Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #32
PinterPolitik.com

“Kuasa terpenting abad ini bukan kemampuan menutup pintu,melainkan kemampuan melihat lebih dahulu daripada siapa pun.”

Di Kalimantan Timur, pelabuhan-pelabuhan batu bara tahu sebuah tanggal: 1 Juni 2026. Apa yang akan datang pada hari itu bukan tarif, bukan blokade. Sebuah jendela. Dan di jendela itu, sepasang mata.

Pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Seluruh penjualan batu bara, minyak sawit mentah, dan paduan besi kini wajib melewati satu pintu: PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sebuah badan usaha milik negara yang lahir dari rahim Badan Pengelola Investasi Danantara, ditugaskan menjadi tangan yang menempel di komoditas. Tiga komoditas itu bernilai US$65 miliar setahun, hampir 23% dari ekspor barang nasional. Bursa membacanya dengan satu kata yang penuh curiga. Indeks gabungan merosot 3,46% pada hari rumor itu beredar, dan satu istilah berdengung di ruang dagang: monopoli.

Yang dibangun, secara teknis, lebih menyerupai single desk yang pernah dijalankan Australia untuk gandum dan Kanada lewat Canadian Wheat Board: pengekspor tunggal negara, bukan kartel privat. Pasar, sebagaimana biasanya, tidak sabar dengan pembedaan istilah.

Yang dikejar kebijakan ini jauh lebih besar daripada tata niaga. Dari olahan data UN Comtrade selama periode 1991 hingga 2024, yang kemudian dikutip langsung oleh Presiden, nilai ekspor yang menguap akibat salah-faktur ditaksir US$908 miliar, sekitar US$27 miliar setiap tahun. Di balik angka itu tersimpan satu pengakuan yang telanjang. Selama lebih dari tiga dekade, negeri ini tidak pernah benar-benar melihat ekspornya sendiri.

Henry Farrell dan Abraham Newman, dalam apa yang mereka sebut weaponized interdependence, menunjukkan bahwa setiap simpul jaringan global menyimpan sepasang tuas. Tuas pertama menutup, yang mereka beri nama chokepoint effect. Tuas kedua mengamati, yang mereka sebut panopticon effect: efek menara penjaga yang melihat tanpa terlihat. Hampir seluruh kecemasan pasar tertuju pada yang pertama, dan ia memang rapuh. Batu bara punya banyak pengganti, minyak sawit bersaing dengan Malaysia dan sederet minyak nabati lain. Sebuah kartel hanya manjur ketika pembeli kehilangan jalan keluar, dan di sini pembeli punya banyak. Gerbang yang menutup dapat saja hanya menaikkan ongkos sendiri sembari menyerahkan pangsa kepada pesaing.

Tuas yang kedua punya watak yang lain. Perhatikan apa yang dikerjakan badan baru itu pada tahap pertama, sepanjang Juni hingga akhir 2026. Tidak ada marjin yang dipungut. Tidak ada keran yang ditutup. Yang ada hanyalah kewajiban setiap kargo melewati satu jendela. Di jendela itu volume, harga, serta tujuannya dicocokkan dengan harga-harga di bursa dunia. Itu bukan pos pungutan. Itu sepasang mata. Dari mata itu lahir hal yang tidak pernah dimiliki negeri ini selama 34 tahun: kemampuan mengetahui lebih dahulu daripada siapa pun. Desain final, termasuk apakah benar tanpa marjin sepanjang 2026 dan bagaimana struktur fee setelahnya, masih menunggu peraturan turunan.

Amerika Serikat sudah lama hidup dari logika serupa. Kekuatan paling dalam dari dolar tidak terletak pada kemampuannya memutus sebuah negara dari sistem pembayaran, sebuah tindakan langka yang selalu menimbulkan kegaduhan. Kekuatannya terletak pada kemampuannya menatap, lewat SWIFT, CHIPS, dan jaringan korespondensi bank global, hampir setiap transaksi dolar di muka bumi, setiap hari, tanpa bersuara. Yang kini sedang dibangun Indonesia adalah upaya menyalakan panopticon yang sama, tetapi di dunia komoditas. Bedanya, mata Indonesia tidak bertumpu pada jaringan keuangan global, melainkan pada kewajiban pelaporan domestik. Itu membuatnya lebih sempit, tetapi juga lebih mudah dipasang.

