PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]erita masuknya petinggi Front Pembela Islam (FPI) dalam daftar nama-nama calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Zainal Abidin Petir, menimbulkan reaksi dari masyarakat. Salah satu yang melayangkan protes adalah organisasi massa (ormas) di Jawa Tengah, yaitu Garda Nasional Patriot Indonesia (Ganaspati).

“Ini sebuah langkah mundur jika Komnas HAM sampai merekrut Zainal Petir. Selama ini, dia jelas berafiliasi dengan FPI yang kerap melakukan tindakan-tindakan anarkis dan intoleran dalam kehidupan bermasyarakat. Terkait hal itu, kami sudah kirim surat penolakan Zainal Petir,” tutur Ketua Ganaspati Jateng, Ratya Mardika, Rabu (17/5). Ia juga khawatir Zainal membawa kepentingan kasus Imam Besar FPI, Habib Rizieq.

Zainal Arifin: saya tertarik masuk ke Komnas HAM supaya FPI lebih humanisme. Hadirin menertawakan. pic.twitter.com/XccuZ9qU1e

— Ursula Florene Sonja (@kuchuls) 18 Mei 2017

Menanggapi penolakan ini, Zainal mengaku akan menghadapinya dengan sabar dan tawakal. “Di Semarang ada demo anti Zainal Petir. Mereka mempermasalahkan saya karena ada sangkut pautnya dengan FPI,” aku Pengurus FPI Semarang ini. Ia juga menolak dikaitkan dengan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota FPI selama ini. “Yang sering terlibat kekerasan itu kan oknum, bukan organisasinya. Justru saya itu bergabung untuk membuat FPI menjadi organisasi yang humanis.”

Banyak Berkelit

“Sebetulnya, saya sudah berkecimpung dengan nilai-nilai HAM sejak dulu. Saya melakukan pendampingan PKL, saya juga kebetulan dewan pembina tuna netra muslim di Semarang,” kata Zainal yang menegaskan kalau akan berdiri di atas kepentingan masyarakat, bukan kelompok. Zainal bersama 30 orang dari total 60 orang peserta, Rabu lalu, mengikuti seleksi tahap ketiga yang berupa dialog publik dari masyarakat umum.

Dalam dialog yang digelar oleh Pansel Anggota Komnas HAM ini, sempat diwarnai interupsi oleh audiens. Sebab Zainal dianggap memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang mereka layangkan. “Jawabannya tidak menjawab pertanyaan dari kami,” protes salah satu audiens. Pada diskusi publik ini, Zainal mendapatkan dua pertanyaan langsung yang diarahkan terhadap dirinya.

Pertanyaan pertama adalah mengenai tujuan Zainal bergabung dengan Komnas HAM, mengingat dirinya bergabung dengan FPI yang notabene pernah menolak HAM. Pertanyaan kedua, adalah mengenai kebebasan umat beragama di Indonesia. Si penanya mengkritisi diskriminasi terhadap jemaat HKBP Filadelfia Bekasi. Namun, Zainal berkelit dengan hanya menjawab satu pertanyaan pertama saja.

Zainal Petir Calon Komisioner Komnas HAM Ternyata Dulu Yang Tolak Bu Sinta Nuriyah di Semarang https://t.co/32CnD062Pu pic.twitter.com/kcBcbRsDfC

— Pujangga Cinta (@jalinancintamu) 18 Mei 2017

Sebelumnya, Zainal pernah membuat kontroversi di Semarang menyangkut pelarangan istri almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah untuk hadir di acara buka puasa bersama di Gereja Santo Yakobus Zebedeus, Semarang, Juni tahun lalu. Namun, ia berkelit kalau penolakan itu merupakan kesepakatan bersama 10 ormas di Semarang yang keberatan kalau acara buka puasa dilakukan di gereja.

Ia juga membantah pernah melarang Sinta Nuriyah untuk berbuka bersama dengan umat agama lain. Menurutnya, itu merupakan kesalahan pemberitaan yang menyudutkan dirinya. “Kan acara tetap berjalan di balai desa sebelah gereja. Karena yang diundang buka puasa kan kaum dhuafa, muslim dhuafa yang akidahnya lemah, pemahaman Islamnya lemah. Nanti malah timbul konflik, kami menghindari itu,” sergahnya.

Tidak Tegas Berpihak

Selain banyak berkelit mengenai kasus-kasus yang menyangkut FPI, Zainal pun memiliki pandangan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti masalah pemberlakuan hukuman mati di Indonesia yang menuai kritik dari organisasi HAM dunia. “Hukuman mati masih bisa berlaku untuk kasus pidana tertentu,” katanya saat melakukan diskusi publik, Kamis (18/5).

