Hmm, angka-angkanya udah di atas 50% buat Prabowo-Gibran. Tapi mungkinkah benar-benar akan hanya 1 putaran saja? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Elektabilitas PKS di Pemilu 2024, yang menurut survei CSIS tembus empat besar dan seolah menjadi glorifikasi tersendiri, agaknya tetap tak dapat menutupi tantangan besar partai tersebut. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Pemilu 2024 bisa saja menjadi saksi kebangkitan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mampu tembus empat besar dan bahkan mengungguli partai utama pendukung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Partai NasDem dan PKB.

Survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada akhir 2023 lalu menjadi titik tolak proyeksi prestasi tersebut sebagai suatu pencapaian bersejarah bagi PKS di era pasca Reformasi.

Klaim PKS terhadap torehan itu sendiri didasarkan pada beberapa faktor kunci. Pertama, konsistensi PKS dalam menjalankan peran oposisi. Kedua, menjadi suara yang lantang di DPR, terutama dalam menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Ketiga, dukungan yang semakin meningkat terhadap duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang mana rasionalisasi politiknya adalah dengan efek ekor jas (coattail effect).

Kendati klaim itu dapat menemui relevansinya dalam dimensi tertentu, PKS kiranya harus tetap mewaspadai fluktuasi elektabilitas ke depan. Khususnya untuk mengantisipasi kontradiksi antara hipotesis dan kesimpulan akhir hasil Pemilu 2024. Mengapa demikian?

Jebakan Ilusi Superioritas?

Saat dibandingkan dengan partai politik (parpol) Islam lain yang seolah mulai meninggalkan khittahnya- sebut saja PAN, PPP, hingga PKB – PKS memang tampak memiliki harapan lebih dengan konsistensinya.

Namun, di balik hasil sementara pencapaian elektoral yang mengesankan, perlu diperhatikan kemungkinan adanya bias kognitif dalam dimensi kelompok, bukan individu, yang memengaruhi interpretasi PKS terhadap hasil survei, utamanya illusory superiority atau ilusi superioritas.

Ilusi superioritas merupakan kecenderungan untuk merasa lebih baik atau lebih kompeten daripada yang sebenarnya, ihwal yang dapat menjadi faktor determinan bagi PKS dalam menafsirkan data survei.

Terlebih, jika mereka mulai merasa sebagai parpol Islam terkuat di Indonesia, PKS mungkin “terjebak” dalam ilusi superioritas karena merasa lebih unggul daripada partai politik Islam lainnya.

Selain itu, analisis Sunny Tanuwidjaja dalam publikasinya yang berjudul PKS post-Reformasi Indonesia, menyoroti bahwa hipotesis kesuksesan PKS lebih disebabkan oleh performa stagnan partai-partai Islam lainnya daripada strategi inklusivitas dan moderasi yang diadopsi PKS.

Di luar konteks parpol Islam, stagnasi tampaknya juga mewabah di parpol lain meskipun tak terlalu memengaruhi elektabilitas mereka, seperti yang terjadi pada Partai Golkar.

Kembali, ilusi superioritas dapat membawa risiko dalam pengambilan keputusan politik jika PKS menganggap kesuksesannya lebih karena keunggulan alami sebagai partai Islam.

Mereka pun mungkin akan mengabaikan pentingnya terus beradaptasi dan menggali dukungan di luar basis tradisional mereka.

Kecenderungan ini bisa menghambat inovasi strategis dan mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi dinamika politik tanah air yang terus berkembang.

Muaranya, bisa saja PKS terjebak sebagai parpol papan tengah, yang mana ini menjadi kerawanan tersendiri saat aspirasi pemilih Muslim ke depan bisa saja telah terakomodir melalui interaksi langsung parpol berhaluan nasionalis dengan tokoh kunci keagamaan, seperti kiai hingga pimpinan pondok pesantren.

Mustahil Keluar dari Stigma?

PKS sebagai partai politik yang lekat dengan representasi Islam konservatif dihadapkan pada tantangan yang kiranya cukup berat dan pelik.

Meskipun telah melakukan moderasi konkret, mulai dari menjadi satu-satunya memenuhi kuota caleg perempuan di Pileg 2024 dan beberapa kader yang berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk nonmuslim, stigma terhadap identitas Islam konservatif tetap masih melekat.

Saat mencoba keluar untuk “berperilaku” lebih moderat dan mendekatkan diri dengan pemilih komunal, manuver PKS kemungkinan besar akan dipertanyakan oleh konstituen tradisional mereka.

Sunny Tanuwidjaja dalam analisisnya juga menilai bahwa upaya PKS untuk memasuki lingkaran permainan partai nasionalis dan sekularis besar adalah sebuah kekeliruan besar.

Berusaha keluar dari batasan yang melekat pada partai politik Islam dapat memicu dilema identitas yang kompleks.

