Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik mayoritas gerai ritel smartphone Indonesia — dan di balik hampir setiap pergantian presiden Indonesia dalam tiga dekade terakhir.

PinterPolitik.com

Bayangkan sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang elektronik di Palembang. Seorang anak muda keturunan Tionghoa, lahir 1951, belajar membaca celah pasar dari barang-barang impor yang melintas di jalur perdagangan Sumatera. Tidak ada warisan keluarga yang berarti, tidak ada koneksi politik bawaan.

Lebih dari lima dekade setelah perjalanan itu dimulai, nama Sugianto Kusuma — akrab dipanggil Aguan — mungkin tidak langsung tertera di lembar kepemilikan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), penguasa ritel gadget Indonesia dengan lebih dari 2.194 gerai Erafone dan pendapatan Rp 76,6 triliun pada 2025. Yang tercatat sebagai Ultimate Beneficial Owner adalah istrinya, Rebecca Halim. Dua putranya, Richard dan Alexander Halim, duduk di jajaran komisaris. Kepemilikan berlapis ini bukan anomali tata kelola — ini adalah pola.

Karena ERAA hanyalah satu puncak yang terlihat. Di bawahnya membentang sebuah kekaisaran: Agung Sedayu Group yang mendominasi properti premium Jakarta, kawasan Pantai Indah Kapuk yang mengubah rawa pesisir menjadi salah satu real estate paling mahal di Indonesia, Konsorsium Nusantara yang ia pimpin untuk membawa delapan konglomerat besar masuk ke proyek IKN, hingga berbagai aset bisnis yang jejak kepemilikannya tersebar rapi dalam struktur korporasi berlapis. Aguan bukan sekadar orang kaya. Ia adalah simpul — titik di mana kapital, properti, dan jaringan bertemu dalam satu ekosistem yang sudah berdiri lebih lama dari banyak pemerintahan yang pernah berkuasa.

Dan di situlah pertanyaan yang sesungguhnya menarik untuk diajukan: bagaimana seorang pebisnis bisa melewati Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, hingga Prabowo — dengan lingkungan politik yang berubah drastis di setiap era — dan tetap berdiri kokoh di lingkaran terdalam kekuasaan ekonomi Indonesia?

Seni Bertahan Lintas Takhta

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami sesuatu yang tidak banyak dianalisis: di balik label kolektif “9 Naga” yang kerap disematkan media, tidak ada satu pun entitas yang benar-benar monolit. Setiap era kepresidenan memunculkan konfigurasi yang berbeda — siapa yang naik, siapa yang surut, siapa yang menjadi wajah utama dari kelompok pengusaha besar Tionghoa-Indonesia itu.

Di era Soeharto, kehormatan dipegang Liem Sioe Liong yang membangun Salim Group sebagai mitra strategis rezim. Di era reformasi, Anthoni Salim mewarisi imperium itu sambil bernegosiasi ulang dalam ekosistem demokrasi baru. Di era Jokowi, yang menonjol adalah mereka yang mampu melayani agenda infrastruktur besar-besaran — dan Aguan masuk sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, memimpin delapan konglomerat besar berinvestasi di IKN. Setiap rezim menemukan pemimpin informalnya sendiri di antara 9 Naga. Yang konstan bukanlah siapa orangnya, melainkan bahwa selalu ada seseorang yang memainkan peran itu.

Aguan bertahan bukan karena ia selalu menjadi yang terdepan — justru sebaliknya. Ia bertahan karena ia tidak pernah terlalu teridentifikasi dengan satu patron kekuasaan tunggal. Di sinilah konsep regime-agnostic menjadi kunci untuk memahami kelangsungan hidupnya.

Regime-agnostic bukan berarti tidak berpolitik. Ia berarti berpolitik dengan cara yang melampaui satu rezim: membangun relevansi yang dibutuhkan oleh siapapun yang berkuasa, tanpa mempertaruhkan eksistensi bisnis pada keberuntungan satu figur politik. Konsep ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Jeffrey Winters, ilmuwan politik Northwestern University, dalam karyanya Oligarchy — bahwa motif eksistensial oligarki bukan kekuasaan politik itu sendiri, melainkan wealth defense: mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan melewati berbagai perubahan politik. Dalam kerangka Winters, oligarki yang paling tangguh adalah mereka yang berhasil mengembangkan kapasitas wealth defense yang tidak bergantung pada satu jalur politik tunggal.

Aguan adalah manifestasi paling konsisten dari logika itu di Indonesia. Konglomerat yang jatuh di era reformasi hampir selalu jatuh karena terlalu menjadi “orang satu rezim.” Aguan selamat justru karena ia tidak pernah menjadi milik satu presiden saja — ia selalu menjadi milik sistem.

Selain itu, ada faktor lain yang tidak kalah krusial: skala bisnis yang sudah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi nasional itu sendiri. Ekonom Mancur Olson pernah menulis tentang bagaimana kelompok kepentingan yang sudah embedded dalam sistem ekonomi cenderung sangat sulit disingkirkan — bukan karena mereka dilindungi, melainkan karena sistem itu sendiri sudah terlalu bergantung pada keberadaan mereka. Pada skala tertentu, kekayaan bukan hanya hasil dari permainan — ia menjadi papan permainannya itu sendiri.

Abadi untuk Membangun Apa?

Di sinilah komparasi dengan Stephen M. Ross dari Amerika menjadi mencerahkan. Ross adalah pendiri Related Companies — firma properti dengan aset lebih dari $70 miliar — dan arsitek Hudson Yards, proyek properti privat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Seperti Aguan, Ross membangun kekayaannya dengan cermat memanfaatkan insentif pemerintah: Hudson Yards mendapat hampir $6 miliar dukungan subsidi dan keringanan pajak dari New York City. Seperti Aguan, Ross berdonasi lintas partai — memastikan aksesnya tidak tergantung pada satu warna politik. Seperti Aguan, Ross juga seorang filantropis yang namanya diabadikan di gedung sekolah bisnis Universitas Michigan.

Keduanya menjalani prinsip regime-agnostic yang serupa: tidak mempertaruhkan masa depan bisnis pada satu figur kekuasaan, membangun relevansi yang bersifat fungsional — bukan personal — terhadap negara. Tapi konteksnya berbeda secara struktural. Ross beroperasi dalam sistem yang memiliki mekanisme akuntabilitas berlapis: regulasi antitrust yang kuat, jurnalisme investigatif independen, dan ruang debat publik yang terbuka. Ketika ProPublica mengungkap praktik pelaporan pajak Ross yang kontroversial, sistem bereaksi — dengan debat Kongres dan tekanan reformasi kebijakan. Di Amerika, oligarki tidak disingkirkan, tapi aturan mainnya terus diperbarui oleh tekanan institusional yang bekerja.

Ross adalah Aguan yang hidup dalam sistem dengan Sherman Act dan investigasi ProPublica. Aguan adalah Ross yang hidup dalam sistem yang sedang dalam perjalanan membangun kapasitas serupa. Perbedaannya bukan pada karakternya — tapi pada kemampuan negara masing-masing untuk menyeimbangkan kekuatan kapital besar dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Di era Prabowo, terdapat sinyal bahwa negara semakin serius mendefinisikan batas-batas itu. Dalam logika Indonesia Incorporated yang digadang-gadang Prabowo, ada ekspektasi timbal balik yang lebih eksplisit: kapital besar mendapat stabilitas dan kepastian investasi, tapi dengan tanggung jawab yang lebih besar terhadap agenda pembangunan nasional. Konglomerat bukan lagi sekadar pemain yang mencari celah regulasi — mereka diharapkan menjadi mitra aktif pertumbuhan. Aguan, dengan kapasitas investasinya yang masif dan jejaknya sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, berada tepat di tengah percakapan itu.

Pertanyaan sesungguhnya yang perlu diajukan bukan “mengapa Aguan bertahan?” — jawabannya sudah cukup jelas: karena ia cerdas, karena ia memahami dinamika kekuasaan lebih dari kebanyakan orang, dan karena bisnisnya sudah menjadi bagian dari tulang punggung ekonomi urban Indonesia. Yang lebih penting adalah pertanyaan berikutnya: apa yang Indonesia inginkan dari konglomeratnya?

Ross membangun Hudson Yards — sebuah distrik bisnis yang menciptakan kapasitas ekonomi baru bagi New York. Carnegie membangun industri baja yang menjadi fondasi industrialisasi Amerika. Konglomerat Indonesia terbesar sebagian besar membangun infrastruktur konsumsi — properti premium, ritel, kawasan komersial — yang menciptakan nilai ekonomi nyata, tapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan transformasi struktural Indonesia. Pertanyaannya tetap terbuka: kapan akan lahir konglomerat Indonesia yang membangun kapasitas produktif — energi baru, manufaktur teknologi tinggi, platform digital berskala global?

Kerajaan Aguan mungkin memang abadi. Pertanyaannya tinggal satu: abadi untuk siapa, dan untuk membangun apa? (D74)

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

PinterPolitik.com

Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, lompatan 32 persen dalam semalam. Pertalite dan Biosolar yang disubsidi tidak bergerak satu rupiah pun. Pertamax Turbo yang lazim mengisi mobil mewah juga diam di Rp20.750. Guncangan harga minyak dunia akibat perang Israel-Iran tidak dibagi rata. Ia dialihkan ke satu lapisan saja: rumah tangga perkotaan sektor formal yang menyumbang 81,49 persen konsumsi nasional menurut BPS, kelompok yang biasa kita sebut kelas menengah.

Pola ini setua republik modern. Pada 1789, seorang pendeta bernama Emmanuel Joseph Sieyès menerbitkan pamflet dengan satu pertanyaan di sampulnya: apa itu Golongan Ketiga? Jawabannya tiga kalimat yang mengguncang Prancis. Golongan Ketiga adalah segalanya. Dalam tatanan politik ia bukan apa-apa. Yang ia minta hanyalah menjadi sesuatu. Golongan itu menanggung hampir seluruh pajak dan menggerakkan hampir seluruh ekonomi, tanpa suara yang sepadan dengan bebannya. Dua abad kemudian, di negeri yang jauh dari Versailles, kelas menengah Indonesia menempati kursi yang sama.

Pertanyaannya sederhana dan tidak nyaman. Kenapa selalu kelompok inilah yang ditunjuk membayar?

Topeng Kelas Menengah Indonesia?