Zainal yang menjabat sebagai Ketua Tim Advokasi FPI Jateng ini, mengaku setuju dengan hukuman mati untuk bandar narkoba yang dilaksanakan pemerintah. “Gembong narkoba bisa merusak generasi, apakah bisa dibiarkan?” tanya anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan wakil ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Jawa Tengah (APPSI) ini. Meski begitu, ia menambahkan kalau pemberlakuan hukuman mati harus melalui prosedur hukum yang cermat dan profesional.

Begitu pun saat ditanya mengenai nilai-nilai toleransi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ). Walau ia menyatakan kelompok tersebut sebaiknya jangan diganggu, dikucilkan, ataupun disakiti, namun Zainal tetap mengatakan akan tidak setuju apabila anaknya melakukan tersebut. “Kalau anak perempuan saya melakukan lesbi, saya enggak setuju. Silakan dimaknai yang dalam,” katanya.

Jawabannya soal isu poligami pun mengawang. Ini terkait LGBT: jangan dikucilkan, tp saya tidak setuju kalau anak saya melakukan lesbi. pic.twitter.com/vymUfNJ14n

— Ursula Florene Sonja (@kuchuls) 18 Mei 2017

Secara terbuka, dihadapan publik yang menanyainya, Zainal mengaku mengaku tak khawatir dengan maraknya penolakan masyarakat. Termasuk tudingan kalau ia sengaja disusupkan, untuk memuluskan rencana FPI dalam kasus Rizieq Shihab. Apalagi, saat ini ulama yang tersandung kasus pornografini juga pernah meminta komisioner Komnas HAM untuk terbang ke Arab Saudi, guna mendengarkan keterangannya.

“Kalau disusupkan, saya harusnya langsung diterima dong. Ini kan daftar, susah lagi,” sanggahnya, sambil menambahkan kalau memang ada tuntutan hukum yang berlaku, ia bersedia mundur dari FPI. Pernyataannya ini, banyak dipertanyakan karena Zainal tidak bersikap tegas untuk tidak berpihak bila kelak terpilih sebagai anggota Komnas HAM. Ia kembali berkelit dengan mengatakan bersedia disanksi bila ketahuan tidak netral.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Panitia Seleksi Komnas HAM, Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan uji publik memberikan kesempatan kepada publik untuk bertanya kepada para calon komisioner. “Kami tidak dalam posisi bertanya karena ini dialog publik. Moderatornya juga berasal dari civil society dan akademisi, bukan dari panitia seleksi,” katanya, Kamis (18/5).

Hakristuti mengatakan pansel memberikan kesempatan kepada publik untuk mempertanyakan ideologi calon komisioner, asalkan tidak menyinggung masalah suku, agama, ras dan antargolongan. “Penilaian terhadap hukuman mati, diskriminasi, LGBT, semua masuk. Itu kan mencerminkan ideologi ya. Tapi itu tergantung yang bertanya,” katanya, sambil mengungkapkan kalau panitia seleksi akan menilai dari jawaban para calon komisioner tersebut. (Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]etiap tanggal 7 April, Rwanda memperingati peristiwa pertumpahan darah terbesar di negaranya. PBB juga menetapkan hari tersebut sebagai The International Day of Reflection on Genocide in Rwanda atau Hari Peringatan Genosida Rwanda Internasional. Luka pembantaian yang dilakukan selama 100 hari di tahun 1994 ini, nyatanya membutuhkan waktu lebih dari dua dekade untuk pulih.

23 tahun yang lalu, ekstrimis suku Hutu membantai Tutsi, orang Belgia, dan sesama Hutu yang dianggap moderat.

Peristiwa merebak dengan cepat setelah Presiden Juvenal Habyarimana, tewas karena pesawat yang dinaikinya ditembak. Walaupun belum ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian sang presiden, kaum ekstrimis Hutu langsung menghabisi suku Tutsi. Selain membantai, mereka juga mengambil alih pemerintahan. Kekerasan berpusat di Kigali, lalu menyebar ke berbagai wilayah Rwanda secara cepat.

Siapakah Hutu, Tutsi, dan Twa?

Hutu dan Tutsi adalah dua kelompok masyarakat yang pertama mendiami tanah Rwanda. Sebutan Tutsi diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki harta lebih banyak. Sedangkan sisanya disebut Hutu. Namun pada masa itu, seseorang dapat dengan mudah berganti menjadi, Hutu atau Tutsi, karena pernikahan atau perolehan harta.

