Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Di tengah sorotan pada konglomerat paling kaya, ada kekuatan ekonomi yang bekerja lebih senyap namun jauh lebih struktural. Anthoni Salim menunjukkan bahwa pengaruh tak selalu soal angka, melainkan seberapa dalam ia hadir di kehidupan sehari-hari.

PinterPolitik.com

Dalam perbincangan publik mengenai konglomerat Indonesia hari ini, nama-nama tertentu cenderung lebih sering mengemuka. Kekayaan bersih, ekspansi bisnis yang agresif, hingga lonjakan kapitalisasi pasar menjadi tolok ukur utama dalam membaca siapa aktor ekonomi paling berpengaruh. Sosok seperti Prajogo Pangestu, misalnya, kerap menjadi rujukan ketika publik membicarakan konglomerasi, terutama karena eksposur sektor energi dan industrinya yang besar serta mudah dilacak lewat indikator pasar.

Namun, pendekatan semacam itu sering kali menyederhanakan satu hal penting: kekuasaan ekonomi tidak selalu identik dengan visibilitas. Di balik figur-figur yang tampak dominan di permukaan, ada aktor yang bekerja lebih senyap, tetapi justru lebih struktural.

Anthoni Salim adalah salah satunya. Ia jarang tampil sebagai headline utama dalam diskursus “orang terkaya”, tetapi bisnis-bisnis yang berada di bawah kendalinya menempel langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Dari apa yang dikonsumsi di meja makan, tempat berbelanja kebutuhan harian, hingga jalur distribusi yang dilalui barang-barang tersebut, jejak Salim Group hadir hampir tanpa disadari. Di titik inilah, Anthoni Salim menjadi menarik untuk dibaca bukan semata sebagai pengusaha besar, melainkan sebagai figur ekonomi-politik yang pengaruhnya bekerja lintas sektor dan lintas dimensi.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi “seberapa kaya”, melainkan “seberapa dalam dan luas pengaruh itu bekerja”.

Bukan Terkaya, Tapi Seperti “Avatar”?

Secara nominal, Anthoni Salim mungkin tidak selalu berada di puncak daftar orang terkaya Indonesia. Namun, jika ukuran kekuasaan ekonomi digeser dari akumulasi kekayaan ke tingkat penetrasi dalam kehidupan publik, posisinya menjadi jauh lebih signifikan. Portofolio bisnis Salim Group mencakup sektor-sektor paling fundamental dalam struktur ekonomi modern: pangan, minuman, ritel, infrastruktur, hingga mulai merambah infrastruktur digital.

Di sektor pangan, nama Indofood dan Bogasari nyaris identik dengan konsumsi massal masyarakat Indonesia. Mi instan, tepung terigu, hingga produk-produk olahan lain bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari ketahanan konsumsi nasional. Pada sektor minuman, merek seperti Club mengisi segmen air minum dalam kemasan yang bersifat massal dan esensial.

Di sisi ritel, Indomaret menjadi simpul distribusi yang mempertemukan produksi dan konsumsi di ribuan titik di seluruh Indonesia. Sementara di sektor infrastruktur, kepemilikan dan pengelolaan jalan tol strategis seperti Cipali atau tol MBZ menjadikan Salim Group bagian dari arteri logistik nasional.

Menariknya, jejaring ini tidak berdiri secara terpisah. Jika ditarik ke dalam kerangka teoretis, pola tersebut sangat mungkin merefleksikan praktik vertical integration sebagaimana dirumuskan oleh Oliver Williamson. Dalam teori ini, integrasi vertikal dipahami sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada mekanisme pasar dengan cara menginternalisasi berbagai tahapan produksi dan distribusi.

Tujuannya adalah menekan biaya transaksi, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan efisiensi jangka panjang.
Dalam konteks Salim Group, integrasi ini tampak cukup utuh. Dari penguasaan bahan baku seperti gandum, pengolahan di pabrik, distribusi melalui jaringan logistik dan jalan tol, hingga penjualan langsung ke konsumen lewat Indomaret, seluruh mata rantai utama berada dalam satu ekosistem besar. Bahkan, kebutuhan energi dan infrastruktur pendukung industri pun sebagian besar telah dipikirkan sebagai bagian dari sistem tersebut. Dengan demikian, kekuatan Salim bukan sekadar terletak pada ukuran satu entitas bisnis, melainkan pada kohesi antarentitas.

Di era ekonomi digital, pola ini tidak berhenti pada sektor-sektor konvensional. Keterlibatan Salim Group dalam infrastruktur data melalui DCI Indonesia menunjukkan adaptasi terhadap sumber daya strategis baru: data. Meski tidak tampil sebagai konglomerat teknologi yang agresif, langkah ini memperlihatkan kesadaran bahwa kendali atas infrastruktur digital akan menjadi faktor kunci dalam ekonomi masa depan, terutama bagi bisnis ritel dan logistik berskala nasional.

Di sinilah muncul metafora “avatar” yang kerap disematkan secara analitis. Dalam narasi populer, avatar adalah sosok yang mampu mengendalikan berbagai elemen sekaligus. Dalam konteks ekonomi-politik, analogi ini menggambarkan aktor yang memiliki pengaruh simultan atas berbagai sektor dasar. Jika pangan, distribusi, infrastruktur fisik, dan infrastruktur digital berada dalam satu ekosistem kekuasaan ekonomi, maka daya tawar aktor tersebut terhadap pasar—dan secara implisit terhadap negara—menjadi sangat besar.

Tidak mengherankan jika kemudian muncul spekulasi historis: mungkinkah posisi Salim Group kembali sekuat era Orde Baru? Pertanyaan ini wajar, mengingat secara historis grup ini pernah berada di jantung relasi antara negara dan kapital.

Namun, konteks hari ini jelas berbeda. Struktur politik lebih terbuka, regulasi lebih kompleks, dan pengawasan publik jauh lebih intens. Meski demikian, peningkatan kinerja saham-saham Salim Group dan ekspansi lintas sektor tetap memunculkan ruang tafsir tentang potensi akumulasi kekuatan ekonomi yang semakin besar.

Akan Seperti Buffet atau Gates?

Di titik inilah diskusi tentang Anthoni Salim bergerak dari ranah ekonomi murni ke wilayah politik secara konseptual, meski belum tentu praktis.

Dalam sejarah kapitalisme modern, relasi antara kekuatan ekonomi dan politik tidak pernah tunggal atau linier. Ada pelaku bisnis besar yang memilih tetap berada sepenuhnya di ranah pasar, ada pula yang memperluas pengaruhnya ke ruang kebijakan publik tanpa harus masuk ke politik elektoral.

Di Amerika Serikat, Warren Buffett sering dijadikan contoh konglomerat yang sangat kaya, berpengaruh, namun secara sadar menjaga jarak dari politik praktis. Pandangannya kerap didengar, tetapi ia tidak membangun kekuatan politik langsung. Di sisi lain, Bill Gates menunjukkan model berbeda: pengaruh lintas-industri yang kemudian diterjemahkan ke dalam peran kebijakan global melalui filantropi dan advokasi publik. Keduanya tidak dapat dikatakan benar atau salah, melainkan mencerminkan dua jalur berbeda dalam menggunakan kekuatan ekonomi.

Perbandingan ini relevan bukan untuk menebak arah personal Anthoni Salim, melainkan untuk membuka spektrum kemungkinan. Hingga kini, Salim lebih menyerupai figur yang bekerja dalam batas-batas korporasi, dengan fokus pada konsolidasi dan integrasi bisnis. Seiring membesarnya skala dan kedalaman bisnis strategis yang ia kelola, wajar jika publik mulai mendiskusikan bagaimana posisi aktor ekonomi besar seharusnya ditempatkan dalam ekosistem demokrasi.

Namun, pada titik ini, penting untuk ditegaskan bahwa keberadaan konglomerat yang kuat pada dasarnya bukanlah persoalan dalam negara demokratis. Bahkan, dalam banyak konteks, kekuatan ekonomi besar justru berkontribusi pada stabilitas industri, efisiensi nasional, dan daya saing jangka panjang. Yang menjadi krusial bukanlah kekuatan itu sendiri, melainkan orientasinya: apakah ia beroperasi secara transparan, patuh pada regulasi, dan selaras dengan kepentingan publik.

Dalam konteks Indonesia, kerangka tersebut telah diletakkan melalui prinsip NKRI dan konstitusi, yang menempatkan negara sebagai wasit utama dalam relasi antara pasar dan masyarakat. Selama negara mampu menjalankan fungsi pengaturan ini secara konsisten, akumulasi kekuatan ekonomi tidak perlu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika pembangunan.

Dari sudut pandang ini, membaca Anthoni Salim sebagai “hidden avatar” lebih tepat dipahami sebagai upaya analitis untuk melihat kerja kekuasaan ekonomi yang senyap dan struktural—bukan sebagai tudingan atau kecurigaan. Pada akhirnya, bukan soal apakah kekuatan itu besar, melainkan bagaimana ia tetap berpijak pada kepentingan nasional dan keberlanjutan bersama. (D74)

Australia merupakan salah satu pendonor finansial terbesar secara bilateral bagi Indonesia, namun, skema yang dilakukan Australia kerap dikritik. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Di dunia zaman sekarang, umumnya terdapat dua klasifikasi besar negara berdasarkan kesejahteraan materialnya, yakni negara maju dan negara berkembang. Indonesia, dalam perjalanan menata perekonomiannya saat ini, dianggap sebagai negara berkembang, karena masih memiliki sejumlah tantangan pemerataan kesejahteraan. 

