak hal turut andil bagi kekuatan pertahanan bangsa. (J61)

“Yo wis ben. Tiap orang punya urusannya masing-masing,” they say… 

#Macron #EmmanuelMacron #Prancis #BrigitteMacron #Soekarno #Jokowi #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Waduu emang boleee? 

Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi sebuah pengumuman yang disorot publik pada Minggu malam (9/6/2024), ia membubarkan Majelis Nasional Prancis, yang merupakan “lower house” dari Parlemen Prancis. Hal ini dilakukan setelah partai Macron, Renaissance, kalah dari oposisinya dalam Pemilu Eropa.

Hmm, menarik ya, bisa ada dinamika politik seperti ini di Prancis. Tanggapan kalian soal ini gimana guys?

Isu imigran dan ras ini sensitif tapi selalu panas di Prancis 

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan RUU Imigrasi yang baru dan mengatur pengetatan izin tinggal bagi imigran akan melindungi warga Prancis.

Menariknya, Macron juga didukung oleh partai sayap kanan dan sama-sama dianggap akan diuntungkan secara politik.

Menurut kalian gimana, gais? Berikan pendapatmu yaa! 

#prancis #macron #imigrasi #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com 

Isu imigran tampaknya akan selalu menjadi perbincangan panas di negara-negara Eropa. Sebagai kelompok minoritas, seringkali imigran menjadi korban diskriminasi dan rasisme di negara-negara Benua Biru. 

Hal ini, misalnya, dialami oleh seorang remaja laki-laki Prancis keturunan Aljazair bernama Nahel Merzouk. Pada tanggal 27 Juni 2023 tepatnya di kota Nanterre, ia ditembak oleh seorang polisi saat mengemudikan mobilnya dengan sebab yang masih simpang siur. Tentu karena masing-masing pihak besebarangan memiliki preferensi informasinya.  

Dalam waktu singkat kejadian itu, protes besar membara di beberapa kota Prancis seperti Lyon, Marseille, Toulouse, hingga pinggiran Paris. Demonstran yang sebagian besar adalah anak muda dari golongan kelas bawah dan imigran memprotes kekerasan yang dianggap bernuansa rasisme oleh aparat kepolisian. 

Kerusuhan yang disertai dengan aksi penjarahan ini sendiri mengakibatkan lebih dari 1.300 demonstran yang mayoritas merupakan anak muda ditahan dan 250 polisi terluka.

Chaos yang semakin meluas akhirnya membuat Presiden Prancis Emmanuel Macron terpaksa menunda kunjungan dinasnya ke Belgia dan Jerman. Para demonstran yang sebagian merupakan imigran menuntut Macron menjawab permasalahan diskriminasi sistemik di Prancis. 

Di tengah tuntutan tersebut, politisi dari partai sayap kanan dari negara-negara Eropa justru menyalahkan imigran sebagai dalang di balik kekacauan yang terjadi di Negara Menara Eiffel. 

Misalnya, tokoh populis sekaligus lawan politik Macron, Marine Le Pen dari partai National Rally menyalahkan pemerintah Prancis yang membiarkan para imigran masuk.  

“Kenyataannya adalah Anda (pemerintah) tidak ingin mendengar peringatan dari kami (partai National Rally), kita perlu menghentikan para imigran anarkis” ucap Le Pen dalam pidato di parlemen Prancis seminggu setelah peristiwa kerusuhan pecah. 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Italia Nicola Molteni yang juga merupakan anggota partai beraliran sayap kanan Lega Nord. Ia meminta agar Uni Eropa belajar dari kasus kerusuhan yang terjadi di Prancis untuk semakin memperketat kuota masuk para imigran ke Eropa. 

Da juga menilai kebijakan asimilasi dan integrasi yang selama ini dijalankan oleh Uni Eropa terbukti gagal. 

Alih-alih membuat publik di Eropa semakin sadar atas kasus kekerasan dengan diskriminasi tampaknya kasus imigran justru seringkali dijadikan bahan politik oleh para politisi sayap kanan.  

Lantas, bagaimana masa depan para imigran di Eropa pasca kerusuhan besar yang melanda Prancis beberapa waktu lalu?  

Tidak Mungkin Bisa Akur? 

Selama ini para politisi partai sayap kanan di Eropa menganggap imigran sebagai kelompok yang memiliki sifat “antagonis” atau berlawanan dengan nilai-nilai budaya lokal. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ayhan Kaya dan Aysa Tecmen berjudul Europe versus Islam?: Right-wing populist discourse and the construction of a civilizational identity para politisi partai sayap kanan seringkali memberikan sentimen negatif terhadap para imigran terutama yang berasal dari negara Timur Tengah. Mulai dari beban ekonomi, otoritarianisme, hingga terorisme. 

Penggambaran imigran sebagai ancaman terhadap tatanan nilai masyarakat Eropa bahkan tak jarang disebut sebagai bentuk proses demonisasi. 