Ada paradoks yang berjalan diam-diam di balik kebijakan ini. Tujuan menentukan harga, yang berulang kali disampaikan Presiden, lebih sukar dicapai lewat gerbang yang menutup daripada lewat mata yang melihat segalanya. Pihak yang menggenggam informasi paling lengkap ikut membentuk dugaan pasar, dan dugaan itulah yang membentuk harga. Negara yang lebih dahulu tahu duduk di meja perundingan sembari mengenali berapa banyak yang ingin dibeli lawannya, pada harga berapa, ketika lawan masih meraba. Harga pun bergeser tanpa satu keran disentuh. Penjual menjelma menjadi penentu lewat pandangan, tanpa paksaan.

Mata itu tidak berdiri sendiri. Sejak larangan ekspor bijih mentah pada 2020, peleburan dipaksa berlangsung di dalam negeri, dan kini dunia harus mendatangi tungku-tungku Indonesia untuk mengolah. Mata, tungku, dan gerbang. Ketiga simpul itulah arsitektur yang sesungguhnya, sementara gerbang yang menggemparkan bursa hanyalah umpan yang paling terang.

Para analis di ISEAS-Yusof Ishak Institute membaca Danantara sebagai pergeseran cara negara membiayai pembangunan, lewat kendaraan investasi alih-alih anggaran, sebuah pola yang menuntut pengawasan parlemen yang sepadan. Lapisan yang mampu melihat seluruh aliran dagang sebuah bangsa bekerja paling baik ketika mandat audit DPR, ketelitian BPK, dan pers yang merdeka mengimbanginya. Tanpa itu, kemampuan melihat dapat dengan cepat berubah menjadi kemampuan memeras: mengarahkan kontrak ke lingkaran tertentu, menekan pesaing yang berseberangan politik. Mata yang berkuasa, bagaimanapun, sebaiknya juga diawasi.

Ada keuntungan tersembunyi dari urutan yang dipilih. Indonesia tengah mengincar keanggotaan penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Peta Jalan Aksesi 2024 OECD secara khusus mencurigai distorsi persaingan oleh badan usaha milik negara. Sebuah monopoli melanggar prinsip itu. Sebuah lapisan data tidak. Gerbang bisa dilunakkan demi masuk klub, sedangkan mata tetap menyala. Dengan kata lain, Indonesia sedang menyalakan mata negara tepat ketika ia mendaftar menjadi anggota klub yang curiga pada mata semacam itu. Komoditas yang paling menentukan pun belum masuk daftar: Indonesia menggenggam lebih dari separuh produksi nikel dunia, tulang punggung baterai yang diperebutkan kebijakan industri hijau Washington dan Beijing, dan pada nikel itulah kelak ketiga simpul akan bertemu.

Opsi-opsi lain ada di atas meja: bea cukai yang lebih tajam, sistem faktur elektronik, kerja sama multilateral melawan salah-faktur. Presiden memilih rute pengekspor tunggal sebagai jalan pintas. Satu hal membedakan percobaan ini dari para pendahulunya. Kapitalisme negara yang berhasil, dari Saudi Aramco dan QatarEnergy hingga model Tiongkok, umumnya tumbuh di bawah kendali terpusat. Indonesia mencobanya di dalam sebuah demokrasi, dengan pers yang masih bersuara dan kekuasaan yang berganti setiap 5 tahun. Ujian sesungguhnya, dengan demikian, bukanlah marjin yang ia pungut tahun depan. Ujian sesungguhnya adalah apakah lapisan pengawasan tadi bertahan dan tetap terpusat melampaui satu masa pemerintahan. Lapisan data yang dibangun hari ini bisa, di tangan koalisi 2029 atau 2034, berubah dari instrumen fiskal menjadi instrumen politik.

Pada 1 Juni 2026, kargo pertama akan melewati jendela baru itu. Tidak ada upacara. Tidak ada pengumuman. Hanya sebuah catatan, di suatu sistem, di suatu meja: volume sekian, harga sekian, tujuan sekian. Bursa boleh terus menatap pintu yang berderak. Lensa di belakangnya tidak akan berkedip.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #30
PinterPolitik.com

Selama 33 tahun Indonesia bisa menimbang setiap ton batu bara yang berlayar keluar dari pelabuhannya. Tapi berapa nilainya, dan berapa yang diam-diam lolos, tak pernah ia tahu. Di dermaga, segalanya bisa dihitung. Tongkang merapat, conveyor berderak, tonase tercatat sampai desimal terakhir. Harga yang sesungguhnya diputuskan di tempat lain. Di layar dagang yang jauh, di kontrak yang diteken di kota berpajak rendah, di selisih yang memilih untuk tidak pulang.

Pada 20 Mei 2026, dari mimbar Rapat Paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto memutuskan menutup jarak antara kedua angka itu. Lewat Peraturan Pemerintah, ekspor 3 komoditas strategis kini menempuh satu pintu saja: kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy harus keluar lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia, pengekspor tunggal milik negara. Transisi dimulai 1 Juni, berlaku penuh 1 September. Bahasanya bahasa tata kelola. Tujuannya menutup kebocoran, menertibkan transfer pricing, dan memaksa devisa pulang.