Karl Marx tidak pernah percaya pada kategori bernama kelas menengah. Dalam Manifesto Komunis (1848) ia hanya melihat kelas dengan dua kutub: pemilik alat produksi dan penjual tenaga kerja. Kelas menengah baginya cuma nama sementara bagi borjuasi kecil yang perlahan tenggelam ke bawah, proses yang ia sebut proletarianisasi.

Guru, pegawai, staf kantor, pelaku UMKM kecil tidak memiliki pabrik. Mereka menjual waktu dan tenaga untuk gaji. Dalam tata bahasa Marx, mereka kelas pekerja yang berpenghasilan lebih baik, bukan kelas yang berbeda. Dan kelas pekerja itulah yang sekarang diwajibkan mengisi tangki dengan Pertamax agar bisa berangkat kerja.

Di Das Kapital (1867) Marx menyebut ongkos seperti ini sebagai bagian dari reproduksi tenaga kerja, biaya yang harus dikeluarkan seorang pekerja hanya untuk memulihkan kemampuannya bekerja esok hari. Ketika upah riil Indonesia turun rata-rata 1,1 persen per tahun sepanjang 2018 hingga 2024 menurut World Bank, sementara biaya itu melonjak 32 persen dalam semalam, pekerja terasing bahkan dari ongkos untuk tetap bekerja. Tambahan Rp316 ribu sebulan bagi pengguna 80 liter bukan urusan gaya hidup. Itu bentuk pemiskinan yang pelan. Marx punya nama untuk rasa kehilangan kendali ini: alienasi.

Yang membuatnya lebih pahit adalah ke mana keberpihakan negara mengalir. Bagi Marx, negara jarang benar-benar netral, ia condong melayani pemilik modal. Di Indonesia hari ini kelas atas nyaris tak tergores, sebab Pertamax Turbo yang mengisi mobil mewah tetap diam di Rp20.750. Kelas bawah dirawat dengan subsidi dan program pro rakyat, sebagian tulus, sebagian sekadar perawatan citra demi menjaga legitimasi. Di antara dua kutub itu berdiri kelas pekerja yang memakai topeng kelas menengah: terlalu mampu untuk dikasihani, terlalu lemah untuk dilindungi, dan justru karena itu paling gampang diperas.

Harga Diri Seharga Bensin

Pierre Bourdieu membaca kemarahan kelas menengah dari sudut yang berbeda. Dalam Distinction (1979) ia menunjukkan kelas bukan semata soal uang. Ia soal penanda: selera, gaya hidup, simbol yang menjaga jarak seseorang dari kelompok di bawahnya. Mobil pribadi dan kemampuan mengisinya dengan Pertamax adalah penanda semacam itu, modal simbolik yang menegaskan posisi.

Maka ketika seorang pejabat membingkai Pertamax sebagai konsumsi orang kaya, yang dilukai bukan dompet, melainkan pengakuan. Kelas menengah merasa dianggap mampu ketika diminta membayar, dan dianggap tidak ada ketika menanggung. Bourdieu menyebut rasa tergelincir satu anak tangga ini déclassement, dan ia kerap lebih perih daripada angka di struk SPBU.

Prancis sudah mengalaminya dalam bentuk paling keras. Akhir 2018, kenaikan pajak bahan bakar yang dibingkai Presiden Emmanuel Macron sebagai kebajikan lingkungan memicu gerakan rompi kuning. Yang turun ke jalan kebanyakan kelas menengah pinggiran yang bergantung pada mobil untuk bekerja, bukan kaum miskin kota. Mereka merasa diminta berkorban demi tujuan mulia yang tidak menyentuh para perumusnya. Polanya sama persis. Sebuah kenaikan harga energi yang dibungkus sebagai kewajaran, jatuh pada kelas dengan beban paling besar dan suara paling kecil.

Kandang Buatan Sendiri

Antonio Gramsci menulis dari penjara fasis Italia pada 1930-an tentang teka-teki yang masih relevan: kenapa kelompok yang dirugikan justru ikut menjaga sistem yang merugikannya. Jawabannya hegemoni. Kekuasaan yang paling efisien tidak memaksa. Ia membuat orang menerima posisinya sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai identitas yang dibanggakan.

Label kelas menengah bekerja persis begitu. Ia membuat jutaan pekerja gajian memandang diri sebagai pemenang kecil, bukan kelas yang sedang diperas. Mereka menanggung kenaikan sebagai urusan rumah tangga masing-masing. Mereka bersaing satu sama lain alih-alih menuntut bersama. Inilah lapisan yang paling dalam. Yang kita sebut kelas menengah sebenarnya kelas pekerja yang lupa bahwa ia kelas pekerja, dan justru lupa itulah yang membuatnya bisa diperas tanpa perlawanan.

Di sinilah persoalan yang tidak punya jalan keluar mudah. Negara menemukan penyangga fiskal yang nyaris sempurna. Cukup besar untuk benar-benar menanggung biaya. Cukup terpecah untuk tidak pernah menagih. Selama kesadaran itu tertidur, beban dapat terus dialihkan tanpa ongkos politik sedikit pun.

Sieyès menutup pamfletnya dengan tuntutan agar Golongan Ketiga menjadi sesuatu. Dua tahun kemudian Prancis terbakar. Tidak ada hukum sejarah yang mewajibkan kisah itu berulang, dan menyamakan keduanya terlalu mudah. Namun ada satu kemiripan yang layak direnungkan. Kelas yang menanggung paling banyak tetapi diakui paling sedikit adalah bahan bakar paling stabil bagi ekonomi sekaligus paling mudah tersulut bagi politik.

Kelas menengah Indonesia hari ini masih menanggung dalam diam. Diam itu gampang dibaca sebagai persetujuan. Ia sebetulnya hanya tanda bahwa kesadaran belum tiba.

Sekarang Pertanyaannya, apa yang terjadi pada hari ia berhenti percaya bahwa dirinya kelas menengah, dengan diam diam jatuh di kelas bawah? (A99)

Narasi “Sell Indonesia” menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

PinterPolitik.com

“Like the Volksepen and the Volkslieder, a nation s laws, they declared, are a spontaneous emanation of the Volksgeist, the nations spirit and peculiar character.” – Ludwig von Mises, Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution (1957)

Pagi itu, Cupin membuka aplikasi sahamnya sambil menyeruput kopi yang belum sempat dingin. Angka merah berjajar di layar, dan satu istilah terus muncul di lini masanya: “Sell Indonesia”.

Ia membaca bahwa istilah itu menyapu meja-meja perdagangan global setelah sejumlah media asing menerbitkannya pada awal Juni 2026. Katanya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tercatat sebagai salah satu yang terburuk di antara lebih dari sembilan puluh indeks dunia yang dipantau.

Cupin termenung. Rupiah melemah menembus level Rp18.000-an per dolar, dan lembaga seperti Fitch sempat dikabarkan mengarahkan outlook ke negatif.

Sebagai orang yang sehari-hari mengikuti pasar, Cupin tahu tekanan itu nyata dan tidak perlu disangkal. Namun, ia juga tahu bahwa sebuah angka selalu punya konteks yang menyertainya.

Namun, ada yang mengusik Cupin sebagai pembaca yang teliti. Narasi asing itu rajin menyorot satu hal saja, yaitu arus keluar dana di pasar saham, sambil melewatkan gambaran yang lebih utuh.

Ia lalu menemukan data lain. International Monetary Fund (IMF) tetap memproyeksikan pertumbuhan Indonesia di kisaran lima persen, dengan inflasi terkendali dan defisit fiskal yang masih di bawah ambang batas legal.

Yang lebih menarik perhatian Cupin, arus modal neto pada kuartal kedua 2026 dilaporkan tetap positif. Dana yang masuk ke surat berharga negara (SBN) ternyata mengimbangi dana yang keluar dari pasar saham.

Bahkan, ada beberapa sesi ketika IHSG justru menguat di saat investor asing terus melepas. Penopangnya jelas, yaitu para investor domestik yang menolak ikut panik.

Cupin menyadari sesuatu yang ganjil sekaligus membanggakan. Di tengah serbuan sentimen negatif, berbagai pihak di dalam negeri yang biasanya berbeda kepentingan justru bergerak ke arah yang sama.

Pemerintah, otoritas pasar, hingga investor ritel seakan sepakat pada satu hal sederhana. Lihatlah data secara utuh, dan jangan telan narasi mentah-mentah.

Lalu dua pertanyaan menggantung di benaknya sambil ia menatap layar. Mengapa sebuah penilaian dari luar bisa memicu reaksi bersatu seperti ini, dan apakah pola semacam itu pernah terjadi di bangsa-bangsa lain?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Spirit Melawan Narasi di Mata Dunia

Cupin teringat sebuah gagasan filsuf Jerman Johann Gottfried Herder soal Volksgeist, yaitu semangat khas setiap bangsa. Inti pemikiran Herder adalah bahwa tidak ada satu mistar tunggal yang adil untuk mengukur semua bangsa dengan rumus yang sama.

Dari sudut itu, menilai Indonesia hanya lewat satu kolom data di terminal keuangan terasa timpang. Sebuah peradaban yang kompleks direduksi menjadi sekadar angka risiko.

Ia juga teringat Frantz Fanon, yang dalam bukunya The Wretched of the Earth memperingatkan soal bahaya menyerap pandangan asing tentang diri sendiri. Bangsa bekas terjajah, kata Fanon, berisiko melihat dirinya melalui mata pihak luar dan menerima penilaian rendah itu sebagai kebenaran.

Tetapi Cupin sadar bahwa melawan narasi bukan berarti menutup telinga. Ekonom peraih Nobel Amartya Sen, dalam karyanya Development as Freedom, menegaskan bahwa kedaulatan sejati adalah kebebasan sebuah bangsa untuk bernalar sendiri secara terbuka dan jujur.

Maka sikap yang tepat, pikir Cupin, bukanlah amarah, melainkan menimbang data secara lengkap lalu memutuskan sendiri. Ini soal hak menentukan siapa kita, bukan soal anti terhadap dunia.

Cupin pun teringat ekonom Robert Shiller dan gagasannya dalam buku Narrative Economics. Menurut Shiller, sebuah narasi yang menular bisa menggerakkan pasar secara independen dari fundamentalnya.

Logika itu memotong dua arah, dan di situlah letak harapannya. Jika narasi pesimistis bisa menjatuhkan, maka kontra-narasi yang berbasis data juga bisa menstabilkan.