Terlibat dalam permainan politik nasionalis dan sekularis besar memerlukan kehati-hatian dan navigasi yang sangat cermat.

Kesalahan yang sama dapat dilihat dalam langkah-langkah PKS untuk memasuki wilayah politik yang selama ini dianggap terlarang bagi partai politik Islam.

Di titik ini, PKS seharusnya tak berupaya mengubah identitasnya secara drastis, karena itu bisa merugikan basis pendukung mereka yang mengidentifikasi diri sebagai pemilih partai Islam.

Sebaliknya, strategi yang lebih bijak mungkin melibatkan upaya untuk memahami dan merangkul variasi dalam spektrum politik Islam, sambil tetap setia pada nilai-nilai inti serta konsistensi yang dipegang oleh PKS.

Dalam menghadapi Pemilu 2024 dan periode selanjutnya, PKS perlu menyeimbangkan ambisinya untuk tumbuh dan bersaing di tingkat nasional dengan tantangan mempertahankan identitas dan integritasnya sebagai partai politik Islam.

Mencapai keseimbangan ini akan menuntut adaptasi strategis yang bijak, dengan mempertimbangkan dinamika politik yang terus berubah di Indonesia. Apalagi saat berhadapan dengan pemilih milenial dan gen Z yang memiliki interpretasi tersendiri terhadap parpol dengan karakteristik seperti PKS. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Waduh, mulai bergeser ke kubu-kubu sebelah nih? 

Pendukung paslon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dinilai mulai beralih ke kubu-kubu sebelah, yakni paslon nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hmm, pada ke mana nih pendukungnya Pak Ganjar? 

Survei IPO pada 10-17 November 2023 ungkap elektabilitas Anies Baswedan susul Ganjar Pranowo. Anies memiliki angka 32,7%, Ganjar 28,3%, dan Prabowo 37,5%.

Direktur Eksekutif IPO, Dedy Kurnia Syah berasumsi menyusutnya elektabilitas Ganjar dikarenakan kritik yang dilemparkan kepada Presiden Jokowi. Padahal, dalam temuan IPO, tokoh politik yang paling didengar pilihannya oleh publik adalah Jokowi. 

PinterPolitik.com

Jalan-jalan ibu kota mulai dipenuhi berbagai reklame para politikus. Perjalanan menuju pemilihan presiden 2024 sudah dimulai. Mereka yang berambisi maju mencalonkan diri mulai membangun popularitas, mengingat perjalanan menjadi calon presiden harus melewati seleksi di level partai dulu. Mereka yang tidak memiliki elektabilitas yang tinggi akan sulit dicalonkan oleh partai politik.

Beberapa selentingan mengenai bagaimana elektabilitas bisa menekan biaya mahar untuk dicalonkan pun bertebaran. Walaupun masih butuh diklarifikasi kebenarannya, namun elektabilitas sebagai syarat untuk dicalonkan tampak begitu masuk akal.

Atas alasan ini pula para politikus menggelontorkan pundi-pundi uang yang gosipnya, beberapa dari mereka mengeluarkan tidak kurang dari Rp1 triliun untuk upaya membangun popularitas ini.

Terlepas dari kabar itu, patut kita ajukan pertanyaan, apakah popularitas cukup?

Popularitas Bukan Segalanya

Lihatlah bagaimana popularitas atau dalam terminologi marketing sering disebut dengan brand awareness ternyata tidak cukup membawa beberapa nama seperti Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Wiranto, dan Amien Rais ke tampuk kepemimpinan tertinggi negeri ini.

Jawabannya tentu saja karena popularitas tidak selalu cukup untuk mendongkrak elektabilitas. Popularitas atau brand awareness memang dipercaya bisa membantu. Bayangkan saja, bagaimana mungkin kita memilih sebuah brand ketika kita bahkan tidak mengingat brand itu ada.

Belum lagi ada fenomena the mere-exposure effect, yaitu kecenderungan kita untuk memilih sesuatu yang lebih familiar untuk kita. Ini karena familiarity secara bawah sadar memberi kita “rasa aman”.

Memilih sesuatu yang tidak kita kenal padahal ada opsi yang kita kenal menciptakan kekhawatiran, kecuali jika opsi yang dikenal memiliki persepsi yang tidak baik di benak kita. Dari sini saja sudah terbukti bahwa menjadi dikenal itu tidak cukup, tapi sebagai apa dan bagaimana kita dikenal itu jauh lebih penting.

Maka dari itu, walaupun awareness/popularity itu penting, tapi tidak cukup untuk membangun desirability (kebutuhan target pasar). Bagi politikus dan marketers yang berkocek tipis, bersaing dengan mereka yang berkocek tebal memang menyebalkan. Karena suka atau tidak, awareness memang bisa dibeli.