Sosiolog asal Amerika Serikat (AS) Erving Goffman dalam bukunya berjudul Stigma: Notes on the management of spoiled identity mendefinisikan demonisasi sebagai sikap ketidakpercayaan terhadap keberadaan individu atau kelompok tertentu yang dianggap antagonis, berbahaya, mengganggu dan tidak bermoral (others). 

Sementara itu, Michal Krzyżanowski dalam jurnalnya yang berjudul Discursive shifts and the normalisation of racism: Imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism menyebut sentimen negatif yang diberikan oleh partai-partai sayap kanan di Eropa terhadap para imigran merupakan usaha dalam menciptakan ketakutan di masyarakat.  

Hal itu seolah mengingatkan kembali dengan apa yang dikemukakan Cendekiawan Inggris David Herbert. 

Dalam bukunya berjudul Handbook of Religion and Political Parties, Herbert mengatakan ketakutan atas ancaman imigran yang dianggap merusak tatanan nilai budaya Eropa menjadi kekuatan politik baru bagi partai sayap kanan.  

Herbert di dalam bukunya itu juga menjelaskan lebih lanjut bahwa timbulnya rasa takut terhadap ancaman masuknya imigran membuat partai sayap kanan mendapatkan impresi positif dari masyarakat mayoritas sebagai “pelindung Eropa”. 

Narasi diskriminasi dengan disertai sentimen negatif yang dilakukan oleh politisi dari partai sayap kanan kemudian mempengaruhi kehidupan para imigran di Eropa. 

Pengalaman diskriminasi sendiri agaknya menghambat para imigran untuk menyesuaikan diri dengan nilai budaya masyarakat lokal. 

Dalam beberapa kasus, tak jarang ditemukan sikap para imigran yang seolah “tidak menghormati” budaya dimana mereka tinggal. 

Beberapa waktu lalu, misalnya, muncul video yang sempat viral di internet dimana seorang murid laki-laki imigran Muslim di Norwegia menolak bersalaman dengan seorang guru perempuan. Video tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di warganet.  

Pertentangan yang terjadi antara partai sayap kanan dengan para imigran di Eropa kemudian berujung pada timbulnya konflik budaya. 

Kriminolog asal Amerika Serikat Thorsten Sellin dalam teorinya conflict of conduct norm menjelaskan sebuah konflik dapat muncul sebagai akibat dari bertemunya dua kebudayaan yang berbeda di dalam satu wilayah. 

Pertentangan konflik budaya antara masyarakat lokal Eropa dengan imigran tampaknya sudah menjadi konsekuensi bagi masyarakat dengan karakteristik plural. 

Akan tetapi, di balik kesulitan untuk beradaptasi dengan budaya lokal mengapa praktik diskriminasi terhadap para imigran di Eropa seolah begitu “lestari”?

Ilusi Bahaya Imigran? 

Marginalisasi dan diskriminasi yang dialami oleh para imigran di Eropa membuat mereka seringkali terlibat dalam aksi protes agar pemerintah setempat memperhatikan hak-hak mereka.  

Para imigran kerap kali memanfaatkan identitas kolektif sebagai sumber daya politik untuk memobilisasi aksi protes mereka sebagai minoritas dan korban. 

Dalam banyak kasus, meskipun para imigran tidak memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan politik formal seperti memilih presiden, aksi protes yang dilakukan mereka dapat menjadi sumber daya politik baru.  

Ilmuwan politik asal AS Melissa Harris-Perry berpendapat, ketika seorang politisi mampu mengartikulasikan kepentingan dan pengalaman kelompok minoritas, maka ia akan mendapat dukungan dari kelompok tersebut. 

Melihat potensi imigran sebagai sumber daya untuk mendongkrak elektabilitas seorang politisi atau partai, banyak partai bernuansa kiri di Eropa berusaha mengooptasi kepentingan kelompok minoritas ini.  

Preseden atas postulat itu, misalnya, datang ketua dari partai sayap kiri Prancis La France Insoumise Luc Melenchon. Dirinya menganggap kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan sebuah pemberontakan dari kelompok kelas bawah.  

Partai yang kental dengan sosialisme ini juga mengkritik kegagalan pemerintah Prancis dalam menuntaskan masalah sosial seperti kemiskinan dan diskriminasi sehingga menimbulkan kekecewaan berupa protes besar di kalangan para imigran. 

Fenomena itu sejalan dengan analisis ilmuwan politik asal AS Robert Alan Dahl  dalam bukunya yang berjudul Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent.  

Dahl menggunakan istilah kooptasi yang digunakan sebagai strategi oleh politisi untuk mendapatkan dukungan baru dari kelompok yang dapat menjadi oposisi atau ancaman bagi lawan politiknya.  

Dahl secara lebih lanjut menjelaskan kooptasi dilakukan dengan memberikan keuntungan seperti sumber daya atau posisi otoritas tertentu terhadap kelompok yang dianggap dapat menjadi oposisinya. 