Tapi di balik bahasa teknis itu, ada peristiwa yang jauh lebih tua. Sebuah negara sedang belajar melihat.

Antropolog politik James C. Scott menyebut hasrat paling dasar negara modern dengan satu kata, legibility, keterbacaan. Negara tumbuh dengan membuat yang kabur menjadi terbaca. Tanah dipetakan, takaran diseragamkan, rakyat disensus dan diharapkan sadar pajak. Yang tak terbaca, tak akan terkuasai. Namun di titik yang paling bernilai, yakni harga, margin, dan devisa, Indonesia justru memilih untuk tetap buta.

Negara itu tidak buta karena bodoh. Ia dibuat buta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar caranya tanpa berbasa-basi: para eksportir mendirikan perusahaan afiliasi di luar negeri, menjual murah kepada perusahaan milik mereka sendiri di yurisdiksi berpajak rendah, lalu memarkir selisihnya di sana. Oligarki sawit dan batu bara tak pernah menyembunyikan tambang, sebab tambang terlalu besar untuk disembunyikan. Mereka membuat negara tetap buta, angka demi angka, kapal demi kapal.

Pemerintah menyebut kerugian akibat under-invoicing menembus Rp 15.400 triliun sepanjang 1991 hingga 2024. Angka itu mengguncang, sekaligus mustahil dipastikan. Sebab kecurangan yang dirancang agar tak terbaca memang tak meninggalkan pembukuan jujur untuk diaudit. Yang paling telak bukan besaran rupiahnya. Justru kenyataan bahwa selama lebih dari 30 tahun, kerugian sebesar itu tak pernah terhitung. Ketidakmampuan menghitung itulah dakwaan yang sebenarnya.

Kebutaan itu bukan kecelakaan. Ia subsidi. Selama satu generasi, negara memberi oligarki ekstraktif satu hadiah diam-diam, yaitu hak untuk tidak terlihat, dan hadiah itu punya sejarahnya sendiri. Di era Orde Baru, negara yang masih lemah menukar pengawasan dengan modal asing. Di era Reformasi, elite baru menukar mata terpejam dengan dana yang menghidupi politik. Para teknokrat sesudahnya melihat semuanya, tapi tak pernah cukup kuat untuk melawan. Begitulah perjanjian tak tertulis itu bertahan: negara setuju tidak melihat, modal setuju tetap tenang. Orang bisa menyebutnya koalisi status quo ekstraksi. Bukan persekongkolan yang diteken di satu ruangan, melainkan sederet kepentingan yang menyatu tanpa pernah perlu bersepakat.

Karena itu, sebelum menjadi hal lain, pintu tunggal ini adalah alat penglihatan. Sekaligus pembatalan sepihak atas perjanjian lama tadi. Itulah, lebih dari soal tarif atau dokumen, yang membuat pasar gemetar. Dalam bahasa ekonomi pembangunan, Indonesia sedang mencoba membalik kutukan sumber daya: dari ekstraksi berrente tinggi yang tak terbaca, menuju ekstraksi yang terbaca dan, kalau berhasil, membangun. Sedikit negara sanggup melompat sejauh itu dalam satu generasi: Botswana lewat berliannya, Norwegia lewat minyaknya. Keduanya menuntut hal yang sama, disiplin untuk melihat.

Tapi James C. Scott yang merayakan keterbacaan adalah juga James C. Scott yang paling mewaspadainya. Penglihatan yang dipaksakan dari atas, ia mengingatkan, bisa berubah menjadi kesombongan yang menghancurkan. Satu pintu memang membubarkan kabut yang tersebar di tangan banyak pemain. Namun ia melahirkan satu chokepoint, titik sempit yang harus dilalui seluruh arus, dan kabut oligarki yang menyebar itu kini ditukar dengan konsentrasi di tangan negara.

Di sinilah opini ini menolak berhenti pada tepuk tangan. Bagaimana bila Danantara sendiri yang kelak menjadi pelaku under-invoicing terbesar? Bila oligarki swasta cuma berganti seragam menjadi oligarki BUMN? Negara memasang mata untuk mengawasi eksportir. Tapi siapa yang mengawasi mata itu? Pertanyaan klasik yang tak pernah usang, quis custodiet ipsos custodes, siapa menjaga para penjaga. Negara baru saja memindahkan letak titik butanya, bukan menghilangkannya. Dan satu pintu yang gelap di dalam jauh lebih berbahaya ketimbang banyak pintu yang remang di luar.