Cupin lalu menelusuri bagaimana bangsa lain pernah menghadapi momen serupa. India, pada 1905, menjawab politik pecah-belah kolonial lewat gerakan Swadeshi yang mendorong pemakaian produk negeri sendiri.

Prinsipnya disebut Atma Shakti, atau kekuatan diri sendiri. Yang menarik, upaya asing memecah belah justru mempersatukan rakyat lintas kelas dan komunitas.

Cupin juga membaca kisah Korea Selatan pada 1998. Lebih dari tiga setengah juta warga menyumbangkan emas pribadi, terkumpul sekitar dua ratus dua puluh tujuh ton, demi membantu negara melunasi utang.

Ada pula Malaysia di tahun yang sama. Perdana Menteri Mahathir Mohamad melawan tekanan asing, tetapi memasangkannya dengan kebijakan yang tertarget, sementara, kredibel, dan terkoordinasi.

Sebagai penyeimbang, Cupin mencatat pelajaran dari Turki. Melawan narasi hanya dengan retorika tanpa koreksi kebijakan justru memperdalam krisis, dan rakyatlah yang menanggung.

Lima cermin itu memberi satu pesan yang sama bagi Cupin. Persatuan melawan narasi dominan adalah jalan yang sudah terbukti, asalkan ia jujur dan disiplin.

Dua pertanyaan baru pun muncul di kepalanya. Jika bangsa-bangsa lain punya momen persatuannya sendiri, lalu kapan dan bagaimana Indonesia menemukan momen itu, dan apakah semangat itu masih hidup hingga sekarang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

DNA 1928 yang Menyala Lagi

Cupin membuka catatan sejarah, dan pikirannya langsung tertuju pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, Indonesia bahkan belum ada sebagai sebuah negara.

Yang ada hanyalah organisasi pemuda yang bergerak sendiri-sendiri menurut kedaerahannya. Ada Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, hingga Jong Islamieten Bond.

Pada Kongres Pemuda Kedua, lebih dari tujuh ratus orang dari beragam suku dan agama berkumpul di Jakarta. Kongres itu dipimpin Soegondo Djojopoespito dengan Muhammad Yamin sebagai sekretaris.

Di forum itulah hal yang nyaris ajaib terjadi. Mereka mengesampingkan ego kedaerahan masing-masing dan berikrar pada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

Cupin merenungkan paralelnya dengan hari ini, dan ia tersenyum. Pola yang sama sedang berulang di 2026.

Sebagaimana Jong Java dan Jong Celebes dahulu meletakkan identitas kelompoknya, kini berbagai otoritas dan pelaku bergerak sehaluan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat keterbukaan data agar publik melihat kondisi yang sebenarnya.

Cupin melihat pengorbanan yang paling nyata justru datang dari rakyat biasa. Dengan puluhan juta investor pasar modal yang separuhnya anak muda, merekalah yang menyerap aksi jual asing dengan modal pribadi.

Ia juga teringat bahwa semangat 1928 itu pernah diperluas ke panggung dunia. Pada Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, Indonesia menyatukan dua puluh sembilan negara yang berbeda kebangsaan, agama, dan sistem politik.

Konferensi itu lahir justru karena keengganan kekuatan besar dunia untuk berkonsultasi dengan bangsa-bangsa yang nasibnya mereka tentukan. Pesannya abadi, yaitu bangsa yang pernah dipandang rendah bisa bangkit dan menentukan jalannya sendiri.

Spirit 1928, bagi Cupin, bukan sekadar kenangan dalam buku pelajaran. Ia adalah mekanisme sosial yang masih hidup, yang menyala kembali setiap kali bangsa ini merasa harga diri kolektifnya dipertaruhkan.

Tentu saja Cupin tahu bahwa semangat ini perlu dijaga agar tetap sehat. Konteks 2026 berbeda dari masa lalu, sebab investasi asing tetap dibutuhkan dan keterbukaan ekonomi tetap menjadi pilihan.

Yang diwarisi dari 1928 adalah semangat persatuannya, bukan resep kebijakan tertentu. Melawan narasi yang tidak utuh paling kuat dilakukan dengan data yang utuh, bukan dengan penyangkalan.

Pada akhirnya, Cupin menutup laptopnya dengan satu kesadaran yang menenangkan. Narasi dari luar boleh saja menilai, tetapi yang berhak menentukan arah dan makna bangsa ini tetaplah orang Indonesia sendiri, yang ketika diuji ternyata masih mampu berdiri dalam satu barisan yang sama persis seperti para pemuda di tahun 1928. (A43)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Pada 27 April 2026, sebuah Learjet 55 bernomor registrasi N117LR bersiap lepas landas dari apron Halim Perdanakusuma. Di dalam ruang kargonya: 190,56 kilogram emas senilai Rp502 miliar — tanpa satu pun dokumen ekspor yang sah. Penindakan itu menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Tapi yang lebih menarik dari rekornya bukan angkanya — melainkan cara negara membacanya.

PinterPolitik.com

Ada pertanyaan lama dalam studi administrasi publik yang sering diabaikan karena terdengar terlalu sederhana: apakah perubahan institusi lahir dari sistem, atau dari manusia yang memimpinnya?

Selama bertahun-tahun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hidup di antara dua reputasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia adalah institusi yang seharusnya menjadi gerbang pertahanan kekayaan negara. Di sisi lain, ia terlanjur identik dengan kebocoran — baik dalam arti harafiah maupun kiasan. Paket ilegal lolos, komoditas tak berdokumen melenggang, dan jaringan penyelundupan beroperasi dengan kenyamanan yang mengkhawatirkan.

Lalu datanglah Letjen (Purn.) Djaka Budhi Utama. Dan apron Halim tak lagi aman untuk bisnis lama.

Ketika Otak Intelijen Masuk ke Tubuh Birokrasi

Untuk memahami mengapa kepemimpinan Djaka berbeda secara fundamental — bukan sekadar lebih rajin atau lebih tegas — kita perlu memahami dari mana ia berasal, dan apa yang dibawa seseorang ketika ia datang dari dunia intelijen.

Djaka bukan birokrat yang naik pangkat melalui jalur kepabeanan. Ia adalah perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan latar belakang operasi intelijen, yang mengakhiri karier militernya sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) — posisi yang menempatkannya di jantung arsitektur informasi negara. Ketika Presiden Prabowo melantiknya sebagai Dirjen Bea Cukai pada 23 Mei 2025, keputusan itu bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Itu adalah transplantasi doktrin.

Dan di sinilah perbedaan mendasarnya mulai terlihat.

Seorang pejabat dengan latar belakang birokrasi konvensional membaca manifest kargo sebagai dokumen administratif — sesuatu yang perlu diverifikasi, dicap, dan diarsipkan. Seorang eks-intelijen membacanya sebagai peta. Setiap anomali dalam dokumen bukan sekadar pelanggaran prosedural — ia adalah sinyal. Setiap pola rute yang berulang bukan sekadar data lalu lintas udara — ia adalah petunjuk tentang jaringan yang lebih besar. Cara membaca realitas inilah yang tidak bisa diajarkan dalam pelatihan kepabeanan biasa, karena ia bukan soal prosedur — ia soal mindset yang terbentuk selama bertahun-tahun beroperasi di dunia di mana informasi adalah senjata utama.

Ketika Djaka menyatakan bahwa pesawat N117LR “kerap digunakan” untuk pengiriman emas ilegal, ia secara tidak langsung mengungkap cara kerjanya. Kata “kerap” bukan sekadar keterangan frekuensi — ia adalah pengakuan bahwa pemantauan telah berlangsung sebelum penindakan. Pesawat itu sudah ada dalam dossier. Polanya sudah dipelajari. Penindakan 27 April bukan razia yang kebetulan berhasil — ia adalah titik akhir dari sebuah operasi pengintaian yang sudah matang. Inilah perbedaan antara institusi yang merespons kejahatan, dan institusi yang membaca kejahatan sebelum ia selesai bergerak.

Peter Ratcliffe, dalam Intelligence-Led Policing (2002), menyebut pendekatan ini sebagai pergeseran paradigma paling kritis dalam penegakan hukum modern: dari reaktivitas berbasis patroli menuju analisis pola berbasis intelijen. Ratcliffe berargumen bahwa kejahatan terorganisir tidak bisa dilawan dengan logika yang lebih lambat dari logika yang menggerakkannya. Jaringan penyelundupan beroperasi dengan disiplin intelijen — mereka memetakan titik lemah, membangun hubungan di dalam sistem, dan beradaptasi setiap kali satu jalur tertutup. Untuk mengalahkannya, negara harus bermain dalam kerangka epistemologi yang sama. Dan itulah persis yang Djaka bawa ke dalam DJBC.

Yang membedakan era Djaka bukan sekadar lebih banyak operasi atau lebih keras penindakannya. Yang membedakan adalah arsitektur pengambilan keputusannya. Ia membangun Satgas Anti-Penyelundupan yang efektif per 1 Juli 2025, bukan sebagai satuan reaksi cepat biasa, melainkan sebagai simpul koordinasi intelijen lintas lembaga — mengintegrasikan BAIS TNI secara aktif di lapangan, bukan hanya di atas kertas, dan menghubungkannya dengan BIN, Polri, Kejaksaan, dan BNN dalam satu struktur komando yang bergerak dalam satu logika: kenali jaringannya sebelum tangkap orangnya.

Ini adalah doktrin yang sangat berbeda dari pendekatan konvensional Bea Cukai, di mana koordinasi lintas lembaga kerap bersifat seremonial — rapat bersama, MoU ditandatangani, lalu masing-masing kembali ke silo-nya sendiri. Di bawah Djaka, koordinasi itu bukan seremonial karena ia sendiri tahu persis nilai operasional dari jaringan informasi yang sesungguhnya bekerja. Seseorang yang pernah duduk di posisi Sekretaris Utama BIN memahami bahwa data yang tidak dibagikan tepat waktu kepada pihak yang tepat adalah data yang mati — dan sistem yang saling tidak berbagi data adalah sistem yang sengaja membiarkan celah tetap terbuka.