Namun, di era yang semakin terbuka dan semakin egaliter ini negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak diabaikan begitu saja oleh negara-negara yang memiliki kemajuan ekonomi. Setiap tahunnya, negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), dan negara-negara Eropa, memberikan bantuan finansial senilai triliunan rupiah kepada negara-negara yang membutuhkannya. Bantuan tersebut dikenal sebagai Official Development Assistance (ODA). 

Bantuan ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara penerima. Biasanya, ODA disalurkan dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga reformasi kebijakan publik. 

Indonesia, sebagai salah satu negara penerima ODA terbesar, telah menerima bantuan signifikan dari berbagai negara. Jepang, utamanya, merupakan donor terbesar bagi Indonesia, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta penanganan bencana. Negara Matahari Terbit ini disebut telah berikan bantuan bertotal Rp668 triliun, dari era Soeharto, hingga tahun 2016. 

Setelah Jepang, Australia juga disebut jadi salah satu pendonor terbesar Indonesia, dengan pemberian dana sebesar Rp4,5 triliun tiap tahunnya. Namun, meski demikian, bantuan dana dari Australia beberapa kali dapat kritikan karena dinilai lebih menguntungkan negaranya daripada negara yang dibantunya, yaitu Indonesia. 

Menarik kemudian untuk kita bahas lebih dalam, mungkinkah ada sisi kelam di balik bantuan-bantuan yang diberikan Australia kepada Indonesia? 

Skema Donor Australia Bermasalah? 

Ketika sebuah negara donor memberikan bantuan ODA kepada negara penerima, umumnya bantuan tersebut disalurkan melalui skema government-to-government (pemerintah-ke-pemerintah), atau kepada sejumlah organisasi non-profit seperti World Wildlife Fund (WFF), atau Greenpeace, namun, bantuan yang diberikan Australia disebut dilakukan melalui skema yang berbeda, yakni menggunakan perusahaan sebagai medianya. 

Don K. Marut, dalam tulisannya berjudul What do Indonesia and Australia expect and get from aid?, di laman The Conversation, menyebutkan bahwa Israel kerap mengirimkan bantuan pinjaman dari Australia kerap digunakan untuk membiayai proyek-proyek swasta Australia di Indonesia, dengan menggandeng perusahaan asal Indonesia itu sendiri. Don menilai, bisa dibilang, pinjaman tersebut pada intinya digunakan untuk proyek bisnis Australia di Indonesia. 

Dalam catatan sejarah, terdapat beberapa kasus yang tampaknya memang cukup mendukung pandangan dari Don. Pertama, adalah proyek tambang di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan asal Australia bernama Santos disebut menggandeng Lapindo Brants untuk menggarap potensi minyak di Sidoarjo, dengan misi besar “kembangkan sektor pertambangan Indonesia”. Proyek ini akhirnya berujung petaka dengan insiden Lumpur Lapindo 2006. 

Kedua, dan yang paling kontroversial, adalah bantuan Australia terhadap bencana alam Tsunami Aceh 2004. Elizabeth James dalam tulisannya Clean or corrupt: tsunami aid in Aceh, mencurigai bahwa bantuan yang diberikan Australia melalui perusahaan Coffey, AURECON, and IDSS, bukan dilandaskan berdasarkan prinsip altruistik, tetapi berbasis skema bisnis.  

Tudingan tersebut dilemparkan karena perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi diketahui membawa komponen proyek menggunakan produk yang dibeli dari Australia. Hal ini memicu kritik bahwa sebagian dari dana bantuan akhirnya kembali ke Australia, dengan perkiraan sekitar 40% dari total bantuan kembali ke negara tersebut melalui kontrak bisnis dengan perusahaan dan produk asal Australia. 

Lebih lanjut, kembali mengutip Don K. Marut, terdapat juga bantuan-bantuan Australia lainnya yang diduga berkorelasi dengan kepentingan bisnis mereka, seperti pendirian konservasi Akatejawe-Lolobata di Halmahera, Maluku Utara di mana Australia juga memiliki proyek tambang emas melalui perusahaan Newcrest. Dan sejumlah tambang di Sulawesi. 

Jika tudingan-tudingan ini benar, maka bisa jadi terjadi selama ini bisnis unfair practice terjadi antara Indonesia dan Australia. Tapi, bagaimana hal ini bisa terjadi? 

Unfair Practice Warisan Soeharto? 

Praktik donor kontroversial yang dilakukan Australia menurut Don K. Marut, setidaknya sudah masuk sejak zaman Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto. Indonesia yang kala itu berusaha memperbaiki perekonomian dengan lebih terbuka ke peluang bisnis dari negara-negara sekutu AS, juga membuka keran masuknya kepentingan Australia melalui beberapa proyek infrastruktur. 

Jalan tol yang berada di sepanjang pantai utara (pantura) Jawa Tengah merupakan contoh dari bagaimana utang publik dimanfaatkan oleh perusahaan swasta Australia di zaman Soeharto. Meskipun keuntungan diperoleh oleh perusahaan swasta, beban pembayaran utangnya justru ditanggung oleh publik. 

Dan yess, praktik-praktik ini memang kerap kali dikritik para akademisi, terutama ketika berbicara tentang tied aid dependency (ketergantungan terhadap bantuan).  

Meskipun bantuan-bantuan ini dimaksudkan untuk tujuan kemanusiaan dan rekonstruksi, banyak yang menganggap bahwa praktik yang dilakukan termasuk dalam kategori unfair atau tidak adil karena adanya kecenderungan untuk mengikat bantuan tersebut pada kepentingan ekonomi Australia. 

Unfair practice ini menjadi salah satu bentuk dari tied aid dependency yang membuat negara penerima, dalam hal ini Indonesia, menjadi sangat tergantung pada negara donor. Ketergantungan ini bukan hanya bersifat finansial, tetapi juga dalam hal teknologi dan kapasitas pelaksanaan proyek.  

Negara penerima sering kali tidak memiliki opsi lain selain menerima syarat-syarat yang diajukan oleh negara donor, karena kekurangan alternatif sumber pendanaan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan bilateral, di mana negara donor memiliki kendali lebih besar terhadap proyek-proyek pembangunan di negara penerima. 

Akibatnya, pembangunan yang dihasilkan sering kali tidak maksimal dalam memberdayakan masyarakat lokal atau industri domestik. Produk yang digunakan dalam proyek lebih banyak diimpor dari negara donor, sementara peluang untuk meningkatkan kemampuan lokal terhambat. Ketergantungan ini juga dapat mengakibatkan negara penerima tidak mampu keluar dari siklus bantuan, karena industri dalam negeri tidak tumbuh secara optimal. 

Dalam konteks Indonesia, penting bagi pemerintah untuk secara kritis meninjau skema bantuan yang diterima dan mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada donor luar negeri, termasuk dengan memperkuat kapasitas domestik dalam mengelola proyek pembangunan secara mandiri. (D74) 

Pandemi corona buat banyak negara realokasikan sumber. Bak wartime economy kala perang, mobilisasikan ekonomi berdasar kebutuhan darurat, banyak negara fokus produksi alkes

PinterPolitik.com

“Awan hitam menyelimuti dengan pekat langit dunia beberapa bulan terakhir, bukan perkara dunia ingin kiamat, karena dunia belum menghendaki hal itu. Juga bukan perkara adanya perang besar, seperti perang Bharatayudha – pandawa melawan kurawa – yang dinisbihkan sebagai peperangan kebaikan melawan keburukan. Akan tetapi, dunia menantikan keruntuhannya sendiri, yang ditengarai oleh makhluk berukuran nanometer”

Sebuah tragedi kemanusiaan pada abad ke-21 telah mencapai titik puncak ketika merebaknya ketakutan massal yang diproduksi baik oleh media cetak ataupun elektronik sudah tak terhindarkan. Dunia ramai-ramai memberikan sinyal bahwa di tiap-tiap bagian negaranya kini sedang melakukan isolasi besar-besaran untuk menutup kemungkinan penyebaran tragedi besar lainnya dalam sejarah umat manusia.

Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) kini menjadi sebuah penyakit yang sedang menjangkit hampir keseluruhan populasi masyarakat dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus Corona baru yang dapat menyebabkan infeksi serius – layaknya virus Corona pada umu,nya seperti sindrom pernapasan akut (SARS) yang disebabkan oleh SARS-Cov pada tahun 2002 dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) yang disebabkan oleh MERS-Cov pada tahun 2012.

Tidak pandang bulu, virus ini menghinggapi negara-negara besar dan adidaya. Awal pertumbuhan virus ini berkembang di Wuhan, Hubei, Tiongkok, di mana virus tersebut ditularkan pertama kali lewat hewan-hewan liar – seperti ular, kelelawar, dan sebagainya – yang sudah menjadi hidangan setiap hari bagi warga Tiongkok.

Setelah terjangkitnya masyarakat Tiongkok oleh virus Corona, seakan alarm dunia dibunyikan dengan cepatnya. Betapa tidak? Karena wisatawan dan orang-orang yang berdatangan dari Tiongkok ke negara-negara lain sangatlah banyak dan belum ada pendeteksi khusus saat itu, virus Corona pun akhirnya merebak.

Pada pertengahan bulan Maret 2020, World Health Organization (WHO) akhirnya menyatakan bahwa Covid-19 merupakan pandemi global yang hingga sekarang belum ada obat untuk menghentikan secara menyeluruh virus tersebut. Jika dilihat dan dicermati, terdapat dua aspek yang sangat disoroti dengan adanya virus Corona ini, yaitu aspek kebijakan publik dan ekonomi politik sebuah negara.