Sejarah sudah menyediakan dua jalan. Chile menaruh tembaganya di bawah CODELCO. Tetap monopoli negara, tapi diaudit independen, devisanya masuk kas negara, dan sampai kini jadi tulang punggung fiskal. Venezuela menyerahkan minyaknya kepada PDVSA. Juga monopoli negara, tapi ditangkap politik, kehilangan transparansi, lalu runtuh. Yang menentukan nasib keduanya bukan kepemilikan negara, melainkan apakah gerbangnya dipagari dari politik dan dibuka untuk diperiksa. Danantara berdiri tepat di persimpangan itu. Maka keberatan para pelaku usaha, soal kontrak berjalan, novasi, dan apakah pembeli asing menganggapnya monopoli, bukan rengekan pihak yang kalah. Pasar menjawab lebih cepat dari argumen: saham batu bara tertekan dalam hitungan hari. CEO Danantara Rosan Roeslani menjawabnya dengan janji yang tepat, kesucian kontrak. Janji itu benar. Tapi ia baru menjadi institusi saat bisa diuji, bukan sekadar diucapkan.

Lee Kuan Yew, yang membangun Singapura lewat negara yang kuat sekaligus bersih, pasti menyetujui prinsipnya tanpa ragu. Lalu ia memindahkan seluruh pertanyaan ke satu titik: siapa yang duduk di pintu itu. Baginya, sentralisasi baru menutup kebocoran bila gerbangnya dijalankan setara Temasek, yakni profesional, berjarak dari politik, dan bertangan bersih. Tanpa itu, negara tidak menghapus pencurian. Ia cuma memindahkannya dari oligarki ke pejabat.

Dari Washington, Tokyo, dan Beijing, kebijakan ini tidak terbaca sebagai aturan dagang. Ia terbaca sebagai doktrin. Henry Kissinger akan melihatnya sebagai instrumen kekuasaan struktural, cara negara mengubah endapan sumber dayanya menjadi posisi tawar. Karena pembeli terbesar batu bara dan sawit Indonesia berkumpul di Asia, satu pintu berarti satu meja. Indonesia tengah menguji dirinya sebagai pemasok ayun, seperti Saudi dulu menguji minyak dan Tiongkok menguji logam tanah jarang. Bila berhasil, diam-diam ia memindahkan sebagian rente dari konsumen Asia ke kas Jakarta. Pergeseran yang kecil di atas kertas, tapi besar dalam neraca kawasan. Tapi Kissinger juga memberi peringatan keras. Leverage seperti ini harus tampil sebagai tata kelola, jangan pernah sebagai senjata. Sebab begitu dunia membacanya sebagai senjata, ia mengundang koalisi lawan, dan pembeli pun mulai mencari pemasok lain.

Dampaknya tak pernah berhenti di ruang elite. Bagi siapa pun yang memegang keputusan di rumah maupun di kantor, di Jakarta sama seperti di kota mana pun yang ikut membaca, semua ini akhirnya mendarat di hal yang konkret: nilai rupiah di dompet, harga yang naik diam-diam, rasa aman akan masa depan anak. Devisa yang tak kunjung pulang itu adalah sekolah, klinik, dan jalan yang tak pernah dibangun. Kebutaan negara selalu dibayar oleh mereka yang tak punya perusahaan di luar negeri.

Karena itu, ujian sejati kebijakan ini bukan terletak pada hari pengumumannya, tapi pada hari-hari sunyi sesudahnya. Penyakit yang akut tak akan sembuh hanya karena satu pintu ditutup. Ia sembuh bila negara membangun penglihatan yang bertahan lebih lama dari satu masa pemerintahan, penglihatan yang bekerja bukan karena diperintah, tapi karena sudah terlembaga. Dan itu menuntut hal-hal yang tidak puitis: harga kontrak yang diumumkan terbuka, audit pihak ketiga yang independen, serta klausul matahari terbenam yang memaksa evaluasi. Negara yang menuntut para eksportir terbaca harus lebih dulu membuat dirinya sendiri terbaca.

Kembali ke dermaga. Tongkang yang sama, conveyor yang sama, tonase yang sama. Hanya satu yang berubah. Kini, untuk pertama kalinya, kedua angka itu, berapa banyak dan berapa nilainya, bisa dibaca dari satu tempat. Apakah itu kedaulatan, atau sekadar kebutaan baru yang kini berstempel negara, bergantung pada satu syarat sederhana tapi keras: apakah meteran yang akhirnya terpasang itu menghadap ke dua arah. Ke laut, tempat kapal pergi. Dan ke daratan, tempat negara berdiri.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.