Bagaimana meningkatnya ketidaksukaan dari partai sayap kanan seperti National Rally pimpinan Marine Le Pen terhadap para imigran pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tampak membuatnya menjadi “masuk akal”. 

Partai-partai sayap kanan tidak lagi melihat imigran sebagai ancaman hanya karena dapat menciptakan kerusuhan tetapi juga sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas lawan politik mereka terutama dari kalangan kelompok partai kiri. 

Di tengah isu imigran yang saat ini terus dipolitisasi baik dari kelompok kanan dan kiri, belum ada langkah konkret dalam menyelesaikan masalah diskriminasi di Eropa.  

Kasus kerusuhan besar di Perancis beberapa waktu lalu tampaknya belum cukup untuk menyadarkan Eropa sebagai benua yang dikenal menjunjung tinggi HAM atas urgensinya terhadap masalah imigran.  (F92) 

Ternyata gak cuman di dalam negeri yang cawe-cawe.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) diketahui menjalankan pertemuan besar pada Selasa (11/07) ini. Yang jadi sorotan, di dalam pertemuan tersebut empat negara Asia-Pasifik turut diundang. Mereka adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa NATO tampak serius memperluas pengaruhnya ke kawasan Asia-Pasifik.

Sebagai sebuah komunitas yang awalnya dibentuk untuk menjadi perkumpulan negara-negara Amerika Utara dan Eropa, hal ini jelas membuat banyak orang mengerungkan jidatnya. Apa yang sebenarnya sedang ingin dilakukan NATO di Asia-Pasifik? Apakah mereka hanya ingin “menahan” Tiongkok? Atau ada ambisi kekuatan lainnya?

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, viral di media sosial (medsos) Presiden Prancis Emmanuel Macron yang terlihat menyempatkan diri “blusukan” di Bali usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15 November 2022.

Dalam salah satu cuplikan video, Macron yang mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung setengah terlihat menggendong seorang bayi perempuan memakai penutup kepala berwarna merah marun.

Aksi Macron ini langsung mendapat kesan positif dari sebagian warganet. Ada juga yang menyandingkan aksi Macron ini dengan aksi-aksi yang selalu diperlihatkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Bertepatan dengan kesempatan itu, Jokowi sempat memperkenalkan budaya blusukan ke media asing yang hadir pada KTT G20. Jokowi menyampaikan siasat blusukan efektif untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.

Sedikit memberikan konteks, budaya blusukan ini sebelumnya telah Jokowi lakukan sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Cara kerja ini berlanjut saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Anyway, muncul penilaian yang lebih “prejudice” terkait blusukan Macron. Ia dianggap punya kepentingan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia yang secara kuantitatif merupakan negara Islam terbesar.

Hal ini tentu berkaitan dengan citra Macron dan Prancis yang minor terkait isu-isu tentang keberpihakan kepada kelompok Islam.

Hal ini dapat dilihat dari keputusan Macron untuk meningkatkan intensitas pemantauan masjid, mengakhiri impor imam dari luar negeri dan memeriksa anggaran masjid. Semua itu semakin menghilangkan anggapan kalau Perancis merupakan negara yang toleran.

Oleh karena itu, bisa jadi, terdapat kepentingan terselubung Macron dalam blusukan itu – tentunya untuk mengubah citra tersebut. Apakah itu berhasil mengubah pandangan warganet?

Mungkin, itu bukan tujuannya, melainkan untuk membentuk kesan yang melahirkan opini yang bernada positif itulah yang ingin dicapai.

Hal ini senada dengan argumentasi Pratiwi Astuti dalam tulisannya Freedom of Expression through Social Media and the Political Participation of Young Voters yang melihat peran media begitu penting membentuk opini sebagai instrumen politik.

Sebagai instrumen politik, medsos menyebarkan informasi secara sepihak tanpa memiliki kemampuan untuk meverifikasi fakta kebenarannya sehingga tidak penting pesan itu dapat mempengaruhi secara langsung penerimanya karena yang terpenting adalah pesan itu telah tersampaikan sebagai sebuah opini tersendiri.

Oh iya, terlepas dari semua motif Macron blusukan. Ada fenomena menarik lainnya yang berhasil ditangkap oleh warganet yang bernama Ayang Utriza – mengatakan bahwa ada dosen dari Prancis yang selalu mendampingi Macron yang terlihat di video tersebut.

Dosen tersebut bernama Prof. François Raillon yang ternyata telah memiliki karya penelitian terkait budaya Indonesia dengan judul Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia.

Hmm, jadi kepikiran, jangan-jangan blusukan ini tidak punya hubungan dengan kepentingan politik Macron di Indonesia, tapi hanya bagian dari tugas kuliah kerja nyata (KKN) dari Prof. Raillon untuk Macron. Uppsss. Hehehe. (I76)