Ekonomi Politik Terdampak Corona

Kegiatan perekonomian sebuah negara sangat disoroti ditengah pandemi global ini. Bukan tidak mungkin suatu aktivitas ekonomi politik membutuhkan situasi kondusif untuk mempertahankan  tren positif perekonomiaannya.

Supply arus barang dan jasa sangat dipertaruhkan apabila negara-negara terdampak Corona mengambil suatu sikap kebijakan proteksionis – artinya sebuah negara tidak bisa sembarangan melakukan geliat perdagangan.

Dari beberapa kebijakan suatu negara, tren kebijakan yang paling banyak diambil adalah kebijakan lockdown (karantina wilayah). Lockdown[1] merupakan sebuah paket kebijakan publik yang bertujuan untuk mengamankan negara terhadap sebuah ancaman.

Kebijakan ini dibarengi dengan adanya bantuan dari pemerintah, seperti ketersediaan bahan makanan, kesehatan, dan lain-lain. Semua hal tersebut menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya yang sedang diisolasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara maju dan berkembang dalam menerapkan lockdown nyatanya belum efektif dan bekerja dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tren pasar dan perekonomian global yang tentunya kerugian dari itu semua belum bisa dihitung angka pastinya hingga sekarang.

Sektor moneter, fiskal, hingga struktural runtuh total akibat pandemi Covid-19 global ini. Tidak main-main, selain membawa dampak sosial (social dan physical disctancing), virus Corona juga membawa dampak ekonomi politik.

Beberapa negara, termasuk Tiongkok, mengalami defisit neraca perdagangan yang serius. Pada kuartal I tahun 2020, Tiongkok harus rela mengalami defisit impor-ekspor sebesar 17,2%[2]. Apa yang terjadi di negara itu belum termasuk kalkulasi untung-rugi dari beberapa aspek yang lainnya.

Fakta di atas merupakan gambaran parsial dari keadaan negara seperti Tiongkok. Bagaimana keadaan negara lain yang telah mengalami lockdown? Negara-negara seperti Italia, Prancis, Polandia, Denmark, El Salvador, dan Belgia sudah memberlakukan lockdown semenjak bulan Maret ini.

Risiko tinggi pun diambil, dari resesi ekonomi hingga kehancuran di sector finansial. Risiko yang terparah adalah kerusuhan yang terjadi di negara India selang melakukan lockdown di negara dengan penduduk Hindu terbanyak itu.

Dengan banyaknya negara yang mengambil langkah kebijakan lockdown untuk mengatasi Covid-19, maka hal ini praktis akan membelenggu segala bentuk perdagangan internasional – arus barang dan jasa – dalam spketrum ekonomi politik. Dari apa yang kita lihat diatas, apakah Indonesia merupakan salah satu negara yang perlu menerapkan lockdown sebagai langkah solutif pemerintah dalam menghadapi bahaya Corona ini?

Kebijakan yang Diambil: Tidak Ada?

Indonesia – seperti biasanya – dikenal sebagai negara dengan tempat-tempat wisatanya yang indah hingga suatu ketika saat pandemi global Covid-19 masuk ke Indonesia dan petinggi-petinggi pemerintahan hanya menertawai virus tersebut dan mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena virus Corona “karena orang Indonesia makan nasi kucing”, “Indonesia dilindungi oleh alim ulama”, “Izin yang berbelit-belit mengakibatkan virus Corona enggan masuk ke Indonesia”, dll. Semua kelakar para petinggi tersebut mengisyaratkan satu hal pada publik, yakni bahwa pemerintah Indonesia tidak siap dalam menghadapi virus “ganas” ini.

Per tanggal 11 April 2020, yang dinyatakan terjangkit sudah mencapai angka 3.842 kasus, dan meninggal sebanyak 327 orang. Dilihat dari angka ini belum sekalipun terlihat adanya itikad baik dari pemerintah untuk membuat suatu penetrasi kebijakan yang dirasa hal tersebut mampu secara signifikan dalam memutus mata perseberan virus tersebut.

Dalam hal ini, sepertinya pemerintah dinilai dan dilihat takut untuk mengambil keputusan, padahal institusi negara mempunya otoritas untuk menentukan arah kebijakan yang memegang teguh prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesejahteraan. Menurut James S. Coleman dalam Teori Pilihan Rational (The Rational Choice), pemerintah mempunyai banyak opsi untuk menentukan kebijakan public yang dinilai dapat menyelamatkan rakyat, yang berfokus pada urusan paling kecil (mikro) tatanan kemasyarakatan, dengan upaya lockdown lokal ataupun lockdown sebagian wilayah yang paling berdampak Covid-19. Hal ini dilakukan untuk sebagai salah satu syarat investasi kemanusiaan.

Jika hanya menimbang suatu kebijakan hanya dilihat dari kacamata ekonomi, hal itu tentu saja merugikan. Karena kerugian materiil sangat jauh memberikan efek yang nyata, apabila hal tersebut diambil, langkah yang paling tepat adalah memberikan dukungan berupa stimulus modal kepada perusahaan atau pegiat UMKM yang terkena imbas kebijakan itu nantinya.

Dalam situasi ini pula, pemerintah diminta untuk tegas dan mengurangi kelakar yang akhirnya dapat menimbulkan masalah baru ditengah-tengah permasalahan yang sedang bangsa ini hadapi. Mungkin inilah saatnya para pemimpin negeri ini belajar bagaimana dan mengapa penting memahami psiologi publik, agar semua yang dikatakan oleh mereka dapat di filter terlebih dahulu untuk meredam kepanikan masyarakat.

Tulisan milik Maulana Malik Ibrahim, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sri Mulyani menerangkan, menyebarnya virus radikalisme di lingkungan instansi Keuangan berawal dari kontestasi Pilpres 2019 silam. Menurutnya, maraknya wacana politik identitas yang berhembus sepanjang perhelatan Pilpres menjadi pemicu utamanya.

Dirinya mengaku jika efek politik identitas membuat sebagian pegawai terseret ke dalam wacana tersebut dan berimbas pada perilaku intoleran dan ekslusif.

Padahal, kata dia, ASN semestinya tidak terlibat atau terprovokasi oleh perdebatan seputar isu-isu yang berkembang selama Pilpres berlangsung. Hal itu menimbang posisi ASN yang semestinya netral terhadap kepentingan politik praktis.

Sayangnya, ketentuan asas netralitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN tidak mampu membentengi mereka dari pengaruh wacana yang bergulir kala itu.

Sebagai dampaknya, Sri Mulyani menyebut pegawainya kini mulai terkotak-kotak berdasarkan praktik keagamaan masing-masing. Hal itu kemudian merembet pada persoalan lain, seperti kesulitan untuk mensinergikan institusi-institusi keuangan yang ada.

Bertolak pada kenyataan itu pula, ia menyimpulkan bahwa bibit-bibit radikalisme perlahan mulai menjalar di lingkungan kerja tempat ia bernaung.

Terlepas apakah benar atau tidak keterangan yang disampaikan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, jika diperhatikan, wacana radikalisme memang kembali menguat di awal pemerintahan presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Kampanye besar-besaran tentang perang melawan radikalisme pun seketika dikumandangkan sejumlah pejabat negara lainnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, misalnya, beberapa kali menebarkan perang melawan radikalisme yang dinilai telah merongrong keamanan nasional.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi bahkan mengaku radikalisme dan terorisme menjadi ancaman bagi Indonesia ke depan.

Barangkali asalan yang sama, Jokowi sampai meminta Menko Polhukam, Mahfud Md dan Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, pada awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju agar lebih serius dalam memerangi radikalisme dan terorisme.

Pertanyaannya, apakah benar Kemenkeu sedang dilanda bahaya radikalisme?

View this post on Instagram

Menkeu Sri Mulyani sebut politik identitas berdampak pada pegawainya di Kemenkeu.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 24, 2019 at 4:00am PST

Tentang Darurat Ekonomi

Apa yang dikemukakan Sri Mulyani beberapa hari terakhir mengenai perilaku intoleran dan ekslusif di kalangan pegawai Kemenkeu adalah cerita pribadi. Sehingga, sulit untuk mengatakan hal tersebut sebagai sebuah fakta yang patut diwaspadai.

Urgensi ceritanya akan berbeda jika yang dibahas adalah mengapa pertumbuhan ekonomi sepanjang 5 tahun terakhir terus stagnan, target penerimaan negara meleset, penerimaan pajak alami shortfall, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan utang terus menggunung.

Daripada membahas isu radikalisme dan terorisme, barangkali akan lebih penting dan genting kalau Sri Mulyani dengan baik hati menceritakan ke publik soal kronologi utang yang terus berlipat ganda itu untuk apa saja. Adakah kaitan pinjaman utang tersebut dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat kecil? Jika ada, ceritakan buktinya agar masyarakat mengerti dan bersedia kalau utangnya memang mau dinaikkan lagi.

Seperti diketahui, per akhir Oktober 2019, utang luar negari (ULN) Indonesia sudah mencapai US$ 400,6 miliar atau sebesar Rp 5.614,41 triliun dengan kurs saat ini. Angka tersebut mengalami kenaikan 11,9% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 10,4%.

Alasan pemerintah berutang tentu sudah banyak yang tahu, yakni untuk menutupi defisit APBN dan refinancing utang atau sederhananya menutup utang lama yang sudah mau jatuh tempo melalui penambahan utang baru.