Ketika Jerman dan Belgia datang menjajah, istilah Hutu dan Tutsi, menjadi bibit rasisme Rwanda. Jerman yang datang pada 1894, menganggap suku Tutsi mendekati kesamaan fitur fisik ras Arya dari Jerman. Hal tersebut dilihat dari karakter dangkal Eropa seperti, kulit yang lebih terang dan tubuh yang tinggi. Atas dasar ini, Jerman menempatkan Tutsi di posisi tinggi secara sosial dan ekonomi. Suku Hutu mulai meradang.

Ketika Jerman kalah pada Perang Dunia I, Rwanda diambil alih oleh Belgia. Sejak itu, Belgia mewajibkan tiap penduduk menandakan dirinya melalui kartu, apakah mereka berasal dari Suku Hutu, Tutsi atau Twa.

Namun, setelah Rwanda mendapat kemerdekaannya, Belgia menyerahkan kepemimpinan pada suku Hutu. Hal ini berbalik membuat suku Tutsi cemburu. Pertikaian antara dua suku ini berlanjut dan meletus pada pembunuhan massal yang terjadi pada 6 dan 7 April 1994.

Presiden Juvenal mengakhiri kepemimpinannya dengan kematian. Menurut Al Jazeera, segregasi suku di Rwanda, melahirkan cita-cita agar Rwanda dipimpin dari suku Hutu, sebagai suku dominan dibandingkan Tutsi dan Twa.

Namun, Juvenal Habyarimana, seorang Hutu, yang baru memerintah dua tahun, membuat Piagam Arusha. Piagam ini, berisi bahwa pendirian Rwanda dirintis oleh ketiga suku. Presiden Juvenal juga mengangkat Perdana Menteri dari suku Tutsi bernama Agathe Uwiligimaya.

Tentu saja, ini membuat kaum ekstrimis Hutu kecewa dan khawatir. Akhirnya mereka menembak pesawat presiden yang kala itu sedang bersama presiden Burundi, Cyprien Ntarymira. Aksi mereka berlanjut menghabisi semua penduduk Tutsi dari beragam latar belakang sosial dan profesi, bahkan juga sesama Hutu. Setelah pembantaian berakhir dalam 100 hari, Paul Kagame naik menjadi presiden. Paul Kagame adalah pemimpin RPF yang juga memimpin kudeta. Pembantaian ini memakan korban sebanyak 800.000 jiwa bahkan hingga satu juta jiwa.

Kekejaman Ilusi Identitas Lainnya

 Peristiwa pembantaian yang terjadi di negara Rwanda, mungkin terasa sangat asing bila disaksikan dari Indonesia. Namun, bukan berarti pola pembantaian atau pembunuhan massal tersebut tidak terjadi juga di sini.

Tahun 1965, genosida terjadi di Indonesia kepada penduduk yang dianggap memiliki afiliasi atau bergabung dengan PKI. Dalam waktu dua tahun, sebanyak ratusan ribu hingga jutaan orang meninggal di tangan warga sipil bersenjata. Benedict Anderson dalam pembukaan Language and Power menyebut, bahkan pihak kolonial tidak mampu menyamai kecepatan dan perolehan angka kekerasan yang dilakukan rezim Orde Baru dalam usahanya menumpas lawan politiknya.

Akhir rezim Orde Baru juga ditandai oleh pembantaian pula. Pada 1998, ratusan ribu warga etnis Tionghoa dibunuh, tokonya dijarah, dan perempuannya diperkosa. Kebencian tersebut menyebar ke beberapa titik selain Jakarta, yaitu Medan, Surabaya, dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Etnis Tionghoa saat itu dianggap sebagai biang kerok pengangguran, bencana kelaparan, dan krisis moneter yang dialami Indonesia.

Selain kekerasan yang menimpa etnis Tionghoa, kekerasan berdasarkan agama terjadi di Poso. Peristiwa di Poso berawal dari pertikaian antara seorang muslim dan Kristen protestan pada masa kampanye politik 1998. Peristiwa tersebut menyebabkan perang sipil selama tiga tahun. Selain diwarnai dengan pembakaran masjid dan gereja, serta pemaksaan agama kristen terhadap muslim, pengusiran dan pemusnahan suku-suku pendatang dari Bugis, Jawa, dan Gorontalo juga terjadi pada masa konflik Poso.