 Lihatlah Meikarta yang beberapa tahun lalu memborong ribuan reklame di berbagai kota. Begitu juga koran, setiap harinya ada 5 halaman iklan penuh dikuasai oleh Meikarta. Dan memang benar dari sana Meikarta banyak meraup penjualan.

Tapi, apakah semua yang saat itu sedang mencari properti dan pengenalan tentang Meikarta berakhir dengan membelinya? Rasanya tidak. Uang memang bisa membeli eksposur, namun tidak selalu bisa membeli ketertarikan. Uang bisa membeli awareness tapi tidak selalu bisa memberi cinta.

Membangun popularitas atau brand awareness, baik untuk tokoh politik, partai politik maupun untuk commercial brand adalah tentang upaya lebih dari sekadar membangun awareness. Konsep brand equity (nilai merek) itu sendiri bukan sekadar awareness, tapi ada beberapa faktor lain seperti consideration, uniqueness, emotional aspect, value, dan bahkan premiumness.

Faktor terakhir ini, premiumness, sering menjadi satu indikator untuk menguji seberapa kuat brand kita. Ini adalah tentang seberapa kita masih mau membeli sebuah brand, bahkan ketika harganya lebih tinggi. Ini adalah tentang bagaimana kita mau memilih pasangan, bahkan walaupun harus menjalani hidup sederhana. Ini adalah tentang bagaimana kita masih mau memilih tokoh politik tertentu, bahkan ketika ada “biayanya”.

Ini Soal Hati

Kembali lagi, ketika hati sudah bicara maka segala hitung-hitungan logis otak pun akan mengalah. Kurang lebih dua puluh tahun lalu muncul buku berjudul The Fall of Advertising and the Rise of PR.

Ini menandai menurunnya dampak iklan sebagai materi propaganda yang orkestrasinya dilakukan oleh pemilik brand sehingga autentisitasnya dipertanyakan. Sementara public relation yang cenderung memanfaatkan pihak ketiga mendapat tempat lebih baik karena terkesan bebas dari fabrikasi sang pemilik brand.

Sepuluh tahun belakangan ini kita pun kembali dikagetkan dengan the power of social media. Hari ini, menjadi viral adalah impian semua brand, komersial, politik, maupun perorangan. Menjadi viral memvalidasi ketertarikan orang terhadap cerita yang kita ciptakan, sengaja atau tidak dan atas dasar itu mereka membagikan cerita itu kepada jaringannya.

Awareness pun terbangun secara organik sehingga memiliki kualitas yang baik.  Berbagai argumen di atas membuktikan bahwa walaupun awareness bisa dibeli dan sebegitu penting, namun cerita apa yang dibangun sering kali menjadi lebih menentukan ketimbang pundi-pundi rupiah yang kita gelontorkan untuk memborong reklame.

Popularitas bukan sekadar adu banyak reklame, tapi tentang adu menarik cerita. Ribuan reklame hanya akan menciptakan pengenalan tanpa makna. Dan oleh karena itu, ribuan reklame dengan pesan-pesan yang “gue centric” hanya akan memperkaya pemilik titik reklame.

Mereka yang berhasil memenangkan posisi kepemimpinan di level apapun dengan minim investasi berangkat dengan cerita yang resonate (menggema) bagi kepentingan konstituennya.

Memenangkan elektabilitas adalah tentang memberi gambaran mengenai bagaimana hidup mereka akan lebih baik ketimbang mengenai bagaimana hebatnya kita.

Kekuatan media sosial akan bekerja seperti tangan-tangan Tuhan untuk membantu mereka yang secara tulus dan orisinil melihat kepemimpinan sebagai kesempatan untuk berbakti ketimbang kesempatan untuk menjadi lebih sakti.

Opini adalah kiriman dari Nasarudin Sili Luli. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis survei terbaru elektabilitas ketiga bacapres. Survei dilakukan pada periode 3-9 September 2023 dengan melibatkan 1.220 responden yang berusia 17 tahun ke atas.

Berdasarkan survei Politika Research and Consulting (PRC), elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur (Jatim) meningkat dari 14% di bulan April, menjadi 18,3% di bulan September setelah deklarasi Anies-Muhaimin.

Sementara elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Jatim mengalami penurunan. Ganjar mengalami penurunan tipis sebesar 0,4%, sedangkan Prabowo mengalami penurunan tajam dari 40,5% menjadi 32,3%.

Survei SMRC tempatkan Anies-Cak Imin terendah

Untuk mengatasi stagnasi elektabilitas dan deadlock penentuan cawapres di antara parpol internal koalisi, Anies Baswedan disarankan menggandeng cawapres berlatarbelakang kepolisian.

Sejumlah nama diproyeksikan untuk mendampingi Anies, mulai dari Tito Karnavian, Budi Gunawan, hingga Firli Bahuri.