Sampai November 2019, APBN mengalami defisit hingga Rp 368 triliun, atau menembus 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Setelah diperiksa, ternyata utang-utang tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai sejumlah proyek mercusuar pemerintah, seperti pembangunan jalan tol. Tentu penggunaan utang tersebut tidak salah, hanya saja manfaatnya masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat luas yang mayoritas dihuni oleh kelas ekonomi menengah ke bawah.

Selain soal utang dan defisit APBN, masalah lain yang tak kalah pelik adalah melesetnya target penerimaan pajak. Hingga November, penerimaan pajak hanya mampu mencapai Rp 1.130 triliun atau 72% sampai pada bulan November, dari yang ditargetkan.

Melihat angka-angka statistik tersebut rasanya jauh lebih menyeramkan dari asumsi tentang radikalisme yang kini mulai merambat ke berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

View this post on Instagram

Capaian Kepabeanan dan Cukai 2019.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 23, 2019 at 12:05am PST

Perlu Diagonsis yang Tepat

Akhirnya, tibalah pada pertanyaan berikutnya, yakni apakah narasi yang dibangun sejumlah pejabat belakangan ini, teristimewa yang diceritakan Menkeu Sri Mulyani merupakan ketidakmampuan mendiagnosis persoalan?

Mengenali sebuah persoalan dengan tepat akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan publik yang penting dan mendesak.

Bukan bermaksud menyebut isu radikalisme – sebagaimana yang gencar diwacanakan pemerintah, dan belakangan kembali diulang oleh Menkeu Sri Mulyani – sebagai isu tak penting, namun ada persoalan lain yang tak kalah lebih krusial untuk diatasi pemerintah, sebut saja problem ekonomi dan keuangan negara yang sepanjang 5 tahun terakhir mengalami tekanan hebat.

Sehingga, dengan memusatkan konsentrasi pada duduk persoalan yang tepat diharapkan Menkeu dengan segera memulihkan situasi ekonomi yang kian terpuruk tersebut. Soal radikalisme biarkan itu dikaji dan dianalisis oleh pakar terorisme dan radikalisme. Jika terbukti ada, semoga segera ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, publik hanya ingin agar Kemenkeu fokus mengatasi persoalan genting yang saat ini menjadi tanggung jawabnya.

Angka-angka statistik seperti yang telah disebutkan merupakan kondisi riil yang hari ini melanda Indonesia. Jika dibiarkan, beban ekonomi yang terus mengalami kesakitan ini akan kian berlipat dan bisa menjadi ancaman lebih serius di masa datang.

Publik tentu tak menginginkan krisis moneter yang sempat melanda Indonesia pada 1998 kembali terulang. Apalagi, saat ini muncul wacana resesi ekonomi global pada 2020 mendatang yang jauh lebih parah dari 1998. Ancaman-ancaman tersebut tentu harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah?

Khusus Menkeu, tidak ada cara lain selain mengidentifikasi lokus persoalan yang ada secara cermat dan tepat, kemudian melakukan prognosis lewat inovasi kebijakan untuk menjawab tantangan ekonomi baik yang terjadi saat ini maupun yang ada di depan mata.

Jack Rabin (Ed.) dalam Public Administration And Public Policy, A Comprehensive Publication Program, menyebut kemampuan menganalisis masalah sebelum ia dirumuskan dalam bentuk kebijakan publik memiliki arti penting.

Mengapa demikian? Sebab, berkaca dari pengalaman, pemerintah kerap gagal melakukan diagnosis masalah, yang berimbas pada kegagalan mendorong kebijakan yang tepat.

Contoh paling nyata terkait hal ini dapat dilihat dari cara pemerintah memerangi gejala radikalisme selama ini yang terkesan kurang terkonsep dengan baik. Ini bisa dilihat dari definisi radikalisme itu sendiri yang masih belum jelas, hingga metode penanganannya yang salah kaprah.

Sebagaimana tulis Anyebe dalam An Overview of Approaches to the Study of Public Policy, bahwa perumusan kebijakan yang baik dan tepat adalah yang berdasar pada desain program yang relevan terhadap subjek persoalan.

Dengan demikian, penting bagi Menkeu Sri Mulyani untuk mendalami relung masalah di bidang ekonomi dan keuangan yang sejauh ini tengah dirundung masalah berat. Hal itu agar Menkeu tidak salah fokus terhadap isu radikalisme yang saat ini tengah berhembus. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“F**k all your feelin’ ‘cause business is business. It’s strictly financial” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Usai dilantik pada 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk segera kembali bekerja. Minggu pertamanya banyak diisi untuk memilah siapa-siapa saja yang dianggapnya pantas untuk membantu sang presiden dalam lima tahun ke depan.

Rampungnya tugas Jokowi untuk menentukan pembantu-pembantunya ini mungkin telah memberikan waktu luang yang lebih leluasa bagi presiden. Mantan Wali Kota Solo ini pun berangkat ke tanah Papua yang selalu dianggap penting olehnya.

Saking spesialnya, presiden sampai-sampai mencatat setiap rekam perjalanannya ke pulau yang terletak di paling timur Indonesia itu. Berdasarkan hitungan Jokowi, setidaknya presiden sudah sebanyak 13 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat.

Kunjungan kerja perdana Jokowi dalam periode keduanya ini boleh jadi mengingatkan publik kembali atas permintaan dan janji yang terucapkan dalam pertemuannya dengan tokoh-tokoh Papua di Istana pada September lalu. Beberapa di antaranya adalah wacana pemekaran provinsi di Papua.

Ikon baru Papua, Jembatan Youtefa, yang saya resmikan kemarin. Membentang di atas Teluk Youtefa, Jayapura, jembatan ini dibangun sejak 2015 dengan biaya Rp1,8 T.

Jembatan Youtefa memangkas waktu perjalanan ke arah perbatasan, dan jadi destinasi wisata baru di Papua. pic.twitter.com/EDWX2zXuOa

— Joko Widodo (@jokowi) October 29, 2019

Wacana pemekaran ini langsung ditanggapi oleh jajaran menterinya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian misalnya, mengadakan rapat tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD dan menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mengiyakan rencana pemekaran ini, khususnya untuk provinsi Papua Selatan.

Sedikit berbeda dengan Mahfud dan Tito yang tampak bersemangat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih memilih memikirkan implikasinya pada anggaran. Menkeu mengaku tidak dapat menjamin akan adanya percepatan penyediaan anggaran pemekaran, seperti infrastruktur perkantoran baru.

Terlepas dari hambatan anggaran, mengapa rencana pemekaran ini dianggap penting oleh pemerintah? Apa kepentingan politik di baliknya?

Agar Kondusif?

Menariknya, Mahfud mengaitkan wacana pemekaran ini dengan penciptaan situasi keamanan yang lebih kondusif di Papua. Boleh jadi, pemekaran ini menjadi salah satu strategi politik pemerintah di pulau paling timur ini.

Sebenarnya, pemekaran Papua bukanlah hal yang baru. Upaya pemekaran ini telah dilakukan oleh pemerintah sejak penghujung abad ke-20.

Pada era kepresidenan B.J. Habibie, tepatnya pada tahun 1999, sebuah undang-undang disahkan guna mewujudkan pemekaran Papua. Melalui UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dua provinsi baru direncanakan dibentuk.

Namun, akibat berbagai penolakan dari elemen-elemen masyarakat Papua, upaya awal ini tidak dilanjutkan. Nino Viartasiwi dalam tulisannya yang berjudul Autonomy and Decentralization as Remedies? menjelaskan bahwa UU No. 45/1999 ini dianggap tidak berlaku lagi dengan adanya perbedaan nama antara Irian Jaya dan Papua dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45/1999 kepada Mendagri, Menkeu, Gubernur Provinsi Papua, dan Bupati/Wali Kota se-Papua. Melalui inpres tersebut, Provinsi Papua Barat pada akhirnya dapat berdiri.

Pemekaran ini pun kembali dipertanyakan. Pasalnya, mengacu pada tulisan milik Rodd McGibbon yang berjudul Secessionist Challenges in Aceh and Papua, pemekaran dilakukan tanpa melibat konsultasi publik dengan tokoh-tokoh Papua dan dianggap melanggar ketentuan dalam UU No. 21/2001, khususnya Pasal 76 yang mengharuskan adanya persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) – dua lembaga yang belum dibentuk sama sekali.

Terlepas dari persoalan legalitas, pemerintahan Papua Barat tetap berjalan hingga kini. Lantas, apa implikasi yang timbul dari pemekaran Papua ini? Bagaimana pemekaran ini memengaruhi dinamika politik antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua?

Mungkin, apa yang dinyatakan oleh Mahfud benar adanya. Pasalnya, usai berbagai demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di Papua, pemekaran boleh jadi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh pemerintahan Jokowi untuk memengaruhi dinamika politik di pulau tersebut.

Pemekaran merupakan strategi untuk melemahkan perlawanan politik kelempok tertentu di Papua.
Share on X

Pemekaran wilayah Papua ini disebut-sebut merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat untuk memecah perlawanan masyarakat Papua. Dengan mengutip McGibbon, Viartasiwi menjelaskan bahwa pemekaran tersebut merupakan strategi untuk melemahkan perlawanan politik kelempok tertentu di Papua.