Kekerasan atas identitas agama, kita temui pula di belahan negara lain seperti Darfur di Sudan, Rohingya di Myanmar, serta tragedi di Bosnia Herzegovina. Kekerasan terhadap kaum muslim ini memang dipantik melalui hal yang berbeda. Selain itu, sulit terukur penyebabnya, karena kompleksitas masalah di dalamnya. Namun, hasil-hasil kekerasan yang terjadi, dapat dilihat secara nyata dan terukur dalam jumlah korban jiwa dan lamanya durasi yang terjadi.

Identitas: Legitimasi Pembantaian dan Kekerasan

“Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation.”- Oscar Wilde

Dalam tingkatan yang luar biasa, kita memang dapat dipengaruhi oleh orang-orang di tempat kita mematutkan diri. Kebencian terhadap PKI, etnis Tionghoa, Suku Hutu terhadap Tutsi, Muslim terhadap Kristen di Poso dan Bosnia, serta kaum Budha terhadap Rohingya, dapat kita terima dan sebarkan kepada orang lain laksana bensin yang dipantik api.

Tindakan keji yang terjadi di Rwanda, Pemberontakan G30S PKI dan ’98, hingga Rohingya, mengantarkan kita pada kejamnya ilusi sebuah identitas tunggal dan tanpa pilihan. Perbedaan identitas seseorang berdasarkan suku, agama, budaya, dan lainnya, seakan wajar menjadi penyebab pertikaian politik.

Amartya Sen, seorang peraih nobel di bidang Ekonomi, mengatakan garis pemikiran pembeda diri dengan yang lain, dicirikan oleh pengandaian bahwa warga dunia hanya dapat dikelompokan berdasarkan suatu sistem pemilahan yang tunggal dan mutlak. Hal ini melahirkan sikap soliteris terhadap identitas manusia, yaitu pendekatan yang memandang bahwa manusia hanya sebagai bagian dari satu kelompok saja, entah itu budaya, agama, suku, dan bangsa.

Seorang buruh Hutu asal Kigali bisa saja mengalami tekanan untuk memandang dirinya semata-mata sebagai seorang Hutu dan didorong untuk menghabisi orang Tutsi. Padahal, dia tidak mutlak dan tunggal seorang Hutu. Ia juga adalah seorang Kigali, orang Rwanda, orang Afrika, juga seorang buruh dari umat manusia.

Penggalangan agresif sebuah identitas etnis, menyebabkan orang etnis Tionghoa di Indonesia mengalami pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, dan penjarahan harta pada tragedi ’98. Sama halnya yang terjadi pada muslim di Rohingya, Tutsi, dan tempat lainnya.

Maka dari itu, Sen melanjutkan, untuk mengurangi bentuk pengerdilan umat manusia melalui identitas, kita harus mempertanyakan nilai, etika, dan rasa kebersamaan yang membentuk konsepsi kita tentang dunia global. Ini dilakukan supaya pemahaman soliter dan tunggal, dapat kita ganti dengan kebersamaan global, tanpa harus menggeser kesetiaan kita pada berbagai identitas nasional dan lokal lainnya.

Di tahun 2014, sebuah organisasi non-profit bernama Association of Modeste et Innocent (AMI) Rwanda mendirikan sebuah usaha rekonsiliasi antara pelaku pembantaian dengan korban. Beberapa warga yang bersedia ikut, meminta maaf kepada korban atau keluarga korban.

Usaha ini pantas diapresiasi, selain pemerintah Rwanda menggelar peringatan tahunan atas tragedi yang terjadi. Harapan agar ketiga suku di Rwanda dapat kembali hidup berdampingan, bisa jadi terwujud dengan kelegowoan pemerintah dan kaum ekstrimis Hutu meminta maaf kepada suku Tutsi.

Dibandingkan dengan Indonesia, jelas kita masih sangat jauh mengejar Rwanda dalam membangun rekonsiliasi nasional. Usaha pemerintah menyelesaikan konflik tragedi ’98, Pembantaian G30S PKI, hingga kasus Poso belum menemui titik terang. Pemerintah belum melangkah lebih jauh dari pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), walaupun Komnas HAM telah menyatakan negara bertanggung jawab secara hukum bagi para pelaku dan wajib memberikan kompensasi untuk para korban.

Saat ini, usaha rekonsiliasi nasional di Indonesia secara konsisten digelar tiap minggu melalui Kamisan, menuntut pemerintah menyelesaikan beban-beban sejarah atas beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan.

Tahun ini, Kamisan memasuki satu dekade. Kira-kira berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk mengambil langkah seperti Rwanda? (Berbagai sumber/A27)