Hasilnya terlihat dalam angka yang sulit dibantah. Dalam 11 bulan, DJBC mencatatkan penindakan rokok ilegal tertinggi sepanjang sejarah: 1,4 miliar batang pada 2025, lalu melonjak 295,9 persen secara tahunan di Januari 2026 saja. Penindakan narkotika menyentuh 18,37 ton dengan 1.813 kasus. Total penindakan 2025 menembus 30.451 kasus senilai Rp8,8 triliun. Dan puncaknya, tentu saja, adalah 190,56 kilogram emas di Halim — yang bukan hanya rekor nilai, tapi rekor bukti bahwa negara kini membaca jalur gelap dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya.

Namun ada dimensi lain dari latar belakang intelijen Djaka yang tidak kalah penting: pemahaman tentang deterrence sebagai instrumen strategis. Seorang intel tahu bahwa menangkap satu orang jauh kurang efektif dibanding membuat seluruh jaringan mempertanyakan keamanan operasinya. Press conference tinggi profil yang Djaka gelar pasca-penindakan Halim bukan sekadar kewajiban komunikasi publik — ia adalah pesan yang sengaja dikirimkan kepada seluruh ekosistem bayangan: titik yang selama ini kalian anggap aman, kini sudah tidak aman lagi. Sinyal ini, bagi mereka yang terbiasa berpikir dalam logika intelijen, jauh lebih keras dari bunyi belenggunya sendiri.

Satu Harapan Tidak Cukup — Tapi Membuktikan Sesuatu

Di sinilah kita perlu jujur pada diri sendiri sebagai bangsa.

Penindakan Halim adalah terobosan — tapi ia juga adalah cermin yang menyakitkan. Jika Rp502 miliar bisa terungkap dalam satu operasi, dan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah, maka pertanyaan logisnya adalah: berapa yang selama ini lolos? Kasus TPPU emas ilegal Kalimantan Barat senilai Rp25,8 triliun sudah 37 saksi diperiksa, namun belum satu tersangka ditetapkan. Aktor intelektual di balik jaringan yang mengalirkan Rp155 triliun ke rekening luar negeri masih bebas. Pintu Halim yang sekian lama terbuka untuk bisnis ilegal tidak bisa terbuka sendirian — selalu ada yang memastikannya tetap terbuka.

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh satu Djaka. Dan di sinilah refleksi paling jujur harus diucapkan.

Filsuf Jepang Kitaro Nishida pernah menulis tentang konsep ba — sebuah ruang atau konteks yang memungkinkan sesuatu menjadi nyata. Sebuah tindakan heroik tidak muncul dari kekosongan; ia muncul dari pertemuan antara individu dengan kapasitas tertentu, dan momen sejarah yang membutuhkan kapasitas itu. Djaka adalah figur yang tepat — tetapi hanya bermakna permanen jika ba-nya, yaitu sistem dan institusi di sekitarnya, ikut bertransformasi. Metodologi intelijen yang ia bawa harus diinstitusionalisasi ke dalam DNA Bea Cukai secara permanen — bukan bergantung pada satu orang yang bisa diganti setiap pergantian kabinet.

Satu sinar matahari tidak bisa menerangi seluruh gua. Tapi ia bisa membuktikan bahwa gua itu bisa diterangi — dan bahwa alasan ia selama ini gelap bukan karena tidak ada cahaya, melainkan karena tak ada yang mau menyalakannya.

“Gua itu luas. Dan ada banyak pintu lain yang belum menyala.” (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Di tengah kepanikan bursa Asia, dua nama tampak menjadi penopang utama ekonomi Indonesia, yakni Prajogo Pangestu, dan Keluarga Bakrie — dan itu mungkin bukan kebetulan.

PinterPolitik.com

Ada kalanya bursa saham tidak hanya membaca neraca, tetapi juga membaca arah negara.

Pada April 2026, penguatan IHSG ikut ditopang oleh emiten-emiten milik Prajogo Pangestu dan Grup Bakrie. Pergerakan saham konglomerasi besar itu kembali memperlihatkan bahwa dalam pasar yang sangat terkonsentrasi, beberapa nama saja mampu memberi efek luas pada sentimen ekonomi — bahkan pada saat dunia sedang panik. Prajogo sendiri bertahan di jajaran teratas orang terkaya Indonesia versi Forbes 2025 dan 2026 dengan kekayaan puluhan miliar dolar, yang menegaskan bahwa skala ekonominya bukan lagi sekadar korporasi, melainkan sebuah ekosistem kapital.

Di saat yang sama, Bakrie kembali muncul di panggung yang lebih simbolik. Pada 9 April 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial listrik VKTR di Magelang. Fasilitas itu diposisikan sebagai tonggak industrialisasi hijau nasional — penanda bahwa Indonesia ingin bergerak dari sekadar pengguna teknologi menjadi produsen yang punya kapasitas sendiri. Kehadiran Bakrie di situ bukan detail kecil. Ia memperlihatkan bagaimana konglomerat lama mencoba menautkan dirinya ke agenda ekonomi baru yang sedang dibangun pemerintah.

Dari dua peristiwa itu, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah Prajogo Pangestu dan Bakrie bisa dibaca sebagai benevolent oligarchs — oligark yang bukan hanya mengakumulasi kekayaan, tetapi juga ikut menanggung fungsi pembangunan?

Benevolent Oligarchs?

Teori benevolent oligarchs dari Profesor Tarun Khanna di Harvard Business School menarik karena ia memaksa kita keluar dari kebiasaan berpikir hitam-putih.

Dalam diskursus publik, oligarki kerap otomatis diasosiasikan dengan rente, kedekatan kekuasaan, dan ketimpangan. Semua itu tidak salah — tetapi juga belum lengkap. Dalam banyak negara berkembang, konglomerat besar justru sering muncul sebagai respons terhadap keterbatasan negara: pasar modal yang belum dalam, akses pembiayaan yang belum merata, birokrasi yang lamban, dan kebutuhan investasi yang terlalu besar untuk ditanggung negara sendirian. Dalam situasi seperti itu, oligark bukan sekadar pengambil keuntungan — ia juga penyedia kapasitas yang tidak bisa diabaikan.

Prajogo Pangestu memperlihatkan karakter itu dengan sangat jelas. Portofolionya menyentuh sektor-sektor yang bukan hanya besar secara nilai, tetapi menentukan arah industrialisasi jangka panjang: petrokimia, energi terbarukan lewat BREN, dan industri hilir batu bara. Karena skala kapitalnya besar, saham-saham yang terkait dengannya memiliki bobot sistemik di pasar. Ketika emiten-emiten itu menguat, yang bergerak bukan hanya portofolio investor — melainkan juga persepsi tentang stabilitas ekonomi nasional.

Di sinilah peran konglomerat besar menjadi mirip dengan infrastruktur kepercayaan: mereka tidak sekadar ikut pasar, tetapi ikut menopang suasana pasar. Dan pada momen-momen kritis seperti April 2026 — ketika konflik Timur Tengah memukul hampir semua bursa Asia — infrastruktur kepercayaan itulah yang membuat IHSG berdiri sendiri.

Namun menyebut itu “baik” secara sederhana tentu terlalu cepat. Pasar saham adalah mesin ekspektasi, bukan cermin netral dari manfaat publik. Kenaikan harga saham bisa berarti keyakinan atas fundamental — tetapi bisa juga berarti optimisme atas posisi strategis dalam kebijakan. Karena itu, membicarakan Prajogo dalam kerangka benevolent oligarchs lebih tepat dengan bahasa yang hati-hati: ia adalah aktor besar yang punya kapasitas nyata untuk mendorong sektor strategis, dan kapasitas itu sedang bekerja nyata di tengah krisis yang paling sulit sekalipun.

Grup Bakrie membawa lapisan analisis yang berbeda — dan lebih kompleks, khususnya di era kepemimpinan Anindya Novyan Bakrie, penerus Aburizal Bakrie yang kini semakin sering muncul di publik

Sebelumnya, sulit membicarakan grup ini tanpa menyentuh Lapindo. Peristiwa lumpur panas Sidoarjo sejak 2006 telah menjadi simbol luka sosial dan pertanyaan akuntabilitas korporasi yang belum sepenuhnya tuntas dalam ingatan publik Indonesia. Itu adalah kenyataan historis yang tidak bisa dihapus dengan narasi saja.

Tetapi justru karena itu, langkah Bakrie ke sektor kendaraan listrik menjadi menarik untuk dibaca lebih dalam.

VKTR bukan hanya ekspansi korporasi biasa. Ia adalah sinyal reposisi yang terang benderang: dari energi fosil ke elektrifikasi, dari warisan industri konvensional ke agenda dekarbonisasi yang sedang menjadi bahasa global. Komisaris Utama VKTR Anindya Bakrie bahkan menyatakan secara terbuka bahwa elektrifikasi kendaraan komersial berpotensi menghemat subsidi BBM hingga US$5 miliar per tahun — dan VKTR menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% tahun ini, meningkat ke 80% pada 2028. Itu bukan sekadar angka bisnis. Itu adalah komitmen terhadap agenda nasional yang bisa diukur.

Tentu, kita tidak perlu menyebutnya sebagai penebusan moral. Tetapi secara politik-ekonomi, langkah seperti ini dapat dibaca sebagai upaya memperbarui legitimasi: menunjukkan bahwa kelompok usaha yang dulu diasosiasikan dengan masalah publik kini berinvestasi di dalam agenda publik yang lebih luas. Yang lebih penting dari niat adalah bukti: pabrik yang berdiri, TKDN yang terukur, dan bus listrik yang kini beroperasi di jalanan Jakarta.

Rockefeller, Carnegie, dan Logika Sejarah

Sejarah Amerika Serikat pada awal abad ke-20 memberi paralel yang berguna soal peran “benevolent oligarchs”.

John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, dan J.P. Morgan bukan figur yang steril dari kontroversi. Rockefeller membangun Standard Oil dan menguasai industri minyak pada skala yang memaksa negara menciptakan regulasi antitrust. Carnegie mengubah baja menjadi tulang punggung industrialisasi sambil dipersidangkan atas perlakuannya terhadap buruh. Morgan menstabilkan sistem keuangan AS saat negara belum punya bank sentral — fungsi yang sejatinya adalah tugas publik, tetapi harus diambil oleh kapital privat. Mereka bukan malaikat. Tetapi mereka membangun infrastruktur ekonomi yang membuat Amerika melompat menjadi adidaya dalam satu generasi.