Dalam tulisannya, McGibbon menjelaskan bahwa pemerintah pusat memanfaatkan sentimen antarsuku yang eksis di Papua. Sentimen kesukuan ini juga disertai dengan adanya keluhan akan distribusi regional dari Jayapura yang tidak merata.

Setidaknya, upaya pemanfaatan sentimen ini dilakukan melalui Abraham Octavianus Atururi. Mengacu pada tulisan McGibbon, Atururi – dengan dukungan dari Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono – kala itu mengajak beberapa pemimpin lokal yang tidak puas dengan redistribusi sumber oleh Jayapura.

Boleh jadi, kondisi ekonomi politik inilah yang turut menjadi salah satu faktor pendorong bagi upaya pemekaran Papua. Lantas, bagaimana dinamika dan keadaan ekonomi politik di Papua ini turut memengaruhi rencana pemekaran kali ini?

Ekonomi Politik Pemekaran

Selain dapat memperkecil gelombang perlawanan Papua, pemekaran bukan tidak mungkin disertai dengan berbagai kepentingan ekonomi politik dari pihak tertentu. Pasalnya, Papua yang kaya akan sumber daya alam juga merupakan wilayah yang menarik bagi kegiatan ekonomi dan investasi yang ekstraktif.

Budy P. Resosudarmo dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Development in Papua after Special Autonomy menjelaskan bahwa nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Papua meningkat setelah adanya pemekaran pada tahun 2003. Sebagian besar peningkatan kegiatan ekonomi di Papua banyak disumbang dari sektor pertambangan dan pertanian.

Meski begitu, peningkatan pembangunan ini bisa jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pasalnya, mengacu pada tulisan Resosudarmo dan timnya, taraf hidup dari sebagian komunitas lokal – khususnya di luar masyarakat urban – masih pada tingkat menengah ke bawah walaupun telah ada upaya untuk memperkerjakan warga Papua.

Lantas, siapa yang diuntungkan dari upaya pemekaran Papua?

Boleh jadi, pemekaran provinsi di pulau tersebut lebih banyak menguntungkan beberapa individu. Viartasiwi menjelaskan bahwa sebagian besar pendukung pemekaran merupakan elite-elite lokal, dari pemimpin-pemimpin lokal, anggota-anggota legislatif lokal, hingga pebisnis-pebisnis lokal.

Beberapa tokoh yang disebutkan oleh Viartasiwi adalah mantan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze, Yosafat Kambu, anggota DPR Jimmy Demianus Ijie, dan Laksamana (Purn.) Dick Henk Wabiser. Mereka secara aktif mendorong pembentukan provinsi baru di wilayahnya masing, seperti Papua Selatan (Gebze), Papua Barat Daya (Kambu), Sorong Raya (Ijie), dan Papua Tengah (Webiser) yang hingga kini masih diperebutkan oleh berbagai kelompok.

View this post on Instagram

"Kunjungan pertama mengunjungi Papua. Untuk memastikan bahwa tanah Papua dibangun dan tidak dilupakan" – Joko Widodo. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 29, 2019 at 5:18am PDT

Pertanyaannya, mengapa para elite lokal ini seolah-olah sangat menginginkan pemekaran di wilayah mereka?

Berkaca pada kasus Atururi di Papua Barat, pemerintah kerap mengandalkan konsesi yang diberikan melalui kerangka otonomi khusus untuk meredam gelombang separatisme. McGibbon dalam tulisannya menjelaskan bahwa konsesi-konsesi ini diberikan kepada elite-elite lokal, khususnya di tingkat provinsi.

Bukan tidak mungkin bila dengan kekuatan yang dipegang oleh para elite lokal Papua ini dapat melancarkan kepentingan ekonomi lainnya, yakni kepentingan bisnis. Laksmi Adriani Savitri dalam tulisannya yang berjudul State Actor Brokerage in Large-scale Agricultural Investment in Indonesia menjelaskan bahwa para pemimpin lokal memiliki peran sebagai broker (penyalur) bagi berbagai investasi di wilayahnya.

Savitri pun menyebutkan nama Gebze dalam tulisannya. Gebze secara aktif mewadahi investasi yang datang dari MEDCO Group – sebuah konglomerat milik Arifin Panigoro. Dalam kerangka investasinya, Gebze disebutkan menggunakan pengaruhnya sebagai bupati untuk memaksa pemilik-pemilik lahan di wilayahnya untuk memberi kesepakatan pengelolaan terhadap perusahaan-perusahaan agrikultural tersebut.

Lantas, bagaimana dengan rencana pemekaran Papua Selatan yang disebutkan oleh Mendagri Tito? Apakah terdapat kepentingan ekonomi politik serupa di baliknya?

Kemungkinan tersebut bisa jadi eksis. Pasalnya, berbagai wilayah yang akan masuk ke dalam provinsi baru ini – Mappi, Boven Digoel, Asmat, dan Merauke – disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Beberapa di antaranya adalah luasnya lahan yang berpotensi menjadi perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, wilayah-wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang cukup luas, seperti Mappi (479 ribu hektare), Asmat (378 hektare), dan Boven Digoel (179 ribu hektare).

Boleh jadi, pemekaran ini dapat melancarkan kepentingan-kepentingan bisnis tersebut. Apalagi, kabarnya, Bupati Merauke Frederikus Gebze sangat mendukung kehadiran para investor perkebunan kelapa sawit di wilayahnya. Bahkan, Bupati Merauke ini meminta berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk berhenti mengganggu para investornya.

Pada intinya, upaya pemekaran Papua yang mencuat kembali ini bisa saja tidak lepas dari berbagai kepentingan. Meski belum dilakukan, kepentingan-kepentingan politik maupun bisnis telah hadir di pulau paling timur Indonesia secara berkelanjutan.

Mungkin, lirik rapper Drake di awal tulisan dapat menggambarkan situasi itu. Bisnis tetap akan berjalan melalui berbagai cara seperti pemekaran, entah perasaan siapa saja yang dapat tersakiti di baliknya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“It’s time for me to uhhh regulate” – 2Pac, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Minuman berkarbonasi mungkin telah menjadi bagian dari konsumsi sebagian masyarakat Indonesia. Beberapa dari kita menyukainya. Beberapa juga menghindarinya.

Terlepas dari selera masing-masing individu, minuman berkarbonasi setidaknya memiliki pangsa pasar yang cukup besar di khalayak Indonesia. Berbagai merek juga mewarnai pasar minuman jenis ini. Salah satunya adalah PepsiCo.

Bagi sebagian besar generasi milenial, Pepsi juga meninggalkan jejak lain di luar produk minumannya. Memori akan permainan video Pepsiman turut menjadi kenangan yang membekas.

Namun, nama perusahaan minuman tersebut tampaknya akan menjadi sulit dijumpai di Indonesia. Pasalnya, PepsiCo telah sepakat untuk menghentikan kerja samanya dengan Indofood melalui anak perusahaan PT Anugerah Indofood Beverage Makmur (AIBM) – perusahaan yang ditunjuk untuk memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk-produk PepsiCo secara eksklusif di Indonesia.

It’s official now, PepsiCo brands (7Up, Mirinda, Mountain Dew, and of course, Pepsi) will no longer be sold in Indonesia as of 10 October as the company has ended its agreement with its Indonesian partner. No more Pepsi in KFC.

— Nuice Media (@nuicemedia) October 3, 2019

Keputusan untuk menghentikan kerja sama dengan perusahaan di bawah konglomerasi Salim Group tersebut – menurut pihak Indofood – disepakati karena alasan komersial. Minimnya keterangan alasan lebih lanjut pun membuat Kementerian Perindustrian ingin bertemu dengan pihak PepsiCo guna membantu persoalan-persoalan bisnis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Meski begitu, kabar akan penyebab hengkangnya Pepsi dari Indonesia masih simpang siur. Pertanyaannya, apakah dinamika politik turut memengaruhi hengkangnya perusahaan minuman berkarbonasi tersebut? Lantas, bagaimana kebijakan pemerintah dapat berdampak pada suatu bisnis?

Aktivisme Konsumen

Salah satu dugaan penyebab hengkangnya Pepsi dari Indonesia adalah adanya ketidaksepakatan tertentu dengan Indofood dalam penggunaan bahan-bahan dari kelapa sawit dalam produk minumannya. Pasalnya, perusahaan minuman berkarbonasi asal Amerika Serikat (AS) tersebut menggunakan bahan-bahan sawit dalam produknya di Asia.

PepsiCo dikabarkan tidak sepakat dengan keputusan Indofood untuk tidak melanjutkan keanggotaannya dan sertifikasinya dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). IndoAgri – termasuk dalam konglomerat Salim Group seperti Indofood – memutuskan hanya mengandalkan standar kelapa sawit bersih versi pemerintah Indonesia, yakni Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO) akibat penangguhan RSPO atas dugaan kelapa sawit bermasalah.

Akibat keputusan IndoAgri itu, sebagian masyarakat internasional pun mendorong berbagai perusahaan – seperti Nestlé dan PepsiCo – untuk memutus hubungan kerja sama mereka dengan IndoAgri dan Indofood.

Namun, mengapa perusahaan-perusahaan ini bersedia memutus hubungan kerja sama terkait polemik kelapa sawit? Apa signifikansi yang dimiliki oleh RSPO dan ISPO?

Persoalan sosial dan lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit kerap menjadi berita yang menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi khalayak Amerika dan Eropa. Keprihatinan ini dapat berujung pada aktivisme masyarakat dengan mengontrol produk yang dikonsumsinya sekaligus perusahaan produsen. Aktivisme ini dikenal sebagai aktivisme konsumen (consumer activism).

Aktivisme dan gerakan sosial konsumen ini dapat terjadi dalam banyak isu, seperti isu buruh, isu keagamaan, isu sosial, hingga isu lingkungan. Dalam hal lingkungan, Peter Dauvergne dalam tulisannya yang berjudul Is the Power of Brand-Focused Activism Rising? menjelaskan bahwa aktivisme ini biasanya berfokus pada keberlanjutan (sustainability) rantai produksi merek berskala global.

Melalui sertifikasi ini, perusahaan akhirnya menyesuaikan dengan permintaan konsumen yang berbasis pada lingkungan. Hal ini terlihat dari bagaimana perusahaan-perusahaan mulai secara konsisten beralih pada kelapa sawit yang bersertifikasi RSPO sejak tahun 2010.

RSPO sendiri dinilai lebih diakui dalam pasar global dibandingkan ISPO. Sistem sertifikasi dari Indonesia itu bahkan dinilai menjadi salah satu skema sertifikasi terlemah dengan adanya kegagalan ISPO dalam memastikan keberlanjutan kelapa sawit dalam hal ketenagakerjaan.

Aktivisme konsumen dilakukan dengan kontrol masyarakat atas produk yang dikonsumsinya sekaligus perusahaan produsen
Share on X

Namun, RSPO beberapa tahun terakhir juga harus menghadapi backlash dari kalangan aktivis lingkungan. Pasalnya, sistem sertifikasi ini dianggap cenderung pro-perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya memberlakukan peraturan-peraturannya kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar.

Lantas, apa penyebab lain di balik hengkangnya Pepsi dari Indonesia?

Nasionalisme Ekonomi

Bisa jadi, hengkangnya Pepsi dari Indonesia ini berkaitan dengan regulasi pemerintah. Setidaknya, asumsi itulah yang diungkapkan oleh Thomas Darmawan – ketua Komite Tetap Industri Pengolahan Makanan dan Protein Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia – yang menyatakan bahwa terdapat berbagai regulasi dan wacana kebijakan pajak yang turut memengaruhi keputusan PepsiCo untuk hengkang.

Salah satu regulasi yang dianggap Thomas memberatkan industri makanan dan minuman adalah UU Sumber Daya Air yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU tersebut dinilai dapat memberatkan dunia usaha dengan adanya upaya untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan baku air untuk menyerahkan 10 persen keuntungannya pada pemerintah dengan dalih konservasi.

Belum lagi, pemerintah dan DPR memiliki wacana untuk menerapkan bea cukai terhadap produk-produk minuman berkarbonasi. Cukai sendiri dapat didefinisikan sebagai pungutan negara yang dibebankan pada produk-produk yang memiliki sifat konsumsinya perlu diatur, diawasi, serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Regulasi-regulasi semacam ini sejalan dengan prinsip-prinsip nasionalisme ekonomi (economic nationalism). Ben Clift dan Cornelia Woll dalam tulisan mereka yang berjudul Economic Patriotism menjelaskan bahwa pemanfaatan kegiatan ekonomi dalam prinsip ini dinilai perlu diperuntukkan bagi kesejahteraan pihak-pihak yang berada di dalam wilayah kedaulatan suatu negara (territorial insiders).

Hal senada juga diungkapkan oleh Jeffrey D. Wilson dalam tulisannya yang berjudul Resource Nationalism vs Resource Liberalism yang menjelaskan bahwa nasionalisme sumber – seperti melalui UU Sumber Daya – dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara melalui regulasi dan kontrol atas sumber-sumber ekonomi negara.

Pemikiran nasionalisme ekonomi yang merkantilistik tersebut tentunya tidak sejalan dengan pemikiran ekonomi klasik yang cenderung percaya pada mekanisme pasar. Dengan adanya campur tangan pemerintah dan politik – termasuk kepentingan kelompok dan kelas – dalam ekonomi, mekanisme pasar dinilai tidak dapat bekerja.

James A. Caporaso dan David P. Levine dalam bukunya yang berjudul Theories of Political Economy menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi klasik lebih menekankan pada laissez-faire yang menjalankan mekanisme pasar. Pasar dinilai dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan sifatnya yang self-regulatory.

Terhambatnya mekanisme pasar ini bisa saja terlihat dari hengkangnya perusahaan-perusahaan asing dari Indonesia akibat rumitnya regulasi yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari keputusan perusahaan ponsel pintar OnePlus asal Tiongkok untuk hengkang dari Indonesia pada tahun 2016 lalu. Keputusan hengkang itu didasarkan pada adanya regulasi pemerintah yang baru terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang memang cenderung nasionalistik.

Lantas, bagaimana dengan Pepsi yang akhirnya juga memutuskan untuk hengkang?

View this post on Instagram

Pepsi hengkang karena regulasi? Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 5, 2019 at 10:00pm PDT

Hengkangnya Pepsi dari Indonesia bisa jadi berkaitan dengan meningkatnya regulasi pemerintah terhadap industri makanan dan minuman. Namun, hengkangnya Pepsi ini menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa pemerintah kini perlu meningkatkan regulasi atas pasarnya? Apa alasan di balik regulasi-regulasi tersebut?

Kebutuhan Fiskal Sri Mulyani?

Adanya peningkatan regulasi dari pemerintah ini bisa jadi berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan fiskal pemerintah. Pasalnya, di tengah kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang reformatif, keadaan fiskal pemerintah dinilai juga perlu disesuaikan.

Situasi ini pernah digambarkan oleh Robert J. Shiller dalam tulisannya di New York Times. Shiller menggunakan istilah pengetatan ikat pinggang (belt-tightening) guna menggambarkan situasi pemerintah yang melakukan penghematan fiskal (fiscal austerity) akibat penggunaan pendapatan negara yang berlebihan.

Setidaknya, situasi semacam ini pernah terjadi pada tahun 2017 lalu. Anggaran pemerintah pada tahun tersebut dinilai dihantui oleh ketidakpastian ekonomi. Studi milik Siwage Dharma Negara di ISEAS-Yusof Ishak Institute menyebutkan bahwa kondisi ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yakni program-program prioritas nasional seperti infrastruktur dan bantuan sosial dan target pendapatan pajak yang tidak terpenuhi.

Akibatnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus melakukan beberapa upaya penghematan fiskal guna mendukung jalannya kebijakan-kebijakan pemerintah. Beberapa upaya penghematan fiskal ini dilakukan dengan meningkatkan pendapatan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Menkeu adalah rencana penerapan amnesti pajak (tax amnesty) jilid II. Selain itu, upaya peningkatan pendapatan pajak ini bisa jadi tengah dilakukan melalui pemberlakuan regulasi-regulasi yang mendorong pendapatan pemerintah.

Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemberlakuan regulasi-regulasi pasar seperti UU Sumber Daya Air bisa saja malah menghambat mekanisme pasar. Dari sini, hengkangnya Pepsi dari Indonesia bisa saja turut menjadi dampak dari kebijakan fiskal pemerintah.

Kebijakan fiskal semacam ini bisa jadi akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah – mengingat Presiden Jokowi sendiri berjanji akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan reformatifnya seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meski begitu, pemerintah kini mulai beralih pada investasi guna memenuhi target pertumbuhan ekonomi.

Uniknya, adanya regulasi pasar boleh jadi malah menghambat masuknya investasi. Bukan tidak mungkin kedua kebijakan ini saling kontradiktif. Belum lagi, rumitnya birokrasi investasi turut menurunkan minat perusahaan-perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Terlepas dari ada tidaknya tantangan bagi investasi tersebut, pemerintah tampaknya tetap ingin memberlakukan kebijakan-kebijakan yang berupaya mengkontrol pasar dan ekonomi. Mungkin, seperti lirik rapper 2Pac, pemerintah tetap merasa ini waktu yang tepat untuk meregulasi pasar di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi, baik domestik maupun global. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Assemble platoons to form a conglomerate” – Flatbush Zombies, grup rap asal Amerika Serikat

Sebagian besar dari kita pasti pernah menonton film-film animasi yang diproduksi oleh Disney dan Pixar. Salah satu film yang ikonis dari rumah-rumah produksi tersebut adalah Wall-E.

Film tersebut menceritakan sebuah robot yang tinggal di bumi – di mana umat manusia telah meninggalkannya untuk hidup di luar angkasa. Jika diamati, terdapat satu logo perusahaan yang mudah ditemui dalam banyak adegan, BnL.

Perusahaan yang memiliki nama Buy n’ Large ini hadir di berbagai tempat, dari papan iklan hingga gelas milik kapten kapal luar angkasa. Tak tanggung-tanggung, BnL juga hadir di berbagai film Pixar dan Disney lainnya, seperti Cars 3 (di jalur balap) dan Toy Story 3 (sebagai merek baterai di punggung Buzz Lightyear).

Mungkin, BnL inilah gambaran yang mewakili definisi konglomerat. Meski kerap diasosiasikan dengan kekayaan yang berlimpah, istilah “konglomerat” memiliki definisi lain sebagai sebuah perusahaan yang memiliki bisnis-bisnis yang lebih kecil di berbagai sektor yang berbeda.

Di dunia nyata, konglomerat-konglomerat seperti BnL tentunya juga eksis di Indonesia. Konglomerat-konglomerat ini memiliki berbagai bisnis yang satu sama lain berbeda.