Analogi itu tidak mengajak kita meniru Amerika secara mentah. Tetapi ia membantu melihat bahwa dalam sejarah pembangunan, figur konglomerat besar sering muncul sebelum negara mencapai kapasitas penuh. Setelah itu, negara biasanya masuk lebih tegas untuk menata, mengawasi, dan menyeimbangkan. Sekuens itu bukan kelemahan — ia adalah pola yang berulang di hampir semua ekonomi besar dunia.

Pertanyaan tentang Prajogo dan Bakrie, dengan demikian, bukanlah apakah mereka setara dengan Rockefeller atau Morgan. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah mereka sedang mengisi fungsi historis yang serupa — menyediakan modal berani, menanggung risiko besar, dan mengkoordinasikan industri di saat negara masih membutuhkan penyangga?

Data April 2026 memberikan jawaban sementara yang menarik: ya, setidaknya di momen ini, mereka sedang mengisi fungsi itu.

Quo Vadis, Oligark yang ‘Ramah’?

Secara historis, peran Prajogo Pangestu dan Bakrie mungkin paling tepat dipahami sebagai aktor besar dalam momen ketika Indonesia masih mencari bentuk kapitalisme pembangunannya sendiri. Mereka bisa menjadi bagian penting dari solusi — dan saat ini, bukti-bukti menunjukkan mereka sedang berusaha ke arah sana.

“Krisis tidak pernah membunuh semua pemain — ia hanya menyingkirkan yang tidak siap.”

Ungkapan itu bukan hanya pepatah, tetapi ia menangkap dengan tepat apa yang sedang terjadi. Dalam ekosistem ekonomi yang matang, momen krisis justru menjadi ujian kelayakan: siapa yang hanya menumpang angin kebijakan, dan siapa yang benar-benar membangun kapasitas. Prajogo dan Bakrie, setidaknya di momen April 2026 ini, tampaknya sedang menjawab ujian itu — bukan melalui privilese, tetapi melalui kinerja yang bisa diukur di papan bursa.

Namun, sejarah mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi besar selalu membawa dua wajah: mesin pertumbuhan di satu sisi, konsentrasi pengaruh yang berlebihan di sisi lain. Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa pengaruh aktor publik hanya sah selama ia bermanfaat untuk masyarakat luas — dan ketika manfaat itu hilang, yang tersisa hanyalah dominasi. Gagasan itu relevan di sini: yang perlu dijaga bukan hanya agar konglomerat kuat, melainkan agar kekuatan mereka terus mendapat legitimasi melalui manfaat yang bisa dilihat, diukur, dan dirasakan publik.

Pada akhirnya, pertanyaan yang paling jujur bukan apakah Prajogo-Bakrie adalah benevolent oligarchs dalam arti yang sempurna. Pertanyaan yang lebih produktif adalah: sejauh mana kita mampu memastikan bahwa ketika konglomerat besar diberi ruang, hasilnya benar-benar memperluas kemakmuran — bukan hanya memperluas pengaruh.

Di saat bursa-bursa Asia ambruk dan IHSG berdiri sendiri, satu hal yang pasti: hari ini, mereka sedang membuktikan bahwa pertanyaan itu layak dijawab dengan optimisme. (D74)

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #18
PinterPolitik.com

Di sebuah pelabuhan kecil, menjelang musim yang tidak menentu, perahu-perahu kembali lebih awal. Layar diturunkan. Tali-tali diikat ganda. Pedagang menutup lapak sebelum hari benar-benar gelap, dan seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya mengapa semua orang terburu-buru pulang. Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke ujung dermaga, ke arah satu kapal yang justru sedang memuat — diam-diam, tanpa banyak kata, dengan urutan yang sudah lama direncanakan.

Kapal itu bukan cerita tentang tempat lain. Kapal itu adalah negeri ini.

Laporan terbaru Bank Dunia menurunkan proyeksi ekonomi Indonesia 2026 ke 4,7 persen — sedikit di atas rata-rata dunia — dan belum setinggi langit yang sedang diukur Jakarta untuk dirinya sendiri. Di hampir semua ibu kota negara berkembang, respons terhadap angka semacam ini sudah baku: rapatkan barisan, potong belanja, tunggu badai berlalu. Jakarta memilih jalan lain. Lebih dari Rp 400 triliun dialokasikan untuk ketahanan energi, hampir Rp 340 triliun untuk pertahanan, dan ratusan triliun lagi untuk hilirisasi yang belum selesai. Bagi mata yang terbiasa membaca neraca, ini terlihat seperti keberanian yang tidak perlu — begitu bisik mereka yang lebih percaya pada spreadsheet daripada pada sejarah. Bagi yang terbiasa membaca sejarah, ini adalah logika yang sudah dipahami oleh setiap pedagang yang pernah membeli gudang di musim paceklik: harga bangunan paling rendah justru ketika dermaga-dermaga masih basah dan langit belum memutuskan warnanya. Ia menjadi paling mahal ketika semua orang sudah kembali berlayar.

Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar belanja besar. Selama setengah abad, dunia hidup di bawah rezim yang tidak tertulis namun rapi disebut petrodollar: simbiosis antara minyak, dolar, dan jaminan keamanan yang dijaga oleh armada bertenaga fosil di selat-selat yang sama. Indonesia pernah berdiri sebentar di panggung itu — sebagai anggota OPEC yang kemudian menjadi importir — sebelum perlahan bergeser ke sayap panggung. Yang dilakukan Prabowo hari ini, jika dilihat dari jarak yang cukup jauh, bukan menambal fiskal atau memperbarui armada. Ia sedang berusaha pindah dari sayap panggung ke kursi pengarah, kali ini bukan dengan minyak, melainkan dengan kombinasi yang lebih baru: nikel, tembaga, dan listrik.

Indonesia memegang sekitar 40 persen cadangan nikel dunia dan hampir 60 persen produksi globalnya. Chile, yang memegang sepertiga cadangan tembaga dunia, sudah mulai bergerak ke arah yang serupa meski dengan langkah yang lebih pelan. Filipina, dengan cadangan nikel terbesar kedua, masih memilih mengekspor bijih mentah. Pertanyaannya bukan apakah tatanan mineral-listrik akan terbentuk. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi arsiteknya. Di sinilah kesalahan paling umum dalam membaca kebijakan Prabowo terjadi: para analis memperlakukan tiga komitmen besarnya — energi, pertahanan, dan hilirisasi — sebagai tiga proyek yang berdiri sendiri, lalu menjumlahkan biayanya dan mengernyitkan dahi. Mereka bukan tiga proyek. Mereka adalah satu rangkaian. Listrik bersih diperlukan untuk melebur nikel dengan biaya rendah dan emisi yang bisa diterima pasar Eropa; nikel yang diolah menghidupkan industri baterai yang menjadi fondasi kemampuan pertahanan modern; pertahanan yang kredibel menjaga jalur di mana mineral itu mengalir ke dunia. Putuskan satu mata rantai, seluruh sistem kehilangan dayanya — dan justru karena itulah rangkaian ini didesain untuk tidak bisa diputus. Tutup rangkaiannya, Indonesia berhenti menjadi tempat yang dilewati dan mulai menjadi tempat yang harus disinggahi.

Selama lima abad, nasib negeri ini ditentukan oleh apakah selat-selatnya terbuka atau tertutup, oleh apakah kapal-kapal datang atau melintas saja. Untuk pertama kalinya, pertanyaannya sedang dibalik. Bukan lagi apakah dunia mau singgah. Melainkan apakah dunia punya pilihan untuk tidak singgah.

Sejarah memiliki lebih banyak catatan tentang pemimpin yang berhasil dengan kalkulasi serupa daripada yang biasa kita akui. Park Chung-hee meluncurkan program industri berat Korea di tengah krisis minyak 1973, ketika seluruh dunia mengatakan Seoul terlalu miskin untuk bermimpi — dua dekade kemudian, POSCO dan Hyundai menjadi nama yang diucapkan di setiap ruang rapat industri dunia. Deng Xiaoping membuka zona ekonomi ketika Tiongkok masih termiskin di Asia; justru karena tidak ada yang percaya, ia mendapatkan mitra dan harga yang tidak akan pernah tersedia di masa percaya diri. Mahathir membangun Petronas dan industri manufaktur Malaysia di tengah jatuhnya harga komoditas, dan dikritik sebagai megalomaniak — sampai tetangganya sendiri mulai mengetuk pintu untuk belajar. Hilirisasi Indonesia adalah kelanjutan logika itu — logika yang oleh Albert Hirschman, ekonom pembangunan kelahiran Berlin, disebut sebagai kaitan ke depan: menggenjot satu sektor yang cukup kuat menarik sektor-sektor lain di belakangnya. Cara pembiayaannya — BUMN, konsorsium multinasional, Danantara — adalah versi tropis dari apa yang Alexander Gerschenkron, sejarawan ekonomi yang meneliti industrialisasi Eropa Timur, sebut keistimewaan negara yang datang belakangan: ia tidak mewarisi infrastruktur usang, dan bisa melompat dengan teknologi termutakhir, lewat negara yang berani memikul risiko yang tak berani diambil pasar.

Tidak ada negara yang selamat dengan menunggu.

Tetapi musuh terbesar setiap kapal besar bukanlah badai di luar. Ia adalah kebocoran kecil di lambung — yang diam-diam mengisi palka dengan air sementara kapten sedang membaca arah angin di haluan. Kebocoran itu datang dari dua arah sekaligus. Yang pertama: lingkaran terdekat presiden — para pembantu, para pemangku jabatan, para penjaga pintu istana yang mengubah kedekatan menjadi transaksi. Beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat baru-baru ini bukan sekadar skandal anggaran; mereka adalah sinyal bahwa ada orang-orang di ruang kemudi yang sudah mulai menyisipkan muatan pribadi ke dalam kapal negara, sementara kapten sedang membentangkan peta untuk perjalanan berikutnya. Yang kedua: deep state — para pejabat kementerian dan birokrat karir yang sudah berlayar di kapal ini jauh sebelum Prabowo naik, yang tetap di pos ketika presiden berganti, yang menguasai setiap lorong dan setiap kunci cadangan, dan yang tahu persis bagaimana membuat perintah dari atas tiba di bawah dalam bentuk yang sudah berbeda. Kaisar Yang dari Dinasti Sui membangun Kanal Besar Tiongkok pada abad ketujuh — proyek yang masih mengalirkan air empat belas abad kemudian. Tetapi para pejabat yang mengawasi pembangunannya menyisipkan nama sendiri di antara baris-baris anggaran. Kanal itu abadi. Dinasti yang membangunnya tidak bertahan empat puluh tahun. Lee Kuan Yew memahami paradoks ini lebih awal daripada siapa pun di Asia modern — ia membangun biro antikorupsi sebelum membangun bandara, karena ia tahu: yang meruntuhkan prakarsa besar bukanlah mereka yang menentangnya dari luar, melainkan mereka yang diberi kunci gudang dan diam-diam mengubah mandat negara menjadi jalan pintas pribadi.