Di tengah-tengah banyaknya konglomerasi ini, pengusaha-pengusaha muda tampaknya juga ingin tampil sebagai konglomerat baru. Keinginan tersebut setidaknya terungkap pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-16 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu hadir juga menyatakan keinginan serupa.

View this post on Instagram

Jokowi menyatakan pemerintah perlu konglomerat baru. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 17, 2019 at 6:00am PDT

Dengan adanya keinginan tersebut, beberapa pertanyaan pun timbul. Bagaimana peran negara dalam memunculkan konglomerasi-konglomerasi baru? Lalu, langkah apa yang akan dilakukan Jokowi untuk mewujudkan keinginan tersebut?

Peran Negara

Keberadaan konglomerat ini biasanya memiliki pengaruh besar dalam perekonomian suatu negara. Di negara-negara lain, konglomerat ini dapat berkembang dengan bantuan dan peran negara.

Di Jepang misalnya, terdapat kelompok-kelompok konglomerat yang dikenal sebagai keiretsu. Kelompok-kelompok bisnis – seperti Mitsubishi dan Mitsui – ini telah hadir sejak sebelum Perang Dunia II meletus. Bahkan, keberadaan keiretsu dinilai telah muncul pada berabad-abad lalu ketika para daimyo – pemimpin-pemimpin feodal – masih berkuasa.

Michael S. Minor, J. Michael Patrick, dan Wann-Yih Wu dalam tulisan mereka yang berjudul Conglomerates in the World Economy menjelaskan bahwa keiretsu dikuasai oleh para zaibatsu – istilah Jepang untuk menyebut konglomerat. Pasca-Perang Dunia II, para zaibatsu yang sempat dibubarkan oleh Amerika Serikat ini kembali memiliki pengaruh dengan adanya peraturan-peraturan bisnis yang lebih lengang pada tahun 1950-an.

Membesarnya pengaruh ekonomi keiretsu tersebut dinilai tidak lepas dari peran pemerintah. Mengacu pada penjelasan Minor dan timnya, pada tahun-tahun tersebut, pemerintah Jepang menciptakan atmosfer yang cocok agar para zaibatsu dapat bertumbuh pesat.

Beberapa kebijakan pemerintah Jepang kala itu adalah insentif pajak, bimbingan, jaminan finansial, subsidi langsung, dan perlindungan dari kompetisi asing. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi industri dapat terdorong.

Hampir sama dengan keiretsu di Jepang, konglomerat-konglomerat chaebol di Korsel – seperti Samsung, LG, dan Daewoo – juga semakin berkembang akibat peran pemerintah. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, para konglomerat chaebol diberikan oleh pemerintah akses yang lebih luas terhadap pinjaman – melalui persetujuan dan subsidi pemerintah – dibandingkan bisnis-bisnis kecil lainnya.

Peran pemerintah ini paling kentara diberikan pada era Presiden Park Chung Hee. Dong-Hyeun Jung dalam tulisannya yang berjudul Korean Chaebol in Transition menjelaskan bahwa, pada awal dekade 1960-an, para chaebol ini telah berkolusi dengan pemerintahan Park Chung Hee dalam Rencana Ekonomi Lima Tahunan Pertama (First Five-Year Economic Plan) 1962 dan mendapatkan posisi yang dominan dalam produksi dan distribusi atas berbagai komoditas pokok.

Jika para konglomerat di dua negara tersebut banyak mendapatkan dukungan dari pemerintahannya, bagaimana dengan para konglomerat Indonesia?

Konglomerat di Indonesia

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah lama berupaya untuk memunculkan konglomerat-konglomerat baru. Berbagai presiden yang pernah menjabat setidaknya pernah memberlakukan beberapa kebijakan guna menciptakan iklim yang kondusif bagi para pebisnis.

Presiden Soekarno misalnya, dikenal dengan Program Benteng. J. Thomas Lindblad dalam tulisannya yang berjudul The Importance of Indonesianisasi during the Transition from the 1930s to the 1960s menjelaskan bahwa program itu ditujukan untuk mengembangkan bisnis-bisnis nasional – khususnya dari kalangan pribumi – guna menyaingi peran perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari Belanda.

Konglomerat biasanya dapat berkembang dengan bantuan dan peran negara, seperti keiretsu di Jepang dan chaebol di Korea Selatan.
Share on X

Pada periode ini, sektor perdagangan – terutama impor – banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenal sebagai the “Big Five,” yakni Borsumij, Jacobson van den Berg, Internatio, Lindeteves, dan Geo. Wehry. Lindblad menyebutkan bahwa terdapat pebisnis-pebisnis domestik yang tumbuh sebagai rival sukses bagi lima perusahaan Belanda itu, yakni the “Big Four” yang terdiri atas Agus Moechsin Dasaad, Djamaludi, Birokorpi, dan Intraport.

Dasaad sendiri merupakan pebisnis yang banyak mendapatkan manfaat dari kedekatannya dengan Soekarno. Selain Dasaad, terdapat juga Hasjim Ning yang pernah bekerja bersama Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.

Pada era Soeharto, mimpi untuk membangun konglomerat pribumi tetap dilanjutkan tetapi mengalami kegagalan. Michael T. Rock dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order Indonesia menjelaskan bahwa, pada akhirnya, pemerintahan Orde Baru beralih dengan mendukung pengusaha-pengusaha Tionghoa – seperti Soedono Salim (Salim Group), William Soeryadjaya (Astra), Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas Group), dan sebagainya.

Dukungan pemerintahan Soeharto ini dijalankan dengan memberikan perlindungan tarif. Selain melalui tarif, Rock juga menyebutkan bahwa pebisnis-pebisnis tersebut diberikan akses preferensial terhadap izin-izin usaha dan kontrak pemerintahan yang memberikan profit besar. Kredit bersubsidi dari bank BUMN, serta pembebasan dan pengurangan pajak juga menguntungkan pebisnis-pebisnis tersebut.

Namun, pemerintahan Soeharto tidak hanya memberikan privilege tersebut kepada kalangan pengusaha Tionghoa. Terdapat beberapa pebisnis pribumi yang berhasil masuk ke dalam dunia bisnis yang banyak didominasi oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa.

Ayako Masuhara dalam bukunya yang berjudul The End of Personal Rule in Indonesia menjelaskan bahwa pengusaha-pengusaha muda pribumi seperti Aburizal Bakrie (Bakrie & Brothers), Jusuf Kalla (Haji Kalla Group), dan Fadel Muhammad (Batara Group) – disebut sebagai Ginandjar’s Boys – dapat berkembang akibat keuntungan dan manfaat yang didapatkan dari proyek-proyek Keppres 10 di bawah Soedharmono dan Ginandjar Kartasasmita.

Hingga kini, beberapa konglomerat yang dihasilkan oleh rezim Soeharto masih memiliki pengaruh besar dalam kegiatan-kegiatan ekonomi Indonesia. Bahkan, beberapa konglomerat juga terlibat dalam aktivitas politik.

Setelah Soeharto, presiden-presiden Indonesia lainnya juga memiliki keterkaitan dengan beberapa konglomerat. B.J. Habibie misalnya, memiliki hubungan kekerabatan dengan Timsco Group yang dipimpin oleh adiknya, Suyatim Abdurrahman Habibie.

Di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), muncul juga seorang konglomerat lain yang juga mendapatkan banyak izin usaha yang menguntungkan, yakni Hary Tanoesoedibjo. Gus Dur sendiri disebut-sebut memiliki kedekatan dengan ayah Hary Tanoe.

Bila dibandingkan dengan Jepang, Korsel, hingga presiden-presiden Indonesia telah melakukan beberapa upaya guna mendukung kehadiran para konglomerat, upaya apa yang akan Jokowi lakukan guna mewujudkan konglomerat baru?

Cara Jokowi?

Pemerintah akan mengajukan banyak revisi UU terkait perizinan dan investasi yang memungkinkan keleluasaan Indonesia bergerak lebih jauh dan bersaing dengan negara lain.

Dihitung-hitung, ada kurang lebih 74 UU. pic.twitter.com/HPdKYYXGr4

— Joko Widodo (@jokowi) September 16, 2019

Pertemuan Jokowi dengan pengusaha-pengusaha HIPMI beberapa waktu lalu memunculkan keinginan untuk menumbuhkan konglomerat baru. Meskipun begitu, belum dapat dipastikan cara apa yang akan digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk mewujudkannya.

Mungkin, dukungan ini mulai dilakukan pemerintah melalui upaya deregulasi. Meskipun tidak menerapkan prinsip preferensial, Bank Indonesia telah mempermudah izin usaha yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan digital, khususnya di bidang keuangan (fintech).

Mungkin juga apabila apa yang dijanjikan Jokowi kepada HIPMI ini mungkin dapat tersalurkan melalui kedekatan tertentu. Seperti Ginandjar yang memiliki kedekatan dengan HIPMI kala itu, presiden bisa saja berkeinginan untuk mulai membangun kedekatan dengan organisasi pengusaha muda tersebut.

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia misalnya, pada Mei lalu disebut-sebut bakal menjadi calon menteri dalam periode kedua Jokowi. Bahlil sendiri juga berpartisipasi dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

Boleh jadi, seperti Dasaad-Soekarno dan Ginandjar Boys, kedekatan tersebut dapat berujung pada pemberian preferensial terhadap pebisnis-pebisnis calon konglomerat. Meski begitu, kemungkinan peran pemerintah tersebut belum dapat dipastikan.

Di sisi lain, berbeda dengan keiretsu dan chaebol yang cenderung dilindungi pemerintah, Jokowi tampaknya lebih memilih untuk mengundang investor agar dapat bermitra dengan pengusaha-pengusaha muda, khususnya di bidang riset dan teknologi. Dari sini, presiden mungkin menginginkan terjadinya transfer teknologi.

Transfer teknologi ini dapat terjadi ketika teknologi perusahaan asing yang lebih superior dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi perusahaan lokal sekaligus meningkatkan efisiensinya di masa mendatang. Upaya ini telah dilakukan oleh konglomerat-konglomerat Korsel – seperti Samsung, Hyundai, dan Daewoo – yang banyak mengadakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi dari AS dan Jepang – berkontribusi pada materi produk sekitar 80 persen dalam industri manufaktur Korsel pada tahun 1980-an.

Pada akhirnya, berbagai kemungkinan tersebut juga belum dapat dipastikan akan terjadi. Adanya transfer teknologi di Korsel pun tidak menjamin kemandirian produksi konglomerat-konglomerat tersebut. Di sisi lain, pengusaha yang akan didorong untuk menjadi konglomerat juga belum diketahui secara pasti.

Yang jelas, muncul tidaknya konglomerat baru di bawah kepresidenannya pun kembali lagi kepada kebijakan-kebijakan Jokowi ke depan. Mungkin, seperti lirik grup rap Flatbush Zombies di awal tulisan, presiden perlu membangun tim-tim tertentu guna melahirkan konglomerat, entah tim yang mana yang akan mendapatkannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di tengah-tengah ingar-bingarnya perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) yang belum berakhir, muncul perang dagang lain yang melibatkan dua negara sekutu terdekat AS di Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Perang dagang ini diawali dengan pengumuman dari pemerintah Jepang pada awal Juli lalu yang akan memperketat ekspor tiga bahan kimia ke Korsel. Jenis bahan-bahan kimia yang dimaksud adalah polimida, asam fluorida dan fotoresis. Ketiga bahan itu merupakan bahan baku yang sangat diperlukan untuk industri elektronik untuk membuat tampilan layar (display screen) dalam ponsel pintar atau komputer, serta microchip dalam barang-barang elektronik.

Selain memperketat regulasi terhadap eksportir barang-barang kimia, Jepang — dikutip dari situs resmi Kementerian Perdagangan, Ekonomi, dan Industri Jepang – telah mencoret Korsel dari daftar negara yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam hubungan dagang pada 2 Agustus lalu.

Perlakuan istimewa ini sebelumnya membebaskan produk-produk Korsel dari inspeksi ketat sehingga dapat mempercepat proses persetujuan atas masuknya barang-barang yang diimpor dari negara-negara dalam daftar tersebut.

Hambatan-hambatan dagang Jepang itu akhirnya dibalas oleh sebagian masyarakat Korsel dengan aksi pemboikotan atas barang-barang impor dan pariwisata Jepang. Aksi agar tidak berlibur ke Jepang ini dinilai telah mengakibatkan penurunan signifikan atas jumlah turis di negara berlambang matahari tersebut – hingga menyentuh angka terendah.

Dengan situasi perang dagang di antara keduanya yang semakin memanas, beberapa pertanyaan pun timbul. Latar belakang apa yang mendasari perang dagang tersebut? Lalu, bagaimana dampaknya secara luas?

Penyebab Politik

Beberapa sumber menilai bahwa penyebab perang dagang antara kedua negara ini merupakan penolakan Jepang untuk membayar ganti–rugi kepada Korsel atas kejahatan perang yang dilakukanny semasa pendudukan Semenanjung Korea pada tahun 1910-1945 – meliputi kerja paksa, perbudakan, dan pemerkosaan. Sebelumnya, pengadilan tertinggi Korsel pada tahun lalu menuntut Jepang atas pembayaran ganti-rugi tersebut.

Meski begitu, latar belakang lain tetap dapat menjadi alasannya. Lindsay Maizland dalam tulisannya di Council of Foreign Relations (CFR) menjelaskan bahwa perang dagang ini dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat kedua negara dalam mengendalikan stabilitas regional, katakanlah dukungan Korsel atas pelonggaran sanksi terhadap Korut yang ditentang Jepang.

Dalam perspektif hubungan internasional, Korsel cenderung menggunakan pendekatan liberal dalam melakukan politik luar negerinya terutama dengan Korut dan Tiongkok. Sementara, Jepang berpandangan realis terhadap Korut dengan memandangnya sebagai ancaman karena beberapa uji coba Korut selalu melintasi wilayah Jepang dan mengancam nyawa warganya.

Hubungan antara kedua Korea semakin membaik sejak ditandantanganinya Deklarasi Panmunjom pada tahun lalu – secara resmi mengakhiri konflik antara kduanya dan mempercepat denuklirisasi semenanjung Korea meskip Korut masih melakukan tes rudal pada Agustus 2019 lalu sebagai bentuk protes atas bergabungnya Korsel dalam latihan militer gabungan dengan AS.

Tiongkok juga dianggap berpeluang untuk menjadi mitra baru Korsel dalam kerja sama pertahanan dan keamanan. Sementara, Jepang lebih melihat Tiongkok sebagai ancaman. Belum lagi, Korsel dan Jepang juga sempat berseteru mengenai insiden – turut melibatkan Rusia – yang terjadi di wilayah Dokdo atau Takeshima yang disengketakan.

Selain itu, hubungan kedua Korea yang membaik dijadikan sebagai alasan oleh Jepang untuk memperketat ekspor ketiga bahan kimia yang penting dalam industri semikonduktor yang sangat penting dalam industri elektronik yang merupakan industri penopang ekonomi Korsel.

Alasan pengetatan regulasi tersebut adalah tuduhan pemerintah Jepang terhadap Korsel yang tidak mengawasi penggunaan bahan-bahan kimia produksinya secara ketat dan memberikan akses kepada Korea Utara (Korut) untuk memilikinya dengan tujuan militer – meski telah dibantah oleh pemerintah Korsel.

Meski terdapat banyak kemungkinan penyebab, perang dagang ini tentunya membawa dampak tertentu. Kira-kira, apa saja dampak perang dagang Jepang-Korsel ini?

Smartphone Jadi Mahal?

Korsel sebagai importir bahan-bahan baku kimiawi merasa sangat dirugikan. Hal ini mengingat bahan-bahan tersebut merupakan bahan baku industri semikonduktor dan Jepang merupakan negara penghasil terbesar bahan-bahan kimia tersebut. Setidaknya, 70 persen polimida dan fotoresis, serta 90 persen asam fluorida diproduksi di Jepang.

Perang dagang yang dimulai dengan pengetatan regulasi ekspor di Jepang yang memperpanjang waktu inspeksi menjadi 90 hari sebelum pengiriman membuat rantai distribusi bahan baku display screen dan microchip menjadi terganggu. Akibatnya, produsen-produsen microchip dan display screen terbesar di Korsel seperti Samsung, LG, dan SK Hynix terpaksa mencari penyuplai baru selain Jepang dalam waktu kurang lebih tiga bulan setelah regulasi pengetatan dikeluarkan.

Dampak dari perang dagang Korsel dan Jepang terhadap industri smartphone yang diprediksi akan mengakibatkan pada kenaikan harga smartphone disebabkan oleh sangat bergantungnya produsen-produsen smartphone – seperti, Apple, Huawei, Samsung – kepada microchip buatan Korsel

Microchip merupakan komponen inti dan krusial dalam smartphone yang berfungsi untuk mengolah data dan melakukan proses komputasi. Sebagian besar produksi microchip dilakukan di tiga produsen terbesar di Korsel, yaitu Samsung, SK Hynix, dan LG. Ketiga produsen  asal Korsel tersebut memproduksi 61 persen kebutuhan microchip dunia dan merupakan penyuplai terbesar bagi Apple, Huawei, Samsung.

Jika ketiga produsen itu tidak kunjung menemukan penyuplai bahan-bahan baku kimiawi guna memproduksi microchip dan display screen, maka harga microchip akan meningkat. Akibatnya, kenaikan harga smartphone juga menghantui pasar.

Ketiga produsen terbesar tersebut sedang melakukan berbagai usaha untuk mengamankan suplai ketiga bahan baku tersebut, salah satunya yang dilakukan Samsung dengan salah satu anak perusahaan penyuplai mereka di Belgia. Sementara, SK Hynix memilih untuk meminta perusahaan penyuplai ketiga bahan baku tersebut dari Jepang untuk membangun fasilitas produksinya di Tiongkok untuk menghindari kemungkinan yang jauh lebih buruk.

Hal yang sama juga diikuti oleh produsen-produsen bahan kimiawi dari Jepang agar memudahkan dalam pengiriman ke Korsel tanpa menunggu ijin selama 90 hari melalui upaya pemindahan fasilitas produksinya ke negara ketiga. Selain membeli bahan baku dari anak perusahaan penyuplai di negara lain di luar Jepang, para produsen juga mulai mendiversifikasi penyuplai agar memungkinkan produksi tidak terganggu.

Pada akhirnya, perusahaan semikonduktor atau microchip, serta perusahaan penyuplai bahan baku asal Jepang tentu saja tidak kehabisan akal dalam mengakali hal tersebut supaya rantai suplai bahan baku tetap terjaga dan harga smartphone tetap stabil. Meski begitu, ancaman kenaikan harga smartphone akibat naiknya ongkos produksi dari dampak perang dagang antar kedua negara tetap menghantui selama perang dagang antar kedua negara tetap berlanjut.

Tulisan milik Adyuta Banurasmi Balapradhana, mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.