Di balik seluruh kalkulasi fiskal itu, ada sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam: sebuah kontrak baru antara pemimpin dan bangsanya. Para populis di banyak negara menjanjikan subsidi dan pajak rendah — janji yang terasa hangat di telapak tangan hari ini tetapi menguap sebelum anak-anak sempat tumbuh. Prabowo memilih membuat janji yang lebih berat dan lebih jujur: kedaulatan energi dan kemampuan pertahanan — sesuatu yang tidak bisa disentuh pemilih besok pagi, tetapi yang akan menentukan apakah cucu mereka masih harus mengantri BBM dari tanker negara lain.

Lima puluh tahun dari sekarang, ketika sejarawan menamai periode ini, mereka mungkin akan menyebutnya Musim Ketika Jakarta Berhenti Menunggu.

Dan di pelabuhan kecil itu, ketika pagi akhirnya tiba, perahu-perahu lain masih terikat di dermaga. Kapal yang dimuat diam-diam sepanjang malam itu telah jauh di tengah laut. Atau, barangkali, itu bukan cerita yang tepat. Kapal itu tidak sedang meninggalkan pelabuhan. Kapal itu sedang menjadikan dirinya pelabuhan. Anak kecil di dermaga itu mungkin tidak akan pernah tahu nama kapal itu. Tetapi ia akan tumbuh besar di sebuah negeri yang memiliki listriknya sendiri, yang tidak perlu mengantri BBM dari tanker asing, dan yang, ketika dunia memilih menarik diri, justru menjadi tempat di mana dunia terpaksa berlabuh.

Itulah, barangkali, definisi paling sederhana dari statecraft. Bukan keberanian yang riuh. Bukan retorika yang berbusa. Melainkan disiplin diam-diam untuk memuat ketika yang lain menurunkan layar, dan berlayar justru di saat dunia memilih menarik diri.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Harga BBM tak naik di tengah krisis energi global terbesar sejak 1973. Siapa trio menteri di balik tameng ekonomi RI?

PinterPolitik.com

“Coordination may be more difficult in crisis, given the need for swift action and the opportunities for playing bureaucratic politics, but it remains as important as ever for success.” – B. Guy Peters, “Governing in a Time of Global Crises” (2021)

Cupin baru saja mengisi tangki motornya di SPBU dekat rumah. Harga Pertalite masih Rp10.000 per liter—persis sama seperti bulan lalu—dan ia bergumam lega, “Katanya perang dunia, tapi kok harganya belum naik?”

Kelegaan Cupin bukan tanpa alasan. Pada 6 April 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi—Pertalite dan solar—setidaknya hingga akhir tahun, selama harga minyak dunia rata-rata tidak melampaui 97 dolar AS per barel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat jaminan itu di hadapan Komisi XI DPR RI. Ia menegaskan anggaran negara cukup kuat menahan guncangan, dengan bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp420 triliun—termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan—siap dimobilisasi kapan saja.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional tetap aman dan diversifikasi impor minyak sedang diperluas ke berbagai negara baru. Pernyataannya pragmatis dan menenangkan: pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kekurangan energi.

Di banyak negara lain, situasinya jauh lebih berat. Pakistan menerapkan empat hari kerja per minggu dan menutup institusi pendidikan selama dua minggu; Italia membatasi pengisian bahan bakar jet di empat bandara; Inggris mulai membatalkan penerbangan karena kelangkaan avtur.

Indonesia, sebaliknya, berhasil melewati Lebaran 2026 tanpa kenaikan harga BBM—sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh mengingat International Energy Agency menyebut penutupan Selat Hormuz sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Dallas Federal Reserve memperkirakan harga minyak WTI rata-rata 98 dolar per barel dan pertumbuhan PDB global turun 2,9 persen pada kuartal kedua 2026.

Cupin mungkin tidak menyadarinya, tetapi stabilitas harga di SPBU itu adalah hasil dari kalkulasi yang dilakukan jauh sebelum krisis memuncak. Pemerintah telah menyiapkan skenario harga minyak di level 80 hingga 100 dolar per barel, lengkap dengan strategi alokasi bantalan fiskal untuk setiap skenario.

Lalu, bagaimana sebenarnya trio menteri ekonomi Prabowo mengoordinasikan respons yang sejauh ini berhasil menahan guncangan? Dan apa yang bisa kita pelajari dari pembagian peran mereka yang tampaknya terstruktur dan saling melengkapi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tiga “Jenderal”, Satu Misi

Dalam literatur ilmu politik, kolaborasi antar-pejabat di masa krisis adalah salah satu tantangan terberat dalam tata kelola pemerintahan. Alex Mintz dan Carly Wayne dalam buku mereka The Polythink Syndrome menjelaskan bahwa tim pengambil keputusan puncak yang ideal beroperasi di titik keseimbangan—yang mereka sebut Productive Polythink—di mana keragaman keahlian dikelola secara konstruktif menuju keputusan yang koheren.

Trio Airlangga-Bahlil-Purbaya menarik untuk dibaca melalui kerangka ini karena masing-masing membawa keahlian dan gaya yang berbeda, namun bergerak dalam satu arah strategis. Ketiganya menunjukkan pola koordinasi yang jarang terlihat di kabinet-kabinet sebelumnya.

Airlangga Hartarto, sebagai Menko Perekonomian, memainkan peran sebagai arsitek kebijakan dan koordinator lintas kementerian. Dialah yang merumuskan “Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional dan Kebijakan Energi” pada 31 Maret 2026—paket komprehensif yang mencakup penghematan energi, efisiensi anggaran, hingga percepatan transisi energi melalui biodiesel B50.

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, berperan sebagai komandan lapangan yang memastikan rantai pasok energi tetap utuh. Ia bergerak cepat membuka jalur impor alternatif, termasuk dari Rusia dan negara-negara pemasok baru, dengan pragmatisme yang dibutuhkan di masa darurat.

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menjadi penjaga gawang fiskal yang memastikan APBN tetap mampu membiayai subsidi tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Ia telah menyiapkan kalkulasi skenario harga minyak hingga 100 dolar per barel dan menegaskan bahwa potensi tambahan penerimaan dari sektor energi dan batubara turut memperkuat bantalan fiskal.

Pola pembagian peran ini mengingatkan pada model Abenomics di Jepang tahun 2013, yang dianalisis IMF dalam publikasi Can Abenomics Succeed?. Perdana Menteri Shinzo Abe mengoordinasikan “tiga panah”—pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural—di mana setiap panah punya penanggung jawab berbeda tetapi bergerak di bawah satu visi besar yang sama.

Korea Selatan pada krisis 1997 juga menunjukkan bahwa koordinasi erat antara kementerian keuangan dan bank sentral menjadi kunci pemulihan yang relatif cepat. Indonesia saat ini menerapkan pola serupa: sinergi antara Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian ESDM berjalan melalui rapat-rapat terbatas yang intensif di Istana sejak awal 2026.

B. Guy Peters dalam artikel Governing in a Time of Global Crises menegaskan bahwa koordinasi antar-aktor ekonomi menjadi faktor penentu keberhasilan respons krisis. Ia mencatat bahwa negara-negara yang mampu menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral secara simultan cenderung keluar dari krisis lebih cepat dan lebih kuat.

Yang menarik dari trio Indonesia adalah kemampuan mereka menampilkan unified front di hadapan publik dan pasar—sebuah sinyal kepercayaan diri yang bukan tanpa dasar. Konferensi pers bersama dari Seoul pada 31 Maret, yang dihadiri langsung oleh Airlangga dan Bahlil serta secara virtual oleh Purbaya, menunjukkan koordinasi yang terencana dan pesan yang konsisten.

Pertanyaan selanjutnya: faktor-faktor apa yang membuat koordinasi seperti ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Dan bisakah model kolaborasi ini menjadi keunggulan khas Indonesia dalam menghadapi krisis-krisis mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Jenderal Ekonomi” yang Adaptif?

Gabriel Lele dalam risetnya Concurrency as Crisis Decision-Making Governance yang mengkaji respons Indonesia terhadap pandemi COVID-19 menemukan bahwa Indonesia memiliki kapasitas adaptif yang sering diremehkan. Negeri ini mampu bergeser dari mode pemerintahan terpusat ke mode kolaboratif dengan relatif cepat ketika krisis menuntutnya.

Kapasitas adaptif serupa tampak dalam respons terhadap krisis energi 2026 ini. Pemerintah tidak hanya bereaksi defensif, tetapi juga memanfaatkan momentum krisis untuk mendorong agenda transisi energi—sebuah langkah yang oleh lembaga riset IESR diapresiasi sebagai sinyal positif.

Les Metcalfe dalam studi klasiknya tentang koordinasi kebijakan antar-kementerian mengidentifikasi sembilan level koordinasi pemerintah, dari pertukaran informasi hingga penetapan prioritas bersama. Langkah-langkah seperti pembentukan Dewan Energi Nasional dengan Bahlil sebagai Ketua Harian dan tujuh menteri sebagai anggota menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak naik dalam tangga koordinasi itu.

Faktor pertama yang memperkuat kolaborasi trio ini adalah kejelasan division of labor. Airlangga mengoordinasikan kebijakan makro, Bahlil mengelola pasokan dan infrastruktur energi, Purbaya menjaga perbendaharaan—tidak ada tumpang tindih yang membingungkan pasar atau publik.

Faktor kedua adalah kecepatan respons. Hanya dalam satu bulan sejak penutupan Selat Hormuz, pemerintah sudah meluncurkan paket kebijakan komprehensif, menandatangani sejumlah kesepakatan energi baru dengan mitra internasional di Tokyo dan Seoul, serta mengamankan jaminan pasokan dari jalur alternatif.

Faktor ketiga—dan mungkin yang paling unik—adalah kemampuan Indonesia memanfaatkan krisis sebagai akselerator. Target 100 GW tenaga surya yang dicanangkan Presiden Prabowo, percepatan B50 yang berpotensi mengurangi 4 juta kiloliter konsumsi BBM fosil, dan dorongan konversi kendaraan listrik semuanya adalah kebijakan jangka panjang yang dipercepat oleh urgensi jangka pendek.

Mintz dan Wayne menyebut kemampuan mengubah tekanan menjadi momentum sebagai ciri Productive Polythink yang paling berharga. Ketika sebuah tim tidak sekadar bertahan dari krisis tetapi menggunakannya sebagai batu loncatan menuju transformasi, di situlah letak perbedaan antara manajemen krisis biasa dan kepemimpinan krisis sejati.

Indonesia juga memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki banyak negara lain yang sama-sama terdampak. Cadangan batubara yang besar, potensi geotermal terbesar di dunia, garis khatulistiwa yang ideal untuk energi surya, serta posisi geografis yang memungkinkan diversifikasi sumber impor dari berbagai benua—semua ini adalah modal yang siap dikonversi menjadi ketahanan energi jangka panjang.

Pada akhirnya, trio “jenderal ekonomi” Prabowo sedang diuji oleh krisis yang skalanya belum pernah dialami generasi ini—dan sejauh ini, mereka menunjukkan bahwa koordinasi yang solid, pembagian peran yang jelas, dan kecepatan respons bisa menjadi tameng yang efektif bagi 280 juta rakyat Indonesia. Cupin boleh kembali mengisi tangki motornya dengan tenang, bukan karena krisis tidak ada, melainkan karena ada tangan-tangan yang bekerja keras memastikan dampaknya tidak sampai ke pompa bensin di dekat rumahnya. (A43)

Kalau menurut kalian, menteri siapa lagi nih yang berjasa besar di tengah konflik global ini? Share di kolom komentar ya

#jaganegeri #airlanggahartarto #bahlillahadalia #purbayayudhisadewa #ekonomi

Kalau pandangan kalian sendiri soal narasi usulan dari Pak Jusuf Kalla bagaimana? Share di kolom komentar ya

#jaganegeri #jusufkalla #saiddidu #ekonomi #politikindonesia

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com

KATA PEMRED #11
PinterPolitik.com

Ada sebuah kecemasan yang purba dalam angka. Ketika sejumlah analis dan komentator ekonomi mendedahkan kemungkinan Rupiah menyentuh Rp20.000 per Dolar AS, mereka sebenarnya tidak sedang menyodorkan sebuah kalkulasi semata. Mereka sedang melukis sebuah memento mori bagi ekonomi kita. Di balik deretan data itu, ada sebuah drama yang sedang dipentaskan: sebuah narasi tentang kerapuhan, tentang hantu geopolitik yang bangkit, dan tentang kita—sebuah bangsa yang seolah-olah ditakdirkan untuk senantiasa cemas di hadapan hijau lembaran Dolar.

Namun, barangkali kita perlu bertanya: di manakah batas antara peringatan dan horoskop? Dalam ekonomi, sebagaimana dalam puisi, kata-kata memiliki daya magisnya sendiri. Ia bisa menjadi penawar, tapi ia juga bisa menjadi racun yang bekerja dalam diam.

Masalah utama dari skenario Rp20.000 bukan terletak pada hitungan di atas kertas. Dalam jagat moneter yang serba mungkin, angka hanyalah titik koordinat dalam peta ketidakpastian. Yang merisaukan adalah bagaimana logika itu disusun untuk menjadi sebuah cakrawala yang terasa tak terelakkan. Dalam riuh rendah diskursus publik, garis antara sebuah “skenario terburuk” dan “ekspektasi dasar” sering kali menguap. Begitu sebuah angka ekstrem dilemparkan ke tengah pasar tanpa jangkar probabilitas yang jernih, ia berhenti menjadi analisis. Ia menjadi sugesti. Ia menjadi berhala baru yang kita sembah dengan rasa takut.

Di sinilah persoalan metodologis mulai muncul. Dalam disiplin analisis risiko, terdapat perbedaan mendasar antara stress scenario dan baseline forecast. Stress scenario dirancang untuk menguji ketahanan kebijakan terhadap kondisi ekstrem—bukan untuk diumumkan sebagai arah yang hampir pasti. Ketika skenario ekstrem dilepas ke ruang publik tanpa pagar probabilitas, pasar tidak membacanya sebagai alat uji. Pasar membacanya sebagai sinyal. Pada titik ini, analisis berisiko berubah menjadi amplifikasi kecemasan. Apa yang dimaksud sebagai kemungkinan terburuk perlahan dipersepsikan sebagai takdir yang mendekat.

Di sini, kita teringat pada Baruch Spinoza. Filsuf yang hidup dalam kesunyian itu pernah menulis bahwa ketakutan (metus) tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu berpasangan dengan harapan yang goyah. Dalam ekonomi, ketakutan adalah persepsi tentang sebuah ketidakberdayaan. Narasi bahwa Rupiah akan meluncur ke angka dua puluh ribu karena badai geopolitik seolah-olah mengatakan bahwa kita adalah objek pasif dari sejarah. Seolah-olah Rupiah adalah sehelai daun kering yang diterbangkan angin dari Washington atau Beijing, tanpa ada dahan yang mampu menahannya.

Namun, apakah ekonomi benar-benar sebuah mesin linear yang tanpa jiwa?

Robert Shiller, sang penjelajah Narrative Economics, memberikan kita sebuah kacamata lain. Pasar, katanya, tidak digerakkan oleh pergeseran fundamental semata, melainkan oleh cerita yang menular. Cerita tentang “Rupiah 20.000” adalah sebuah virus naratif yang sempurna. Ia sederhana, ia dramatis, dan ia menyentuh syaraf trauma kolektif kita tentang tahun 1998. Tapi justru di sinilah letak jebakannya. Ketika cerita ini menyebar, ia mulai mengubah perilaku manusia. Importir bergegas memborong Dolar bukan karena butuh, tapi karena cemas. Korporasi melakukan hedging bukan karena risiko nyata, tapi karena bayangan hantu. Di titik ini, narasi tidak lagi memotret realitas; ia sedang melahirkan realitas itu sendiri melalui rahim ketakutan.

Ada dimensi lain yang jarang dibicarakan: bahwa proyeksi ekstrem dalam ekonomi modern tidak pernah benar-benar netral. Ia bisa menjadi sinyal koordinasi bagi pasar. Ketika angka Rp20.000 dilemparkan ke ruang publik oleh figur otoritatif, ia tidak hanya dibaca sebagai analisis—ia dibaca sebagai kemungkinan yang mulai dipertimbangkan. Hedge fund membaca. Importir membaca. Dealer valas membaca. Dalam dunia yang bergerak oleh ekspektasi, angka tersebut dapat berfungsi sebagai semacam focal point—sebuah titik temu psikologis yang mengarahkan perilaku kolektif. Di titik ini, forecast tidak lagi berdiri di luar pasar. Ia masuk ke dalam pasar dan ikut menggerakkan arah arus modal.

Inilah paradoks ekonomi modern: prediksi yang terlalu dramatis dapat mempercepat realisasi dari prediksi itu sendiri. George Soros menyebutnya sebagai reflexivity—ketika persepsi pelaku pasar mengubah realitas yang mereka coba ramalkan. Maka, narasi “Rupiah 20.000” tidak lagi sekadar hipotesis. Ia berpotensi menjadi benih kepanikan yang tumbuh lebih cepat dari akar masalahnya sendiri. Dan ketika itu terjadi, pasar bukan lagi cermin yang memantulkan kenyataan—ia telah berubah menjadi panggung yang mementaskan ketakutan.

Trauma 1998 tidak boleh dipakai sebagai jalan pintas intelektual untuk membaca setiap tekanan kurs hari ini. Sejarah memang penting sebagai alarm, tetapi ia menjadi menyesatkan ketika diperlakukan sebagai cetakan karbon bagi setiap episode volatilitas baru.

Inilah yang sering luput dari mereka yang terlalu terpaku pada angka: bahwa nilai tukar adalah sebuah dialektika. Ia adalah percakapan antara tekanan dari luar dan ketahanan dari dalam. Mengabaikan respons domestik berarti membaca sebuah buku hanya dari sampulnya yang kusam.

Indonesia hari ini, betapapun banyaknya kekurangan yang kita miliki, bukanlah pasien yang sama dengan yang kita lihat tiga dekade silam. Kita telah membangun apa yang saya sebut sebagai “Antibodi Moneter”. Sebuah sistem imun yang bekerja dalam sunyi. Kita memiliki cadangan devisa yang bukan sekadar angka di laporan tahunan, melainkan amunisi yang siap diledakkan dalam Triple Intervention. Kita memiliki Bank Indonesia yang kini bertindak bak seorang ahli alkimia; mereka tidak lagi reaktif menunggu api membesar, melainkan melakukan intervensi pre-emptive melalui instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ini adalah bentuk kedaulatan mental di tengah badai global yang tak menentu. Tentu saja, intervensi bukanlah senjata yang tak terbatas—ia efektif selama kepercayaan pasar tidak runtuh lebih cepat dari kecepatan bank sentral merespons.

Lalu ada geopolitik, yang sering kali dipandang sebagai momok yang gelap. Dalam era Geoeconomic Fragmentation, dunia memang sedang terbelah. Keuangan sedang dijadikan senjata. Dolar sedang dipersenjatai. Namun, di tengah fragmentasi itu, Indonesia sedang memainkan peran sebagai pejalan kaki yang cerdik. Kita melakukan Multipolar Hedging. Kita tidak lagi menggantungkan nasib pada satu matahari. Melalui hilirisasi dan penguatan rantai pasok global, kita justru memiliki posisi tawar yang unik. Secara paradoks, ketegangan dunia yang menaikkan harga energi dan pangan sering kali justru menebalkan surplus neraca perdagangan kita. Inilah hidden buffer—sebuah berkah yang sering kali tak terbaca oleh mereka yang hanya memandang Rupiah dengan kacamata melankolis.

Mohamed El-Erian menyebut zaman ini sebagai “rezim volatilitas tinggi”. Tapi volatilitas bukanlah sinonim dari kiamat. Volatilitas adalah napas pasar yang sedang mencari keseimbangan baru. Dalam rezim ini, harga-harga akan berayun lebih tajam, lebih cepat, dan terkadang lebih kejam. Namun, sejarah pasar mengajarkan kita bahwa ayunan selalu terjadi dua arah. Mata uang yang melemah hari ini bisa menguat esok hari saat sentimen bergeser dan fundamen berbicara. Kesalahan terbesar dari narasi “Rupiah 20.000” adalah ia memperlakukan volatilitas sebagai sebuah garis lurus menuju bawah, seolah-olah gravitasi ekonomi hanya bekerja untuk menjatuhkan, bukan untuk menyeimbangkan.

Ada sebuah batas yang halus antara kewaspadaan (alert) dan alarmisme. Peringatan adalah sebuah undangan untuk berjaga-jaga. Alarmisme adalah sebuah pengumuman bahwa pintu sudah terkunci dan kunci telah hilang. Ekonomi modern bukan hanya soal data statistik; ia adalah soal kepercayaan. Dalam kondisi ketidakpastian global yang pekat, sebuah narasi yang didorong oleh alarmisme dapat merusak kepercayaan itu lebih cepat daripada pelarian modal itu sendiri.

Nilai tukar dalam jangka pendek bukan referendum harian atas kualitas ekonomi nasional. Ia sering kali lebih menyerupai arena di mana sentimen, posisi spekulatif, rebalancing portofolio, dan kebutuhan likuiditas jangka pendek saling bertubrukan. Karena itu, depresiasi tajam tidak selalu berarti fundamental ambruk; sering kali ia hanya menandai bahwa pasar sedang mem-price ketakutan lebih agresif daripada data.

Narasi ekstrem bukan hanya berbahaya bagi pelaku pasar; ia juga bisa menjebak pembuat kebijakan ke dalam self-fulfilling policy trap. Ketika tekanan psikologis publik dibangun terlalu tinggi, otoritas bisa terdorong mengambil langkah yang terlalu agresif, terlalu cepat, atau terlalu mahal—bukan semata karena fundamental memaksanya, melainkan karena opini publik telah lebih dahulu mendramatisasi keadaan. Dalam titik ini, alarmisme tidak hanya membebani pasar, tetapi juga mempersempit ruang manuver negara.

Mungkin, persoalan sebenarnya bukanlah pada Rupiah, melainkan pada cara kita memandang angka. Di ruang publik kita, nilai tukar sering kali diperlakukan bak sebuah berhala moneter. Jika angka menguat, kita merasa perkasa; jika melemah, kita merasa hancur. Kita lupa bahwa kurs adalah sebuah barometer psikologi kolektif. Ia mencerminkan seberapa besar kita percaya pada diri kita sendiri di hadapan dunia.

Ketika angka Rp20.000 disebut secara berulang dalam judul-judul berita yang sensasional, ia tidak lagi berfungsi sebagai proyeksi ekonomi. Ia bermutasi menjadi sebuah “horizon mental”. Kita mulai berhenti bertanya tentang fundamental ekonomi, dan mulai bertanya tentang kapan kehancuran itu akan tiba. Pergeseran bahasa ini adalah sebuah kekalahan sebelum peperangan dimulai. Ia adalah kemenangan imajinasi buruk atas kenyataan yang sebenarnya masih bisa kita kelola.

Siapa sebenarnya yang sedang membentuk ekspektasi kita? Apakah para ahli dengan data yang jernih, ataukah narasi-narasi yang sengaja ditiupkan untuk memicu kegelisahan pasar demi keuntungan spekulatif segelintir orang? Di sinilah kedaulatan kita sedang diuji. Bukan hanya kedaulatan moneter, tapi kedaulatan epistemik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memahami hal ini secara intuitif. Pendekatannya sejak hari pertama menjabat bukan sekadar kebijakan fiskal—ia adalah narasi yang disengaja. Dengan menyandarkan kebijakannya pada mekanisme self-fulfilling prophecy, Purbaya membuktikan bahwa apa yang berlaku untuk ketakutan, berlaku pula untuk harapan. Pasar yang percaya ekonomi akan tumbuh akan bertindak seolah pertumbuhan itu sudah terjadi—dan itulah yang mendorongnya menjadi nyata. Jika narasi buruk bisa meruntuhkan, narasi yang baik bisa membangun. Rupiah bukan hanya soal angka di layar terminal Bloomberg. Ia adalah soal cerita apa yang kita pilih untuk dipercaya.

Krisis mata uang modern jarang dimulai dari angka. Ia dimulai dari cerita. Ketika cukup banyak orang percaya Rupiah akan jatuh, mereka mulai bertindak seolah-olah kejatuhan itu sudah terjadi. Dan pada titik itulah pasar berhenti menjadi cermin realitas, dan berubah menjadi mesin yang memproduksi realitasnya sendiri. Dalam ekonomi abad ke-21, ketakutan bukan sekadar reaksi terhadap krisis—ia adalah bahan bakar krisis itu sendiri.

Pada akhirnya, arah Rupiah tidak akan ditentukan oleh seberapa besar arus Dolar yang keluar masuk, melainkan oleh seberapa tenang kita menghadapi badai. Sebagaimana ajaran Spinoza, kita harus berusaha untuk tidak meratap, tidak menertawakan, tidak mengutuk, melainkan memahami. Memahami bahwa volatilitas adalah bagian dari hidup, dan bahwa angka Rp20.000 hanyalah sebuah bayangan yang akan sirna jika kita mampu menjaga cahaya kepercayaan kita sendiri.

Ekonomi kita bukan hanya soal berapa harga satu Dolar hari ini. Ia adalah soal martabat sebuah bangsa yang menolak untuk didikte oleh ketakutannya sendiri. Karena itu, kedaulatan moneter pada akhirnya bukan hanya soal cadangan devisa, suku bunga, atau intervensi. Ia juga soal disiplin bahasa. Negara yang gagal menjaga tata bahasa ekonominya akan lebih mudah digoyang oleh spekulasi daripada oleh defisit itu sendiri. Sebab di zaman pasar yang digerakkan ekspektasi, kata-kata yang sembrono dapat lebih mahal daripada angka yang salah.

Rupiah mungkin akan berayun, sebagaimana laut yang tak pernah benar-benar tenang. Tetapi sebuah republik tidak boleh menyerahkan psikologinya kepada para pedagang kiamat ekonomi. Kurs boleh berfluktuasi. Namun kepercayaan tidak boleh runtuh hanya karena sebuah angka yang dijadikan berhala.

**********************

LAMPIRAN DATA

Lima Angka yang Menjawab Skenario Rp20.000

Ketika narasi tentang Rupiah menyentuh Rp20.000 per Dolar AS bergulir di ruang publik, data berbicara lebih dingin dari kegelisahan. Tim PinterPolitik merangkum indikator ketahanan eksternal Indonesia per Maret 2026 — beserta dua lampu kuning yang tidak boleh diabaikan.

I. Lima Pilar Antibodi Moneter

Data bersumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirilis sepanjang Januari–Maret 2026.

II. Dua Lampu Kuning yang Tidak Boleh Diabaikan

Ketahanan bukan berarti ketiadaan risiko. Data berikut adalah sinyal nyata yang harus direspons oleh kebijakan — bukan ditutup oleh retorika.

III. Membaca Data Secara Utuh

Kelima pilar ketahanan di atas bukanlah alasan untuk bersantai. Dua lampu kuning adalah sinyal nyata yang harus direspons. Namun dalam perspektif yang jujur, kondisi Indonesia hari ini berbeda secara struktural dari tahun 1998: cadangan devisa hampir 20 kali lipat lebih besar, neraca perdagangan surplus hampir enam tahun tanpa henti, dan probabilitas resesi berada di level terendah di antara negara berkembang sebanding.

Angka Rp20.000 per Dolar AS bukan mustahil dalam skenario geopolitik terburuk. Tapi ia juga bukan takdir. Ia adalah salah satu titik dalam rentang probabilitas — dan data menunjukkan bahwa fundamen Indonesia saat ini memberikan jangkar yang cukup kuat untuk mencegah spiral depresiasi yang tak terkendali, selama respons kebijakan tetap cepat, terukur, dan tidak panik.

Satu pekerjaan rumah yang belum selesai adalah edukasi pelaku pasar secara sistematis. Importir yang bergegas memborong Dolar bukan karena kebutuhan riil, dan korporasi yang melakukan hedging berlebihan bukan karena risiko terukur, keduanya sedang bertindak di bawah dikte trauma 1998 — bukan atas dasar analisis fundamental 2026. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu menjadikan komunikasi kebijakan bukan sekadar pengumuman teknis, melainkan sebuah counter-narrative yang aktif: menjelaskan secara berkala mengapa kondisi hari ini berbeda, apa yang sedang dilakukan, dan di mana batas toleransi intervensi. Pasar yang teredukasi adalah komponen ketahanan yang tidak kalah pentingnya dari cadangan devisa itu sendiri.

IV. Mengapa 2026 Bukan 1998

Perbandingan dengan krisis 1997–1998 sering muncul dalam diskursus publik, tetapi jarang dilakukan secara struktural. Tahun 1998 ditandai oleh kombinasi yang sangat spesifik: utang valas korporasi yang rapuh dan tidak ter-hedge, sektor perbankan yang kolaps karena moral hazard sistemik, kredibilitas kelembagaan yang lebih lemah, dan cadangan devisa yang jauh lebih terbatas. Keempat kondisi itu hadir bersamaan dan saling memperkuat dalam spiral yang destruktif.

Tahun 2026 tetap memiliki risiko—lampu kuning di Seksi II adalah buktinya. Namun fondasi kelembagaan, fleksibilitas kebijakan moneter, struktur utang korporasi yang lebih sehat, serta penyangga eksternal Indonesia berada pada tingkat yang berbeda secara struktural. Membaca tekanan kurs 2026 dengan kacamata 1998 bukan hanya tidak akurat—ia adalah jalan pintas intelektual yang berpotensi menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Catatan Redaksi

Data dalam lampiran ini dikompilasi oleh Tim Riset PinterPolitik.com dari sumber-sumber resmi: Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Seluruh data mengacu pada rilis resmi periode Januari–Maret 2026.

Lampiran ini merupakan pendamping analisis opini: “Ketika Angka Menjadi Berhala: Mengapa Narasi Rupiah 20.000 Bisa Mengubah Ekspektasi Menjadi Tekanan Nyata” oleh Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc. Chairman PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis dan Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com. Maret 2026.

PinterPolitik.com  —  Tim Riset  —  Maret 2026

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com